BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.307, 2016
LIPI. Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam. Orta. Pencabutan. PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam dan untuk mengoptimalkan penelitian teknologi bahan alam serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor
B/879/M.PAN-RB/02/2016
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan kembali Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam; Mengingat
: 1.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-2-
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja
(Lembaran
Lembaga Negara
Pemerintah
Republik
NonKementerian
Indonesia
Tahun
2015
Nomor 323); 2.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor 11); 3.
Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
dari dan dalam
Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 4.
Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
5.
Peraturan Negara
Menteri Nomor
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
PER/18/M.PAN/11/2008
tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
KEPALA
LEMBAGA
ILMU
PENGETAHUAN
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM.
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-3-
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang teknologi bahan alam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang
Ilmu
Pengetahuan
Teknik
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia. (2)
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam dipimpin oleh Kepala. Pasal 2
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi bahan alam. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2,
Balai
Penelitian
Teknologi
Bahan
Alam
menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan penelitian di bidang teknologi bahan alam;
b.
pemanfaatan hasil penelitian di bidang teknologi bahan alam;
c.
pengelolaan sarana dan prasarana penelitian;
d.
pelaksanaan layanan jasa dan informasi;
e.
diseminasi hasil penelitian di bidang teknologi bahan alam; dan
f.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam terdiri atas: a.
Subbagian Tata Usaha;
b.
Seksi Pemanfaatan Teknologi;
c.
Seksi Sarana dan Prasarana Teknis; dan
d.
Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi.
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-4-
Pasal 5 (1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian,
keuangan,
umum,
dan
kerumahtanggaan. (2)
Seksi
Pemanfaatan
Teknologi
mempunyai
tugas
melakukan pemanfaatan hasil penelitian teknologi bahan alam. (3)
Seksi Sarana dan Prasarana Teknis mempunyai tugas melakukan
perencanaan,
pengelolaan,
dan
pengembangan sarana dan prasarana penelitian. (4)
Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa dan informasi, dokumentasi, promosi, dan diseminasi hasil penelitian teknologi bahan alam, serta kerja sama. Pasal 6
(1)
Kelompok
jabatan
fungsional
terdiri
dari
jabatan
fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bahan alam.
(3)
Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. Pasal 7 (1)
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing
kelompok
jabatan
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-5-
oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Balai. (3)
Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis
dan
jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam harus menyusun: a.
peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja
yang
efektif
dan
efisien
antarunit
kerja
di
lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam; dan b.
analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam. Pasal 9
Setiap unsur di lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam sendiri, dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
maupun
dalam
hubungan
dengan lembaga lain yang terkait. Pasal 10 (1)
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin memberikan
dan
mengoordinasikan
pengarahan
serta
bawahan petunjuk
dan bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-6-
(2)
Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. Pasal 12 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam wajib menyusun dan mengembangkan
kebijakan,
program,
serta
kegiatan
berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Pasal 13 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua unit
kerja
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
dan
pemerintah daerah. Pasal 14 Kepala
Balai
Penelitian
Teknologi
Bahan
Alam
wajib
melaksanakan pengawasan melekat, melakukan penilaian kinerja,
mematuhi
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. BAB IV ESELONISASI Pasal 15 (1)
Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a atau sebutan
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-7-
(2)
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V LOKASI Pasal 16
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan
dari
Keputusan
Pengetahuan
Indonesia
Kepala
Nomor
Lembaga
1022/M/2002
Ilmu tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala ini. Pasal 18 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang
ada
beserta
pejabat
yang
memangku
jabatan
di
lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam tetap melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
sampai
dengan
diatur
kembali
berdasarkan
Peraturan Kepala ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Kepala ini ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-8-
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 20 Bagan Organisasi Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
Nomor
1022/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan
Kepala
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-9-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ISKANDAR ZULKARNAIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2016, No.307
-10-
www.peraturan.go.id
