2016

Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT YANG DI KELUARKAN OLEH BANK PEMERINTAH1 Oleh: Valdio A. Iroth2 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pajak pada transaksi kartu kredit dan bagaimana proses penerbitan kartu kredit oleh pihak bank pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penetapan presentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu, dilakukan oleh Bank pelaksana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia. Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang Kartu, paling kurang meliputi: Komponen dalam perhitungan bunga, Komponen dalam perhitungan denda, dan Jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan. Penerbit Kartu Kredit dapat mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi: Besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu; Tanggal jatuh tempo pembayaran; Besarnya presentase bunga per bulan dan presentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari kartu kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda; Besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu; dan Nominal bunga yang dikenakan. 2. Kegiatan bank penerbit kartu kredit dalam pemberian kartu kredit termasuk: Memeriksa daftar nasabah untuk mengetahui nasabah yang potensial untuk diberikan pre approval. Menyetujui atau menolak penawaran kartu kredit dan menetapkan credit limits. Memberi otorisasi penerbitan kartu kredit dan setiap rekening. Memelihara berkas kredit yang perlu untuk setiap pemilik kartu kredit. Menganalisis dan mengambil tindakan atas laporan kredit dalam pelaksanaan pembelian

dan pembayaran oleh pemilik kartu. Langkah berikut untuk mengaktifkan rekening kartu kredit adalah menerbitkan kartu kredit dan membuka rekening pada berkas. Pada tahap ini keamanan merupakan factor penting. Beberapa bank atau lembaga keuangan menggunakan layanan di luar untuk pencetakan, embossing, encoding, dan distribusi kartu kredit karena organisasi ini telah memiliki pengawasan dan ahli dalam membatasi risiko atas kartu yang hilang atau dicuri. Kata kunci: Pajak, transaksi, kartu kredit, Bank Pemerintah PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempattempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant).Dalam penggunaan kartu kredit sebagai pembayaran terdapat juga pajak yang melekat pada kartu kredit tersebut.3 Dalam hal pembebanan pajak ini, masyarakat tidak begitu menyadari bahwa pajak yang dibebankan terhadap transaksi kartu kredit justru lebih besar dibandingkan dengan transaksi tanpa menggunakan kartu kredit atau transaksi tunai. Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan, kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopy KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Bahkan pada perkembangan saat ini, apabila calon pemegang kartu kredit yang mengajukan permohonan kartu kredit telah memiliki kartu kredit sebelumnya, maka calon pemegang kartu kredit yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan fotocopy tagihan kartu kredit tersebut. Selain kemudahan dalam mengajukan permohonan, kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai

1

Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Telma Mozes, SH, MH; Mien Soputan, SH, MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711285

120

3

Tri Hendro dan ConnyTjandraRahardja, Bank dan Institusi Keuangan Nonbank di Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal 3.

Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 transaksi bervolume besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi diberbagai negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.Semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas.4 Persaingan dalam industri kartu kredit yang semakin tinggi membuat penjualan tidak terlepas dari berbagai macam hadiah dan bonus.Mereka menawarkan kartu kredit dengan bunga yang ringan di tahun pertama, bebas iuran tahunan merchant dan bonus berbelanja.Pengelola kartu kredit menawarkan bonus berupa makan malam direstoran eksklusif/tiket gratis kemancanegara.5 Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat. Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit.Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak card holder mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari merchant. Sebaliknya merchant mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh card holder dan berhak untuk menerima pembayaran. Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu plastik ini dapat

4

Abdulkadir Muhammad dan RildaMurniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, 264. 5 Ade Arthesa dan EdiaHandiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT Indeks, Yogyakarta, 2006, hal 107.

