KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 TENTANG PEDOMAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN, Menimbang
: a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai tugas antara lain melakukan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggung jawaban serta melakukan pengawasan dana peremajaan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Keputusan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51); 13. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 16. Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budi daya Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38); 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/ 5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826); 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15); 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432); 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735); Memerhatikan : Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 1 Februari 2017 di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT;
Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas secara efektif dan efisien melalui pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, tepat waktu, memiliki kelembagaan petani yang profesional, mampu melakukan kemitraan dan layak bank. Pasal 2 (1) Pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit Pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. peremajaan kelapa sawit; b. pengembangan sumber daya manusia; c. bantuan sarana dan prasarana; d. kriteria dan indikator; e. organisasi; f. tata cara pelaksanaan kegiatan; g. pendanaan; h. hak dan kewajiban. (2) Peremajaan tanaman kelapa sawit Pekebun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi persiapan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun. (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelatihan petugas pendamping/pelatih dan pekebun, dan pendampingan dan fasilitasi. (4) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian, alat pascapanen dan pengolahan hasil, jalan kebun, alat transportasi, pembentukan infrastruktur pasar, dan verifikasi atau penelusuran teknis. Pasal 3 (1) Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (2) Kriteria dan indikator peremajaan tanaman kelapa sawit Pekebun seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (3) Kriteria dan indikator pengembangan sumber daya manusia seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (4) Kriteria dan indikator bantuan sarana dan prasarana seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 4 (1) Pendanaan peremajaan tanaman kelapa sawit Pekebun, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana bersumber dari BPDPKS. (2) Untuk menjamin keberhasilan peremajaan tanaman kelapa sawit Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pendanaan swadaya, perbankan dan sumber pendanaan lainnya. Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan, di Jakarta pada tanggal, 27 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
BAMBANG SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1. Menteri Pertanian; 2. Menteri Keuangan; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian; 7. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
-1-
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR : 29/KPTS/KB.120/3/2017 TANGGAL : 27 Maret 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi dari pasal tersebut, kelapa sawit yang semula hanya diusahakan sebagai perkebunan besar, sejak tahun 1980-an dikembangkan sebagai usaha perkebunan rakyat melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (pola PIR) dan semenjak itu perkembangannya cukup pesat. Pola PIR tersebut menjadi landasan, pengalaman dan prestasi pembangunan perkebunan kelapa sawit sampai sekarang yang diikuti berkembangnya swadaya masyarakat. Selanjutnya upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit pekebun (rakyat) dilakukan melalui kebijakan antara lain revitalisasi perkebunan dan kewajiban setiap perusahaan penerima Izin Usaha Perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat disekitarnya paling rendah seluas 20% dari izin yang diberikan oleh bupati/walikota, gubernur atau Menteri Pertanian sesuai kewenangannya. Melalui perkebunan kelapa sawit, pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi maupun kelembagaan pekebun lainnya, memperoleh kesempatan sebagai pemilik dan penerima manfaat. Dalam kerangka seperti itu, ada peluang pemerataan pendapatan yang lebih adil dan merata, juga kemitraan dengan perkebunan besar secara berkesinambungan. Pada tahun 2016, perkebunan kelapa sawit telah mencapai luas 11,3 juta hektar dan 4,7 juta hektar (42%) diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik pekebun. Sesuai daur umur teknis tanaman kelapa sawit, setelah berumur 25 tahun perlu diremajakan, sebagai akibatnya sebagian besar tanaman plasma pola PIR telah memasuki umur peremajaan. Sedangkan tanaman swadaya yang menggunakan benih tidak unggul (illegitim) meskipun belum memasuki umur 25 tahun, dengan produksi kurang dari 10 ton/ha/tahun serta penanganan resiko kebun akibat terkena dampak, juga perlu diremajakan. Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 jo Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan perundangan tersebut, menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan
-2-
kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran. Kebijakan ini menyediakan landasan pengaturan skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik pekebun sesuai dengan kebutuhan. Dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun. B. Maksud dan Tujuan Pedoman umum peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dimaksudkan sebagai acuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, tepat waktu, memiliki kelembagaan pekebun yang profesional dan mampu melakukan kemitraan. Tujuan Pedoman ini adalah: 1. Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan; 2. Menjamin terlaksananya kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumberdaya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan skema dan peraturan yang berlaku. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit; 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Sarana dan Prasarana; 4. Kriteria dan Indikator; 5. Organisasi; 6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan; 7. Pendanaan; 8. Hak dan Kewajiban. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit. 2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit; 3. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
-3-
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 6. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani, bekerjasama dalam organisasi dan kepengurusan, untuk meningkatkan kinerja, skala ekonomi dan efisiensi usaha kelompok tani anggotanya. 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 8. Kelembagaan pekebun lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris. 9. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. 10. Usaha Kebun Plasma adalah usaha Pekebun yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, tanah masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk membangun kebunnya. 11. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh Pekebun sesuai peraturan perundangan. 12. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk Perkebunan Kelapa sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan kelapa sawit. 13. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap termasuk penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut. 14. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah peremajaan kebun petani plasma pola PIR yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara teknis sudah tidak produktif dan perlu diremajakan. 15. Peremajaan Kebun Swadaya Kelapa Sawit adalah penataan kawasan dan penanaman ulang tanaman kelapa sawit yang belum menggunakan benih unggul bersertifikasi (illegitim), belum disertai bimbingan dan pendampingan serta pemanfaatan agroinput secara swadaya. 16. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
-4-
17. Rencana Kebutuhan dan Pendanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut RKP3KS adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kebutuhan untuk pengembangan sistem kelembagaan petani pekebun, teknis peremajaan tanaman kelapa sawit dan rencana pendanaan peremajaan, yang disusun dan diusulkan oleh Koperasi dan/atau Kelompoktani dan/atau Gapoktan dan/atau kelembagaan pekebun lainnya. 18. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunankelapa sawit. 19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. 20. Pelatihan adalah proses perubahan kemampuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap mental (afektif) untuk mampu melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, yang dilakukan dalam satu program pelatihan tertentu. 21. Pendampingan adalah proses pemberian bimbingan, konsultasi, advokasi oleh tenaga pendamping kepada sasaran terdampingi (client) pekebun, Kelompok Tani, kelembagaan pekebun lainnya, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Koperasi. 22. Kegiatan Peremajaan Tahap Awal adalah kegiatan yang meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemeliharaan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan peremajaan. 23. Kegiatan Peremajaan Tahap Lanjutan adalah kegiatan yang meliputi penyisipan/penyulaman dan pemeliharaan.
BAB II PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN A. Persiapan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dilaksanakan untuk mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun dan/atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun. Kegiatan peremajaan ini juga mencakup penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut. Untuk melaksanakan kegiatan peremajaan perlu terlebih dahulu dilaksanakan persiapan antara lain penumbuhan, pemberdayaan kelembagaan pekebun dan perbaikan komponen budidaya tanaman kelapa sawit. Sebelum pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlukan beberapa kegiatan pendukung agar memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun kegiatan tersebut mencakup Pra Peremajaan, Persiapan Administrasi, Persiapan Teknis Lapangan, Persiapan Penumbuhan Kelembagaan dan Persiapan Pendampingan. Uraian kegiatan persiapan peremajaan dimaksud sebagai berikut:
-5-
1. Pra Peremajaan Tanaman Kegiatan pra peremajaan tanaman dilaksanakan paling kurang satu tahun sebelum usulan peremajaan dilakukan dengan tujuan agar pada saat usulan peremajaan tanaman kelapa sawit diajukan, berbagai hal yang diperlukan termasuk dokumen pendukung telah dapat dilengkapi. Kegiatan ini berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota kepada kelompok tani/Gapoktan/ koperasi/kelembagaan pekebun lainnya yang menjadi sasaran peremajaan tanaman kelapa sawit. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk usulan peremajaan sebagai berikut : a. Daftar nominatif pekebun yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota; b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Kartu Keluarga; d. Legalitas lahan; e. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), atau bukti proses pengurusan STDB; f. Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat/polygon hasil Global Positioning System (GPS), drone dan atau alat lainnya. 2. Persiapan Administrasi a. Pendataan luas areal kebun Pendataan luas areal kebun, meliputi: pendataan luas areal kebun sawit, seperti luas areal TM, TBM, Tanaman tua dan tanaman rusak di wilayah setempat. b. Identifikasi dan verifikasi kebun 1) Identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, meliputi: a) Identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan; b) Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun; c) Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan dibidang kehutanan provinsi. d) Dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan dibidang koperasi kabupaten/kota dan/atau provinsi.
