2015

NOMOR: 887/II/XI/2015

KEMENAG DIMINTA URUS HAK KORBAN JAMAAH HAJI

APBN 2016 BELUM BERPIHAK PADA EKONOMI RAKYAT

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

EDISI 887

Ketua DPR RI Setya Novanto memukul gong saat penandatanganan Pakta Zona Integritas

Pakta zona integritas di lingkungan DPR RI akhirnya ditandatangani. Ini merupakan komitmen mewujudkan wilayah bersih korupsi dan wilayah birokrasi melayani. DPR jadi lembaga ke-30 yang menandatangani pakta tersebut. Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti membacakan langsung pakta integritas tersebut di hadapan para pejabat yang hadir, Senin (2/11) di Gedung Pustakaloka. Hadir dalam acara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Hadir pula Ketua BPK, Ketua sementara KPK, Ketua Ombusman, dan Menteri PAN dan RB. PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

2

| BULETIN

| NOVEMBER | 2015

Dalam sambutannya Setjen DPR menyatakan, seiring penandatanganan zona integritas ini, DPR sudah berbenah diri, diantaranya dengan membentuk inspektorat sebagai pelaksana zona integritas. Selain itu, DPR juga selalu menerapkan transparansi dalam rekrutmen pagawai. Acara tersebut dihadiri hampir seluruh pegawai di lingkungan Sekretraiat Jenderal DPR. Sementara itu, Ketua DPR RI menyambut baik inisiatif Sekjen DPR menggelar acara pencanangan zona integritas ini. “Sebagai lembaga, DPR harus terus mendorong reformasi birokrasi dan transparansi,” ujar Novanto. DPR, lanjut Novanto, telah meraih WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ; Ketut Sumerta, S. IP ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Efendi REDAKTUR FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya ; Naefuroji ; M. Andri

41 penghargaan, diantaranya pengelolaan keuangan yang baik dari BPK sepanjang 2009-2014. DPR juga bahkan mendapat piagam penghargaan dalam layanan publik dan pengelolaan arsip. Sebelumnya Menpan dan RB Yuddy Crisnandi mengatakan, zona integritas di DPR ini merupakan proyek percontohan menuju tata kelola negara yang baik. Dan tata kelola tersebut telah menghemat anggaran negara yang signifikan. “Saya hargai Sekretaris Jenderal DPR yang berinisiatif membentuk zona integritas ini dan akan melakukan perubahan lingkungan kerja sekaligus memberi layanan yang lebih baik.” (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

Nurdriansyah ; Yaserto Denus Saptoadji ; Andi Muhamad ; Jaka Nugraha SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mujiharjanto ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr. [email protected]; www.dpr.go.id/berita

SURAT EDARAN KAPOLRI HARUS PISAHKAN KRITIK Ujaran kebencian (hate speech) harus dibedakan secara tegas dengan kritik. Jangan sampai penyampai kritik malah dijerat hukum. Surat Edaran Kapolri harus memuat dengan jelas pembeda antara kritik dan ujaran kebencian. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang ditemui Rabu (4/11), mengatakan, maksud surat edaran tersebut baik, hanya saja tidak boleh untuk kepenti­ ngan politik. Dia khawatir mereka yang selalu menuangkan kritik tajam kepada pemerintah malah dijerat sebagai ujaran kebencian. “Saya kira maksudnya baik, mau mengontrol berbagai macam isu yang

ada di sosial media. Tapi saya kira harus dipisahkan antara fitnah dan kritik. Kalau kritik, kita bebas melakukannya. Yang tidak boleh itu fitnah. Misalnya memfitnah presiden,” nilai Fadli usai menerima Dubes Amerika Serikat di ruang kerjanya. Apalagi bagi DPR, kritik menjadi keniscayaan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Fadli berharap, maksud surat edaran itu jangan sampai jadi alat politik pemerintah untuk membungkam suara masyarakat yang kritis. “Bagi DPR kritik adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dalam menjalankan pengawasan pasti ada kritik. Selama

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

bisa dipisahkan dari ujaran kebencian, itu baik. Tapi, jangan sampai jadi alat politik bagi penguasa untuk membungkam suara-suara di masyarakat. Tidak ada demokrasi tanpa kritik,” imbunya lagi. (MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

FADLI: SEBAIKNYA INDONESIA KONSENTRASI KE MEA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Dubes Amerika Serikat

Pemerintah Indonesia sebaiknya berkonsentrasi saja pada pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tinggal menghitung hari daripada mengikuti isu Trans-Pacific Partnership (TPP) yang digulirkan Amerika Serikat. Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake di ruang kerjanya, Rabu (4/11). Dalam pertemuan tersebut, Fadli ingin mengetahui dari Blake tentang poinpoin penting yang dibicarakan Presiden Joko Widodo de­ ngan Barack Obama dalam lawatannya ke Amerika beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, untuk menghadapi persaingan di tingkat regional saja, Indonesia harus bekerja keras memenangkan persaingan. Kini, mengapa Presiden Jokowi malah menanggapi soal TPP itu yang di Tanah Air sendiri belum ada diskusinya. Kepada Fadli, Blake sendiri menilai bahwa TPP sangat strategis dan prospektif bagi negaranegara yang berada di kawasan Samudra Pasifik. “Blake menyampaikan hasil pertemuan di AS. Menurut Blake, TPP sangat prospektif. Blake tahu, saya menentang TPP. Saya katakan TPP ini di AS sendiri masih menjadi bahan perdebatan yang cukup alot. Kami sayangkan, Presiden tiba-tiba ngomong soal TPP. Padahal, tidak ada diskusinya,” ungkap Fadli. Dalam persaingan global, semua negara pasti akan mengedepankan kepentingan nasionalnya, termasuk Indonesia agar tak menjadi negara tujuan pasar saja. Dikatakan Fadli, perlu ada kajian lebih dalam sebelum Indonesia terjun ke TPP. “Saya sampaikan hakekat politik luar negeri Indonesia itu adalah kepentingan nasional, sehingga harus dikaji lebih dalam apakah ini menguntungkan kepentingan nasional atau tidak. Blake memahami poin penolakan saya.” Blake sendiri, kata Fadli, menyerahkan ke Pemerintah Indonesia yang punya hak untuk menolak atau menerima konsep TPP. “Kita tidak ingin Indonesia itu jadi sekedar pasar. Sekarang ini berkonsentrasi saja untuk MEA. Untuk itu saja kita harus bekerja keras. Kita ini akan menjadi pemenang atau pihak yang kalah,” tandas Fadli lagi. Dalam kompetisi dagang itu, lanjut Fadli, biasanya yang kuat akan diuntungkan dan yang lemah akan tersisih. (MH) FOTO: ANDI/PARLE/HR

3

EDISI 887

REVOLUSI MEDIA BERKEMBANG PESAT

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon foto bersama Wartawan Koordinatoriat DPR RI

Media massa mengalami revolusi yang sangat pesat. Di masa lalu, media massa hanya tersedia pada media elektronik dan media cetak. Namun kini, media massa merambah ke mediaonline, yang melahirkan online news. Sehingga, berita sudah dapat tersaji secara real time. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat memberikan sambutan pada acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10/15) malam. Press Gathering ketiga di tahun 2015 ini mengambil tema, Membangun Pemahaman Pers tentang Kinerja Dewan di Daerah Pemilihan, dan berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2015. Hadir juga dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah (F-PPP, Dapil Jakarta III), dan Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar. Sementara dari pejabat DPR, hadir Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Kepala Badan Keahlian DPR Johnson

Rajagukguk, Inspektur Utama Setyanta Nugraha, Deputi Persidangan dan KSAP Damayanti, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Winarko, dan Kepala Bagian Pemberitaan DPR Irfan. “Dalam waktu sekejap, kini kita sudah menikmati berita di gadget. Ini suatu revolusi di dunia pers yang luar biasa dan tidak ada bandingannya. Di zaman saya, mengetik berita itu masih menggunakan mesin ketik, dan serba manual,” kata Fadli, yang mengaku berlatar belakang wartawan juga. Politikus F-Gerindra ini juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung keberadaan pers. Tanpa adanya pers, tidak akan ada demokrasi. Karena salah satu ciri negara demokrasi, adalah adanya kebebasan pers, namun pers bertanggung jawab. “Pers di negara lain, itu sangat terbatas, seperti di Singapura dan China. Di sana, pers dikontrol oleh negara. di Indonesia, sudah banyak tokoh pers yang berjuang, untuk mendapatkan status

MAHASISWA HARUS PUNYA CITA-CITA SETINGGI LANGIT

“Hidup Mahasiswa!!”, kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat me­ ngawali kuliah umum bincang sema­ ngat Pemuda Pemudi dalam rangka pe­ ringatan hari Sumpah Pemuda dengan tema “Membangun Pemuda-Pemudi

4

| BULETIN

| NOVEMBER | 2015

yang Mandiri, Kreatif, dan Bermartabat dengan Menjunjung Tinggi Nilai Nasionalisme” di Kampus Islam IISIP, Kabupaten Biak Numfor Papua, Sabtu (31/1). UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang membebaskan tiap warga Negara

pers yang bebas. Itu butuh perjuangan lama,” kenang Fadli. Fadli memastikan, kehadiran pers sangatlah penting. Bahkan, pers sampai digadang menjadi pilar ke empat dalam pilar demokrasi, setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. “Sekarang ini, revolusi media tidak ada contoh di masa sebelumnya. Mungkin di masa depan, akan lebih instan lagi. Tidak ada pembatasan media. Dimana saja, kapan saja, dapat mengakses berita. Siapa saja, juga bisa melakukan peliputan. Bahkan, tidak terbatas pada profesi wartawan. Sekarang juga ada citizen journalist, sehingga masyarakat langsung bisa menjadi reporter,” kata Politikus asal dapil Jawa Barat itu. Ditemui usai acara, Willgo menegaskan, hubungan baik antara Anggota Dewan dengan pers harus di jaga baik. Sehingga kegiatan Anggota Dewan terpublikasi dengan baik. “Selama ini terjadi distorsi informasi. Bahwa seolah-olah, Anggota Dewan tidak bekerja, namun kenyataannya mereka benar-benar bekerja, turun ke dapil. Namun karena tidak terekspos dengan baik, sehingga, menimbulkan persepsi yang kurang positif,” kata politikus F-Gerindra. Politikus asal dapil NTB yang sekaligus menjadi tuan rumah itu mengingatkan, kegiatan turun dapil yang dilakukan Anggota Dewan bersama pers atau media, menjadi sesuatu hal yang positif. “Minimal aspirasi dapil dapat tereks­ pose, sehingga dapat diketahui pihakpihak terkait,” kata Willgo. Acara press gathering kali ini diikuti oleh lebih dari 85 Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang diwarnai dengan beberapa acara. Diantaranya, wartawan diajak untuk melihat proses pembuatan kain tenun di Desa Sukarare, mengunjungi Taman Narmada, dan menikmati ayam bakar khas Lombok, yakni Ayam Taliwang. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

menjadi aparatur Pemerintahan Desa setempat dengan ketentuan yang berlaku. Maka, “Saya menginginkan di masa depan ada perwakilan dari mahasiswa yang nantinya menjadi Presiden RI, siapa yang berani?” tanya Fahri dengan lantang kepada ratusan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Politisi F-PKS ini menerangkan, hasil sidang paripurna pembahasan RAPBN

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima cindera mata dari mahasiswa IISIP, Biak Numfor Papua

