3.1 TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA MEDAN TAHUN 2010-2030

BAB - III

3.1 TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN Tujuan keterpaduan

penataan

ruang

pembangunan

wilayah

Kota

antarsektor,

Medan

mencerminkan

antarkecamatan,

dan

antarpemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional,

serta

tanggap

dengan

dinamika

perkembangan

dan

permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah: “Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi” Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2030 ini, ditetapkan beberapa Tujuan Penataan Ruang Kota Medan, yaitu: a.

mewujudkan

ruang

yang

aman,

nyaman,

produktif

dan

berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; b.

memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri yang berwawasan lingkungan. Tujuan penataan ruang wilayah kota ini diharapkan akan menjadi

acuan utama Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera

Hal. III -1


BAB - III

Utara dan mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro. 3.2

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN Penataan ruang Kota Medan pada dasarnya dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik itu yang berada dalam lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri secara perorangan. Dalam pelaksanaan penataan ruang masing-masing subjek tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Berdasarkan kebijakan Pemerintah baik pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Medan, Kota Medan mempunyai fungsi dan peranan pokok dalam pelaksanaan pembangunan sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Dengan peran dan fungsi yang diemban oleh Kota Medan maka Pemerintah Kota Medan mempunyai keinginan yang besar dalam membangun Kota Medan, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki terutama keterbatasan dana dan sumber daya manusia semua keinginan tersebut sulit untuk dicapai. Bertitik tolak dari kondisi yang terbatas, Pemerintah berusaha melaksanakan perannnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, untuk itulah diperlukan Kebijakan Penataan Ruang Kota Medan, sesuai dengan Tujuan Penataan Ruang yang telah ditetapkan.

3.2.1

KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRUKTUR RUANG A. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG Kebijakan

pengembangan

struktur

ruang

kota

merupakan

susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, rona lingkungan sosial, dan rona lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk tata ruang kota. Kebijakan penataan ruang Kota Medan adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan. Kebijakan Pengembangan Rencana Struktur Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

Hal. III -2


BAB - III

a. peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki; dan b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan. B. STRATEGI STRUKTUR RUANG Strategi penataan ruang Kota Medan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kota Medan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi: 

Sebagai dasar untuk penyusunan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota



Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi utama dalam RTRW kota; dan



Sebagai

dasar

dalam

penetapan

ketentuan

pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan. Strategi

pembentukan

struktur

ruang

dirumuskan

dengan

memperhatikan aspek pengembangan kependudukan. Kota Medan mempunyai luas wilayah yaitu 26.510 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 2.083.156 jiwa dengan tingkat kepadatan 79 Jiwa/Ha. Dengan kondisi demikian dibutuhkan strategi pengembangan penduduk di dalam pengembangan wilayah Kota Medan. Strategi dasar dalam

pengembangan

aspek

kependudukan

dalam

kaitan

pengembangan wilayah adalah pengembangan penduduk dan distribusi penduduk yang terdiri dari: 

Melakukan pendistribusian penduduk dari Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi ke Kecamatan yang masih rendah jumlah penduduknya, dengan cara membatasi penambahan fasilitasfasilitas kota pada Kecamatan yang padat penduduknya, dan menambah serta melengkapi fasilitas-fasilitas pelayanan pada Kecamatan yang masih jarang penduduknya.



Memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan kegiatan industri serta perdagangan dan jasa secara internal maupun eksternal pada lokasi yang telah ditetapkan;

Hal. III -3




BAB - III

Memberlakukan kebijakan Disinsentif bagi pembangunan perumahan dan fasilitas pada Kecamatan/Kawasan yang sudah padat jumlah penduduknya;



Memberikan Intensif bagi pembangunan perumahan dan fasilitas pada Kecamatan/Kawasan yang masih jarang jumlah penduduknya;

Mengacu kepada pengembangan aspek kependudukan diatas dapat dirumuskan strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana berikut: 1. strategi peningkatan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki, sebagaimana berikut: a.

meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan.

b.

menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat pelayanan yang sudah ada.

c.

mengendalikan pusat-pusat pelayanan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

d.

mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan baru di wilayah Kota Medan.

2. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan yang tertuang dalam: a.

Strategi peningkatan kualitas, jangkauan dan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;

Pengembangan

sistem transportasi berfungsi

untuk

merintis

pertumbuhan pusat-pusat pengembangan dan pelayanan baru dan mengendalikan penggunaan tanah dengan tetap meningkatkan efisiensi pergerakan internal dan eksternal. Strategi pengembangan transportasi

dapat

dikelompokkan

menjadi

4

(empat),

yaitu

pengembangan pola jaringan jalan, hirarki jalan, aksesibilitas ke pusat pelayanan, dan prasarana transportasi.  Pola Jaringan Jalan. Pola

jaringan

memudahkan

jalan direncanakan pergerakan

untuk

mengefisienkan

dan

antar bagian wilayah kota dan antara

Hal. III -4


BAB - III

lingkungan pemukiman dengan pusat-pusat pelayanannya. Strategi pengembangannya adalah : 1.

Keterpaduan jaringan jalan primer (inter regional) dan sekunder (lokal) dikembangkan melalui jaringan jalan lingkar (ring road) yang terdiri dari Jalan Lingkar Dalam (Inner Ring Road), Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) dan Jalan Lingkar Kawasan Utara.

2.

Menetapkan pola rencana jaringan jalan yang paling efisien dan mendukung

pergerakan

Memperhatikan

internal

maupun

eksternal.

kondisi fisik alami dan pola jaringan

jalan

eksisting, maka pola "grid" sangat sesuai untuk diterapkan pada Kota Medan. 3.

Mengembangkan jaringan jalan lingkar juga dimaksudkan sebagai penggabungan pola grid dan radial yang polanya sudah mulai nampak saat ini walaupun belum sempurna.

4.

Mengembangkan jaringan jalan baru diupayakan semaksimal mungkin

memanfaatkan

jalan

yang

sudah

ada

dan

mengintegrasikannya ke jaringan jalan lama. 5.

Jaringan jalan kereta api yang sudah ada dihidupkan kembali dan dipertahankan

keberadaannya dengan menerapkan kawasan

sempadan berupa bebas bangunan dengan jarak tertentu dari as rel, sekaligus untuk

menjaga keamanan terhadap wilayah

sekitarnya. 6.

Khusus untuk jaringan rel kereta api di Pusat Kota di buat tidak sebidang dengan jalan yang ada;

7.

Mengembangkan jaringan

jalan baru untuk mengurangi beban

pada pusat kota. 8.

Membangun jaringan pejalan kaki dipusat kota.

9.

Membangun jalur evakuasi bencana di kawasan yang berpotensi sebagai kawasan rawan bencana.

Hal. III -5




BAB - III

Hirarki Jalan. Pengembangan sistem transportasi harus ditunjang dengan penen¬tuan yang jelas mengenai fungsi dan hirarki setiap ruas jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, strategi pengembangan yang ditempuh antara lain: 1. Penetapan

dimensi jalan menurut fungsi dan

hirarki

jalan yang

berpedoman pada UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1992 tentang Prasarana Jalan dan Angkutan. 2. Melakukan penataan fungsi dan hirarki jaringan jalan secara terpadu baik jaringan jalan yang sudah ada maupun

jaringan jalan

yang

direncanakan. Penataan fungsi jalan ini perlu dikaitkan dengan kondisi saat ini, rencana pengembangan jaringan jalan dan pola tata ruang di masa mendatang. 3. Pengembangan

jaringan

jalan akan

bagian wilayah Kota Medan serta

meningkatkan

akan

pelayanan bagi

memacu perkembangan di

sekitarnya. Untuk itu serta sekaligus meningkatkan efisiensi pergerakan perlu dilakukan pemisahan arus antara arus menerus (regional) dengan arus lokal. 4. Pelayanan

lalu

lintas

pergerakan

regional

dikembangkan melalui

peningkatan jaringan jalan primer. Untuk pergerakan lokal melalui

pengembangan

jaringan

jalan

sekunder.

dilayani

Hirarki

jalan

dikembangkan melalui penataan jaringan arteri, kolektor, lokal.