-6-
2) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana butir (1) digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS), yang selanjutnya digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. c. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) 1) RKP3KS disusun oleh kelompok tani/gapoktan/ koperasi/kelembagaan pekebun lainnya; 2) Penyusunan RKP3KS oleh kelompok tani/gapoktan dan/atau koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dilakukan sebagai berikut : a) Pekebun harus masuk dalam anggota kelompok tani/gapoktan agar dapat mengikuti program peremajaan. Kelompok tani/gapoktan harus terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau mendapat surat keterangan dari dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota. b) Apabila pekebun tergabung dalam kelembagaan masyarakat desa, maka lembaga tersebut harus mendapat pengesahan dari notaris. Lembaga dimaksud berkewajiban menyusun RKP3KS. c) Apabila pekebun tergabung dalam koperasi, maka koperasi yang bersangkutan harus berbadan hukum dan telah terdaftar di dinas yang menangani urusan dibidang koperasi kabupaten/kota. Koperasi berkewajiban menyusun RKP3KS. d) RKP3KS diatas, mencakup jumlah pekebun, kelompok tani, luas lahan, dan kebutuhan biaya peremajaan, sesuai satuan biaya yang ditetapkan. e) Dalam penyusunan RKP3KS dapat dibantu dan didampingi dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan/tenaga pendamping/ tenaga Fasilitator Daerah (FASDA)/Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3)/Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLP-TKP3)/Fasilitator lainnya yang ditunjuk. f) Hasil kegiatan ini berupa dokumen RKP3KS yang selanjutnya dimintakan persetujuan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota. 3. Persiapan Teknis Peremajaan Sistem Peremajaan kelapa sawit diutamakan dengan Sistem Penumbangan Serempak karena pengolahan tanah dapat dilakukan lebih intensif dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman, atau sistem peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam persiapan teknis ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kondisi lahan, apakah endemik Ganoderma sp, dan jenis tanah apakah jenis tanah mineral atau tanah organik/lahan basah. Dalam peremajaan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
-7-
a. Pendataan luasan dan pemetaan blok-blok yang akan diremajakan. Peta blok harus mencakup informasi akses lokasi, luasan blok-blok, kondisi lahan, kerapatan tanaman dan kemungkinan kendala yang akan ditemui dilapangan; b. Pengadaan benih unggul bersertifikat disesuaikan dengan rencana waktu penanaman; c. Penyiapan alat dan bahan; d. Perencanaan biaya peremajaan. 4. Persiapan Kelembagaan Kelembagaan pekebun, baik berupa kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya perlu dipersiapkan dengan baik agar peremajaan dapat dilaksanakan sesuai target. Untuk mempersiapkan peremajaan, perlu dilaksanakan pelatihan bagi anggota kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sejak awal sehingga para peserta memahami tugas dan kewajibannya, baik menyangkut masalah manajemen, kerjasama, maupun teknis peremajaan. 5. Pendampingan Pendampingan bagi kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya merupakan kunci keberhasilan kegiatan peremajaan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan sasaran produktivitas dapat dicapai sesuai potensinya. Pendampingan kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya dilaksanakan sebagai berikut: a. Tenaga Pendamping Tenaga Pendamping merupakan FASDA atau TKP3 atau PLPTKP3 atau fasilitator lainnya yang berada diwilayah peremajaan. Tenaga Pendamping bertugas mendampingi kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi maupun keuangan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan peremajaan sesuai standar teknis, tenaga pendamping perlu mendapat pelatihan teknis, administrasi, dan keuangan. Tenaga Pendamping ditetapkan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota. b. Struktur Pendampingan Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlukan tenaga pendamping dengan struktur sebagai berikut: 1) Tingkat desa Untuk meningkatkan pengawalan dan pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan perlu didukung 1 (satu) tenaga pendamping per desa yang berdomisili di desa. Untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan petugas tenaga pendamping dapat mendayagunakan petugas penyuluh swadaya di wilayah sasaran.
-8-
2) Tingkat kecamatan Pendamping di tingkat kecamatan adalah PLP-TKP3 atau penyuluh atau petugas dinas yang ditunjuk yang bertempat tinggal di wilayah kerja. 3) Tingkat kabupaten/kota Di tingkat kabupaten/kota ditunjuk seorang petugas dinas kabupaten/kota atau TKP3 yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kabupaten/kota. B. Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun 1. Pelaksanaan Teknis Peremajaan Pelaksanaan teknis peremajaan tanaman kelapa sawit mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit. 2. Komponen Peremajaan Tahap Awal Komponen peremajaan tahap awal dapat digunakan antara lain untuk: a. Biaya/upah tenaga kerja (HK) berupa upah sesuai peraturan perundangan. b. Peningkatan jalan, parit, pengawetan dan pengolahan tanah, dan/atau tata air sesuai dengan standar teknis. c. Bahan dan alat berupa biaya penggunaan alat berat, bahan bakar minyak (BBM) untuk menumbang dan rencek, herbisida, benih kelapa sawit, benih kacangan, pupuk, pancang, knapsack sprayer, alat pertanian kecil, parang babat, insektisida/fungisida, transportasi benih dan pupuk. Komponen kegiatan tahap awal tersebut dapat diberikan secara menyeluruh, sebagian atau untuk penggantian pembiayaan sepanjang sesuai standar teknis yang berlaku. 3. Pelaksana Peremajaan Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit dapat dilaksanakan oleh kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya atau dikerjasamakan dengan pihak lain. 4. Penumbuhan dan Pemberdayaan Kelembagaan Penumbuhan dan Pemberdayaan Kelembagaan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan. a) Pelatihan kepada pekebun, kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan pekebun dan merubah sikap mental pekebun untuk mampu melakukan atau mengerjakan peremajaan tanaman kelapa sawit. b) Pendampingan kepada pekebun, kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi dalam rangka penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan melalui sistem kebersamaan ekonomi pekebun. Pendampingan meliputi: 1) Pengembangan organisasi, tata kelola, manajemen, usaha kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya;
-9-
2) Memperkuat kemitraan usaha dengan perusahaan inti atau perusahaan mitra; 3) Membantu menyelesaikan permasalahan teknis, administrasi, dan keuangan; 4) Penyusunan RKP3KS. 5. Pengawalan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Fisik Kebun Untuk menjamin peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis, dan produktivitas sesuai potensi, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kebun secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu. Untuk memastikan kebun dibangun sesuai standar teknis maka dilakukan penilaian fisik kebun pada saat tanaman berumur 36-48 bulan. Penilaian dilakukan secara terpadu oleh Pusat, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi, dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota bersama pekebun, BPDPKS dan perbankan. Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan, Asosiasi Pekebun dan Institusi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya.