2016 kemarin, DPR menolak PMN (Penanaman Modal Negara). Dana tersebut dialihkan ke dana Desa senilai 1,4 milyar langsung dari pusat. Sehingga, jika kalian mengawali karir politik menjadi Ke-

pala Desa, Bupati, dengan dana transfer daerah yang sudah di anggarkan sebesar itu, “ Saya berharap, kalian jalankan amanah itu dengan membangun infrastuktur, perekonomian, pendidikan,

sehingga masyarakat setempat menjadi sejahtera” jelasnya. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kata Fahri, “Dahulu kita belum memiliki apa-apa, masih menjadi budak di Negeri sendiri. Yang membuat kita merdeka pada 17 Agustus 1945 karena ada api yang menyala di hati para pemuda” ungkapnya sambil berpesan agar mahasiswa harus memiliki cita-cita setinggi langit dengan mental kemantapan hati dan banyak membaca. Pada acara tersebut, Wakil Rektor 1 .Jamil Hasyim mengatakan “Saya merasa bangga atas kehadiran Bapak Fahri Hamzah yang mau meluangkan waktunya datang ke kampus kami, karena selama ini kami hanya bisa melihat bapak di TV “ ucapnya sambil tersenyum. Para mahasiswa, dalam hal ini juga menyampaikan aspirasi kepada Fahri “Tolong datangkan investor kesini, karena ketika kami lulus kuliah bi­ngung, tidak ada lapangan pekerjaan disini. Kami sebagai putra daerah, ingin membangun kota Biak menjadi lebih baik,” ungkapnya dengan penuh harap. (JAKA) FOTO: JAKA/PARLE/HR

PEMERINTAH ADALAH PELAYAN RAKYAT

Rakyat menjadi hal yang paling utama dalam sebuah negara, maka, kebebasan serta haknya tidak bisa dibatasi dan dihancurkan atas nama negara. Hal tersebut sudah ada dalam konstitusi amandemen ke 4. “Saya akan ada di garda terdepan, jika ada Pemimpin Nega­ ra yang menjadi congkak dan sombong karena kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah pelayan untuk rak­ yatnya dan berkewajiban mengangkat derajat anak bangsa menjadi mulia”, kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang didampingi Anggota Komisi II Yudi Kotouky saat menyampaikan sambutan di acara Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua ke-3, Minggu (1/11). Menurut Politisi F-PKS ini, untuk menyampaikan kebenar­ an tak perlu takut kepada pemerintahan. Menyampaikan kebenaran juga tak berarti bermusuhan. Pemerintah dan negara harus dipandang secara utuh, rasional, dan tidak emosional. “Kita mulai suatu era baru. Presiden sudah memulai di sini. Kita harus memandang bangsa kita secara utuh dengan segala perubahan-perubahan yang ada, tanpa keraguan, kekhawatiran, bebas berpikir, dan berbicara meng­ungkapkan perasaan kita” ujar politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini. Selain itu, kata Fahri, pembangunan tidak boleh dilakoni oleh segelintir orang atas nama apapun, apalagi sampai menyingkirkan kearifan lokal. Pembangunan harus dijalankan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat mengenakan topi adat daerah Papua

sama-sama dengan dialog yang matang dan jadi kegembiraan bersama. “Saya ingin anak bangsa lebih banyak ikut dalam kegembiraan ini. Izinkan saya menjadi bagian dari penyelenggaraan pesta ini, sehingga tidak ada lagi kecurigaan dan tidak ada sekat-sekat. Mari kita bersatu membangun peradaban,” kata Fahri. Sekretaris Dewan Masyarakat adat Papua, Leo Imbiri me­ ngungkapkan, “Pesta ini dimaknai sebagai suatu kesempatan seluruh masyarakat adat berkumpul, berbicara masalah ne­ geri, tanah, menyusun program strategis, untuk masa depan Papua dan anak cucu kita” terangya saat diwawancarai. Dalam acara ini, Fahri sekaligus membuka acara konferensi tersebut. Acara ini juga dihadiri Bupati Biak Thomas Ondy, Ketua Dewan Adat Mananwir Yan Piet Yarangga, Pendeta Mayor, Kapolres, Dandim, para pimpinan SKPD, tokoh Agama, tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda, serta LSM. Selain Konferensi, acara tersebut juga dimeriahkan pameran dan pesta budaya. (JAKA) FOTO: JAKA/PARLE/JK

5

EDISI 887

FAHRI DORONG PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengunjungi salah satu situs pangkalan militer di Pulau Owi

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah mendorong pembangunan pangkalan militer di Kabupaten Biak. Dalam kunjungan tersebut, Fahri mengunjungi salah satu situs pangkalan militer di Pulau Owi yang dibuat Amerika Serikat untuk perang dunia ke II, Minggu (1/11/15). Pangkalan militer di Pulau Owi ini perlu di perbaiki, bahkan sudah ada wacana dari Sekretariat Daerah Biak akan di manfaatkan menjadi sekolah penerbangan karena landasannya sudah ada. Keberadaan pangkalan militer tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di kawasan Indonesia Timur.

“Saya pernah mengusulkan waktu ulang tahun TNI di Banten, kenapa tidak di Biak. Pangkalan militer ini kalau di bangun lebih besar, bisa digunakan untuk menjaga wilayah NKRI. Kita juga dapat memobilisir persenjataan kita disini, sehingga di wilayah Asia Pasifik menjadikan kita lebih berwibawa,” kata Fahri. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, kata Fahri, seperti Fiji, Solomon, Vanuatu. “Dengan kita memba­ ngun Pangkalan Militer di Biak, sebenarnya kita juga memberikan sinyal kekuatan militer kita kepada mereka dan juga pebisnis bahwa Indonesia Timur aman untuk berinvestasi,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengusulkan kepada TNI untuk menggelar latihan militer di Biak, meskipun secara akomodasi akan sulit, untuk itu harus dibarengi juga dengan pembangunan infrastrukturnya. “Jika kita tarik latihan militer ke timur, menurut saya lebih positif. Memang kita punya kawasan vital seperti Jakarta, tapi kalau kita bicara latihan militer, yang dibutuhkan adalah daerah yang tidak banyak penduduk dan lahannya luas,” tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah juga mendatangi bekas pabrik ikan PT. Biak Mina Jaya di Pelabuhan yang sekarang sudah tidak ada fisiknya dan hotel Marauw bintang 5 yang bernasib sama, Kota Biak menjadi mati karena tidak difungsikan lagi sebagai penerbangan internasional. (JAKA) FOTO: JAKA/PARLE/TT

FADLI ZON BERBAGI PEMAHAMAN MENGENAI DEMOKRASI Wakil Ketua DPR Fadli Zon (F-Gerindra), berbagi pemahaman mengenai demokrasi dan sistem parlemen di Indonesia kepada Dilman Nehem, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Jumat (30/10/15). Dilman merupakan penggiat dari Westminster Foundation for Democracy Inggris. Dalam kesempatan itu, Dilman menyatakan ingin mengetahui sistem parlemen dan demokrasi di Indonesia. Ia juga sedikit menceritakan tentang keparlemenan di Inggris. Fadli menjelaskan, bahwa DPR mempunyai Undang-undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur tugas dan wewenang tiga lembaga parlemen, salah satunya DPR. Politikus asal dapil Jawa Barat itu juga sempat menyinggung bagaimana hubungan antara DPR dengan Peme­ rintah Indonesia.

6

| BULETIN

| NOVEMBER | 2015

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima penggiat dari Westminster Foundation for Democracy Inggris

Pertemuan nampak berlangsung dengan hangat, walaupun sedikit buru-buru, karena Fadli harus mem-

buru waktu untuk bergabung di Rapat Pimpinan. (SF) FOTO: ANDI/PARLE/HR

DPR SAHKAN RAPBN 2016 Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016, setelah melalui perjalanan panjang pembahasan. Sejumlah catatan dan lobi ketat, sempat melingkupi persetujuan. “Dari hasil lobi antara 10 pimpinan fraksi, dihasilkan dua kesepakatan,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pemimpin rapat saat membacakan hasil lobi antar fraksi, di Gedung Nusantara II, Jumat (30/10/15). Dua hasil lobi tersebut, kata Taufik, pertama, menyetujui Rancangan APBN 2016 untuk disahkan menjadi UndangUndang APBN Tahun Anggaran 2016, dengan catatan, bahwa seluruh catatan merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari yang wajib dilaksanakan dari pemerintah. “Kedua, Penanaman Modal Negara (PMN) dikembalikan kepada komisi DPR terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang,” kata politikus F-PAN itu. Sebelumnya, Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit, mela­ porkan hasil pembahasan dan Keputusan Tingkat I di Banggar, yang diputuskan sehari sebelumnya. Supit juga membacakan sejumlah catatan dari fraksi. Terkait postur anggaran, pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun, yang terdiri dari Pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.‎506,5 triliun dan Pendapatan pajak

Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit melaporkan hasil pembahasan dan Keputusan Tingkat I di Sidang Paripurna DPR

perdagangan internasional Rp 40,1 triliun. Masih kata Supit, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun, yang terdiri dari, Penerimaan SDA Rp 124,8 triliun, Pendapatan Laba BUMN Rp 34,1 triliun, PNBP lainnya Rp 79,4 triliun, dan Pendapatan BLU Rp 35,3 triliun. Sementara, penerimaan hibah dipatok Rp 2 triliun. “Anggaran belanja negara tahun depan sebesar Rp 2.095 triliun, dengan Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 770,2 triliun,” jelas politikus F-PG itu. Sementara Asumsi Makro yang disepakati meliputi, Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, Inflasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900/US$, Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50/barel, lifting Minyak 830.000 barel per hari, dan lifting Gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Untuk Target Pembangunan, dipatok Angka Pengangguran 5,2-5,5 persen, angka Kemiskinan 9-10 persen, Gini rasio 0,39, dan Indeks pembangunan manusia (dengan perhitungan yang baru) sebesar 70,1. (SF) FOTO: DENUS/PARLE/HR

DPR Gelar Sholat Istisqa

Sholat Istisqa di Lapangan Sepak Bola DPR RI

DPR menggelar Sholat Istisqa di Lapangan Sepak Bola DPR RI yang diikuti oleh lima Pimpinan DPR, Anggota DPR, Pimpinan Fraksi dan para pegawai di lingkungan DPR, Jumat (30/10/15). Sholat Istisqa digelar untuk memohon kepada Allah SWT agar segera diturunkan hujan sehingga bencana kabut asap dapat segera hilang dan kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia segera berlalu.

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Ketua DPR Setya Novanto menyerukan ajakan kepada seluruh Anggota DPR untuk mengikuti Sholat Istisqa. “Doa kita juga penting, kita mengajak semua Anggota DPR yang hadir untuk menghadiri Sholat Istisqa,” ajak politikus F-PG itu. Novanto menambahkan, “Asap telah memberikan dampak secara langsung, merugikan korban dan kerugian biaya secara masif. Maka kita mengajak Anggota DPR untuk bersama melaksanakan Sholat Istisqa di Lapangan Sepak Bola DPR sesuai Salat Jumat. Untuk meminta hujan di wilayah bencana asap,” kata politikus asal dapil NTT itu. Bertindak sebagai imam dan khatib adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Musthafa Ya’kub. Sholat Istisqa dimulai sekitar pukul 12.40 WIB. Meski matahari bersinar terik, Sholat tersebut tetap diikuti ratusan orang. Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Musthafa Ya’kub dalam ceramahnya menyampaikan pesan agar masyarakat Indonesia terus memanjatkan doa di tengah bencana seperti kekering­ an sampai kebakaran hutan serta lahan. “Panjatkan doa dan ikhtiar terus, jangan berhenti. Ini kita disuruh melihat bagaimana menghadapi bencana ini. Keke­ ringan, kebakaran hutan yang terjadi ini harus ada respons

7

EDISI 887 cepat,” ujar Ali Musthafa Ya’kub. Hal senada juga disampaikan Novanto setelah melaksanakan Sholat Istisqa. Ia mengatakan, bahwa Sholat Istisqa dimaksudkan untuk memohon doa kepada Allah SWT agar

diturunkan hujan yang memberi rahmat, terutama hujan yang mampu mengatasi bencana kabut asap di Indonesia. (SKR) FOTO: DENUS/PARLE/SF

