2015 TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

102/PMK. 07/2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak rokok, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok; Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013

tentang

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Rokok; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PERUBAHAN

NOMOR

MENTERI KEUANGAN ATAS PERATURAN MENTERI

115/PMK.07/2013

TENTANG

TENTANG KEUANGAN

TATA

CARA

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK. Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok diubah sebagai berikut:

tf*


-2

1.

Ketentuan angka 24, angka 26, dan angka 27 diubah, dan angka 33 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

2.

Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

3.

Cukai Rokok adalah pungutan dikenakan terhadap rokok.

negara

yang

4.

Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya

disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok. 5.

Permohonan

Pemesanan

Pita

Cukai

Hasil

Tembakau yang selanjutnya disebut dengan CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan Wajib Pajak Rokok untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau.

6.

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

7.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang

selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha penjualan eceran di bidang cukai.

8.

tempat

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang

sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak Rokok serta pengawasan penyetorannya.

9.

Surat

Setoran

Bukan

Pajak

yang

selanjutnya

disingkat SSBP adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan

rekening kas negara.

pembayaran

Pajak

Rokok

ke

(£


-3

10. Bank

Persepsi

adalah

bank

umum

yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan Negara bukan pajak.

11. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh

12.

Menteri Keuangan penerimaan Negara.

untuk

Nomor

Penerimaan

Transaksi

. menerima

setoran

Negara

yang

selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera

pada

bukti

penerimaan

negara

yang

diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.

13. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB

adalah

nomor

bukti

transaksi

penyetoran

penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank. 14. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos.

15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 16. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh

penerimaan

daerah

dan

membayar

seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 17. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

18. Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

yang

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

yang

memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk

melaksanakan

Bendahara Umum Negara.

sebagian

fungsi

Kuasa

*r


-4

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Negara yarig disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.

21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

22. Pejabat

Pembuat

Komitmen

yang

selanjutnya

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas penerimaan Pajak Rokok. 23. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

24. Surat

Ketetapan

Penyetoran

Pajak

Rokok

yang

selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen sebagai dasar penyetoran Pajak Rokok yang memuat rincian jumlah pajak rokok per provinsi dalam periode tertentu.

25. Surat

Permintaan

Pembayaran

yang

selanjutnya

disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan penyetoran Pajak Rokok atau pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi

berdasarkan

SKP-PR

atau

pembayaran

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok. 27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat

SP2D

adalah

surat

diterbitkan oleh KPPN selaku

perintah

yang

Kuasa Bendahara

Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Rekening Kas Umum Negara berdasarkan SPM.

l\\\N;..

i,' '/I*

^asM.*i


-5 -

28. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

29. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

30. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah

arsip

data

dalam

bentuk

softcopy yang

disimpan dalam media penyimpanan digital. 31. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.

32. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM Pengembalian Penerimaan. 33. Dihapus.

Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1) Wajib Pajak Rokok melakukan pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembayaran Cukai Rokok ke kas negara.

(2)

Pembayaran Pajak Rokok dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir SSBP.

(3) Pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode Bagian Anggaran 999.99 dengan akun Penerimaan Non Anggaran.

(4) Wajib Pajak Rokok membuat SSBP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: a.

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;

b.

Lembar ke-2 untuk KPPN;

c.

Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan

d.

Lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-6

(5)

Dalam hal Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan, pelayanan atas CK-1 tidak dilaksanakan.

(6)

Format SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok ke Bank/Pos Persepsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi

sebagai

Pendapatan

dasar

dan

penyusunan

Belanja

Daerah

Anggaran

untuk

masing-masing provinsi.

(2)

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat bulan November.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok pada Undang-Undang mengenai APBN.

(4) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran berikutnya.

(5) Berdasarkan

keputusan

Direktur

Jenderal

Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya.

£

mmm


7

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17

(1)

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak . Rokok untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPA menerbitkan SKP-PR.

(2)

SKP-PR

sebagaimana

dimaksud

diterbitkan dalam rangkap peruntukan sebagai berikut:

pada

3

ayat

(tiga)

a.

Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;

b.

Lembar ke-2 untuk PPK; dan

c.

Lembar ke-3 untuk pertinggal.

(1)

dengan

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

Penyetoran Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi,

dilakukan

sesuai

Pajak

Rokok dan

penerimaan

dengan

realisasi

proporsi

untuk

masing-masing Provinsi.

(2)

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan

pertama triwulan berikutnya.

(3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember.

(4) Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan yang masih terdapat di RKUN,

dilaksanakan

bersamaan

dengan

Triwulan I tahun anggaran berikutnya.

penyetoran

g

.'y'n'.-ifii'-


8-

6.


(1)

Dalam hal terdapat selisih antara penerimaan dengan. penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.

(2) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7.


(1)

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan SKP-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, KPPN Jakarta II menerbitkan

SP2D

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2)

KPA memberitahukan penyetoran Pajak Rokok kepada Gubernur pada paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SP2D penyetoran Pajak Rokok diterbitkan.

8.

Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab,

yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

9.

Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21A

(1)

Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi.

(2)

Berdasarkan ketetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi.


-9 -

(3)

Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

(4)

Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan,

penyaluran bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

(5)

Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, penyaluran tetap dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

(6)

Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi bersangkutan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (9) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24

(1)

Berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Kepala KPPN menerbitkan SKTB dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:

a. 2 (dua) untuk Kantor Bea dan Cukai; b. 1 (satu) untuk KPPN Jakarta II; dan c. 1 (satu) sebagai pertinggal.

(2) Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran

Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri: a. dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok; b. tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok; dan

c.

SKTB.

g

"^JiiJ^ MENTERI KEUANGAN REPU8LIK INDONESIA

- 10 -

(4)

Berdasarkan

surat

rekomendasi

pengembalian

kelebihan pembayaran Pajak Rokok, menerbitkan SKP-KP2R dalam rangjcap 3 dengan peruntukan sebagai berikut: a.

Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;

b.

Lembar ke-2 untuk PPK; dan

c.

Lembar ke-3 sebagai pertinggal.

KPA (tiga)

(5)

Berdasarkan SKP-KP2R, PPK menerbitkan SPP atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

(6) (7)

SPP disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-KP2R. Berdasarkan SPP, PPSPM melakukan pemeriksaan dan

pengujian

SPP

pengembalian

kelebihan

pembayaran Pajak Rokok.

(8)

Dalam

hal

memenuhi

pemeriksaan ketentuan,

dan

PPSPM

pengujian

SPP

menerbitkan

SPM

dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

a.

Lembar

ke-1

dan

lembar

ke-2

untuk

KPPN

Jakarta II; dan

b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.

(9)

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dengan menggunakan Bagian Anggaran 999.99 kode akun kontrapos akun Penerimaan Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(10) PPSPM

menyampaikan

SPM-PP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) kepada KPPN Jakarta II dilampiri dengan lembar ke-1 SKP-KP2R. 11. Judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB V

PELAPORAN, REKONSILIASI, DAN PEMANTAUAN

12. Di.antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A

(1)

Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

C


- 11 -

(2)

Laporan

realisasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil. (3)

Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIA yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Menteri ini. Pasal 25B

(1)

Direktorat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

melakukan pemantauan atas penetapan alokasi dan penyaluran Pajak Rokok oleh Gubernur.

(2)

Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat

dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. 13.

Pasal 29 dihapus.

14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31A

(1)

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai

pelayanan

kesehatan

masyarakat

dan

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

(2)

Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

(3)

Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

jT


- 12 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Padatanggal 26 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

A^ GIARTO

NIP 195904201984021001

791

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SKESolOZ/PMK.07/2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANQAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK


FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KPPN

(1)

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk

(SSBP)

WAJIB PAJAK/ BENDAHARA

Nomor

(2)

Tanggal

(3)

PENERIMA

KEREKENING KAS NEGARA NOMOR : A.

B.

(4)

1.

NPWP Wajib Setor/Bendahara

(5)

2.

