BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.759, 2017
LEMSANEG. Tata Naskah Dinas. Pencabutan. PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk terlaksananya ketertiban dan keseragaman yang berkaitan dengan naskah dinas di Lembaga Sandi Negara, diperlukan pengaturan mengenai naskah dinas;
b.
bahwa Pedoman Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu diganti;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Naskah Dinas di Lembaga Sandi Negara; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
2009
tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5286);
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-2-
3.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja
(Lembaran
Lembaga Negara
Pemerintah
Republik
Non
Indonesia
Kementerian Tahun
2015
Nomor 322); 5.
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Logo dan Bendera Pataka di Lingkungan Lembaga Sandi Negara dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bumi Sanapati Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 39); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TATA NASKAH DINAS LEMBAGA SANDI NEGARA. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1.
Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2.
Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara/badan
usaha
milik
daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 3.
Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan
kewajiban
yang
ada
pada
pejabat
untuk
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-3-
4.
Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan
atau
nama
lembaga
negara,
pemerintahan
daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara/badan
usaha
milik
daerah
tertentu
yang
ditempatkan di bagian atas kertas. 5.
Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul surat.
6.
Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.
Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
8.
Administrasi
Umum
adalah
administrasi
yang
meliputi
rangkaian Tata
Naskah
kegiatan Dinas,
penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran. 9.
Komunikasi
Intern
adalah
tata
hubungan
dalam
penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit
kerja
dalam
organisasi
secara
vertikal
dan
horizontal. 10. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Lembaga Sandi Negara dengan pihak lain. 11. Kode
Klasifikasi
Surat
adalah
tanda
pengenal
isi
informasi dalam naskah berdasarkan sistem tata berkas Lembaga Sandi Negara. 12. Kurir/Caraka adalah petugas pengantar surat dinas Lembaga Sandi Negara.
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-4-
Pasal 2 Pengaturan mengenai Tata Naskah Dinas Lembaga Sandi Negara dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai Lembaga Sandi Negara dalam pengelolaan Naskah Dinas di Lembaga Sandi Negara. Pasal 3 Pengaturan Tata Naskah Dinas Lembaga Sandi Negara bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan administrasi di Lembaga Sandi Negara. Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Kepala Lembaga ini mencakup: a.
jenis dan format Naskah Dinas;
b.
pembuatan Naskah Dinas;
c.
pengendalian Naskah Dinas;
d.
kewenangan penandatangan Naskah Dinas;
e.
penggunaan Lambang Negara, Logo, dan cap dinas; dan
f.
perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas. Pasal 5
Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas Lembaga Sandi Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini. Pasal 6 Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Pedoman Sekretaris Utama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Sandi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-5-
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Kepala
memerintahkan
Lembaga
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2017 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-6-
www.peraturan.go.id
-7-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-8-
www.peraturan.go.id
-9-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-10-
www.peraturan.go.id
-11-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-12-
www.peraturan.go.id
-13-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-14-
www.peraturan.go.id
-15-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-16-
www.peraturan.go.id
-17-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-18-
www.peraturan.go.id
-19-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-20-
www.peraturan.go.id
-21-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-22-
www.peraturan.go.id
-23-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-24-
www.peraturan.go.id
-25-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-26-
www.peraturan.go.id
-27-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-28-
www.peraturan.go.id
-29-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-30-
www.peraturan.go.id
-31-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-32-
www.peraturan.go.id
-33-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-34-
www.peraturan.go.id
-35-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-36-
www.peraturan.go.id
-37-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-38-
www.peraturan.go.id
-39-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-40-
www.peraturan.go.id
-41-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-42-
www.peraturan.go.id
-43-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-44-
www.peraturan.go.id
-45-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-46-
www.peraturan.go.id
-47-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-48-
www.peraturan.go.id
-49-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-50-
www.peraturan.go.id
-51-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-52-
www.peraturan.go.id
-53-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-54-
www.peraturan.go.id
-55-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-56-
www.peraturan.go.id
-57-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-58-
www.peraturan.go.id
-59-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-60-
www.peraturan.go.id
-61-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-62-
www.peraturan.go.id
-63-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-64-
www.peraturan.go.id
-65-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-66-
www.peraturan.go.id
-67-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-68-
www.peraturan.go.id
-69-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-70-
www.peraturan.go.id
-71-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-72-
www.peraturan.go.id
-73-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-74-
www.peraturan.go.id
-75-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-76-
www.peraturan.go.id
-77-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-78-
www.peraturan.go.id
-79-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-80-
www.peraturan.go.id
-81-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-82-
www.peraturan.go.id
-83-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-84-
www.peraturan.go.id
-85-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-86-
www.peraturan.go.id
-87-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-88-
www.peraturan.go.id
-89-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-90-
www.peraturan.go.id
-91-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-92-
www.peraturan.go.id
-93-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-94-
www.peraturan.go.id
-95-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-96-
www.peraturan.go.id
-97-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-98-
www.peraturan.go.id
-99-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-100-
www.peraturan.go.id
-101-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-102-
www.peraturan.go.id
-103-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-104-
www.peraturan.go.id
-105-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-106-
www.peraturan.go.id
-107-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-108-
www.peraturan.go.id
-109-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-110-
www.peraturan.go.id
-111-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
2017, No.759
-112-
www.peraturan.go.id
-113-
2017, No.759
www.peraturan.go.id
