Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 PERTANGGUNGANJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN1 Oleh : Lavenia Prisila Djeddin2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana penyelundupan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penyelundupan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Dasar hukum peraturan tinda pidana penyelundupan adalah ordonansi bea cukai, undang-undang Drt No. 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi, undang-undang No. 21 Prp. 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, undang-undang no. 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Jenis dan bentk tidak pidana penyelundupan, terbagi dalam penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. 2. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasanalasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah pertama karena dalam berbagai tindak piana ekonomi dan fiscal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masarakat dapat sedemiian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja. Kedua adala dengan hanya memidana pengurus saja tidak akan atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Pertangungjawaban korporasi merpakan satu bentk pertanggungjawaban dimana korporasi menjadi subjek hukum pidana yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti orang di mata hukum pidana sehingga pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana oleh korporasi itu ada pada perusahaan. Kata kunci: Pertanggunganjawab, Korporasi, penyelundupan PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penulisan 1
Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael Barama, SH, MH; Deizen D. Rompas, SH, MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711151
Upaya penanggulangan tindak pidana penyulundupan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu menggnati UndangUndang Tarif Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lebih lanjut, pada tanggal 15 November 2006 Pemerintah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam penjelasan umum ditegaskan: “Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 tdalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor, barang-barang tanpa mengindahkan” Ketentuan undang-undang ini di pidana karena melakukan penyelundupan, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melekat benar atau salah tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi Rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya di pandang perlu merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.3 Pelanggaran yang tidak bersifat serius pada undang-undang perubahan atas undangundang kepabeanan dikenakan sanksi administrasi. Adapun sanksi administrasi hanya terhadap pelanggaran yang tidak bersifat serius diatur dalam undang-undang kebijakan penentuan saksi administrasi dilakukan penyesuaian oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menetapkan Peraturan 3
Penjelasan Undang-Undang Perubaan atas UndangUndang Kepabeanan
171
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenan sanksi administasi berupa denda di bidang kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838). Dapat dikategorikan serius seperti tindak pidana penyelundupan dirumuskan kembali secara tegas jenis perbuatannya dengan ancaman sanksi yang tegas untuk dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang sebagaimana di atur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A sanksi dengan Pasal 109 Undang-Undang Perubahan atas undang-undang kepabeanan. Untuk tindak pidana penyelundupan dalam rangka ekspor barang diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Perubahan atas UndangUndang Kepabeanan yang menerapkan ancaman asaknsi pidana tersebut diatas merupakan sanksi kumulatif. Lebih lanjut dalam Pasal 102C dinyatakan bahwa sanksi pidana pemberatan khusus bagi pejabat, aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan, Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102B yang ancaman pidananya dalam Undang-Undang ditambah 1/.3 dan juga diberlakukan secara kumulatif sebagai sanksi pidana pemberatan. Ketentuan sanksi pidana semacam ini juga sudah diatur dalam Pasal 52 KUHP yang ancaman pidananya dapat ditambah dengan sepertinya. Selengkapnya pasal 52 KUHP berbunyi : “Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh di hukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya”4 Pasal 102, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 107 menentukan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberlakukan secara kumulatif dan alternative atau keduanya diberlakukan. Data Pasal 107 Undang-Undang Kepabeanan diatur bahwa sanksi kumulatuf atau alternative atau 4
R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor 1988, hal. 67
172
keduanya diberlakukan sedangkan Pasal 108 menetapkan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara diterapkan bagi perorangan sedangkan untuk badan hukum dikenakan pidana denda. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana penyelundupan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penyelundupan? C. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu menggali dari sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. PEMBAHASAN A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan Daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.5 Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya bebatasan langsung dengan negara tetangga,6 maka diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyeludupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang di atur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut(kapal laut), 5
