UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA NOMOR: 02 /UN62/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA Menimbang
: a. bahwa mahasiswa dapat mengembangkan penalaran, bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler melalui Organisasi; b. bahwa Organisasi perlu lebih ditingkatkan tata kelolanya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tata kelola UPN “Veteran” Yogyakarta; c. bahwa sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor SKEP/152/X/2011 tentang Pokok-Pokok Peraturan Kemahasiswaan dipandang perlu dilakukan penyempurnaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 91);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500); 6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250); 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725). 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 221/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sari Bahagiarti K., M.Sc sebagai Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta; MEMUTUSKAN MENETAPKAN : ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 1. Organisasi adalah Organisasi Kemahasiswaan (OK), yang menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa yang berada di UPN “Veteran” Yogyakarta dalam bentuk pengembangan minat, bakat, potensi, disiplin, kejuangan, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, bela negara dan rasa kebangsaan, kesejahteraan, pengabdian serta tanggung jawab sosial mahasiswa dalam rangka perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi dan Tujuan UPN “Veteran” Yogyakarta; 2. Universitas adalah UPN “Veteran” Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk program diploma, sarjana, maupun pascasarjana; 3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik UPN ”Veteran” Yogyakarta dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu; 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi pada UPN “Veteran” Yogyakarta untuk program diploma, sarjana, maupun pascasarjana; 2
5. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dalam jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa yang sesuai dengan struktur program kurikulum yang berlaku untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran (learning outcome); 6. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus sebagai penunjang tujuan atau capaian pembelajaran dalam kurikulum yang berlaku; 7. Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa dan organisasi yang berkemampuan dan berwenang di lingkungan universitas; 8. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor; 9. Rektor adalah Pemimpin UPN “Veteran” Yogyakarta; 10. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di UPN “Veteran” Yogyakarta; 11. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Universitas; 12. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas yang membidangi Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Fakultas; 13. Pembina adalah ex-officio dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan universitas, fakultas, jurusan atau program studi; 14. Pendamping adalah dosen atau tenaga kependidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap Organisasi yang menjadi tugasnya; 15. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau DPM Universitas adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Universitas; 16. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau BEM Universitas adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Unversitas; 17. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas atau BAK adalah lembaga yang mengeluarkan hasil audit keuangan dan aset Organisasi di lingkungan Universitas; 18. Mahkamah Mahasiswa Universitas atau MM adalah lembaga yudikatif kemahasiswaan di tingkat Universitas; 19. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM merupakan wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat, kesejahteraan, pelayanan keagamaan serta pengabdian kepada masyarakat; 20. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPM Fakultas adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Fakultas; 21. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau BEM Fakultas adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Fakultas; 22. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ, atau Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS (Program Vokasi, Program Sarjana, dan Pogram Pascasarjana) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan tingkat jurusan atau program studi untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang ilmu jurusan atau program studi masingmasing; 23. Kelompok Studi Mahasiswa atau KSM adalah organisasi otonomi keilmuan sebagai kelengkapan non-struktural pada tingkat universitas, fFakultas atau jurusan atau Program studi yang berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, baik yang bersifat mono-disiplin maupun multi-disiplin. 3
24. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan atau KPM adalah lembaga independen yang bersifat adhoc yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa serta menyampaikan hasil penyelidikannya kepada pimpinan Universitas dan atau Fakultas dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi; 25. Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas atau Ortala Kemahasiswaan adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kegiatan organisasi;