juga digunakan untuk berbagai keperluan sehingga penggunaannya menjadi multifungsi.6 Kegiatan itu juga tidak terlepas dari pembebanan pajak sebagai kewajiban masyarakat untuk membebankan pajak pada setiap transaksi atau fasilitas atau biaya yang harus dibayar atas penggunaan fasilitas atau kepemilikan suatu barang. Biaya produksi barang atau jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum banyak sekali yang telah digunakan oleh masyarakat. Salah satunya pembelian barang dengan kartu kredit juga termasuk dalam pembebanan pajak terhadap biaya produksi barang yang dibeli dengan kartu kredit tersebut.Penggunaan kartu kredit dalam transaksi pembayaran juga dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia seperti Pajak Pertambahan Nilai yang dilihat dari objek transaksi, pengambilan uang tunai. Pajak yang dibebankan oleh pihak Bank kepada pemegang kartu kredit (card holder) dan pajak lainnya. Dalam hal pembebanan pajak ini, mungkin masyarakat tidak begitu menyadari bahwa pajak yang dibebankan terhadap transaksi kartu kredit justru lebih besar dibandingkan dengan transaksi tanpa menggunakan kartu kredit atau transaksi tunai. Jenis pajak apa saja yang dibebankan pada transaksi kartu kredit, dan penerapan pajak yang dikenakan terhadap transaksi kartu kredit yang masyarakat tidak mengetahuinya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: “Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Kartu Kredit Yang Dikeluarkan Oleh Bank Pemerintah”. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan ketentuan pajak pada transaksi kartu kredit? 2. Bagaimana proses penerbitan kartu kredit oleh pihak bank pemerintah? C. Metode Penulisan Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan 6

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 298299.

121

Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN A. Penerapan Ketentuan Pajak pada Transaksi Kartu Kredit Penetapan presentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu, dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia. Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang Kartu, paling kurang, sebagai berikut:7 a. Prosedur dan tata cara Pemegang Kartu Kredit b. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartunya dan konsekuensi atau resiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit c. Hak dan kewajiban pemegang kartu d. Tata cara pengaduan atas Kartu Kredit dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut e. Komponen dalam perhitungan bunga f. Komponen dalam perhitungan denda, dan g. Jenin dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan Penerbit Kartu Kredit dapat mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:8 a. Besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu; b. Tanggal jatuh tempo pembayaran; c. Besarnya presentase bunga per bulan dan presentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari kartu kredit apabila bunga atas masingmasing transaksi tersebut berbeda; d. Besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu; dan e. Nominal bunga yang dikenakan.

Dalam hal terjadi perubahan atas informasi, Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut kepada Kartu Kredit. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis dan pencantuman informasi dalam lembar penagihan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, penerbit Kartu Kredit wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum. Keterlambatan pembayaran tagihan yang telah melewati batas jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai kesepakatan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedang sisa tagihan yang belum dibayar akan dikenakan bunga yang harus dibayar setiap bulan. Selain itu, pemilik kartu diwajibkan membayar iuran tahunan sebagai jasa atas kepemilikan kartu tersebut.9 Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilandan kewajaran. Dalam hal pemberian kredit, menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yangmengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi Bank Umum. B. Proses Penerbitan Kartu Kredit Oleh Pihak Bank Pemerintah Cara memilih jenis kartu yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa cara untuk memilih kartu kredit yang baik dan hal ini lebih banyak disesuaikan dengan keinginan pemohon. Sekali lagi setiap kartu kredit mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

7

Ibid, hal 364. Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 8

122

9

Ide Arthesa dan EdiaHandiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT Indeks, Yogyakarta, 2006, hal 106.

Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 1. Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan. 2. Proses cepat, mudah serta tidak berteletele. 3. Memberikan rasa aman kepada pemegang kartu, dalam arti sulit digunakan atau dipalsukan oleh orang lain. 4. Bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dibelanjakan di berbagai tempat. 5. Biaya penggunaan kartu kredit relatif rendah, baik uang iuran tahunan maupun bunga yang dibebankan kepada pemegang kartu. 6. Kartu dapat digunakan untuk multi fungsi sebagai alat pembayaran, pengambilan uang tunai dan fasilitas lainnya. 7. Penggunaan kartu kredit akan memberikan rasa bangga kepada pemakainya.10 Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kartu plastik tergantung bank atau lembaga yang mengeluarkannya.Namun, secara umum persyaratan yang dipersyaratkan hampir tidak jauh berbeda antar satu dengan lembaga lainnya. Adapun persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah sebagai berikut:11 1. Untuk pegawai swasta a. Foto kopi KTP/Paspor b. Surat Keterangan Penghasilan (biasanya asli) 2. Untuk pegawai negeri a. Foto kopi KTP/Paspor b. Surat Keterangan Penghasilan (biasanya asli) c. Foto kopi lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir) d. Foto kopi surat pengangkatan 3. Untuk kalangan profesional seperti dokter atau pengacara a. Foto kopi KTP/Paspor b. Foto kopi Surat Izin Praktik

