204 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

204

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA KOMITE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KuHAP)

KUHAP YANG BERPERSPEKTIF HAM DAN BERKEADILAN GENDER

Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) Jakarta, 2013

2


DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA KOMITE UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KuHAP):

KUHAP yang BerPERspektif HAM dan Berkeadilan gender Editor Siti Aminah Tim Kecil Restaria F Hutabarat Maruli Arsil Yura Pratama Miko Ginting Diterbitkan Oleh Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) Bekerjasama dengan Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ) Sekretariat The Indonesian Legal Resource Center Jl.Tebet Timur I No.4, Tebet Jakarta Selatan INDONESIA Telp : 62 21 9382 1173 Fax : 62 21 8356 641 Website - www.kuhap.or.id

design lay-out PT Delapan Cahaya Indonesia - cantingpress


3

KATA PENGANTAR Komite Untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (KuHAP) adalah koalisi masyarakat sipil yang dibentuk di kalangan NGO untuk mengkritisi RUU KUHAP dan mendorong hukum acara pidana yang berpersfektif HAM dan berkeadilan jender. Pengkritisan telah mulai dilakukan sejak draft RUU KUHAP tahun 2007, dan melakukan serangkaian aktivitas untuk mendorong agar pemerintah segera membahas RUU KUHAP, dan disisi lain mendorong masyarakat sipil untuk melakukan advokasi yang sama yang terkait langsung dengan kerja-kerja masing-masing lembaga. Pilihan untuk mendorong agar RUU KUHAP segera dibahas, tidak dapat di-lepaskan dari perjalanan praktik penegakan hukum sendiri, khususnya UU No.8/1981 yang belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada tersangka/terdakwa, perkembangan sistem peradilan pidana dan proses hukum yang adil (due proces of law). Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) yang dilakukan Indonesia, membawa konsekuensi negara mempunyai kewajiban untuk melakukan sinkronisasi aturan hukum acara pidana dengan perkembangan aturan perlidungan hak-hak tersangka/terdakwa dan proses hukum yang adil sesuai dengan konvensi. Dan alasan ini pula yang juga disebutkan di dalam konsideran RUU KUHAP, yaitu untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvenan. Namun, masih terdapat berbagai aturan di dalam RUU KUHAP dan UU KUHAP yang bertentangan dengan ketentuan kovenan, khususnya pasal 14 yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa. Yaitu diantaranya masih memungkinkannya aparat penegak hukum melakukan penahanan lebih dari 300 hari, dan hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa tersangka/terdakwa secepat-cepatnya untuk segera diadili, dan diputus oleh pengadilan. Pembatasan kebebasan tersangka/terdakwa secara sewenang-wenang dan melanggar hak-hak tersangka/terdakwa membawa konsekuensi pelanggaran HAM. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr bahwa “justice delayed is justice denied” di dalam surat yang ditulisnya dan diselundupkan dari Penjara Birmingham, memberikan gambaran pem-

4


batasan atas kebebasan tersangka/terdakwa yang sewenang-wenang membawa konsekuensi tidak sekedar pelanggaran HAM, tetapi juga ada masalah keadilan substantif. Di dalam konteks nasional, masalah pembatasan kebebasan tersangka/terdakwa secara sewenang-wenang sering kita jumpai. Oleh karena itu, RUU KUHAP perlu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, dan menjamin proses hukum yang adil. Komite Untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyelesaikan DIM RUU KUHAP. DIM ini diselesaikan setelah sebelumnya melakukan serangkaian aktivitas diskusi tematik terkait issue-issue didalam RUU KUHAP. Terdapat berbagai masalah krusial di dalam RUU KUHAP, yaitu issue Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), penyadapan, upaya hukum, alat bukti, hak tersangka/terdakwa dan perlindungan saksi dan korban. Isu-isu tersebut seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, dan proses hukum yang adil. Namun, DIM versi komite ini bersifat sebagai living documment yang dapat berubah dan berkembang sesuai dengan pengetahuan dan perkembangan yang ada. Karenanya, saatnya kita mengkritisi pasal demi pasal RUU KUHAP, agar KUHAP yang dihasilkan memenuhi harapan kita semua. Jakarta, 5 Desember 2013 Uli Parulian Sihombing Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resource Center a.n Koalisi untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana


DAFTAR ISI Judul Menimbang Mengingat Menetapkan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN Bagian Kesatu : Penyidik Bagian Kedua : Penyidikan Bagian Ketiga : Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban BAB III PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN Bagian Kesatu : Penuntut Umum Bagian Kedua : Penuntutan BAB IV PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN PENYITAAN, PENYADAPAN, DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian Kesatu : Penangkapan Bagian Kedua : Penahanan Bagian Ketiga : Penggeledahan Bagian Keempat : Penyitaan Bagian Kelima : Penyadapan Bagian Keenam : Pemeriksaan Surat BAB V HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BAB VI BANTUAN HUKUM BAB VII BERITA ACARA BAB VIII SUMPAH ATAU JANJI

5

6


BAB IX HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN Bagian Kesatu : Kewenangan Bagian Kedua : Acara Bagian Ketiga : Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI Bagian Kesatu : Pengadilan Negeri Bagian Kedua : Pengadilan Tinggi Bagian Ketiga : Mahkamah Agung BAB XI GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN Bagian Kesatu : Ganti Kerugian Bagian Kedua : Rehabilitasi Bagian Ketiga : Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban BAB XII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan Bagian Kedua : Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili Bagian Ketiga : Acara Pemeriksaan Biasa Bagian Keempat : Pembuktian dan Putusan Bagian Kelima : Acara Pemeriksaan Singkat Bagian Keenam : Jalur Khusus Bagian Ketujuh : Saksi Mahkota Bagian Kedelapan: Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan BAB XIII UPAYA HUKUM BIASA Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Banding Bagian Kedua : Pemeriksaan Tingkat Kasasi BAB XIV UPAYA HUKUM LUAR BIASA Bagian kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum Bagian Kedua : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap BAB XV PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP


7

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Jakarta, 2013 NO DIM

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

3

Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

4

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dlm huruf a perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sis tem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para pene gak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

5

c. bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

8

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

6

d. bahwa berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

7

e. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan, dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

8

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e perlu membentuk UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

9

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

10

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun MENJADI : 2004 tentang Kekuasaan Kehaki- 2. Undang-Undang No. man (Lembaran Negara Republik 48 Tahun 2009 tentang Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara Re(Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 4358); Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

11

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

12

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

13

BAB I KETENTUAN UMUM

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Telah terjadi perubahan undang-undang.


NO DIM

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang. 2. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pe gawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan

- Penambahan pengertian “penyelidikan” dan “penyelidik” sebelum pengertian penyidikan dan penyidik. - Fungsi penyelidikan tetap dimasukkan dalam undang-undang ini dengan alasan : 1. Penyelidikan dipandang sebagai tahapan untuk menyeleksi perkara yang layak untuk dilanjutkan ke tahapan penyidikan; dan 2. Untuk mengurangi rekayasa perkara dalam bentuk penyidikan yang dipaksakan sehingga harus ada tindakan pendahuluan sebelum penyidikan dimulai dan ditentukan tersangkanya. Ketentuan ini tidak meniadakan ketentuan lain yang mengatur penyidikan sepanjang dengan undangundang

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

16

2. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

17

3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaaan supaya...

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

14

15

NASKAH RUU

9

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

10

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 18

4. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

19

5. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

20

6. Hakim adalah pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini atau undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

21

7. Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

22

8. Putusan Pengadilan adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

23

9. Upaya Hukum adalah usaha untuk melawan penetapan hakim atau putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

24

10. Penasihat Hukum adalah advokat atau orang lain yang memberi jasa hukum, baik di ..

Hakim Pemeriksa PenPenambahan Frasa “Penydahuluan adalah pejabat elidikan” yang diberi wewenang menilai jalannya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam UndangUndang ini.

PENJELASAN : Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah

Karena penasehat hukum tidak hanya advokat. Pengertian ...


NO DIM

NASKAH RUU ... dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undangundang

11

USULAN KOMITE ... paralegal, dosen dan mahasiswa hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum.

KETERANGAN .. Penasihat hukum harus mengacu pada UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

25

11. Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

26

12. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

27

13. Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

28

14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, kerugian nama baik, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- Penambahan frasa ‘seksual’ - Pemaknaan penderitaan (terutama pada kelompok rentan) tidak hanya bersifat fisik, mental, nama baik, dan/ atau kerugian ekonomi tetapi juga penderitaan seksual

29

15. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

30

16. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

31

17. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk ...

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

12

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya serta. 32

18. Penggeledahan Pakaian adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

33

19. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

34

20. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

35

21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan undangundang ini.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

36

22. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya

Kompensasi adalah hak korban untuk mendapatkan penggantian kerugian yang diberikan oleh negara secara proporsional dengan beratnya pelanggaran akibat ditangkap,

- Pergantian istilah “ganti kerugian” dengan “kompensasi” - Perubahan istilah ”ganti rugi” menjadi ”konpensasi” karena mengacu kepada UU Per...


NO DIM

37

13

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

atau hukum yang diterapkan

ditahan, dituntut, dan/atau diputus dengan cara yang tidak sah berdasarkan undang-undang.

... Perlindungan saksi dan korbanPasal 7, UU tentang Pengadilan HAM pasal 35, PP No.3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (4) yang tidak lagi menggunakan istilah ”ganti rugi” tapi menggunakan istilah ”konpensasi”. - Penyesuaian terhadap Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. - Penyesuaian terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hak atas kompensasi dan restitusi. - Penyesuaian terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. - Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

23. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

14

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... karena ditangkap, ditahan, di tuntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana.

PERBAIKAN REDAKSIONAL Penghapusan frase “yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang

38

24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.

39

25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

40

26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

41

27. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

42

28. Satu hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

43

29. Satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN : 30. Restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya untuk mendapatkan pengembalian kepada keadaan semula baik secara

Pengaturan mengenai restitusi dalam ketentuan umum pasal 1 huruf 30 dimaksudkan untuk mempertegas jaminan hukum bagi korban yang mengalami kerugian materiil ..


NO DIM

NASKAH RUU

15

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... materil dan immateril yang pemenuhannya dilakukan oleh pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

... maupun immateriil seperti dalam kasus perkosaan, traficking, ataupun korban pornografi untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah bagi korban untuk melakukan penggabungan gugatan ganti rugi dengan kasus pidananya.

31. Pendamping korban adalah advokat, paralegal, dan /atau pendamping sosial lainnya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, dan kenyamanan bagi korban untuk menyampaikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan mulai dari tingkat kepolisian hingga ke tingkat pengadilan.

Praktek yang terjadi selama ini proses pendampingan korban di pengadil an seringkali ditolak oleh hakim dengan alasan KU HAP tidak mengatur pen damping korban. Pedam ping korban telah diatur didalam undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (14), undang-undang PKDRT pasal 10, undangundang Trafficking pasal 35, dan diusulkan didalam Bab Perlindungan Saksi dan Korban (pasal 41 RUU KUHAP), maka per lu didefinisikan secara normatif dalam pasal 1 Ketentuan Umum.

PENJELASAN Yang dimaksud dengan pendamping sosial, termasuk diantaranya konselor dan psikolog 44

Pasal 2 Acara pidana dijalankan hanya ber dasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

45

Pasal 3 (1) Ruang lingkup berlakunya Un dang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

46

(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

16

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

Pasal 4 Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar dan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

48

Pasal 5 (1) Setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

(1) Setiap pejabat yang melakukan pemeriksaan di setiap tingkat pemeriksaan wajib memberikan penjelasan kepada saksi dan korban mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Perubahan frasa “harus” menjadi kata “wajib”. - Perubahan menjadi wajib untuk menekankan kepada pejabat betapa pentingnya hak-hak korban diiformasikan pada setiap tingkat pemeriksaan.

49

(2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

PENJELASAN : Yang dimaksud “keadaan tertentu” seperti meninggal dunia, anak-anak, disabilitas, luka berat dll

Penegasan

47

50

BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

BAB II Perubahan dengan menambahkan frase “pePENYELIDIKAN, PENYELIDIK, PENYIDIKAN, nyelidikan dan penyelidik” DAN PENYIDIK Bagian Kesatu Penyelidik Pasal .... Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. 1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 3) Pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Merujuk pada draft tahun 2007 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP


NO DIM

NASKAH RUU

17

USULAN KOMITE

KETERANGAN

Merujuk pada draft tahun Pasal … (1) Penyelidik sebagai-ma- 2007 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP na dimaksud dalamPasal … : a. karena kewajibannya mempunyai wewenang 1. menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana; 2. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

51

52

Bagian Kesatu Penyidik Pasal 6 Penyidik adalah: a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidikjari dan memotret seorang; 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Merujuk pada draft tahun 2007 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP

(2) Penyelidik membuat & menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Merujuk pada draft tahun 2007 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

18

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

53

b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

54

a. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

55

Pasal 7 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

Penyidik sebagaimana Penghilangan frasa “wedimaksud dalam Pasal 6 wenang” huruf a mempunyai tugas :

56

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

57

b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

58

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

59

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan berdasarkan ijin Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Kewenangan ijin penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penyadapan adalah milik hakim pemeriksa pendahuluan

60

e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

61

f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

62

g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

63

h. melakukan penghentian penyidikan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

64

i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

65

j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TAMBAHAN

Pengaturan ini bertujuan..


NO DIM

NASKAH RUU

19

USULAN KOMITE TAMBAHAN k. memberikan perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan

KETERANGAN ... untuk memberikan per lindungan sementara kepada perempuan dan anak khususnya korban KDRT yang merupakan tugas dan wewenang polisi sebagaimana telah diatur dalam UU PKDRT pasal 16 tentang perlindungan sementara bagi korban KDRT yang berada dibawah ancaman pelaku. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa dalam 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan mengenai kekerasan rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban

66

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

67

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

68

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

69

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

20

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

70

Pasal 8 (1) Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

71

(2) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

72

(3) Penyidik menyerahkan berkas perkara yang lengkap kepada penuntut umum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

73

Pasal 9 Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

74

Pasal 10 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

75

Bagian Kedua Penyidikan

76

Pasal 11 (1) Penyidik yang menge(1) Penyidik yang mengetahui, tahui, menerima lapormenerima laporan, atau penan, atau pengaduan gaduan tentang terjadinya suatu tentang terjadinya su peristiwa yang patut diduga atu peristiwa yg patut merupakan tindak pidana dalam diduga merupakan waktu paling lama 2 (dua) hari tindak pidana dalam terhitung sejak mengetahui, waktu paling lama 2 menerima laporan, atau pen(dua) hari terhitung gaduan tersebut wajib melakusejak mengetahui, mekan tindakan penyidikan yang nerima laporan, atau diperlukan. pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan yang diperlukan

Frasa “penyidikan yang diperlukan” diganti dengan “ wajib melakukan tindakan yang diperlukan”.

77

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi.

- Penggantian kata “tanpa” menjadi “dengan” - Saat ini kerapkali pe manggilan terhadap warganegara tanpa status hukum yang jelas. Warga negara

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan sebelumnya ...


NO DIM 77

78

NASKAH RUU

21

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi.

... pada awalnya dipanggil dengan alasan klarifikasi, sebagai saksi, namun selanjutnya men jadi tersangka. Akibatnya, pemanggilan tanpa status membangun ke takutan,karena dapat saja dijadikan tersangka justru berdasarkan informasi yang diberikannya;. - Jika pasal ini tetap diber akukan akan membuka peluang abuse of power karena polisi dapat memanggil seseorang tanpa alasan jelas, melainkan hanya utk tujuan menakut-nakuti - Pasal ini dampak dari hilangnya penyelidikan yang menyebabkan fungsi2 penyelidikan dilimpahkan ke tahap penyidikan, termasuk memanggil seseorang yang statusnya belum jelas. Pendapat Koalisi, penyelidikan tetap ada shg tidak sulit menjadikan seseorang sebagai tersangka atau saksi berdasarkan bukti per mulaan yang didapat dalam penyelidikan.

Pasal 12 (1) Setiap orang yang - Perubahan dengan meng (1) Setiap orang yang meng-alami, mengalami, melihat, hapus frase “peristiwa melihat, menyaksikan, atau menyaksikan, atau yang merupakan” dan menjadi korban peristiwa yang menjadi korban tindak menambah 1 (satu) ayat. merupakan tindak pidana berpidana berhak men- Perempuan dan anak hak mengajukan laporan atau gajukan laporan atau yang menjadi korban pengaduan kepada penyidik pengaduan kepada kekerasan seringbaik secara lisan maupun secara penyidik baik secara kali mangalami kesulitan tertulis. lisan maupun secara melaporkan kasusnya tertulis. jika mengacu ke KUHAP (2) Dalam hal yang sesuai dengan tempat menjadi korban sebakejadian perkara (TKP). gaimana ayat (1) Hal ini menyulitkan...

22

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... adalah perempuan dan .. korban untuk secepatnya mendapatkan anak, maka korban berhak melaporkan perlindu-ngan dan akses secara langsung keterhadap keadilan. pada penyidik baik di - Pengaturan ini menjadi tempat korban berada penting sebagai bentuk maupun di tempat perlindungan dan pena nganan secepatnya terkejadian perkara. hadap kasus perempuan dan anak sebagai korban. - Ketentuan ini juga telah diatur di dalam Pasal 26 UU PKDRT, sehingga pengaturan dalam KUHAP merupakan bentuk sinkronisasi dengan UU PKDRT. 79

(3) Setiap orang yang men - Salah satu bentuk parti (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk dengar, melihat, atau sipasi masyarakat dalam mengetahui terjadinya melakukan tindak pidana terhapenanganan kasus keke tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan rasan terhadap peremdap perempuan dan umum, jiwa, atau hak milik, wapuan dan anak yang ber anak wajib melakukan jib seketika itu juga melaporkan tujuan untuk mencegah hal tersebut kepada penyidik. upaya-upaya sesuai serta menghentikan ter dengan batas kemamjadinya kekerasan terhapuannya, yaitu : dap perempuan. a. mencegah berlangsung- - Ketentuan ini telah di nya tindak pidana; perkuat pengaturanb. memberikan perlindunnya dalam Pasal 15 gan kepada korban; UU PKDRT, sehingga c. memberikan pertolonpengaturan dalam KUgan darurat; dan HAP merupakan bentuk d. membantu proses sinkronisasi dengan UU pengajuan permohonan PKDRT. penetapan perlindungan.

81

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

82

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

23

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

83

(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

84

(6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

85

(7) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

86

(8) Dalam hal penyidik tidak me nanggapi laporan atau peng aduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

87

(9) Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

88

(10) Jika penuntut umum ber(10) Jika penuntut umum - Perubahan dengan pendapat tidak ada alasan atau berpendapat tidak ada menghapus kata “dapat” perbuatan yang dilaporkan atau alasan atau perbuatan - Memastikan akses diadukan bukan tindak pidana, yang dilaporkan atau keadilan melalui sarana maka penuntut umum dapat diadukan bukan tindak hukum non pidana dapat memberi saran kepada pelapor pidana, maka penuntut dilakukan warganegara atau pengadu untuk menempuh umum memberi saran jalur hukum lain. kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain.

24

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

89

(11)Jika penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan penyidikan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

90

(12)Turunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) penuntut umum wajib menyampaikan kepada penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

91

Pasal 13 (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari.

(1) Dalam hal penyidik PENAMBAHAN REDAKtelah mulai melakukan SIONAL Menambah frasa penyidikan suatu peris“wajib memberitahukan “, tiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik wajib memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan.

92

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik wajib berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel. PENAMBAHAN (3) Dalam hal penyidik lalai memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

PENAMBAHAN REDAKSIONAL Menambahkan frasa ‘wajib’

Penambahan ayat yang mengtur sanksi atau akibat hukum atas keterlambatan dalam pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum, agar penyidik bekerja lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada warganegara.