DPR TERUS PERKUAT PERAN DIPLOMASI

Pimpinan DPR RI pada Sidang Paripurna

Aktivitas diplomasi parlemen terus dilakukan DPR RI guna mendukung dan memperkuat politik luar negeri Indonesia di forum internasional. Salah satu yang mengemuka adalah partisipasi DPR dalam Konferensi Ketua Parlemen Sedunia ke-4 di Markas Besar PBB, New York, awal September 2015. Di konferensi tersebut DPR mene­ gaskan pentingnya reformasi PBB dan penguatan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan Program MDGs, ini sejalan dengan dua isu penting yang disuarakan pemerintah Indonesia di forum internasional. “Seruan DPR untuk mereformasi PBB mendapatkan dukungan banyak pihak, karena badan dunia yang telah berusia 70 tahun dan dibentuk setelah Perang Dunia Kedua tersebut, struktur dan mekanisme pengambilan keputusannya, seperti yang terjadi di Dewan Keamanan PBB, sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan perkembangan dunia saat ini,” kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Jumat, (30/10/15). Di sela-sela konferensi, Ketua DPR juga mengadakan pembicaraan bila­ teral dengan Ketua Parlemen Jepang, Ceko, Jerman, Sudan, Kroasia, Fin-

8

| BULETIN

| NOVEMBER | 2015

landia, dan Iran guna membahas isu internasional yang menjadi perhatian bersama dan upaya penguatan hubungan bilateral. Aktivitas diplomasi parlemen juga dilakukan DPR melalui partisipasi De­ legasi DPR pada Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 6 sampai dengan 11 September 2015 serta Sidang ke-133 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, pada 18 sampai dengan 21 Oktober 2015. “Pada Sidang IPU di Jenewa, delegasi DPR menyuarakan pentingnya solidaritas internasional untuk mengatasi masalah pengungsi yang kini semakin menyita perhatian banyak negara di dunia,” ungkap Novanto. Selain itu, Novanto juga sampaikan bahwa kunjungan muhibah ke negara sahabat juga dilakukan DPR di Masa Sidang I, seperti yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI ke Amerika Serikat pada bulan September yang lalu. Untuk mendukung penguatan hubungan antarparlemen, DPR secara resmi juga telah membentuk 49 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen negara-negara sahabat. Dalam kerangka diplomasi parlemen,

DPR juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Development, Asian Parliamentary Assembly pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2015, di Jakarta, dan The 6th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2015 di Yogyakarta. Pada konferensi GOPAC. “Wakil Ketua DPR, Bapak Fadli Zon telah terpilih sebagai Presiden GOPAC yang baru, untuk periode 2015-2018,” ungkapnya. “Saya atas nama Pimpinan dan Anggota mengucapkan selamat atas terpi­ lihnya Bapak Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC, semoga jabatan terhormat ini dapat dijalankan dengan sebaikbaiknya terutama untuk membangun komitmen dan peran parlemen dalam memerangi korupsi,” terang Novanto. Sebagai bagian dari aktivitas diplomasi parlemen, DPR telah menerima sejumlah tamu dari kalangan parlemen maupun pemerintah, antara lain Perdana Menteri Timor Leste, serta duta besar negara-negara sahabat seperti Korea Selatan, Jerman, Sudan, Peru dan Australia. DPR juga telah menerima kunjungan Managing Director IMF, Christine Lagarde, yang menyampaikan informasi seputar rencana pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Indonesia pada 2018. Beri Pertimbangan Calon Dubes LBBP Pada Masa Sidang ini, DPR melalui Komisi I telah memberikan pertimba­ ngan terhadap 33 (tiga puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat. Selain itu, DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia, yakni dari Yunani, Srilanka, Mozambik, Republik Pantai Gading, Kerajaan Kuwait, Republik Serbia, dan Republik Slovenia. DPR melalui Komisi III juga telah memberikan persetujuan terhadap Anggota Komisi Yudisial. (SKR) FOTO: DENUS/PARLE/TT

DPR TUNDA PEMBAHASAN PANSUS KARHUTLA

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi membacakan draf pembentukan Pansus Karhutla

Rapat Paripurna DPR memutuskan, draf pembentukan Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan (Pansus Karhutla) yang dibacakan oleh inisiator, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi diputuskan untuk dikembalikan. Dengan demikian, pembahasan ditunda, hingga reses berakhir pada 13 November mendatang. Keputusan itu diambil setelah lobi yang dilakukan di meja sidang oleh perwakilan setiap fraksi. Sebelumnya, suasana sempat memanas dan dihujani interupsi.

“Draf maupun dokumentasi dikembalikan ke pihak pengusul dan setelah reses kita bahas lagi,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN) saat memimpin rapat, di Gedung Nusantara II, Jumat (30/10/15) malam. Sebelumnya, saat membacakan laporannya, Viva menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan telah menghabiskan 3,4 juta hektar lahan. Sementara, jumlah korban yang terpapar asap akibat kebakaran diperkirakan mencapai 47 juta jiwa.

“Kebakaran hutan tak hanya mengganggu kesehatan dan ekonomi, tetapi juga membuat sistem transportasi menjadi tak menentu,” jelas Viva. Adapun tujuan pembentukan pansus itu, lanjut politikus F-PAN itu, yakni untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah. Pansus ingin bertanya kepada pemerintah mengapa musibah kebakaran tersebut selalu berulang setiap tahunnya. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI Johnny G Plate, dalam interupsinya mengatakan, usulan pembentukan Pan­sus Karhutla sebaiknya tak dilanjutkan. Politikus F-Nasdem itu mengingatkan kepada Anggota DPR, agar terjun ke dapil untuk mengecek langsung kondisi masyarakat yang menjadi korban. Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi II, Arif Wibowo. Politikus F-PDI Perjuangan itu mengatakan daripada membentuk pansus jauh lebih baik jika masing-masing alat kelengkapan dewan melihat langsung kondisi di lapangan. Ia menganggap, saat ini masih terlalu dini untuk menggunakan hak interpelasi tersebut. “Sebaiknya dalami terlebih dahulu sebab musababnya, dan tangani dengan tepat sehingga bisa terselesaikan de­ ngan baik,” sarannya. Sebagai rasa empati terhadap korban asap, DPR menyediakan kotak bantuan di beberapa sudut Komplek Parlemen, untuk para korban asap. Hal ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin membantu. (SF) FOTO: DENUS/PARLE/HR

PERLU SINERGI DALAM PROSES PEMBENTUKAN UU Rancangan Undang-undang (RUU) yang dihasilkan, bukan menjadi ukuran utama dalam pencapaian target legislasi. Demikian ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto, dalam Pidato tertulis Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Jumat (30/10/15). “Hal yang paling penting adalah menghasilkan undangundang yang secara langsung dapat memberikan solusi bagi permasalahan rakyat baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakat secara umum,” kata Novanto. Novanto juga menyampaikan bahwa belajar dari dinamika pelaksanaan fungsi legislasi selama ini, proses pembentukan UU sangat membutuhkan sinergi antara DPR dengan Peme­

Ketua DPR Setya Novanto berjabat tangan dengan salah satu anggota Dewan sebelum berlangsungnya Sidang Paripurna

9

EDISI 887 rintah. Namun dalam kenyataannya, tidak mudah membangun sinergi tersebut sehingga hal ini berdampak pada melambatnya kinerja legislasi. “Keseriusan kinerja legislasi DPR belum tentu ditanggapi serius oleh Pemerintah, akan tetapi ekses negatif dari itu semua DPR-lah yang menanggungnya,” imbuh politikus F-PG itu. Berdasarkan konstitusi, lanjut Novanto, DPR memegang kekuasaan legislasi, tetapi dalam proses pembentukan UU, peran Pemerintah juga menentukan terutama dalam memberikan persetujuan. Untuk hal ini, perlu ada diskursus

mengenai efektivitas pembentukan undang-undang, salah satunya dengan meninjau kembali peran para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. “DPR mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RUU,” harap politikus asal dapil NTT itu. Juga dibutuhkan peran serta masyarakat akan meningkatkan kualitas RUU yang sedang disusun. “DPR berharap keterlibatan masyarakat tersebut da­ pat langsung disalurkan melalui fraksi-fraksi atau Alat Kelengkap­ an Dewan,” tutur Novanto. (SKR) FOTO: DENUS/PARLE/SF

RUU YANG DIHASILKAN BUKAN UKURAN UTAMA TARGET LEGISLASI Ketua DPR Setya Novanto dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Jumat (30/10/15) menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR ke depan ingin memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat, tidak saja sekedar tulisan di atas kertas. Lebih lanjut, Novanto menyampaikan bahwa DPR ingin melahirkan karakter hukum yang responsif, bukan sekedar produk hukum yang bersifat otonom, apalagi represif. “DPR diamanatkan untuk menghasilkan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. RUU yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan, antara lain RUU tentang Penyiaran; RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia; RUU tentang Arsitek; RUU tentang BUMN; RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; RUU tentang Minyak dan Gas Bumi; RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; dan RUU tentang Perbankan. Politisi Partai Golkar ini sampaikan bahwa, DPR juga telah melakukan proses harmonisasi terhadap beberapa RUU, antara lain RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Sistem Perbukuan. Adapun RUU yang dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah, antara lain adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Paten, RUU tentang Merek, RUU tentang Penjaminan, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Jaring Pengaman

Ketua DPR RI Setya Novanto

Sistem Keuangan, RUU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan RUU tentang Minuman Beralkohol. Selain itu, jelas Novanto, juga telah ditetapkan beberapa RUU Usul DPR untuk diajukan kepada Presiden guna dilakukan pembahasan bersama melalui Pembicaraan Tingkat I, antara lain RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, RUU tentang Jasa Konstruksi, dan RUU tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada Masa Sidang ini, DPR dan Pemerintah telah menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Vietnam. (SKR) FOTO: DENUS/PARLE/HR

DPR Sayangkan Sikap Pemerintah Kurang Cepat Tangani Musibah Mina DPR, dalam menjalankan fungsi pengawasan, melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji 2015 telah menyampaikan evaluasi di mana telah ditemui permasalahan, baik pada saat persiapan maupun pada pelaksanaan ibadah haji. “Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan dengan

10 | BULETIN

| NOVEMBER | 2015

rekrutmen petugas haji, keterlambatan pengurusan visa, kualitas pemondokan, transportasi, konsumsi, kesehatan, biaya hidup, dan pelindungan jemaah haji,” jelas Ketua DPR Setya Novanto, dalam pidato tertulis pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2015-2016, di Gedung Nusantara III,

Ketua DPR RI Setya Novanto saat diwawancara wartawan

Jumat (30/10/15). Khusus terkait dengan musibah Mina, kata Novanto, Pimpinan DPR menyayangkan sikap Pemerintah yang kurang cepat dan memadai dalam merespons musibah tersebut yang telah mengakibatkan lebih dari seratus jamaah haji Indonesia menjadi korban. “DPR berharap melalui evaluasi yang telah dilakukan, pelayanan pelaksanaan ibadah haji ke depan menjadi lebih baik,” harap politikus F-PG itu. Sementara, terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap, DPR telah meminta Pemerintah untuk mengatasinya secara sungguh-sungguh dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta mencegah

bertambahnya korban jiwa. “Untuk memperoleh alternatif solusi agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi, DPR mengharapkan perguruan tinggi dapat memberikan sumbangan pemikiran demi pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa, DPR memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dan keterlibatan beberapa negara sahabat dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan,” tambah Novanto. Terhadap kasus Pelindo II yang telah menjadi perhatian masyarakat luas, DPR telah membentuk Panitia Angket Pelindo II, yang telah disetujui oleh semua Fraksi di DPR. Panitia Angket ini dibentuk dalam rangka melaksanakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan. “Pimpinan mengingatkan bahwa Hak Angket ini merupakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimiliki oleh DPR,” ingat politikus asal dapil NTT itu. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi keprihatianan Pimpinan DPR RI. Namun keprihatinan saja tentu tidak cukup. “Pimpinan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama peduli terhadap keamanan dan kenyamanan anak-anak di lingkungan sekitar. Perlu ada upaya yang lebih serius dari semua pihak untuk memberikan pelindungan terbaik bagi anak-anak, termasuk di dalamnya menerapkan hukuman yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak,” kata Novanto. Menutup pidatonya, Novanto juga mengingatkan, masa persidangan berikutnya akan dimulai kembali pada tanggal 16 November 2015. (SF/AYU) FOTO: DENUS/PARLE/HR

