BAB III DESKRIPSI DUALISME AKAD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 272 K/Ag/2015
A. Gambaran Dualisme Akad Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 Perkara wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 yang diajukan oleh PT. Permodalan BMT Ventura melawan Toto Saptori diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari satu hakim ketua yaitu Prof. Dr. H. Abdul Manan S. H, S. IP, M. Hum, dua hakim anggota yaitu Dr. H. Habiburrahman, M. Hum dan Dr. H. Amran Suadi S.H, M.H, M.M, serta dibantu oleh Drs. M. Slamet Turhamun, M.H selaku Panitera Pengganti. Perkara ini diajukan oleh pihak PT. Permodalan BMT Ventura beralamat di Equity Tower 27 th Floor, Komplek SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sexio Yuni Noor Sidqi, S. H dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Laena, Lt. 5, R. 515, Jl. KH. Abdullah Syafei, No.7 Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014, sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding. Adapun lawan pemohon kasasi adalah Toto Saptori, beralamat di Jl. Sudirman, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai Termohon kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding dan:
43
44
1. KBMT Babussalam beralamat di Jl. Jendral A. Yani No. 15, Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 2. H. Nana Suryana beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 90, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 3. Mamat Rahmat beralamat di Jl. Sinargalih No. 90 RT. 001, RW. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Para turut termohon kasasi dahulu para tergugat/turut pembanding. Wanprestasi yang terjadi antara PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam terkait dengan perjanjian pembiayaan mud{arabah muqayyadah yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam. Perjanjian ini berlangsung selama dua kali. Perjanjian yang pertama terjadi pada tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 Juli 2010. Dengan total pembiayaan kedua pembiayaan tersebut sebesar Rp1. 800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) Perjanjian pembiayaan mud{arabah muqayyadah pada tanggal 1 Mei 2010 diberi nama akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah No. 081/Mud{arabah Muqayyadah/PBMT/V/2010. Selanjutnya akad perjanjian ini disebut sebagai perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010, dengan total pembiayaan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Perjanjian ini dilakukan untuk keperluan modal kerja dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Mei 2010 s/d Mei 2012. Atas perjanjian ini, PT. Permodalan BMT Ventura dalam suratnya Nomor: 029/Pbm/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal: Surat persetujuan pembiayaan Koperasi BMT Babussalam telah
45
menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada KBMT Babussalam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengikat kepada KBMT Babussalam, kemudian dituangkan dalam perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010. Bahwa dalam perjalanannya, pihak KBMT Babussalam mengajukan penambahan fasilitas pembiayaan kepada pihak PT. Permodalan BMT Ventura yang kemudian oleh kedua belah pihak, antara PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam dituangkan dalam akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah No. 081/Tmb1/Mud{arabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010, yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian fasilitas pembiayaan 3 Juli 2010 yang merupakan satu kesatuan dan terpisahkan dengan perjanjian fasilitas pembiayaan 1
Mei
2010
sebelumnya,
dengan
nilai
pokok
pembiayaan
sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Juli 2010 s/d 2012. Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010 inilah, maka pihak KBMT Babussalam mempunyai kewajiban kepada PT. Permodalan BMT Ventura untuk membayar pokok pembiayaan beserta nisbah bagi hasil selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan jadwal pembiayaan yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 dan perjanjian fasilitas 3 Juli 2010, perjanjian mana merupakan kewajiban pihak KBMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura. Untuk memberikan kepastian pelunasan pembiayaan tersebut kepada PT. Permodalan BMT Ventura, pihak KBMT Babussalam memberikan jaminan.
