VERSI PUBLIK
PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 03/KPPU/PDPT/II/2014 TENTANG PENILAIAN TERHADAP RENCANA PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA OLEH PT XL AXIATA TBK
I.
LATAR BELAKANG 1.1.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 1 Agustus 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Konsultasi tertulis dari PT XL Axiata Tbk terkait dengan rencana pengambilalihan saham perusahaan PT Axis Telekom Indonesia;
1.2.
Pada tanggal 18 November 2013 dokumen Konsultasi dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 234/KPPU/Kep/XI/2013.
II.
PARA PIHAK 2.1.
Badan Usaha Pengambilalih: PT XL Axiata Tbk (XL) XL adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari berdasarkan akta Notaris Rachmat Santoso No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan akta perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991. XL beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn No. 57 tanggal 9 Mei 2012.
1
VERSI PUBLIK
XL berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi dengan beberapa produk antara lain: voice (suara), data, Short Message Services (sms), Value Added Services (vas), interkoneksi, sewa menara. Berikut adalah skema kepemilikan saham XL:
Axiata Group Berhad 100%
Axiata Investments (Labuan) Limited 100%
Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd 66,485%
Luar negeri
Indonesia
Publik 33,515%
PT XL Axiata Tbk
100%
GSM One (L) Ltd
2.2.
50%
100%
GSM Two (L) Ltd
PT XL Planet
Badan Usaha yang Diambilalih: PT Axis Telekom Indonesia (Axis) Axis adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler dan telah berubah nama menjadi PT Axis Telekom Indonesia berdasarkan akta notaris Siti Safariyah, S.H No. 35 tanggal 24 Mei 2011 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-28348.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 07 Juni 2011. Berdasarkan akta No. 18 tanggal 06 April 2011 maksud dan tujuan Axis berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi. Berikut
adalah
komposisi
kepemilikan
saham
Axis
sebelum
pengambilialihan: No. 1. 2.
Pemegang Saham Teleglobal Investment B.V Althem B.V
Komposisi Kepemilikan 80,1% 14,9%
3.
PT Harmersha Investindo
5%
2
VERSI PUBLIK
III.
KRITERIA KONSULTASI 3.1.
Bahwa XL melakukan Konsultasi secara tertulis kepada Komisi terkait rencana pengambilalihan saham Axis pada tanggal 1 Agustus 2013;
3.2.
Pengambilalihan Axis oleh XL tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
3.3.
Nilai aset dan penjualan gabungan hasil rencana pengambilalihan saham adalah sebagai berikut: a.
Nilai aset gabungan hasil rencana pengambilalihan saham pada tahun 2012 adalah Rp.45.269.480.941.000 (Empat Puluh Lima Triliun Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
b.
Nilai penjualan gabungan hasil rencana pengambilalihan saham pada tahun 2012 adalah Rp.23.384.809.080.000 (Dua Puluh Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
3.4.
Bahwa dengan demikian, semua kriteria Konsultasi yang dilakukan XL atas pengambilalihan yang dilakukan terhadap Axis telah terpenuhi.
IV.
TRANSAKSI Bahwa XL akan membeli 95% saham atau 6.086.821.376 lembar saham Axis yang ditempatkan di Teleglobal Investment B.V dan Althem B.V. Setelah pengambilalihan saham, transaksi akan dilanjutkan dengan penggabungan badan usaha.
V.
SKEMA PENGAMBILALIHAN SAHAM
PT XL Axiata Tbk
100%
100%
PT Harmersha Investindo 50%
95% 5%
GSM One (L) Ltd
VI.
GSM Two (L) Ltd
PT Axis Telekom Indonesia
PT XL Planet
PASAR BERSANGKUTAN 6.1.
Pasar Produk Produk/layanan
yang
sama
antara
XL
dan
Axis
adalah
jasa
telekomunikasi seluler, jasa interkoneksi, dan jasa penyewaan menara, sehingga
pasar
produk
yang
menjadi
fokus
analisis
dalam
pengambilalihan ini adalah pasar jasa telekomunikasi seluler, pasar jasa interkoneksi, dan pasar jasa penyewaan menara.
