BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.309, 2016
LIPI. Loka Penelitian Teknogi Bersih. Orta.
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN TEKNOLOGI BERSIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penelitian di bidang teknologi bersih dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor
B/879/M.PAN-RB/02/2016
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu
menetapkan
Peraturan
Kepala
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Teknologi Bersih; Mengingat
: 1.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
www.peraturan.go.id
2016, No.309
-2-
Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja
Lembaga
(Lembaran
Negara
Pemerintah
Republik
Non
Indonesia
Kementerian Tahun
2015
Nomor 323); 2.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor 11); 3.
Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian
dan
Pengangkatan
Dari
dan
Dalam
Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 4.
Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
5.
Peraturan Negara
Menteri Nomor
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
PER/18/M.PAN/11/2008
tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
KEPALA
LEMBAGA
ILMU
PENGETAHUAN
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN TEKNOLOGI BERSIH. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Loka Penelitian Teknologi Bersih adalah Unit Pelaksana
www.peraturan.go.id
2016, No.309
-3-
Teknis di bidang teknologi bersih, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan
Teknik
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan
Indonesia. (2)
Loka Penelitian Teknologi Bersih dipimpin oleh Kepala. Pasal 2
Loka
Penelitian
Teknologi
Bersih
mempunyai
tugas
melaksanakan penelitian di bidang teknologi bersih. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Penelitian Teknologi Bersih menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan penelitian di bidang teknologi bersih;
b.
pengelolaan sarana dan prasarana penelitian;
c.
pelayanan jasa, informasi, pemanfaatan, dan diseminasi hasil penelitian di bidang teknologi bersih; dan
d.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Loka Penelitian Teknologi Bersih terdiri atas: a.
Urusan Tata Usaha;
b.
Subseksi Sarana dan Prasarana Teknis; dan
c.
Subseksi Pelayanan Teknis dan Kerja Sama. Pasal 5
(1)
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, umum, dan kerumahtanggaan.
(2)
Subseksi Sarana dan Prasarana Teknis mempunyai tugas melakukan
perencanaan,
pengelolaan,
dan
pengembangan sarana prasarana produksi dan sarana laboratorium. (3)
Subseksi Pelayanan Teknis dan Kerja Sama mempunyai
www.peraturan.go.id
2016, No.309
-4-
tugas
melakukan
pelayanan
jasa
dan
informasi,
dokumentasi, promosi, dan diseminasi teknologi bersih, serta kerja sama. Pasal 6 (1)
Kelompok
jabatan
fungsional
terdiri
dari
jabatan
fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bersih.
(3)
Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. Pasal 7 (1)
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing
kelompok
jabatan
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Loka. (3)
Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis
dan
jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2016, No.309
-5-
BAB III TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Loka Penelitian Teknologi Bersih harus menyusun: a.
peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja
yang
efektif
dan
efisien
antarunit
kerja
di
lingkungan Loka Penelitian Teknologi Bersih; dan b.
analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Loka Penelitian Teknologi Bersih. Pasal 9
Setiap unsur di lingkungan Loka Penelitian Teknologi Bersih dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Loka Penelitian Teknologi Bersih sendiri, dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait. Pasal 10 (1)
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin memberikan
dan
mengoordinasikan
pengarahan
serta
bawahan petunjuk
dan bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2)
Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit
www.peraturan.go.id
2016, No.309
-6-
organisasi di bawahnya. Pasal 12 Loka
Penelitian
Teknologi
mengembangkan
Bersih
kebijakan,
wajib
program,
menyusun serta
dan
kegiatan
berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Pasal 13 Loka Penelitian Teknologi Bersih wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua unit kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pemerintah daerah. Pasal 14 Kepala Loka Penelitian Teknologi Bersih wajib melaksanakan pengawasan melekat, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
dan
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. BAB IV ESELONISASI Pasal 15 (1)
Kepala adalah jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. (2)
Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2016, No.309
-7-
BAB V LOKASI Pasal 16 Loka Penelitian Teknologi Bersih berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pembentukan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Kepala ini ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 18 Bagan
Organisasi
Loka
Penelitian
Teknologi
Bersih
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 19 Peraturan
Kepala
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.309
-8-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ISKANDAR ZULKARNAIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