 Aksesibilitas ke Pusat Pelayanan Realisasi pusat-pusat pelayanan sebagai tujuan normatif bagi optimalisasi pelayanan

masyarakat

perlu

ditunjang

dengan berbagai strategi

pengembangan, diantaranya adalah: 1. Untuk mendukung berfungsinya pusat-pusat pelayanan permukiman perlu adanya

peningkatan daya

hubung

antar

bagian wilayah kota yang

membentuk suatu pola yang terpadu. 2. Meningkatkan

kemudahan pergerakan antar kawasan,

terutama dari

perumahan ke tempat kerja, sekolah dan fasilitas umum lainnya.

Hal. III -6

BAB - III


3. Pembangunan jalan baru maupun peningkatan jalan lama

tetap

memprioritaskan arahan pusat pelayanan dan pengembangan dengan pertimbangan volume lalu lintas dan pola jaringan jalan eksisting.

 Prasarana dan Sarana Transportasi Hal

yang

tidak kalah pentingnya dalam penataan

sistem transportasi adalah prasarana dan sarana pendukung

keberhasilan

sistem

dan

pengembangan

transportasi

keseluruhan.

Untuk

sebagai

itu

strategi

pengembangan yang akan ditempuh meliputi: 1. Meningkatkan

prasarana

transportasi

dengan

memperbaiki

dan

melengkapi prasarana utama dan pendukung. 2. Efisiensi pergerakan dilakukan dengan membatasi wilayah operasi tiap moda angkutan umum sesuai dengan karakteristiknya. Pada gilirannya hal ini akan mengoptimasi

potensi masing-masing moda dan memberi

kemudahan bagi masyarakat dengan kemudahan alternatif dalam memilih moda angkutan. 3. Penyempurnaan terminal penumpang regional yang melayani bus dan angkutan kota. 4. Mengintegrasikan terminal dan stasiun kereta api (angkutan massal) dengan pusat perdagangan, jasa dan pusat-pusat permukiman. 5. Mempertahankan

stasiun

kereta

api

yang

ada

sebagai

terminal

penumpang dan mengembangkan stasiun baru untuk bongkar muat barang yang lokasinya terintegrasi dengan terminal bus, terminal peti kemas (dry port), terminal barang dan kawasan pergudangan di bagian Utara kota (Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan). 6. Pengembangan sistem sarana transportasi massal untuk mendukung Kota Medan sebagai Kota Metropolitan, yang meliputi bus line, busway, monorail, LRT atau heavy rail. 7. Pengembangan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan hub internasional. 8. Pengembangan pelabuhan penumpang (TOD) yang terintegrasi dengan stasiun kereta api dan pergudangan, pelabuhan laut peti kemas

Hal. III -7

BAB - III


internasional, kawasan industri, pergudangan dan ekspedisi, Export Processing Zone (EPZ) dan pusat permukiman. 9. Pengembangan kawasan eks Bandara Polonia sebagai Central Business Distrik (CBD). 10. Penyediaan lahan parkir dengan mengkaitkan melalui permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk setiap jenis penggunaan bangunan dikenakan persyaratan luas

parkir tertentu, terutama untuk kawasan

pusat kota. 11. Pengembangan sistem parkir di luar jalan (off street parking) dan pengaturan serta pembatasan parkir tepi jalan (on street parking).

b.

Strategi pengembangan prasarana telekomunikasi Sistem

Jaringan

telekomunikasi

di

Kota

Medan

semakin

pesat

berkembang, terutama jasa telekomunikasi dan telepon selular. Untuk beberapa daerah masih membutuhkan jasa telekomunikasi jaringan Telkom, karena permasalahan sinyal yang lemah di pemukiman sekitar kebun sawit dan hutan. Adapun strategi pengembangan telekomunikasi dengan memelihara estetika ruang udara Kota Medan, maka 

Melakukan pembatasan sebaran BTS.