BAB III PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit disebutkan bahwa pengembangan SDM dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan dan fasilitasi. Pengembangan SDM tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya. Penyuluhan dan pendidikan berpedoman pada peraturan perundangundangan di lingkup Kementerian Pertanian yang tidak diatur pada pedoman ini. Sedangkan pelatihan untuk pekebun dan tenaga pendamping difokuskan pada penumbuhan dan pemberdayaan pekebun dan kelembagaan pekebun melalui sistem kebersamaan ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan dan lembaga ekonomi masyarakat sejahtera. A. Pelatihan 1. Proses Pelatihan Dalam proses penumbuhan dan pemberdayaan pekebun dan kelembagaan pekebun serta petugas pendamping/pelatih terdapat dua tahapan yang harus dilakukan yaitu:
-10-
a. Tahap Persiapan Dalam rangka penumbuhan dan pemberdayaan pekebun dan kelembagaan pekebun secara efisien, efektif dan holistik perlu dilaksanakan identifikasi kelembagaan masyarakat desa beserta perangkatnya dan kebutuhan pelatihan. 1) Identifikasi kelembagaan masyarakat desa Untuk mendukung keberhasilan pelatihan perlu dilaksanakan identifikasi kelembagaan yang ada disetiap desa beserta perangkatnya yang diperlukan untuk membentuk dan menguatkan kelembagaan desa sesuai dengan potensi yang ada. Identifikasi yang dilaksanakan meliputi pendataan profil desa antara lain jumlah penduduk, aktivitas, mata pencaharian, potensi desa dan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang ada. 2) Identifikasi kebutuhan pelatihan Untuk menyusun kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh kelembagaan pekebun dan pekebun dikelompokkan menjadi: a) Kebutuhan pelatihan yang telah teridentifikasi Penyusunan kebutuhan pelatihan yang telah teridentifikasi didasarkan atas data kebutuhan dan usulan pelatihan dari dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota. b) Kebutuhan pelatihan yang belum teridentifikasi Penyusunan kebutuhan pelatihan yang belum teridentifikasi perlu didahului dengan Analisa Kebutuhan Pelatihan atau pelaksanaan Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA). Pihak-pihak yang dijadikan sasaran Analisa Kebutuhan Pelatihan atau PRA antara lain pekebun dan keluarganya, kelompok pekebun, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa dan instansi yang terkait dengan pembinaan pekebun, tokoh masyarakat dan organisasi yang berbasis komunitas. b. Tahap Pelaksanaan, meliputi : 1) Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menginformasikan program penumbuhan dan pemberdayaan pekebun, kelembagaan pekebun dan kelembagaan masyarakat desa. 2) Penguatan dan pembentukan kelembagaan desa Dari hasil identifikasi kelembagaan desa, di wilayah yang sudah ada kelembagaannya dilakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dan bagi desa-desa yang belum ada perlu difasilitasi penumbuhan/pendirian kelembagaan dengan dukungan potensi masyarakat dan desa dalam rangka pengembangan usaha dan kemitraan. Kelembagaan masyarakat desa yang terbentuk perlu dikuatkan dengan akta notaris. Kelembagaan masyarakat desa dimaksud berfungsi sebagai
-11-
garda terdepan membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelapa sawit. 3) Jenis Pelatihan a) Pelatihan untuk petugas pendamping/pelatih Pelatihan bertujuan untuk melaksanakan penyegaran dan menyediakan tenaga-tenaga pendamping/pelatih yang mempunyai kompetensi, dedikasi, integritas untuk terselenggaranya pelatihan pekebun. Pelatihan petugas pendamping/pelatih terdiri dari pelatihan penumbuhan kebersamaan, penguatan kelembagaan, pengembangan kelembagaan dan usaha, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, administrasi dan keuangan. b) Pelatihan Pekebun (1) Pelatihan penumbuhan kebersamaan pekebun (PKP) Pelatihan bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan pekebun dalam kelompok sehingga tercipta kesadaran diantara sesama anggota untuk melaksanakan kegiatan usaha secara bersama-sama dalam wadah kelompok produktif. Peserta pelatihan adalah pekebun, dan wakil anggota kelembagaan dari setiap desa. (2) Pelatihan penguatan kelembagaan Pelatihan penguatan kelembagaan ini dimaksudkan untuk membangun jejaring kerja antar lembaga desa, mampu mempunyai posisi tawar pekebun yang tinggi, menjadi lembaga yang profesional dalam usahanya, berorientasi profit dan menjadi motor penggerak perekonomian desa. Peserta pelatihan adalah tenaga terbaik yang terpilih dari setiap desa. (3) Pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha Pelatihan dimaksud bertujuan agar mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, profesionalisme, kelembagaan ekonomi yang kuat, mandiri dan mampu mengembangkan diversifikasi usaha. Peserta pelatihan adalah pengurus kelembagaan dan tokoh masyarakat dari setiap desa. (4) Pelatihan Kepemimpinan Tujuan pelatihan adalah agar peserta mampu mengembangkan cara memimpin kelompok yang baik dan efektif sehingga mampu berpartisipasi aktif dan bertindak sebagai lokomotif di dalam kelompok dan organisasi lainnya. Peserta pelatihan adalah pengurus kelompok tani (ketua, sekretaris, bendahara), pengurus gapoktan, pengurus koperasi, pengurus asosiasi pekebun dan pengurus kelembagaan masyarakat desa.
-12-
(5) Pelatihan Manajemen Administrasi dan Keuangan Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata kelola administrasi dan keuangan. Peserta pelatihan adalah pengurus kelompok tani/gapoktan/koperasi, pengurus asosiasi pekebun, pengurus kelembagaan masyarakat desa. (6) Pelatihan Teknik Budidaya Pelatihan ini bertujuan agar pekebun mampu melaksanakan kegiatan tata kelola budidaya kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang budidaya kelapa sawit yang baik. Pelatihan ini antara lain berupa pelatihan usaha perbenihan, peremajaan, pengendalian OPT, pemeliharaan tanaman dan diversifikasi usaha. Peserta pelatihan merupakan pekebun, pengurus kelompok tani/ gapoktan/koperasi, pengurus asosiasi pekebun, pengurus kelembagaan masyarakat desa. (7) Pelatihan ISPO Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Peserta pelatihan merupakan pekebun, pengurus kelompok tani/gapoktan/koperasi, pengurus asosiasi pekebun, pengurus kelembagaan masyarakat desa. (8) Pelatihan Panen dan Pascapanen Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penanganan panen dan pascapanen sesuai dengan standar teknis.Peserta pelatihan merupakan pekebun, pengurus kelompok tani/gapoktan/koperasi, pengurus kelembagaan masyarakat desa. (9) Pelatihan Informasi Pasar dan Promosi Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas informasi pasar dan promosi dalam tata kelola informasi pasar dan promosi. Peserta pelatihan adalah petugas perkebunan, fungsional informasi pasar, pengurus koperasi, pengurus asosiasi pekebun, pengurus kelembagaan masyarakat desa. (10) Pelatihan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan antara lain alsintan, tata air, penggunaan pupuk dan pestisida, pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). Peserta pelatihan merupakan pengurus kelompok (ketua, sekretaris, bendahara), pengurus asosiasi pekebun, pengurus kelembagaan masyarakat desa.
-13-
(11) Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas pendamping, pengurus koperasi, pengurus kelembagaan masyarakat desa, pengurus asosiasi petani untuk dapat mengoperasikan alat Global Positioning System (GPS) dan membuat peta lokasi kebun/blok dari areal yang menjadi wilayah binaan secara akurat sesuai dengan koordinat. 2. Modul dan Kurikulum Pelatihan Modul dan Kurikulum Pelatihan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 3. Penyelenggara Pelatihan Penyelenggara pelatihan diutamakan pada lembaga pelatihan profesional di wilayah setempat atau terdekat dan mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan. 4. Evaluasi Pelatihan Evaluasi pelatihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang menangani urusan bidang perkebunan provinsi, Dinas yang menangani urusan perkebunan kabupaten/kota dan BPDPKS terhadap seluruh proses pemberdayaan pekebun, mulai dari tahap sosialisasi, tahap pelatihan, tahap pendampingan dan tahap asistensi. Evaluasi dilakukan dengan cara menyelenggarakan lokakarya/workshop. B. Pendampingan dan Fasilitasi 1. Asistensi Kegiatan asistensi bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi petugas pendamping dalam rangka mensukseskan kegiatan peremajaan, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Asistensi dilakukan oleh Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan, BPDPKS dan Tim Peremajaan Daerah kepada petugas pendamping, pengurus koperasi, asosiasi pekebun, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta mitra usaha. 2. Pendampingan Pendampingan dilakukan melalui pembinaan dan pengawalan kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan masyarakat desa. Dalam pendampingan, peran Tim Fasda/TKP3/PLP-TKP3/Fasilitator lainnya/ tenaga yang telah mendapat beasiswa dari BPDPKS adalah memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pekebun dan pengurus kelompok. Jadual kunjungan kepada kelompok sesuai dengan kesepakatan. 3. Fasilitasi Fasilitasi bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan peremajaan, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana antara lain menumbuhkembangkan gerakan masyarakat, akses teknologi, akses permodalan, akses pasar, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha, menjalin kemitraan, proses legalitas lahan serta dokumen administrasi lainnya.
