2016

Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH1 Oleh : Ramar Tagaroa Gregorio Rahasia2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan calon tunggal pada Pilkada dan bagaimana proses penyelesaian perselisihan calon tunggal pada Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Proses penyelesaian perselisihan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang dimohonkan oleh pemohon untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 bahwa sesuai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan termuat dalam konsep negara Indonesia adalah negara Hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, maka proses Pilkada tetap dijalankan meskipun sampai batas waktu yang ditentukan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Kata kunci: Wewenang Mahkamah Konstitusi, perselisihan, calon tunggal, kepala daerah. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gagasan pembentukan MK dalam pandangan Moh. Mahfud MD, dilakukan dalam rangka memperbaiki penegakan hukum di Indonesia melalui reformasi kekuasaan kehakiman. Bagi Mahfud, hal itu disebabkan

karena banyaknya produk UU yang secara substantif dinilai bertentangan dengan UUD 1945, tetapi tidak ada lembaga atau mekanisme pengujian yang efektif melalui lembaga yudisial (judicial review) yang ada pada saat itu hanyalah pengujian oleh legislatif (legislative review) dan eksekutif (executive review)3 MK seperti yang dikonstruksikan dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Keempat kewenangan itu adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji UU terhadap UUD, (2) memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutuskan pembubaran partai politik, dan (4) memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ataupendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam sejarah sistem perekrutan ataupun pemilihan kepala daerah sejak Indonesia merdeka, kita sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah.Dari semua aturan yang telah dibuat tersebut dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya. Periode dan sistem pemilihan tersebut dapat kita bedakan atas tiga yakni; (1) Periode penunjukan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, sedangkan Bupati/Walikota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/Kota. (2) Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (3)

1

Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH Jeane Kermite, SH, MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711137

3

Moh. Mahfud MD.,Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 266

65

Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung.4 Aturan yang pertama kali mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 ini maka sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perubahan, yang dahulunya kepala daerah dipilih oleh DPRD tetapi dengan lahirnya UU tersebut maka diamanahkan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh masyarakat.5 Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 pada Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi sedangkan Bupati/Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, dan adil. Penetapan UU Nomor 22 Tahun 2014 ini mendapatkan penentangan yang luar biasa di hampir dari semua komponen bangsa. Oleh karena itu, sebelum UU tersebut dilaksanakan Presiden SBY mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2014 dengan tujuan menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk dikembalikan pemilihan kepala daerah tersebut secara langsung.6 Menanggapi dari keluarnya PERPPU oleh badan eksekutif (Presiden) maka lahirlah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu dengan lahirnya UU tersebut maka pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung. Kemudian untuk penyempurnaan maka UU ini direvisi kembali dan diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Didalam penyelenggaraannya Pilkada yang dilaksanakan secara serentak tahun 2015 mengalami beberapa kendala. Salahsatu kendala yang sangat fatal yaitu mengenai pengaturan jumlah pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan, terdapat suatu daerah yang sampai akhir masa waktu pemasukan berkas hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon saja yang mendaftar dan/atau memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan. Menurut aturan yang berlaku jika jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, maka tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. Kemudian KPU dapat melakukan penundaan pemilihan lagi selama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan pemilihan.7 Melihat dari aturan tersebut maka sangat bertolak belakang dengan situasi yang dihadapi di dalam Pilkada tahun 2015 ketika setelah dilaksanakan tahapan-tahapan penundaan pemilihan8 tersebut tetap masih 1 (satu) pasang calon yang berhak/memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan calon tunggal pada Pilkada? 2. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan calon tunggal pada Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi? C. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,9 dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

7 4

Rahmat Hollyson dan Sri Sundari, PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna, Bestari, Jakarta, 2015, hlm. 27 5 Ibid, hlm. 29-30 6 Ibid, hlm. 34

66

UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 49 Ayat (8), (9) Pasal 49 ayat (8)-(9) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14 8

Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 PEMBAHASAN A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Calon Tunggal pada Pilkada. Peraturan mengenai pendaftaran pasangan calon untuk mengikuti Pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada bulan Desember tahun 2015 baik dalam UU No. 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tidak diatur mengenai solusi konkret tentang penyelesaiannya jika sampai batas waktu (sudah termasuk waktu penundaan) hanya terdapat 1 (satu) pasang calon saja. Solusi yang ada hanyalah penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.10 Akibatnya, warga negara sudah akan dan berpotensi kehilangan Hak Konstitusionalnya seperti yang diatur di dalam UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.11 Dan juga bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.12 Selain berpotensi kehilangan Hak Konstitusional dan terjadi perlakuan diskriminatif, hak politiknya juga dapat dihilangkan. Menurut Hans Kelsen, hak politik yang utama adalah hak untuk memberi suara yakni, hak untuk turut serta dalam pemilihan anggota badan legislatif dan pejabat-pejabat negara lain, seperti Kepala Negara dan Hakim.13 Maka, warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), jelas tidak mendapat pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibandingkan dengan warga negara yang 10