3
VERSI PUBLIK
Untuk
keperluan
proses
pengukuran
pangsa
pasar,
pasar
jasa
telekomunikasi seluler dan pasar jasa interkoneksi didekati melalui penguasaan jumlah pelanggan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penguasaan pasar jasa telekomunikasi seluler dan pasar jasa interkoneksi memiliki keterkaitan erat dengan penguasaan pelanggan. Semakin besar jumlah pelanggan, semakin besar pendapatan perusahaan dari jasa telekomunikasi seluler dan jasa interkoneksi. Karena alat ukur pasar jasa telekomunikasi seluler dan pasar jasa interkoneksi sama yakni jumlah pelanggan, maka pengukuran keduanya disatukan dalam satu pasar yakni pasar jasa telekomunikasi seluler. Dalam
penetapan
pasar
jasa
telekomunikasi
seluler,
KPPU
juga
mempertimbangkan keberadaan Operator Telekomunikasi Fixed Wireless Acess (FWA) yang juga menawarkan jasa telekomunikasi dengan mobilitas terbatas, yang berpotensi menjadi substitusi dari jasa telekomunikasi seluler. Namun, berdasarkan penelitian KPPU di tahun 2012 mengenai “Analisa Pasar Bersangkutan antara telekomunikasi seluler dengan FWA”, serta
merujuk
putusan
KPPU
Nomor
07/KPPU-L/2007,
KPPU
menyimpulkan bahwa jasa telekomunikasi seluler tidak berada dalam satu pasar dengan jasa telekomunikasi FWA. Kemudian, untuk jasa penyewaan menara, pengukuran pangsa pasar didekati dengan menghitung kepemilikan jumlah menara telekomunikasi yang telah disewakan dan yang berpotensi disewakan.
6.2.
Pasar Geografis 1.
Pasar Jasa Telekomunikasi Seluler Secara geografis, wilayah pemasaran dari produk/layanan XL adalah di seluruh Indonesia, sedangkan wilayah pemasaran dari produk/layanan Axis adalah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), dan Kalimantan Timur.
4
VERSI PUBLIK
2.
Pasar Jasa Penyewaan Menara Berdasarkan fakta, persaingan antar menara telekomunikasi hanya terjadi pada menara-menara yang memiliki coverage area yang sama, sehingga pasar bersangkutannya adalah menara-menara yang memiliki coverage area yang sama. Idealnya, penetapan pasar bersangkutan sesuai dengan fakta tersebut. Namun, mengingat izin pendirian
menara
diatur
sampai
tingkat
Pemerintah
Kabupaten/Kota, maka data mengenai jumlah menara (yang telah berdiri) terdapat di masing-masing di Kabupaten/Kota. Sementara itu, upaya pengumpulan data per Kabupaten/Kota sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan pertimbangan tersebut, penetapan wilayah geografis pasar jasa penyewaan menara didekati hanya sampai wilayah geografis Provinsi.
6.3.
Kesimpulan Pasar Bersangkutan Dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan), maka Komisi mendefinisikan 2 (dua) pasar bersangkutan dalam Penilaian ini, yaitu: 1.
Pasar jasa telekomunikasi seluler di beberapa wilayah di Indonesia yang meliputi: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.
2.
Pasar jasa penyewaan menara di masing-masing Provinsi sebagai berikut:
Provinsi
Sumatera
Utara,
Sumatera
Barat,
Sumatera
Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.
VII.
PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR A.
Pasar Jasa Telekomunikasi Seluler 1.
Berdasarkan data jumlah pelanggan per Desember 2012, pangsa pasar XL adalah 19,59% dan pangsa pasar Axis adalah 6,41% di pasar jasa telekomunikasi seluler di beberapa wilayah di Indonesia yang meliputi: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.
5
VERSI PUBLIK
2.
Dengan menggunakan metode Hirschman Herfindahl Index (HHI)1, diperoleh indeks konsentrasi pasar sebagai berikut: HHI Sebelum HHI Setelah Pengambilalihan saham Pengambilalihan saham 2.653 2.904 Delta HHI = 251
3.