-14-
BAB IV SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Perkebunan dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Bantuan sarana dan prasarana meliputi: A. Benih Benih yang digunakan merupakan benih unggul bersertifikat. Sasaran penerima bantuan benih yaitu pekebun yang tergabung dalam wadah kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan pekebun lainnya yang sekurang-kurangnya mempunyai luas 50 ha per-kelompok tani dalam jarak antar kebun maksimum 10 km. Kriteria wilayah yang menjadi sasaran adalah wilayah yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan kelapa sawit, diutamakan pada daerah perbatasan, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana dan daerah tertinggal/miskin serta kebun yang menggunakan benih tidak bersertifikat (illegitim). Penyedia benih kelapa sawit merupakan waralaba/penangkar benih dan perusahaan perbenihan yang sudah memiliki izin usaha produksi benih sesuai peraturan perundangan. Diharapkan kedepan dapat diwujudkan Desa Mandiri Benih yang dapat memenuhi kebutuhan benih masyarakat secara swadaya dan komersial. B. Pupuk Jenis pupuk yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang budidaya kelapa sawit yang baik. Sasaran penerima bantuan pupuk yaitu pekebun yang tergabung dalam wadah kelompok tani, gapoktandan kelembagaan pekebun lainnya yang sekurang-kurangnya mempunyai luas 50 ha per-kelompok tani dalam jarak antar kebun maksimum 10 km. Kriteria wilayah yang menjadi sasaran adalah kebun pada wilayah yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan kelapa sawit, diutamakan pada daerah perbatasan, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana, daerah tertinggal/miskin atau daerah lainnya dengan pertimbangan khusus. C. Pestisida dan Alsintan Jenis pestisida dan alsintan yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang budidaya kelapa sawit yang baik. Sasaran penerima bantuan pestisida dan alsintan yaitu Pekebun yang tergabung dalam wadah kelompok tani, gapoktan dan kelembagaan pekebun lainnya yang sekurang-kurangnyamempunyai luas 50 ha perkelompok tani dalam jarak antar kebun maksimum 10 km. Kriteria wilayah yang menjadi sasaran adalah wilayah yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan kelapa sawit, diutamakan pada daerah perbatasan, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana, daerah tertinggal/miskin dan wilayah endemis serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT).
-15-
D. Alat pascapanen dan pengolahan hasil Bantuan jenis unit pengolahan hasil yang diberikan berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas minimal 30 ton TBS/jam. Adapun sasaran penerima bantuan yaitu koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan luas areal milik para pekebun sekurangkurangnya 6.000 ha, tidak berdekatan dengan PKS yang ada dan produksi TBS minimal 180.000 ton/tahun. E. Jalan kebun Bantuan peningkatan jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung diberikan dengan kriteria kondisi jalan rusak atau tidak memenuhi standar dan pengangkutan produksi tidak dapat dilaksanakan sepanjang waktu. Sasaran penerima bantuan peningkatan jalan kebun yaitu sekurangkurangnya seluas 50 ha per-kelompok tani, tanaman sudah menghasilkan dan anggota kelompok bersedia menjadi pelaksana kegiatan peningkatan jalan. Selain jalan kebun, pada areal lahan basah dapat diberikan bantuan berupa rehabilitasi tata kelola air. Tata kelola air ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah terjadinya genangan air di lapangan, menjaga permukaan air tanah, menciptakan ruang perakaran dan mencegah pencucian pupuk. Disamping rehabilitasi jalan dan tata kelola air, juga dapat diberikan bantuan untuk perbaikan jembatan, gorong-gorong dan jalan panen dalam rangka memperlancar transportasi di areal kebun. F. Alat transportasi 1. Truk Sasaran penerima bantuan alat transportasi tersebut yaitu sekurangkurangnya seluas 300 ha per-gapoktan/ kelembagaan pekebun lainnya, tanaman sudah menghasilkan dan produksi TBS minimal 6.000 ton/tahun. 2. Alat langsir/gerobak bermotor Sasaran penerima bantuan alat transportasi tersebut yaitu sekurangkurangnya seluas 30ha per-poktan/kelembagaan pekebun lainnya, tanaman sudah menghasilkan dan produksi TBS minimal 600 ton/tahun. G. Pembentukan Infrastruktur Pasar Dalam rangka mendapatkan harga yang optimal maka perlu dibangun sistem dan jaringan informasi harga dan kebijakan penetapan harga tandan buah segar yang menguntungkan semua pihak terkait dan dapat diakses seluas-luasnya oleh pekebun dan pelaku usaha lainnya. 1. Kebijakan penetapan harga Dilaksanakan berdasar kebijakan yang mengatur penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang berkembang di masyarakat pekebun. 2. Sistem dan Jaringan Pemasaran Pembentukan dan penguatan sistem dan jaringan pemasaran untuk menjamin kemudahan akses informasi harga TBS kelapa sawit. Sistem dan jaringan pemasaran meliputi penyediaan perangkat keras (laptop), perangkat lunak, koneksi internet, operator dan petugas informasi pasar.
-16-
3. Kemitraan Membangun dan meningkatkan kemitraan antara pekebun/kelompok tani/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya dengan unit pengolahan hasil kelapa sawit diutamakan yang telah mempunyai sertifikat ISPO. 4. Sertifikasi ISPO Untuk meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia pada pasar global diupayakan melakukan sertifikasi ISPO pada kebun plasma dan swadaya. H. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan untuk mengidentifikasi kebenaran dokumen proposal yang diajukan oleh Kelompok tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun lainnya. Disamping itu kegiatan ini juga ditujukan untuk melakukan penelusuran terhadap TBS Pekebun guna memastikan asal TBS dari kebun yang legal. Verifikasi atau penelusuran teknis dokumen dilakukan oleh Tim Khusus yang ditetapkan oleh Dinas yang menangani urusan bidang perkebunan di kabupaten/kota, provinsi, dan/atau Pusat sesuai kewenangan. Verifikasi atau penelusuran TBS dilakukan oleh Petugas Pendamping/Petugas Informasi Pasar atau Petugas yang ditunjuk oleh dinas yang menangani urusan bidang perkebunan di kabupaten/kota. BAB V KRITERIA DAN INDIKATOR Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan bantuan sarana dan prasarana mengacu kepada persyaratan kriteria dan indikator pada Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
-17-
BAB VI ORGANISASI A. Susunan Organisasi Tim Susunan Organisasi Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana seperti bagan berikut: Gambar 1. Susunan Organisasi dan Kelengkapannya
KETUA
KOORDINATOR BIDANG ADMINISTRASI
KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KOORDINATOR BIDANG PEREMAJAAN TANAMAN
KOORDINATOR BIDANG SARANA DAN PRASARANA
KOORDINATOR BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
KETUA TIM KETUA TIM PROVINSI KETUA TIM PROVINSI PROVINSI
KETUA TIM KETUA TIM KAB/KOTA KETUA TIM KAB/KOTA KAB/KOTA
Keterangan: = garis komando
-18-
B. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Tim Tugas Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana, yang selanjutnya disebut Tim Khusus, adalah memfasilitasi dan merekomendasi syarat teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana untuk pekebun, kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya serta pemangku perkebunan terkait dalam rangka membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Tim Khusus mempunyai fungsi antara lain: 1. Menyiapkan pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan dana kelapa sawit untuk pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan bantuan sarana dan prasarana; 2. Melakukan verifikasi dan menyiapkan rekomendasi pemberian atau penolakan usulan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan bantuan sarana dan prasarana yang disampaikan kepada Dinas yang menangani urusan perkebunan di Provinsi; 3. Melakukan verifikasi dan menyiapkan usulan pemberian, penolakan, penangguhan dan pencabutan rekomendasi sebagai lembaga penyelenggara pelatihan; 4. Menyiapkan rekomendasi teknis usulan, penghentian sementara atau pembatalan bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan bantuan sarana dan prasarana yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penyiapan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan bantuan sarana dan prasarana; 6. Melakukan pengecekan lapangan atas usulan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan bantuan sarana dan prasarana apabila diperlukan. 7. Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan bantuan sarana dan prasarana; 8. Membantu fasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan; 9. Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan tentang pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana. Tim Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Ketua Tim Khusus Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya membentuk Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tingkat Kabupaten/Kota. Tim Khusus Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan peremajaan tanaman kelapa sawit dari kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya, pengembangan
-19-
sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria dan indikator. Ketua Tim Khusus Provinsi dalam menjalankan tugasnya membentuk Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tingkat Provinsi. Tim Khusus Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan peremajaan tanaman kelapa sawit dari Dinas yang menangani urusan di bidang Perkebunan Kabupaten/Kota untuk memastikan peremajaan tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria dan indikator. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Khusus Pengelolaan Dana Kelapa Sawit dibantu sebagai berikut: a. Koordinator bidang administrasi mempunyai tugas di bidang perencanaan, keuangan, advokasi, kehumasan dan administrasi persuratan. b. Koordinator bidang peremajaan tanaman kelapa sawit mempunyai tugas penyiapan dokumen usulan peremajaan tanaman kelapa sawit, penilaian tanaman, kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan lain terkait peremajaan. c. Koordinator bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas di bidang penyiapan dokumen usulan bantuan sarana dan prasarana untuk perkebunan rakyat serta kegiatan lain yang terkait dengan bantuan sarana dan prasarana. d. Koordinator bidang sumber daya manusia mempunyai tugas di bidang penyiapan dokumen usulan pengembangan SDM, verifikasi lembaga pelatihan, penetapan jenis dan modul pelatihan serta kegiatan lain yang terkait dengan sumber daya manusia. e.