Membangun tower bersaman antar sesama provider untuk mencegah penyebaran BTS.

c. Strategi peningkatan jaringan energi listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal; Pengembangan sumber daya energi yang terdiri dari energi listrik, minyak dan gas bumi lebih ditekankan kepada pengembangan pelayanan dan

peletakan sarana dan prasarana

jaringan

secara merata

pada

setiap bagian kota. Jaringan sumber daya energi sendiri dikembangkan mengikuti perkembangan wilayah

terbangun atau pada

wilayah

yang

sudah direncanakan akan dikembangkan.

Hal. III -8


d.

BAB - III

Strategi peningkatan jaringan prasarana sumber daya air. Strategi yang ditempuh dalam peningkatan kualitas sumber daya air adalah:

e.



Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air.



mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.



membatasi penggunaan air tanah.



meningkatkan pengendalian daya rusak air.

Strategi peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan dan

pejalan

kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.  Sistem penyediaan air minum perkotaan Sistem penyediaan air minum perkotaan sangat perlu dalam menunjang kegiatan masyarakat. Di Kota Medan, penyediaan air minum dikelola oleh perusahaan air minum daerah. Dengan pertambahan kebutuhan akan air munum maka, strategi yang dilakukan: -

Melakukan pemerataan

pelayanan air bersih ke seluruh bagian

wilayah dengan pelayanan utama melalui jaringan pipa distribusi air minum. -

Mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara kapasitas air bersih dengan jumlah konsumen.

-

Pergerakan air minum (water blow) pada dasarnya dikembangkan dengan sistem pompanisasi. Sedangkan pola penyalurannya mengikuti keadaan topografi dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan pendistribusiannya dengan sistem grid iron tertutup.

-

Mengoptimalkan penggunaan air dengan menekan

besarnya

pembocoran air pada saat pendistribusian.  Drainase dan Air Limbah Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh suatu wilayah terbangun adalah masalah genangan air. Penyebab utama adalah tidak ada atau tidak berfungsinya saluran pembuangan karena sistim jaringan yang parsial dan tidak terpadu untuk

seluruh bagian

kota. Berdasarkan

Hal. III -9

BAB - III


pemikiran tersebut,

strategi

yang

ditempuh

dalam perencanaan

jaringan drainase dan air limbah adalah : -

Membuat saluran drainase tertutup untuk seluruh jalan-jalan utama dan saluran terbuka untuk lingkungan permukiman.

-

Jaringan saluran pembuangan air hujan dan air limbah disatukan mengingat bila dipisahkan biaya yang harus

dikeluarkan untuk

investasi pembangunannya sangat besar. Selain itu ekonomi pada Kota Medan

diarahkan yang

menghasilkan limbah cair dalam

aktivitas

bersifat tidak

volume besar dan derajat

pencemaran tinggi. -

Pembuatan dan dimensi saluran berdasarkan hirarki jaringannya dengan pertimbangan frekuensi dan intensitas curah hujan.

-

Pengaliran air hujan dan air limbah dilakukan dengan

prinsip

gravitasi.



Pengelolaan Sampah Untuk menciptakan keserasian kota, salah satu upaya adalah dengan penataan

sistem

pembuangan

sampah

sekaligus

mendukung

peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Dalam kaitan ini strategi yang ditempuh adalah : -

Melakukan pengadaan sarana dan prasarana persampahan kota, seperti bak sampah, gerobak sampah, dan tempat pembuangan akhir dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta dan partisipasi masyarakat.

-

mengelola sistem pembuangan sampah yang terpadu untuk seluruh wilayah,

melalui

cara

campuran yaitu sebagian dikelola oleh

kelompok tertentu dan bagian lain mengelola secara individu. -

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka kebersihan kota.