Pasal 89A ayat (3) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 11 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 12 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 13 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 334

tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD jelas mengalami perlakuan diskriminatif dibandingkan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Sangat perlu diperhatikan bahwa ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif ini bisa terjadi sejak masa pendaftaran pasangan calon maupun hingga tahap verifikasi selanjutnya. Dalam kasus ini, terdapat 4 (empat) daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon saja yaitu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.14 Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu.15 John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masingmasing individu.16 Dengan demikian, warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas mengalami kerugian Hak Memilih, yang tidak hanya bisa tertunda satu kali, namun bisa pula tertunda berkali-kali jika terdapat situasi yang sama. Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan

14

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 43 ayat (1) UUD 1945 16 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 345 15

67

Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.17 Yang juga amat merugikan adalah, ketika pemilihan kepala daerah harus ditunda hingga Pemilihan Serentak selanjutnya yang antara lain bisa berjarak sampai 14 bulan,18 maka terjadi kekosongan pemegang kekuasaan pemerintahan. Jika terjadi hal tersebut maka keputusan yang harus diambil adalah penunjukan seorang Pejabat (Pj) Gubernur dan Pejabat (Pj) Bupati, yang secara umum kewenangannya terbatas.19 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembangunan di daerah tersebut tidak dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, yang jelas legitimasinya, dan yang jelas Visi dan Misi serta Programnya dan telah diakui oleh rakyat melalui proses Pilkada. Maka hal ini dapat dikatakan bertolak belakang dengan doktrin yang mengatakan bahwa Vox populi, vox dei (Suara rakyat, adalah suara Tuhan). Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai landasan atau peraturan terbaru tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus di uji kekonstitusionalitasnya. Maka lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengujian tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui alasanalasan yuridis sebagai berikut: 1. Hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari UU20, oleh karena itu setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (contitutie is de hoogste wet). Dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh MK;

2. MK memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD.21 B. Proses Penyelesaian Perselisihan Calon Tunggal pada Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi pihak-pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan perkaranya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yaitu dengan mengajukan permohonan sesuai lingkup permasalahannya. Dengan demikian diharapkan nantinya hak-hak konstitusional yang bersangkutan dapat dipulihkan dan mendapatkan perlindungan konstitusional secara memadai. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis sesuai aturan yang berlaku dalam UU MK.22 Yang dimaksud permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK, mengenai: a. Pengujian UU terhadap UUD 1945; b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. Pembubaran partai politik; d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.23 Dalam mengajukan permohonan di MK, tidak secara tajam dibedakan apakah perkara tersebut termasuk “contentious processrecht” atau “vollunter atau non vontentius processrecht”. Dan istilah yang digunakan juga

17

Ibid, hlm 414 Pasal 201 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. 19 Pasal 132A ayat (1) dan (2) PP No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20 Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan 18

68

21

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi 22 Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 6 23 Pasal 1 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi

Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 sama yaitu permohonan dan yang mengajukan disebut pihak pemohon. 24 Meskipun demikian, berdasarkan kewenangan MK pada hakikatnya dapat dibedakan pula perkara yang termasuk vollunter dan contentious. Dalam perkara vollunter, hanya melibatkan satu pihak, yaitu pemohon, sedangkan dalam perkara contentious melibatkan dua pihak, yaitu pemohon dan termohon.25 Perkara yang termasuk vollunter adalah terhadap kewenangan MK yang berkaitan dengan: a. Pengujian UU terhadap UUD 1945; b. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.26 Sedangkan perkara yang termasuk lingkup contentious adalah perkara yang berkaitan dengan kewenangan MK berupa: (a) pembubaran partai politik; (b) perselisihan tentang hasil pemilihan umum.27 Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut meliputi: 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohonan atau kuasanya; 2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dalam rangkap 12, yaitu masing-masing 9 buah untuk hakim MK, 1 buah untuk Sekretariat Jendral 24

Dalam perkara perdata secara jelas tuntutan hak dibedakan antara permohonan (vollunter) dan gugatan (contentious processrecht). Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan hanya melibatkan satu pihak yaitu pemohon. Sedangkan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, dengan melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Bambang Sutiyoso, Op.Cit. hlm 30 25 Ibid. hlm 31 26 Ibid 27 Ibid

MKRI, 1 buah untuk MA dan 1 buah untuk Presiden; 3. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. Pengujian UU terhadap UUUD 1945; b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. Pembubaran partai politik; d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.28 Dengan demikian permohonan harus menyebutkan jenis perkaranya sesuai lingkup kewenangan MK. 1. Sistematika permohonan pada prinsipnya harus memuat tiga hal pokok, yaitu: a. Identitas dan legal standing, yaitu nama dan alamat pemohon. b. Posita atu fundamentum petendi, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan. c. Petitum atu tuntutan, yaitu hal-hal yang diminta untuk diputuskan. 2. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. 3. Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.29 Kemudian, pihak-pihak yang memenuhi kapasitas sebagai pemohon dalam hal ini adalah: 1. Perorangan Warga Negara Indonesia; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU;

