2017 TENTANG

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INQONES!A

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

60

/ PMK.08/2017

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25

ayat (7)

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu

menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Mengingat

1.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

www.jdih.kemenkeu.go.id

-2 3.

Undang-Undang Pemerintah

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa

Undang-Undang Perubahan

kali

diubah

Nomor

9

terakhir

Tahun

dengan

2015

Kedua atas Undang-Undang

tentang

Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan

Proyek

Strategis

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016

tentang

Penetapan

Pelabuhan

Patimban

di

Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100); 6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/ PMK.08/2016 tentang

Tata

Penjaminan Kewajiban

Cara

Dalam

Pengelolaan Rangka

Penjaminan

Dana

Cadangan

Pelaksanaan

Pemerintah

Anggaran

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27); MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PERCEPATAN

PEMERINTAH

PELAKSANAAN

PUSAT

PROYEK

UNTUK

STRATEGIS

NASIONAL.

f'-


-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Proyek

Strategis

Nasional

adalah

proyek

yang

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk

peningkatan pertumbuhan dalam

pembangunan

dan

rangka

pemerataan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 2.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu

oleh

Wakil

Presiden

dan

menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.

Pemerintah unsur

Daerah adalah kepala daerah sebagai

penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan:gan daerah otonom. 4.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik

Daerah,

badan

usaha

swasta

yang

berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi. 5.

Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PJPSN adalah menteri/ kepala lembaga/ kepala Negara

yang

daerah,

atau

mendapat

Badan

penugasan

Usaha

Milik

khusus

dari

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 6.

Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJPSN dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

7.

Risiko Politik adalah : a.

tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Pusat dalam hal hal

yang

menurut

hukum

atau

peraturan


-4perundang-undangan memiliki melakukan

atau

Pemerintah

kewenangan

atau

tindakan

tersebut,

Pusat

otoritas

untuk

termasuk

atas

tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau b.

penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu peraturan, kebijakan atau persyaratan hukum kepada

Badan

Nasional

oleh

Usaha

atau

Pemerintah

Proyek Pusat

Strategis dan/ atau

Pemerintah Daerah yang belum ada atau berlaku terhadap

Badan Usaha atau

Proyek

Strategis

Nasional pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama. 8.

Jaminan Pemerintah Pusat adalah jaminan Pemerintah yang diberikan melalui Menteri

Keuangan kepada

Badan Usaha atas Risiko Politik yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional

dan dapat memberikan dampak finansial

kepada

Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional. 9.

Komitmen Pemerintah Daerah adalah jaminan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/ atau izin yang diterbitkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk

mendukung,

menJam1n

dan

memastikan

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 10.

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penJamman yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.

11.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian/ Lembaga.

12.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA


-5untuk

melaksanakan

tanggung

jawab

sebagian

penggunaan

kewenangan

dan

anggaran

pada

Xementerian/Lembaga yang bersangkutan. 13.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/ kepala lembaga selaku pengguna

anggaran

dan

disahkan

oleh

Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). 14.

Surat

Permintaan

disingkat

Pembayaran

SPP

yang

adalah

selanjutnya

dokumen

yang

diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar. 15.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA/Pejabat

Penandatangan

SPM

untuk

mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 16.

Surat

Perintah

Pencairan

Dana

yang

selanjutnya

disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

selaku

Kuasa

BUN

untuk

pelaksanaan

pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 17.

Perjanjian Penyelesaian Utang adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan PJPSN mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat.

18.

Perubahan

Perjanjian

Penyelesaian

Utang

adalah

dokumen perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang dalam

hal

PJPSN

tidak

mampu

melaksanakan

ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang PJPSN. 19.

Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.


- 6BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat merupakan sarana fiskal

yang

disediakan

untuk

mendukung

percepatan

pembangunan proyek infrastruktur nasional. Bagian Kedua Prinsip Pasal 3 Jaminan

Pemerintah

Pusat

diberikan

dengan

mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: a.

kemampuan keuangan negara;

b.

kesinambungan fiskal; dan

c.

pengelolaan risiko fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB III RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN UMUM Bagian Kesatu Program Penjaminan Pemerintah Pasal 4

Dalam

rangka

mendukung

percepatan

pembangunan

infrastruktur Proyek Strategis Nasional, Menteri menerbitkan jaminan Pemerintah yang terdiri atas : a.