NO DIM

NASKAH RUU

25

USULAN KOMITE

KETERANGAN

93

Pasal 14 (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:

94

a) ne bis in idem;

95

b) apabila tersangka meninggal dunia;

TETAP

TIDAK BERUBAH

96

c) sudah lewat waktu;

TETAP

TIDAK BERUBAH

97

d) tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

98

e) undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

99

f) bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

f) Tersangka masih di ba wah umur 12 (dua belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana g)kerbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana; h)tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; i) tindak pidana tertentu; j) tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; k) umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh tahun; dan/ atau l) kerugian sudah diganti.

a)telah ada putusan ber kekuatan hukum tetap terhadap perkara yang disangkakan;

Menyesuaikan dengan UU No.11 TAhun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sinkronisasi dengan draft rancangan Pasal… tentang Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan

PENAMBAHAN AYAT MEKANISME KONTROL Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan k hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan terlebih dahulu mendapat persetujuan korban.

26

NO DIM 100


NASKAH RUU (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN AYAT - Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. - Terhadap pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib menghadirkan pihak ketiga yang dirugikan, korban dan penuntut umum untuk didengar keterangannya. - Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan.

Membangun mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik, dan memastikan bahwa penghentian penyidikan tidak merugikan korban atau pihak ketiga

101

Pasal 15 (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada penuntut umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

102

(2) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

27

USULAN KOMITE

KETERANGAN

103

(3) Penyidik atas permintaan penuntut umum dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

104

Pasal 16 (1) Dalam hal tertangkap tangan:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

105

a. setiap orang dapat menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik; dan

a. setiap orang dapat mengamankan tersangka guna diserahkan beserta barang bukti kepada penyidik; dan

- Perubahan dengan me ngganti kata “menangkap” menjadi “menga mankan”. Perubahan dengan menghapus frase “atau tanpa”. - Kewenangan untuk melakukan penangkapan ada di tangan aparatur negara (state apparatus) bukan di masyarakat. Apabila hal ini diberlakukan maka ruang untuk main hakim sendiri terbuka lebar.

106

b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik.

b. setiap orang yang berkewajiban dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib mengamankan tersangka guna diserahkan beserta barang bukti kepada penyidik.

PERBAIKAN REDAKSIONAL Perubahan dengan meng ubah “mempunyai wewenang” menjadi “berkewajiban”, menambahkan kata “serta”, mengubah kata “menangkap” menjadi “mengamankan”, dan menghapus “atau tanpa”

107

(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dalam waktu paling lambat1 (satu) hari terhitung sejak dite rimanya penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

108

(3) Penyidik yg telah menerima la poran tersebut datang ke tem pat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima laporan & dpt melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

28

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

109

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan selesai.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

110

Pasal 17 (1) Penyidik berwenang memanggil tersangka dan/atau saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

111

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

112

(3) Tersangka dan/atau saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

113

(4) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka dan/atau saksi kepada penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

114

Pasal 18 (1) Jika tersangka atau saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.

DIHAPUS

Bertentangan dengan asas patut dalam pemanggilan tersangka atau saksi. Patut seharusnya dimaknai melalui prosedur pemanggilan terlebih dahulu.

115

(2) Jika dikhawatirkan tersangka dan/atau saksi menghindar dari pemeriksaan, penyidik dapat langsung mendatangi kediaman tersangka dan/atau saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.

DIHAPUS

Untuk saksi, hal ini berpotensi menimbulkan ketakutan sehingga keterangan yang diberikan nantinya tidak bebas.

116

Pasal 19 Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka yang melakukan suatu tindak

(1) Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka, penyidik

PERBAIKAN REDAKSIONAL - Menjadi dua ayat - Perubahan dengan


NO DIM

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

pidana, penyidik wajib mem ... wajib memberitahu beritahukan kepada tersangka kan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapattentang haknya untuk kan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh didampingi oleh penasihat hukum penasehat hukum. dalam perkara sebagaimana di(2) Tersangka wajib maksud dalam Pasal 93 ayat (1). didampingi penasehat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1). PENAMBAHAN AYAT (2) Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap saksi dan korban, penyidik wajib untuk: a. Penginformasikan hakhak saksi dan Korban yang dijamin dalam peraturan perundangundangan; b. Memberikan rujukan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan tempat aman. c. Menginformasikan hak untuk didampingi dan hak bantuan hukum pada setiap tingkat peradilan. d. Memberikan informasi perkembangan, kasus pada setiap tahap pemeriksaan. e. Pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka atau terdakwa perempuan dan penyandang disabilitas dilakukan di ruang pelayanan khusus. PENJELASAN Yang dimaksud layanan kesehatan adalah layanan medis, psikis dan psikososial

29

KETERANGAN

.. menghapus frase “yang melakukan suatu tindak pidana”. - Terminologi tersangka sudah mencakup maksud dan pengertian bahwa tersangka adalah orang disangka melakukan suatu tindak pidana Untuk menyeimbangkan hak tersangka dengan hak saksi dan korban, dan memberikan perlindungan terhadao saksi dan korban perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas

30

NO DIM

117

118

119


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

Pasal 20 Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan. Pasal 21 (1) Penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

(2) Penyidik memeriksa saksi se cara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dgn yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

120

(3) Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

121

(4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PENJELASAN Yang dimaksud dengan “terdapat cukup alasan” diantaranya namun tidak terbatas pada adanya ancaman keselamatan terhadap saksi dan berada di bawah perlindungan lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban.

Mensinergikan perlindungan saksi dan korban dengan lembaga perlindungan saksi dan korban

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN AYAT (3) Ketentuan pasal 21 ayat (2) tidak berlaku pada saksi atau korban dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami trauma psikologis.

Perkecualian ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan sebagai korban yang masih mengalami trauma berat sehingga tidak mungkin dikonfrontir dengan pelaku/ tersangka. Karena akan semakin menimbulkan ketakutan dan trauma baru lagi bagi korban

Penyidik wajib memeriksa dan memanggil saksi yang diajukan baik oleh tersangka, atau korban, dan setiap keterangan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan

Untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Baik tersangka dan atau pihak pelapor/ korban.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

31

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

122

Pasal 22 (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

123

(2) Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

Keterangan saksi, korban - Penambahan frasa ‘kordan tersangka kepada ban dan tersangka’ penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun

124

(3) Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

- Penambahan frasa “saksi, Penyidik mencatat korban” keterangan, saksi, korban dan/ atau tersangka - Menyeimbangkan posisi secara teliti sesuai dengan antara saksi, korban dan tersangka yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

125

(4) Apabila keterangan tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan.

Apabila keterangan saksi, korban atau tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan. PENJELASAN: Penerjemahan tidak terbatas pada bahasa asing, namun juga bahasa lokal atau ibu dari saksi,korban atau tersangka.

- Penambahan frasa “saksi, korban” - Menyeimbangkan posisi antara saksi, korban dan tersangka

126

(5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh penterjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN AYAT (6) Dalam hal tersangka, saksi atau korban memiliki kebutuhan khusus, penyidik wajib menyediakan ahli yang dapat membantu.

Untuk memenuhi prinsip aksebilitas bagi penyandang disabilatas

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

127

Pasal 23 (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.

32

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

128

(2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

129

Pasal 24 Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi dapat dilimpahkan kepada penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal tersangka dan/atau saksi tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

130

Pasal 25 (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

131

(2) Sebelum memberikan keterangan, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

132

(3) Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, maka ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

133

Pasal 26 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM 134

NASKAH RUU Pasal 27 Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik.

33

USULAN KOMITE

KETERANGAN

(1) Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik.

- Perubahan dengan menambahkan 1 (satu) ayat

(2) Pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan didampingi penasihat hukum tersangka.

- Sebelum diperiksa Tersangka berhak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum

135

Pasal 28 (1) Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.

Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

- Perubahan dengan mengganti “kepada penyidik yang melakukan penahanan” menjadi “kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan”. - Karena keberatan penahanan diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada saat proses penilaian dan penetapan HPP apakah tersangka perlu ditahan atau tidak.

136

(2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimba70ngkan tentang perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.

DIHAPUS

Keberatan penahanan diberikan oleh Tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada saat proses penentuan apakah Tersangka Perlu ditahan atau tidak

137

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.

DIHAPUS

Ketentuan ini dalam prakteknya merupakan peluang dipergunakan untuk melakukan jual beli kewenangan oleh atasan penyidik

138

(4) Atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.

DIHAPUS

Membuka kewenangan tanpa kontrol yang jelas kepada atasan penyidik untuk menentukan penahanan atau tidak

34

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

139

(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

DIHAPUS

Penetuan permintaan penangguhan dan pengalihan penahanan yang diajukan tersangka/terdakwa ditentukan pada proses sidang pendahuluaan dengan hadirnya tersangka dan penyidik/penuntut umum

140

Pasal 29 (1) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, maka penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada tersangka atau salah satu keluarganya dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 72.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

141

(2) Dalam keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

DIHAPUS

Seluruh upaya paksa, termasuk penggeledahan harus seijin hakim.

142

(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penggeledahan.

DIHAPUS


143

Pasal 30 (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya hasil penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

144

(2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal kepada tersangka, kemudian diberi tanggal dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU ..

35

USULAN KOMITE

KETERANGAN

ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan salah satu keluarganya atau kepala desa atau kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi.

145

(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

146

Pasal 31 (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

147

(2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

148

Pasal 32 (1) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

149

(2) Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).

DIHAPUS


150

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyitaan.

DIHAPUS


36

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

151

Pasal 33 (1) Penyidik menjelaskan barang yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

152

(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

153

(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebut alasannya

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

154

(4) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, Hakim pemeriksaan pendahuluan, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

155

Pasal 34 (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

37

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

156

(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

157

Pasal 35 (1) Dalam hal terdapat dugaan yang kuat bahwa untuk pengungkapan suatu tindak pidana, data yang diperlukan dapat diperoleh dari surat, buku, atau data tertulis yang lain yang belum disita, penyidik melakukan penggeledahan, dan jika perlu dapat melakukan penyitaan atas surat, buku, atau data tertulis yang lain tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

158

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

159

Pasal 36 (1) Apabila berdasarkan pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsu kan atau diduga palsu oleh penyidik, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada ahli.

160

(2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

161

(3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan penyidik.

Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memenuhi permintaan penyidik.

- Perubahan dengan meng ganti frasa “wajib” menjadi “dapat”. - Tidak semua infor masi yang diminta dalam rangka penegakan

Apabila berdasarkan Perubahan dengan mengpengaduan yang diterima hapus frase “oleh penyiterdapat surat atau tulisan dik” sehingga menjadi : palsu atau dipalsukan atau diduga palsu, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada ahli.

38

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN . hukum dapat dibuka oleh pejabat yang bersangkutan. Terdapat prosedur, otoritas dan mekanisme yang harus dipatuhi. Misalnya, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan pidana yang dapat memberikan izin adalah Bank Indonesia dengan permintaan. Tidak ada klausul kewajiban untuk menyerahkan.

162

(4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

163

(5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan mengapa salinan tersebut dibuat.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

164

(6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.

DIHAPUS

Terdapat informasi yang hanya dapat diberikan atas perintah hakim, bukan penyidik

165

Pasal 37 (1) Dalam hal Penyidik untuk kepen tingan peradilan menangani korban luka, keracunan/mati yang diduga akibat peristiwa tindak

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

39

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/ atau ahli lainnya. 166

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

167

(3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

168

Pasal 38 (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

169

(2) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelasjelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

170

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

40

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

171

(4) Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan pembedahan mayat.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

172

Pasal 39 Dalam hal untuk kepentingan peradilan penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

173

Bagian Ketiga Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban Pasal 40 (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik.

Setiap pelapor atau peng adu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik.

Menghapus pasal 12 ayat (2) dikarenakan ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan hukum materil dan tidak semestinya diatur dalam hukum formil (R-KUHAP)

174

(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

175

(3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN AYAT : (4) Perempuan, anak, dan kelompok rentan yang berstatus sebagai saksi dan/atau korban berhak : a. mendapatkan bantuan hukum; b. mendapatkan pendampingan sejak tahap penyi

Penyesuaian dengan UU PKDRT UU Perlindungan Saksi dan Korban UU TPPO UU 7 tahun 1984 tentang Ratufukasi CEDAW


NO DIM

NASKAH RUU

41

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.. dikan, penuntutan, danpemeriksaan pengadilan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan; d. bebas dari pertanyaan yang menjerat, melecehkan, dan/atau merendahkan martabat; e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya; f. mendapatkan penerjemah; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. memperoleh biaya ganti rugi (restitusi) dari pelaku berdasarkan penetapan pengadilan. i. mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; j. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; k. mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian; l. mengajukan ahli 176

(5) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan ber dasarkan ketentuan undangundang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

177

Pasal 41 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

42

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

178

BAB III PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

179

Bagian Kesatu Penuntut Umum

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

181

Pasal 42 (1) Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang :

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

182

a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

183

b. mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

184

c. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

185

d. memperpanjang penahanan selama 5 (lima) hari yang dilakukan oleh penyidik dengan 5 (lima) hari berikutnya.

DIHAPUS

Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penahanan sama seperti kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan yakni harus mendapatkan izin dari hakim pemeriksaan pendahuluan dengan menggunakan metode sidang pemeriksaan pendahuluan

186

e. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan;

MENJADI mengajukan permohonan penahanan kepada hakim pemeriksaan pendahuluan

187

f. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

188

g. mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau kepada hakim pengadilan negeri;

Mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Perubahan dengan menghapus frase “atau kepada hakim pengadilan negeri.”

189

h. membuat surat dakwaan dan mem-bacakannya kepada terdakwa;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

43

USULAN KOMITE

KETERANGAN

190

i. melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

191

j. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

192

k. melaksanakan penetapan dan/ atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

193

l. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

194

(2) Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu.

Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan dengan alasan tertentu.

Perubahan dengan menghapus frase “demi kepentingan umum dan/atau”

195

(3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

196

a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

197

b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

198

c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

199

d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

200

e. kerugian sudah diganti.

TETAP

TIDAK BERUBAH

DIHAPUS

Terlampau luas

Penambahan f. Tindak Pidana Tertentu 201

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, d dan huruf e hanya berlaku

- Pada ayat (4) ditambahkan “huruf b” dan “mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan”.

44

NO DIM


NASKAH RUU ... dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

- Melalui HPP untuk menyediakan mekanisme pengujian terhadap peng gunaan hak oportunitas penuntut umum untuk mempersempit ruang diskresi dan penyalahgunaan wewenang - Membuka partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan.

PENAMBAHAN AYAT - Mengakomodir penyele (5) Dalam hal penuntut saian di luar pengadilumum menghentikan an sbg perwujudan penuntutan sebrestorative justice dengan agaimana dimaksud membuka partisipasi pada ayat (2), pihak korban dan masyarakat ketiga yang dirugikan melalui mekanisme ke dapat mengajukan luhan dan pemberian keberatan kepada persetujuan kepada HPP. Hakim Pemeriksa - Penambahan ayat seba Pendahuluan. gai kontrol untuk men (6) Apabila Hakim cegah diskresi JPU yang Pemeriksa Pendahudidasarkan pada alasan luan mengabulkan kesubyektif dan lebih berberatan sebagaimana orientasi pada keadilan. dimaksud dalam ayat (5) maka penuntut umum wajib melanjutkan penuntutan. 202

(5) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri setiap bulan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

203

Pasal 43 (1) Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan dalam undang-undang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

204

(2) Dalam hal tertentu, penuntut umum dapat menuntut perkara

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

45

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 205

Pasal 44 (1) Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan

Penuntut umum sebelum melakukan penuntutan, wajib mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

- Perubahan frasa ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ - Untuk menghindari penumpukan beban perkara di Pengadilan karena perkara-perkara yang tidak layak sidang, seperti petty crimes, perkara yang kurang bukti, dst. Hal ini juga akan mendorong penuntut umum untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menyiapkan penuntutan.

206

(2) Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi penuntut umum.

Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memeriksa tersangka dan saksi.

- Perubahan frasa ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ - Dalam tahap ini Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya menguji kelayakan perkara dan alat bukti yang tersedia memadai untuk dilakukannya persidangan.

207

(3) Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

208

(4) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

209

(5) Apabila penuntut umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, penuntut umum meminta kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

210

Bagian Kedua Penuntutan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

46

NO DIM 211

212


NASKAH RUU Pasal 45 Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Pasal 46 (1) Apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

213

(2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

214

(3) Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

215

(4) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan penyidik untuk melaksanakannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

216

Pasal 47 Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan yg lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil penyidikan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

216

... penuntut umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

217

Pasal 48 (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari ter hitung sejak tanggal menerima berkas hasil penyidikan, penun tut umum membuat surat dak waan.

218

(2) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peris tiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

219

(3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka ditahan, tersangka harus dibebaskan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak pemberitahuan.

220

(4) Turunan atau salinan surat kete tapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

47

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Dlm hal penuntut umum - Penambahan frasa memutuskan untuk meng“gugurnya hak menuntut hentikan penuntutan atau alasan lain yang sah karena tidak terdapat cuuntuk menghentikan kup bukti atau peristiwa penututan sesuai dengan tersebut ternyata bukan undang-undang yang merupakan tindak pidana berlaku” atau gugurnya hak menun- - Alasan penuntut umum tut atau alasan lain yang untuk menghentikan sah untuk menghentikan penuntutan harus ditenpenututan sesuai dengan tukan secara limitatif undang-undang yang ber laku, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Turunan atau salinan surat - Penambahan frasa “daketetapan tersebut wajib lam waktu 1 hari sejak disampaikan kepada ter- dikeluarkannya surat sangka atau keluarga atau ketetapan”. penasihat hukum, pejabat - Penentuan batas waktu, rumah tahanan negara, agar tersangka tidak ke penyidik, hakim, dan pi- hilangan hak-haknya, se hak ketiga yg berkepent- perti pengajuan banding, ingan dalam waktu 1 hari bebas bersyarat dll sejak dikeluarkannya surat ketetapan.

48

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

221

(5) Dalam hal penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ter nyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kemudian hari ternyata terdapat alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka.

Dalam hal dilakukannya penghentian penuntutan dan di kemudian hari ternyata terdapat keadaan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka.

alasan penghentian penuntutan harus sesuai dengan ayat (2) yaitu menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup buk ti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau gugurnya hak menuntut atau alasan lain yang sah untuk menghentikan penututan sesuai dengan undangundang yang berlaku

222

Pasal 49 (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa perkara, penuntut umum dpt melakukan penggabungan per kara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal :

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

223

a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

224

b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

225

c. beberapa tindak pidana ada hu bungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

226

(2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dak waan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabu ngan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

227

(3) Penuntut umum dapat menun ut dua atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdak wa melakukan tindak pidana penyertaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

49

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

228

Pasal 50 (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

229

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi :

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

230

a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

231

b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

232

c. pasal peraturan perundangundangan yang dilanggar; dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

233

d. tanda tangan penuntut umum.

TETAP

234

(3) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum untuk diperbaiki.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

235

(4) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

236

(5) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

237

Pasal 51 (1) Penuntut umum dapat mengu bah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari si dang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

50

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

238

(2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

239

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, maka penuntut umum menyampaikan turunan atau salinannya kepada terdakwa atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

240

Pasal 52 Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika tindak pidana yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

241

a. ne bis in idem;

TETAP

TIDAK BERUBAH

242

b. apabila terdakwa meninggal dunia;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

243

c. sudah lewat waktu;

TETAP

244

d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

245

e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

246

f. bukan tindak pidana; atau

TETAP

TIDAK BERUBAH

247

g. terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

h. Penyidikan atau penuntutan telah dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan Pasal 48 undang-undang ini

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

248

249

Pasal 53 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dibebankan pada negara. BAB IV PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN PENYITAAN, PENYADAPAN, DAN PEMERIKSAAN SURAT


NO DIM 250 251

252

51

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

Bagian Kesatu Penangkapan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 54 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan Pasal 55 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

253

Pasal 56 (1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

254

(2) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberikan surat perintah penangkapan ke pada tersangka yang mencantumkan:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

255

a. identitas tersangka;

TETAP

TIDAK BERUBAH

256

b. alasan penangkapan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

257

c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

258

d. tempat tersangka diperiksa.