c. Foto kopi lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir) 4. Untuk kalangan pengusaha/wiraswasta a. Foto kopi KTP/Paspor b. Foto Kopi Akte Pendirian/SIUP/TDUP c. Foto kopi lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir) Sedangkan prosedur untuk memperoleh kartu kredit adalah sebagai berikut:12 1. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disiapkan oleh lembaga penerbit. 2. Nasabah melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan seperti: a. Menyerahkan fotokopi bukti diri seperti KTP b. Menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan 3. Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian langsung ke alamat calon pemegang kartu dan lewat telepon. Tujuan penelitian ini untuk melihat kebenaran data yang dibuat serta kredibilitas dan kapabilitas nasabah tersebut. Penelitian juga ditujukan ke lembaga lain untuk melihat daftar black list nasabah. 4. Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menyetujui penerbitan kartu jika dari hasil penelitian dianggap layak dan mengirimkan kartu tersebut kepada nasabah. Surat permohonan diisi berdasarkan formulir yang disediakan oleh bank/perusahaan, dimana kartu kredit dikeluarkan, formulir permohonan tersebut ditulis dengan huruf cetak atau diketik oleh yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah formulir permohonan dari BCA, adapun isinya adalah sebagai berikut:13 a) Pas foto dari pemohon: b) Identitas dari pemohon yaitu: - Nama lengkap. - Alamat rumah. - Alamat untuk penagihan. - Kewarganegaraan.

10

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2014), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 303. 11 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 180.

12

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,Op-Cit, hal 306. 13 Imam Prayogo dan DjokoPrakoso, Op-Cit, hal 343.

123

Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 Jika mempunyai perusahaan, maka dicantumkan nama perusahaan, bidang usahanya, pangkatnya, alamat perusahaan. - Pendapat sebulan. - Bila menjadi nasabah bank maka ditulis nama dan alamat bank, jenis rekeningnya. - Bila sudah mempunyai kartu kredit yang lain, maka ditulis nama kartu kredit, nama bank yang mengeluarkan. - Kemudian ditandatangani pemohon dan dibubuhi materai Rp. 6000. Pengisian formulir perjanjian biasanya juga sudah disediakan oleh bank/perusahaan, jadi tinggal menyetujui atau tidaknya si pemohon, bila pemohon menyetujui maka tinggal menerapkan tanda tangan dan dibubuhi materai Rp 6000 sedang isi dari perjanjian biasanya mengatakan bahwa pemohon bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang menyalahi dari perjanjian yang telah dibuat. Selain itu bila pemohon mempunyai perusahaan atau bekerja pada suatu perusahaan atau kantor, maka diwajibkan mengisi formulir jaminan pemegang kartu kredit oleh perusahaan/kantor yang bersangkutan. Beberapa batasan jumlah yang dipunyai oleh calon pemohon tidak ada angka pasti yang bisa dijadikan pegangan, karena peraturan dari bank yang satu berbeda dengan bank yang lain. Permohonan kartu kredit tersebut diproses dengan memperhatikan segikeamanan, antara lain :Memeriksa keaslian dari KTP/Pasport yang ada, Melakukan crosschecking (rating) kepada penerbit lain apabila pemohon mempunyai kartu kredit lain, Melakukan penelitian dalam daftar hitam BI atau AKKI, Pihak penerbit akan melakukan penyelidikan lapangan. Meneliti data rekening/tabungan dan keterangan gaji yang ada untuk menetapkan apakah pemohon layak diberikan kartu kredit.Penerbit berhak menentukan apakah calon pemegang layak mendapatkan kartu kredit atau menolak keanggotaan tanpa memberitahukan alasannya. -