Jaminan

Pemerintah

untuk

Proyek

Kerjasama

Pemerintah dengan Badan usaha sebagaimana diatur dalam

Peraturan

260/ PMK.011/2010 Penjaminan

Menteri tentang

Infrastruktur

Keuangan Petunjuk

Dalam

Nomor

Pelaksanaan

Proyek

Kerjasama

Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana telah


-7diubah

dengan

Nomor

Peraturan

8/ PMK.08/2016

Menteri

tentang

Menteri

Peraturan

260/ PMK.011/2010

Keuangan

Perubahan

Keuangan

tentang

Petunjuk

atas Nomor

Pelaksanaan

Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; b.

Jaminan

Pemerintah

Pusat

atas

Pembiayaan

Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/ PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; c.

Jaminan

Pemerintah

Untuk

Percepatan

Proyek

Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur

dalam Peraturan

Menteri

253/ PMK.08/2015 tentang Pemberian

Jaminan

Keuangan Nomor

Tata Cara Pelaksanaan

untuk

Percepatan

Proyek

Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; d.

Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri

168/ PMK.08/2016 tentang

Keuangan

Nomor

Tata Cara Pelaksanaan

Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; e.

Jaminan Pinjaman untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam

Ketenagalistrikan

Peraturan

130/ PMK.08/2016 Pemberian

Menteri

Keuangan

tentang Tata

Jaminan

sebagaimana

Pemerintah

diatur Nomor

Cara Pelaksanaan untuk

Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; f.

Jaminan

Kelayakan

Pembangunan

Usaha

untuk

Infrastruktur

Percepatan

Ketenagalistrikan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

130/ PMK.08/2016

Pelaksanaan

Pemberian

tentang Jaminan

Tata

Cara

Pemerintah

-� www.jdih.kemenkeu.go.id

-8untuk

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

Ketenagalistrikan; atau g.

Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 5 Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang

dapat

mengakibatkan

terhambatnya

pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek berdasarkan

Strategis

Nasional

dan/ atau

dokumen

lain

yang

Perjanjian

Kerjasama

dipersamakan

dengan

Perjanjian Kerjasama.

Bagian Ketiga Persyaratan Umum Pasal 6 Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

b.

tercantum dalam penambahan Proyek Strategis Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.

PJPSN belum mendapat jaminan Pemerintah atau tidak mengajukan Pemerintah

usulan

untuk

mendapat

sebagaimana dimaksud

dalam

Jam1nan Pasal

4

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/ atau penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.

tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah yang tidak mendapat jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; clan


-9 e.

memiliki

Perjanjian

lainnya

yang

Kerjasama

dan/ atau

dipersamakan

dengan

dokumen Perjanjian

Kerjasama yang harus memuat ketentuan paling sedikit: 1.

jenis-jenis risiko politik yang dapat menghambat Proyek

Strategis

Nasional

dan

menimbulkan

dampak finansial kepada Badan Usaha; 2.

jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal Risiko Politik yang menjadi tanggung jawab PJPSN terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah kewajiban tersebut

finansial belum

PJPSN

dapat

dalam

hal

ditentukan

jumlah

pada

saat

Perjanjian Kerjasama ditandatangani; 3.

jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajiban finansial PJPSN; dan

4.

prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul

antara

sehubungan

PJPSN

dengan

dan

Badan

pelaksanaan

Usaha

kewajiban

finansial Badan Usaha yang diprioritaskan melalui mekanisme

alternatif

penyelesaian

sengketa

dan/ atau lembaga arbitrase. BAB IV BENTUK DAN MASA BERLAKU JAMINAN PEMERINTAH PUSAT Pasal 7 (1)

Jaminan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam bentuk surat

Jaminan

Pemerintah

Pusat

yang

ditujukan

kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada PJPSN. (2)

Menteri

mendelegasikan

penandatanganan

surat

Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pasal 8 ( 1)

Surat

Jaminan

Pemerintah

Pusat

berlaku

sejak

ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama.


- 10 (2)

Surat Jaminan Pemerintah Pusat menjadi tidak berlaku apabila Badan Usaha gagal memulai konstruksi utama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak surat Jaminan Pemerintah Pusat diterbitkan.

(3)

Surat Jaminan Pemerintah Pusat yang sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki akibat hukum apapun.