TETAP

259

(3) Apabila tersangka tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

260

(4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari tehitung sejak penangkapan, tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut barang bukti harus diserahkan kepada penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

261

(5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada keluarga tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka.

Dalam waktu paling lama - Penambahan frasa “ter1 (satu) hari terhitung sangka berkewarganegasejak penangkapan, peraan asing maka nyidik harus memberikan tembusan surat perintah tembusan surat perintah penangkapan diberikan penangkapan sebagaimana kepada perwakilan dimaksud pada ayat (2) negaranya” kepada keluarga tersangka atau walinya atau orang

52

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

yang ditunjuk oleh ter- Sinkronisasi dengan hak sangka atau dalam hal tertersangka yang berkesangka berkewarganegawarganegaraan asing raan asing maka tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada perwakilan negaranya. 262

Pasal 57 (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

263

PERUBAHAN REDAK(2) Tersangka tindak pidana yang (2) Tersangka tindak diancam dengan pidana denda pidana yang hanya di- SIONAL ancam dengan pidana - Penambahan frasa “yang tidak dikenakan penangkadenda tidak dikenakan hanya” pan, kecuali tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali penangkapan, kecuali tersangka telah berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturutturut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

264

Bagian Kedua Penahanan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

265

Pasal 58 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka.

TETAP Penjelasan : Dalam hal tersangka atau terdakwa mengalami ketergantungan narkotika, penahanan dilakukan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan atau pemulihan ketergantungan narkotika. PENAMBAHAN AYAT Dalam hal penyidik mela kukan penahanan sebagai mana ayat (1), penyidik wajib mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

TIDAK ADA PERUBAHAN

266

(2) Jika jaksa yang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan tindak pidana tertentu, persetujuan penahanan yang melebihi 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam diberikan oleh:

DIHAPUS

Sudah tercakup di pasal 58. Aturan penahanan lanjutan tidak perlu dibedakan siapa yang menjadi


NO DIM 267 268 269

NASKAH RUU

53

USULAN KOMITE

a. kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan negeri; b. kepala kejaksaan tinggi dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan tinggi; atau c. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

KETERANGAN penyidik (Baik jaksa maupul polisi), dan semua izin harusnya diberikan oleh HPP.

270

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

271

(4) Untuk kepentingan pada tahap penuntutan, hakim pengadilan negeri atas permintaan penuntut umum berwenang memberikan persetujuan penahanan terhadap terdakwa.

Untuk kepentingan pada tahap penuntutan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan penuntut umum berwenang memberikan persetujuan penahanan terhadap tersangka.

Perubahan “hakim pengadilan negeri” menjadi “Hakim Pemeriksaan Pendahuluan”,

272

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang menangani perkara tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Untuk kepentingan peme riksaan peradilan hakim yang memeriksa perkara dapat melakukan penahan an dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Penahanan yang dilakukan oleh hakim tidak memerlukan izin dari hakim pemeriksa pendahuluan karena perannya sebagai judex

273

Pasal 59 (1) Penahanan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 58 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pe rintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian ban tuan terhadap tindak pidana yang:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

274

a. diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

275

b. ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 284, Pasal 296, Pasal 351

b. ditentukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal

- Penambahan frasa “serta Tindak Pidana yang di atur dalam UU Lain yang

54

NO DIM


NASKAH RUU .. ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.. 296, Pasal 351 ayat (1), .. diancam pidana penjara dibawah 5 tahun yang Pasal 353 ayat (1), Pasal dinyatakan dapat dilaku372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal kan penahanan”. - Sinkronisasi dengan UU 454, Pasal 455, Pasal sektoral lain. 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, serta Tindak Pidana yang diatur dalam UU Lain yang diancam pidana penjara dibawah 5 tahun yang dinyatakan dapat dilakukan penahanan. DIHAPUS

Tidak memiliki tempat tinggal tetap merupakan permasalahan administrasi kenegaraan, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perlakuan berbeda dengan warga yang berdokumen.

(3) Surat perintah penahanan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan : a. identitas tersangka atau terdak wa; b. alasan penahanan; c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan d. tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

282

(4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penahanan, tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada :

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

283

a. keluarga atau wali tersangka atau terdakwa;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

284

b. lurah atau kepala desa atau nama lainnya tempat tersangka atau terdakwa ditangkap;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

285

c. orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa; dan/atau

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

276

(2) Terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

277

278 279 280 281


NO DIM

NASKAH RUU

55

USULAN KOMITE

KETERANGAN

286

d. komandan kesatuan tersangka TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN atau terdakwa, dalam hal tersang- PENAMBAHAN ANGKA ka atau terdakwa yang ditahan e. tersangka berkeadalah anggota Tentara Nasional warganegaraan asing Sinkronisasi dengan hak tersangka/terdakwa Indonesia karena melakukan maka tembusan surat tindak pidana umum. perintah penangkapan berkewarganegaraan asing diberikan kepada perwakilan negaranya

287

(5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan :

288

a. melarikan diri;

TETAP

TIDAK BERUBAH

289

b. merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang bukti;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

290

c. mempengaruhi saksi;

TETAP

TIDAK BERUBAH

291

e. melakukan ulang tindak pidana;

TETAP

TIDAK BERUBAH

292

f. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa.

DIHAPUS PENAMBAHAN AYAT (6) Keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. tersebut harus disampaikan oleh Penyidik atau penuntut umum kepada hakim pemeriksa pendahuluan dan Tersangka berhak menanggapinya sebelum diputuskan untuk ditahan, tidak ditahan, diberikan penangguhan atau pengalihan

293

Pasal 60 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari oleh penyidik.

Hakim pemeriksaan pendahuluaan dapat memberikan izin penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Penyidik .

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan terhadap tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan :

56

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

294

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari oleh Penuntut Umum.

HAPUS

295

(3) Dalam jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan tembusan pada Penuntut Umum.

TETAP PENAMBAHAN AYAT Setelah menerima permohonan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, hakim pemeriksaan pendahuluan melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan alasan perpanjangan penahanan yang disampaikan Penyidik dan tanggapan/ keberatan dari Tersangka

TIDAK ADA PERUBAHAN

296

(4) Setelah menerima surat dari Penyidik, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memberitahu dan menjelaskan kepada tersangka melalui surat atau dengan cara mendatangi secara langsung mengenai:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

297

a. tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

298

b. hak-hak tersangka; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

299

c. perpanjangan penahanan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

300

(5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan menentukan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c diperlukan atau tidak.

Berdasarkan alasan dan tanggapan sebagaimana diatur dalam ayat (4) Hakim pemeriksa pendahuluan menentukan perpanjangan diperlukan atau tidak

301

(6) Dalam hal Hakim pemeriksaan pendahuluan berpendapat perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, perpanjangan penahanan diberikan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal Hakim peme - Perubahan waktu riksaan pendahuluan ber perpanjangan penahanan pendapat perlu perpanjan- dari 20 hari menjadi 10 gan penahanan sebagaima- hari. na dimaksud pada ayat - Pengurangan jangka (4) huruf c, perpanjangan waktu untuk mendorong penahanan diberikan un penyidik bekerja secara tuk waktu paling lama 10 efektif dan professional, (sepuluh) hari dan menedan disisi lain mendotapkan Tersangka untuk : rong peradilan yang a. tetap ditahan cepat b. dialihkan penahanan

PERBAIKAN REDAKSIONAL


NO DIM

NASKAH RUU

57

USULAN KOMITE

KETERANGAN

c.dikabulkan penangguhan - Penetapan untuk ditahan, dialihkan atau penahanan PENAMBAHAN AYAT ditangguhkan sebagai Dalam hal Hakim bentuk kepastian hukum, dan alternative penahanpemeriksaan pendahuluan berpendapat tidak perlu an diluar tahanan rutan. perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memerintahkan Tersangka untuk dikeluarkan dari tahanan 302

(7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan perpanjangan penahanan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberitahukannya kepada tersangka.

Hasil penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana diatur dalam ayat (5) diberitahukan kepada Penyidik dan Tersangka

303

(8) Dalam hal masih diperlukan waktu penahanan untuk kepentingan:

Penuntut umum dapat mengajukan penahanan Tersangka kepada hakim pemeriksa pendahuluan paling lama 30 hari

304

a. penyidikan, hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan penyidik yang ditembuskan kepada penuntut umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan

305

b. penuntutan, hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan penuntut ...

PERBAIKAN REDAKSIONAL

DIHAPUS

Dalam tahapan penyidikan tidak ada urgensi tersangka ditahan terlalu lama karena pemeriksaan bisa dimaksimalkan pada 20 hari pertama dan biasanya sebelum menahan tersangka penyidik sudah memeriksa beberapa saksi. Dengan demikian penahanan tersangka hanya untuk penyempurnaan bekras untuk kemudian segera dilimpahkan ke persidanga. Pengurangan masa tahanan di tingkat penyidikan akan mengurangi tingkat penyiksaan oleh penyidik, over capacity di dalam rutan dan undue delay.

DIHAPUS PENAMBAHAN AYAT - Dalam hal Hakim peme riksaan pendahuluan ...

- Di tahap penuntutan tidak diperperlukan masa penahanan yang panjang karena hanya untuk...

58

NO DIM


NASKAH RUU ... umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.. kepentingan penuntutan. .. luan berpendapat tidak Dalam tahap penutntan perlu perpanjangan umunya berkas sudah penahanan sebagaimana lengkap dan siap utnuk dimaksud pada ayat (4) disidangkan. Sehingga huruf c, hakim wajib memerintahkan Tersangtidak ada kepentingan utnuk pemerijksaan ka untuk dikeluarkan tambahan. - Dalam hal Hakim - Hal ini akan mendorong pemeriksaan pendahujaksa penuntut umum luan berpendapat perlu untuk meningkatkan perpanjangan penahanan profesionalitasnya agar sebagaimana dimaksud tuntaun bsia segera pada ayat (8) perpanjandiselesaikan dan perkara gan penahanan diberikan segera disidangkan. untuk waktu paling lama - Jikapun diperlukan masa 30 (tigapuluh) hari dan penahanan yang lebih menetapkan tersangka panjang maka diberikan untuk : pada tahapan persidang a. tetap ditahan an oleh hakim di pengab. dialihkan penahanan c. dikabulkan penangguhan dilan negeri. penahanan

306

(9) Waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diberikan perpanjang lagi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

307

(10)Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampaui, penyidik dan/atau penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

308

(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menghadapkan tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIHAPUS

Hukum acara pemeriksaan di HPP diatur dalam KUHAP agar teritegrasi karena HPP dalam RUU KUHAP memiliki wewenang yang sangat besar.

309

Pasal 61 (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

310

(2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri


NO DIM

59

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

311

(3) Perpanjangan jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi oleh ketua pengadilan negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

312

(4) Apabila kepentingan pemeriksa an sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

313

(5) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

314

Pasal 62 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepen tingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

315

(2)Apabila diperlukan guna kepen tingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

316

(3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

317

(4) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

60

NO DIM


NASKAH RUU ... diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

318

Pasal 63 (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

319

(2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

320

(3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

321

(4) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

322

Pasal 64 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

323

(2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

324

Pasal 65 (1) Apabila penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ternyata tidak sah berdasarkan penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, tersangka berhak mendapat ganti kerugian.


NO DIM

61

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

325

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

326

Pasal 66 Lamanya tersangka atau terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

327

Pasal 67 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.

328

(2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau hakim, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penangguhan penahanan yang ditentukan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

329

(3) Terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

330

(4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

331

(5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perla wanan penuntut umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

62

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

332

(6) Masa antara penangguhan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

333

(7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat di rumah sakit pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan dilakukan pembantaran, maka masa penahanannya tidak dihitung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

334

(8) Selama pembataran tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

335

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

336

Bagian Ketiga Penggeledahan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

337

Pasal 68 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/ atau pakaian.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/atau pakaian dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Perlu dikaji apakah yang dimaksud oleh tim perumus tentang kapal disini adalah benda tidak bergerak sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan KUHD. Jika yang dimaksudkan demikian maka Pesawat dan Kereta Api juga perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan didalamnya, namun kemudian agak sulit untuk merumuskan pengkategorisasiannya. Karena tidak dapat digeneralisir menjadi alat transportasi, yang pengertian umunya adalah benda bergerak, seperti mobil, motor, dll.

Selama masa perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

Penjelasan: termasuk di dalam kapal ada pesawat atau kereta api atau angkutan transportasi milik pribadi..

Perubahan frasa ‘pembantaran’ menjadi ‘perawatan’


NO DIM 338

63

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

(2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

(3) Penggeledahan yang di lakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Peme riksa Pendahuluan me lalui penuntut umum dalam waktu paling lama1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggeledahan.

Penjelasan pasal 68 ayat (2) tentang frasa “keadaan mendesak” masih bias dan rentan terhadap abuse of power. Untuk itu, perlu menambahkan ayat 3 untuk menguji “keadaan mendesak” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini.

(4) Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memeriksa laporan penggeledahan seba gaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menyatakan penggeledahan tidak sah, maka alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara.

Semua jenis penggeledahan, termasuk penggeledahan badan dan atau pakaian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari HPP.

339

Pasal 69 (1) Dalam hal melakukan (1) Dalam hal penggeledahan penggeledahan perumah, bangunan tertutup, atau nyidik terlebih dahulu kapal, penyidik harus mendapat harus mendapat izin izin Hakim Pemeriksa Pendahakim pemeriksa huluan berdasarkan permopendahuluan . honan melalui penuntut umum.

340

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bah wa dalam lokasi tersebut ter dapat benda atau alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan

TETAP

Penegasan bahwa penyidik harus mendapat izin terlebih dahulu untuk melakukan penggeledahan, dan bukan sebaliknya.

TIDAK ADA PERUBAHAN

64

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... melakukan penyitaan jika terbukti terdapat benda atau alat bukti yang dapat disita.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

341

(3) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

342

(4) Dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik hanya dapat memeriksa dan/atau menyita surat, buku, tulisan lain, dan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

343

(5) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Penggeledahan sebagaima- - Perubahan frasa ‘melalui na dimaksud pada ayat (3) penuntut umum’ menharus dilaporkan kepada jadi ‘oleh penyidik’ Hakim Pemeriksa Pen- Penggeledahan dilakukan dahuluan oleh penyidik dibawah pengawasan dalam waktu paling lama HPP, bukan lagi penuntut 1 (satu) hari terhitung umum. sejak tanggal dilakukan penggeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. PENAMBAHAN AYAT (6) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menyatakan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak sah, maka alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara.

344

Pasal 70 (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Hal ini dan seterusnya berkaitan dengan hubungan antara HPP dengan JPU secara struktural institusional.

(1) Penyidik wajib menun- Menghapus frasa “rumah” jukkan surat tugas dan untuk mencakup semua surat izin penggelejenis penggeledahan. dahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.


NO DIM

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

65

KETERANGAN

345

(2) Jika penyidik melakukan penggeledahan dengan memasuki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Penggeledahan yang - Penambahan frasa “terdilakukan terhadap hadap rumah, bangunan rumah, bangunan tertutup atau “kapal” tertutup, atau kapal di- - Rumah, bangunan tertusaksikan oleh minimal tup, atau alat transpor2 (dua) orang saksi tasi mempunyai sifat/ kategori yang sama. - Penambahan kata “minimal” bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya jumlah penyidik yang melakukan penggeledahan dalam satu rumah atau bangunan dan khawatir tidak terawasi oleh pihak tersangka sehingga memungkinkan terjadinya penjebakan terhadap si tersangka.

346

(3) Dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, jika memasuki rumah, penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal tersangka atau - Penambahan frasa “terpenghuni menolak atau hadap rumah, bangunan tidak berada di tempat, tertutup atau “kapal” jika memasuki rumah, - Rumah, bangunan tertubangunan tertutup, atau tup, atau alat transporkapal penyidik harus disak tasi mempunyai sifat/ sikan oleh kepala desa kategori yang sama. atau nama lainnya atau ketua lingkungan dan disertai oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

347

(4) Penyidik harus membuat Berita Acara penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.

Penyidik harus mem - Penambahan frasa “terbuat Berita Acara penghadap rumah, bangunan geledahan rumah, bangutertutup atau “kapal” nan ter tutup, atau kapal - Rumah, bangunan tertuyg ditandatangani oleh tup, atau alat transporpenyidik, para saksi, dan tasi mempunyai sifat/ pemilik atau peng huni kategori yang sama rumah, bangunan tertutup, - Perubahan ‘saksi’ menatau kapal tersebut atau jadi ‘para saksi kepala desa atau nama lain nya atau ketua lingkungan.

348

(5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua

Dalam hal pemilik atau penghuni rumah, bangunan tertutup, atau kapal menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatan

- Penambahan frasa “terhadap rumah, bangunan tertutup atau “kapal” - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ kategori yang sama

66

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

lingkungan.

gani oleh penyidik, para - Perubahan ‘saksi’ mensaksi, dan kepala desa atau jadi ‘para saksi nama lainnya atau ketua lingkungan.

349

(6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penggeledahan rumah, penyidik memberikan tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik memberikan tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni rumah, bangunan tertutup, atau kapal yang bersangkutan, para saksi dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan

- Penambahan frasa “terhadap rumah, bangunan tertutup atau “kapal” - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ kategori yang sama - Perubahan ‘saksi’ menjadi ‘para saksi - Pemberian salinan BA kepada para saksi bertujuan sebagai mekanisme kontrol terhadap segala upaya paksa.

350

Pasal 71 Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak boleh melakukan tindakan kepolisian pada:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

351

a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permu syawaratan Rakyat, Dewan Per wakilan Rakyat, Dewan Perwaki lan Daerah, atau Dewan Pewakil an Rakyat Daerah;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

352

b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENJELASAN Menambahkan penjelasan yang dimaksud ibadah dan/ atau upacara keagamaan adalah termasuk: upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan upacara adat/ ritual kepercayaan lainnya yang hidup di dalam masyarakat. 353

c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

354

Pasal 72 (1) Apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

(1) Apabila penyidik ha - Penambahan frasa “terrus melakukan penghadap rumah, bangunan geledahan rumah, bantertutup atau kapal” gunan tertutup, atau kapal di luar daerah hukumnya, maka...


NO DIM

67

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.

... penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan di wilayah daerah penggeledahan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat

- Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ kategori yang sama.

355

(2) Penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

(2) Penggeledahan rumah, - Penambahan frasa “terhadap rumah, bangunan bangunan tertutup atau kapal sebagaimatertutup atau kapal” na dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

356

Pasal 73 (1) Dalam hal tertangkap tangan se tiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

357

(2) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

358

Bagian Keempat Penyitaan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

359

Pasal 74 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

360

Pasal 75 (1) Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.

(1) Penyitaan harus men dapat izin Hakim Pe meriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan penyidik

361

(2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

(2) Penyidik wajib menun- Penambahan frasa “surat jukkan surat perintah tugas penyitaan” penyitaan, surat tugas penyitaan dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

68

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

362

(3) Dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

363

(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Kalimat “melalui penuntut Penyitaan sebagaimana umum” diganti menjadi dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada “oleh penyidik” Hakim Pemeriksa Pendahuluan oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

364

(5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.

Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula dan tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara.

Penambahan frasa “tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara”

365

(6) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Penyitaan harus disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Penambahan frasa “oleh minimal”

366

(7) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal pemilik atau pi- Penambahan frasa “dan” hak yang menguasai benda dan “minimal” yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dan dengan minimal 2 (dua) orang saksi.

