Lampiran Surat No : 729/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 11 November 2016
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat
: : :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] /
[email protected] www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.
Identitas Auditee Nama Pemegang IZIN Nomor SK IUIPHHK Nomor SK IUI
: : : :
Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat
:
III. Waktu Pelaksanaan
:
13 s.d. 14 Oktober 2016
IV. Hasil Penilaian
:
NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 003.4/EQC-VLK/XI/2015 MENJADI NO. 003.5/EQC-VLK/XI/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 18 NOVEMBER 2020.
: :
CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA 188.3/834 tanggal 2 April 2008 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 4 November 2011 Industri Pengolahan Kayu Kayu Gergajian dan Moulding 3.000 M3/Tahun dan 5.000 M3/Tahun Jl. Kaligawe Km 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N-1C, Genuk – Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 11 November 2016 PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 069/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XI/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK N OMOR : 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008 SK IUI NOMOR : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI 3.000 M³/TAHUN DAN 5.000 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) sebagaimana pasal 15 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 099/EQI-F090 tanggal 01 November 2016; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 099/EQI-F037 tanggal 01 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 011.5/EQI-F039 tanggal 04 November 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 011.5 tanggal 04 November 2016 menunjukkan CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK); f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 049/EQI-KEP.Cert/RevInd/XI/2015 tanggal 03 November 2015 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 ; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 031.1/EQI-F065/IX/2014 tanggal 02 September 2014.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008 SK IUI NOMOR : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI 3.000 M³/TAHUN DAN 5.000 M³/TAHUN. PERTAMA
: CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor : 003.4/EQC-VLK/XI/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KEDUA
: Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 003.4/EQC-VLK/XI/2015 menjadi Nomor : 003.5/EQC-VLK/XI/2016. KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 18 November 2020 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 04 November 2016 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, di Semarang; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor16710
d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail
: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 :
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
f. Standar
(2)
g. Tim Audit
: 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) 2. Artha Aryesta,S.Hut. (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: CV Saudara Bangun Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK
:
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Nomor : 188.3/834, tanggal 2 April 2008 - Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011, tanggal 4 November 2011
c. Kapasitas
:
- IUIPHHK : Kayu Gergajian : 3.000 M3/tahun - IUI : Moulding : 5.000 M3/tahun
d. Alamat kantor
: Jl Kaligawe Km. 5,6 No 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok N.1.C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk – Kota Semarang
e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail
: : :
f. Pengurus Direktur
: H.A Kholidin Cholid, ST, MM
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 1 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Tidak ada
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 13 Oktober Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat 2016, di ruang rapat CV Kantor CV Saudara Bangun Sejahtera. Saudara Bangun Perkenalan anggota Tim Audit, Sejahtera, Semarang menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan
Tanggal 13 – 14 Oktober 2016, Ruang rapat dan gudang CV Saudara Bangun Sejahtera, Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.
-
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan
Tanggal 14 Oktober Menyampaikan ucapan terimakasih 2016, di ruang rapat kepada CV Saudara Bangun Sejahtera, CV Saudara Bangun atas kerjasamanya selama verifikasi. Sejahtera, Semarang Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
Tanggal 4 November Rapat pengambilan keputusan meninjau 2016, di Ruang Meeting dokumen verifikasi yang diajukan untuk PT EQUALITY Indonesia. menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 2 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian Auditee diterbitkan oleh Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro, SH dengan Akta Nomor : 14 tanggal 27 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor : 774/2001/III, tanggal 23 Oktober 2001.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan ketersedian dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah memiliki dokumen SIUP Menengah dengan Nomor : 517/3627/11.01/PM/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin Gangguan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3, industri yang lokasinya berada di dalam kawasan industri dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki perizinan gangguan, sehingga auditee tidak berkewajiban memiliki dokumen izin gangguan karena berada pada kawasan industri.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang Nomor : 11.01.3.16.06774 tanggal 13 September 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan, Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : 02.000.237.4-518.000 terdaftar tanggal 17 Oktober 2001; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM02626/WPJ.10/KP.1703/2009, tanggal 29 April 2009 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM03853/WPJ.10/KP.1703/2008, tanggal 28 Pebruari 2011. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Verifier f. EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 3 dari 10
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL – UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor : 391/253 pada tanggal 24 Maret 2008. Laporan Implementasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Hasil pemeriksaan ketersediaan izin usaha, Auditee memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Nomor : 188.3/834 tanggal 2 April 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan atas nama Gubernur Jawa Tengah dan Izin Usaha Industri Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 4 November 2011 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya.
MEMENUHI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen RPBBI, Auditee telah membuat laporan RPBBI tahun 2016 dan telah melaporkan RPBBI dengan sistem online kepada instansi terkait pada tanggal 30 Januari 2016.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1 Dokumen identitasi importir
-
Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
-
Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok
-
Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 4 dari 10
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan (DPKB).
