Lampiran Surat No : 773/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 26 November 2016
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat
: : :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.
Identitas Auditee Nama Kelompok Akta/SKB Kel.
: : :
Jenis Kelompok Luas Lokasi Alamat
: : : :
III. Waktu Pelaksanaan
:
31 Oktober 2016 s.d. 06 November 2016
IV. Hasil Penilaian
:
NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 099/EQCVLK/XI/2014 MENJADI NO. 099.1/EQCVLK/XI/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2024.
KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI Akta pendirian No. 39 tanggal 26 Juni 2014 Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. Hutan Hak 2.316,70 Ha Kabupaten Batang Hari Perumahan Yesyes Lestari Blok C-25 RT.038 Kelurahan Kenali Besar, Kec. Kota Baru - Jambi
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 26 November 2016 PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 046/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI AKTA PENDIRIAN NOMOR : 39 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 891,38 HEKTAR JUMLAH 269 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 106/EQI-F090 tanggal 17 November 2016; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 106/EQI-F037 tanggal 17 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 124.1/EQI-F039 tanggal 19 November 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 124.1 tanggal 19 November 2016 menunjukkan KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 125/EQIKEP.Cert/XI/2014 tanggal 28 November 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi N asional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI -BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/SP-WKS/LA/X/2016; 219/EQI-F065/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI AKTA PENDIRIAN NOMOR : 39 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 891,38 HEKTAR JUMLAH 269 ANGGOTA . PERTAMA
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 099/EQC-VLK/XI/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalit as Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 099/EQC-VLK/XI/2014 menjadi Nomor : 099.1/EQC-VLK/XI/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 27 November 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 November 2016 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Ketua KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi c. Alamat
: LVLK-006-IDN. : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710
d. Nomor telepon e. Faks f. Website g. E-mail
: : : :
h. Direktur i. Standar
: Ir. Agustri Warsono : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdiejen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
0251-7550722, 7157103 0251-7550724 http://www.equalityindonesia.com
[email protected]
g. Tim Audit : Lead Auditor/ Auditor h. Tim Pengambil Keputusan
: Agung Tofani, S.Hut : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) : Amin Muchakim, S.Hut
(Peninjau) (2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee b. Akte Notaris c. Nomor d. Luas dan Lokasi e. Alamat f. Nomor telepon/faks g. Pengurus :
: : : : :
KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI Indra Kurniawan Harahap, SH. No.39 Tanggal 26 Juni 2014 ± 891,38 Ha Perumahan Yeyes Lestari Blok C-25 RT 038 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi. : -
Ketua
: Norman Tedy
Wakil Ketua
: 1. Suwarni 2. Ahmad Rustandi 3. Doktorandus Djunain Muhammad Zain 4. Hambali 5. Dahril IS 6. Dudi Hartono
Sekretaris
: Haji Saman Chatib
Bendahara
: Sukawi
EQI-F103.1.0/20120126
H al aman 1 dari 5
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
W ak tu dan Tem pat
Ringk asan C atatan
31 November 2016 Ruang Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti – Tebing Kab. Tanjung Jabung Barat – Prov. Jambi 31 November s/d 6 Oktober 2016 Kantor PT WKS di Tebing dan Lahan anggota sampling KT Lubuk Jambi 06 November 2016 Ruang Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti Jambi 19 November 2016
Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping serta reencana Closing meeting Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 18 anggota Sampling. Memaparkan kegiatan VLK.
hasil
sementara
dari
Lulus
(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Kriteria/Indikator/Verifier N ilai Prinsip 1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya
Ringk asa Justifik asi
Kriteria 1 .1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya. Indikator 1.1.1. Pemilik hutanhak m ampu menunjukkan keabsahanhaknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
MEMENUHI
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
NA
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.
MEMENUHI
- Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki dokumen kepemilikan atas tanah yang dibuktikan dengan adanya SKT dan Sporadik yang ditandatangani oleh kepala desa setempat. - Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki surat hasil telaah Kawasan Hutan Areal Hutan Rakyat Pola Kemitraan A.n. Kelompok Tani Lubuk Jambi dari BPKH Nomor : S.525/BPKH.XIII-3/2016 tanggal 17 November 2016, menyatakan bahwa luas areal Kelompok Tani Lubuk Jambi seluas ± 891,38 Ha. Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (N ot Applicabel) karena Auditee adalah merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU.
Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki peta lahan hutan miliknya berupa Peta/sketsa lahan dari tiap anggota, dan Peta Areal Kelompok Tani Lubuk Jambi, yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Batas antar lahan berupa: patok dari kayu, jalan, sungai, parit, pohon ditandai dengan cat warna putih. Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu m aupun k elom pok ) m am pu m em buk tik an dok um en angk utan k ayu yangsah Dokumen angkutan hasil NA Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (N ot hutan yang sah. Applicabel) karena dalam kurun waktu 24 bulan terakhir auditee belum melakukan kegiatan pemanenan dan pengangkutan kayu sehingga tidak melakukan penggunaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU). Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya
alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan
EQI-F103.1.0/20120126
H al aman 2 dari 5
dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan. Buktipembayaranhaknegara berupa PSDH/DR dan penggantinilaitegakan.
NA
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.09/M DAG/PER /2/2012, Pasal 1. Poin 1 menyebutkan bahwa PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrisik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. Not Applicable (N A) Kriteria 1 .2 Unit usaha dalam bentuk k elom pok Indik ator 1 .2 .1 Ak te atau dok um en pem bentuk an k elom pok
Akte atau dokumen pembentukan kelompok
MEMENUHI
Internal audit kelompok
MEMENUHI
anggota
Kelompok Tani Lubuk Jambi sudah memiliki dokumen pendirian kelompok berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Lubuk Jambi Nomor 39 Tanggal 26 Juni 2014 dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan Harahap, SH.