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Organisasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Organisasi merupakan organisasi non-struktural pada UPN “Veteran” Yogyakarta; dan (3) Organisasi tidak berafiliasi dengan organisasi dan/atau partai politik dan/atau organisasi kepentingan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang bertentangan dengan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 3 Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan UPN “Veteran” Yogyakarta bertujuan: (1) Terwujudnya hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pimpinan UPN “Veteran” Yogyakarta dan pihak manajemen yang mengelola pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kemahasiswaan dengan Organisasi yang sah baik di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi; (2) Terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan antara Pimpinan UPN “Veteran” Yogyakarta dan Pembina atau pendamping atau pelayan organisasi dengan Organisasi di UPN “Veteran” Yogyakarta; (3) Terselenggaranya tata kelola kemahasiswaan dengan baik di bidang kegiatan penalaran, penelitian, pengembangan Soft-Skills, pengembangan nilai-nilai bela negara, kewirausahaan, pengembangan minat, bakat, keagamaan dan pengabdian pada masyarakat serta bidang-bidang pelayanan kemahasiswaan lainnya;
BAB III FUNGSI DAN RUANG LINGKUP Pasal 4 Organisasi berfungsi untuk: (1) Menjadi pedoman dalam strategi pembinaan, pendampingan, dan pelayanan dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik di bidang 4
kemahasiswaan.Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan penalaran, bakat, minat, serta potensi dan kepribadian mahasiswa; (2) Mengembangkan disiplin, kejuangan, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta bela negara dan rasa kebangsaan mahasiswa; (3) Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan (4) Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 5 (1) Kegiatan Organisasi merupakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler baik di tingkat program studi atau jurusan, fakultas maupun universitas; (2) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler bertujuan untuk mengembangkan hard-skills dan soft-skills dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kritis, analitis, meningkatkan kemampuan dibidang penalaran, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta mampu mengapresiasi seni, olahraga, budaya, dan kewirausahaan; (3) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler meliputi: a. Kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan, seperti penelitian, kajian, seminar, diskusi, workshop, lomba karya tulis ilmiah, lomba debat serta simulasi atau role playing; b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Kegiatan pengembangan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; d. Kegiatan pengembangan minat dan bakat dalam bidang olah raga dan seni; e. Kegiatan pengembangan bela negara; f. Kegiatan kecintaan terhadap lingkungan; g. Kegiatan keagamaan; h. Kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan; dan BAB IV STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI Bagian pertama Struktur Organisasi Pasal 6 (1) Pengurus Organisasi terdiri dari mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak menjalani sanksi; (2) Organisasi di UPN “Veteran” Yogyakarta terdiri dari: a. Organisasi tingkat Universitas; b. Organisasi tingkat Fakultas; dan c. Organisasi tingkat Jurusan. (3) Organisasi di tingkat Universitas adalah DPM, BEM, BAK, MM, UKM, serta KSM tingkat Universitas; (4) Organisasi di tingkat Fakultas adalah DPM, BEM, dan KSM tingkat Fakultas; (5) Organisasi di tingkat Jurusan adalah HMJ atau HMPS, dan KSM tingkat Jurusan; (6) Keberadaan organisasi yang bersifat pengembangan minat dan bakat, hanya diijinkan dalam organisasi tingkat universitas melalui Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 5
(7) Apabila dalam jurusan memiliki program studi, maka organisasi yang diakui adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS, tetapi apabila jurusan belum memiliki program studi maka organisasi yang diakui adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan; (8) Kepengurusan inti organisasi DPM, BEM, UKM, HMJ atau HMPS, serta KSM terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara; (9) Kepengurusan lengkap organisasi DPM, BEM, UKM, HMJ atau HMPS serta KSM terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta Koordinator dan anggota Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi yang bersangkutan; (10) Kepengurusan inti organisasi BAK dan MM terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara; (11) Kepengurusan lengkap organisasi BAK terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator dan anggota Bidang Audit Program Kerja dan Kegiatan, serta Koordinator dan anggota Bidang Audit Keuangan dan Aset OK, dan/atau Koordinator lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BAK; (12) Kepengurusan lengkap Organisasi MM terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang; (13) Organisasi yang mendapatkan pendanaan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) universitas adalah organisasi yang telah disahkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor. Bagian Kedua Fungsi dan Tugas Organisasi Pasal 7 (1) DPM memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyusun dan menetapkan arah dan dasar kebijakan bagi Badan Eksekutif Mahasiswa; (2) Tugas DPM Universitas adalah: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Menetapkan garis-garis besar program kemahasiswaan tingkat Universitas dalam pengembangan keterampilan berpikir, pengembangan minat bakat hobi dan keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan yang dilandasi nilainilai bela negara; c. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan; d. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program BEM universitas; dan e. Memberikan pendapat, usul serta saran kepada BEM Universitas. (3) Tugas DPM Fakultas adalah: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Menetapkan garis-garis besar program kemahasiswaan tingkat Fakultas dalam pengembangan keterampilan berpikir, pengembangan minat bakat hobi dan keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan yang dilandasi nilai-nilai bela negara; c. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Dekan melalui Wakil Dekan dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan; d. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program BEM Fakultas; dan e. Memberikan pendapat, usul serta saran kepada BEM Fakultas.