DPR HARAPKAN PEMERINTAH SERIUS TINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK

Mengawali masa tugas DPR Tahun Sidang 2015–2016 ini, DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada 1 September 2015 lalu. Demikian disampaikan pidato tertulis Ketua DPR Setya Novanto, pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 20152016, di Gedung Nusantara III, Jumat (30/10/15). Sedianya, pidato ini akan dibacakan, namun karena sudah larut malam, akhirnya dokumen pidato hanya dibagikan ke seuruh Anggota Dewan. “Mengingat masih banyaknya kementerian dan lembaga yang memperoleh opini ‘Wajar Dengan Pengecualian’ atau ‘Tidak Menyatakan Pendapat’, maka DPR mengharapkan Pemerintah secara serius menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014,” kata Novanto. Sementara itu, lanjut Novanto, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, DPR mendorong Pemerintah melakukan pengawasan atas penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai. “Perlu disampaikan bahwa sejak Pembahasan APBN-P, DPR telah bersikap kooperatif untuk mensukseskan programprogram pemerintah yang direncanakan. Sikap kooperatif ini

Pimpinan DPR RI pada Sidang Paripurna

dibuktikan dengan mewujudkan stabilitas politik yang mendorong terciptanya stabilitas ekonomi,” kata politikus F-PG itu. Untuk RUU APBN Tahun Anggaran 2016, imbuh Novanto, DPR telah menyelesaikan tugasnya melalui pembahasan yang dilakukan di Komisi maupun di Badan Anggaran. Disadari bahwa waktu pembahasan relatif singkat untuk dapat mengkritisi usulan anggaran sebagaimana yang disampaikan oleh

11

EDISI 887 Pemerintah. “Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, DPR berharap mampu menjalankan politik anggaran yang berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi dan kepentingan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan dasar,” ujar politikus asal dapil NTT itu. Apresiasi Paket Kebijakan Ekonomi Masih dalam kesempatan yang sama, Novanto mewakili DPR, mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Paket Kebijakan Ekonomi I, II, III, IV, dan V guna merespons perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini. Namun demikian, DPR juga meminta Pemerintah untuk dapat mengeluarkan Kebijakan Ekonomi lain yang lebih strate­ gis dan menyentuh upaya peningkatan daya beli masyarakat. “DPR juga mengingatkan agar seluruh Paket Kebijakan Ekonomi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Paket Kebijakan Ekonomi tersebut harus segera diimplementasikan, agar momentum dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dicapai,” ingat Novanto. Isu lain yang juga mendapat perhatian DPR adalah mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam hasil kunjungan kerjanya, Panja MEA menyadari bahwa kurun waktu pemberlakuan yang semakin dekat telah menimbulkan kekhawatiran para pelaku usaha di daerah. “Kekhawatiran inilah yang harus kita ubah menjadi optimisme karena Indonesia memiliki berbagai sumber daya, potensi ekonomi, dan pasar yang besar. Atas dasar itu, DPR melalui Panja MEA akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung dan mengawal program Pemerintah menghadapi MEA,” janji Novanto. (SF) FOTO: DENUS/PARLE/SF

DPR LANTIK TIGA ANGGOTA PAW

Ketua DPR RI didampingi para Wakil Ketua DPR melantik tiga Anggota PAW

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN) kembali melantik tiga Anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa bakti 2014-2019 dalam Rapat Pari­purna DPR RI ke-9 Masa Persida­ ngan I Tahun Sidang 2015-2016, di Gedung Nusantara III, Jumat (30/10/15).

Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil-Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah di depan Sidang Paripurna memandu pelantikan dan pengambilan sumpah tiga anggota DPR PAW tersebut. Ketiga anggota tersebut adalah Heti-

KOMISI X DPR SERAP ASPIRASI KE SULAWESI TENGGARA

Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu wilayah fokus kunjungan Tim Komisi X DPR, dalam masa reses DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 20152016. Pasalnya, Sultra memiliki berbagai keunggulan dalam memberikan pelaya­ n­ an masyarakat di bidang pendidikan,

12 | BULETIN

| NOVEMBER | 2015

pemuda dan pariwisata. Meskipun disisi lain masih banyak persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Nuroji (F-Gerindra), sekaligus Ketua Tim Kunker Komisi X DPR, saat memberikan sambutan pada perte-

fah menggantikan Neni Moerniaeni dari Partai Golongan Karya, dilantik berdasarkan Keppres N0.107/P Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015. Dan dua anggota lainnya dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu Junaidi Auly menggantikan Abdul Hakim dan Muhammad Martri Agoeng menggantikan Hamid Noor Yasin dilantik berdasarkan Keppres N0.108/P Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015. Taufik menyampaikan bahwa atas nama Pimpinan dan anggota Dewan mengucapkan selamat atas dilantiknya ketiga Anggota Dewan tersebut. “Atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan menyampaikan selamat atas pelantikan Anggota Dewan tersebut dan berharap untuk segera bergabung dengan para Anggota Dewan lainnya guna melaksanakan tugas-tugas ke depan yang cukup padat,” ungkap Taufik. Politikus asal dapil Jawa Tengah itu juga berharap kepada Anggota PAW, agar dapat menjalankan tugas dan amanah sebagai anggota Dewan de­ ngan sebaik-baiknya. (SKR) FOTO: DENUS/ PARLE/SF

muan dengan Wakil Gubernur Provinsi Sultra Saleh Lasata, Pimpinan DPRD, Muspida, Kadinas dan Kebudayaan, Kadinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara di ruang rapat Gubernur, Kendari, Selasa (3/11). “Kedatangan Komisi X DPR untuk mendapatkan saran dan masukan bagi komisi tentang kondisi dan permasalah­ an yang harus segera ditangani oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah utamanya untuk bidang pendidikan dan kebudayaan untuk jangka waktu 5 sampai dengan 20 tahun kedepannya dalam menentukan kebijakan khususnya

Tim Kunker Komisi X DPR ke Sultra

dibidang pendidikan,” kata Nuroji. Lebih lanjut politisi asal dapil Jawa

Barat itu juga mengharapkan, masuk­ an dari berbagai kalangan akademik

dan bagaimana perencanaan program Pemda Provinsi Sultra untuk pelaksanaan tahun anggaran 2015 - 2019 dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan dan kebudayaan. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sultra memberikan aspresiasi atas kunjungan Anggota Komisi X DPR ke daerah yang dipimpinnya. Apalagi, tambahnya, Pemprov Sultra memiliki banyak persoalan yang menjadi fokus kerja Komisi X DPR. Mulai dari bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kunker ini diikuti oleh 17 Anggota Komisi X DPR. Dalam kesempatan yang sama, selain ke Sultra, Komisi X DPR juga mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. (HR) FOTO: EKA HINDRA/PARLE/HR

PEMAKAIAN MASKER SEBAGAI AKSI EMPATI KORBAN ASAP Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, di Gedung Nusantara III, diwarnai dengan aksi solidaritas penggalangan dana dan pemakaian masker terkait dengan bencana kabut asap yang terjadi di sejumlah Wilayah Indonesia yang tidak kunjung selesai. Ketua DPR Setya Novanto menga­ takan bahwa pengunaan masker dalam Rapat Paripurna adalah untuk menunjukkan rasa empati bagi korban yang terkena kabut asap di sejumlah daerah di Indonesia. Novanto berharap penggunaan masker tersebut tidak dipermasalahkan, karena hal tersebut merupakan aksi empati bagi korban bencana kabut asap. “Masker ini kan menunjukkan empati kita. Pimpinan menunjukkan dengan masker ini mengingatkan kembali agar Anggota ingat kejadian asap,” ungkap

Pimpinan DPR RI menyanyikan Lagu Indonesia Raya saat pembukaan Sidang Paripurna

Novanto, Jumat (30/10/15). Politikus F-PG ini tegaskan bahwa tidak ada maksud pencitraan, apalagi melakukan politisasi masalah asap. Pimpinan DPR, tambah dia, hanya ingin agar masalah asap ini segera tuntas dan para anggota segera turun tangan.

“Pemakaian masker ini agar jadi perhatian supaya masalah bencana ini menjadi perhatian semuanya, antara DPR dan pemerintah bersama-sama menyelesaikan,” kata politikus asal dapil NTT itu. (SKR) FOTO: DENUS/PARLE/HR

KEMENAG DIMINTA URUS HAK KORBAN JAMAAH HAJI Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama segera mengurus hak-hak jamaah haji yang meninggal dunia dan menjadi korban dua musibah saat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi

VIII DPR RI, Saleh P. Daulay melalui pesan singkatnya. “Saat ini, Kementerian agama sedang melaksanakan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2015. Persoalan hak-hak jamaah dan keluarganya ini tidak boleh

diabaikan. Yang bisa mengurus hal itu hanyalah Kementerian Agama,” ujar Saleh. Hak-hak itu lanjut Saleh antara lain berupa klaim asuransi dan realisasi janji santunan korban musibah crane dari

13

EDISI 887 Pemerintah Saudi. Sejauh ini, menurut informasi jamaah, kedua hal itu masih belum jelas dan masih sekedar wacana. Secara formal menurut Politisi dari Fraksi PAN ini, para jamaah haji atau keluarganya memiliki hak mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi. Pasalnya, setiap jamaah haji Indonesia membayar asuransi yang menjadi bagian dari komponen BPIH. Oleh karena itu, setiap korban meninggal dunia, sakit, atau cacat mesti mendapatkan santunan. Meski demikian ia mengaku tidak mengetahui besaran santunan yang mesti dibayar oleh perusahaan asuransi tersebut. Antara korban cacat dan meninggal dunia kemungkinan berbeda.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh P. Daulay

Namun ia memastikan bahwa seluruh jamaah haji Indonesia diasuransikan

oleh pemerintah. Tidak hanya itu, dikatakan Saleh, pihaknya juga mendesak Kemenag untuk memperjelas realisasi santunan raja Saudi bagi korban jatuhnya crane. Sebagaimana diketahui, bahwa raja Saudi menjanjikan akan memberikan santunan sebesar 1 juta riyal (3,8 milyar) bagi seluruh korban crane atau keluarganya. Namun sampai sejauh ini, santunan tersebut belum terealisasi. “Pembayaran klaim asuransi dan realisasi santunan itu adalah bagian dari perlindungan jamaah. Sementara, perlindungan terhadap jamaah adalah amanat Undang-Undang yang mesti dilaksanakan,” pungkasnya. (AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

KOMISI X DUKUNG PENDIRIAN SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA DI GORONTALO

Tim Kunker Komisi X DPR meninjau PPLP Gorontalo

Komisi X DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan segala kebutuhan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) untuk pengembangan dan pembinaan olahraga di Provinsi Gorontalo. Demikian dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI M. Ridwan Hisyam usai melihat langsung kondisi PPLP di Provinsi Gorontalo, Senin (2/11).