46
Jaminan yang diberikan KBMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura dalam perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 diatur secara tegas dalam Pasal 7, jaminan itu berupa: 1. Jaminan pihak kedua yang diserahkan kepada pihak pertama atas fasilitas pembiayaan yang diterima sebelum akad ini dilangsungkan, tetap digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima pihak kedua atas ini dan tetap mengikat sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima pihak kedua dinyatakan lunas oleh pihak pertama. 2. Seluruh jaminan sebelumnya dan jaminan yang akan diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama 3. Tagihan pembiayaan KBMT Babussalam kepada anggotanya minimal sejumlah Rp1. 040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah) yang free, clean dan clear, dan lancar serta berjangka waktu sama dan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan ini. 4. Jaminan pribadi (personal guarantee/borgtocht/avalist) pengurus KBMT Babussalam masing-masing atas nama: a. H. Nana Suryana b. Toto Saptori c. Mamat Rahmat
47
Bahwa atas perjanjian penambahan fasilitas pembiayaan 3 Juli 2010 yang telah diberikan oleh PT. Permodalan BMT Ventura kepada KBMT Babussalam. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 perjanjian fasilitas 3 Juli 2010, jaminan mana berupa: 1. Tanah dan bangunan seluas 480 m2 yang terletak di Desa Telaga Wetan, Blok Karanganyar, Kec. Talaga, Majalengka, Jawa Barat, SHM sementara No. 277 atas nama Kusesi. 2. Jaminan pihak kedua yang diserahkan kepada pihak pertama atas nama fasilitas pembiayaan yang diterima sebelum akad ini dilangsungkan, tetap digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima pihak kedua saat ini dan tetap mengikat sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima pihak kedua dinyatakan lunas oleh pihak pertama. 3. Seluruh jaminan sebelumnya dan jaminan yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan jaminan sebelumnya dan/atau yang dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama. 4. Tagihan pembiayaan KBMT Babussalam kepada anggotanya minimal sejumah Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang free, clean dan clear, dan lancar serta berjangka waktu sama dan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan ini. 5. Jaminan pribadi (personal guarantee/borgtocht/avalist) pengurus KBMT Babussalam masing-masing atas nama:
48
a. H. Nana Suryana b. Toto Saptori c. Mamat Rahmat Bahwa untuk jaminan berupa tanah seluas 480 m2 yang kemudian diikat dengan SKMHT No. 16 tanggal 14 Juli 2010 dihadapan Dede, S. H, Notaris di Sumedang yang kemudian atas jaminan a quo telah diminta kembali oleh KBMT Babussalam, kemudian KBMT Babussalam menyerahkan jaminan pengganti berupa sertifikat hak milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka sebagai jaminan pengganti kepada PT. Permodalan BMT Ventura. Bahwa akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah No. 081/Mud{arabah Muqayyadah /PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 memuat dua klausul lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda yang terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 15, yaitu: 1. Pasal 14 Ayat (2) bab penyelesaian perselisihan berisi apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut. 2. Pasal 15 Ayat (4) bab domisili dan pemberitahuan berisi mengenai akad kerja sama dengan segala akibat hukum dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor
49
Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, mud{arib setuju bila perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang timbul sehubungan akad ini ke Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di wilyah Republik Indonesia yang berwenang atas Perseroan. Bahwa demikian halnya dalam akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah No. 081/Mud{arabah Muqayyadah /PBMT/V/2010 tanggal 3 Juli 2010, pasal 14 dan 15 sama persis dengan Pasal 14 dan 15 dalam akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah No. 081/Mud{arabah Muqayyadah /PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010. Sehingga akad yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam memiliki dua klausul lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah dalam dua akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah tersebut, yaitu akad perjanjian mud{arabah muqayyadah No. 081/Mud{arabah Muqayyadah /PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah No. 081/Mud{arabah Muqayyadah /Tmb1/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 dimuat dalam bab penyelesaian perselisihan. Adapun pilihan penyelesaian sengketa melalui badan Pengadilan Agama dalam dua akad ini dimuat dalam bab domisili dan pemberitahuan.
B. Sengketa yang Terjadi Antara PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam dalam Dualisme Akad Pembiayaan Mud{arabah Muqayyadah
50
Sengketa yang terjadi antara PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam adalah sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak KBMT Babussalam yang secara tegas telah melanggar perjanjian fasilitas pembiayaan dengan tidak membayar pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (nisbah) yang harus dibayarkan tiap bulannya kepada PT. Permodalan BMT Ventura berdasarkan lampiran dari perjanjian fasilitas tersebut. Berbagai fasilitas yang telah diberikan oleh PT. Permodalan BMT Ventura kepada KBMT Babussalam seharusnya dapat menjadi modal kerja dan dapat dipergunakan untuk perluasan kegiatan usahanya, namun ternyata kemudian fasilitas pembiayaan dan likuiditas tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan KBMT Babussalam sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan belum membayarkan seluruh kewajiban yang ada kepada PT. Permodalan BMT Ventura. Perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh KBMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura secara tegas telah melanggar ketentuan pada Pasal 8 Ayat (1) jo Pasal 10 Ayat (1) dan (2) perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 maupun perjanjian fasilitas pembiayaan 3 Juli 2010, yang berbunyi: Pasal 8 (1) Mengembalikan seluruh jaminan pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan pihak pertama, sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini. Pasal 10 Ayat (1) dan (2) “Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 perjanjian ini, pihak pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari pihak kedua dan/atau siapa pun
51
juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini: (1) Pihak kedua tidak melaksanakan pembiayaan atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 perjanjian ini. (2) Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barangbarang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain, dan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau pihak kedua perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 perjanjian ini.” Pihak KBMT Babussalam melakukan wanprestasi dengan kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 jo Pasal 1236 jo Pasal 1239 KUHPerdata, maka seluruh aset-aset KBMT Babussalam, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dimiliki atau yang akan dimiliki atau dimasa mendatang menjadi jaminan atas seluruh kewajibankewajibannya kepada PT. Permodalan BMT Ventura ditambah denda atas ganti rugi. Dengan demikian, PT. Permodalan BMT Ventura memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap kekayaan dari KBMT Babussalam. Pihak KBMT Babussalam telah berulangkali melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas 2 fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya. Pihak PT. Permodalan BMT Ventura telah mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis melalui penagihan-penagihan, namun pihak KBMT Babussalam tidak mengindahkannya. Selain melakukan penagihan, PT. Permodalan BMT Ventura juga mengingatkan dengan cara mengirimkan surat somasi kepada KBMT Babussalam. Pengiriman surat somasi ini dilakukan sebanyak dua kali, akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak KBMT Babussalam.