Koordinator bidang monitoring dan evaluasi mempunyai tugas di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit, bantuan sarana prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia.
BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN A. Peran dan mekanisme pengajuan usulan kegiatan 1. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah a. Peran dinas yang menangani perkebunan kabupaten/kota
urusan
di
bidang
1) Sosialisasi kepada pekebun untuk menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, kriteria pekebun, bentuk pendanaan, pengajuan usulan, tata cara peremajaan, besaran dana hibah, hak dan kewajiban penerima dan kesepakatan dengan perbankan; 2) Identifikasi data jumlah pekebun, luas tanaman dan legalitas lahan;
-20-
3) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi peta lokasi kebun kelapa sawit yang berkoordinat/polygon hasil Global Positioning System (GPS), drone dan atau alat lainnya yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; 4) Identifikasi dan verifikasi kelembagaan kelompok tani/ gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan tingkat aktivitas; 5) Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya; 6) Menyampaikan rekapitulasi usulan dan rekomendasi teknis ke dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi; 7) Menetapkan tenaga pendamping guna mengawal kegiatan peremajaan, pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasarana; 8) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia sumber dana lainnya dalam rangka memenuhi biaya kegiatan peremajaan tahap lanjutan; 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawalan dan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu. b. Peran dinas yang perkebunan provinsi
menangani
urusan
di
bidang
1) Melakukan rekapitulasi usulan kegiatan peremajaan, pengembangan SDM, bantuan sarana dan prasarana dari seluruh kabupaten/kota; 2) Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota; 3) Menyampaikan rekapitulasi usulan dan rekomendasi teknis ke Direktorat Jenderal Perkebunan; 4) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia sumber dana lainnya dalam rangka memenuhi biaya kegiatan peremajaan tahap lanjutan; 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawalan dan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu. c. Peran Tim Khusus Pengelolaan Direktorat Jenderal Perkebunan
Dana
Kelapa
Sawit
1) Menyiapkan pedoman peremajaan, pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasarana; 2) Melakukan verifikasi dan klarifikasi secara menyeluruh terhadap usulan dari dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi; 3) Merekomendasikan usulan satuan biaya peremajaan, pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasarana; 4) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia sumber dana lainnya dalam rangka memenuhi biaya kegiatan peremajaan tahap lanjutan;
-21-
5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawalan dan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu. 2. Mekanisme pengajuan usulan: a. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya mengajukan usulan peremajaan tanaman yang dilengkapi dengan RKP3KS, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota. b. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota memverifikasi dan menyampaikan rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. c. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Selanjutnya rekapitulasi usulan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. d. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi atas rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi. Hasil verifikasi disampaikan kembali ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi. e. Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dan disampaikan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Disamping itu, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Perkebunankepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sebagai pengusul. f.
Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi menyampaikan rekapitulasi SK Penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.
g. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi dokumen usulan kembali dan apabila diperlukan dapat melakukan pengecekan lapangan berdasarkan standar dan pedoman.
-22-
h. Direktorat Jenderal Perkebunan mengusulkan rekomendasi teknis ke BPDPKS dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota. 3. Waktu a. Penyampaian usulan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima. b. Verifikasi, klarifikasi dokumen usulan dan rekomendasi oleh Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dan penyampaiannya ke Direktorat Jenderal Perkebunan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima. c. Verifikasi dan klarifikasi dokumen usulan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan penyampaiannya ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima. d. Penyampaian dan penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana oleh kepala dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan diterima. e. Penyampaian rekapitulasi penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak rekapitulasi diterima. f.
Penyampaian rekomendasi teknis Direktorat Jenderal Perkebunan ke BPDPKS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak rekapitulasi diterima.
-23-
4. Skema Tata Cara Pengusulan Proposal Gambar 2. Skema Tata Cara Pengusulan Proposal
B. Tata cara Pelaksanaan 1. Kelompok tani/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya melakukan pertemuan untuk persiapan guna memenuhi persyaratan yang ditentukan, pemuktahiran data, penyempurnaan kelembagaan, administrasi pekebun, penyiapan legalitas lahan, pembuatan rekening bank, penyusunan proposal/usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana untuk selanjutnya menyampaikan usulan kepada dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
-24-
2. Koperasi Perkebunan Apabila sudah terbentuk koperasi, maka persiapan, pemuktahiran data, penyempurnaan kelembagaan administrasi pekebun, penyiapan legalitas lahan, pembuatan rekening bank, penyusunan proposal peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dilakukan oleh koperasi untuk selanjutnya usulan dimaksud disampaikan kepada dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota. 3. Mitra Kerja Hubungan pekebun/kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya dengan mitra harus dipersiapkan dan dijalin sejak awal agar pemenuhan berbagai persyaratan pelaksanaan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dapat terlaksana dan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan. Mitra kerja tersebut, antara lain perbankan, kontraktor (benih, alat berat, pupuk, pestisida, unit pengolahan hasil terdekat yang berpotensi/memiliki sertifikat ISPO, perusahaan perkebunan) dan pihak lain terkait. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan mitra kerja antara lain: a. BPDPKS: penyediaan dana peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. b. Perbankan: penyediaan kredit, jumlah pinjaman, waktu penyelesaian dana/kredit. c. Penyedia benih : jumlah, mutu, waktu penyediaan benih dan harga. d. Penyedia alat berat: mutu, jenis alat, jumlah alat dan harga. e. Penyedia pupuk dan pestisida: mutu,jenis, jumlah, waktu penyediaan dan harga. f.
Unit pengolahan hasil: pembelian tandan buah segar (TBS) dan produk ikutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Para pihak harus mempunyai komitmen untuk mematuhi hak dan kewajiban masing-masing. BAB VIII PENDANAAN A. Komponen Pendanaan Komponen pendanaan meliputi komponen peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan komponen diluar peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun. Komponen peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun yang dibiayai BPDPKS meliputi kegiatan persiapan peremajaan dan peremajaan termasuk biaya operasional pelayanan. Sedangkan komponen diluar peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun meliputi pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana, termasuk biaya operasional pelayanan agar terlaksananya kegiatan dimaksud.
-25-
B. Pendanaan Persiapan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pendanaan persiapan peremajaan meliputi pra peremajaan, persiapan administrasi (peta lokasi, sertifikasi lahan/SHM dan STDB), persiapan teknis lapangan, persiapan kelembagaan dan persiapan pendampingan diusulkan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggung jawaban menurut tatacara DIPA BPDPKS. C. Pendanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 1. Pendanaan peremajaan dari dana BPDPKS untuk kegiatan peremajaan tahap awal meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan disalurkan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya. 2. Pendanaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan, setelah menerima dana dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sejak awal harus dipersiapkan untuk dapat mengakses kredit perbankan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Penyaluran dana BPDPKS kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya melalui bank pelaksana yang mempunyai komitmen untuk membiayai kegiatan peremajaan tahap lanjutan. D. Pendanaan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana 1. Pendanaan pengembangan sumberdaya manusia diusulkan Direktorat Jenderal Perkebunan dan disalurkan dengan sistem pertanggung jawaban menurut tata-cara DIPA BPDPKS. 2. Pendanaan bantuan sarana dan prasarana diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggung jawaban menurut tata-cara DIPA BPDPKS. 3. Biaya untuk rekruitmen, honor dan operasional tenaga pendamping dalam rangka memenuhi 1 (satu) tenaga pendamping untuk 1 (satu) desa diusulkan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggung jawaban menurut tata-cara DIPA BPDPKS. 4. Pendanaan operasional pelayanan antara lain pertemuan, pembinaan, pengawalan, pengawasan, koordinasi, verifikasi, klarifikasi, monitoring, evaluasi, honor output yang terkait kegiatan dan layanan lainnya diusulkan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggung jawaban menurut tata-cara DIPA BPDPKS.