367

(8) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita.

368

(9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat,

Frasa tersebut mempertegas bahwa barang bukti atau alat bukti yang didapat secara tidak sah, tidak boleh digunakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

69

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... Berita Acara sebagaimana dimak sud pada ayat (8) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkungan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

369

(10)Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tehitung sejak penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

370

Pasal 76 (1) Benda yang dapat disita adalah :

Dalam waktu paling lama - Penambahan frasa “saksi yang menandatangani 2 (dua) hari tehitung Berita Acara Penyitaan, sejak penyitaan, penyidik kepala desa atau dengan memberikan turunan nama lainnya atau ketua (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada lingkugan yang menandatangani Berita Acara ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai Penyitaan” benda, saksi yang menan- - Penyerahan salinan Berita Acara Penyitaan datangani Berita Acara kepada para pihak yang Penyitaan, kepala desa menandatangani Berita atau dengan nama lainnya Acara Penyitaan adalah atau ketua lingkugan yang perlu sebagai bentuk menandatangani Berita transparansi dan akuntAcara Penyitaan dan abilitas penyidik. kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

371

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

372

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

373

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

DIHAPUS

TERLAMPAU LUAS

374

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

375

e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau

e. benda yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana; dan/atau

- Perubahan frasa “tercipta” menjadi “merupakan hasil dari”

376

f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

377

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

70

NO DIM

378


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 77 (1) Penyidik berwenang menyita paket, surat, (1) Penyidik berwenang menyita atau benda yang paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau penpengangkutannya girimannya dilakukan melalui atau pengirimannya dilakukan melalui kankantor pos, perusahaan telekotor pos, perusaha-an munikasi, atau perusahaan jasa pengiriman atau pengangkutan, sepanjang paket, surat, atau benda tersebut dipepengangkutan, sepanjang paket, surat, runtukkan bagi tersangka atau atau benda tersebut yang berasal darinya. diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal darinya.

- Perubahan frasa “perusahaan telekomunikasi” menjadi “perusahaan jasa pengiriman dan pengangkutan ” - bertujuan agar singkron dengan redaksi dalam BAB PEMERIKSAAN SURAT

379

(2) Penyidik harus memberi (2) Penyidik harus mem- Perubahan frasa “perusatanda terima penyitaan paket, beri tanda terima haan telekomunikasi” surat, atau benda sebagaimana penyitaan paket, surat, menjadi “perusahaan dimaksud pada ayat (1) kepada atau benda sebagaima- jasa pengiriman dan tersangka atau pejabat kantor na dimaksud pada ayat pengangkutan ” pos, perusahaan telekomunikasi, (1) kepada tersangka - bertujuan agar singkron atau perusahaan pengangkutan atau pejabat kandengan redaksi dalam yang bersangkutan. tor pos, perusahaan BAB PEMERIKSAAN jasa pengiriman atau SURAT pengangkutan yang bersangkutan.

380

Pasal 78 (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

381

(2) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyerahan benda sitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, atau pihak yang menguasai benda yang disita.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

382

(3) Penyidik harus memberi tanda terima dan tembusan Berita Acara penyerahan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

71

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

383

(4) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik, jika surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

384

Pasal 79 Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus Hakim Pemeriksa Pendahuluan setempat, kecuali undang-undang menentukan lain

385

Pasal 80 (1) Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

386

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan atau menyerahkan benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat benda sitaan tersebut

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

387

(3) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

388

(4) Dalam hal pada suatu daerah belum terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, benda sitaan disimpan di kantor pejabat yang melakukan penyitaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

389

(5) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

- Perubahan frasa “sepanPenyitaan surat atau jang tidak menyangkut tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang rahasia negara” di ganti dengan “sepanjang bukan mempunyai kewajiban informasi yang dikecumenurut undang-undang alikan dalam UU KIP” untuk merahasiakannya, sepanjang bukan informasi - Sinkronisasi dengan UU yang dikecualikan dalam KIP UU KIP, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus Hakim Pemeriksa Pendahuluan setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.

72

NO DIM

390


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 81 (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

391

a. apabila perkara masih berada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh penyidik atau penuntut umum atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

392

b. apabila perkara sudah berada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

393

(2) Hasil pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang menjadi barang bukti.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

394

(3) Untuk kepentingan pembuktian, benda sitaan terlebih dahulu didokumentasikan dan sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

73

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

395

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

396

Pasal 82 (1) Benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila :

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

397

a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

398

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

399

c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

400

(2) Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

401

Bagian Kelima Penyadapan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

402

Pasal 83 (1) Penyadapan pembica- - Pada dasarnya penya(1) Penyadapan pembicaraan meraan melalui telepon dapan merupakan lalui telepon atau alat telekoatau alat telekomunijalan terakhir dari suatu munikasi yang lain dilarang, kasi yang lain dilarang, penyidikan. Tujuan Sekecuali dilakukan terhadap kecuali dilakukan terhingga penyadapan tidak pembicaraan yang terkait denhadap pembicaraan dapat dilakukan apabila gan tindak pidana serius atau yang terkait dengan penyidik sudah memiliki diduga keras akan terjadi tindak tindak pidana tertentu cukup alat bukti untuk pidana serius tersebut, yang atau diduga keras akan dilimpahkan ke persitidak dapat diungkap jika tidak dangan.

74

NO DIM


NASKAH RUU .... dilakukan penyadapan.

403

(2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:

USULAN KOMITE

KETERANGAN

- Prinsip huruf (a) meru... terjadi tindak pidana pakan prinsip utama dari tertentu tersebut, penyadapan, dikarenakan dengan prinsip ; potensi pelanggaran a. Dilakukan hanya untuk HAM yang begitu besar, tindak pidana yang sehingga penyadapan tidak dapat diungkap harus merupakan jalan jika tidak dilakukan terakhir dari suatu penpenyadapan. gungkapan kasus. b. Proses penyadapan terhadap suatu pembi- - Prinsip huruf (b) dan (c) merupakan pengecaraan dengan keterlijahwantahan dari asas batan pihak lain bukan prosedur minimal yang objek penyadapan, serta harus dijunjung dalam penyadapan terhadap RKUHAP. materi pembicaraan yang bukan objek penyi- - Prosedur minimal menjamin hak dari dikan harus diminimaltersangka/terdakwa kan. atau pihak lain yang c. Hasil penyadapan bersiterlibat langsung dalam fat rahasia dan terbatas. pembicaraan penyadaHanya dapat digunakan pan, bahwa penjaminan pada proses persidanini bertitik tolak pada gan dengan penggunaan perlindungan HAM. minimal. Penentuan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan menjadi sangat penting untuk te tap menjamin fair trial. Se suai dengan prinsip dari upaya paksa penyadapan demi penegakan hukum, maka kejahatan-kejahatan yg dapat dilakukan penyadapan haruslah kejahatankejahatan yang memiliki tingkat kesulitan dalam pembuktian yang tinggi, salah satu ciri kejahatan sulit dalam pembuktian adalah kejahatan-kejahatan terorganisir atau kejahatan seksual terhadap perempuan yang jarang ditemukan barang bukti maupun alat buktinya. Struktur pengaturan pidana materil Indonesia


NO DIM

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

75

KETERANGAN yang tidak memberikan penggolongan-penggolongan terhadap tindak pidananya dengan detail menyebabkan penggunaan istilah-istilah seperti kejahatan serius atau kejahatan luar biasa menjadi bias, sehinggi perlu lebih diteliti lagi kejahatan-kejahatan apa saja yang memiliki tingkat kesulitan dalam pembuktian maupun memiliki dampak yang masif dan luas.

404 405 406

a. terhadap keamanan negara; b. perampasan kemerdekaan/Penculikan; c. pencurian dengan kekerasan; d. pemerasan e. pengancaman; f. perdagangan orang; g. penyelundupan; h. korupsi; i. pencucian Uang; j. pemalsuan uang; k. keimigrasian; l. mengenai bahan peledak dan senjata api; m. terorisme; n. pelanggaran berat HAM; o. psikotropika dan narkotika; dan p. pemerkosaan. q. pembunuhan; r. penambangan tanpa izin;

a. Kejahatan Makar b. Kejahatan Penculikan c. Pencurian dengan Kekerasan/Perampokan DIHAPUS DIHAPUS d. Kejahatan Perdagangan Orang e. Kejahatan Korupsi f. Kejahatan Pencucian Uang g. Kejahatan Pemalsuan Uang h. Kejahatan Keimigrasian i. Kejahatan Mengenai Bahan Peledak, Senjata, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Biologis j. Kejahatan Terorisme dan Pendanaan Terorisme k. Kejahatan HAM Berat l. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya Nyawa o. Kejahatan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan yang diancam ....

- Setidaknya ada beberapa tindak pidana maupun penggolongannya yang sudah dikenal luas dalam dunia Internasional terkait pengaturan mengenai penyadapan - Yang menjadi catatan penting adalah semua kejahatan sebagai mana telah disebutkan dapat dilakukan penyadapan apabila prinsip-prinsip utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) RKUHAP telah terpenuhi, sehingga Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus benar-benar yakin dibutuhkan penyadapan.

76

NO DIM


NASKAH RUU

s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan t. pembalakan liar.

424

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... dengan pidana di atas 7 sampai 9 Tahun DIHAPUS DIHAPUS TAMBAHAN p. Kejahatan Transnasional dan Terorganisir q. Kejahatan yang dapat Merusak Integritas Persidangan r. Kejahatan Penyiksaan t. Kejahatan yang Mengganggu Kesehatan Publik u. Kejahatan Perbankan dan Ekonomi v. Kejahatan Eksploitasi Seksual, Prostitusi dan Pornografi terhadap Anak w. Kejahatan Sabotase terhadap Energi Nuklir x. Kejahatan-kejahatan yang diatur dgn Undang-Undang yang dapat dilakukan Penyadapan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis pejabat tertinggi penyidik dalam daerah kewenangan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

- Secara spesifik harus di atur subjek yang mela kukan penyadapan agar izin penyadapan, tindak pidana dan subjek melakukan penyadapan dapat dirasionalisasi. - Pemberi perintah harus merupakan kewenangan dari pejabat tertinggi dr penyidik dalama daerah kewenangan penyidik setempat, untuk memperjelas tanggung jawab atasan terkait upaya paksa. - Penyidik dalam pasal 83 ayat (1) yang memiliki ke wenangan untuk melaku kan penyidikan adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK,BNN, BNPT, BIN,


NO DIM

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

424

425

77

KETERANGAN ...dan penegak hukum lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang

(4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut.

Penyidik menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan berkas permohonan.

PENAMBAHAN AYAT - Penambahan satu ayat (5) Berkas permohonan pada pasal 83, yang mepenyadapan sebrinci isi berkas permoagaimana dimaksud honan penyadapan. dalam pasal 83 ayat - Pengaturan secara de (4) harus memuat : tail terkait dengan pea. surat perintah kepada nyadapan sangat per-lu penyidik yang bersangdilakukan karena erat kutan; keaitannya dengan meb. identitas sasaran; kanisme complain dan c. pasal tindak pidana yang pengawasan terhadap disangkakan; proses atau hasil ped. fakta dan perkembannyadapan gan kasus; e. bukti permulaan atau informasi yang telah dimiliki; f. jangka waktu penyadapan; g. substansi informasi yang dicari; h. pemberitahuan bahwa prosedur penyidikan lainnya telah dilaksanakan dan gagal atau diyakini metode lain tidak akan berhasil apabila digunakan dan terlalu berbahaya; Dan semua keterangan dari huruf d, e, f, g, dan h untuk meyakinkan hakim bahwa harus dilakukan penyadapan;

78

NO DIM 426

427

428

429


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

(5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN AYAT (6) Hakim pemeriksa pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa berkas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Izin sebagaimana dimaksud TETAP pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpan- (7) Izin sebagaimana jang 1 (satu) kali untuk waktu dimaksud pada ayat paling lama 30 (tiga puluh) hari. (6) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TIDAK ADA PERUBAHAN Berkas permohonan perpanjangan penyadapan berisi syarat yang sama pada saat pengajuan

(7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.

TETAP. menjadi ayat (8) PENAMBAHAN AYAT Pemberian atau penolakan pemberian izin penyadapan oleh hakim pemeriksa pendahuluan dikeluarkan dalam waktu paling lama 1 x 24(satu kali dua puluh empat) jam sesudah permintaan diterima.

(8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan hakim pemeriksa pendahuluan secara berkala, sekurangkurangnya setiap 7 (tujuh) hari sekali selama penyadapan berlangsung.

Pelaporan secara berkala penting dilakukan untuk menunjang prinsip dari penyadapan mengenai pro sedur minimal dlm penyadapan, untuk meminimalkan proses penyadapan terhadap objek yang tidak berkaitan dengan tindak pidana dan kepentingan penyidikan.

Pelaporan berkala oleh penyidik yang melakukan penyadapan harus memuat :

Penambahan satu ayat pd pasal 83 menjadi pasal 83 ayat (11) mengenai isi pelaporan berkala oleh penyidik yang melakukan penyadapan.

TIDAK ADA PERUBAHAN Penambahan satu ayat pada pasal 83 yaitu pasal 83 ayat (9) mengenai tenggat waktu penetapan pemberian izin oleh hakim pemeriksaan pendahuluan.


NO DIM

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

79

KETERANGAN

a. Fakta dan perkembangan kasus; b. Bukti atau informasi tambahan yang telah didapat; c. Lamanya waktu penyadapan yang telah dilakukan pada sasaran orang dan atau pembicaraan; d. Laporan mengenai prosedur minimal yang telah dilakukan serta penjelasan dari hal-hal yang telah disebutkan daam huruf a, b, dan d; 430

Pasal 84 (1) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum.

DIHAPUS DENGAN CATATAN

Secara konsep, penyadapan merupakan suatu jalan terakhir dalam suatu pengungkapan kasus, artinya ada priode dimana diketahui suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa hukum pidana, yang akibatnya dapat diprediksi namun dalam pengungkapannya sulit untuk dialakukan. Dengan alasan itu pula lah artinya penyadapan diletakkan di akhir suatu penyidikan apabila dianggap suatu upaya dalam penyidikan tidak dapat mengungkap suatu kasus. Pengaturan keadaan men desak hanya akan membuka potensi penyadapan dilakukan diawal penyidikan dengan alasan bahwa upaya penyidikan lain tidak dapat dilakukan, hal ini dianggap akan selalu terjadi secara sosiologis, mengingat banyaknya kasus penyadapan yang dilakukan dalam kerangka keadaan mendesak sebagai mana diatur dalam

80

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN konsep yang sama dengan pasal 84 ayat (2) rancangan ini. Untuk menghindari hal tersebut maka ada dua alternative yang dapat ditawarkan yaitu : 1. Penghapusan keadaan mendesak, sehingga apabila penyidik merasa suatu kasus dalam keadaan mendesak perlu untuk disadap, maka sesegera mungkin pada saat suatu kasus diketahui, sudah dapat mengajukan permohonan penyadapan dengan memberikan penjelasan sebagaimana diatur dalam berkas permohonan penyadapan.

431

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

DENGAN CATATAN

2. Tetap mengatur keadaan mendesak dengan memperinci beberapa hal, yaitu a) Pengertian serta syarat keadaan mendesak; b) Penjelasan serta indikator dari keadaan mendesak; c) Mekanisme pemberitahuan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan terkait penyadapan yang akan berlangsung, pemberitahuan dilakukan secara lisan maupun tertulis yang kemudian dibarengi dengan permohonan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam prosedur penyadapan normal; d) Prosedur lanjutan apabila keadaan mendesak diterima atau ditolak; e) Tenggat waktu penyadapan mendesak yang ...


NO DIM

NASKAH RUU

81

USULAN KOMITE

KETERANGAN ... harus lebih singkat dari pada prosedur penyadapan normal; f) Penjaminan terhadap hasil penyadapan; g) Penjaminan terhadap prosedur minimal yang lebih ketat; Selain itu, pada dasarnya HPP akan berdiri sebagai fungsi yang harus dapat menerima permohonan izin 24/7, sehingga akan menutup peluang adanya penyadapan dalam keadaan mendesak.

432

a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

433

b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

434

c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

435

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

436

(4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberikan persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN PASAL

Pasal tambahan ini dimaksudkan untuk mengatur secara prinsip hasil dari penyadapan, dinamakan prosedur paska penyadapan. Prosedur paska penyadapan sangat penting diatur mengingat inti dari penyadapan adalah pembuktiannya dimuka sidang.

Seluruh hasil penyadapan bersifat rahasia dan terbatas

82

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE Penjelasan : - Yang dimaksud dengan rahasia dan terbatas adalah, penggunaan hasil penyadapan hanya dapat dibuka untuk umum pada saat proses persidangan dengan penetapan hakim, selain dari pada proses persidangan, maka akses kepada hasil penyadapan bersifat terbatas - Penggunaan hasil penyadapan oleh penyidik harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan relevan sesuai dengan kepentingan penyidikan dan pembuktian.

KETERANGAN

Secara teori hasil penyadapan merupakan barang bukti dari suatu upaya paksa, sebuah metode dari penydikan, sehingga hasil penyadapan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti di persidangan. - Merujuk pada syarat ketat yang didikte dalam putasan MK Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap UUD 1945, maka sudah selayaknya kalau akan diatur secara rinci dalam Rancangan Hukum Penjelasan : Acara Pidana (RKUHAP) - Yang dimaksud dengan ini, harus dipersiapkan “profesional” ialah hasil adanya Undang-Undang penyadapan hanya digutersendiri yang mengatur nakan untuk kepentingan penyadapan atau secara penyidikan dan pembukluas mengatur mengenai tian intervensi terhadap data, - Yang dimaksud dengan dokumen, komunikasi dan “proporsional” ialah informasi . penggunaan informasi - Ada beberapa materi sesuai dengan lingkup tin- kunci yang sama sekali dak pidana yang dijadikan tidak disentuh oleh RKUdasar permintaan untuk HAP, diantaranya adalah melakukan Penyadapan. tata cara penyadapan - Yang dimaksud dengan secara rinci dan kom“relevan” ialah pengprehensif, mekanisme gunaan informasi sesuai complain dari pihak lain dengan keterkaitan tindak terhdap proses penyadapidana yang digunakan pan atau hasil penyadapan, sebagai dasar permintaan pengawasan terhadap untuk melakukan Penypenyadapan, tujuan spesiadapan. tersendiri yang fik dari penyadapan, serta mengatur penyadapan penggunaan hasil penyadaatau secara luas mengatur pan atau ‘prosedur paska penyadapan’. Hasil Penyadapan yang tidak berkaitan dengan kepentingan penyidikan dan pembuktian harus dimusnahkan.


NO DIM

83

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

437

Bagian Keenam Pemeriksaan Surat

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

438

Pasal 85 (1) Penyidik berhak membuka, me meriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

439

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud. dan harus memberikan tanda terima.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

440

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

441

Pasal 86 (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

442

(2) Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas penyidik.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

84

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

443

(3) Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

444

Pasal 87 (1) Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

445

(2) Penyidik harus memberikan tembusan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

446

BAB V HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

447

Pasal 88 (1) Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

448

(2) Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.

Berkas perkara tersangka - Pergantian waktu dari sebagaimana dimaksud “60 (enam puluh hari)” pada ayat (1) harus dismenjadi “30 (tiga puluh erahkan kepada penuntut hari)” umum dalam waktu paling - Mengacu prinsip lama 30 (tiga puluh) hari proses peradilan terhitung sejak penyidicepat,sederhana dan kan dimulai biaya ringan - Untuk mendorong penyidik bekerja secara professional dan efektif dalam melakukan penyidikan.

449

(3) Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama ...

Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam ...

- Pergantian waktu dari “90 (sembilanpuluh hari)” menjadi “60 (enam puluh hari)”

- Mengacu prinsip proses peradilan cepat, seder-..