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 6 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4661
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 udara(pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis, yang dimaksud impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.7 Atau yang biasa dengan kita sebut saat ini dengan kata impo(Import), jelaslah apabila terjadi impor itu menandakan bahwa adanya kekuarangan dalam negeri sendiri. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 A ayat(6) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan setelah dipenuhi kewajiban Pabean untuk: 8 a). Diimpor untuk dipakai; b). Diimpor sementara; c). Ditimbun ditempat penimbunan berikat; d). Diangkat terus atau diangkut lanjut; dan, e). Dieksport kembali. Ayat(6) yang dimaksud adalah “dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara”. Untuk barang impor yang dikeluarkan dari kawasan pabean maka pejabat bea dan cukai wajib melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/ PMK.04/ 2007 tentang Pemeriksaan Barang Impor, yang ditetapkan pada tanggal 12 november 2007 dan diberlakukan mulai tanggal 15 desember 2007 adalah sebagai berikut:9 (1) Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar. (2) Pejabat pemeriksa dokumen adalah pejabat bea dan cukai yang berwengan untuk melakukan penilitian dan penetapan atas data pemberitahuan pabean. (3) Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang 7
Setyowasis, Impor Magazine, Edisi November 2007, No. 1318/XXXVII, hlm. 28 8 Pasal 10 ayat (7), Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan 9 Yudi Wibowo Sukinto, Op.,Cit., hlm. 137-138
diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. (4) Pejabat pemeiksa fisik adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan pemeiksaan fisik barang impor dan ditunjuk secara langsung melalui aplikasi pelayanan kepabeanan atau oleh pejabat bea dan cukai (5) Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh prakarsa pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hakhak negara atau memenuhi ketentuan perundangundangan yang belaku. (6) Pengeluaran barang dari kawasan pabean wajib mendapat pesetujuan oleh pejabat bea dan cukai. Menurut hemat penulis selain sanksi pidana dalam rangka kegiatan impor yang diatur pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Kepabeanan, maka diatur juga sanksi administratif dalam rangka kegiatan impor dalam undang-undang Kepabeanan, yang dikelompokan berdasarkan subjek hukumnya, yaitu :10 (1) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana diatur pada Pasal 7 A ayat(7) Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan. Ayat(1) yang dimaksud pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari : a) luar daerah pabean; b) dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat.
10
Ibid.
173
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebaimana dimaksud pada ayat(3), ayat(4), atau ayat(6) dikenai sanksi administasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 7A ayat(8) undang-undang perubahan atas undangundang kepabeanan. (2) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat(6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikarenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A ayat(8) UndangUndang Perubahan atas Undang-undang Kepabeanan. Ayat(6) yang dimaksud menyatakan “Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun ditempat lain selain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara. (3) Importir yang salah membeitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100%(seratus pesen) dar bea masuk yang kurang bayar dan paling banyak 1000% (seribu pesen) dari bea masuk yang kurang bayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat(4) undang-undang perubahan atas undang—undang kepabeanan. (4) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tesebut tejadi di lua kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang di bongkar dan di kenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.25.000.000,-(dua plima juta rupiah) dan paling banyak
174
Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana diatur Pasal 8 A ayat(2) undang-undang perubahan atas undangundang kepabeanan. (5) Importir, exportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha jasa kepabean, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Oang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagaimana dikatur Pasal 52 ayat(1) undang-undang perubahan atas undangundang kepabeanan. Oang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(1), ayat(2), atau ayat(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah). (6) Pejabat bea cukai, apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan undang-undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan sanksi administrasi dalam undang-undang perubahan atas undangundang kepabeanan telah di ataur dan disesuaikan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan (lembar negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 53 dan tambahan lembaran negara republik indonesia no.4838), atau disebut peraturan pemerintah pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Adapun sanksi administrasi yang disesuaikan tesebut adalah: 11 1. Nilai Rupiah Tertentu. Besarnya denda yang dinyatakan dalam rupiah tertentu sebagaimana yang dimaksud 11
Ibid.