Kayu
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Oktober 2015 hingga Agustus 2016, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat melalui kontrak suplai bahan baku kayu bulat. Penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan salah satu bukti pembelian berupa Bilyet Giro.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat dalam periode Oktober 2015 hingga September 2016, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan sesuai dengan dokumen SKSHHK dan Daftar Kayu (Kayu Bulat).
-
Bahan baku kayu yang diterima Auditee, seluruhnya berasal dari hutan negara, sehingga tidak terdapat bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee seluruhnya berasal dari hutan negara yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Auditee tidak melakukan pemisahan bahan baku kayu karena tidak menerima kayu hasil lelang serta tidak terdapat dokumen atau Surat Angkutan Lelang (SAL).
Bulat
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/SEQI-F103.1.0/20120126
-
Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, dalam periode bulan Oktober 2015 hingga September 2016 Auditee menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
-
Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku dalam periode Oktober 2015 hingga September 2016, seperti diuraikan dalam Halaman 5 dari 10
PHPL/DKP
verifier 2.1.1.g, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI
Hasil pemeriksaan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) beserta dokumen pendukungnya, pemenuhan bahan baku tahun 2016 telah didukung dengan kontrak suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung RPBBI sebanyak dua dokumen dari satu suplier yang sama.
MEMENUHI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Verifier b. Bill of Lading (B/L)
Verifier c. Packing List (P/L)
Verifier d. Invoice
Verifier e. Deklarasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan dalam tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi, Auditee telah memakai atau menerapkan catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukan dan memberikan informasi ketelusuran asal usul Halaman 6 dari 10
bahan baku. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan laporan mutasi dan data hasil produksi Auditee selama periode bulan Oktober 2015 sampai dengan Agustus 2016, terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Dari laporan hasil produksi dan hasil perhitungan rendemen, hasil produksi moulding Auditee telah sesuai dengan standar rendemen yang dipersyaratkan dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan dokumen izin industri Nomor : 188.3/834 tanggal 2 April 2008 berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berupa industri kayu gergajian dan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 4 November 2011 berupa industri moulding, realisasi produksi industri Auditee selama dua belas bulan terakhir (Oktober 2015 hingga September 2016), bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
-
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
MEMENUHI
Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan maupun laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016. Laporan mutasi kayu meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung, dimana persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 7 dari 10
dijasakan
tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
-
Auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a. Produk hasil diekspor
olahan
kayu
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Oktober 2015 – September 2016 serta dokumen terkait lainya, dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak melakukan kontrak jasa olahan dengan perusahaan pengolahan kayu lainnya serta telaah mutasi bahan baku dan hasil produksi, jelas terlihat bahwa seluruh produk kayu olahan yang diekpsor adalah merupakan hasil produksi sendiri.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukan 16 dokumen PEB yang menyertai ekspor produk kayu olahan moulding selama periode Oktober 2015 sampai September 2016, dengan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukan 16 dokumen Packing List yang menyertai ekspor produk kayu olahan moulding selama periode Oktober 2015 sampai September 2016, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading).
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukan 16 dokumen Invoice yang
yang
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier c. Packing List (P/L)
Verifier d. Invoice
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 10
menyertai ekspor produk kayu olahan moulding, selama periode Oktober 2015 sampai September 2016, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading). Verifier e. Bill of Lading (B/L)
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2015 sampai dengan September 2016 (satu tahun), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Packing List).
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen VLegal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-Legal dengan realisasi penggunaan V-Legal sebanyak 16 lembar. Penerbitan dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan realisasi ekspor, seluruh produk yang diekspor Auditee yang wajib dilakukan verifikasi teknis selama periode Oktober 2015 – September 2016 telah dilengkapi dengan 16 lembar laporan hasil verifikasi teknis. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri sendiri.
-
Produk yang diekspor oleh Auditee berupa moulding, tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan Auditee, adalah jenis kayu Merbau dan Bangkirai. Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan Auditee telah mengimplementasikan penggunaan tanda VLegal yang dibubuhkan pada kemasan setiap produk yang akan dikirim dengan Nomor Identitas V–Legal Auditee : 003-LVLK-006IDN. Halaman 9 dari 10
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dan tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun tanda titik kumpul telah ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan jalur evakuasi terbebas dari segala hambatan.
Verifier b. Implementasi K3
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh Penangung Jawab K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat besar maupun ringan.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan berserikat dan memperbolehkan karyawan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.
-
Jumlah karyawan Auditee dengan status sebagai sebagai karyawan tetap hanya 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Hasil pemeriksaan data karyawan sampai dengan periode 30 September 2016, Auditee memiliki karyawan tetap sebanyak 10 orang dan 19 orang sebagai karyawan tidak tetap (borongan). Berdasarkan data karyawan tersebut, Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.
Halaman 10 dari 10