6
Pasal 8 (1) BEM merupakan lembaga eksekutf mahasiswa di tingkat universitas yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta melaksanakan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan DPM pada masing-masing tingkatan organisasi. (2) Tugas BEM Universitas adalah: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Melakukan komunikasi dengan BEM fakultas; c. Mewakili organisasi pada tingkat univeritas; d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra kurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuaan atau Hard-kills dalam rangka pengembangan keterampilan berpikir (nalar, kreatif, kritis dan problem solving) yang dilandasi nilai-nilai bela negara; e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra kurikuler dalam pengembangan soft-skills dan nilai-nilai bela negara, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pengembangan keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan tingkat universitas; f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan; dan g. Memberi pendapat, usul serta saran kepada pimpinan universitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Universitas. (3) Tugas BEM Fakultas adalah: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Melakukan komunikasi dengan HMJ dan/atau HMPS, dan KSM di lingkungan jurusan atau program studi; c. Mewakili organisasi pada tingkat Fakultas; d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra-kurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuaan atau hardskills dalam rangka pengembangan keterampilan berpikir (nalar, kreatif, kritis dan problem solving) yang dilandasi nilai-nilai bela negara; e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra kurikuler dalam pengembangan soft-skills dan nilai-nilai bela negara, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pengembangan keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan tingkat fakultas; f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Dekan melalui Wakil Dekan dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan; dan g. Memberi pendapat, usul serta saran kepada Pimpinan Fakultas yang berkaitan pencapaian tujuan fakultas. Pasal 9 (1) BAK merupakan lembaga non structural tingkat universitas yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran serta asset organisasi, yang terkait dengan kesesuaian antara rencana strategis universitas dengan program dan kegiatan organisasi; (2) BAK memiliki tugas yaitu: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Melakukan evaluasi program dan kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset terhadap organisasi baik tingkat universitas, fakultas maupun Jurusan atau Program Studi; c. Memberikan saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan tata kelola perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan 7
keuangan dan asset pada organisasi tingkat universitas, fakultas dan jurusan; d. Memberikan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor dan Dekan tentang laporan program kerja tahunan organisasi; dan e. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan; f. Pengurus BAK dalam melakukan tugas evaluasi dapat membentuk panitia ad hoc yang jumlahnya sesuai kebutuhan. Pasal 10 (1) MM merupakan lembaga yudikatif non-struktural tingkat universitas yang memiliki fungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik atau masalah intra dan antar organisasi, serta sengketa dalam pemilihan ketua dan pengurus organisasi; (2) MM memiliki tugas yaitu: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Menyelesaikan dan/atau memutuskan penyelesaian masalah yang muncul di tingkat internal dan/atau antar organisasi; c. Menyelesaikan dan/atau memutuskan penyelesaian masalah yang terkait dengan sengketa dalam proses pemilihan ketua dan pengurus organisasi; d. Melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan (KPM); dan e. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan. Pasal 11 (1) UKM merupakan kelengkapan non-struktural berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler yang bersifat minat, bakat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, keagamaan serta pengabdian kepada masyarakat. (2) UKM memiliki Tugas: a. Menyusun rencana program kerja tahunan yang dilandasi nilai-nilai bela negara; b. Melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat universitas dalam bidang pengembangan nilai-nilai bela negara, minat, bakat, kegemaran, kecintaan terhadap lingkungan, keagamaan, kesejahteraan dan pengabdian; c. Melakukan penelusuran minat, bakat dan kegemaran mahasiswa; d. Melakukan pengembangan keterampilan dan wawasan sesuai bidangnya dalam rangka pengembangan nilai-nilai bela negara, dan soft-skills; e. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi baik regional, nasional maupun internasional dalam meraih prestasi; dan f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan. Pasal 12 (1) HMJ dan/atau HMPS merupakan lembaga eksekutif dan non-struktural pada tingkat jurusan atau program studi yang berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, serta soft-skills sesuai dengan program studi pada jurusan. (2) HMJ dan/atau HMPS mempunyai tugas yaitu: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Melakukan koordinasi dengan KSM di tingkat jurusan, yang terkait dengan program kegiatan penalaran dan keilmuan; 8
c. Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan dalam rangka pengembangan keterampilan berpikir (nalar, kritis, kreatif dan problem solving) sesuai dengan program studi pada jurusan yang bersangkutan dengan dilandasi nilai-nilai bela negara; d. Mengembangkan kegiatan yang berorientasi soft-skills dan nilai-nilai bela negara, penguasaan bahasa asing, menyelenggarakan kegiatan lomba yang bersifat minat, bakat atau hobi, pengembangan keorganisasian, serta kewirausahaan; e. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Jurusan atau Program Studi, terutama yang berkaitan dengan kreativitas dan pencapaian tujuan jurusan atau program studi; dan f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Ketua Jurusan (untuk HMJ) dengan tembusan kepada Wakil Dekan dan Bagian Kemahasiswaan. Pasal 13 (1) KSM merupakan organisasi otonomi keilmuan dan non-struktural organisasi pada tingkat fakultas atau jurusan atau program studi yang berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler yang hanya bersifat penalaran dan keilmuan, baik yang bersifat mono-disiplin maupun multi-disiplin; (2) KSM memiliki tugas yaitu: a. Menyusun rencana program kerja tahunan; b. Menyelenggarakan kegiatan ekstra-kurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuan baik yang bersifat mono-disiplin maupun multi-disiplin yang dilandasi nilai-nilai bela negara, serta mengembangkan keterampilan berpikir (nalar, kritis, kreatif dan problem solving) sesuai disiplin ilmunya; c. Mengembangkan kegiatan penalaran dan keilmuan dalam bentuk kajian, seminar dan penelitian; d. Menyusun dan atau memfasilitasi penyusunan proposal hibah atau kompetisi bidang penalaran baik tingkat regional, nasional maupun internasional; dan e. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Pembina sesuai ruang lingkup organisasi yang menjadi binaanya dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan. Bagian Ketiga Syarat Kepengurusan Organisasi Pasal 14 Syarat sebagai pengurus organisasi adalah: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila dan UUD 1945; b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa; c. Mahasiswa aktif dan terdaftar di universitas pada tahun akademik berjalan; d. Mahasiswa serendah-rendahnya pada semester II untuk bukan pengurus inti dan serendah-rendahnya pada semester IV untuk pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) kecuali untuk program D3 dapat lebih rendah dari syarat dimaksud; e. Memiliki pengalaman berorganisasi baik intra maupun ekstra kampus, dan baik di Universitas maupun jenjang pendidikan sebelumnya; 9
f. Memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba; g. Untuk pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) DPM dan BEM baik tingkat Universitas maupun Fakultas, BAK, MM, UKM, HMJ dan/atau HMPS serta KSM, mempunyai prestasi akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan serendah-rendahnya duduk di semester IV untuk program S1 dan di semester II untuk Program D3; h. Calon Ketua DPM Universitas, DPM Fakultas, BEM Universitas, BEM Fakultas, dan Ketua HMJ atau HMPS dapat diusulkan dari calon perseorangan dan calon yang diusulkan organisasi; i. Calon Ketua yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud Butir h harus mendapat dukungan minimal 50 (lima puluh) tandatangan mahasiswa dan KTM mahasiswa yang bersangkutan kecuali untuk ketua HMJ atau HMPS program D3 dapat lebih rendah dari minimal dukungan yang diperlukan; j. Calon Ketua yang berasal dari 0rganisasi sebagaimana dimaksud Butir h harus diusulkan oleh minimal 2 (dua) Organisasi, baik tingkat universitas maupun fakultas; k. Untuk jabatan Ketua KSM, syarat sebagaimanama dimaksud dalam Butir a, b, c, d, e, f, dan g, juga harus mempunyai prestasi dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan KSM bersangkutan; l. Untuk jabatan Ketua UKM, syarat sebagaimanama dimaksud dalam Butir a, b, c, d, e, f, dan g, juga harus mempunyai prestasi dalam bidang minat dan bakat yang sesuai dengan UKM bersangkutan; m. Untuk jabatan ketua BAK, syarat sebagaimanama dimaksud dalamButir a, b, c, d, e, f, dan g, juga harus memiliki latar belakang bidang ilmu atau kompetensi dalam bidang audit; n. Untuk jabatan ketua MM, syarat sebagaimanama dimaksud dalam Butir a, b, c, d, e, f, dan g, juga harus memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik dan/atau pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan penyelesaian konflik atau perselisihan; o. Dalam hal Butir n belum terpenuhi, kepengurusan tetap dapat dibentuk dengan didampingi oleh Bagian Kemahasiswaan; Bagian Keempat Pemilihan Umum Raya (PEMURA) Pasal 15 (1) Maksud dilaksanakannya PEMURA adalah untuk memilih Ketua BEM Universitas dan Fakultas, serta Ketua HMJ atau HMPS; (2) Pemilihan Ketua DPM, UKM dan KSM dilakukan melalui musyawarah diantara anggota Organisasi yang bersangkutan; (3) Pemilihan Ketua BAK dan MM dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, berdasarkan masukan dan/atau usulan dari BEM Universitas dan/atau BEM Fakultas; (4) Tujuan penyelenggaraan PEMURA adalah menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkesenimbungan; (5) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka PEMURA harus dilaksanakan secara jujur, adil, taat aturan, terbuka, dan partisipatif. Pasal 16 (1) PEMURA terdiri dari PEMURA tingkat universitas, PEMURA tingkat fakultas dan PEMURA tingkat jurusan atau program Studi; 10