Kelompok Tani Lubuk Jambi telah melakukan internal audit secara sensus 100% yang dilakukan oleh tim audit internal dari PT WKS yang didampingi dengan Ketua Kelompok Tani Lubuk Jambi. Internal audit dilaksanakan pada tanggal 24 sd 26 Oktober 2016. Hasil internal audit dituangkan dalam tally sheet hasil audit internal dan dibuktikan dengan BAP kegiatan. Kriteria 1 .3 Pem enuhan penggunaan Tanda V -Legal Indik ator 1 .3 .1 Im plem entasi Tanda V -Legal
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena selama periode 24 bulan terakhir (Nopember 2014 sd Oktober 2016) auditee belum melakukan kegiatan pemanenan dan pengangkutan kayu sehingga belum menerapkan penandaan tanda V-Legal.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 2 .1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Indikator 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 a. pedoman/prrosedur K3 dan personal untuk implementasi K3
NA
b. Peralatan K3 seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
NA
c. Catatan kerja
kecelakaan NA
Dilakukan verifikasi Applicabel) karena Guna Usaha (HGU). Dilakukan verifikasi Applicabel) karena Guna Usaha (HGU). Dilakukan verifikasi Applicabel) karena Guna Usaha (HGU).
tetapi tidak dapat diterapkan (Not auditee bukan pemegang izin Hak tetapi tidak dapat diterapkan (Not auditee bukan pemegang izin Hak tetapi tidak dapat diterapkan (Not auditee bukan pemegang izin Hak
Kriteria 2 .2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not kebijakan perusahaan yang Applicabel) karena auditee bukan pemegang izin Hak membolehkan untuk memNA Guna Usaha (HGU). bentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang m em pek erjak an k aryaw an > 1 0 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
NA
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena auditee bukan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Lubuk Jambi (Norman Tedy) pengelolaan hutan mulai dari land clearing, H al aman 3 dari 5
penanaman, perawatan sampai pemanenan seluruhnya dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti. Dimana dalam melakukan pengelolaan hutan tersebut auditee tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 3 .1. HGU atau pemilik hutan hak telah m emiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlak u (jik a dip ersyaratk an oleh k etentuan yang berlak u ). Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahk an sesuai peraturan yang berlak u m eliputi seluruh areal k erjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI
Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki dokumen SPPL yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Lubuk Jambi (Norman Tedy) pada tanggal 01 November 2016 dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan yang tercantum pada Surat Nomor : 03/LJB/2016 tanggal 03 November 2016.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a.
Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
MEMENUHI
Komitmen kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Direktur PT WKS tanggal 25 oktober 2016 bahwa seluruh kegiatan pengelolaan pada aspek produksi, lingkungan dan sosial di hutan hak dilakukan sama seperti di kawasan PT WKS. Komitmen pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Lubuk Jambi dengan PT WKS dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Nomor: 04/LJ/XI/ 2016 tanggal 04 November 2016.
b.
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
MEMENUHI
Kelompok Tani Lubuk Jambi bersama PT WKS telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya laporan perlindungan hutan.
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016, Bagian G. Jenis Dok um en
1. Akte Notaris
N ilai MEMENUHI
Ringk asan Justifik asi Akte Pendirian Kelompok Lubuk JambiNomor : 39 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan Harahap, SH. SK Menteri Hukum danHAM RI Nomor: C-295. HT.03.01-Th.2005 Tgl 25 Juli 2005. SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember 2006. Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi.
2. Kepengurusan Kelompok
MEMENUHI
Akte Pendirian Kelompok Tani Lubuk Jambi Pasal 21 menyebutkan badan pengurus terdiri dari: Ketua : Norman Tedy Wakil Ketua : 1. Suwarni 2. Ahmad Rustandi 3. Doktorandus Djunain Muhammad Zain 4. Hambali 5. Dahril IS 6. Dudi Hartono Sekretaris : Haji Saman Chatib Bendahara : Sukawi Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan organisasi.
3. Komitmen Tertulis untuk memenuhi prinsp dan kriteria EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Komitmen sudah tercantum secara tersurat di dalam Akta Notaris berupa maksud dan tujuan. H al aman 4 dari 5
Jenis Dok um en verifikasi LK. 4. Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persya ratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.
N ilai
Ringk asan Justifik asi
MEMENUHI
Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta notaris yang telah dibuat. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9. Persyaratan menjadi anggota kelompok tani Lubuk Jambi diatur dalam pasal 6. Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10 Sebagai pengawasan internal telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) antara PT Wirakarya Sakti (HTI) dan Kelompok Tani Lubuk Jambi, yang merupakan gabungan dari Kelompok Tani (KT) Karya Bersama, Hambali, Suwarni, KT. Mayang Mangurai, KT. Simpang Batu, KT. Putra Jaya, Husin AM, KT. Damai Sejahtera, Janglun, Djunain. M. Zaini, Yuyun Maryanti, Jufri M. Zaini, Jangcik, Yarisuni, Rahmiati dan Jangteh, SE yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari masingmasing pihak.
5. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi :Nama anggota, Alamat, dan Luas Pemilikan Lahan. Kelompok Tani pernah memberikan penyuluhan mengenai partisipasi penanggulangan kebakaran hutan Auditee telah memiliki Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi yang bersumber dari PT Wirakarya Sakti sebagai mitranya. Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan tanah dari Kepala Desa. Sebagai jaminan akan diterimanya hasil hutan kayu dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT Wirakarya Sakti.
H al aman 5 dari 5