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 Pasal 2 ayat(2) huruf a peraturan pemerintah pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Berlaku untuk pelanggaran administrasi yang di atur Pasal 10a Ayat(8), Pasal 11a Ayat(6) , Pasal 45 Ayat( 3), Pasal 52 Ayat(1) Dan Pasal 52 Ayat(2),Pasal 81 Ayat(3), Pasal 82 Ayat(3) Huruf B, Pasal 86 Ayat(2), Pasal 89 Ayat(4), Pasal 90 Ayat(4),Pasal 91 Ayat(4), undangundang perubahan atas undang-undang kepabeanan. 2. Nilai Rupiah Minimum Sampai Dengan Maximum. Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maximum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf b (nilai rupiah minimum sampai dengan maximum) Peraturan Pemerintah Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan. Ditetapkan secara berjenjang dengan kententuan apabila 6(enam) bulan terakhir terjadi:12 (a) 1(satu) kali pelanggaan, dikenai denda sebesar 1(satu) kali denda minimum; (b) 2(dua) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 2(dua) kali denda minimum; (c) 3(tiga) sampai dengan 4( empat) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 5(lima) kali denda minimum; (d) 5(lima) sampai dengan 6(enam) kali pelanggaran dikenai denda sebesar 7(tujuh) kali denda minimum; dan, (e) Lebih dari 6(enam) kali pelanggran, dikenai denda sebesar 1(satu) kali denda maximum Berlaku Untuk Pasal 7a Ayat(7), Pasal 7a Ayat(8), Psal 8a Ayat(2) Dan Ayat(3), Pasal 8c Ayat(3) Dan Ayat(4), Pasal 9a Ayat(3) Dan Pasal 10a Ayat(3) Dan Ayat(4) UndangUndang Atas Undang-Undang Kepabeanan. 3. Presentase Tertentu Dari Bea Masuk Yang Seharusnya Di Bayar; Besarnya denda yang dinyatakan dalam presentasi tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf c peraturan pemerintah pengenaan sanksi administrasi 12
Ibid.
berupa denda di bidang kepabeanan. Diperoleh dari hasil perkalian pesentase tertentu dengan bea masuk yang seharrusnya dibayar. B. Tindak Pidana Penyelundupan Dalam rangka Kegiatan Ekspor Tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh korporasi maka pertanggungiawahan pidananya dapat berupa individuai dan kolektir, sesuai narna-nama pengurus dan direksi dari suatu perusahaan/ korporasi yang bersankutan, yang dapat diidentifikasi dari Akta, Nortaris Pendirian Perusahaan; SIUP; TDP; serta orang yang bertanda tangan dan bertangungjawab pada semua pemberitahuan bea dan cukai sesuai bentuk perusahaan/ korporasi sebagaimana diatur pada Pasal 108 UndangUndang Perubahan atas Kepabeanan, yaitu pidana denda. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungiawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. 2. Adanya perbuatan melanggar hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan tanpa sengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai. 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.13 Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intellectual factor), yaitu dapar membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka. 13
Jimly Asshidiqqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2006, hlm. 63
175
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya rnenurut keinsyafan tentang baik huruknya perbuatan, dia tidak rnempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memeriukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kernampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menentukan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawablcan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. “Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan terganggu akal pikirannya, maka sanksi pidana tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menerapkan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut: 1. Syarat Psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungicin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus. 2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelalcu melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya
176
tidak dapat men menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman. Pada pertanggungjawaban pidana berdasar teori identifikasi, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, masib menerima asas societasiuniversitas delinquere non potest. Pada model ini korporasi tidak akan bisa dipertanggungjawabkan, karena koorporasi tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Jadi tori ini kurang tepat jika diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyeludupan, sebab dalam undangundang perubahan atas kepabeanan menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penyeludupan yang meliputi: (1) Perorangan; sebagamana yang thatur oleh Pasal 102, 102A,102B UndangUndang Perubahan atas Kepabeanan. (2) Pejabat; sebagaimana yang diatur dengan Pasal 102C, Pasal 113A sarnpai dengan Pasal 113C Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan. (3) Pengangkut barang; sebagaimana yang diatur Pasal 1 02D, Pasal 104, UndangUndang Perubahan atas Kepabeanan. (4) Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagaimana diatur Pasal 107 Undang-undang Kepabeanan. (5) Badan Hukum; perseroan; perusahaan, perkumpulan, yayasan, koperasi, sebagaimana diatur Pasal 108 UndangUndang Perubahan aras Undang-Undang Kepabeanan. Sementara pada model Vicarious korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Di mana yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah “onpersoonlijk". Orang yang mernimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukan nya perbuatan itu. Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas kesalahan (mens rea) dalam perbuatan pidana untuk dapat