(2) PEMURA tingkat universitas adalah untuk memilih ketua BEM Universitas; (3) PEMURA tingkat fakultas adalah untuk memilih Ketua BEM Fakultas; (4) PEMURA tingkat jurusan atau program studi adalah untuk memilih Ketua HMJ atau Ketua HMPS; (5) PEMURA di tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan dengan surat tugas oleh Wakil Rektor atas usulan BEM Universitas untuk Panlih dan usulan DPM Universitas untuk Panwas; (6) PEMURA di tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan dengan surat tugas oleh Dekan atas usulan BEM Fakultas untuk Panlih dan usulan DPM Fakultas untuk Panwas; (7) PEMURA di tingkat jurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan dengan surat tugas oleh Dekan atas usulan HMJ atau HMPS; (8) Panlih dan Panwas inti PEMURA terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta struktur lainnya sesuai kebutuhan; (9) PEMURA tingkat universitas, fakultas dan jurusan dilaksanakan secara serentak atau bersamaan; (10) PEMURA sebagaimana dimaksud Ayat (9) selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Oktober minggu ke-1; (11) Pemilihan Ketua UKM dan KSM dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Oktober minggu ke-2; (12) Pemilihan Ketua BAK dan MM dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Oktober minggu ke-4; Pasal 17 (1) Tugas Utama Panlih adalah menyelenggarakan PEMURA sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) dan (4) dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada BEM Universitas dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan untuk PEMURA tingkat universitas dan kepada BEM Fakultas dengan tembusan kepada Wakil Dekan, serta kepada HMJ atau HMPS dengan tembusan Ketua Jurusan dan Wakil Dekan; (2) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan PEMURA ditetapkan oleh Panlih atas persetujuan Ketua BEM dan Bagian Kemahasiswaan untuk tingkat universitas dan persetujuan Ketua BEM Fakultas dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas serta persetujuan Ketua HMJ atau HMPS dan Ketua Jurusan atau Koordinator program studi, serta tidak bertentangan dengan peraturan ini; (3) Tugas utama Panwas adalah mengawasi penyelenggaraan PEMURA agar sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) dan (4) dan ketentuan yang telah dibuat oleh Panlih. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawasan PEMURA ditetapkan oleh Panwas atas persetujuan Ketua DPM dan Bagian Kemahasiswaan untuk tingkat universitas dan persetujuan Ketua DPM Fakultas dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas, serta persetujuan Ketua HMJ atau HMPS dan Ketua Jurusan atau Koordinator program studi, serta tidak bertentangan dengan peraturan ini; dan (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panlih dan Panwas di tingkat Universitas wajib berkonsultasi dengan Bagian Kemahasiswaan serta Panlih dan Panwas di tingkat fakultas wajib berkonsultasi dengan Wakil Dekan, serta Panlih dan Panwas di tingkat jurusan atau program studi berkonsultasi dengan Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi. 11
Pasal 18 (1) Pelaksanaan PEMURA baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Sosialisasi b. Pendaftaran Bakal Calon c. Seleksi administrasi d. Penetapan Calon e. Kampanye f. Masa tenang g. Pemilihan h. Penetapan hasil pemilihan i. Proses banding atas hasil pemilihan (bila ada) j. Pelantikan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap tahapan tersebut diatur dalam peraturan Panlih; (3) Perselisihan dalam tahapan pelaksanaan PEMURA kecuali perselisihan hasil, diselesaikan melalui musyawarah-mufakat antara pihak yang bersengketa dengan mediasi panitia pengawas; (4) Perselisihan atau sengketa hasil pemilihan baik di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi diselesaikan melalui Mahkamah Mahasiswa Universitas; (5) Perselisihan atau sengketa hasil pemilihan hanya akan diproses oleh Mahkamah Mahasiswa, apabila pengajuan penyelesaian sengketa tersebut tidak melebihi dari 1(satu) minggu sejak Panitia Pemilihan PEMURA mengesahkan hasil PEMURA; (6) Pengesahan hasil PEMURA sebagaimana dimaksud Ayat (5) paling lambat diterbitkan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan PEMURA; (7) Apabila dalam 1 (satu) minggu tidak ada pengajuan penyelesaian sengketa atau keberatan dari satu atau beberapa pihak, maka keputusan Panitia Pemilihan dianggap sah dan mengikat; (8) Mahkamah Mahasiswa harus sudah memutuskan permasalahan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak menerima pengajuan penyelesaian sengketa; (9) Keputusan mahkamah mahasiswa bersifat final dan mengikat bagi Organisasi yang berselisih; dan (10) Dalam hal keputusan Mahkamah mahasiswa masih tidak diterima sebagian atau seluruh pihak-pihak yang terlibat, pimpinan Universitas, dan/atau pimpinan Fakultas, dan/atau pimpinan Jurusan atau Program Studi dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Bagian Kelima Masa Kepengurusan Pasal 19 (1) Masa kepengurusan setiap Organisasi adalah 1 (satu) tahun, dimulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan; (2) Pemilihan kepengurusan lengkap yang baru DPM, BEM, UKM, BAK, MM, HMJ atau HMPS dan KSM dilaksanakan paling lambat 31 Desember; dan (3) Kepengurusan seluruh Organisasi di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
12
Pasal 20 (1) Ketua BEM Universitas dan Fakultas, serta HMJ dan/atau HMPS dipilih oleh mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta secara langsung, bebas dan rahasia dalam PEMURA; (2) Ketua BEM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta; (3) Ketua BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa Fakultas yang bersangkutan; (4) Ketua HMJ atau HMPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa jurusan atau program studi yang bersangkutan; (5) Ketua terpilih BEM Universitas sebagaimana dimaksud Ayat (1), dalam menyusun kepengurusan lengkap harus meminta masukan dari BEM Fakultas; (6) Ketua terpilih BEM Fakultas sebagaimana dimaksud Ayat (1), dalam menyusun kepengurusan lengkap harus meminta masukan dari HMJ dan/atau HMPS dan/atau KSM di Fakultasnya; (7) Ketua terpilih HMJ atau HMPS sebagaimana dimaksud Ayat (1), dalam menyusun kepengurusan lengkap harus meminta masukan