“Kami sudah mendengar dan melihat langsung semua kebutuhan dan harapan pengelola PPLP. Dengan hanya ada 16 kamar sementara jumlah atlet mencapai 37 siswa tentu belum mencukupi, serta masih minimnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung lainnya,” ungkap Ridwan. Politisi Golkar ini menambahkan bahwa pembangunan PPLP tersebut melalui bantuan APBN dimana pihak Pemda yang menyiapkan lahannya. “Semoga tahun depan bisa kami alokasikan anggarannya dan nanti kita juga akan bahas pada rapat kerja dengan Kemenpora soal usulan pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Insya Allah kita berusaha penuhi makanya segera diusulkan permohonannya secara resmi,” jelas Politisi Dapil Malang Jawa Timur ini. Sementara itu, Kadispora Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Mud Mada sangat berharap perhatian dari pemerintah pusat (Kemendiknas/Kemenpora) melalui Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI. “Dengan hadirnya Anggota Komisi X DPR RI kami juga memohon dipertimbangkan untuk dibangun Sekolah Khusus Olahraga,” ujarnya penuh harap. Mud Mada juga mengungkapkan bahwa di Gorontalo ba­ nyak siswa-siswa yang berbakat di bidang olahraga bahkan mencapai prestasi hingga tingkat nasional. “Dibangunnya SKO akan memudahkan kami dalam mencari dan menempa bibit-bibit unggul atlet nasional dari Gorontalo,” demikian Mud Mada. (OJI) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

LISTRIK SERING MATI, REKTOR UNSRAT CURHAT KE KOMISI X

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X menerima pe­ ngaduan tentang kerapnya aliran listrik mati di area Kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara. Kondisi ini jelas menggangu kegiatan perkuliahan bahkan

14 | BULETIN

| NOVEMBER | 2015

dampak lebih jauh merusak sejumlah riset yang sedang berlangsung di laboratorium kampus. “Masalah mati listrik ini akan kami perhatikan. Saya bisa bayangkan misalnya laboratorium biologi yang sedang

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari bersama Wakil Rektor IV Unsrat Sangkertadi

meneliti pembiakan sel menggunakan alat pendingin untuk mendapatkan suhu tertentu, ternyata karena mati listrik tak berfungsi dengan semestinya, maka wassalam, gagal sudah penelitian itu. Ini sangat memprihatinkan,” kata Ketua Tim Kunker Abdul Kharis Almasyhari dalam pertemuan di aula universitas, Selasa (3/11/15). Tim kunker dalam kesempatan itu juga merasakan perjuangan civitas akademika naik tangga sampai ke lantai empat karena fasilitas elevator yang tersedia, rusak karena seringnya mati hidup listrik di kampus yang menjadi pilihan bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur ini. Pemadaman listrik yang dialami 2-3 jam tiap harinya ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang diungkapkan oleh rektor dan para dekan Unsrat. Wakil Rektor Bidang IV Sangkertadi memaparkan secara posisi Unsrat adalah universitas negeri yang berada di perbatasan dengan akreditasi B dan belum ISO. Ia juga memaparkan fakta semakin banyak yang memilih kuliah di negara jiran atau Filipina daripada perguruan tinggi negeri sendiri.

“Masalah pembiayaan operasional pendidikan bagi kami di Indonesia bagian timur ini berat sekali. Kami menerima mahasiswa dari Papua, Maluku, yang berasal dari SMA yg keadaannya masih membutuhkan penyesuaian, matrikulasi pelajaran tambahan, uangnya dari mana, kami sudah di pinggir, janganlah dipinggirkan lagi,” ujar Sangkertadi. Dijelaskannya pula UKT (Uang Kuliah Tunggal) persemester tidak sampai 3 juta rupiah seharusnya mendapatkan BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) yang besar. Tetapi BOPTN yang didapat saat ini sejumlah 17 milyar masih sangat kecil. Sehingga pembangunan Unsrat dapat dikatakan berjalan lamban. Fasilitas olahraga, laboratorium dan sebagainya yang minim menjadikan Unsrat masih belum mampu berakreditasi A. Permasalahan lain yang dihadapi adalah Unsrat hanya memiliki 4 orang profesor. “Beberapa dari kami sudah 4-5 tahun lulus doktor tapi untuk mendapatkan profesor itu sangat sulit, karena standar yang diberikan oleh LIPI itu sangat sulit,” ungkapnya lagi. Menanggapi hal tersebut, Kharis yang juga Wakil Ketua Komisi X menjelaskan telah meminta majelis rektor Indonesia untuk menyusun BOPTN seperti apa yang diinginkan. “Jadi kami menentukan variabel apa yang dimasukkan, hingga tercapai kesepakatan apa yang dibutuhkan PTN adalah 5,7 triliun, dimana pembahasan APBN kemarin baru disepakati,” jelasnya. Mengenai SDM dan kurangnya Profesor, politisi FPKS ini berpendapat seharusnya sudah tidak menjadi masalah lagi, karena penelitian di Indonesia ini cukup bagus dan serapan anggarannya sebenarnya masih sedikit. “Jadi risetnya saja yang perlu ditingkatkan, ditambah harus diadakan kerjasama antara Sam Ratulangi dengan perguruan tinggi yang ternama di pulau Jawa maupun Sulawesi, Unhas misalnya semacam pembimbingan agar mereka bisa menghasilkan jurnal-jurnal yang dipublikasikan internasional terindeks scopus sebagaimana yang disarankan Kementerian Pendidikan Tinggi,” imbuh Kharis. (RAY) FOTO: RIZKA/PARLE/RY

KOMISI III DPR SOROTI GAYUS-GAYUS MAKASSAR Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman menyoroti persoalan “Gayus-Gayus” Makassar. Ihwal penyebutan “Gayus” Makassar ini lantaran Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi, terpidana kasus korupsi kredit fiktif kepemilikan mobil pada Bank Tabu­ ngan Negara (BTN) Syariah diduga beraksi seperti terpidana kasus pajak Gayus Tambunan. Info beredar, Jusmin dapat menjalani aktivitas di luar tahanan. Bahkan, sejak bulan Oktober lalu, Jusmin kedapatan dapat keluar masuk Lapas Klas I Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Sulawesi Selatan. “Disini kita tanyakan kepada Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel, apakah

Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel akan mengambil langkah tegas terhadap aparat yang selama ini memfasilitasi penghuni Lapas itu untuk keluar-masuk Lapas,” kata Benny kepada Parlementaria usai Tim Kunker Komisi III DPR meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Senin (2/11/2015) lalu. Komisi III DPR yang membidangi Hukum meminta pertanggungjawaban dari Lapas. Bahkan, jika memang ada indikasi Kepala Lapas dan Penjaga Lapas, memberikan fasilitas keluar masuk Lapas kepada napi, maka lebih baik diberhentikan dari pekerjaannya. “Ini harus menjadi perhatian Menteri Hukum dan HAM, karena selama ini

Tim Kunker Komisi III DPR saat mengunjungi lapas kelas I Makassar

15

EDISI 887 Menkumham tidak respons terhadap masalah ini,” tegas politikus Fraksi Partai Demokrat itu. Selain itu, lanjut politikus asal dapil NTT, Tim Kunker Komisi III juga ingin melihat secara langsung lebih dekat penanganan warga binaan di Lapas Klas I Makassar. Sementara ditempat yang sama, Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel, Rachmat Prio Sutardjo, menegaskan, dalam kurun waktu kurang lebih 10 hari ke depan, pihaknya akan langsung ambil langkah agar tidak ada lagi narapidana yang keluar-masuk secara ilegal. “Narapidana keluar adalah dalam

rangka program pembinaan, dan itu sudah saya lakukan. Kalau ada narapidana melakukan program pembinaan, dia mengajukan permohonan itu dan kita sidangkan, kita setuju atau tidak, kalau kita menyetujuinya maka Kalapaslah yang mengeluarkan SK pengeluarannya,” jelas Rachmat. Rachmat menambahkan, pihaknya juga sudah membentuk tim peme­ riksa untuk menyelidiki kelalaian pihak Lapas, dan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas Klas I Makassar dan jajarannya. “Pemeriksaan sudah berlangsung sejak 17 Oktober lalu. Secepatnya kami

akan menyelesaikan pemeriksaan tersebut dan melaporkannya kembali ke Kemenkumham,” imbuh Rachmat. Untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi di masa yang akan datang, Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan agar membuat edaran yang isinya memerintahkan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Lapas atau Rutan agar tidak mengeluarkan narapidana dari Lapas atau Rutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur. (IW)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/HR

KOMISI III PERTANYAKAN PERSIAPAN PILKADA DI SULSEL

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR, mempertanyakan persiapan aparat hukum di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ketua Tim Kunjungan Kerja, sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menegaskan, hal ini sebagai masukkan untuk DPR dalam menjalankan fungsinya. “Bagaimana persiapan dan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Sulsel,” tanya Benny, saat pertemuan dengan Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto dan Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol Agus B Manalu beserta para pejabat utama Polda Sulsel dan BNNP Sulsel, di Aula Anindhita Mapolda Sulsel, Senin (2/11/15) kemarin. Selain masalah Pilkada, Tim Kunker juga menyoroti potensi kejahatan di Sulsel. Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio mengatakan bahwa Provinsi Sulsel ini merupakan wilayah maritim dengan potensi pariwisata dan jalur-jalur perdagangan, yang di satu sisi berpotensi pula menjadi tempat kejahatan terorganisasi dan kejahatan transnasional seperti human trafficking, illegal logging, illegal fishing, atau peredaran narkotika. “Kenapa Kapal Speed Patroli Laut hanya ada satu unit. Kalau hanya satu bagaimana mengatasi pencegahan kejahatan di laut seperti penyelundupan terutama barang-barang ilegal, belum lagi pupuk-pupuk dari Malaysia yang masuk melalui Pare-pare dan Sidrap. Jadi tolong Kapolda mengajukan anggaran untuk pembelian kapal tersebut, dan Komisi III DPR akan memperjuangkan dalam hal ini,” kata Ichsan seraya menambahkan bahwa kapal tersebut untuk pencegahan kejahatan di laut. Menanggapi hal ini, Kapolda Sulsel menyatakan Polda Sulsel siap dalam menghadapi Pilkada Serentak mendatang di 11 Kabupaten di Sulsel dan 4 Kabupaten di Sulbar. Begitu pula dengan kesiapan back up pasukan dari Brimob, Dalmas, Staff dan Polres dalam mengamankan Pilkada Serentak 2015. Namun demikian, Kapolda juga menyampaikan hambatan yang dihadapi, diantaranya, usulan anggaran Pilkada Serentak pada masing-masing Polres yang diajukan ke Pemda tidak terealisasi sepenuhnya. “Kendala yang dihadapi, masih terbatasnya dukungan ang-

16 | BULETIN

| NOVEMBER | 2015

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman bertukar cindera mata dengan Kapolda Sulsel

garan untuk pelaksanaan kegiatan Harkamtibmas. Hal ini merupakan akibat mata rantai awal dimana jumlah usulan anggaran yang diajukan oleh Polda Sulsel setiap tahun ratarata hanya disetujui sekitar 80 persen,” kata Kapolda. Polda Sulsel juga, tambah Kapolda, belum dilengkapi de­ ngan dukungan Informasi dan Teknologi (IT) yang canggih, sehingga untuk pengungkapan kasus tertentu seperti jari­ ngan narkotika dan lainnya sering masih menjadi kendala. Hal itupun masih ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Kapolda meminta kepada Komisi III DPR RI dapat membantu memperjuangkan penambahan kebutuhan anggaran Polda Sulsel sesuai dengan usulan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan setiap tahun. Saat acara diskusi, beberapa Anggota Komisi III DPR juga mengajukan beberapa pertanyaan antara lain penanganan korupsi dan beberapa kasus pencurian dengan kekerasan (curas). Menanggapi hal ini, Kapolda berjanji semua kasus di Polda Sulsel akan diusut secara tuntas. Sementara dalam hal sarana prasarana, Anggota Komisi III DPR dan Kapolda Sulsel sepakat mengusulkan pembangunan gedung pertemuan Polda Sulsel, pembentukan 1 SSK Brimob di Kera Kabupaten Wajo serta pengusulan pengadaan 2 unit

Kapal Speed Patroli Laut untuk Dit Polair Polda Sulsel. Rombongan Komisi III DPR RI berjumlah 11 orang anggota lintas fraksi yang ada di DPR RI, dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman (F-PD), Ichsan Soelistio dan Risa Mariska (F-PDI Perjuangan), Wenny Haryanto dan Ahmad Zacky Sir-

adj (F-PG), Supratman Andi Agtas (F-Partai Gerindra), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Jazuli Juwaini (F-PKS), Aditya Mufti Arifin (F-PPP), Akbar Faisal (F-Partai NasDem), dan Sarifuddin Sudding (F-Partai Hanura). (IW)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/ IW.