(4)

Surat

Jaminan

Pemerintah

Pusat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam hal terjadi kegagalan dalam memulai konstruksi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Badan Usaha. (5)

Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pacla ayat (4) clisampaikan oleh PJPSN paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) dan clisertai clengan pernyataan kegagalan

konstruksi

memulai

dalam

bukan

clisebabkan oleh kesalahan Badan Usaha. (6)

Setiap

perpanjangan

jangka

waktu

sebagaimana

dimaksucl ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun. BAB V TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT Bagian Kesatu Pengajuan Usulan Jaminan Pemerintah Pusat Pasal 9 (1)

PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepacla Menteri melalui Direktur Jencleral Pengelolaan Pembiayaan

clan

Risiko

setelah

clilakukan

proses

pengadaan Badan Usaha. (2)

Usulan

Jaminan

Pemerintah

Pusat

sebagaimana

climaksucl pacla ayat (1) clisertai clengan jenis Risiko Politik yang climintakan untuk clijamin, clan pernyataan bahwa proyek infrastruktur yang cliusulkan aclalah untuk kepentingan umum.


- 11 (3)

Usulan

Jaminan

dimaksud

Pemerintah

pada

ayat

(1)

Pusat

sebagaimana

disampaikan

dengan

melampirkan paling sedikit: a.

dokumen studi kelayakan proyek;

b.

financial

model

c.

konsep

akhir

dokumen

proyek; Perjanjian

lainnya

yang

Kerjasama

dan/ atau

dipersamakan

dengan

Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerja sama clan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan

Perjanjian

Kerjasama

yang

telah

ditandatanga,ni; d.

dokumen Komitmen Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya konsep Perjanjian Penyelesaian Utang, dalam hal PJPSN adalah kepala daerah;

e.

dokumen rencana mitigasi risiko atas potensi timbulnya risiko politik yang diusulkan untuk dijamin;

f.

surat pernyataan dari PJPS� bahwa pengadaan Badan

Usaha

telah

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; g.

izin lokasi/ penetapan lokasi, dan/ atau izin pinjam pakai kawasan hutan, clan/ atau izin lingkungan;

h.

konsep PJPSN

Perjanjian yang

Penyelesaian

merupakan

Badan

Utang Usaha

untuk Milik

Negara; clan i.

konsep surat persetujuan DPRD atas Perjanjian Penyelesaian

Utang

dalam

hal

PJPSN

adalah

kepala daerah. (4)

Dalam hal izin lokasi/ penetapan lokasi, clan/ atau izin pinjam pakai kawasan hutan, clan/ atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g belum terpenuhi seluruhnya,

PJPSN menyampaikan

surat

komitmen clan target penyelesaian izin dari lembaga yang berwenang dalam pemberian izin kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

jL. www.jdih.kemenkeu.go.id

-

12

-

Bagian Kedua Evaluasi Usulan Jaminan Pemerintah Pusat

Pasal 10 (1)

Berdasarkan

usulan

Jaminan

Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Direktorat

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat

Strategi

dan

Portofolio

Pusat melalui

Pembiayaan

melakukan evaluasi atas usulan Jaminan Pemerintah Pusat. (2)

Dalam

melakukan

dimaksud

pada

Portofolio

evaluasi

ayat

Pembiayaan

(1),

usulan

Direktorat

sebagaimana Strategi

dapat berkoordinasi

dan

dengan

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Biro H ukum Sekretariat Jenderal. (3)

Evaluasi

usulan

Jaminan

Pemerintah

Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan jenis Risiko Politik yang akan dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/ atau ayat (4). (4)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat meminta PJPSN untuk melakukan perubahan atas konsep Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya

yang

Kerjasama

dipersamakan

atau

Perjanjian

dengan

Perjanjian

Kerjasama

dan/ atau

dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, serta meminta PJPSN

untuk

melengkapi

dokumen

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/ atau ayat (4).

·'=


- 13 BAB VI PENERBITAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH PUSAT Pasal 11 (1)

Berdasarkan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan menyampaikan rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2)

Rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah konsep perjanjian kerja sama dan/ atau dokumen lainnya

yang

dipersamakan

dengan

Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf

c

Perjanjian

dalam

Pasal 9

dan konsep surat persetujuan DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i telah ditandatangani. (3)

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri

untuk

dapat menerbitkan

surat

Jaminan

Pemerintah Pusat. (4)

Berdasarkan

persetujuan

Menteri

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat. BAB VII TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH Bagian Kesatu Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah Pasal 12 (1)

Dalam hal surat Jaminan Pemerintah Pusat diterbitkan sebagaimana Pemerintah

dimaksud menyiapkan

dalam Anggaran

Pasal

11,

Kewajiban


- 14 Penjaminan

-

Pemerintah

yang

dibutuhkan

untuk

pelaksanaan Jaminan Pemerintah Pusat. (2)

Perhitungan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilakukan

sebagaimana oleh

dimaksud

Direktorat

pada

Jenderal

ayat

(1)

Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. (3)

Anggaran

Kewajiban

Penjaminan

Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pos belanja atau pos pembiayaan dalam APBN. (4)

Anggaran merupakan

Kewajiban bagian

Penjaminan pos

Pemerintah

belanja

dalam

yang APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam hal: a.

