MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DIREKTORAT KEUANGAN
SURAT EDARAN
Nomor SE/06/I/2015 tentang TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATKER PENERIMA DIPA YANG DILIKUIDASI DI LINGKUNGAN TNI AD
1.
Dasar : a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan TNI; b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011; c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.05/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pelaksanaan likuidasi akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Kemhan dan TNI; d. Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan nomor Juklak/06/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI; e. Surat Dirjen Renhan Kemhan nomor B/1855/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal revisi Satker penerima DIPA Kemhan dan TNI TA 2015; dan f. Surat Edaran Kapusku Kemhan nomor SE/214/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang tata cara penyelesaian dan penyusunan Laporan Keuangan Satker penerima DIPA yang dilikuidasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan adanya penghapusan (likuidasi) beberapa kode satker penerima DIPA di lingkungan TNI AD, maka perlu diatur ketentuan tentang tata cara penyelesaian dan penyusunan laporan keuangan Satker penerima DIPA yang dilikuidasi sebagai berikut : a. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat berakhirnya Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja. b. Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut LBKP adalah laporan yang disusun oleh KPB yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu setiap semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
2 c. Laporan Keuangan Penutup adalah laporan keuangan pokok suatu entitas pada tanggal pengakhiran dan pembubaran yang disusun sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan yang berlaku. d. Neraca Penutup adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal entitas akuntansi dinyatakan dilikuidasi. e. Laporan Keuangan Likuidasi adalah laporan keuangan pokok suatu entitas akuntansi yang dilikuidasi setelah diselesaikan proses likuidasinya, yang disusun oleh entitas akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. f. Neraca Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi aset dan kewajiban entitas setelah proses likuidasi selesai dilaksanakan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. g. Tahap penyelesaian dan penyusunan Laporan Keuangan Satker penerima DIPA yang dilikuidasi : 1) 2) 3) h.
Penyelesaian transaksi. Penyusunan Laporan Keuangan Penutup. Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi.
Penyelesaian transaksi : 1) Saldo pemotongan, pemungutan perpajakan dan saldo PNBP yang masih terdapat pada Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilaksanakan dengan cara menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi KPPN mitra kerja Satker penerima DIPA yang dilikuidasi. 2) Pembayaran gaji induk bulan berikutnya dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan SPM Gaji Induk ke KPPN mitra kerjanya. 3) Batas pengajuan SPM-GUP Nihil dan/atau penyetoran saldo Uang Persediaan ke Rekening Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.
i.
Penyusunan Laporan Keuangan Penutup : 1) Laporan Keuangan Penutup terdiri dari LRA, Neraca Penutup dan CaLK. 2) Laporan Keuangan Penutup dilampiri dengan LBKP Penutup yang telah direkonsiliasi dengan KPKNL dan Catatan Ringkas Barang.
3 3) Laporan Keuangan Penutup disusun dan ditandatangani oleh KPA Satker penerima DIPA yang dilikuidasi. 4) Laporan Keuangan Penutup yang disusun sama dengan Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAKPA pada tahun dilikuidasi. 5) LRA, Neraca Penutup, dan LBKP Penutup disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Surat Edaran ini. 6) CaLK menyajikan informasi penting terkait likuidasi Satker penerima DIPA tersebut, meliputi dasar hukum pelaksanaan likuidasi terhadap Satker penerima DIPA dan rencana tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban. 7) KPA Satker penerima DIPA yang dilikuidasi melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Penutup dengan KPPN. 8) KPA Satker penerima DIPA yang dilikuidasi menyampaikan Laporan Keuangan Penutup yang telah direkonsiliasikan kepada : a) b) c)
Kaku Kotama/Lakpus; Kepala KPPN mitra kerjanya; dan Kepala KPKNL mitra kerjanya.
9) Laporan Keuangan Penutup disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak transaksi terakhir dilaksanakan oleh Satker penerima DIPA yang dilikuidasi. 10) Sejak penyusunan Laporan Keuangan Penutup sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Likuidasi, Satker penerima DIPA yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan: a) laporan keuangan tahunan sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak/06/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013; dan b) laporan barang berupa LBKP Semester/Tahunan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan barang yang diatur pada Penatausahaan BMN. 11)
Penyelesaian Kas Lainnya dan Setara Kas : a) dalam hal terdapat saldo kas lainnya dan setara kas pada Laporan Keuangan Penutup, saldo kas lainnya dan setara kas dimaksud segera diserahterimakan kepada Satker penerima DIPA yang ditunjuk; b) serah terima saldo kas lainnya dan setara kas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
4 c)
foto copy Berita Acara Serah Terima disampaikan kepada : (1) (2)
Kaku Kotama/Lakpus; dan Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran kas.