dari mahasiswa perwakilan angkatan; (8) Ketua DPM, UKM dan KSM, serta Pengurus lainnya dipilih dalam rapat Organisasi yang bersangkutan; (9) Ketua BAK dan MM, serta pengurus lainnya dikonsultasikan oleh Bagian Kemahasiswaan setelah menerima masukan dari BEM dan DPM Universitas atau BEM dan DPM Fakultas; (10) Ketua dan pengurus DPM dan BEM Universitas, BAK, MM serta UKM ditetapkan dan disahkan oleh Rektor, setelah mendapatkan pertimbangan dari Wakil Rektor; (11) Ketua dan pengurus DPM dan BEM Fakultas, HMJ dan/atau HMPS serta KSM ditetapkan dan disahkan oleh Rektor, setelah mendapatkan pertimbangan dari Wakil Dekan. Bagian Keenam Kaderisasi dan Pembinaan Pasal 21 (1) Kaderisasi tiap-tiap Organisasi yang berada di tingkat universitas, fakultas dan jurusan atau program studi merupakan tanggung jawab setiap organisasi tersebut; (2) Pembina dan Pendamping Organisasi dalam melakukan pembinaan bersifat mendorong dan membimbing. Bagian Ketujuh Keanggotaan Mahasiswa dalam Organisasi Pasal 22 (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi untuk mengembangkan penalaran, bakat, minat, serta potensi dan kepribadiannya; (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi ditentukan oleh rapat pengurus dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UPN “Veteran” Yogyakarta; dan 13
(3) Anggota Organisasi adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar UPN “Veteran” Yogyakarta. Bagian Kedelapan Pembentukan dan Legalitas Organisasi Baru Pasal 23 (1) Setiap Organisasi baru dinyatakan sah apabila pembentukannya telah ditetapkan melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor dan/atau Dekan; (2) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penggagas atau inisiator harus mengajukan permohonan dengan melampirkan: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Program Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT) minimal untuk 1 (satu) tahun; c. Susunan Kepengurusan Organisasi; dan d. Laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Organisasi yang diusulkan selama 1 (satu) tahun. (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diajukan, sudah ada keputusan tentang usulan pembentukan organisasi dimaksud. BAB V MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA (MUBESMA) Bagian pertama Musyawarah Tingkat Universitas Pasal 24 (1) Musyawarah Besar Mahasiswa (Mubesma) merupakan forum pertemuan mahasiswa tingkat universitas dalam membahas arah dan kebijakankebijakan pengembangan kemahasiswaan; (2) Peserta Mubesma Universitas terdiri dari: Wakil Rektor, Wakil Dekan dan/atau pejabat yang membidangi kemahasiswaan dan Organisasi, pengurus inti DPM dan BEM baik tingkat universitas maupun fakultas, UKM, BAK, MM, HMJ atau HMPS, dan KSM; (3) Mubesma dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. (4) Agenda yang dapat dibahas dalam Mubesma adalah: a. Arah dan kebijakan strategis pengembangan organisasi; b. Prioritas program kerja dan kegiatan organisasi dengan merujuk kepada Rencana Strategis Universitas; c. Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan; d. Indikator kinerja organisasi; dan e. Agenda lain yang disepakati antara Pimpinan Universitas dan Fakultas dengan Pengurus BEM Universitas. (5) Seluruh hasil Mubesma ditetapkan dalam Keputusan Rektor; (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (5) dikirimkan kepada Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi, serta seluruh Organisasi baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi.
14
Bagian Kedua Musyawarah Tingkat Organisasi Pasal 25 (1) Setiap Organisasi harus melakukan musyawarah dalam membahas program kerja dan/atau memilih pengurus organisasi selain ketua, yang melibatkan mahasiswa atau perwakilan mahasiswa yang menjadi pengurus dan anggota organisasi kemahasiswan tersebut; (2) Peserta musyawarah tingkat organisasi terdiri dari: pendamping dan atau Pembina organisasi, pengurus organisasi yang bersangkutan, serta perwakilan anggota atau perwakilan angkatan; (3) Musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun; (4) Agenda yang dapat dibahas dalam musyawarah adalah: a. Prioritas program kerja dan kegiatan organisasi dengan merujuk kepada hasil Mubesma; b. Indikator kinerja organisasi yang bersangkutan; c. Agenda lain yang disepakati antara pendamping dan pengurus organisasiyang bersangkutan; dan d. Musyawarah organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan Mubesma. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI Pasal 26 Organisasi memiliki Hak yaitu: a. Memperoleh pembinaan dan bimbingan dari pejabat dan/atau pendamping Organisasi; b. Memperoleh pelayanan dan ijin menggunakan fasilitas UPN “Veteran” Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas UPN “Veteran” Yogyakarta yang berlaku; dan c. Mengajukan untuk mendapatkan bantuan dana kegiatan kemahasiswaan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Pasal 27 Organisasi memiliki Kewajiban yaitu: a. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPN “Veteran” Yogyakarta; b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, tanpa kekerasan dalam bentuk apapun serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta; c. Mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktifitasnya; d. Menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa UPN “Veteran” Yogyakarta; e. Mendukung, membantu serta mensukseskan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) bagi mahasiswa baru yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor; f. Membuat laporan keuangan atas kegiatan yang didanai oleh universitas sesuai ketentuan yang berlaku di universitas setelah penyelenggaraan setiap kegiatan;
15
g.