52
Akibat tindakan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh KBMT Babussalam dengan tidak membayarkan kewajibannya atas fasilitas pembiayaan dan likuiditas yang diterimanya tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Permodalan BMT Ventura serta tidak ditanggapinya surat somasi yang diberikan pihak PT. Permodalan BMT Ventura, maka peristiwa yang melibatkan PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam dibawa penyelesaiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang mana majelis hakim menjatuhkan sebuah putusan. 1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis hakim Pengadilan Agama memberikan putusan atas sengketa yang diajukan oleh pihak penggugat dengan putusan No. 1695/Pdt.G/2012/PA. JS. Putusan yang diberikan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya adalah memenangkan pihak penggugat dengan mengabulkan sebagian gugatan pengggugat
dengan
pertimbangan
bahwa
Pengadilan
Agama
memilki
kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh pihak penggugat. Hal ini didasarkan pada isi akad perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010 Pasal 15 Ayat (4) bab domisili dan pemberitahuan akad pembiayaan
mud{arabah muqayyadah tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 Juli 2010 yang isinya sebagai berikut: Mengenai akad kerjasama dengan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, mudharib setuju bila perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akad ini di Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap pengadilan di wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas perseroan.
53
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dirasa tidak adil oleh pihak tergugat. Sehingga pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum 14 hari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibacakan. Pada upaya hukum banding ini, pihak pemohon banding/tergugat dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga putusan Pengadilan Agama No. 1695/Pdt.G/2012/PA. JS dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Alasan Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan No. 1695/Pdt.G/2012/PA. JS adalah sebagai berikut: a) Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut b) Pengadilan Tinggi Agama menafsirkan dua klausul yang berbeda tersebut dengan menafsirkan bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam dua akad pembiayaan mud{arabah muqayyadah tanggal 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010 dimuat dalam Bab penyelesaian perselisihan. Adapun pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan Agama dalam dua akad tersebut dimuat dalam bab domisili dan pemberitahuan. Atas dasar itulah Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pilihan yang harus dipegangi adalah yang termuat dalam Bab penyelesaian perselisihan yakni memilih Badan Arbitrase Syariah yang akan menyelesaikan sengketa yang termuat dalam dua akad tersebut. c) Bahwa karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah maka berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.
54
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut. 3. Putusan Mahkamah Agung Terkait dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama
yang
memenangkan pihak pemohon di tingkat banding atau tergugat di tingkat pertama, pihak PT. Permodalan BMT Ventura mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dirasa sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak mengindahkan hukum acara perdata yang berlaku apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan adanya perbedaan ketentuan pada Pasal 14 dan 15 akad perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010. Pihak pemohon kasasi merasa bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan kewenangan dan kompetisi absolut dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan alasan inilah, pihak pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adanya pengajuan kasasi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun pertimbangan Putusan Mahkamah Agung terkait pengajuan kasasi oleh pihak PT. Permodalan BMT Ventura adalah sebagai berikut:
55
a. Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah
mengadakan
dua
akad,
pada
akad
I
dalam
Pasal
14
ditentukan/disepakati penyelesaian sengketa diajukan ke BASYARNAS, pada akad II disebutkan bahwa mud{arib setuju jika setuju jika s{ahibul ma>l (persero) memilih untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya. b. Berdasarkan ketentuan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1344 KUH Perdata disebutkan bahwa jika suatu kontrak diberi dua makna maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian pada Pasal 1343 KUH Perdata ditentukan jika dalam kontrak mengandung multi tafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan daripada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. Dalam perkara a quo para pihak telah memilih Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa kewenangan yang tersebut dalam kontrak Nomor 2. c. Jika ada dua pilihan dalam akad, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana akan diajukan gugatannya. Apabila para pihak telah memilih dan tidak ada eksepsi dari pihak lawan, maka hakim tidak menafsirkan lagi ke lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa, melainkan wajib untuk menyelesaikan keinginan para pihak. d. Cukup adil sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, jika dipilih kontrak Pasal 15 Ayat (4) yakni penyelesaian perkara a quo diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
56
e. Berdasarkan fakta hukum yag terdapat dalam persidangan, maka terbukti tergugat asal telah wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat bersama, maka wajib untuk memenuhi prestasi kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. f. Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