Hasil perhitungan konsentrasi pasar menunjukkan HHI sebelum dan setelah pengambilalihan saham berada di atas 1.800 dengan delta HHI di atas 150.
4.
Ketentuan Perkom No. 2 Tahun 2013 menyatakan jika HHI pasca pengambilalihan saham di atas 1.800 dengan delta HHI di atas 150, maka Komisi melanjutkan Penilaian ke dalam Penilaian Menyeluruh dengan menganalisis hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan,
efisiensi,
dan
kepailitan
karena
pasar
dianggap
terkonsentrasi. Oleh karena itu, pasar jasa telekomunikasi seluler akan dianalisis lebih lanjut.
B.
Pasar Jasa Penyewaan Menara 1.
Dengan menggunakan data jumlah menara menara per Provinsi per September 2013, hasil perhitungan HHI di Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali menunjukkan HHI setelah pengambilalihan saham di bawah 1.800. Perkom No. 2 Tahun 2013 menyatakan jika HHI pasca pengambilalihan saham di bawah 1.800, maka Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
2.
Hasil perhitungan HHI di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur menunjukkan HHI setelah pengambilalihan saham berada di atas 1.800 dengan delta HHI di bawah 150. Perkom No. 2 Tahun 2013 menyatakan jika HHI pasca pengambilalihan saham di atas 1.800 dengan delta HHI di bawah 150, maka Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, karena perubahan pasar dianggap tidak signifikan sekalipun pasar sudah terkonsentrasi. Oleh karena itu, pasar jasa penyewaan menara di Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
1
HHI = Σ (Si)2 ,dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar.
6
VERSI PUBLIK
Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur tidak memerlukan analisis lebih lanjut. 3.
Sedangkan hasil perhitungan HHI di Provinsi DIY menunjukkan HHI setelah pengambilalihan saham di atas 1.800 dengan delta HHI di atas 150, maka berdasarkan ketentuan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi melanjutkan
Penilaian
menganalisis
ke
hambatan
persaingan,
efisiensi,
dalam masuk
dan
Penilaian pasar,
kepailitan
Menyeluruh
potensi karena
dengan
perilaku pasar
anti
dianggap
terkonsentrasi. Oleh karena itu, pasar jasa penyewaan menara di Provinsi DIY akan dianalisis lebih lanjut.
VIII.
HAMBATAN MASUK PASAR 8.1.
Hambatan Absolut A.
Pasar Jasa Telekomunikasi Seluler Sejak Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diberlakukan, industri telekomunikasi Indonesia telah berubah model pengelolaannya dari monopoli menjadi persaingan. Sejak saat itu, industri telekomunikasi menjadi terbuka bagi pelaku usaha yang akan masuk ke dalam industri ini. Industri telekomunikasi yang berkembang di Indonesia (sebagaimana industri telekomunikasi di negara-negara lain) adalah industri yang berbasis frekuensi, yang merupakan sumberdaya terbatas. Oleh karena itu, meskipun pasarnya terbuka bagi pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk masuk, akan tetapi pada akhirnya jumlah pelaku
usaha
telekomunikasi
tetap
dibatasi
oleh
ketersediaan
frekuensi. Pengaturan alokasi dan penetapan penggunaan pita frekuensi adalah melalui
lisensi
dari
pemerintah
sebagaimana
diatur
di
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Lisensi dapat diberikan kepada
penyelenggara
telekomunikasi
yang
telah
memenuhi
persyaratan. Lisensi yang diberikan jumlahnya terbatas karena ketersediaan frekuensi jumlahnya terbatas. Mengingat
frekuensi
Pemerintah
mengatur
merupakan dengan
sumberdaya
ketat
terbatas,
penggunaannya.