PJPSN adalah kepala daerah dan terjadi risiko politik Pemerintah Pusat yang bukan disebabkan oleh Pemerintah Daerah; atau

b. (5)

PJPSN adalah menteri/ kepala lembaga.

Anggaran merupakan

Kewajiban bagian

Penjaminan pos

Pemerintah

pembiayaan

dalam

yang APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam hal: a.

PJPSN adalah kepala daerah dalam hal risiko politik yang disebabkan oleh Pemerintah Daerah; atau

b.

PJPSN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.

(6)

Pengusulan dan pengalokasian Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN.


-

15

-

Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah Pasal 13 (1)

Menteri selaku PA Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk KPA dengan surat keputusan.

(2)

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Komitmen

Pembuat

Pejabat

clan

Pejabat

Penandatangan SPM dengan surat keputusan. BAB VIII KLAIM PENJAMINAN Bagian Kesatu Pengajuan Klaim Pasal 14 (1)

Dalam

hal

PJPSN

tidak

mampu

melaksanakan

kewajiban pembayaran kepada Badan Usaha sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lain yang

dipersamakan

dengan

Perjanjian

Kerjasama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Usaha mengajukan klaim

secara

dengan

Direktur

tembusan

tertulis

kepada

Jenderal

Menteri

Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko dan PJPSN. (2)

Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit: a.

ketidakmampuan

PJPSN

untuk

membayar

kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama; b.

jumlah

kewajiban

pembayaran

PJPSN

kepada

Badan Usaha; dan c.

tujuan

pembayaran

yang

meliputi

nama

dan

ayat

(1)

nomor rekening. (3)

Klaim

sebagaimana

dimaksud

pada

disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:


- 16 a.

salinan Perjanjian Kerjasama clan/ atau clokumen lainnya

yang

clipersamakan

clengan

Perjanjian

Kerjasama; b.

salinan surat Jaminan Pemerintah Pusat;

c.

rincian kewajiban PJPSN yang harus dibayar oleh Pemerintah; clan

cl.

Berita Acara antara PJPSN dan Baclan Usaha yang menyatakan tidak terdapat keberatan atas risiko politik yang dijamin beserta jumlah klaim yang diajukan. Bagian Kedua Verifikasi Klaim Pasal 15

(1)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh Badan Usaha.

(2)

Dalam

rangka

sebagaimana

melakukan

climaksucl

verifikasi

pacla

ayat

atas

klaim

Direktorat

(1),

Strategi Portofolio dan Pembiayaan dapat berkoorclinasi dengan unit terkait. (3)

Verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan untuk memastikan: a.

kesesuaian antara jumlah klaim clengan jumlah tagihan

yang

berdasarkan dokumen

menjadi

Perjanjian

lainnya

yang

kewajiban Kerjasama

PJPSN clan/ atau

dipersamakan

dengan

Perjanjian Kerjasama; b.

ticlak terdapat perselisihan antara PJPSN clan Baclan Usaha mengenai jumlah klaim yang menjadi kewajiban PJPSN;

c.

tujuan

pembayaran

yang

meliputi

nama

clan

nomor rekening; dan d.

keabsahan Berita Acara antara PJPSN clan Badan Usaha.


- 17 (4)

.

Hasil verifikasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) clituangkan clalam berita acara verifikasi klaim yang clitanclatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Ketiga Proses Pembayaran Klaim Penjaminan Pasal 16 (1)

Berclasarkan hasil verifikasi sebagaimana climaksucl clalam

Pasal

15,

pembayaran

klaim

penJam1nan

clilakukan clengan menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian pas belanja atau pas pembiayaan clalam APBN clan/ atau clana caclangan penjaminan. (2)

Proses

pembayaran

menggunakan

klaim

Anggaran

penJamman

Kewajiban

yang

Penjaminan

Pemerintah yang merupakan bagian pas belanja atau pas pembiayaan clalam APBN sebagaimana climaksucl pacla

ayat

(1)

mengikuti

ketentuan

peraturan

perunclang-unclangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara atas beban Bagian

Anggaran

BUN

pacla

Kantor

Pelayanan

Perbenclaharaan. (3)

Proses pembayaran klaim penJamman sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perunclang-unclangan

mengenai tata cara pengelolaan

clana caclangan penjaminan clalam rangka pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. BAB IX PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN Bagian Kesatu Penyelesaian Piutang Pasal 17 (1)

Setiap

pelaksanaan

Pemerintah

Pusat

pembayaran sebagaimana

klaim

Jaminan

climaksucl

clalam


- 18 Pasal 16 mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada PJPSN. (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a.