-26-
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN A. Hak 1. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya penerima dana dari BPDPKS: a. menerima bantuan pengurusan penerbitan STDB, SHM dan pembuatan peta lokasi; b. menerima bantuan untuk kegiatan tahap awal peremajaan tanaman kelapa sawit; c. menerima bantuan pelatihan/pengembangan sumber daya manusia; d. memperoleh bantuan sarana dan prasarana; e. memperoleh fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan akses ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya. f. Menerima informasi terkait kredit yang diterima secara transparan. 2. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota: a. menyetujui dan atau menolak seluruh/sebagian usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana yang diajukan oleh kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya berdasarkan hasil verifikasi. 3. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan Provinsi a. menyetujui dan atau menolak seluruh/sebagian usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi. 4. Direktorat Jenderal Perkebunan a. menyetujui dan atau menolak seluruh/sebagian usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi berdasarkan hasil verifikasi. B. Kewajiban 1. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya a. memenuhi persyaratan dokumen kelengkapan usulan; b. melaksanakan peremajaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang peremajaan perkebunan kelapa sawit; c. melaksanakan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang telah diremajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang budidaya kelapa sawit yang baik; d. bekerjasama dengan mitra kerja dalam rangka peremajaan tanaman kelapa sawit; e. menyelesaikan kewajiban angsuran sesuai dengan perjanjian bagi pekebun yang menggunakan dana kredit perbankan; f. mengikuti pelatihan;
-27-
g. melaksanakan kegiatan sesuai bimbingan yang diberikan oleh tenaga pendamping atau tenaga penyuluh. 2. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota a. menyusun dan menetapkan keputusan calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit; b. Menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya; c. Menyampaikan rekapitulasi usulan pendanaan kepada dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi setelah proses verifikasi dilaksanakan; d. Memfasilitasi pengurusan penerbitan SHM, STDB, akta notaris kelembagaan masyarakat desa dan Peta Lokasi; e. Melakukan pendampingan kegiatan peremajaan, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana; f. Melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya; g. Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan; h. Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangan. 3. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan Provinsi a. Menerima dan melakukan verifikasi rekapitulasi usulan yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota; b. Merekomendasikan rekapitulasi usulan kegiatan peremajaan, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana kepada Direktorat Jenderal Perkebunan setelah dilaksanakan verifikasi; c. Melakukan pengawalan pelaksanaan tugas tenaga pendamping kegiatan peremajaan, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana; d. Melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya; e. Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan; f. Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana; g. Melaksanakan pengecekan lapangan sesuai kebutuhan. 4. Direktorat Jenderal Perkebunan a. Menerima dan melakukan verifikasi rekapitulasi usulan yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi; b. Menyampaikan rekomendasi teknis atas usulan bantuan pendanaan kepada BPDPKS; c. Melakukan pengawalan pelaksanaan tugas tenaga pendamping kegiatan peremajaan, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana; d. Melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya;
-28-
e. Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan; f. Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peremajaantanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana; g. Melaksanakan pengecekan lapangan sesuai kebutuhan.
BAB X PENUTUP Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan salah satu upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan perundangan tersebut, menjadi landasan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran. Berdasarkan peraturan perundangaan tersebut, peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dapat dibiayai oleh BPDPKS yang dananya bersumber dari penghimpunan pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis dan iuran dari pelaku usaha perkebunan. Menyikapi hal ini, arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam memanfaatkan anggaran dari BPDPKS merupakan langkah strategis dalam mempercepat peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat secara nasional melalui penggantian tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun dan atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun. Langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi dan melaksanakan verifikasi terhadap peremajaan perkebunan rakyat yang memenuhi persyaratan dengan dukungan penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan profesional, baik pekebun, kelompok tani, gapoktan, kelembagaan pekebun lainnya dan koperasi. Selain kegiatan peremajaan, juga dilaksanakan kegiatan intensifikasi berupa pemberian pengadaan sarana dan prasarana. Langkah berikutnya adalah menyampaikan rekomendasi teknis kepada BPDPKS atas usulan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengadaan sarana dan prasarana agar memperoleh pembiayaan.
-29-
Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan verifikasi dan rekomendasi bagi dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Masalah dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengadaan sarana dan prasarana selama ini adalah kurang tersedianya anggaran yang bersumber dari APBN dan sulitnya akses terhadap permodalan. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa pekebun kelapa sawit taraf kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan dengan petani pada umumnya, atau khususnya pekebun komoditi lainnya. Untuk itu, guna meningkatkan kinerja peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, disamping penyediaan dana dari BPDPKS, perlu dukungan SDM/Tim yang kompeten, komitmen para pihak yang kuat dan sinergisitas program/kegiatan dengan instansi terkait agar mampu meningkatkan keefektifan, keefisienan dan keekonomian pelaksanaan kegiatan. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
BAMBANG
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR TANGGAL
NO
: :
29/KPTS/KB.120/3/2017 27 Maret 2017 KRITERIA DAN INDIKATOR PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT INDIKATOR
KRITERIA
PANDUAN
1 Lahan 1 Pendekatan hamparan
- Sekurang-kurangnya seluas 50 Ha per-kelompok tani/gapoktan/koperasi/lembaga pekebun lainnya dalam jarak antar maksimum km keadaan tidak dalam sengketa - kebun Kepemilikan lahan 10 dalam - Sertifikat Hak Milik (SHM)/Surat Keterangan Tanah (SKT)/Sporadik/Girik (Letter D)/Akte Jual Beli (AJB) - Tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya - Kebun yang berada pada kawasan yang terdampak pengaturan tata ruang/kawasan hutan/kesatuan hidrologis gambut dan areal penggantinya yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang - Tersedia petugas pendamping atau fasilitator - Mempunyai potensi menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISPO - Diutamakan berlokasi di dekat dengan PKS terintegrasi dengan kebun atau PKS tanpa kebun - Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan atas nama Bupati/Walikota
2 Kepemilikan lahan
3 STDB
- Maksimum bantuan yang diberikan pada pekebun seluas 4 Ha per-KK - Apabila kepemilikannya lebih dari 4 ha yang diberikan bantuan hanya 4 ha selebihnya dibiayai sendiri - Memiliki STDB yang dilengkapi dengan peta yang berkoordinat atau STDB dalam proses
NO
KRITERIA
2 Pekebun penerima dana peremajaan
INDIKATOR 1 Memenuhi persyaratan
PANDUAN - WNI, dewasa berumur min 17 thn, atau sudah/pernah berkeluarga dan memiliki KTP - Memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun dan/atau produktivitasnya kurang dari 10 ton/ha/tahun - Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/koperasi /kelembagaan pekebun lainnya - Diutamakan berdomisili di wilayah lahan kelompok penerima dana peremajaan - Memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk - Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan atas nama Bupati/Walikota