KOMISI X SOROTI KONDISI MUSEUM PENDARATAN SOEKARNO

Tim Kunker Komisi X DPR mengunjungi Museum Pendaratan Soekarno

Komisi X DPR menyoroti kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi Museum Pendaratan Pesawat Amphibi Catalina yang dinaiki Presiden Soekarno tahun 1963 silam. Museum yang berada di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo itu, menurut Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah perlu mendapat perhatian serius. “Kami sudah datangi museumnya, saya merasa miris sekali melihatnya, karena masalahnya itu sudah ditulis museum,” kata Anang saat Kunjungan Kerja di Gorontalo bersama Tim

Komisi X DPR RI yang dipimpin M. Ridwan Hisyam, Senin (2/11). Dihadapan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan jajarannya, Politisi PAN ini menjelaskan sesuai Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2015, museum adalah tempat untuk memelihara, menyumbangkan, memanfaatkan dan menginformasikan sejarah kepada masyarakat dengan tujuan untuk penelitian, pendidikan dan rekreasi. “Ini sangat penting sekali. Kalau museumnya sudah tidak diperhatikan, saya jadi ragu untuk melihat yang lainnya,” ujarnya di Rumah Dinas Wagub, semalam. Politisi Dapil Jawa Timur IV ini menambahkan, Gorontalo memiliki sejarah yang cukup panjang karena merdeka lebih dulu yakni 23 Januari 1942. “Berarti sejarah Gorontalo ini sangat menarik. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian,” tegasnya. Terkait sentra budaya, Anang mengaku dirinya bersama Tim Kunker Komisi X telah melihat langsung Museum Purbakala di Jalan Bypass yang memiliki areal cukup luas dan dukungan dari pemerintah pusat yang begitu besar. “Harapan saya Pemda bisa berfikir kreatif dan inovatif, membangun sinergitas antar semua pihak di provinsi, kalau terjadi ego sektoral maka ini tidak akan jalan,” pungkas Anang. Tim Kunker Komisi X DPR RI ke Provinsi Gorontalo antara lain : M.Ridwan Hisyam (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X), Hj. Popong Otje Djunjunan, Dadang Rusdiana, Anang Hermansyah, KH. Surahman Hidayat, Bambang Sutrisno, Dwita Ria Gunadi, Sri Mellyana dan Anwar Idris. (OJI) FOTO: OJI/PARLE/ OD

Komisi V Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan Bandara Kulon Progo Komisi V DPR RI menilai pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo Yogyakarta sudah sangat mendesak sehingga harus diberi prioritas. Pasalnya kapasitas bandara Adisucipto sudah tidak memadai, semula dirancang untuk menampung 1,2 juta penumpang tapi tahun 2014 lalu sudah mencapai 6,2 juta. Selain itu, Bandara Adisucipto tidak bisa dikembangkan lagi karena keterbatasan lahan dan kendala alam berupa gunung dan sungai. “Karena sudah merupakan prioritas maka Pemda dan masyarakat Kulon Progo harus mendukung. Ini perlu disosialisasikan sehingga mendapat dukungan segenap masyarat dan bisa selesai tepat waktu,” kata Wakil Ketua

Tim Kunker Komisi V DPR mengunjungi pantai Congot lokasi bandara Kulon Progo

17

EDISI 887 Komisi V DPR Muhidin M.Said di selasela kunjungan kerja ke Yogyakarta, Senin (2/11). Sebelumnya, Tim Komisi V menggelar pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dan jajaran serta Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Dilanjutkan dengan meninjau lokasi calon bandara pantai Congot dan pantai Glagah. Menurut Gubernur DIY, Bandara Kulon Progo perlu lahan seluas 645,73 ha mencakup lima desa yakni Jangkaran,

Glagah, Sindutan, Palihan dan Kebonrejo. Lahan ini dihuni oleh 2.539 warga dan sebanyak 43 warga melakukan gugatan ke PTUN dikabulkan namun di tingkat kasasi kalah dimenangkan Pemda. Selanjutnya dengan dasar keputusan tersebut tanggal 28 Oktober lalu PT Angkasa Pura II menyerahkan pe­ ngadaan tanah kepada BPN dan tanggal 10 November akan dimulai sosialisasi dan pengukuran tanah. BPN mentargetkan pada awal Juni

sudah dilakukan pembayaran dan akhir 2016 ganti rugi selesai. Ditargetkan proyek pembangunan bandara yang menelan biaya Rp 8,1 Triliun ini selesai Tahun 2020 dan 2021 bisa beroperasi. Ketua Tim Kunker Muhidin M. Said mengatakan, bila bandara baru ini selesai maka dampak dari pembangunan bandara baru sangat besar. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga meningkatkan posisi dari agak tertinggal menjadi lebih sejahtera. (MP) FOTO: IWAN/PARLE/HR

AS MASIH PERTAHANKAN ENERGI FOSIL

Tim Komisi VII DPR saat bertemu dengan The Energy and Power Sub Committee, Kongres Amerika Serikat

Kebijakan energi Amerika Serikat (AS) ternyata masih mempertahankan energi fosil sebagai sumber energi utamanya. Ini terlihat dari kebijakan Komisi Energi Kongres Amerika Serikat yang dikuasi Partai Republik yang cende­ rung mengedepankan energi fosil. Kongres AS kerap mengkritisi kebijakan Presiden Barrack Obama yang selalu mempromosikan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam rilisnya yang diterima Parlementaria akhir Oktober lalu, usai memimpin delegasi kunjungan kerja ke AS. “Mereka (kongres) mengkritisi Presiden Obama, dan meng­ anggap EBT hanya cocok di saat harga minyak dan gas bumi dunia tinggi,” tutur Satya, seraya menambahkan, agenda DPR ini tak terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo yang juga melakukan lawatan ke Amerika Serikat,” ungkap Satya. Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral telah bertemu dengan Komisi Energi (The Energy and Power Sub Committee) Kongres Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Room 2123 of the Rayburn House Office Building, Capitol Hill, Washington DC tersebut banyak dibahas tentang kondisi energi kedua negara dan dunia. Saat ini harga minyak dunia begitu rendah. Harga minyak dunia sempat berada pada US$43 per barel. Harga minyak diperkirakan akan terus turun hingga US$40 per barel, sei­ ring dengan perkiraan bahwa pasokan minyak AS akan kem-

18 | BULETIN

| NOVEMBER | 2015

bali naik. Cuaca musim gugur ringan yang melanda sebagian besar AS, ditambah dengan produksi minyak dan gas bumi berlimpah, telah menambah kelebihan pasokan, dengan stok berada di dekat tertinggi sepanjang masa. “Kami banyak menggali tentang kebijakan menyangkut ketahanan energi mereka. Ini pertemuan parlemen yang bergengsi bahwa Komisi VII DPR ditemui beberapa anggota kongres yang membidangi komisi yang sama,” katanya. Anggota Kongres yang menemui Komisi VII DPR adalah Ed Whitfield, Chairman (Republican, Kentucky), Pete Olson, Vice-Chairman (Republican, Texas), Gregg Harper (Republican, Mississippi) H. Morgan Griffith (Republican, Virginia), Bill Johnson (Republican, Ohio), Bill Flores (Republican, Texas), dan Joe Linus Barton (Republican, Texas), serta Elliot Angel (Democrat, New York). Selain Satya, anggota Komisi VII yang hadir adalah Mercy Chriesty Barends dan Dony Maryadi Oekon (Fraksi PDIP), Kurtubi (Fraksi Nasdem), Iskan Qolba Lubis (Fraksi PKS), Totok Daryanto dan Andriyanto Johan Syah (Fraksi PAN), Agus Sulistyono (Fraksi PKB), Ramson Siagian (Fraksi Gerindra), Mohammad Suryo Alam (Fraksi PartaiGolkar), dan Achmad Farial (Fraksi PPP). Dalam pertemuan dengan Komisi Energi Kongres AS tersebut, juga digali kemungkinan adanya kebijakan Amerika Serikat untuk mempertahankan produksi gas. “Seperti diketahui, penemuan shale gas membuat AS kelebihan produksi gas. Dari importir mereka menjadi Eksportir. Kebijakan mereka akan mempengaruhi harga gas dunia begitu mereka melakukan ekspor shale gasnya dalam bentuk LNG,” tutur Satya. Jika AS mempertahankan produksi gas mereka, maka Asia Pacifik akan dipenuhi dengan gas berharga murah. Apalagi produsen gas di Timur Tengah juga tak mau menurunkan produksinya. “Bisa jadi Indonesia akan kesulitan mengeks­ por gasnya dalam harga tinggi tutur Satya. Maka kebijakan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri sangat tepat. Hal inilah yang ingin digali pula oleh Komisi VII DPR. Pada kesempatan tersebut, Komisi Energi Kongres Amerika Serikat mengapresiasi kerja Komisi VII DPR yang mampu mengkritisi pihak eksekutif agar menelorkan kebijakan energi yang lebih berpihak pada rakyat. Komisi VII DPR sempat berdiskusi dengan para pejabat Departemen Energi, Departemen Luar Negeri direktorat energi, Center for Strategic and International Studies (CSIS), dan Natural Resources Governance Institute. (MH) FOTO:DOC/PARLE/HR

PENYALURAN DANA DESA MASIH BANYAK KENDALA

Anggota Komisi II DPR Muhammad Yudi Kotouky

DPR RI telah mengesahkan kenaikan dana desa sebesar 37 persen dalam APBN 2016. Dana tersebut dimaksudkan untuk mendorong penuntasan kemiskinan, kemajuan pembangunan, dan mengurangi angka pengangguran di masyarakat lokal. “Saya berharap dari kenaikan dana desa sebesar 37 persen dalam APBN 2016 semoga tepat sasaran dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa,” kata Anggota Komisi II

DPR Muhammad Yudi Kotouky di akhir kunjungan kerja ke Biak Numfor, Papua, Minggu (1/11) lalu. Ia menambahkan, hasil pengawasan dana desa hingga Oktober 2015 masih sekitar Rp.16,67 triliun atau 80 persen dari Rp 20,766 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2015. Namun, penyaluran dana dari Kabupaten ke desa baru mencapai Rp 7,1 triliun atau 35 persen. Hal ini memberi isyarat adanya kendalakendala tersendatnya penyaluran dana desa tersebut. “Secara regulasi, Pemerintah telah membuat surat keputusan bersama untuk memperlancar proses administrasi penyalurannya, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015”, ujar politisi F-PKS tersebut. Selain itu, tambah Yudi, Pemerintah Daerah harus membuat ketentuan lebih lanjut melalui peraturan Bupati atau Walikota untuk mengatur tata cara penghitungan alokasi dana Desa,

seper­ ti rincian, mekanisme, tahapan penyaluran, prioritas, pelaporan, dan sanksi. Pemerintah dan sejumlah pihak terkait, harus konsisten menjadikan aturan-aturan tersebut sebagai pijakan hukum dan compability dalam meng­ alokasikan, menyalurkan, dan menggunakan dana desa sehingga tepat sasaran. “Saya mendorong masyarakat sebagai subyek sasaran pembangunan agar bersama-sama melakukan pemantauan dan melaporkan jika ditemukan dugaan-dugaan penyalahgunaan alo­ kasi, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan danadesa ini,” terang Politisi asal Dapil Papua itu. Pemerintah Daerah juga perlu me­ lakukan pelatihan peningkatan ka­ pasitas pemerintah desa untuk menunjang aparatur desa dalam penggu­naan dana desa, seperti pembuatan ranca­ ngan APBDes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desanya. (JK), FOTO : JAKA/PARLE/HR.