Bila disetujui maka akan terjadi proses sebagai berikut: bagian analisa kredit akan mengirimkan data calon pemegang ke bagian data entry untuk dilakukan pemasukan data ke dalam data base bank termasuk pagu kredit yang disetujui.Dilakukan pengecekan silang terhadap data yang dimasukkan dengan formulir permohonan calon pemegang.14 Selanjutnya bagian pencetakan kartu mencetak kartu kredit sesuai dengan daftar permintaan pencetakan (bila terjadi kesalahan dalam pencetakan, kartu kredit tersebut akan dimusnahkan dengan suatu berita acara pemusnahan). Kartu yang sudah dicetak disimpan pada tempat penyimpanan khusus dantercatat yang selanjutnya dikirimkan ke bagian pengiriman kartu. Bagian pengiriman akan mengirimkan kartu kepada pemegang melalui ekspedisi (kurir) yang ditunjuk melalui suatu perjanjian khusus. Pihak ekspedisi akan memberikan bukti penerimaan kartu kepada bagian pengiriman (pihak bank) setelah kartu diterima oleh pemegang kartu. Bila dalam jangka waktu tertentu kartu tidak dapat disampaikan kepada pemegang kartu karena pemegang kartu keluar kota, tidak ada di tempat atau pindah alamat, maka kartu tersebut akan dikembalikan ke bank untuk disimpan dan selanjutnya pihak bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemegang kartu untuk mengambil kartu tersebut di kantor penerbit. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Penetapan presentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu, dilakukan oleh Bank pelaksana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia. Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang Kartu, paling kurang meliputi: Komponen dalam perhitungan bunga, Komponen dalam perhitungan denda, dan Jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan. Penerbit Kartu Kredit dapat mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang 14

124

Ibid, hal 348.

Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi: Besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu; Tanggal jatuh tempo pembayaran; Besarnya presentase bunga per bulan dan presentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari kartu kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda; Besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu; dan Nominal bunga yang dikenakan. 2. Kegiatan bank penerbit kartu kredit dalam pemberian kartu kredit termasuk: Memeriksa daftar nasabah untuk mengetahui nasabah yang potensial untuk diberikan pre approval. Menyetujui atau menolak penawaran kartu kredit dan menetapkan credit limits. Memberi otorisasi penerbitan kartu kredit dan setiap rekening. Memelihara berkas kredit yang perlu untuk setiap pemilik kartu kredit. Menganalisis dan mengambil tindakan atas laporan kredit dalam pelaksanaan pembelian dan pembayaran oleh pemilik kartu. Langkah berikut untuk mengaktifkan rekening kartu kredit adalah menerbitkan kartu kredit dan membuka rekening pada berkas. Pada tahap ini keamanan merupakan factor penting. Beberapa bank atau lembaga keuangan menggunakan layanan di luar untuk pencetakan, embossing, encoding, dan distribusi kartu kredit karena organisasi ini telah memiliki pengawasan dan ahli dalam membatasi risiko atas kartu yang hilang atau dicuri. Saat yang beresiko tinggi atas penyerahan kartu kredit kepada yang bukan berwenang adalah pada saat pengiriman. B. Saran 1. Melihat adanya peraturan terhadap penentuan pajak pada transaksi kartu kredit, agar bank bisa lebih semaksimal mungkin memberitahukan kepada

masyarakat agar masyarakat bisa tertarik untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi yang akan mereka lakukan. 2. Bank harus lebih memperhatikan setiap penerbitan kartu kredit agar tidak terdapat suatu kekeliruan misalnya dalam pengambilan data-data dari pihak pemegang kartu, sehingga dapat merugikan bank itu sendiri suatu hari nanti. DAFTAR PUSTAKA Arthesa, Ade dan Edia Handiman., Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, PT Indek Kelompok Gramedia, Yogyakarta, 2006. FuadyMunir, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hendro, Tri dan ConnyTjandraRahardja, Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia, UPP STIM YKPM, Yogyakarta, 2014. Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. __________,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Edisi Revisi 2014), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Liestyo, Stephen., Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan, PT Elex Media Komputindo, , Jakarta, 2005. Mahmoeddin, H.As., Tanya Jawab dan Kamus Surat Berharga, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Muhammad, Abdulkadir dan RildaMurniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. NaihasySyahrin, Hukum Bisnis (Business Law), Mida Pustaka, Yogyakarta, 2007. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan., Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, Yogyakarta, 1982. Subagyo, dan Tim Penyusun, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 1987. Suryohadibroto, Imam Prayogo dan DjokoPrakoso., Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

125

Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 Suyatno Thomas, ad.al, Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Sumber Lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

126