3 Kelompok Tani/Gapoktan/Ko perasi/Kelembagaa n Pekebun Lainnya
1 Memenuhi persyaratan
- Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun
- Aktif dan terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau pengesahan akta notaris - Mempunyai struktur organisasi minimal untuk pengelolaan kelompok tani/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya - Mampu mengelola kebun, mengadministrasikan dan melaksanakan kelembagaan serta kegiatan peremajaan dengan baik dan benar 2 Koperasi
- Aktif dan terdaftar pada dinas yang menangani urusan di bidang koperasi kabupaten/kota - Berbadan hukum - Tersedia laporan kegiatan koperasi - Mampu mengelola kebun, mengadministrasikan dan melaksanakan kelembagaan serta kegiatan peremajaan dengan baik dan benar
NO
INDIKATOR
KRITERIA
4 Pra Peremajaan
PANDUAN
3 Kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan PKS
- Menjalin kerjasama penjualan TBS dengan pabrik kelapa sawit dan/atau perusahaan kelapa sawit yang memiliki PKS di sekitarnya
1 Persiapan administrasi
- Penyelesaian dokumen CP/CL, KTP, KK, Legalitas lahan dan STDB
2 Sertifikasi Lahan
- Penyelesaian peta lokasi dengan titik koordinat - Menyusun dan mengajukan proposal - Tersedianya dokumen SKT/pletog/girik (letter C/D)/sporadik/SHM/AJB - Tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya - Kebun yang berada pada kawasan yang terdampak pengaturan tata ruang/kawasan hutan/kesatuan hidrologis gambut dan areal penggantinya yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
5 Pelaksanaan Peremajaan
1 Teknis peremajaan
- Menggunakan sistem tumbang serempak dapat dikombinasikan dengan tumpang sari atau disesuaikan dengan kondisi setempat
2 Status lahan
- SKT/pletog/girik (letter C/D)/sporadik/AJB - Untuk pembiayaan lanjutan yang bersumber dari perbankan diperlukan SHM atau SHM dalam proses - Surat keterangan ketersediaan benih unggul bersertifikat tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu dari dinas yang menangani urusan di bidang - perkebunan Tersedia rencana kerja pelaksanaan pembukaan lahan sesuai standar
3 Ketersediaan benih 4 Peremajaan
5 Pemeliharaan (TM)
teknis - Tersedia rencana kerja pelaksanaan penanaman sesuai standar teknis - Tersedia rencana kerja pelaksanaan pemeliharaan tahun pertama, kedua dan ketiga sesuai standar teknis - Kesanggupan menyusun laporan pelaksanaan peremajaan - Tersedia rencana kerja pelaksanaan pemeliharaan tahun ke-empat dan tahun berikutnya sesuai standar teknis
NO
KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN - Kesanggupan menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman menghasilkan
6 Mekanisme pengajuan
1 Pengajuan usulan peremajaan
- Usulan disampaikan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya - Setiap penyerahan dokumen dilengkapi dengan bukti penerimaan - Setiap instansi melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi dilengkapi dengan rekapitulasi usulan
7 Pendanaan
2 Rekomendasi
- Ditjen Perkebunan menyampaikan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada BPDPKS sejak diterimanya usulan berkas lengkap
1 Pra Peremajaan
- Biaya penyiapan CP/CL (pertemuan, identifikasi, kunjungan lapang, verifikasi, pembuatan daftar nominatif CP/CL) - Biaya penerbitan STDB termasuk peta lokasi (Pertemuan, Pendataan, Pengukuran dan Penerbitan) - Biaya pembuatan peta lokasi kelompok - Biaya pelatihan - Pembukaan rekening tabungan - Biaya sertifikasi lahan - Biaya akta notaris - Biaya pengikatan kredit - Biaya operasional
2 Pelaksanaan peremajaan tahap awal
- Biaya persiapan lahan -
Biaya Biaya Biaya Biaya
pengadaan benih penanaman pemeliharaan operasional
NO
KRITERIA
INDIKATOR 3 Pelaksanaan peremajaan tahap lanjutan
PANDUAN - Biaya penyisipan atau penyulaman
- Biaya pemeliharaan - Biaya operasional
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4 Pendampingan
- Biaya pendampingan
5 Penilaian Fisik Kebun
- Biaya penilaian fisik kebun
1 Monitoring dan Evaluasi
- Monev dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya
2 Pelaporan
- Laporan dibuat secara berjenjang minimal 6 (enam) bulan sekali
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
BAMBANG
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR TANGGAL
NO
KRITERIA
1 Benih
: :
29/KPTS/KB.120/3/2017 27 Maret 2017 KRITERIA DAN INDIKATOR BANTUAN SARANA DAN PRASARANA INDIKATOR
1 Kelompok Tani Penerima
PANDUAN - Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan atas nama Bupati/Walikota - Tergabung dalam wadah kelompok tani, gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya - WNI, Dewasa berumur min 17 thn, atau sudah/pernah berkeluarga dan memiliki KTP - Sekurang-kurangnya seluas 50 Ha per-kelompok tani dengan jarak antar kebun maksimum 10 km - Memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk - Diutamakan berdomisili di wilayah penerima bantuan - Memiliki STDB atau dalam proses - Maksimum bantuan yang diberikan setara dengan luas 4 Ha per-KK
2 Pupuk
2 Wilayah sasaran
- Kebun yang menggunakan benih tidak bersertifikat (illegitim ) - Kebun tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya
1 Kelompok sasaran
- Produktivitas tanaman dengan benih unggul bersertifikat kurang dari 10 ton/ha/thn - Tergabung dalam wadah kelompok tani, gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya - WNI, Dewasa berumur min 17 thn, atau sudah/pernah berkeluarga dan memiliki KTP
NO
KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN - Memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk - Diutamakan berdomisili di wilayah penerima bantuan - Memiliki STDB atau dalam proses - Sekurang-kurangnya seluas 50 Ha per-kelompok tani atau dengan jarak antar kebun maksimum 10 km - Maksimum bantuan yang diberikan setara dengan luas 4 Ha per-KK - Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan atas nama Bupati/Walikota
3 Pestisida dan Alsintan
2 Wilayah sasaran
- Kebun yang tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya
1 Kelompok sasaran
- Produktivitas tanaman dengan benih unggul bersertifikat kurang dari 10 ton/ha/thn - Tergabung dalam wadah kelompok tani, gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya - WNI, Dewasa berumur min 17 thn, atau sudah/pernah berkeluarga dan memiliki KTP - Memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk - Diutamakan berdomisili di wilayah penerima bantuan - Memiliki STDB atau dalam proses - Sekurang-kurangnya seluas 50 Ha per-kelompok tani atau dengan jarak antar kebun maksimum 10 km - Maksimum bantuan yang diberikan setara dengan luas 4 Ha per-KK - Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan atas nama Bupati/Walikota
NO
KRITERIA
INDIKATOR 2 Wilayah sasaran
PANDUAN - Kebun tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya - Wilayah endemis serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
4 Alat pascapanen dan pengolahan hasil
1 Jenis unit pengolahan hasil
- Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas minimal 30 ton TBS/jam
2 Kelompok sasaran
- Koperasi/Gabungan Koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan luas total areal sekurang-kurangnya 6.000 ha - Tidak berdekatan dengan PKS yang sudah ada dengan waktu angkut TBS ke pabrik ditempuh maksimal 24 jam - Terjadi kelebihan pasokan bahan baku - Produksi TBS minimal 180.000 ton/tahun
5 jalan kebun dan jalan penghubung
1 Jenis jalan/goronggorong/jembatan
- Peningkatan Jalan Produksi/Jalan koleksi/Jalan penghubung
- Kondisi jalan tidak memenuhi standar/rusak - Pengangkutan produksi tidak dapat dilaksanakan sepanjang waktu
6 Tata air di lahan basah
2 Kelompok sasaran
- Sekurang-kurangnya seluas 50 Ha per-kelompok tani - Tanaman sudah menghasilkan - Anggota kelompok bersedia menjadi pelaksana kegiatan peningkatan jalan
1 Saluran sekunder dan tersier
- Pemeliharaan dan pencucian saluran pembuangan dan/atau pemeliharaan pintu air - Pembuatan titi/jalan panen - Sekurang-kurangnya seluas 50 Ha per-kelompok tani - Tanaman sudah menghasilkan - Anggota kelompok bersedia menjadi pelaksana kegiatan
2 Kelompok sasaran
NO
KRITERIA
7 Alat transportasi
INDIKATOR 1 Jenis alat 2 Kelompok sasaran
8 Infrastruktur pasar
1 a. Sistem dan jaringan pemasaran
b. Kelembagaan pemasaran 2 Sasaran penerima
PANDUAN -