Melakukan registrasi kepengurusan setiap tahunnya ke Bagian Kemahasiswaan UPN “Veteran” Yogyakarta dengan menyertakan program kerja dan laporan tahunan pada waktu yang ditentukan. BAB VII FORUM KEMAHASISWAAN BERDASARKAN KEILMUAN DAN KEPROFESIAN Pasal 28 (1) Guna mengembangkan keilmuan dan keprofesian sejenis, meningkatkan jejaring dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, Organisasi dapat membentuk atau bergabung dalam Forum Kemahasiswaan atau nama lainnya yang sejenis antar perguruan tinggi baik bersifat nasional maupun internasional; (2) Pembentukan dan/atau bergabungnya Organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pimpinan universitas bagi Organisasi di tingkat universitas, dan pimpinan fakultas dan jurusan atau program studi bagi Organisasi di tingkat fakultas dan jurusan atau program studi. BAB VIII KEGIATAN ORGANISASI Bagian Pertama Prinsip Dasar Kegiatan Organisasi Pasal 29
(1) Kegiatan Organisasi harus sesuai dan mendukung tujuan Rencana Strategis Universitas dan/atau Fakultas dan/atau Jurusan atau Program Studi; (2) Organisasi tidak melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis; (3) Organisasi dilarang melakukan kegiatan untuk dan atas nama organisasi ekstra kampus dan/atau partai politik atau organisasi lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (4) Kegiatan Organisasi dengan berdasarkan karakteristik masing-masing organisasi harus mengedepankan nilai-nilai humanisme, menghormati hak azasi manusia serta anti kekerasan; dan (5) Mahasiswa atau pihak lain dilarang membuka sekretariat (perwakilan) atau nama lain atas nama dan untuk kepentingan organisasi ekstra kampus dan/atau partai politik dan atau organisasi yang tidak diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bagian Kedua Perizinan Pasal 30 (1) Setiap kegiatan Organisasi tingkat Universitas harus mendapatkan izin dan persetujuan dari Wakil Rektor; (2) Setiap kegiatan Organisasi tingkat Fakultas, Jurusan atau Program Studi harus mendapatkan izin dan persetujuan dari Dekan;
16
(3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), pengusul kegiatan harus melampirkan proposal kegiatan yang berisi: a. Latar belakang kegiatan; b. Tujuan kegiatan; c. Waktu pelaksanaan kegiatan; d. Deskripsi kegiatan yang dilaksanakan; e. Sumber dan kebutuhan pendanaan; dan f. Personalia/panitia kegiatan. Pasal 31 (1) Semua kegiatan Organisasi yang dilaksanakan di dalam kampus harus mendapat izin dari pimpinan dimana Organisasi tersebut menjadi kewenangan dalam pembinaannya serta memberitahukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor; (2) Semua kegiatan Organisasi tingkat universitas yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari Wakil Rektor; (3) Semua kegiatan Organisasi tingkat fakultas dan jurusan atau program studi yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari Wakil Dekan Fakultas terkait dan Wakil Rektor; (4) Kegiatan kemahasiswaan yang mengundang Perguruan Tinggi lain harus sepengetahuan Pimpinan Universitas dan Fakultas; dan (5) Kegiatan atas undangan pihak luar harus disetujui oleh Pimpinan Universitas bagi Organisasi tingkat universitas dan bagi organisasi tingkat fakultas dan jurusan atau program studi harus disetujui oleh pimpinan fakultas. Bagian Ketiga Pembatalan, Penundaan, atau Perubahan Kegiatan Pasal 32 (1) Pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan harus diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan berlangsung kepada Wakil Rektor untuk kegiatan tingkat universitas dan Dekan untuk kegiatan tingkat fakultas; (2) Bagian Kemahasiswaan Universitas dan Fakultas dapat memberikan pertimbangan atas usulan pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1); (3) Wakil Dekan dapat memberikan pertimbangan atas usulan pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Bagian Keempat Penggunaan Fasilitas Pasal 33 (1) (2)
Perizinan penggunaan fasilitas diajukan terpisah dengan permohonan izin kegiatan; Permohonan ijin penggunaan fasilitas yang dikelola oleh universitas ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan dilampiri ijin kegiatan dari Wakil Rektor dan memberikan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan; 17
(3)
(4) (5)
Permohonan ijin penggunaan fasilitas yang dikelola fakultas oleh Organisasi tingkat fakultas ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan melampirkan surat ijin kegiatan dari Dekan dan memberikan tembusan kepada Wakil Dekan; Khusus untuk permohonan ijin penggunaan fasilitas lapangan perlu dilampiri dengan surat rekomendasi dari UKM yang bersangkutan; dan Peminjaman fasilitas harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas. Bagian Kelima Laporan Kegiatan dan Keuangan Pasal 34
(1) Setiap kegiatan Organisasi tingkat universitas harus dipertanggungjawabkan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan; (2) Setiap kegiatan Organisasi tingkat fakultas harus dipertanggungjawabkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan; (3) Setiap kegiatan Organisasi tingkat jurusan atau program studi harus dipertanggungjawabkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan serta Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi; (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2) dan (3) meliputi Laporan kegiatan dan keuangan; (5) Laporan keuangan di tingkat Universitas disampaikan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan; (6) Laporan keuangan di tingkat Fakultas dan Jurusan atau Program Studi disampaikan kepada Dekan melalui Wakil Dekan; (7) Keterlambatan pemberian laporan keuangan dan kegiatan dapat mempengaruhi pemberian izin kegiatan dan pendanaan pada kegiatan berikutnya pada organisasi