1
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
14
TAHUN 2016
TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1437 H/2016 M DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana Bulan Suci Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M yang tenang, damai dan
khidmat
dalam
pelaksanaannya,
serta
guna
memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka toleransi kehidupan intern dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan Pemerintah dipandang perlu diadakan penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu ibadah dalam Bulan Suci Ramadhan; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 - Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dearah dalam Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, maka Bupati mempunyai tugas dan kewajiban menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf
b
konsideran
menetapkan
Kegiatan
menimbang Bulan
ini, Suci
maka
perlu
Ramadhan
Tahun 1437 H/2016 M dengan Peraturan Bupati; D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2016\Ramadhan.doc
2
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 - Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dearah dalam Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C); D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2016\Ramadhan.doc
3
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaga Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaga Daerah Tahun 2012 Nomor 2/D);
Kabupaten
Malang
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/C); 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 25/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1437 H/2016 M. Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1437 H/2016 langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:
M
dengan
a. Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup umat beragama; b. Peningkatan toleransi kehidupan beragama dengan saling menghormati dan menghargai; c. Pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah Puasa Ramadhan. D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2016\Ramadhan.doc
4
Pasal 2
Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upayaupaya
meningkatkan
kerukunan
hidup umat
beragama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah dengan cara memberikan penyuluhan/penjelasan dan pengarahan secara edukatif, persuasif kepada seluruh masyarakat dan lingkungannya untuk tidak melakukan kegiatan yang atraktif dan
demonstratif
yang
dapat
mengganggu
pelaksanaan
Ibadah Puasa Ramadhan.
Pasal 3
Peningkatan toleransi kehidupan umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah dengan cara: a. melarang dan menghentikan semua bentuk kegiatan yang mengarah pada perjudian dan maksiat serta minuman beralkohol/minuman keras di semua tempat, khususnya selama Bulan Suci Ramadhan; b. melarang
kegiatan
geng
motor
yang
mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat; c. melarang gerakan radikalisme agama yang memanfaatkan bulan
suci
tertentu
ramadhan
yang
dapat
untuk
kepentingan
mengganggu
kelompok
ketentraman
dan
kekhusukan beribadah; d. membatasi
dan
mengendalikan
bunyi-bunyian/suara
keras yang dapat mengganggu ibadah puasa, shalat tarawih, tadarus Al-Qur’an dan ketenangan masyarakat seperti: 1. membunyikan,
menyimpan
dan
menjual
petasan/mercon dan sejenisnya; 2. membunyikan suara musik melalui tape/VCD/DVD dan sejenisnya, lagu-lagu melalui pengeras suara yang dapat
mengganggu
kegiatan
shalat
tarawih
dan
tadarus Al-Qur’an. D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2016\Ramadhan.doc
5
Pasal 4 Pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah Puasa Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah dengan cara selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M, kepada tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran, kafe dan warung untuk mengendalikan kegiatan sebagai berikut: a. tempat-tempat hiburan dan panti pijat menutup kegiatannya dan dapat melaksanakan kegiatan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, kecuali bagi panti pijat tuna netra/refleksi berlaku seperti biasa; b. hotel dan penginapan mengurangi kegiatan jamuan makan atau penjualan makanan pada siang hari secara terbuka yang dapat mengganggu ibadah puasa; c. tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran, kafe dan warung diharapkan tidak menjual dan menyimpan serta melaksanakan kegiatan minum-minum yang mengandung alkohol/minuman keras; d. restoran dan warung yang buka pada siang hari agar mengendalikan dan membatasi kegiatan penjualan makanan dengan memberikan tabir/penutup atau selambu. Pasal 5 Meningkatkan amalan pada Bulan Suci Ramadhan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. menyelenggarakan sholat tarawih, tadarus Al-qur’an, pengajian dan sebagainya di masjid, mushola, langgar, surau dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan secara tertib; b. mengadakan pembinaan dan bimbingan keagamaan pada generasi muda sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT; c. meningkatkan pembinaan rohani bagi para karyawan di lingkungan Unit Kerja/Instansi di wilayah masing-masing; d. meningkatkan pimbinaan dan pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten Malang; e. untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan amalan Bulan Ramadhan yang dilakukan setelah pukul 23.00 WIB, agar tidak menggunakan alat pengeras suara; D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2016\Ramadhan.doc
6
f.
menyiapkan perayaan Idul Fitri, baik di masjid-masjid maupun di lapangan, dengan koordinasi Panitia Hari Besar yang dilakukan dengan sederhana, tertib dan khidmat; g. pelaksanaan takbir keliling untuk tidak menggunakan kendaraan terbuka guna menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas serta tidak memasuki wilayah lain. Pasal 6 Aparatur Pemerintah yang terkait berkewajiban mensosialisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaksanakan pengendalian khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang, Camat dan Lurah/Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 25 Mei
2016
BUPATI MALANG, Ttd. H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, Ttd. ABDUL MALIK Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D
D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2016\Ramadhan.doc