maka
Beberapa
regulasi yang terkait dengan penggunaan frekuensi diantaranya sebagai berikut: 1.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor:
17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tatacara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Radio. Hal
yang
sangat
prinsipil
yang
diatur
dalam
Peraturan
Menkominfo No 17/2005 adalah Bab III tentang Tatacara 7
VERSI PUBLIK
perizinan khususnya Pasal 12 tentang Permohonan Izin yang menyatakan bahwa permohonan izin dilakukan melalui seleksi. Hal ini mencerminkan bahwa cara terbaik untuk mengelola penggunaan spektrum frekuensi yang merupakan sumberdaya terbatas adalah melalui seleksi. 2.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
23/PER/M.KOMINFO/12/2010 Peraturan
Menteri
dan
Informatika
tentang
Komunikasi
dan
Perubahan Informatika
Nomor: Atas Nomor:
17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tatacara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Radio. 3.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor:
09/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Radio Frekuensi Indonesia. Regulasi
ini
mengatur
spektrum
radio
frekuensi
dengan
mengacu kepada International Telecommunication Union (ITU). Alokasi ini menjadi peraturan yang mengatur alokasi spektrum frekuensi radio. Dalam
implementasi
dari
regulasi
terkait
dengan
penggunaan
frekuensi tersebut, proses menjadi pelaku usaha pengguna frekuensi selalu diawali dengan lahirnya regulasi yang menetapkan tujuan pemanfaatan
alokasi
frekuensi,
kemudian
Pemerintah
akan
melakukan seleksi bagi pelaku usaha yang berminat menjadi penyelenggara telekomunikasi untuk pemanfaatan frekuensi tersebut. Bagi pemenang seleksi akan diberikan izin penyelenggaraan yang disertai sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Hambatan absolut untuk masuk ke dalam pasar ini tinggi. Bagi new entrant, hambatan untuk masuk ke pasar adalah regulasi yang mengatur
mengenai
alokasi
frekuensi
yang
terbatas
untuk
telekomunikasi seluler. Sedangkan bagi pelaku usaha existing
2,
hambatan untuk masuk ke pasar adalah izin penggunaan frekuensi yang
tidak
dapat
diubah
peruntukannya.
Secara
teori,
pengambilalihan saham satu perusahaan dalam kondisi hambatan masuk yang tinggi dapat berpotensi mengurangi persaingan (lessening competition). Meskipun hambatan absolut untuk masuk ke pasar adalah tinggi, jumlah pelaku usaha jasa telekomunikasi seluler di Indonesia cukup banyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat ini Indonesia memiliki 10 (sepuluh) operator telekomunikasi, 7 (tujuh) diantaranya adalah operator telekomunikasi seluler (dengan mobilitas seluruh Indonesia), yang terdiri dari 5 (lima) operator berbasis Global System for Mobile (GSM) dan 2 (dua) operator berbasis Code Division Pelaku usaha yang telah memiliki izin frekuensi untuk non telekomunikasi seluler yang secara teknis dapat digunakan untuk menjadi sarana operator telekomunikasi seluler. 2
8
VERSI PUBLIK
Multiple Access (CDMA), sedangkan 3 (tiga) operator lainnya adalah operator Fixed Wireless Access (FWA) dengan mobilitas terbatas yang seluruhnya berbasis CDMA.3 Sebagai
perbandingan,
berikut
adalah
jumlah
operator
telekomunikasi di negara-negara lain: Negara Myanmar Filipina Brunei Darussalam Cina Australia Singapura Korea Selatan Malaysia Hongkong Jepang Thailand Indonesia
Jumlah Operator (2013) 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 10
Sumber: XL
Dengan jumlah operator yang sangat banyak, operator di Indonesia banyak
mengalami
kendala
pengembangan
karena
terbatasnya
frekuensi yang dimiliki. Hal ini menjadi sangat krusial, karena perkembangan ke depan, bisnis utama telekomunikasi seluler adalah komunikasi
data
yang
memerlukan
lebar
pita
frekuensi
yang
memadai. Maka restrukturisasi jumlah operator telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah operator yang ideal sebagaimana
best
practices
sehingga
menghasilkan
jasa
telekomunikasi seluler yang berkualitas.
B.