bersangkutan; (8) Laporan keuangan didasarkan pada prinsip transparansi, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan (9) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi mahasiswa tingkat universitas, fakultas dan jurusan atau program studi dievaluasi oleh BAK. BAB IX PEMBINAAN ORGANISASI Bagian Pertama Arah Pembinaan Organisasi Pasal 35 (1) Pembina wajib melakukan pembinaan terhadap Organisasi sesuai kewenangannya dan dapat menunjuk pendamping dari dosen, tenaga kependidikan atau pejabat; (2) Pembina Organisasi tingkat Universitas dijabat oleh ex-officio Wakil Rektor, Pembina Organisasi tingkat Fakultas dijabat oleh ex-officio Dekan, dan Pembina Organisasi tingkat Jurusan atau Program Studi dijabat oleh ex-officio Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi; (3) Untuk menjaga kualitas dan mutu Organisasi, Rektor atau Wakil Rektor melakukan penjaminan mutu Organisasi setiap tahun; (4) Penjaminan Mutu Organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor; 18
(5) Sasaran pembinaan Organisasi adalah sebagai berikut: a. Kedewasaan, dalam pengertian kemandirian, bertanggungjawab, jujur, terbuka, demokratis dan berperilaku insan akademis, calon intelektual yang beriman, memiliki nilai-nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul serta berwawasan kebangsaan dan bela negara, baik di dalam maupun di luar kampus; b. Kepedulian, dalam pengertian tidak mengedepankan kepentingan sendiri, kelompok atau golongan semata, tetapi juga bersedia dan mampu berkiprah untuk kepentingan universitas, masyarakat, bangsa dan negara, berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal; dan c. Keterikatan, dalam pengertian secara dewasa merasa memiliki, mencintai dan menjadi bagian dari almamater UPN “Veteran” Yogyakarta. Bagian Kedua Pendamping Organisasi Pasal 36 (1) Pendamping bertugas memberikan bimbingan, pendampingan, masukan, saran, rekomendasi serta memfasilitasi pencarian dana (sesuai peraturan yang berlaku) terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang didampinginya; (2) Pendamping sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pembina atau Pejabat yang membidangi urusan kemahasiswaan, baik tingkat universitas maupun fakultas, khususnya Bagian Kemahasiswaan. (3) Pendamping Organisasi tingkat universitas, fakultas, dan jurusan atau program Studi diangkat oleh Rektor; (4) Pendamping Organisasi tingkat universitas berasal dari kalangan dosen dan/atau tenaga kependidikan; (5) Pendamping Organisasi tingkat Fakultas dapat dijabat oleh ex-officio Wakil Dekan atau berasal dari dosen; (6) Pendamping Organisasi tingkat jurusan atau program studi dapat dijabat oleh ex-officio Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi atau Kepala Laboratorium atau berasal dari dosen; (7) Pendamping UKM dapat berasal dari luar UPN “Veteran” Yogyakarta yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI ORGANISASI Bagian Pertama Penghargaan bagi Organisasi Pasal 37 (1) Setiap Organisasi yang berprestasi mendapat penghargaan dari Universitas; (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor; (3) Setiap aktivitas dan prestasi mahasiswa akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dan Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa (SIPRESMA).
19
Bagian Kedua Sanksi Bagi Organisasi Pasal 38 (1) Wakil Rektor dapat mengusulkan pembekuan Organisasi tingkat universitas kepada Rektor sebelum periode kepengurusan berakhir; (2) Dekan dapat mengusulkan pembekuan Organisasi tingkat fakultas dan jurusan atau program studi kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Dekan dan/atau Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi sebelum periode kepengurusan berakhir; (3) Rektor berdasarkan rekomendasi hasil rapat bidang kemahasiswaan dapat membekukan Organisasi tingkat universitas, fakultas dan Jurusan atau program studi sebelum periode kepengurusan berakhir; (4) Rapat bidang kemahasiswaan dipimpin oleh Wakil Rektor dengan peserta rapat adalah para wakil dekan, kepala biro akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama, serta kepala bagian kemahasiswaan; (5) Pembekuan organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (3) dapat diberlakukan apabila Organisasi tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 29. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 39 (1) Pembiayaan untuk kegiatan Organisasi dibebankan pada anggaran Universitas; (2) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) untuk masingmasing organisasi ditetapkan oleh Wakil Rektor setelah menerima masukan dari Wakil Dekan dengan memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional dan sesuai tingkat kedudukan organisasi tersebut; (3) Dana kegiatan Organisasi dapat diberikan sebelum kegiatan berjalan; (4) Dana kegiatan Organisasi tingkat universitas dikelola oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas; (5) Dana kegiatan Organisasi tingkat fakultas dan jurusan atau program studi dikelola oleh Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan; (6) Penggalangan dana dari sumber selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memperhatikan etika, transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (7) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (8) Penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilarang berasal dari partai politik dan afiliasinya, perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi atau produk-produk lain yang tidak pantas bagi dunia pendidikan; (9) Setiap kegiatan Organisasi yang dibantu pendanaannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan harus dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan oleh Bagian Kemahasiswaan.
20