Sembilan Fraksi Setujui RAPBN 2016 Dilanjutkan ke Pembahasan Tingkat II Sembilan fraksi DPR, dalam rapat Badan Anggaran DPR, Kamis (29/10/15) malam, menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2016), ke Pembahasan Tingkat II. Direncanakan, RAPBN 2016 akan disahkan pada Rapat Paripurna, Jumat (30/10/15). Dalam rapat dengan perwakilan Pemerintah, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur BI itu, Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pembahasan RAPBN 2016 dibahas di tingkat I, walaupun Sembilan fraksi juga tetap memberikan catatannya. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit. Dalam postur anggaran sementara itu, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp 1.822 triliun. Angka ini diperoleh melalui penerimaan pajak Rp 1.546 triliun, penerimaan negara bukan pajakn (PNBP) Rp 273 triliun, dan penerimaan hibah Rp 2 triliun. Adapun dari sisi belanja, dipatok sebesar Rp 2.095 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.325 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 770 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran pada RAPBN 2016 sebesar Rp 273 triliun. Dalam rapat itu juga disepakati asumsi makro RAPBN 2016, diantaranya pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit menerima draft persetujuan RAPBN 2016 dari fraksi-fraksi

persen, dan nilai tukar rupiah Rp 13.900 dolar per dolar AS, SPN 3 bulan 5,5 persen. Harga minyak mentah dunia (ICP) 50 per dolar AS, lifting minya disepakati 830 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,155 barel per hari. Sebelum disetujui, postur anggaran ini mendapat catatan dari fraksi, saat juru bicara membacakan pandangan mini fraksi. Sejumlah poin yang menjadi catatan fraksi diantaranya mengenai jumlah Penyertaan Modal Negara untuk 23 BUMN sebesar 34,32 triliun. Kemudian, alokasi dana desa sebesar Rp 47 triliun dianggap terlalu kecil, dan dana sisa lebih pem-

19

EDISI 887 biayaan anggaran Rp 130 triliun. Walaupun sejumlah catatan melingkupi RAPBN 2016, dan penolakan dari satu fraksi, pembahasan tetap dilanjutkan ke Tingkat II. Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar menegaskan, frak-

sinya memang menolak RAPBN dibahas di tingkat Banggar. Menurutnya, target pemerintah dalam APBN 2015 belum capai target, bahkan Menteri Ke­uangan memperkirakan adanya ke­ kurangan penerimaan pajak hingga Rp120 triliun. “Kekurangan ini ditutupi dari belanja

lewat mekanisme bilateral atau multirateral. Kemudian target lalu saja belum tercapai. Kami pun minta jika target 2016 lebih realistis. Supaya ada prestasi nantinya,” tegasnya. (SF) FOTO: OJIE/PARLE/ SF

Pelindo II Banyak Lakukan Pelanggaran

Anggota Pansus Pelindo II DPR Masinton Pasaribu

Anggota Pansus Pelindo II DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan bahwa selama beroperasi Pelindo II banyak melakukan pelanggaran. Baik pelang­ garan adminsitratif, hukum, kewena­ng­ an sebagai operator maupun regulator, perjanjian kontrak, pengadaan barang dan jasa, mark up dan korupsi. Karena itu, tujuan dari Pansus Pelindo II ini agar ada perbaikan dalam tata kelola BUMN yang lebih baik untuk kepenti­ ngan bangsa dan negara. “Jadi, Pansus Pelindo II ini tidak mentarget orang perorang, apalagi hanya sekadar Direktur Pelindo II RJ Lino, itu terlalu kecil. Bahwa Pansus akan meneliti semua jenis perjanjian dan izin-izin yang selama ini dilakukan Pelindo, yang berpotensi merugikan negara sampai ratusan triliun rupiah,” tegas Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi berthema “Ada apa dengan Pelindo II?” bersama Taufiqulhadi (NasDem), Nizar Zahroh (Gerindra), dan peneliti ekonomi INDEF Sugiyono di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10/2015) Jika pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti, maka Pelindo II jelas melanggar UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran. “Seharusnya, antara operator dan regulator itu terpisah satu sama lain. Itu sudah terlihat ketika terjadi penggeledahan oleh Bareskrim Polri, di mana RJ Lino langsung menelpon

20 | BULETIN

| NOVEMBER | 2015

banyak pejabat tinggi negara, sehingga diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dan keterlibatan banyak pihak yang berkepentingan dengan Pelindo II,” tegas politikus PDI Perjuangan. Dalam kontrak dengan JICT Hongkong, lanjut Masinton, juga terindikasi ada rekayasa yang sistimatis, di mana perpanjangan kontrak itu dilakukan sebelum kontraknya habis pada 2019. Legal opini Jamdatun malah dijadikan alat, dasar hukum oleh Pelindo pada Agustus 2014. Padahal sudah terjadi adendum perubahan kontrak itu pada November 2014. “Inilah penyalahgunaan dan penyelundupan hukum oleh Pelindo II. Jadi, opini Jamdatun itu dijadikan pelindung untuk melawan UU No.17 tahun 2008,” ujarnya. Dengan demikian, tegasnya, Pelindo pun kini memiliki hutang Rp 46 triliun, yang harus dibayar oleh negara dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. “Kalau tidak terbayar, maka Pelindo II bisa di­ serahkan ke JICT Hongkong itu. Mereka inilah antek-antek asing dan apa yang disampaikan RJ Lino selama ini merupakan kebohongan. Maka Pansus Pelindo yang mempunyai masa kerja selama 60 hari akan merekomendasikan bukan hanya mentarget orang, tapi sistem tata kelola BUMN secara menyeluruh. Rhenal Kasali pun yang membela Pelindo II selama ini ternyata sebagai konsultan dan selalu berbohong. Bahkan saya sering dilaporkan,” pungkasnya. Menurut Nizar Zahroh, setidaknya ada tiga kronologi dalam kasus Pelindo II ini; yaitu pengadaan barang dan jasa, pelanggaran UU, dan perpanjangan kontrak. Dalam pengadaan mobil crane senilai 77 ribu dollar AS atau Rp 77 miliar terindikasi ada penyalahgunaan wewenang, tidak membayar pajak, dan tidak patuh pada UU di mana perpanjangan kontrak itu tidak boleh dilakukan sebelum habis masa kontraknya, dan saham tidak boleh lebih dari 51% untuk asing. Selain tidak cermat, tambah Nizar,

juga ada mark up, penunjukan langsung, dan pelanggaran UU. “Itulah yang merugikan negara selama ini. Berbeda dengan Pelindo III Surabaya, yang sudah berjalan baik dan memberikan pemasukan besar untuk negara. Karena itu dengan pansus ini kita ingin menasionalisasi dan mengembalikan Pelindo ini kepada ibu pertiwi,” katanya. Sementara itu, Taufiqulhadi berjanji akan mengawal Pansus Pelindo II, agar benar-benar menguntungkan untuk negara. “Masak kalah dengan tembakau yang setiap tahunnya memberikan subsidi pada negara sampai Rp 70 triliun. Jadi, apa yang terjadi dengan Pelindo II ini ada yang salah dengan praktekpraktek BUMN selama ini,” tambahnya. Peneliti Ekonomi INDEF Sugiyono menegaskan, jika kerja Pansus ini sejalan dengan semangat Trisakti dan Nawacita Jokowi, karena pelabuhan itu 70% pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Namun, terkait perpanjangan kontrak sebelum berakhir 2019, memang ada pasal-pasal yang masih bisa diperdebatkan. “Itulah antara lain yang harus diperbaiki agar tidak terjadi honocoroko, dan menimbulkan perbedaan pendapat,” ungkapnya. Tapi, kalau disebutkan bahwa jika dikelola sendiri Pelindo II itu penghasil­ annya akan lebih kecil dibanding asing, maka Pansus harus memeriksa proposal lembaga keuangan yang menjadi patner selama ini seperti (FIR, Justbank, Bahana, Huntingsion). “Kalau analisas keuangannya dilakukan oleh asing, maka asumsinya harus jelas, dan realistis. Kalau tidak, maka harus dievaluasi,” tuturnya. Bahwa Indonesia mampu mengelola sendiri, dan itu sudah dibuktikan oleh BJ. Habibie dengan teknologi pesawat terbangnya, dan proyek itu macet ha­ nya karena modal. “Jadi, kita harus memakai analisis ekonomi yang realistis agar kita diperhitungkan oleh dunia,” pungkasnya. (SC/NT) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

MKD DPR Sampaikan Evaluasi Kinerja

Pimpinan MKD DPR saat memberikan keterangan pers

Mahkamah Kehormatan DPR RI pada masa persidangan I tahun 2015-2016 telah menerima 17 perkara baik dengan pengaduan maupun tanpa pengaduan. Sampai menjelang ber­akhirnya masa sidang kali ini, empat perkara telah berhasil diselesaikan. Untuk kinerja yang optimal MKD berharap dukungan dari sejumlah pihak baik di DPR maupun masyarakat luas. Hal ini disampaikan Pimpinan MKD dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Kamis (29/10/15). Dari empat perkara yang telah diputuskan tiga diantaranya dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Perkara tersebut adalah, Kasus Krisna Mukti (FPKB) yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait etika keluarga dan pribadi dan dikenakan sanksi teguran lisan. Selanjutnya perkara Frans Agung Mula Putera (FP Hanura)

mendapat sanksi teguran tertulis demikian pula Zulfadhli (FPG). Sementara perkara Muhlisin (FPPP) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. “MKD menyadari sepenuhnya tugas, fungsi dan kewena­ ngan dalam penegakan kode etik tidak mudah, perlu kejelian dan perenungan mendalam. Mengingat penegakan kode etik tidak cukup mengandalkan asas legalitas formal, tapi juga asas moralitas dan kepatutan,” kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad. Pada bagian lain, Ketua MKD Surahman Hidayat menjelaskan dalam melaksanakan tugas sejumlah pihak diajak serta diantaranya Polri, PPATK, pakar dari perguruan tinggi dan media yang membantu mengabarkan perkembangan perkara kepada masyarakat. “Kita mengharapkan dukungan DPR baik secara kelembagaan maupun personal,” tutur politisi FPKS ini. Tidak kalah penting dukungan masyarakat luas untuk bersama memba­ ngun dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menjawab pertanyaan wartawan tentang kasus Arzetti Bilbina (FPKB) yang diduga melanggar kode etik, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan Denpom Brawijaya. Sedangkan kasus pemukul­ an yang terjadi di Komisi VII menurutnya sudah mendekati hasil akhir. “Kasus Komisi VII, kita sudah melakukan rekonstruksi. Ada indikasi pelanggaran berat dengan sanksi skor 3 bulan atau diberhentikan. Putusan akhir akan kita ambil pada rapat yang dijadwalkan 19 November nanti,” demikian Junimart. (IKY) FOTO: DENUS/PARLE/HR

APBN 2016 Belum Berpihak Pada Ekonomi Rakyat RAPBN 2016 masih menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung. Hal itu bisa dibaca dari jumlah penerimaan pajak yang mencapai Rp1.505 triliun dari total pendapatan sebesar Rp1.823 triliun. Artinya, lebih dari 80 persen pendapat­ an negara di APBN 2016 berasal dari pajak. Angka itu naik 1,1 persen jika dibandingkan dengan APBN-P 2015. Namun sangat disayangkan, penerimaan pajak itu akan digunakan membiayai belanja yang mayoritas untuk pelayanan umum pemerintah pusat, seperti pembayaran bunga utang, dukungan manajemen teknis kemen­ terian/lembaga, dll. “Lalu, apa signifikansi peningkatan penerimaan pajak kalau mayoritasnya hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan teknis, serta pembayaran bunga utang?” kata Wakil Ketua Komisi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (29/10/15). Ia menambahkan bisa dikatakan pe­ ningkatan pajak tidak punya arti sama

sekali pada pembangunan ekonomi rakyat secara langsung. Uang itu hanya terkuras pada pengeluaran rutin dan bersifat administratif, dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan langsung. Sebagus apapun argumentasi peme­ rintah Jokowi-Kalla, peningkatan pajak akan sulit bermanfaat jika dimasukkan dalam APBN yang bocor untuk hal-hal yang mubazir. Tambahan triliunan rupiah untuk APBN 2016 akan terkuras untuk membayar utang yang tidak kurang dari Rp300 triliun (cicilan pokok + bunga). “Pada akhirnya APBN 2016 hanya akan memasung ekonomi rakyat. Rakyat kehilangan haknya atas anggaran publik sehingga akses terhadap programprogram produktif seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur sosial lainnya,” tutur wakil rakyat dari dapil Jabar IV ini.