NO DIM

NASKAH RUU ... 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.

85

USULAN KOMITE waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai

KETERANGAN ...sederhana dan biaya ringan - Untuk mendorong penyidik bekerja secara professional dan efektif dalam melakukan penyidikan

450

(4) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

451

(5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

452

(6) Apabila terjadi suatu hal yang DENGAN CATATAN sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, penuntut umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

- Harus ada penjelasan dalam ketentuan umum R-KUHAP mengenai apa yang menjadi dasar keadaan memaksa,apakah sesuai dengan ketentuan pasal 84 R-KUHAP - Sepakat dengan catatan bahwa perlu penjelasan mengenai hal hal yang memaksa, dan adanya kontrol dari HPP - Harus dijelaskan ada hal yang sangat memaksa, kesulitan kasus (Mis:Terdakwa lebih dari satu, ancaman lebih dari 6 tahun), korban anakanak, trauma, kondisi alam, daruat sipil dll

86

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

453

(7) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat dakwaan dibacakan, berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilimpahkan ke pengadilan negeri.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

454

(8) Dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditahan, terdakwa harus sudah diperiksa di pengadilan negeri.

Dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak ditahan, terdakwa harus sudah diperiksa di pengadilan negeri.

- Pergantian waktu dari “120 (Seratus Duapuluh) hari” menjadi “90 (sembilanpuluh hari)” - Mengacu prinsip proses peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan - Untuk mendorong penyidik dan penuntut umum bekerja secara professional dan efektif dalam melakukan penyidikan

455

Pasal 89 (1) Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak :

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

456

a. menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

457

b. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya; dan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

458

c. diberitahu tentang haknya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

459

(2) Pemberitahuan tentang hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

460

Pasal 90 (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM 461

462

463

NASKAH RUU (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa. (3) Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut. Pasal 91 (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.

464

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.

465

Pasal 92 Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

87

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Dalam hal tersangka atau - Perubahan frasa “terterdakwa memiliki kebudakwa buta, bisu, atau tuhan khusus diberikan tuli” dengan “memiliki bantuan sesuai dengan kebutuhan khusus” ketentuan sebagaimana - Perluasan kelompok dimaksud dalam Pasal 168. dissabilitas, sesuai denPenjelasan : gan perkembangan. Yang dimaksud dengan “Kebutuhan Khusus” adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok dissabilitas dalam memberikan keterangan, dan tidak sekedar bisu, buta, dan tuli. TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

88

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

466

Pasal 93 (1) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang atau lebih sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

- Penghapusan frasa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih - Penyesuaian dengan UU Bantuan Hukum - Penyesuaian dengan Prinsip-Prinsip dan PAnduan PBB tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

467

(2) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

TETAP PENAMBAHAN AYAT Pemeriksaan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) adalah tidak sah dan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karenannya.

TIDAK BERUBAH Untuk mempertegas adanya konsekwensi ketika hak-hak tersangka/terdakwa dilanggar

468

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh penyidik atau penuntut umum, tersangka atau terdakwa.

DIHAPUS

-- Rumusan ini mengakomodasi pola pelanggaran bantuan hukum yang terjadi selama ini. Tersangka/ Terdakwa akan kehilangan haknya. Rumusan ini merupakan kemunduran bagi hak-hak tersangka/ terdakwa - Melanggar ICCPR - Melanggar UU HAM

469

Pasal 94 Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK BERUBAH

470

Pasal 95 (1) Tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan berhak menghubungi perwakilan negaranya selama perkaranya diproses.

TETAP

TIDAK BERUBAH

471

(2) Hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahu kepada yang bersangkutan segera setelah ditahan.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

89

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

472

(3) Dalam hal negara dari tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

473

Pasal 96 Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kewarganegaraan, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

474

475

476

Pasal 97 Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter atau rohaniwan untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya.

Pasal 98 Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Pasal 99 Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak mendapatkan kunjungan dokter atau rohaniwan atau psikolog untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya.

TETAP

- Perubahan “berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter atau rohaniwan” menjadi “berhak mendapatkan kunjungan dokter atau rohaniwan atau psikolog”. - Kebutuhan tersangka tidak sebatas pada kesehatan secara fisik dan secara rohani, tetapi juga meliputi aspek psikologis. TIDAK BERUBAH

- Penghapusan kalimat Tersangka atau terdakwa “untuk kepentingan peberhak secara langsung kerjaan atau untuk keatau dengan perantaraan pentingan keluarga yang penasihat hukumnya mentidak ada hubungannya ghubungi dan menerima dengan perkara” kunjungan sanak keluarga - Tersangka/terdakwa tersangka atau terdakwa berhak dijenguk oleh keluarga untuk alasan apapun. Namun penyebutan kepentingan pekerjaan, dapat

90

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN ... berpotensi disalahgunakan.

477

Pasal 100 (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya.

TETAP

478

Harus ada indikator “dis(2) Surat menyurat antara teralahgunakan” sangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau dengan sanak keluarganya tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan.

479

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, maka pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diperiksa”.

TETAP

TIDAK BERUBAH

Harus ada kejelasan mengenai alas an disalahgunakan. Harus ada mekanisme kontrol terhadap penggunaan alasan tersebut

TIDAK BERUBAH

480

Pasal 101 Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Tersangka atau terdakwa - Perubahan frasa “guna berhak mengusahakan dan memberikan keterangan mengajukan saksi dan/atau yang menguntungkan orang yang memiliki kebagi tersangka atau terahlian khusus yang jumlah dakwa” menjadi “untuk orangnya ditentukan oleh kepentingan pembelaan “ hakim guna memberikan - Frasa ‘yang menguntungketerangan untuk kekan’ akan memberikan pentingan pembelaan bagi ruang bagi ahli untuk tersangka atau terdakwa. menggunakan keahliannya untuk menguntungkan tersangka/terdakwa, bukan menjernihkan perkara.

481

Pasal 102 Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan kompensasi dan rehabilitasi.

- Perubahan frasa “ganti kerugian” menjadi “kompensasi” - terkait dengan kompensasi dan mekanisme ...


NO DIM

NASKAH RUU

91

USULAN KOMITE

KETERANGAN ...kompensasi yang terkait di dalam pasal 128 RKUHAP

482

BAB VI BANTUAN HUKUM

TETAP

TIDAK BERUBAH

483

Pasal 103 Penasihat hukum berhak mendampingi tersangka atau terdakwa sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN - Pengaturan ditujukan agar dalam setiap proses peradilan pidana pendamping korban dapat berperan secara optimal khususnya untuk kepentingan korban tanpa harus menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang belum memahami pentingnya kehadiran pendamping korban bagi korban dalam proses peradilan pidana. - Menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT

PENAMBAHAN AYAT Pendamping korban dapat mendampingi korban dalam semua proses peradilan Pendamping korban berkewajiban untuk mempersiapkan korban dalam menghadapi seluruh proses peradilan dan membantu korban untuk mendapatkan layananlayanan yang diperlukan.

484

Pasal 104 (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap hari kerja untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya

485

(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyalah gunakan haknya dalam pembica raan dengan tersangka atau ter dakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara

TETAP Dalam penjelasan harus ada penjelasan apa yang dimaksud “menyalahgunakan haknya” dan indikatornya.

- Perubahan frasa “ setiap hari kerja” menjadi “setiap waktu” - Guna dalam proses pemeriksaan yang cepat, terutama kerap dilakukan pemeriksaan di hari libur dan diluar jam kerja (malam hari) - Ketentuan ini bisa tetap, namun dengan penambahan aturan bahwa: pemeriksaan tidak boleh dilakukan pada malam hari. TIDAK BERUBAH

92

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TIDAK BERUBAH

... memberi peringatan kepada penasihat hukum tersebut. 486

(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa tersebut disaksikan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

TETAP

487

(4) Apabila selama dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penasihat hukum masih menyalahgunakan haknya, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan tersangka atau terdakwa.

Apabila selama dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penasihat hukum masih menyalahgunakan haknya, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan tersangka atau terdakwa dan berhak mengajukan pergantian penasihat hukum

488

Pasal 105 Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara.

489

Pasal 106 Atas permintaan tersangka, terdakwa, atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 memberi turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

490

Pasal 107 Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

491

Pasal 108 Pengurangan kebebasan hubungan

TETAP

- Penambahan frasa “berhak mengajukan pergantian penasihat hukum - hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum juga menjadi dasar agar tersangka berhak mengajukan pergantian penasihat hukum TIDAK BERUBAH

Penyidik, penuntut umum, - Penambahan frasa atau petugas Rumah Taha“wajib” nan Negara sebagaimana - Karena penerimaan dimaksud dalam Pasal 105 berkas merpakan hak wajib memberi turunan tersangka yang harus atau salinan Berita Acara segera di miliki oleh Pemeriksaan kepada ters tersangka dan hal ini angka, terdakwa, dan/ pemerupakan kewajiban nasihat hukumnya untuk dari pejabat terkait kepentingan pembelaanuntuk memberikan nya dokumen tersebut TETAP

TIDAK BERUBAH

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

93

USULAN KOMITE

KETERANGAN

antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), ayat (3), ayat (4) danPasal 105 dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya sedang dalam proses untuk disampaikan kepada tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya serta pihak lain. 492

BAB VII BERITA ACARA

TETAP

TIDAK BERUBAH

493

Pasal 109 (1) Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:

TETAP

TIDAK BERUBAH

494

a. pemeriksaan tersangka;

TETAP

TIDAK BERUBAH

495

b. penangkapan

TETAP

TIDAK BERUBAH

496

c. penahanan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

497

d. penggeledahan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

498

e. pemasukan rumah;

TETAP

TIDAK BERUBAH

499

f. penyitaan benda;

TETAP

TIDAK BERUBAH

500

g. pemeriksaan surat;

TETAP

TIDAK BERUBAH

501

h. pengambilan keterangan saksi;

TETAP

TIDAK BERUBAH

502

i. pemeriksaan di tempat kejadian;

TETAP

TIDAK BERUBAH

503

j. pengambilan keterangan ahli;

TETAP

TIDAK BERUBAH

504

k. penyadapan

TETAP

TIDAK BERUBAH

505

l. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

506

m. pelelangan barang bukti;

TETAP

TIDAK BERUBAH

507

n. penyisihan barang bukti; atau

TETAP

TIDAK BERUBAH

508

o. pelaksanaan tindakan hukum lain; sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK BERUBAH

510

(2) Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

511

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain

TETAP

TIDAK BERUBAH

94

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

TETAP

TIDAK BERUBAH

... ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 512

BAB VIII SUMPAH ATAU JANJI

513

Pasal 110 (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.

514

(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

515

BAB IX HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

516

Bagian Kesatu Kewenangan

TETAP

TIDAK BERUBAH

517

Pasal 111 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan :

Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini tentang :

Perubahan frasa “menetapkan atau memutuskan “ menjadi “memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini tentang”

518

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;

Sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan, penyadapan, pemeriksaan surat, penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan

Penambahan frasa “penyitaan, penggeledahan, penyadapan, pemeriksaan surat, penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan”

519

b. pembatalan atau penangguhan penahanan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

520

c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

95

USULAN KOMITE

KETERANGAN

521

d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukt;

TETAP

TIDAK BERUBAH

522

e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;

TETAP

TIDAK BERUBAH

523

f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;

TETAP

TIDAK BERUBAH

524

g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;

TETAP

TIDAK BERUBAH

525

h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;

TETAP

TIDAK BERUBAH

526

i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

527

j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

Pengujian bukti permulaan yang cukup dan syaratsyarat penahanan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 ayat (…) dan ayat (…)

Untuk menentukan apakah syarat penahanan terpenuhi atau tidak

Menjatuhkan tindakan lain Menyesuaikan dengan sesuai tetang Perundang- undang-undang sektoral undangan yang berlaku Penjelasan : Misalkan tentang Tindakan Rehabiliasi bagi Pengguna sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Perintah Perlindungan bagi Korban KDRT. 528

(2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.

Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 adalah sidang pemeriksaan pendahuluan

96

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

529

(3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

TETAP

TIDAK BERUBAH

530

Bagian Kedua Acara

TETAP

TIDAK BERUBAH

531

Pasal 112 (1) Hakim pemeriksa pen- Hukum acara pemerikdahuluan memberikan saan hakim pendahuluan (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan keputusan setelah memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) ha menerima permohonan sebagaimana ri terhitung sejak menerima per dimaksud dalam Pasal mohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2). 111 ayat (1). (2) Hakim pemeriksa pendahuluan memberikan keputusan dalamwaktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2). (3) Dalam masa penangkapan, penyidik yang melakukan yang akan melakukan penahanan wajib mengajukan sidang pemeriksaan pendahuluan kepada ketua pengadilan negeri setempat (4) Bila penyidik tidak mampu menghadirkan tersangka dan melewati waktu yang sudah ditetapkan, penyidik harus menjelaskan alasan-alasan tersebut di dalam sidang pemeriksaan pendahuluan (5) Permohonan diajukan dengan mencantumkan: - Nama tersangka: - Perbuatan tersangka - Alasan-alasan penahanan harus dilakukan


NO DIM

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

97

KETERANGAN

(6) Setelah menerima Hukum acara pemerikpermohonan sidang saan hakim pendahuluan pendahuluan, Ketua Pengadilan Negeri langsung menunjuk seorang hakim tunggal (7) Dalam waktu, 1 x 24 jam, sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan (8) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang (9) Penyidik membacakan alasan-alasan dilakukannya penahanan di dalam sidang pemeriksaan pendahuluan (10) Tersangka berhak mengajukan bantahan terhadap alasan-alasan yang dibacakan oleh penyidik di sidang pemeriksaan pendahuluan (11) Hakim wajib memberikan putusan di hari yang sama 532

(2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.

Hakim pemeriksa pendahuluan memberikan penetapan dan keputusan atas permohonan berdasarkan: keterangan yang disampaikan penyidik atau penuntut umum, keterangan Tersangka atau penasehat hukumnya, hasil penelitian bukti permulaan yang cukup, penelitian salinan dari surat perintah penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.

Penambahan frasa “penetapan dan keputusan atas permohonan berdasarkan : keterangan yang disampaikan penyidik atau penuntut umum, keterangan Tersangka atau penasehat hukumnya, hasil penelitian bukti permulaan yang cukup, penelitian salinan dari surat perintah”

98

NO DIM 533


NASKAH RUU (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

Dalam hal putusan hakim Konsekuensi putusan dalam sidang pemeriksaan hakim pemeriksa pendapendahuluan menyatakan huluan bahwa tersangka tidak perlu ditahan, maka tersangka harus segera dikeluarkan setelah masa penangkapan selesai. Dalam hal putusan hakim Konsekuensi putusan dalam sidang pemeriksaan hakim pemeriksa pendapendahuluan menyatakan huluan bahwa tersangka perlu ditahan, putusannya harus mencantumkan alasanalasan penahanan

534

(4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.

Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.

Konsekuensi putusan hakim pemeriksa pendahuluan

535

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

536

Pasal 113 (1) Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

537

(2) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

538

(3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

99

USULAN KOMITE

KETERANGAN

539

(4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

540

(5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

541

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP

TIDAK BERUBAH

542

Pasal 114 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :

TETAP

TIDAK BERUBAH

543

a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

544

b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;

TETAP

TIDAK BERUBAH

545

c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

546

(2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

DIHAPUS

- Karena melanggar hak untuk reparasi korban sewenang-wenang aparat penegak hukum. - Istilah ganti rugi tidak tepat .

547

Bagian Ketiga Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 115 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan,

DIHAPUS

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim pemeriksa pendahuluan, seharusnyaa diatur dalam UU MA

548

100

NO DIM

549 550 551

552 553

554

555

556 557 558 559 560 561

562


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

seorang hakim harus memenuhi syarat : a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi; b. bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; c. berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan d. berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.

KETERANGAN karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim.

Pasal 116 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat. (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

DIHAPUS

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim pemeriksa pendahuluan, seharusnyaa diatur dalam UU MA karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim

Pasal 117 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: a. telah habis masa jabatannya; b. atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau e. meninggal dunia. (2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di pengadilan tinggi.

DIHAPUS


Pasal 118 Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

DIHAPUS

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhen tian Hakim pemeriksa pendahuluan, seharusnya..


NO DIM

101

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; d. melanggar sumpah jabatan; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

DIHAPUS

diatur dalam UU MA karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim

Pasal 119 (1) Selama menjabat sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri. (2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikembalikan tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.

DIHAPUS


570

Pasal 120 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIHAPUS


571

Pasal 121 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkedudukan di Pengadilan Negeri setempat atau ditempat lain berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

- Perubahan “berkantor di atau dekat Rumah Taha nan Negara”, menjadi berkedudukan di Pengadilan Negeri setempat atau ditempat lain ber dasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi setempat.- Ditempat lain dimaksudkan untuk efektfitas proses pemeriksaan perkara.

563

564 565 566 567

568

569

102

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

572

(2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri.

DIHAPUS

573

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

574

Pasal 122 Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

575

BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

TETAP

TIDAK BERUBAH

576

Bagian Kesatu Pengadilan Negeri

TETAP

TIDAK BERUBAH

577

Pasal 123 (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

578

(2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang meng adili perkara terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

579

(3) Apabila seorang terdakwa mela kukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tersebut ma sing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

Masuk dalam hukum acara sidang pemeriksa pendahuluan.

Dalam menjalankan tugas- Perubahan frasa ‘seorang nya, Hakim Pemeriksa panitera menjadi ”seorang Pendahuluan dibantu oleh Panitera Pengganti” seorang panitera pengganti dan beberapa orang staf sekretariat


NO DIM

103

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

580

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

581

(5) Apabila seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:

TETAP

TIDAK BERUBAH

582

a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil; atau

TETAP

TIDAK BERUBAH

583

b. pengadilan negeri ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

584

Pasal 124 Dalam hal keadaan daerah tidak me mungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat(2) untuk mengadili perkara yang di maksud.

TETAP

TIDAK BERUBAH

585

Pasal 125 Apabila seseorang melakukan tin dak pidana di luar negeri yang da pat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili.

TETAP

TIDAK BERUBAH

586

Bagian Kedua Pengadilan Tinggi

TETAP

TIDAK BERUBAH

587

Pasal 126 Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus

TETAP

TIDAK BERUBAH

104

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

TETAP

TIDAK BERUBAH

588

Bagian Ketiga Mahkamah Agung

TETAP

TIDAK BERUBAH

589

Pasal 127 Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

590

BAB XI GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN

BAB XI KOMPENSASI, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN.

- Penambahan Frasa “Kompensasi”,

591

Bagian Kesatu Ganti Kerugian

592

Pasal 128 (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tersangka,terdakwa, atau terpidanaberhak menuntut ganti kerugian berupa kompensasi dan rehabilitasi. karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain secara tidak sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan

Perubahan; - Penambahan Frasa berupa kompensasi dan rehabilitasi.

593

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh ter sangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

594

(3) Tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa, terpidana atau ahli warisnya karena dituntut atau diadili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke pengadilan negeri.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

105

USULAN KOMITE

KETERANGAN

595

(4) Apabila tindakan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan dinyatakan tidak sah, yang memberikan kerugian adalah negara

Apabila tindakan penang- - Pergantian frasa ‘kerukapan, penahanan, atau gian’ menjadi ‘kompentindakan lain pada tahap sasi dan rehabilitasi’ penyidikan, penuntutan, - Pencampuran antara pra dinyatakan tidak sah, maka ajudikasi dengan ajudinegara memberikan komkasi, maka frasa “Persipensasi dan rehabilitasi dangan” dihapuskan.

596

(5) Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan pe-nangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa tidak dapat menuntut ganti kerugian.

Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan penangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa berhak mendapatkan ganti kerugian.