Truk dengan kapasitas 5 ton Alat langsir/Gerobak bermotor Mempunyai kebun dengan Tanaman sudah menghasilkan Untuk Truk sekurang-kurangnya seluas 300 Ha pergapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan produksi TBS sekurang-kurangnya 6.000 ton/tahun - Untuk Alat langsir/Gerobak bermotor sekurang-kurangnya seluas 30 Ha per-gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan produksi TBS sekurang-kurangnya 600 ton/tahun - Pembentukan dan penguatan sistem dan jaringan pemasaran -
Penyediaan perangkat keras Penyediaan perangkat lunak Penyediaan jaringan internet Penyediaan tenaga operator Operasional petugas informasi pasar Penguatan kelembagaan pemasaran
- Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota yang telah mendapat fasilitas hand phone, laptop, sepeda motor dari ex. Ditjen. PPHP Kementerian Pertanian - Mempunyai tenaga fungsional Analisis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP)
9 Sertifikasi ISPO
1 Sertifikat ISPO 2 Sasaran
- Kebun plasma dan swadaya - Kebun plasma dan swadaya yang berpotensi memenuhi prinsip dan kriteria ISPO DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
BAMBANG
LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR TANGGAL
: :
29/KPTS/KB.120/3/2017 27 Maret 2017
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NO 1
2
KRITERIA Kelembagaan
Pelatihan Penumbuhan kebersamaan Pekebun
INDIKATOR
PANDUAN
1 Lembaga masyarakat desa
- Sosialisasi konsepsi lembaga masyarakat desa
2 Sasaran
-
Penguatan dan pembentukan lembaga masyarakat desa Pengesahan lembaga masyarakat desa dengan akta notaris Pemilihan dan penetapan pengurus lembaga masyarakat desa Seluruh desa sentra produksi kelapa sawit
1 Peserta
- Pengurus kelompok tani/pengurus koperasi/pengurus kelembagaan desa/tenaga pendamping/anggota asosiasi pekebun
2 Pelatih
- Tenaga yang kompeten dan/atau tenaga profesional dan tenaga fungsional
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 1 (satu) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Kantor dinas kabupaten atau balai latihan setempat atau lokasi yang memadai
5 Modul
- Dinamika kelompok
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
NO 3
4
KRITERIA Pelatihan Penguatan kelembagaan
Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha
INDIKATOR
PANDUAN
1 Peserta
- Pengurus kelompok tani/pengurus koperasi/pengurus kelembagaan desa/tenaga pendamping/anggota asosiasi pekebun
2 Pelatih
- Tenaga yang kompeten dan/atau tenaga profesional dan tenaga fungsional
3 Lama Pelatihan
- 8 (delapan) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Kantor dinas kabupaten atau balai latihan setempat atau lokasi yang memadai
5 Modul
- Strategi pengembangan kelembagaan pekebun, manajemen kemitraan budidaya, kepemimpinan dan komunikasi, administrasi pembukuan dan program tabungan, perencanaan ekonomi rumah tangga
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Pengurus kelompok tani/pengurus koperasi/pengurus kelembagaan desa/tenaga pendamping/anggota asosiasi pekebun
2 Pelatih
- Tenaga yang kompeten dan/atau tenaga profesional dan tenaga fungsional
3 Lama Pelatihan
- 8 (delapan) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Kantor dinas kabupaten atau balai latihan setempat atau lokasi yang memadai
NO
5
6
KRITERIA
Pelatihan Teknis Budidaya
Pelatihan Panen dan Pascapanen
INDIKATOR
PANDUAN
5 Modul
- Perkoperasian untuk anggota, pembentukan koperasi, penyusunan AD & ART, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, manajemen organisasi dan sistem prosedur koperasi, akuntasi dasar dan manajemen keuangan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Pemilik/pengelola kebun kelapa sawit/petugas pendamping/pengurus lembaga/anggota asosiasi pekebun - Dewasa atau sudah menikah - Berkomitmen untuk melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan
2 Pelatih
- TKP3, penyuluh, pekebun andalan atau fasilitator lainnya yang direkomendasikan
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 3 (tiga) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Balai desa setempat, saung atau lokasi lain yang memadai
5 Modul
- Penyiapan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian OPT
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Tenaga pemanen/pekebun/petugas pendamping/pengurus lembaga/anggota asosiasi pekebun - Dewasa atau sudah menikah - Berkomitmen untuk melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan - Praktek dilapangan menerapkan K3
NO
7
KRITERIA
Pelatihan Manajemen Administrasi dan Keuangan
INDIKATOR
PANDUAN
2 Pelatih
- TKP3, penyuluh, pekebun andalan atau fasilitator lainnya yang direkomendasikan
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Balai desa setempat, saung, kebun atau lokasi lain yang memadai
5 Modul
- Persiapan panen, Kriteria matang panen, Taksasi produksi, pengangkutan TBS, praktek cara panen
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Pengurus koperasi/pengurus lembaga masyarakat desa/petugas pendamping
2 Pelatih
- Dinas Koperasi, tenaga berkompeten dan tenaga profesional
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Balai desa setempat, kecamatan, atau lokasi lain yang memadai - Praktek di koperasi
5 Modul
- Pembukuan, cara mengadministrasikan keuangan, prosedur pengajuan kredit, penyusunan proposal, mengadministrasi produksi, harga
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
NO 8
9
KRITERIA Pelatihan ISPO
Pelatihan Informasi pasar dan promosi
INDIKATOR
PANDUAN
1 Peserta
- Pekebun/pengurus kelompok tan/gapoktan/koperasi/lembaga masyarakat desa/tenaga pendamping/anggota asosiasi pekebun
2 Pelatih
- Auditor yang memiliki sertifikat pelatihan ISPO dan atau tenaga yang kompeten dan atau tenaga profesional
3 Lama Pelatihan
- 3 (tiga) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Balai desa setempat, kecamatan, atau lokasi lain yang memadai
5 Modul
- Legalitas, manajemen, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, komitmen pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Fungsional Analisa Pemasaran Hasil Pertanian (APHP)/petugas Informasi pasar (PIP)/pengurus koperasi/pengurus lembaga masyarakat desa/tenaga pendamping
2 Pelatih
- Tenaga yang kompeten dan/atau tenaga profesional dan tenaga fungsional
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Kantor dinas kabupaten atau balai latihan setempat atau lokasi yang memadai
5 Modul
- Sistem dan jaringan informasi pasar, akses pasar, analisis pasar, harga, promosi
NO
10
11
KRITERIA
Pelatihan Pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan
Pelatihan Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan
INDIKATOR
PANDUAN
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Pengurus kelompok tani/pengurus kelembagaan desa/tenaga pendamping/anggota asosiasi pekebun
2 Pelatih
- Tenaga yang kompeten dan/atau tenaga profesional dan tenaga fungsional
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Kantor dinas kabupaten atau balai latihan setempat atau lokasi yang memadai - Praktek di PKS
5 Modul
- Alsintan, tata air, penggunaan pupuk dan pestisida, pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3)
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Pengurus kelompok tani/pengurus koperasi/pengurus kelembagaan desa/tenaga pendamping/anggota asosiasi pekebun - mampu mengoperasikan komputer
2 Pelatih
- Tenaga yang kompeten dan/atau tenaga profesional dan tenaga fungsional
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 2 (dua) hari praktek
NO
12
KRITERIA
Pelatihan Kepemimpinan
INDIKATOR
PANDUAN
4 Tempat pelatihan
- Kantor dinas kabupaten atau balai latihan setempat atau lokasi yang memadai
5 Modul
- Penggunaan GPS, tracking tanaman, pembuatan polygon, analisa hasil, pencetakan peta
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
1 Peserta
- Pengurus kelompok tani/pengurus koperasi/pengurus kelembagaan desa/tenaga pendamping/anggota asosiasi pekebun - Pemuka masyarakat berpengaruh/tokoh masyarakat
2 Pelatih
- Tenaga yang kompeten dan/atau tenaga profesional dan tenaga fungsional
3 Lama Pelatihan
- 2 (dua) hari teori dan 1 (satu) hari praktek
4 Tempat pelatihan
- Kantor dinas kabupaten atau balai latihan setempat atau lokasi yang memadai
5 Modul
- Teori kepemimpinan, manajemen, problem solving , simulasi, teori kerjasama, teknik komunikasi
6 Penyelenggara pelatihan
- Institusi yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen. Perkebunan
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
BAMBANG