21

EDISI 887 Pemerintah Jokowi-Kalla menurutnya juga belum menunjukkan keberpihakan kepada penumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) secara optimal. Ini terlihat dari komposisi anggaran di kementerian/lembaga terkait yang masih saja didominasi oleh pengeluaran manajemen rutin dibanding program-

program produktif. Sehingga cukup beralasan bila dikatakan pemerintah makin melenceng jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat sebagaimana janji-janjinya tempo hari. Hingga hari ini, rakyat belum merasakan dampak program ekonomi secara langsung. Malahan, selama setahun terakhir, terjadi justru sebaliknya.

“Tingkat PHK makin tinggi. Pada bulan September 2015 saja, berdasarkan data Apindo, jumlah PHK mencapai 27.000 orang karena perusahaannya gulung tikar. Berikutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mening­ kat sebesar 30 ribu orang,” demikian Heri. (IKY) FOTO: NAEFUROJI/ PARLE/HR

BILA TAK SESUAI SPM, KENAIKAN TARIF TOL BISA DIHENTIKAN Sesuai tradisi dan amanat Undangundang, kenaikan tarif tol diawali de­ ngan evalusi standar pelayanan minimum (SPM). Pada ruas-ruas yang akan dinaikkan dievaluasi dulu dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) melaporkan dan menyampaikan kepada DPR bagaimana evaluasi terhadap ruas-ruas yang akan naik. “Ketika saya jadi Pimpinan Komisi V, BPJT memberitahukan dulu ke DPR lalu diadakan kunjungan spesifik lapang­ an sambil melihat kondisi lapangan, lalu mempersilahkan untuk dinaikkan. Pada kenaikan kali ini, jangankan kunjungan lapangan, pemberitahuanpun ke DPR juga tidak ada,” ungkap anggota DPR Yoseph Umar Hadi menanggapi kenaikan tarif tol sejak awal Nopember lalu. Saat ditanya apakah kenaikan ini perlu ditinjau lagi, politisi PDI Perjuang­an ini menyatakan paling tidak melaporkan. “Paling tidak lapor ke Komisi V dan mengevaluasi. Kalau tidak sesuai dengan SPM ya dihentikan. SPM harus diperbaiki dulu baru boleh dinaikkan,”

tegasnya di sela-sela kunker ke Yogyakarta, Selasa (3/11) Pada kenaikan tarif yang lalu, kata Yoseph, setengah tahun sebelumnya SPMnya dilaporkan kepada Komisi V sebagai institusi penyalur aspirasi rak­ yat. “Ini belum. Saya tidak tahu mengapa langkah-langkah yang cukup baik ini tidak dilakukan. Sebab anggota DPR juga pengguna jalan tol,” ujarnya. Menurut Yoseph, kadang-kadang pelayanan jalan tol tidak beda de­ ngan jalan non tol. Terjadi kemacetan, kondisi jalan yang rusak dan pelayanan kartu yang terhambat. Padahal jalan tol yang berbayar seharusnya lebih baik dibanding jalan biasa. Ia menghimbau, sebaiknya jalinan komunikasi antara DPR, BPJT dalam hal ini Kemenpupera perlu diperbaiki. Dalam UU memang dua tahun sekali dimungkinkan diberi jaminan akan naikkan tarif tol. Tetapi tidak hanya cek kosong dan serta merta ada laporan evaluasi terhadap ruas jalan tol yang akan dinaikkan itu. Kalau dikaitkan dengan inflasi, poli-

Defisit APBN 2016 Meningkat, Rakyat Terbebani APBN 2016 bisa dibilang sudah di tahap mencekik leher rakyat. Me­ ngapa? Selain memikul beban kredit utang, yang per 31 Agustus 2015 sudah mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, kini, rakyat harus dibebani lagi dengan utang baru untuk menutup defisit APBN 2016 sebesar Rp330,9 triliun. “Pertanyaannya defisit yang menjadi utang itu siapa yang tanggung? Tidak lain, tidak bukan, beban itu akan jatuh ke pundak rakyat. Dan dengan

22 | BULETIN

| NOVEMBER | 2015

entengnya, Pemerintah Jokowi-Kalla menggeser beban itu ke rakyat yang sedang kesulitan oleh ekonomi nasional yang rapuh,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/15). Pemerintah Jokowi-Kalla mestinya lebih bijak untuk tidak memaksa rakyat membayar utang yang penggunaannya belum tentu untuk kesejahteraan me­ reka. Apalagi dalam postur APBN 2016 ini, sebagian besar anggaran belanja di-

Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi

tisi asal Dapil Cirebon ini menyatakan, selama dua tahun dihitung dulu berapa inflasi, lalu dilaporkan ke DPR. “Tapi kenaikan tol kali ini kan tiba-tiba, ditetapkan kenaikan antara 10 persen, 20 persen dan bahkan dihitung ratarata Rp 500 hingga 1.000. Mestinya kemitraan dan komunikasi tetap dijalin baik dengan DPR,” tutup Yoseph Umarhadi. (MP), FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR.

gunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. “Lalu, kemana keberpihakan peme­ rintah Jokowi-Kalla yang gencar de­ ngan slogan, kesejahteraan rakyat, kalau kebijakannya ujung-ujungnya mencekik rakyat,” tandas wakil rakyat dari dapil Jabar IV ini. Baginya utang yang menumpuk itu akan terus menjadi ‘bom waktu’. Tidak saja karena menggerus cadangan devisa dan hasil ekspor, tapi juga karena utang ini memiliki tingkat suku bunga komersil dan berbentuk denominasi valuta asing yang akan jadi beban yang berlipat-lipat. Apalagi sebagian di antaranya dalam bentuk utang jangka panjang dengan tenor puluhan tahun.

Data terakhir yang berhasil dihimpun dalam APBN 2016 anggaran pendapat­ an mencapai Rp1.822,5 triliun yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.546,7 triliun dan bukan pajak sebesar Rp273,8 triliun. Sementara anggaran belanja mencapai Rp2.095,6 triliun atau naik 6,9 persen dari APBN-P tahun 2015. Belanja itu terdiri atas: belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.325,6 triliun + anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun.

Dengan postur seperti itu, maka APBN 2016 mengalami defisit sebesar Rp273,2 triliun atau sebesar 2,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu naik sebesar Rp50,7 triliun dibandingkan APBN-P tahun 2015. “Alih-alih menurunkan atau menutup defisit, pemerintah Jokowi-Kalla malah tidak mampu menghadirkan postur APBN yang sehat. Yang dihadirkan justru APBN yang membuat rakyat makin sengsara,” demikian Heri. (IKY) FOTO: IWAN Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

ARMANIAS/PARLE/HR

BIAK BISA JADI KOTA INTERNASIONAL

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat berkunjung ke Biak, Papua

Kabupaten Biak di Papua dinilai sa­ ngat menarik. Namun, bandaranya yang luas kini sepi. Lokasinya strategis tapi tak dimanfaatkan dengan baik. Dahulu pernah difungsikan dengan baik, karena posisi bandara ini di Samudra Pasifik dan berlokasi di ekuator. Garuda Indonesia pernah memasukkan Biak dalam penerbangan Internasional ke Amerika Serikat (AS). “Jika kita lihat jarak antara AS de­ ngan Indonesia melalui Biak sebenar­ nya lebih dekat. Saya mau menarik perhatian Pemerintah Pusat, agar kota Biak kembali menjadi kota internasional dan pusat pengembangan di kawasan timur. Ini juga bisa membantu kemajuan pengembangan di tanah Papua,” demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Biak, Papua, Sabtu (31/10).

Fahri berharap, kelak bila Biak sudah maju, semua warga Papua harus mendapat efek dari kemajuan ini dan mendapat daya dukung serta bantuan berupa fisik maupun non fisik. Selama ini, lanjut Fahri, orang hanya berbicara Jawa, Denpasar, Sulawesi sebagai daerah yang maju. Bahkan, Pemerintah barubaru ini membuat pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Justru persepsi pembangunan kawasan harus diubah ke timur Indonesia. Kawasan timur juga harus menjadi pusat kota yang maju dan berkembang. Pengembangan Biak menjadi kota international, kata Politisi F-PKS ini, harus menjadi salah satu agenda dalam perjanjian Trans Pasific Partnership yang sedang dijajaki pemerintah. Menurut Fahri, bila tak ada agenda itu, berarti hanya akan menjadi deal dagang yang

“kejam”. “Kita harus berani memasukkan klausul perjanjian, dengan meletakkan pusat kemajuan di timur yang merupakan bagian dari desain kerja sama perdagangan internasional,” tandasnya. Politisi Dapil Nusa Tenggara Barat ini menambahkan, langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengembalikan fungsi kota, pelabuhan, dan bandara menjadi destinasi yang strategis dan maju. Pada gilirannya Biak berkembang akan menjadi pusat metropolitan di timur. “Maka jarak kita dengan negaranegara di kawasan Pasifik makin dekat, baik ke Jepang dan Korea Selatan. Kita juga sangat dekat dengan AS melalui Honolulu, lalu terbang ke Los Angeles. Itu hanya memakan waktu 10-12 jam,” ungkap Fahri. Ia mengharapkan, semoga nantinya segera mendapat perhatian dari Peme­ rintah, karena belum ada proposal tentang papua di APBNP 2016. “Saya sudah komunikasikan langsung ke beberapa menteri, ternyata sudah menjadi bagian dari program Pemerintah. Mimpi pertumbuhan pembangunan dari barat ditarik ke timur, semakin mendekati kenyataan,” imbuhnya. Dalam kunjungan ke Papua tersebut, Fahri didampingi Anggota Komisi II Yudi Kotouky. Saat tiba di Bandara Internasio­nal Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua, dini hari, rombongan di­ sambut dengan Tari Masuranda sebagai ung­kapan selamat datang. Rombongan diterima Sekda Kab. Biak Andreas Msen, Kapolres Biak AKBP Hadi Wahyudi, dan Dandim Letkol CZI Achmad Yussa. (JAKA) FOTO: JAKA/PARLE/TT

23

EDISI 887 | BERITA BERGAMBAR Tim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman meninjau Lapas Klas I Makassar, Senin (02/11) Foto : Iwan Armanias/Parle/IW

Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Muhidin M Said meninjau Embung Langensari Yogyakarta (kiri), dan meninjau pantai Congot lokasi Bandara Kulonprogo, Senin (02/11) Foto : Mastur Prantono/Parle/HR

Tim Kunker Komisi X DPR RI di Manado yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Abdul Kharis Almasyhari meninjau laboratorium tata Boga SMKN 3 Manado yang terkena banjir Januari 2015 lalu. Selasa,(03/11) Foto: Ray/Parle/RY

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Nuroji bersama rombongan disambut siswa SMKN 1 Kendari saat Kunjungan Kerja ke Prov. Sultra, Selasa (03/11) Foto : Eka Hindra/Parle/HR

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id @dpr_ri