28

Pasal 29-31 UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi 29 Bambang Sutiyoso, Op. Cit, hlm 32

69

Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; dan 4. Lembaga Negara.30 Perkara perselisihan calon tunggal dalam Pilkada tahun 2015 diajukan oleh Sdra. Effendi Gazali tanggal 6 Agustus 2015. Kemudian Pemohon memberikan kuasa hukum kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2015. Dengan objek permohonannya yaitu pengujian materiil UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.31 Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih; serta merupakan warga negara Indonesia yang selalu aktif melaksanakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.32 Kemudian, norma materiil yang dimohonkan untuk dilakukan pengujiannya, yaitu Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015.33 Selanjutnya Pasal di dalam UUD 1945 yang menjadi landasan untuk dilakukan pengujian, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.34 Upaya untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan bukanlah persoalan mudah, sebab kedua konsep tersebut selalu dicampuradukkan di dalam pemikiran politik yang tidak ilmiah dan juga di dalam pembicaraan umum, dank arena pencapuradukan kedua konsep ini berkaitan dengan kecenderungan ideologis untuk membuat hukum positif tampak adil.35

30

Pasal 51 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi 31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015 32 Ibid 33 Ibid 34 Ibid 35 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2013. Hlm 6

70

Yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan untuk menguji UU tersebut adalah: 1. Warga negara yang tinggal di daerah yang Pemilihan Kepala Daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak mendapat kepastian hukum yang adil, dibandingkan dengan warga negara yang tinggal di daerah yang Pemilihan Kepala Daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD; 2. Warga negara yang tinggal di daerah yang Pemilihan Kepala Daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, mengalami kerugian hak memilih, yang tidak hanya dapat tertunda satu kali, namun dapat pula tertunda berkalikali dalam kondisi tidak menentu; 3. Penundaan Pemilihan Kepala Daerah mengakibatkan terhambatnya keputusan strategis dan penting dalam pembangunan daerah mengingat daerah tersebut dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas/Pejabat; 4. Hal-hal tersebut tidak hanya merugikan warga negara di daerah tersebut namun juga seluruh warga negara Indonesia, yang amat berpotensi terlibat dengan hasil-hasil pembangunan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya hasil pembangunan dalam bentuk infrastruktur, fasilitas umum, dan sebagainya; Maka, jelaslah bahwa tidak mungkin ada tatanan yang “adil”, yakni tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang, bila kita mendefinisikan konsep kebahagiaan menurut pengertian aslinya yang sempit tentang kebahagiaan perseorangan, mengartikan kebahagiaan seseorang sebagai apa yang menurutnya memang demikian. Karena itu, tidak dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang, pada suatu saat akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain.36 Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Putusan No. 100/PUU-XIII/2015, MK menerbitkan Peraturan MK No. 4 Tahun 2015 36

Ibid. hlm 7

Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 tentang Penyelesaian Perselisihan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Beleid ini mengatur tiga hal penting yakni siapa yang memiliki legal standing mengajukan gugatan, keputusan KPUD terkait perbedaan selisih hasil penghitungan suara setuju dan tidak setuju, dan tenggang waktu pengajuan gugatan 3 kali 24 jam. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang dimohonkan oleh pemohon untuk melakukan pengujian atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 bahwa sesuai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan termuat dalam konsep negara Indonesia adalah negara Hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, maka proses Pilkada tetap dijalankan meskipun sampai batas waktu yang ditentukan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. B. Saran Untuk tercapainya suatu “Supremasi Hukum” di dalam suatu negara menurut John Locke diperlukan beberapa syarat, yaitu suatu negara harus memiliki pengaturan hukum yang mengatur warganya dalam menikmati segala macam haknya, dan negara harus memiliki badan tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul di pemerintahan. Kemudian, untuk keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai segala bentuk Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Kepala Daerah;

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; maupun Pemilihan Kepala Negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden haruslah terus menerus dilakukan pembaharuan. Kemudian, di dalam melakukan pembaharuan peraturanperaturan tersebut haruslah memperhatikan berbagai aspek ilmu, yaitu ilmu Hukum, Sejarah, Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, dan Politik. Karena tanpa ada tata tertib yang mengatur secara jelas, manusia merupakan binatang yang buas bagi manusia lain “homo homini lupus”, kemudian kehidupan itu berubah menjadi perang antar sesama manusia “bellum omnium contra omnes”. DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tllta NegI1Tll. Jakartlli Rajawali Pers. Bachtiar. 2015. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses. Fatkhurohman. 2004. Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari. 2015. PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna. Jakarta: Bestari. HR, Ridwan. 2010. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Rajagraf indo. Janedjri. 2013. Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah I€onstitusi. Jakarta: Konpress. Juniarso dan Achmad. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. Kelsen, Hans. 2013. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. Pcngantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakana: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Latif, Abdul. 2007. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaja Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi. Yogyakarta: Total Media. Mahfud MD, Moh. 2010. Konstitusi dan Hukum dalam Kontrovcrsi Isi. Jakarta: Rajah ali Pers.

71