Penambahan frasa “berhak mendapatkan ganti kerugian”

597

Pasal 129 (1) Besarnya pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Besarnya pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat 3, 4 dan ayat 5 ditetapkan dalam putusan pengadilan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

Penambahan frasa “ayat 3, 4 dan 5 .......... berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

598

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

599

Pasal 130 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hakim Pemeriksa Penda huluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian berupa kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat 4 , dengan ketentuan sebagai berikut

- Penambahan frasa ayat 4.

600

a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah meneri ma permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

601

b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;

TETAP

TIDAK BERUBAH

106

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

602

c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

603

(2) Dalam hal perkara sudah diPerubahan; periksa oleh pengadilan negeri, (1) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana pengadilan negeri, dimaksud pada Pasal 130 tidak permohonan ganti dapat diajukan kepada Hakim kerugian atau rehaPemeriksa Pendahuluan. bilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat 1 tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Perubahan; Penambahan Frasa ayat 1.

604

Bagian Kedua Rehabilitasi

Bagian Kedua; Kompensasi dan Rehabilitasi

Perubahan; Penambahan frasa “Kompensasi”

605

Pasal 131 (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan kompensasi dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perubahan; - Penambahan frasa “kompensasi”

606

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, dan telah mengalami penangkapan, penahanan, dan tindakan lain maka terdakwa berhak atas kompensasi.

Perubahan; - Penambahan frasa “kompensasi”

PENAMBAHAN AYAT Rehabilitasi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan 607

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan

Permintaan kompensa si dan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan

- Penambahan frasa “kompensasi”


NO DIM

107

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

yang berdasarkan undangundang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan

608

Pasal 132 (1) Pembiayaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dibebankan kepada negara.

Pembiayaan rehabilitasi dan kompensasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 131, dibebankan kepada negara.

609

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara dan pelaksanaan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan; Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata - Penambahan frasa “kompensasi” cara dan pelaksanaan rehabilitasi serta besaran kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

610

Bagian Ketiga Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban

Bagian Ketiga Putusan Pengadilan Tentang Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban

Perubahan frasa “Ganti Rugi” menjadi “Restitusi”

611

Pasal 133 (1) Apabila terdakwa dijatuhi pida na dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

612

(2) Apabila terpidana tidak memba yar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan di lelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

DIHAPUS

Akan diatur dalam bab tentang sita jaminan.

613

(3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

DIHAPUS

Sudah ada diatur dalam KUHP dan RKUHP

- Penambahan frasa “kompensasi”

108

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

614

(4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

DIHAPUS

akan diatur dalam bab sita jaminan

615

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIHAPUS

akan diatur dalam Bab sita jaminan.

616

Pasal 134 Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

617

BAB XII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

618

Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan

TETAP

TIDAK BERUBAH

619

Pasal 135 (1) Penuntut umum memanggil secara sah kepada terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

620

(2) Dalam hal alamat atau tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

621

(3) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan dalam daerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

TETAP

TIDAK BERUBAH

622

(4) Dalam hal terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

623

(5) Surat panggilan yang diterima oleh terdakwa sendiri atau oleh

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

109

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

624

(6) Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tdk diketahui, surat panggilan ditem pelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat terdakwa diadili atau diperiksa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

625

(7) Apabila terdakwa adalah korpo rasi maka panggilan disampaikan kepada Pengurus ditempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

626

(8) Salah seorang pengurus kor porasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

627

Pasal 136 (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, jam sidang, dan jenis perkara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

628

(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

TETAP

TIDAK BERUBAH

629

(3) Dalam hal penuntut umum memanggil saksi, maka surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

TETAP

TIDAK BERUBAH

630

Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

TETAP

TIDAK BERUBAH

631

Pasal 137 Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

110

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

632

Pasal 138 (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

633

(2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada penuntut umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

634

(3) Turunan (salinan) surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penyidik.

TETAP

TIDAK BERUBAH

635

Pasal 139 (1) Dalam hal penuntut umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1) maka penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.

TETAP

TIDAK BERUBAH

636

(2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

111

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

637

(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

638

(4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

639

(5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

640

(6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

641

(7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada penuntut umum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

642

Pasal 140 Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi :

TETAP

TIDAK BERUBAH

643

a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau

TETAP

TIDAK BERUBAH

644

b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

TETAP

TIDAK BERUBAH

112

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

645

Pasal 141 (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

646

(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :

TETAP

TIDAK BERUBAH

647

a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;

TETAP

TIDAK BERUBAH

648

b. antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau

TETAP

TIDAK BERUBAH

649

c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

TETAP

TIDAK BERUBAH

650

Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa

TETAP

TIDAK BERUBAH

651

Pasal 142 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.

TETAP

TIDAK BERUBAH

652

(2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

653

(3) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi datang di sidang pengadilan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

654

Pasal 143 (1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), pengadilan wajib membuka persidangan.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

113

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

655

(2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

656

(3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

TETAP

TIDAK BERUBAH

657

(4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

658

Pasal 144 (1) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

659

(2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

660

Pasal 145 (1) Hakim membuka sidang perkara atas nama terdakwa dengan menyebut identitasnya dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

661

(2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap perkara kesusilaan, terdakwa dibawah umur, dan tindak pidana yang menyangkut rahasia negara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

662

(3) Meminta penuntut umum membawa masuk terdakwa ke ruang sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

114

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

663

(4) Hakim ketua menanyakan identitas terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

664

(5) Sesudah hakim menanyakan identitas terdakwa, hakim mempersilakan penuntut umum membacakan dakwaannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

665

(6) Jika dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.

TETAP

TIDAK BERUBAH

666

(7) Jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

667

(8) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

668

(9) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

669

(10)Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

670

Pasal 146 (1) Dalam hal terdakwa atau penas ihat hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada pe nuntut umum untuk menyata kan pendapatnya, hakim

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

115

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 671

(2) Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

672

(3) Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

673

(4) Dalam hal penuntut umum perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

674

(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

675

(6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

116

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

676

(7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

677

(8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

678

(9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

679

Pasal 147 (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum, atau panitera.

TETAP

TIDAK BERUBAH

680

(2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

117

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

681

(3) Jika dipenuhi ketentuan seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti.

TETAP

TIDAK BERUBAH

682

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

TETAP

TIDAK BERUBAH

683

Pasal 148 Sebelum majelis memutuskan, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

684

Pasal 149 (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi atau ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

685

(2) Dalam hal saksi atau ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua si dang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat meme rintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

686

Pasal 150 (1) Penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

687

(2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli memberikan keterangan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

118

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

688

(3) Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil.

TETAP

TIDAK BERUBAH

689

(4) Penuntut umum mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

690

(5) Apabila hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh penasihat hukum untuk dihadirkan maka hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum tersebut.

691

(6) Hakim ketua sidang menanya TETAP kan kepada saksi mengenai kete rangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan saksi.

TIDAK BERUBAH

692

(7) Selain menanyakan sebagaimana TETAP dimaksud pada ayat (6), hakim juga menanyakan apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa, atau suami atau isteri dari terdakwa, atau pernah menjadi suami atau isteri dari terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.

TIDAK BERUBAH

693

(8) Setelah pengajuan saksi dan TETAP bukti oleh penuntut umum, penasihat hukum dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.

TIDAK BERUBAH

Apabila hakim menyetujui Perubahan; saksi dan ahli yang diminta - Penambahan Frasa “atau”. oleh penasihat hukum dan Penuntut Umum - Penambahan penjelasan untuk dihadirkan maka dalam RKUHAP. hakim memerintahkan Panitera untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum dan penuntut umum tersebut. Penjelasan; Persetujuan hakim dimaksudkan untuk menjaga ke seimbangan hak antara ter dakwa/penasihat hukum & Penuntut Umum dalam mengajukan alat bukti


NO DIM

NASKAH RUU

119

USULAN KOMITE

KETERANGAN

694

(9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

695

(10)Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari penasihat hukum selama persidangan.

Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk mengimbangi pembuktian dari penasihat hukum selama persidangan.

- Perubahan frasa “menyanggah” menjadi “mengimbangi”

696

(11)Dalam hal ada saksi atau ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.

Dalam hal ada saksi atau ahli, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.

- Menghapus frasa “menguntungkan maupun memberatkan” - Kepentingan menghadirkan ahli seharusnya bukan untuk menyanggah pembuktian dari penasihat hukum tapi untuk kepentingan pembelaan.

697

(12)Sebelum saksi atau ahli membe rikan keterangan, hakim meng ambil sumpah atau janji terhadap saksi atau ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

698

Pasal 151 (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagai mana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (12) maka pemeriksa an terhadap saksi tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari.

TETAP

TIDAK BERUBAH

699

(2) Dalam hal tenggang waktu pe nyanderaan tersebut telah lam pau dan saksi atau ahli tetap tidak mau bersumpah atau meng ucapkan janji, keterangan...

TETAP

TIDAK BERUBAH

120

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. PENAMBAHAN AYAT - Materi ini tidak diako- Saksi atau ahli yang te modir dalam RUU yang lah hadir memenuhi mana hal ini penting panggilan dalam rangka untuk menjaga agar ahli memberikan keterangdalam memberikan keterangan dapat diberikan an disemua tingkat pemeriksaan, berhak seobjektif mungkin. mendapat penggantian - Kompensasi terhadap biaya menurut peraturan ahli ditentukan oleh perundang-undangan negara dengan cara: yang berlaku. 1) Pada tahap penyidikan - Pejabat yang melakukan dan penuntutan, biaya pemananggilan wajib ahli menjadi bagian memberitahukan kepada anggaran yg ada saksi atau ahli tentang dalam institusi pehaknya sebagaimana nyidik dan penuntut dimaksud dalam ayat (3) umum; - Ahli untuk kepentingan 2) Pada tahap persidanpembelaan tersangka gan, biaya ahli menjadi pada tahap penyidikan tanggungjawab dan penuntutan dapat anggaran yang ada di dihadirkan pada forum institusi MA HPP terkait dengan - Aturan pidana untuk apakah suatu perbuatan mencegah ahli menerima yg disangkakan meruuang/honor dari terpakan tindak pidana atau sangka atau terdakwa. bukan 700

Pasal 152 (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:

TETAP

TIDAK BERUBAH

701

a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;

TETAP

TIDAK BERUBAH

702

b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau

TETAP

TIDAK BERUBAH

703

c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara;

TETAP

TIDAK BERUBAH

704

maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

705

(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, maka keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU ... sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.

121

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

706

Pasal 153 Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan sidang.

DIHAPUS

- Penuntut umum dan terdakwa diberi kedudukan seimbang sehingga tidak ada lagi berita acara yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan saksi. Jadi benar-benar hakim berada di tengahtengah antara pertarungan penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. - Dalam Pasal 180 RKUHAP Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. - Maka penuntut umum hanya melimpahkan berkas perkara yang sifatnya administrasi, resume perkara kecuali berita acara saksi pada saat pemeriksaan penyidikan, yang dibuat tanpa kekuatan sumpah.

707

Pasal 154 (1) Penuntut umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

708

(2) Setelah penuntut umum selesai mengajukan pertanyaan, penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.

TETAP

TIDAK BERUBAH

709

(3) Penuntut umum dapat mengaju kan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperje las setiap jawaban yang diberikan kepada penasihat hukum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

122

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

710

(4) Penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dan kepada terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

711

TETAP (5) Setelah penasihat hukum selesai mengajukan pertanyaan, penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli dan kepada terdakwa.

TIDAK BERUBAH

712

(6) Penasihat hukum selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, dan terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada penuntut umum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

713

(7) Hakim ketua sidang dapat meTETAP nolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, dan terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.

TIDAK BERUBAH

714

(8) Dalam hal diperlukan, hakim TETAP berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

TIDAK BERUBAH

715

(9) Hakim ketua sidang dan hakim TETAP anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

TIDAK BERUBAH

716

Pasal 155 Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

Pertanyaan yang bersifat - Penambahan frasa menjerat dilarang diajukan “korban” kepada saksi, korban, ahli, - Pertanyaan yang bersifat atau kepada terdakwa. menjerat juga dilarang terhadap korban hal ini dikarenakan potensi untuk mendapatkan pertanyaan yang bersifat


NO DIM

NASKAH RUU

123

USULAN KOMITE

KETERANGAN ... menjerat juga terjadi pada korban.

717

Pasal 156 (1) Penuntut umum dengan izin hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah menge nal barang bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

TETAP

TIDAK BERUBAH

718

(2) Jika diperlukan dengan izin ha kim ketua sidang, barang bukti diperlihatkan juga oleh penuntut umum kepada saksi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

719

(3) Untuk kepentingan pembukti an, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

720

Pasal 157 (1) Setelah saksi memberi keterang an, saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

721

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika pe nuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum mengajukan permintaan agar saksi tersebut tetap menghadiri sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

722

(3) Para saksi selama sidang berlang sung dilarang saling bercakapcakap.

TETAP

TIDAK BERUBAH

723

Pasal 158 Kecuali ditentukan lain dalam Un dang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika:

TETAP

TIDAK BERUBAH

124

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

724

a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;

725

b. bersama-sama sebagai tersang ka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;

726

c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anakanak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

727

d. adalah suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa.

728

Pasal 159 (1) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.

TETAP

TIDAK BERUBAH

729

(2) Dalam hal persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

TETAP

TIDAK BERUBAH

730

Pasal 160 (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

TETAP

TIDAK BERUBAH

731

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TETAP

TIDAK BERUBAH

732

Pasal 161 Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

125

USULAN KOMITE

KETERANGAN

733

a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;

TETAP

TIDAK BERUBAH

734

b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

735

Pasal 162 (1) Setelah saksi memberi keterangan, maka terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan permin-taan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

736

(2) Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

TETAP

TIDAK BERUBAH

737

Pasal 163 (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

738

(2) Dalam hal hakim mendengar keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim meminta terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu terdakwa tidak hadir.

TETAP

TIDAK BERUBAH

739

Pasal 164 (1) Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

126

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

740

(2) Apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

741

(3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK BERUBAH

742

(4) Jika diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

TETAP

TIDAK BERUBAH

743

Pasal 165 Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

744

Pasal 166 (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

127

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

745

(2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

746

(3) Dalam hal tindakan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

747

Pasal 167 (1) Jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

748

(2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

749

Pasal 168 (1) Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.

TETAP

TIDAK BERUBAH

750

(2) Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

128

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

751

Pasal 169 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

752

(2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

753

Pasal 170 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

DENGAN CATATAN Perlu ada penjelasan mengenai “Bahan Baru”

754

(2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

755

(3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

756

Pasal 171 (1) Sesudah kesaksian dan bukti di sampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

129

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

757

(2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

758

(3) Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

TETAP

TIDAK BERUBAH

759

(4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

760

(5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

TETAP

TIDAK BERUBAH

761

Pasal 172 (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (5) dapat dibuka kembali.

TETAP

TIDAK BERUBAH

762

(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk

TETAP

TIDAK BERUBAH

130

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

763

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

764

(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

765

(5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

766

Pasal 173 (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

TETAP

TIDAK BERUBAH

767

(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

768

(3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut

TETAP

TIDAK BERUBAH

769

(4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

131

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

770

(5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau advokat.

TETAP

TIDAK BERUBAH

771

Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan

TETAP

TIDAK BERUBAH

772

Pasal 174 Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

773

Pasal 175 (1) Alat bukti yang sah mencakup:

774

a. barang bukti;

DIHAPUS

Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP berpotensi meng akibatkan terlanggarnya hak terdakwa untuk men dapatkan forum pembela an yang adil dalam sidang pengadilan. Rumusan ini telah mencampuradukkan keberadaan barang bukti yang semula ditujukan untuk membuktikan adanya tindak pidana menjadi alat untuk membuktikan kesalahan terdakwa (yang merupakan fungsi alat bukti).

751

Pasal 169 (1) Setiap orang yang diminta pen dapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

752

(2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-...

TETAP

TIDAK BERUBAH

132

NO DIM


NASKAH RUU jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

753

Pasal 170 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

DENGAN CATATAN Perlu ada penjelasan mengenai “Bahan Baru”

754

(2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

755

(3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

756

Pasal 171 (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

757

(2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

758

(3) Setelah penuntut umum meng ajukan tuntutan pidana, terdak

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

133

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.. dakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. 759

(4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

760

(5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

TETAP

TIDAK BERUBAH

761

Pasal 172 (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (5) dapat dibuka kembali.

TETAP

TIDAK BERUBAH

762

(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

763

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

134

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

764

(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

765

(5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

766

Pasal 173 (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

TETAP

TIDAK BERUBAH

767

(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

768

(3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut

TETAP

TIDAK BERUBAH

769

(4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga

TETAP

TIDAK BERUBAH

770

(5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau advokat.

TETAP

TIDAK BERUBAH

771

Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan

TETAP

TIDAK BERUBAH

772

Pasal 174 Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

135

USULAN KOMITE

KETERANGAN

DIHAPUS

Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak terdakwa untuk mendapatkan forum pembelaan yang adil dalam sidang pengadilan. Rumusan ini telah mencampuradukkan keberadaan barang bukti yang semula ditujukan untuk membuktikan adanya tindak pidana menjadi alat untuk membuktikan kesalahan terdakwa (yang merupakan fungsi alat bukti).

... dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 773

Pasal 175 (1) Alat bukti yang sah mencakup:

774

a. barang bukti;

Dengan mengacu pada sis tem pembuktian negatif yang dianut oleh RUU KUHAP dalam Pasal174, pembuktian kesalahan ter dakwa akan lebih mudah dilakukan karena penuntut umum cukup mencari 1 alat bukti lain untuk selanjutnya meyakinkan hakim bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sehingga jika rumusan ini diperta hankan, kedudukan Nega ra melalui penyidik dan penuntut umum menjadi lebih kuat untukmembuktikan kesalahan tersangka/ terdakwa. Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, dengan konstruksi demikian, dikhawatirkan akan mudah terjadi rekayasa tindak pidana

136

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, terlebih bagi kelompok masyarakat yang rentan (wanita, anak, masyarakat miskin, dan lain-lain). Selain itu, definisi barang bukti dalam penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf a dengan Pasal 176 diatur berbeda, khususnya menyangkut “barang atau alat yang menjadi obyek tindak pidana”. Perbedaan ini akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam menilai barang bukti, terlebih jika digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

775

b. surat-surat;

776

c. bukti elektronik;

TETAP

TIDAK BERUBAH

DIHAPUS

- Bukti elektronik sebenarnya merupakan bagian dari barang bukti, hanya saja bentuknya berbeda dengan barang bukti konvensional. Sejalan dengan analisis pada poin sebelumnya, perumus RUU KUHAP mencoba mencampuradukkan pembuktian tindak pidana dengan pembuktian unsur kesalahan, sehingga konsepnya menjadi tidak jelas. - Selain itu, penjelasan Pasal 178 mengenai contoh bukti elektronik tidak konsisten dengan pengertian yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf c dengan memasukkan fotokopi sebagai bukti elektronik.


NO DIM

NASKAH RUU

137

USULAN KOMITE

KETERANGAN - Perlu diatur mengenai mekanisme pengambilan data elektronik sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.

777

d. keterangan seorang ahli;

TETAP

778

TIDAK BERUBAH (tidak ada isi di DIM Asli)

779

e.

keterangan seorang saksi;

TETAP

TIDAK BERUBAH

780

f.

keterangan terdakwa; dan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

781

g. pengamatan hakim.