Pasar Jasa Penyewaan Menara di Provinsi DIY Secara
nasional,
kebijakan/regulasi
terkait
dengan
menara
telekomunikasi diatur melalui: 1.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: PRT/ M/ 2009,
Nomor: 19/ PER/ M.KOMINFO/ 03/2009,
Nomor: 3/ P/ 2009 tanggal 30 Maret 2009 Tentang Pedoman Pembangunan
dan
Penggunaan
Bersama
Menara
Telekomunikasi. 2.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
02/PER/M.KOMINFO/3/2008
dan
tentang
Informatika Pembangunan
Nomor dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
3
Dalam Penilaian ini, FWA tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan telekomunikasi seluler.
9
VERSI PUBLIK
Kedua
peraturan
tersebut
mendorong
berkembangnya
jasa
penyewaan menara, dimana hal tersebut tidak berdampak negatif pada persaingan. Selain kedua peraturan tersebut, kebijakan/regulasi menara di atur juga
oleh
Pemerintah
tingkat
Kabupaten/Kota.
Setiap
Kabupaten/Kota memiliki konsep tata ruang yang berbeda. Provinsi DIY, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Semuanya memiliki kebijakan/regulasi mengenai menara. Setelah mempelajari kebijakan/regulasi tersebut. Terdapat beberapa wilayah yang telah memiliki site plan (titik-titik pendirian) untuk pendirian menara yang telah disusun sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayahnya. Site plan yang telah ditentukan dapat menjadi hambatan bagi pendirian menara karena pelaku usaha tidak dapat mendirikan menara selain di tempat yang telah ditentukan. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak signifikan selama pelaku usaha masih dapat mendirikan menara. Selain itu, izin pendirian menara dapat diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian,
pada
pasar
jasa
penyewaan
menara
di
Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi DIY tidak ditemukan adanya kebijakan/regulasi Pemerintah yang menyebabkan pelaku usaha baru sulit masuk ke dalam pasar dan jumlah pelaku usaha masih dapat bertambah.
8.2.
Hambatan Struktural A.
Pasar Jasa Telekomunikasi Seluler Industri telekomunikasi adalah industri padat modal. Pelaku usaha yang masuk ke industri ini harus menanamkan investasi awal yang besar dan diikuti investasi yang terus-menerus (capital intensive), mengingat perubahan teknologi yang sangat cepat yang akan sangat berpengaruh
terhadap
daya
saing
perusahaan.
Investasi
ini
merupakan sunk cost yang menghambat pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar. Sunk cost yang tinggi tidak menjadi masalah selama pendapatan perusahaan
dan
kondisi
pasar
dapat
mendorong
tingkat
pengembalian investasi (return on investment (RoI)) yang tinggi juga. Berdasarkan laporan keuangan pelaku usaha di pasar ini, hanya terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang memperoleh laba. Sedangkan yang lainnya mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa RoI pada pasar jasa telekomunikasi seluler saat ini tidaklah menarik bagi pemain baru. 10
VERSI PUBLIK
Dengan demikian, hambatan struktural di pasar jasa telekomunikasi seluler adalah sangat tinggi. Namun, dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah pelaku usaha jasa telekomunikasi seluler di Indonesia,
maka
mengurangi
pengambilalihan
jumlah
pengambilalihan
pelaku
saham
saham
usaha
dilakukan,
Axis
secara jumlah
oleh
XL
signifikan. pelaku
tidak
Setelah
usaha
jasa
telekomunikasi seluler berkurang dari 7 (tujuh) menjadi 6 (enam). Jumlah ini masih dikatakan banyak jika dibandingkan dengan jumlah operator telekomunikasi di negara-negara lain. Oleh karena itu, sekalipun hambatan struktural pada pasar ini tinggi, akan tetapi Indonesia masih memiliki jumlah pelaku usaha jasa telekomunikasi seluler yang cukup banyak untuk bersaing.
B.