PJPSN adalah menteri/ kepala lembaga; atau

b.

Risiko

politik

Pemerintah

Pusat

yang

bukan

disebabkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal PJPSN adalah kepala daerah. (3)

Penyelesaian Pemerintah

atas

pembayaran

Pusat

dengan

klaim

ketentuan

Jaminan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme pengakuan

aset

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Bagian Kedua Perjanjian Penyelesaian Utang Pasal 18 (1)

Kesepakatan

penyelesaian

piutang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang. (2)

Penandatanganan sebagaimana bersamaan

Perjanjian

dimaksud dengan

pada

Penyelesaian ayat

penerbitan

Utang

(1)

dilakukan

surat

Jaminan

Pemerintah Pusat. (3)

Menteri mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

(4)

Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling sedikit: a.

komitmen pembayaran atas jumlah pokok utang PJPSN sesuai dengan jumlah klaim yang dibayar oleh Pemerintah;

b.

tingkat bunga utang;

c.

jangka waktu pembayaran:


- 19 cl.

mekanisme perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang;

e.

sanksi; clan

f.

tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sehubungan clengan pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian Utang melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa clan/ atau lembaga arbitrase.

Bagian Ketiga Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang Pasal 19 (1)

Dalam hal PJPSN ticlak mampu atau keberatan untuk melaksanakan

pembayaran

utang

sesuai

clengan

Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana climaksucl clalam Pasal 18, PJPSN menyampaikan surat usulan perubahan Menteri

Perjanjian

melalui

Pembiayaan

clan

Penyelesaian

Utang

kepacla

Direktur

Jencleral

Pengelolaan

Risiko

beserta

permintaan

perunclingan untuk melakukan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang. (2)

Usulan

perubahan

Perjanjian

Penyelesaian

sebagaimana climaksucl pacla ayat (1)

Utang

clisampaikan

clalam jangka waktu yang clitentukan clalam Perjanjian Penyelesaian

Utang

sebagaimana

climaksucl

clalam

Penyelesaian

Utang

Pasal 18. (3)

Usulan

perubahan

sebagaimana

Perjanjian

climaksucl

pacla

ayat

(1)

memuat

ketentuan mengenai: a.

jangka

waktu

pembayaran

termasuk

masa

tenggang; b.

jumlah cicilan clan tanggal pembayaran cicilan; clan/ atau

c.

jumlah utang, clalam hal PJPSN aclalah kepala claerah.


- 20 (4)

Berdasarkan usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal

Pengelolaan

Pembiayaan

dan

Risiko

melakukan perundingan dengan PJPSN. (5)

Kesepakatan perundingan terhadap usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang.

(6)

Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap

oleh

Direktorat

Jenderal

Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko. Bagian Keempat Administrasi Piutang Pasal 20 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah kepada PJPSN yang timbul karena pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat. BAB X PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal 21 (1)

PJPSN wajib menyampaikan laporan secara periodik per triwulan pada setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah akhir periode triwulan berkenaan dan pada saat diperlukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.


- 21 (2)

Laporan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) memuat paling seclikit: a.

kemajuan clan permasalahan proyek;

b.

keuangan proyek; dan

c.

identifikasi kemungkinan terjaclinya Risiko Politik; Pasal 22

(1)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko

melaksanakan

pemantauan

terhadap

potensi timbulnya Risiko Politik yang clijamin clan kelangsungan Proyek Strategis Nasional. (2)

Dalam

melaksanakan

dimaksud

pada

pemantauan

ayat

(1),

sebagaimana

Direktorat

Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat membentuk Komite Koordinasi yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian,

Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan/ atau instansi terkait. (3)

Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksucl pada

ayat

(1)

Direktorat

Jenderal

Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara pedoclik per semester paling lambat pada akhir bulan ketiga

berikutnya

berkenaan

setelah

dan/ atau

akhir

rekomendasi

periode kepada

semester Menteri

untuk memberikan dukungan dan/ atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri dalam mencegah dan/ atau mengurangi dampak Risiko Politik yang dijamin.


- 22 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan

Menteri

m1

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

Peraturan

pengundangan

Menteri

memerintahkan 1n1

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 201 7 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 672


2017 TENTANG

Recommend Documents