DENGAN CATATAN

Pengamatan hakim diperkenalkan untuk menggantikan alat bukti petunjuk pada rumusan KUHAP, dengan rumusan yang lebih luas. Pengamatan hakim ini pun menjadi alasan untuk menghapuskan barang bukti dan bukti elektronik dari jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP mengingat pada akhirnya, Hakim yang akan mengamati apakah barang bukti yang diajukan memiliki relevansi dengan tindak pidana dan kesalahan pelaku dalam kasus tersebut. Namun, perlu disesuaikan ruang lingkup pengamatan hakim yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) dengan penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf g karena keduanya mengatur hal yang berbeda satu sama lain. Jika di dalam Pasal 182 ayat (1) diatur bahwa pengamatan hakim didasarkan pada kesesuaian antara perbuatan, kejadian, atau barang bukti, Penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf g justru membatasi ruang gerak hakim untuk melakukan pengamatan

138

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN pada kesimpulan yang ditarik dari alat bukti yang ada.

782

(2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

PENAMBAHAN AYAT Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum adalah alat bukti yang tidak sah dan oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Penyesuaian dengan UU No.5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan

783

(3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

784

Pasal 176 Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.

TETAP

TIDAK BERUBAH

785

Pasal 177 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

TETAP

TIDAK BERUBAH

786

a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;

Rekomendasi: Dicantumkan dalam Penjelasan RKUHAP. Untuk berita acara penyidikan di Kepolisian atau di pejabat tertentu dalam perkara pidana, berita acara saksi pada saat penyidikan dibawah sumpah hanya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti, seizin hakim pemeriksa pendahuluan.

- Untuk meminimalisir rekayasa kasus, dimana BAP dijadikan sebagai salah satu alat bukti. - Untuk memberikan perlindungan terhadap saksi/korban yang terancam keselamatannya bila hadir dalam persidangan.

787

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

139

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

. oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

788

c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;

TETAP

TIDAK BERUBAH

789

d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

TETAP

TIDAK BERUBAH

790

Pasal 178 Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik.

DIHAPUS

Bukti elektronik sebenarnya merupakan bagian dari barang bukti, hanya saja bentuknya berbeda dengan barang bukti konvensional. Sejalan dengan analisis pada poin sebelumnya, perumus RUU KUHAP mencoba mencampuradukkan pembuktian tindak pidana dengan pembuktian unsur kesalahan, sehingga konsepnya menjadi tidak jelas. Selain itu, penjelasan Pasal 178 mengenai contoh bukti elektronik tidak konsisten dengan pengertian yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf c dengan memasukkan fotokopi sebagai bukti elektronik. Perlu diatur mengenai mekanisme pengambilan data elektronik sebagai barang bukti dalam proses penyidikan. Hal yang perlu diatur setidaknya berkisar pada: a. Cara memastikan bahwa data elektronik yang diambil adalah data

140

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN . yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik; b. Cara memastikan bahwa data yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti sama dengan data yang telah diambil pada tahap penyidikan (tidak ada perubahan sama sekali)

791

Pasal 179 Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan.

Keterangan ahli seb- Menjadikan penjelasan agaimana dimaksud dalam Pasal 179 menjadi ayat 2, Pasal 175 ayat (1) huruf 3, dan 4 Pasal 179 d adalah segala hal yang - Keterangan ahli dalam dinyatakan oleh seseorang pasal ini hanya menyang memiliki keahlian cakup keterangan yang khusus, di sidang pengadisampaikan di depan dilan. persidangan, sementara Pasal 1 Angka 27, makna Keterangan ahli ini dapat ahli mencakup penyijuga sudah diberikan pada dikan, penuntutan, dan waktu pemeriksaan oleh pemeriksaan di sidang penyidik atau penuntut pengadilan. umum yang dituangkan - Walaupun dalam bagian dalam suatu bentuk lapopenjelasan deperluas ran dan dibuat dengan bahwa keterangan ahli mengingat sumpah pada juga mencakup penyiwaktu menerima jabatan dikan dan penuntutan, atau pekerjaan. namun hal ini menyalahi konsep penyusunan perJika hal itu tidak diberikan aturan perUUan dimana pada waktu pemeriksaan bagian penjelasan tidak oleh penyidik atau penunboleh memuat norma tut umum, maka pada (Lampiran II Huruf E pemeriksaan di sidang Angka 177 UU 12 Tahun diminta untuk mem2011) berikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim pemeriksa pendahuluan

792

Pasal 180 (1) Keterangan saksi sebagaimana

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

141

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. Dalam hal saksi atau kor- - Penambahan frasa ban tidak dapat dihadirkan “korban” - Untuk melindungi saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterandan korban gan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum. Penjelasan : Yang dimaksud tidak dapat dihadirkan meliputi alasan saksi atau korban berada dalam ancaman yang besar jika hadir di persidangan atau jarak yang jauh.

793

(2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.

794

(3) Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

795

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.

TETAP

TIDAK BERUBAH

796

(5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

TETAP

TIDAK BERUBAH

797

(6) Keterangan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

798

(7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

142

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

799

(8) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan :

TETAP

TIDAK BERUBAH

800

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

TETAP

TIDAK BERUBAH

801

b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

TETAP

TIDAK BERUBAH

802

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;

TETAP

TIDAK BERUBAH

803

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau

DIHAPUS

Standar moral seseorang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai keterangan saksi.

804

e. keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

805

(9) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

TETAP

TIDAK BERUBAH

806

(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP

TIDAK BERUBAH

807

Pasal 181 (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.

TETAP

TIDAK BERUBAH

808

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

143

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

809

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

TETAP

TIDAK BERUBAH

810

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

811

Pasal 182 (1) Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

812

(2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

TETAP

TIDAK BERUBAH

813

Pasal 183 (1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

814

(2) Alat bukti sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbeda an prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peratur-...

TETAP

TIDAK BERUBAH

144

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundangundangan atau perjanjian internasional.

TETAP

TIDAK BERUBAH

815

Pasal 184 (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.

TETAP

TIDAK BERUBAH

816

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

817

(3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

818

(4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

TETAP

TIDAK BERUBAH

819

Pasal 185 (1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterang an saksi atau melakukan tindak an hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara pe minta, permintaan tersebut di

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

145

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TETAP

TIDAK BERUBAH

820

(2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK BERUBAH

821

Pasal 186 (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

822

(2) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan penahanan terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

TETAP

TIDAK BERUBAH

823

Pasal 187 (1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana.

TETAP

TIDAK BERUBAH

824

(2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.

TETAP

TIDAK BERUBAH

825

(3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

826

(4) Jika terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdakwa yang ada dalam

TETAP

TIDAK BERUBAH

146

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

827

(5) Jika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

828

(6) Jika terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.

TETAP

TIDAK BERUBAH

829

Pasal 188 (1) Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh penuntut umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

830

(2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan, penuntut umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

831

Pasal 189 (1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling ber hak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

147

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

832

(2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

TETAP

TIDAK BERUBAH

833

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

TETAP

TIDAK BERUBAH

834

Pasal 190 Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

835

Pasal 191 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.

TETAP

TIDAK BERUBAH

836

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

TETAP

TIDAK BERUBAH

837

(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:

TETAP

TIDAK BERUBAH

838

a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

839

b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;

TETAP

TIDAK BERUBAH

840

c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

148

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

841

d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

842

e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UndangUndang ini.

TETAP

TIDAK BERUBAH

843

Pasal 192 (1) Putusan pemidanaan memuat:

TETAP

TIDAK BERUBAH

844

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

TETAP

TIDAK BERUBAH

845

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

TETAP

TIDAK BERUBAH

846

c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

847

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

TETAP

TIDAK BERUBAH

848

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

849

f. pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;

TETAP

TIDAK BERUBAH

850

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

TETAP

TIDAK BERUBAH

851

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

149

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

852

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

TETAP

TIDAK BERUBAH

853

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

TETAP

TIDAK BERUBAH

854

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;

TETAP

TIDAK BERUBAH

855

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

856

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

857

m. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

858

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

859

(3) Putusan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK BERUBAH

860

Pasal 193 (1) Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari.

TETAP

TIDAK BERUBAH

150

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

861

(2) Apabila penasihat hukum berhalangan, terdakwa atau asosiasi penasihat hukum menunjuk penggantinya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

862

(3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

863

Pasal 194 (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat :

TETAP

TIDAK BERUBAH

864

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;

TETAP

TIDAK BERUBAH

865

b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

866

c. perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan

TETAP

TIDAK BERUBAH

867

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

TETAP

TIDAK BERUBAH

868

Pasal 195 Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

869

Pasal 196 (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditanda tanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

151

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

870

(2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

871

Pasal 197 (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

872

(2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me muat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.

Berita acara pemeriksaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat semua hal yang penting mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 175 yang dihadapkan dimuka persidangan.

Tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan yang sama dengan penuntut umum. Bila semua BAP di Kepolisian dijadikan sebagai alat bukti, maka kecenderungannya hakim akan mengandalkan BAP.

873

(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

874

(4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

875

Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Singkat

TETAP

TIDAK BERUBAH

876

Pasal 198 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 201 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

TETAP

TIDAK BERUBAH

152

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

877

(2 Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

878

(3) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan bahwa:

TETAP

TIDAK BERUBAH

879

a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

880

b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;

TETAP

TIDAK BERUBAH

881

c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;

TETAP

TIDAK BERUBAH

882

d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

153

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

883

e hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

884

(4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasalpasal yang dilanggar.

TETAP

TIDAK BERUBAH

885

(5) Pidana penjara yang dapat dija tuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.

TETAP

TIDAK BERUBAH

886

(6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan hakim tunggal.

TETAP

TIDAK BERUBAH TIDAK BERUBAH

887

Bagian Keenam Jalur Khusus

TETAP

888

Pasal 199 (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua per buatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, pe nuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara peme riksaan singkat.

Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, hakim wajib menanyakan apakah terdakwa memahami atau tidak surat dakwaan

Dijadikan tiga ayat

Dalam hal terdakwa mengakui semua per buatan yang didakwa kan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat Peralihan yang dimasud ayat (2) adalah tindak pidana yang ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara

889

(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

890

(3) Hakim wajib:

TETAP

TIDAK BERUBAH

154

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

891

a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

TETAP

TIDAK BERUBAH

892

b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

893

c menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

TETAP

TIDAK BERUBAH

894

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

TETAP

TIDAK BERUBAH

895

(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

896

Bagian Ketujuh Saksi Mahkota

897

Pasal 200 (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

898

(2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM 899

NASKAH RUU (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

900

Bagian Kedelapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

901

Pasal 201 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

155

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

Bagian Kedelapan - Nama Bagian diubah Acara Pemeriksaan Cepat menjadi Acara Pemeriksaan Cepat, dan Paragraf 1 ditambahkan “Paragraf Acara Pemeriksaan Tindak 1 Acara Pemeriksaan Pidana Ringan Tindak Pidana Ringan. - Karena sifatnya serta prosesnya yang memiliki perbedaan sebaiknya pengaturan Acara Pemeriksaan jenis ini mengikuti pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang membagi acara Pemeriksaan Cepat dalam dua kelompok, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas. Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, tindak pidana Penghinaan Ringan, atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I Kitab UndangUndang Hukum Pidana kecuali yang ditentukan dalam Paragraf Kedua Bagian ini.

- Ditambahkan frase “atau Penghinaan Ringan” serta frase “kecuali yang ditentukan dalam Paragraf Kedua Bagian ini” - Penghinaan Ringan yang saat ini diatur dalam pasal 315 KUHP diancam dengan ancaman pidana 4 bulan 15 hari. Dalam UU 8 Tahun 1981 acara untuk Penghinaan Ringan ini diperiksa juga dalam acara cepat walaupun ancaman hukumannya di atas 3 bulan. Menurut kami hal tersebut perlu tetap dipertahankan. - Dalam RUU KUHP tidak ada lagi tindak pidana yang diancam dengan ancaman penjara paling lama 3 bulan, ancaman penjara terendah adalah 6 bulan. Apabila RUU KUHP disahkan maka

156

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN ...perkara-perkara yang saat ini termasuk dalam perkara tindak pidana ringan seperti Pencurian Ringan, Penipuan Ringan, Penggelapan Ringan, Penadahan Ringan dll tidak lagi dapat diperiksa dengan Acara Cepat namun dengan Acara Biasa. Untuk itu susunan ancaman hukuman dalam RUU KUHP perlu disesuaikan kembali.

902

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

903

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.

TETAP

TIDAK BERUBAH

904

(4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.

TETAP

TIDAK BERUBAH

905

Pasal 202 Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

DIHAPUS

906

Pasal 203 Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

907

Pasal 204 (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

Pengaturan mengenai acara pemeriksaan lalu lintas akan diatur dalam Paragraf Kedua.


NO DIM

NASKAH RUU

157

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... tempat terdakwa harus meng hadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan. 908

(2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

TETAP

TIDAK BERUBAH

909

(3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

910

(4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

911

Pasal 205 Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

912

Pasal 206 (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

TETAP

TIDAK BERUBAH

913

(2) Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

TETAP

TIDAK BERUBAH

914

Pasal 207 TETAP Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga tetap Paragraf Kedua berlaku sepanjang tidak bertentan- Acara Pemeriksaan gan dengan ketentuan sebagaimana Pelanggaran Lalu Lintas dimaksud dalam Bagian ini. Jalan

TIDAK BERUBAH - Ditambahkan judul paragraf Kedua dengan judul “Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas”.

158

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE PENAMBAHAN PASAL Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan

KETERANGAN - Penambahan Pasal

915

Pasal 208 Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang

TETAP

TIDAK BERUBAH

916

Pasal 209 (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

917

(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada terpidana.

TETAP

TIDAK BERUBAH

918

(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.

TETAP

TIDAK BERUBAH

919

(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

920

(5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

921

(6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

TETAP

TIDAK BERUBAH

922

(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, hakim menetapkan hari sidang untuk

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

159

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... memeriksa kembali perkara tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

923

(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

TETAP

TIDAK BERUBAH

924

Pasal 210 Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

925

Bagian Kesembilan Tata Tertib Persidangan

TETAP

TIDAK BERUBAH

926

Pasal 211 (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

927

(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

TETAP

TIDAK BERUBAH

928

Pasal 212 (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

929

(2) Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

930

(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

160

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

931

Pasal 213 (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

932

(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TETAP

TIDAK BERUBAH

933

(3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

934

(4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

935

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.

TETAP

TIDAK BERUBAH

936

Pasal 214 (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.

TETAP

TIDAK BERUBAH

937

(2) Dalam hal hakim mempunyai kepentingan dengan perkara se

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

161

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

.... bagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

Apabila terdapat keraguan - Perubahan frasa “Ketua Pengadilan Tinggi” menpendapat mengenai hal jadi “Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud yang bersangkutan” pada ayat (1), maka ketua pengadilan yang bersangkutan yang menetapkannya -PENAMBAHAN AYAT Apabila hakim yang dimaksud sebagaimana ayat (2) juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan yang bersangkutan maka Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Ketua Pengadilan Tinggi.

938

(3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya.

939

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penuntut umum.

TETAP

TIDAK BERUBAH

940

Pasal 215 (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dapat mengajukan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

941

(2) Permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.

TETAP

TIDAK BERUBAH

942

(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana

TETAP

TIDAK BERUBAH

162

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

.... dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.

TETAP

TIDAK BERUBAH

943

(4) Apabila permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian hakim atau majelis hakim.

TETAP

TIDAK BERUBAH

944

Pasal 216 (1) Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

945

(2) Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

946

(3) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

947

Pasal 217 (1) Jika hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

TETAP

TIDAK BERUBAH

948

(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita Acaranya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

949

Pasal 218 Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang

Semua putusan pengadilan maupun penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan di simpan

KETERANGAN

Menambahkan frase “maupun penetapan-pe netapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan”


NO DIM

NASKAH RUU

163

USULAN KOMITE

KETERANGAN

dipindahkan, kecuali undang-undang arsip oleh pengadilan yang menentukan lain. mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain. TETAP

TIDAK BERUBAH

a nama dan identitas terdakwa;

TETAP

TIDAK BERUBAH

953

b. tindak pidana yang didakwakan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

954

c. tanggal penerimaan perkara;

TETAP

TIDAK BERUBAH

955

d. tanggal terdakwa mulai ditahan apabila terdakwa berada dalam tahanan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

956

e. tanggal dan isi putusan secara singkat;

TETAP

TIDAK BERUBAH

957

f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;

TETAP

TIDAK BERUBAH

958

g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

959

h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

960

Pasal 220 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, penasihat hukum, penyidik, dan penuntut umum, sesaat setelah putusan diucapkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

961

(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukum diberikan atas permintaan.

Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum, penyidik, korban tindak pidana dan terdakwa atau penasihat hukum selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan dibacakan.

- Penambahan frasa “korban” dan “selambatlambatnya 7 hari kerja setelah putusan dibacakan” - Pihak yang wajib untuk diberikan salinan putusan ditambahkan, yaitu Korban, ditambahkan jangka waktu salinan putusan harus telah

950

Pasal 219 (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.

951

(2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:

952

164

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

961

KETERANGAN ...diserahkan kepada pihak-pihak terkait. - Salah satu wujud reparasi korban adalah mendapatkan info ttg perkembangan perkara termasuk putusan pengadilan sehingga memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum melalui JPU. - Penyesuaian dengan Pasal 5 ayat (1) huruf g UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. - Tenggat waktu yang definitif dalam pemberian salinan putusan dirasa sangat penting, agar khususnya Terdakwa dan atau Penuntut Umum dapat menyusun Memori Banding/Kasasi.

PENAMBAHAN AYAT - Pemberian salinan putuSalinan surat putusan san secara Cuma-Cuma pengadilan sebagaimana untuk mencegah salinan dimaksud ayat 2 diberikan putusan pengadilan secara cuma-Cuma sebagai komoditas - Salinan putusan pengadilan adalah hak para pihak, dan negara berkewajiban untuk menyediakannya. 962

(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Salinan surat putusan pengadilan dapat diberikan kepada orang lain sesuai dengan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik te lah dinyatakan bahwa se tiap Badan Publik wajib membuka akses terhadap informasi publik. Dalam Pasal 52A ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah dinyatakan bahwa Pengadilan wajib membuka akses terhadap informasi


NO DIM

NASKAH RUU

165

USULAN KOMITE

KETERANGAN yang berkaitan dengan putusan dan biaya Perkara. Terkait dengan hal ini Mahkamah Agung sendiri pada tahun 2007 telah menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa salinan putusan pengadilan dapat diakses tanpa memerlukan izin dari Ketua Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pada ayat (3) Draft perlu diubah agar sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik tersebut.

963

Pasal 221 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman terdakwa, saksi, atau ahli terakhir.

TETAP

TIDAK BERUBAH

964

(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

965

(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.

TETAP

TIDAK BERUBAH

166

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

966

(4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

967

Pasal 222 Jangka waktu atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

968

Pasal 223 (1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TETAP

TIDAK BERUBAH

969

(2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TETAP

TIDAK BERUBAH

970

Pasal 224 (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

971

(2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TETAP

TIDAK BERUBAH

972

(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

TETAP

TIDAK BERUBAH

973

a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung;

TETAP

TIDAK BERUBAH

974

b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

167

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

975

c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;

TETAP

TIDAK BERUBAH

976

d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;

TETAP

TIDAK BERUBAH

977

e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;

TETAP

TIDAK BERUBAH

978

f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;

TETAP

TIDAK BERUBAH

979

g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;

TETAP

TIDAK BERUBAH

980

h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;

TETAP

TIDAK BERUBAH

981

i tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;

TETAP

TIDAK BERUBAH

982

j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan

TETAP

TIDAK BERUBAH

983

k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

TETAP

TIDAK BERUBAH

984

(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

TETAP

TIDAK BERUBAH

985

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

168

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

986

Pasal 225 (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.

TETAP

TIDAK BERUBAH

987

(2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

988

(3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

TETAP

TIDAK BERUBAH

989

Pasal 226 Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) dan ayat (3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

TETAP

TIDAK BERUBAH

990

Pasal 227 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII dibebankan pada negara.

TETAP

TIDAK BERUBAH

991

BAB XIII UPAYA HUKUM BIASA

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

992

Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

Permohonan banding da pat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan lepas. PENAMBAHAN AYAT Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pa..