Nama Wajib Setor/Bendahara

.(6)

3.

Alamat

1.

Kementerian/Lembaga

9

9

9

(8)

2.

Unit Organisasi Eselon I

0

0

0

(9)

3.

Satuan Kerja

9

9

9

2 |- 4

4.

Fungsi/Subfungsi/Program

0

0

0

5.

Kegiatan/Subkegiatan

00

00

6.

Lokasi

(7)

0

15

1

1

7

7

C.

Kode Akun dan Uraian Penerimaan

8

D.

Jumlah Setoran

Rp

(10)

7

0

0

0

0

0

0000

(12)

(13) 1

1

(14) Pembayaran Pajak Rokok ,-(15)

Terbilang

E.

)(16)

Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)

tanggal

.(17).

Nomor

.(18).

.(19).

KPPN

Untuk Keperluan : (20).,

PERHATIAN

Bacalah dahulu peturrjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini. Diterima Oleh :

.(22).

•(21).

BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

Tanggal

TandaTangan

J23L NIP

.(24).

Nama Terang

.(25).

(26). (27)...,

?


-2-

PETUNJUK PENGISIAN .

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

No.

URAIANISIAN

(1)

Diisi dengan kode KPPN (3) digit dan uraian KPPN Penerima Setoran (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).

(2)

Diisi dengan nomor urut SSBP (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).

(3)

Diisi dengan tanggal SSBP dibuat (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).

(4)

Diisi dengan kode Rekening Kas Negara (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).

(5)

Diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak Rokok/Wajib Setor (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(6)

Diisi dengan Nama Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(7)

Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(8)

Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(9)

Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(10)

Kode Satuan Kerja pengelola Pajak Rokok diisi dengan angka 999247 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(11)

Kode Fungsi/Subfungsi/Program diisi dengan angka 00.00.0000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(12)

Kode Kegiatan/Subkegiatan diisi dengan angka 0000.0000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(13)

Kode Lokasi diisi dengan angka 0151 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

.

(14)

Kode Akun 6 (enam) digit diisi dengan angka 817711 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(15)

Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(16)

Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok yang dibayarkan dengan huruf (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).


(17)

Diisi dengan Nomor SPPR atau dokumen lainnya (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(18)

Diisi dengan tanggal SPPR (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(19)

Tidak diisi (Dikosongkan).

(20)

Diisi dengan NPPBKC dan Kode Kantor Bea dan Cukai (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(21) 8b (22)

Diisi dengan tempat/nama kota dan tanggal dibuatnya SSBP (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(23)

Diisi dengan nama yang melakukan pembayaran Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(24)

Tidak diisi (Dikosongkan).

(25)

Diisi dengan tanggal diterimanya pembayaran Pajak Rokok oleh Bank/Pos Persepsi (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).

(26) 86 (27)

Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank/Pos Persepsi serta stempel Bank/Pos Persepsi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U.' KEMENTERIAN

Ah~ GIARTol NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VHA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA .

nomor 102/PMK. 07/2015 TENTANQ

„

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

Wm^ •Viy.ci(«i". MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

( KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH ) PEMERINTAH PROVINSI ..... (1) LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN ... (2) Nama Pemda

No.

(3)

dst

Tanggal Salur (4)

Nilai

(5)

dst

(6)

Jumlah

(7), tanggal (8) Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk,.

Nama NIP ...

(9) (10)

f

'


-2PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

No.

URAIANISIAN

(1)

Diisi dengan nama Provinsi.

(2)

Diisi dengan nomor Triwulan.

(3)

Diisi dengan nama Kabupaten / Kota.

(4)

Diisi dengan tanggal salur bagi hasil Pajak Rokok.

(5)

Diisi dengan nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.

(6)

Diisi dengan jumlah nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.

(7)

Diisi dengan nama kota ditetapkannya nota.

(8)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nota.

(9)

Diisi dengan Nama Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.

(10) Diisi dengan NIP Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b.

:

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ftl>GIARTO0

NIP 195904201984021001

2015 TENTANG

Recommend Documents