Pasar Jasa Penyewaan Menara di Provinsi DIY Jika
dilihat
dari
laporan
keuangan
masing-masing
operator
telekomunikasi, pendapatan yang diperoleh dari jasa penyewaan menara dapat dikatakan kecil (jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan secara keseluruhan). Hal ini terjadi karena biaya sewa menara yang dikenakan operator telekomunikasi tidak banyak. Baik operator telekomunikasi maupun operator menara tidak dapat mengenakan biaya sewa yang terlalu tinggi karena operator yang menyewakan menara jumlahnya cukup banyak. Selain itu, kebijakan penggunaan menara bersama oleh Kominfo menjadikan persaingan di pasar jasa penyewaan menara cukup kompetitif. Switching cost yang harus dikeluarkan oleh konsumen (penyewa menara) untuk beralih dari menara yang satu ke menara yang lain tidak terlalu besar. Konsumen dapat beralih operator tanpa hambatan yang berarti. Setelah melakukan penilaian, kondisi umum tersebut berlaku juga untuk pasar jasa penyewaan menara di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY. Jumlah operator menara dan operator telekomunikasi yang menyewakan menara jumlahnya cukup banyak dan sebagian besar menara telah banyak digunakan secara bersama. Pasar jasa penyewaan menara di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY relatif terbuka. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan struktural yang berarti di pasar jasa penyewaan menara di Provinsi DIY.
11
VERSI PUBLIK
IX.
POTENSI PERILAKU ANTI PERSAINGAN 9.1.
Unilateral Effect A.
Pasar Jasa Telekomunikasi Seluler Saat ini terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha di pasar jasa telekomunikasi seluler dan XL adalah pemegang pangsa pasar ketiga (19.59%). Setelah pengambilalihan saham Axis (6,41%), XL menjadi pemegang pangsa pasar kedua dengan pangsa 26%. Dengan pangsa pasar 26%, XL bukan merupakan pemegang posisi dominan, sehingga kekhawatiran adanya perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang unilateral kecil kemungkinan terjadi.
B.
Pasar Jasa Penyewaan Menara di Provinsi DIY Pasar jasa penyewaan menara teridentifikasi cukup kompetitif. Pelaku usaha yang menjadi penyedia jasa penyewaan menara di Provinsi DIY cukup banyak. Sehingga pengambilalihan saham Axis oleh XL tidak menyebabkan munculnya pelaku usaha dominan di pasar. Oleh karena itu, kemungkinan adanya perilaku unilateral yang dilakukan oleh XL di pasar ini adalah kecil.
9.2.
Coordinated Effect A.
Pasar Jasa Telekomunikasi Seluler Setelah pengambilalihan saham Axis oleh XL, secara otomatis kedua perusahaan ini memiliki pengendali yang sama, yang mengakibatkan jumlah
kelompok
usaha
di
pasar
jasa
telekomunikasi
seluler
berkurang. Secara teori, berkurangnya jumlah pelaku usaha di suatu pasar akan lebih memudahkan terjadinya perilaku anti persaingan melalui coordinated effect, karena koordinasi untuk mengatur pasar semakin mudah untuk dilakukan. Dengan mempertimbangkan berkurangnya jumlah pelaku (kelompok) usaha dan dengan mempertimbangkan besarnya penguasaan pangsa pasar oleh ketiga pemain terbesar yaitu 89.05%4 di pasar ini, maka potensi terjadinya perilaku koordinasi sangat besar untuk dilakukan. Akan tetapi, perilaku koordinasi ini akan sulit untuk dilakukan apabila XL tetap menjadi pelopor tarif kompetitif di pasar jasa telekomunikasi seluler. Mengingat XL telah memberikan komitmennya untuk tetap menjadi pelopor tarif kompetitif, maka hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pendapat Komisi ini. Namun, mengingat besarnya penguasaan pangsa pasar oleh ketiga pemain terbesar yang mencapai 89.05%, maka sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di industri jasa Pangsa pasar gabungan dari ketiga operator telekomunikasi seluler terbesar (setelah pengambilalihan saham Axis oleh XL. 4
12
VERSI PUBLIK
telekomunikasi
seluler,
Komisi
akan
melakukan
pengawasan
terhadap kondisi pasar.