- Perubahan frasa “Kecuali Putusan Bebas” diganti dengan “Kecuali Putusan Lepas”.

993

Pasal 228 (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan bebas.


NO DIM

NASKAH RUU

169

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2). Dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak putusan dijatuhan, pengadilan negeri wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa 994

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2).

Permohonan banding Menambah kata “kerja” sebagaimana dimaksud setelah “hari” pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2).

995

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

996

(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

997

(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau yang diajukan oleh

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

170

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

998

Pasal 229 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

999

(2) Dalam hal telah lewat waktu dan yang bersangkutan dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1000

Pasal 230 (1) Apabila perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, maka permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1001

(2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1002

(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1003

Pasal 231 (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan nege ri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.

Dalam waktu paling lam Menambah “hari” menjadi bat 14 (empat belas) hr “hari kerja” kerja terhitung sejak per mohonan banding diajkan, panitera mengirimkan sa linan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi


NO DIM

NASKAH RUU

171

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1004

(2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.

Pemohon banding wajib Menambah “hari” menjadi diberi kesempatan untuk “hari kerja” mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi

1005

(3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Menambah “hari” menjadi “hari kerja”

1006

(4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktuwaktu meneliti keaslian berkas perkaranya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1007

Pasal 232 Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa, kuasanya, maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1008

Pasal 233 (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut dan putusan pengadilan negeri.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

172

NO DIM 1009


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

(2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.

Wewenang menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak ditetapkan susunan Majelis Hakim Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Perubahan frasa “saat diajukannya permintaan banding” menjadi “sejak ditetapkan susunan Majelis Hakim Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi”

PENAMBAHAN AYAT Pengadilan Tinggi mengirimkan surat pemberitahuan susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan Banding kepada Pemohon dan Termohon melalui Pengadilan Negeri

Mekanisme pemberitahuan susunan majelis

1010

(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1011

(4) Jika dipandang perlu, pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pengadilan tinggi wajib mendengar keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Menghapuskan frase “jika dipandang perlu” dan menambahkan kata “wajib”

PENAMBAHAN AYAT Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 151 ayat (3) berlaku juga bagi saksi yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). 1012

Pasal 234 (1) Sebelum pengadilan tinggi memutus perkara banding tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan

DIHAPUS


NO DIM

173

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... negara, pembacaan konklusi dilakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi.

DIHAPUS

1013

(2) Ketua pengadilan tinggi memberitahukan kepada kepala kejaksaan tinggi mengenai waktu pembacaan konklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DIHAPUS

1014

(3) Dalam hal kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil kepala Kejaksaan Tinggi atau salah seorang asisten Kejaksaan Tinggi yang ditunjuknya.

DIHAPUS

1015

(4) Konklusi kepala Kejaksaan Tinggi menjadi salah satu pertimbangan putusan pengadilan tinggi.

DIHAPUS

1016

Pasal 235 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 214 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.

DIHAPUS

1017

(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1018

(3) Dalam hal hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi hakim pada pe ngadilan tinggi,hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yg sama dalam tingkat banding.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1019

Pasal 236 (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan

Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian, kekeliruan atau kekuranglengkapan dalam penerapan hukum acara, maka pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan

Penambahan Frase; “Kekeliruan atau kekuranglengkapan dalam penerapan hukum acara, maka pengadilan tinggi menyatakan putusan pengadilan negeri batal dan mengadili ulang pokok perkara.

174

NO DIM


NASKAH RUU .... negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... mengadili ulang pokok perkara.

1020

(2) Jika diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

DIHAPUS

1021

Pasal 237 (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1022

(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1023

Pasal 238 Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1024

Pasal 239 (1) Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, putusan dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.

Isi Putusan Pengadilan Tinggi dikirim ke Pengadilan Negeri dalam waktu 1 hari kerja sejak putusan dijatuhkan.

- Menjadi empat ayat - Tenggat waktu untuk mendorong panitera dan panitera pengganti bekerja secara profesional. - Tenggat waktu yang jelas memberikan kepastian hukum dan transparansi

Isi putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) hari oleh panitera pengadilan negeri diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum.Salinan Putusan Pengadilan


NO DIM

NASKAH RUU

175

USULAN KOMITE

KETERANGAN

Tinggi dan berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dijatuhkan. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi yan telah diterima oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dikirimkan kepada Terdakwa dan atau Penasihat hukum dan Penuntut Umum dalam waktu 1 hari kerja. 1025

(2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) hari oleh panitera pengadilan negeri diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan pengadilan tinggi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1026

(3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1027

(4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera dapat meminta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepadanya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1028

(5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, disampaikan melalui pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia tempat terdakwa biasa berdiam.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

176

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1029

(6) Dalam hal surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1030

Bagian Kedua Pemeriksaan Tingkat Kasasi

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1031

Pasal 240 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas.

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas.

Perubahan frasa “permintaan kasasi” menjadi frase “ permohonan kasasi”

PENAMBAHAN AYAT Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal: a. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; b. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun ; c. tindak pidana tertentu d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau e. kerugian sudah diganti.

Pembatasan pengajuan kasasi ditujukan untuk mencegah penumpukan perkara, penundaan berlarut dalam memutus dan memberdayakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.


NO DIM

NASKAH RUU

177

USULAN KOMITE

KETERANGAN

dan ada persetujuan korban. Permohonan kasasi dis- Perubahan “Hari” menjadi “hari kerja”. ampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadi- - Perubahan “Putusan” lan yang telah memutus menjadi “salinan putusan” perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

1032

Pasal 241 (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

1033

(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1034

(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1035

Pasal 242 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1036

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk mengajukan gugur.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1037

(3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

178

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

pada ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1038

Pasal 243 (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktuwaktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1039

(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1040

(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus, akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1041

(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1042

Pasal 244 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kepada panitera dan panitera setelah menerima pengajuan tersebut memberikan surat tanda terima.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1043

(2) Dalam hal terdakwa pemohon kasasi kurang memahami hukum, maka panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan pengajuan permohonan tersebut dan panitera membuatkan memori kasasinya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

179

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1044

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1045

(4) Dalam hal pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (1), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1046

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1047

(6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain tersebut berhak mengajukan kontra memori kasasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1048

(7) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1049

Pasal 245 (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1050

(2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1051

(3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

180

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1052

Pasal 246 (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1053

(2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, seketika panitera mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1054

(3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1055

(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1056

(5) Jika wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu hakim anggotanya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1057

(6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1058

Pasal 247 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1059

(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/atau panitera tingkat banding serta

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

181

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama. 1060

(3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, maka yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1061

Pasal 248 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1062

(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1063

a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1064

b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1065

Pasal 249 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan Pasal 255 guna menentukan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1066

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1067

b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

182

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1068

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1069

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan selain Mahkamah Agung, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidikan Berita Acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan/ atau tingkat terakhir.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1070

(3) Jika dipandang perlu, untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1071

(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung, sejak diajukannya permohonan kasasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1072

(5) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

183

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1073

(6) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1074

Pasal 250 (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 242, dan Pasal 243 mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1075

(2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1076

(3) Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1077

Pasal 251 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1078

(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

184

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1079

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1080

Pasal 252 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1081

Pasal 253 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 239 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1082

Pasal 254 (1) Sebelum Mahkamah Agung memutus perkara kasasi tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara, Jaksa Agung membacakan konklusi.

DIHAPUS

- Tidak jelas tujuan dari adanya pembacaan kon klusi dari Jaksa Agung dalam bagian ini. - Mekanisme ini mencoba mengadopsi mekanisme di Mahkamah Agung Belanda (Hogeraad), dimana dalam setiap kasasi sebelum Majelis Kasasi memeriksa dan memutus permohonan kasasi, permohonan dibaca terlebih dahulu oleh Procureur-General (atau Advocaat-Generaal) pada Hogeraad (Procureurgeneral bij de Hogeraad). Procureur-general tersebut kemudian memberikan opini hukum yang disebut sebagai Conclusiekepada majelis kasasi.


NO DIM 1083

185

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

(2) Dalam hal Jaksa Agung berhalangan pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil Jaksa Agung atau salah seorang Jaksa Agung Muda.

DIHAPUS

..Opini tersebut tidak mengikat bagi Mah kamah Agung namun akan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan. - Yang menjadi permasalahan, Procureur-general bij de Hogeraad tidaklah sebanding dengan Jaksa Agung dalam sistem hukum Indonesia walaupun arti dari Procureur General sendiri adalah “Jaksa Agung” atau “Attorney General” dalam bahasa Inggris. Procureur-generaal bij de Hogeraad yang ber anggotakan beberapa Advocaat-generaal di Belanda bukanlah lembaga penuntutan seperti Jaksa/Kejaksaan Agung di Indonesia. Procureurgeneraal tersebut lebih merupakan lembaga penasihat/advisory body bagi Hogeraad yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Hogeraad itu sendiri. - Lembaga penuntutan di belanda ada dibawah Openbaar Ministrie, bukan pada Procureurgeneraal bij de Hogeraad. - Apabila sistem yang berlaku di Belanda tersebut diadopsi begitu saja ke dalam sistem hukum Indonesia maka fungsi conclusie ini tidak akan efektif, karena tidak mungkin conclusie Jaksa Agung akan berbeda dengan Memori/Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum yang notabene adalah anak buahnya sendiri.

186

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1084

(3) Konklusi Jaksa Agung menjadi salah satu pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung.

DIHAPUS

- Selain tidak akan efektif, instrumen ini hanya akan menambah beban kerja Jaksa Agung. Setiap tahunnya terdapat +/- 1.000 permohonan kasasi yang tercakup dalam jenis perkara korupsi, pencucian uang dst. Dengan jumlah perkara tersebut jika pasal 254 ini diterapkan maka Jaksa Agung setiap tahunnya harus membacakan konklusi di Mahkamah Agung sebanyak 1000 x atau setara dengan 5 perkara per hari.

1085

Pasal 255 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 254 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1086

BAB XIV UPAYA HUKUM LUAR BIASA

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1087

Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1088

Pasal 256 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Penuntut Umum.

- Perubahan Frase “Jaksa Agung” diganti dengan “Penuntut Umum”. - Kasasi Demi Kepenting an Hukum adalah instrumen yang di adopsi dari sistem hukum Belanda, di mana di Belanda kekuasaan tersebut tidak berada pada Jaksa Agung dalam pengertian yang sama dengan yang ada di Belanda. Di Belanda kekuasaan tersebut berada di Procureurgeneraal bij de Hogeraad, lembaga yang berbeda


NO DIM

NASKAH RUU

187

USULAN KOMITE

KETERANGAN .. dengan Kejaksaan/Jaksa Agung dalam sistem hukum Indonesia. Procureur-generaal bij de Hogeraad adalah institusi yang terpisah dan independen terhadap Openbaar Ministrie. - Diberikannya kewenangan KDKH tersebut kepada Jaksa Agung dalam KUHAP sebelumnya akhirnya membuat kewenangan tersebut tidak efektif, karena seharusnya memang diberikan kepada lembaga di luar lembaga penuntutan itu sendiri. - Akan tetapi dipandang bahwa perlu ada mekanisme untuk dapat mengkoreksi putusan judex facti yang telah berkekuatan hukum tetap baik karena tidak diajukan kasasi maupun karena putusan tersebut merupakan putusan yang tidak dapat diajukan kasasi. Mekanisme koreksi ini penting tidak untuk mengubah putusan yang akan berdampak pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara yang dimaksud namun untuk tetap menjaga adanya kesatuan penerapan hukum maupun perkembangan hukum.

1089

(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

TETAP

1090

Pasal 257 (1) Permohonan kasasi demi kepen tingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung..

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Penuntut Umum

TIDAK ADA PERUBAHAN - Frase “Jaksa Agung” diganti menjadi Penuntut Umum.

188

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

... kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.

kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.

KETERANGAN

1091

(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1092

(3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1093

Pasal 258 (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1094

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga dalam ketentuan ini.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1095

Pasal 259 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pasal 257, dan Pasal 258 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

DIHAPUS

Karena sudah ada peradilan militer. Hukum acara pidana militer telah diatur tersendiri dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1096

Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1097

Pasal 260 (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

NASKAH RUU

189

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1098

(2) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1099

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1100

b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

PENAMBAHAN HURUF Apabila di kemudian hari diketahui adanya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas penegak hukum yang memeriksa perkara

Yang dimaksud tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas hakim mencakup tapi tidak terbatas pada suap atau ancaman terhadap penyidik, penuntut umum atau hakim yang memeriksa perkara.

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penuntut umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, apabila:

Penambahan frase “penuntut umum” sehinga menjadi :

1101

(3)Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.

c. dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. d. apabila terdapat keadaan baru yang men

190

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

imbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan pemidanaan terhadap terdakwa atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih berat. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan peninjauan kembali demi kepentingan hukum oleh Penuntut Umum. e. Apabila di kemudian hari diketahui adanya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas hakim yang memeriksa perkara. Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana ayat 3 huruf b, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c terbukti maka putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dianggap bataldan putusan peninjauan kembali memerintahkan pengadilan tingkat per tama yang menyidangkan perkara, mengadili ulang dengan majelis hakim yang berbeda. 1102

Pasal 261 Apabila terpidana atau ahli waris

DIHAPUS

Jika semangatanya untuk pemulihan korban


NO DIM

191

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

nya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang mengajukan peninjauan kembali.

DIHAPUS

rekayasa kasus, hal ini sudah diakomodir dalam bagian tentang reparasi korban. Sedangkan korban rekayasa kasus yang meninggal dapat diwakili oleh ahli warisnya. Terjadi pengulangan. Pasal ini justru akan berpotensi pada impunitas pelaku pelanggaran HAM dan koruptor

1103

Pasal 262 (1) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1104

(2) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

1105

Pasal 263 (1) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

1106

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) berlaku juga bagi permohonan peninjauan kembali.

1107

1108

DIHAPUS

Permohonan peninja-uan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 2.

Pengantian frase “yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya” menjadi “sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 2”.

(3) Dalam hal terpidana yang memohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan peninjauan kembali wajib menanyakan mengenai alasan pengajuan permohonan tersebut dan untuk hal tersebut panitera membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

(4) Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

192

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan penjelasan. 1109

Pasal 264 (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2).

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1110

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

Pemohon dan atau Penasehat Hukum dan Jaksa dapat hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

-Penghapusan frasa “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” -Penambahan dan atau penasehat hukum

PENAMBAHAN AYAT Apabila kehadiran Pemohon diperlukan maka Hakim dapat memerintahkan agar Pemohon dihadirkan. Apabila Pemohon tidak hadir maka hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk memeriksa apakah Pemohon sedang melarikan diri atau tidak. Jika menurut keterangan Jaksa, Pemohon sedang melarikan diri maka Permohonan PK dinyatakan tidak dapat diterima. Pernyataan Tidak Dapat Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dinyatakan dalam bentuk Penetapan 1111

(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita

Atas pemeriksaan Menambahkan frase ”Petersebut dibuat Berita nasehat Hukum” Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan atau


NO DIM

NASKAH RUU

193

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Penasehat Hukum, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

1112

(4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Menambahkan frase ”PeKetua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 nasehat Hukum” (satu) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan atau Penasehat Hukum dan jaksa.

1113

(5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1114

Pasal 265 (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3)

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1115

(2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam memeriksa permo- Menambahkan “atau Kethonan peninjauan kembali, ua Muda yang Membawahi Mahkamah Agung memu- Kamar Pidana” tus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung atau...

194

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

Ketua Muda yang membawahi Kamar Pidana. 1116

(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1117

a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1118

b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1119

1) putusan bebas;

TETAP

TIDAK BERUBAH

1120

2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

TETAP

TIDAK BERUBAH

1121

3) putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1122

4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1123

(4) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1124

(5) Apabila terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusantidak dapat menerima

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

195

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

... tuntutan penuntut umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1125

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1126

Pasal 266 (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1127

(2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1128

Pasal 267 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1129

BAB XV PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1130

Pasal 268 (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1131

(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada jaksa.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1132

Pasal 269 Dalam hal pidana mati dilaksanakan

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

196

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

terhadap terpidana, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1133

Pasal 270 Jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1134

Pasal 271 (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1135

(2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1136

(3) Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil dinas kejaksaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1137

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1138

Pasal 272 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN


NO DIM

197

NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1139

(2) Jaksa wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) hari setelah ganti kerugian diterima.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1140

Pasal 273 Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1141

Pasal 274 Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1142

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1143

Pasal 275 (1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1144

(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

1145

Pasal 276 Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasya rakatan, dan terpidana kepada peng adilan yang memutus perkara

TETAP

TIDAK ADA PERUBAHAN

198

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1146

Pasal 277 Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1147

Pasal 278 (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1148

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1149

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1150

(4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1151

Pasal 279 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1152

Pasal 280 Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM

NASKAH RUU

199

USULAN KOMITE

KETERANGAN

membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. 1153

Pasal 281 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1154

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

1155

Pasal 282 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

TETAP

TIDAK BERUBAH

1156

a. Perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

TETAP

TIDAK BERUBAH

1157

b. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

TETAP

TIDAK BERUBAH

1158

c. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;

TETAP

TIDAK BERUBAH

1159

d. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

TETAP

TIDAK BERUBAH

200

NO DIM


NASKAH RUU

USULAN KOMITE

KETERANGAN

1160

Pasal 283 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1161

(2) Sebelum dilakukan pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan dilaksanakan oleh wakil ketua pengadilan negeri setempat

TETAP

TIDAK BERUBAH

1162

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

TETAP

TIDAK BERUBAH

1163

Pasal 284 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1164

Pasal 285 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1165

Pasal 286 Undang-Undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

TETAP

TIDAK BERUBAH

1166

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

TETAP

TIDAK BERUBAH


NO DIM 1167

NASKAH RUU Disahkan di Jakarta pada tanggal

201

USULAN KOMITE

KETERANGAN

TETAP

TIDAK BERUBAH

TETAP

TIDAK BERUBAH

TETAP

TIDAK BERUBAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

1168

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN 1169

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

202



203

KOMITE UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KuHAP) KuHAP merupakan singkatan dari Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, jaringan LSM untuk advokasi RUU KUHAP. Komite ini diinisiasi dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta, dan kemudian disepakati dibentuk di Jakarta pada tahun 2007. Komite memandang bahwa Rancangan KUHAP harus mampu meletakkan dasar-dasar pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia secara menyeluruh sehingga masyarakat akan percaya kepada proses peradilan. Dorongan agar segera dilakukan pembaharuan hokum acara pidana, tidak dapat dilepaskan dari pengalaman-pengalaman penegakan hokum dan kelemahan-kelemahan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sendiri. Selain itu, telah terjadi perkembangan hokum Hak Asasi Manusia terkait perlindungan tersangka/terdakwa, saksi dan korban. Karenanya Rancangan KUHAP harus menjamin adanya suatu perbaikan mendasar atas praktek dan kelemahan-kelemahan UU No 8 Tahun 1981 dan menjamin pemenuhan prinsip-prinsip HAM dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Tujuan Komite Mendorong lahirnya KUHAP yang berperspektif HAM dan berkeadilan gender dalam menciptakan sistem peradilan pidana terpadu. Bentuk-bentuk kegiatan komite, yaitu : (1) Melakuan review terhadap materi KUHAP dan implementasinya; (2) Melakukan review terhadap RUU KUHAP; (3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembaharuan KUHAP; (4) Melakukan pemantauan terhadap proses pembahasan RUU KUHAP.

Sekretariat KuHAP : Jl. Diponegoro No 74, Menteng Jakarta Pusat (10320) Telp : (021) 3145518, Fax (021) 3912377

Arus Pelangi, CDS, ELSAM, HRWG, ICJR, ILR, ILRC, Imparsial, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LeiP, MAPPI FH UI, PBHI, Perkumpulan Huma, PSHK,

204


204 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Recommend Documents