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 dipertanggungjawabkannya pengurus suatu korporasi (vicarious liability). Pertanggungjawaban pidana apabila rerjadi tindak pidana penyelundupan, model ini dapat berlaku, khususnya pada bentuk tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 D, Pasal 104 dan Pasal 107. Sedangkan model yang strict liabifity, mana korporasia berbuat dan korporasi yang bertanggung jawab, memandang bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana dalam pertanggungjawaban kejahatan korporasi ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, dimungkinkan pula untuk memidana korporasi dan pengurus sekaligus. Model pertanggungjawaban ini (strict liability) yang secara jelas dianut dalam kebijakan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan. Jadi tidak hanya perorangan (pengurus perusahaan) saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi terhadap perusahaannya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa dasar pembenaran atas dianutnya pertanggungja waban langsung (strict liability) ini, yaitu didasarkan atas hal-hal sebagai berikut: 1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial; 2. Atas dasar asas kekeluargaan; 3. Untuk memberantas anomie of succes (sukses tanpa aturan); 4. Untuk perlindungan konsumen; dan 5. Untuk kemajuan teknologi.14 Selain itu, digunakannya strict liability juga didasarkan pada pandangan bahwa jelas perusahaan adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dengan dilakukannya penyeludupan. Apabila tanpa tanggung akibat pidana korporasi, maka akan terdapat kekosongan pemidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin, jadi di sini juga berlaku pertanggungjawaban secara bersama(tanggung renteng). Melihat data tindak pidana penyelundupan yang terus meningkat kuantitasnya dari tahun 14
ke tahun menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional karena sangat merugikan keuangan negara. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan antara lain karena luasnya wilayah kepulauan Nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar pulau-pulau di Indonesia yang harus diamankan, kondisi industi dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, dan kurangnnya kemampuan dan kemauan aparatur penegak hukum khususnya pejabat bea dan cukai tidak bersungguh-sungguh menarik bea masuk dan pajak impor dan bea keluar, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Dasar hukum peraturan tinda pidana penyelundupan adalah ordonansi bea cukai, undang-undang Drt No. 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi, undang-undang No. 21 Prp. 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, undang-undang no. 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Jenis dan bentk tidak pidana penyelundupan, terbagi dalam penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. 2. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah pertama karena dalam berbagai tindak piana ekonomi dan fiscal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masarakat dapat sedemiian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja. Kedua adala dengan hanya memidana pengurus saja tidak akan atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Pertangungjawaban korporasi merpakan satu bentk pertanggungjawaban dimana korporasi menjadi subjek hukum pidana
Ibid, hlm. 195
177
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti orang di mata hukum pidana sehingga pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana oleh korporasi itu ada pada perusahaan. B. Saran 1. Sampai sekarang KUHP Nasional masih belum disahkan, disarankan agar dalam KUHP nanti diatur ketentuan yang dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. 2. Kepada lembaga pembuat undangundang harus lebih jeli dan teliti melihat kekuarangan-kekurangan mengenai konsep pertanggungjawaban korporasi ini apalagi dikaitkan dengan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat walaupun kerugian yang diderita tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dan instansi-instansi yang terkait untuk dilakukan upaya pencegahan dengan upaya penanggulangannya. DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhamad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 3, Edisi Revisi Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006 Anwar Suprijadi, Kata Pengantar Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta 2006 Amir Ilyas dan Yuyun Widuaningsih, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010 Amir SM, Ekspor Impor Teori dan Penerapannya, PT Pustaka Binawan Pressindo, cet-keenam, Jakarta 1999 Baharudin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1990 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991 H. Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban
178
Korporasi Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2014 Jimly Asshidiqqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006 J. E. Sahetapi, Hukum Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2007 Moh. Asar, Diktat Pabean dan Cukai Buku Pegangan Untuk Pejabat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukwn Pidana, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991 Nyoman Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip Semarang, 2005 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Kencana Jakarta, 2014 R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor 1988 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Hukum, Edisi Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 1999 Sumarno, Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor Sinar Grafika Jakarta, 2007 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000 Setyowasis, Impor Magazine, Edisi November 2007, No. 1318/XXXVII Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika 2013 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perbuahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara RI) Nomor 4661) Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Admnistrasi Berupa
Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 4838) UURI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214) Penjelasan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 93 dan Tambahan Lembaran Negara RI. NO. 4661 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-18/BC/2008 tentang Pelaksanaan uji coba implementasi sistem nasional single window (NSW) pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC)
179