B.
Pasar Jasa Penyewaan Menara di Provinsi DIY Pelaku usaha yang menjadi penyedia jasa penyewaan menara di Provinsi DIY cukup banyak, sehingga terjadi persaingan yang ketat diantara pelaku usaha. Oleh karena itu, akan sulit bagi pelaku usaha jasa penyewaan menara untuk melakukan koordinasi di bisnis jasa penyewaan menara. Situasi ini tidak akan berubah sekalipun terjadi pengambilalihan saham Axis oleh XL. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa potensi coordinated effect adalah kecil.
X.
EFISIENSI Efisiensi yang mungkin terjadi setelah pengambilalihan saham Axis oleh Xl adalah sebagai berikut: 1.
Efisiensi penggunaan frekuensi Bertambahnya penggunaan frekuensi XL setelah pengambilalihan saham Axis dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan kualitas jaringan yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen.
2.
Efisiensi dari integrasi infrastruktur telekomunikasi Dengan bergabungnya XL dan Axis maka akan terjadi restrukturisasi infrastruktur telekomunikasi sehingga terintegrasi. Integrasi ini dapat menciptakan efisiensi dari segi pengelolaan infrastruktur karena dapat mereduksi
biaya-biaya
teknis
yang
dikeluarkan
untuk
infrastuktur
telekomunikasi. 3.
Efisiensi dari integrasi supporting system Setelah pengambilalihan saham, Axis oleh XL berada dalam kendali yang sama, sehingga integrasi supporting system (seperti: sistem keuangan, sumberdaya manusia, pemasaran, dan lain-lain) sangat dimungkinkan terjadi. Terintegrasinya supporting system dapat menciptakan efisiensi.
Efisiensi yang terjadi di XL dan Axis diharapkan dapat berdampak positif bagi pasar, sehingga efisiensi tersebut dapat ditransfer pada konsumen dengan bentuk kualitas pelayanan, kualitas jaringan yang baik dan harga yang kompetitif.
13
VERSI PUBLIK
XI.
KEPAILITAN Setelah mempelajari dan menganalisis Laporan Keuangan Axis pada tahun 2011 - 2013, ditemukan indikasi kondisi keuangan yang terus memburuk. Selama periode tersebut, Axis mengalami kerugian yang sangat signifikan, hutang yang terus bertambah, dan kas untuk biaya operasional yang selalu negatif. Dengan kondisi ini, jika pengambilalihan saham atau penggabungan badan usaha tidak dilakukan, maka besar kemungkinan Axis akan mengalami kepailitan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka pengambilalihan saham Axis oleh XL adalah sebuah upaya penyelamatan Axis dari kepailitan untuk tidak keluar dari pasar, dan hal ini positif dalam perspektif persaingan karena Axis masih dapat memberikan pelayanan kepada konsumen.
XII.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan di pasar jasa telekomunikasi seluler dan pasar
jasa
penyewaan
mengeluarkan Monopoli
dan
Pendapat
menara,
maka
Tidak
Terdapat
Persaingan
Usaha
dapat
Tidak
disimpulkan
Kekhawatiran Sehat
yang
bahwa
terjadinya
Komisi Praktik
disebabkan
oleh
pengambialihan saham Axis oleh XL, dengan catatan: 1.
Mengingat besarnya penguasaan pangsa pasar oleh ketiga pemain terbesar yang mencapai 89.05%, maka sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di pasar jasa telekomunikasi seluler, Komisi akan melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar dengan mewajibkan XL untuk memberikan laporan perkembangan pasar, produk dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2.
Bahwa pendapat Komisi dikeluarkan setelah mempertimbangkan komitmen yang diberikan oleh XL untuk tetap menjadi pelopor tarif kompetitif di pasar jasa telekomunikasi seluler.
3.
Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambilalihan saham Axis oleh XL. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Jakarta, 18 Februari 2014 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KETUA,
t.t.d. MUHAMMAD NAWIR MESSI 14