d) serah terima saldo kas lainnya dan setara kas diungkapkan secara memadai dalam CaLK Satker penerima DIPA yang ditunjuk; e) berdasarkan Berita Acara Serah Terima, saldo kas lainnya dan setara kas : (1) dihapus dari neraca Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan (2) dilaporkan dalam neraca Satker penerima DIPA yang ditunjuk. f) penyelesaian kas lainnya dan setara kas milik pihak ketiga yang telah diserahterimakan selanjutnya dilaksanakan oleh Satker penerima DIPA yang ditunjuk; dan g) terhadap kas lainnya dan setara kas yang berasal dari hibah langsung, diserahterimakan kepada Satker penerima DIPA yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari hibah langsung dimaksud. 12)
Penyelesaian Piutang dan Utang : a) dalam hal terdapat saldo piutang dan utang pada Laporan Keuangan Penutup, saldo piutang dan utang dimaksud segera diserahterimakan kepada Satker penerima DIPA yang ditunjuk; b) serah terima saldo piutang dan utang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; c) berdasarkan Berita Acara Serah Terima, piutang dan utang yang telah diserahterimakan selanjutnya : (1) dihapus dari neraca Satker penerima DIPA yang dilikuidasi termasuk penyisihan piutang tidak tertagihnya; dan (2) dilaporkan dalam neraca Satker penerima DIPA yang ditunjuk termasuk penyisihan piutang tidak tertagihnya. d) serah terima piutang dan utang diungkapkan secara memadai dalam CaLK Satker penerima DIPA yang ditunjuk; e) Satker penerima DIPA yang ditunjuk menatausahakan piutang dan utang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
5 f) pembayaran utang yang telah diserahterimakan selanjutnya dilaksanakan oleh Satker penerima DIPA yang ditunjuk. 13)
Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya : a) dalam hal terdapat saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya pada Laporan Keuangan Penutup, saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dimaksud diserahterimakan kepada Satker penerima DIPA yang ditunjuk; b) serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; c) persediaan, aset tetap, diserahterimakan selanjutnya:
dan
aset
lainnya
yang
telah
(1) dihapus dari neraca Satker penerima DIPA yang dilikuidasi, termasuk akumulasi penyusutan aset; dan (2) dicatat dan dilaporkan dalam neraca Satker penerima DIPA yang ditunjuk, termasuk akumulasi penyusutan aset. d) serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya diungkapkan secara memadai dalam CaLK Satker penerima DIPA yang ditunjuk. 14) Satker penerima DIPA yang dilikuidasi harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas Laporan Keuangan Penutup yang disusunnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran ini. j.
Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi : 1) Laporan Keuangan Likuidasi disusun berdasarkan Laporan Keuangan Penutup dan tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban. 2) Laporan Keuangan Likuidasi harus disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup. 3) Laporan Keuangan Likuidasi meliputi LRA, Neraca Likuidasi dan CaLK. 4) Laporan Keuangan Likuidasi dilampiri dengan LBKP Likuidasi yang telah direkonsiliasi dengan KPKNL dan Catatan Ringkas Barang. 5)
Neraca harus menunjukkan saldo nihil.
6 6) LRA, Neraca Likuidasi, dan LBKP Likuidasi disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, VII, VIII dan IX Surat Edaran ini. 7) CaLK menyajikan informasi penting terkait latar belakang, dasar hukum dan tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Satker penerima DIPA yang dilikuidasi. 8)
CaLK dilampiri dengan : a) Berita Acara Serah Terima atas saldo kas lainnya dan setara kas; b) Berita Acara Serah Terima atas saldo piutang dan utang; dan c) Berita Acara Serah Terima atas persediaan, aset tetap, aset lainnya.
9) KPA Satker penerima DIPA yang dilikuidasi melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Likuidasi dengan KPPN. 10) Laporan Keuangan Likuidasi yang telah direkonsiliasikan dengan KPPN disampaikan kepada : a)
Kaku Kotama/Lakpus;
b) Kepala KPPN mitra kerja Satker penerima DIPA yang dilikuidasi dan Satker penerima DIPA yang ditunjuk; dan c) Kepala KPKNL mitra kerja Satker penerima DIPA yang dilikuidasi dan Satker penerima DIPA yang ditunjuk. 11) Penyampaian Laporan Keuangan Likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Laporan Keuangan Likuidasi diterbitkan. 12) Satker penerima DIPA yang dilikuidasi harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas Laporan Keuangan Likuidasi yang disusunnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Surat Edaran ini. k.
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. 1) Ku Kotama/Lakpus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPA-Wnya. 2) Ditkuad menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1nya.
7 3) UAPPA-W dan UAPPA-E1 yang dilikuidasi membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility).
Surat
4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) menjadi lampiran laporan keuangan tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1. 5) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dibuat sesuai Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak/06/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013. 3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, agar Kaku Kotama/Lakpus menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Dan/Kasatker dan Pekas Satker di jajarannya. 4.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2015 Direktur Keuangan Angkatan Darat, Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kakupus I Ditkuad Kakupus II Ditkuad Kaku Kostrad Kakudam I/BB s.d VII/Wrb, IX/Udy, XII/Tpr, XVI/Ptm dan XVII/Cen Kakudam Jaya Kakudam IM Kakukopassus
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pangkostrad Pangdam I/BB s.d VII/Wrb, IX/Udy, XII/Tpr, XVI/Ptm dan XVII/Cen Pangdam Jaya Pangdam IM Kapusku Kemhan Danjen Kopassus Wadirkuad Danpusdikku Kodiklat TNI AD Irditkuad dan Sesditkuad Para Kasubdit di lingkungan Ditkuad Para Pamen Ahli di lingkungan Ditkuad
Sasongko Hardono Brigadir Jenderal TNI