-

Membangun TPA baru diupayakan menjauhi sungai dan sumbersumber air permukaan.

Hal. III -10




BAB - III

Jaringan Pejalan Kaki Di Kota Medan saat ini belum ada jalur khusus untuk pejalan kaki yang aman dan nyaman. Seluruh moda transportasi, mulai dari sepeda, becak, angkot dan truk masih bercampur dalam satu jalur, sehingga riskan keamanan dan kenyamanan. Maka perlu dilakukan strategi berupa: -

Membangun jalur pejalan kaki pada jalan – jalan dipusat kota yang masih belum banyak terisi bangunan

-

Melakukan pemisahan antara jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki para ruas jalan lingkar luar

-

Merencanakan fungsi jalur pejalan kaki bukan hanya para pejalan kaki tetapi berfungsi sebagai lokasi penghijauan kota.



Jalur Evakuasi Bencana Ruang Evakuasi atau jalur penyelamatan (escape road) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan

sebagai jalur pelarian ke

bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa atau tsunami ,Kebakaran dan Banjir). Strategi yang dapat dilakukan adalah : -

Mengembangkan jalan eksisting dan menambah jalan baru yang tegak lurus dengan garis pantai sebagai jalur penyelamatan;

-

Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota secara umum;

-

Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara

:

pelebaran

jalan,

perbaikan

alignment

jalan

eksisting,

peningkatan kualitas badan jalan penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kota.

Hal. III -11


3.2.2

BAB - III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLA RUANG KOTA MEDAN Kebijakan untuk pengembangan pola ruang meliputi : A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan produksi karena alasan tata lingkungan, seperti: kawasan hutan manggrove (hutan bakau sekunder);

kawasan

sempadan sungai, pantai dan danau, kawasan sosial budaya, serta ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari: a.

pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut: -

menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung;

-

mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;

-

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya,

dalam

rangka

mewujudkan

dan

memelihara

keseimbangan ekosistem wilayah; dan -

mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.

b.

pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. -

mewajibkan kajian yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup bagi kegiatan yang berdampak bagi kawasan lindung dan lingkungan hidup;

-

meningkatkan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

-

mendorong kegiatan-kegiatan pengendalian dan penegakan hukum bagi kegiatan yang merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup; dan

-

meningkatkan pemanfaatan

peran dan

masyarakat

pemantauan

dalam kawasan

pengendalian, lindung

dan

lingkungan hidup.

Hal. III -12


c.

BAB - III

peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya, dengan strategi sebagai berikut: -

mewujudkan RTH paling sedikit 30 % meliputi 20% RTH publik dan paling sedikit 10% RTH privat.

-

menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi kawasan lindung;

-

memperbaiki dan merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung;

-

melarang kegiatan budidaya

yang

mengganggu fungsi

kawasan lindung; dan -

Mensinergikan kegiatan budidaya produktif yang dapat selaras dan mendukung fungsi kawasan lindung;

B. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya Kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi dan potensi sumber alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, seperti: kawasan perumahan dan permukiman; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan Industri; kawasan fasilitas pelayanan; dan kawasan khusus. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri dari: a.

penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi di bagian utara Kota Medan dan kawasan perumahan kepadatan sedang di bagian selatan Kota Medan yang terkendali, teratur dan serasi sesuai dengan arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan strategi sebagai berikut: -

mengembangkan

kawasan

perumahan ke arah Utara

dan Selatan dengan mengatur kepadatan secara gradasi mulai kepadatan tinggi pada bagian yang dekat pusat kota dan berangsur-angsur merendah pada wilayah pinggiran kota; -

mengembangkan perumahan dan permukiman dengan pendekatan perbaikan kampung, berbasis kawasan, rumah murah dan rumah susun;

-

meningkatkan dan mendukung pengadaan rumah tinggal hingga tercapai pemenuhan kebutuhan yang layak;

Hal. III -13

BAB - III


-

menata

lingkungan

perumahan

pada

wilayah

yang

padat penduduknya dan kondisi lingkungannya buruk; -

membentuk kawasan permukiman yang layak, aman dan nyaman melalui pengaturan pengembangan lokasi baru dengan kecenderungan di Utara dan Selatan; dan

-

mengalihkan lokasi hunian campuran yang terletak

di

pusat kota secara berangsur-angsur . b.

Pengembangan meningkatkan

kawasan

perdagangan

perekonomian

daerah

dan serta

jasa

untuk

memperluas

kesempatan kerja, dengan strategi sebagai berikut: -

menyediakan prasarana dan sarana yang

mendukung

fungsi perdagangan dan jasa; -

memisahkan antara perdagangan dan jasa yang bersifat umum dengan yang bersifat pelayanan permukiman;

-

mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa bersifat umum

pada

kawasan

pusat

pelayanan

kota

serta

perdagangan dan jasa bersifat permukiman pada sub pusat pelayanan dan pusat pelayanan lingkungan; dan -

mendorong pembangunan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal.

c.

Pengembangan kawasan industri di bagian utara Kota Medan, dengan strategi sebagai berikut: -

mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi;

-

melarang dan membatasi industri sedang dan besar yang dapat menimbulkan polusi (udara, suara, dan bau)

di

kawasan permukiman; -

merelokasi kegiatan industri sedang dan besar yang berkembang di luar di bagian utara Kota Medan; dan

-

membangun

kawasan pergudangan dan

terminal

barang/peti kemas untuk menunjang kegiatan industri. d.

Pengembangan kawasan perkantoran yang memusat pada satu wilayah dan berdekatan dengan pusat perdagangan dan jasa, dengan strategi sebagai berikut: -

memusatkan kantor-kantor di lingkungan pemerintah Kota Medan;

Hal. III -14

BAB - III


-

mengembangkan dan merehabilitasi perkantoran yang bersifat pelayanan pada sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan; dan

-

mengarahkan perkembangan perkantoran swasta dan jasa komersial

pada

jalur

jalan

lingkar

dalam

yang

berdampingan dengan kawasan perdagangan dan jasa. e.

pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya untuk mendukung fungsi pelayanan kota, dengan strategi sebagai berikut: -

mengembangkan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk;

-

mengembangkan Pelabuhan Belawan

-

mengembangkan kapasitas Pembangkit listrik;

-

mengembangkan

dan

merehabilitasi

kawasan

depot

pertamina; -

mendorong

peran

masyarakat

dalam

meningkatkan

kualitas pelayanan umum; dan -

mengalokasikan fasilitas pelayanan berdasarkan hirarki dan skala pelayanan.

f.

pengembangan

kawasan

minapolitan

sebagai

pusat

pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, dengan strategi sebagai berikut; -

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;

-

meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi; dan

-

meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kota Medan.

g.

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kemanan negara, dengan strategi sebagai berikut: -

mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.

Hal. III -15


-

BAB - III

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan kemanan.

-

mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategi nasional dengan kawasan budidaya terbangun.

C.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAWASAN STRATEGIS Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang dijadikan prioritas dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota terdiri dari: a.

pengembangan kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo), dengan strategi sebagai berikut: -

menetapkan 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Metropolitan;

-

mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi yang diusulkan sebagai KEK;

-

mengembangkan kawasan ekonomi terpadu;

-

menetapkan Kawasan Pelabuhan Belawan beserta pusat dan sub pusat pelayanan kota yang ada di dalamnya sebagai kawasan pelabuhan internasional;

b.

perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia dengan strategi sebagai berikut;

c.

-

menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya;

-

mengkonservasi dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.

perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya

Hal. III -16


BAB - III

bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem dengan strategi sebagai berikut: -

menetapkan kawasan agrobisnis;

-

melakukan konservasi terhadap kawasan hutan manggrove;

-

mendorong pembangunan kawasan wisata; dan

-

mendorong pembangunan

rencana pengembangan sistem

polder.

Hal. III -17

3.1 TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN

Recommend Documents