2015 TANGGAL : 26 Juni 2015

LAMPIRAN A : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 33/PRT/M/2015 TANGGAL : 26 Juni 2015 KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN SKPD DEKON/TP A.

Tugas dan Tanggungjawab 1.

Atasan Kepala SKPD a. Tugas: 1) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kepala SKPD, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dekon/TP). 2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Atasan Langsung Kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. 3) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Renstra/Renja Kementerian). 4) Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD-Dekon kepada Mentericq. Sekretaris Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. 5) Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD-TP kepada Mentericq. Sekretaris Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dan menjamin tercapainya hasil(outcome) yang telah ditetapkan dalam DIPA Dekon/TP. 2) Bertanggungjawab kepada Menteri. c. Dalam pelaksanaan tugas operasional Atasan Kepala SKPD Dekon/TP dibantu oleh Pembantu Atasan Kepala SKPD Dekon/TP.

2.

Atasan Langsung Kepala SKPD Dekon/TP a. Tugas: 1) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap SKPD Dekon/TP yang berada di bawah koordinasinya. 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA Dekon/TP yang diselenggarakan oleh Kepala SKPD Dekon/TP. 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan output SKPD Dekon/TP. 4) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke SKPD Dekon/TP. 5) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada SKPD Dekon/TP. 6) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasinya kepada Atasan Kepala SKPD Dekon/TPdengan tembusan kepada pejabat Eselon-I terkait di lingkungan 6

JDIH Kementerian PUPR

Kementerian dalam rangka mencapai tujuan Renstra dan Renja Kementerian. Khusus Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Besar/Balai. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab atas terwujudnya output sesuai dengan DIPA Dekon/TP. 2) Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SKPD Dekon/TP. 3.

Kepala SKPD Dekon/TP a. Tugas: 1) Melakukan seluruh tugas pelaksanaan SKPD Dekon/TP terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dekon/TP). 2) Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA Dekon/TP. 3) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti SKPD Dekon/TP di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 4) Menetapkan struktur organisasi dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Dekon/TP yang dipimpinnya sesuai kebutuhan. 5) Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 6) Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional SKPD Dekon/TP kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maupun kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM. 7) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (Dalam hal Kepala SKPD Dekon/TP merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 8) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM. 9) Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja SKPD Dekon/TP bulanan/triwulanan/semesteran dan tahunan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dengan tembusan kepadaPejabat Eselon I terkait dan Sekretaris Jenderal di lingkungan Kementerian. 10) Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan SKPD Dekon/TP kepada pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian. 11) Membentuk Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara. 12) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan barang milik negara secara berjenjang kepada Gubernur dan Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Kementerian. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA Dekon/TP. 2) Bertanggungjawab atas semua pengeluaran SKPD Dekon/TP yang membebani APBN. 3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya dan akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal Kepala SKPD Dekon/TP merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 7


4) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan atas pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara SKPD Dekon/TP. 6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran dan tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada SKPD Dekon/TP yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku. 4.

Pejabat Pembuat Komitmen a. Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD Dekon/TP yaitu: 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Kontrak. 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 3) Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja. 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak. 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala SKPD. 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala SKPD dengan Berita Acara Penyerahan. 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala SKPD setiap triwulan. 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 10) Mengusulkan kepada Kepala SKPD mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan. 11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola apabila diperlukan. 12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan. 13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku. 14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa. 15) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya. 16) Mengendalikan pelaksanaan perjanjan/kontrak. 17) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kepala SKPD Dekon/TP. 18) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. 19) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA Dekon/TP sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala SKPD Dekon/TP.

8


20) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas). 21) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana kegiatan dengan persetujuan kepala SKPD Dekon/TP. 22) Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dengan persetujuan kepala SKPD Dekon/TP. 23) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang harus memuat secara lengkap identitas pekerjaan; 24) Menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran SKPD Dekon/TP, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola. 25) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS maupun GUP serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM atas persetujuan Kepala SKPD Dekon/TP. 26) Mengajukan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan. 27) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA Dekon/TP dan menyampaikannya kepada Kepala SKPD Dekon/TP selaku Atasan Langsungnya. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya. 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Dekon/TP atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA Dekon/TP, serta mutu keluaran/output sesuai yang direncanakan. 5.

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM a. Tugas: 1) Menerima berkas SPP UP/TUP yang disampaikan oleh Kepala SKPD. 2) Menerima berkas SPP LS dan GUP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 3) Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP. 4) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Dekon/TP untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 6) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran(nama orang/perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank). b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan). c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA Dekon/TP serta 9


ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa). 7) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA Dekon/TP berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. 8) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan : a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar. b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM. c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Unit Akuntansi Keuangan SKPD Dekon/TP. d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 9) Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN terkait. 10) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA Dekon/TP dan meyampaikannya kepada Kepala SKPD Dekon/TP selaku Atasan Langsungnya. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan penguji tagihan dan penandatanganan SPM serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran. 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Dekon/TP. 6.

Bendahara Pengeluaran a. Tugas: 1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan SKPD Dekon/TP pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Tambahan, serta Buku-Buku Tambahan lainnya. 2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPPGUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. 3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). 4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara. 5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara. 6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran. 7) Menandatangani kwitansi pembayaran Uang persediaan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya. 8) Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Barang (52); Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; Belanja lain-lain (58) dan dapat diberikan 10


pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan oleh Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. 9) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. 10) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait. 11) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan. 2) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya. 3) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Dekon/TP. 7.

Petugas Unit Akuntansi SKPD Dekon/TP 1. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) a. Tugas: 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD Dekon/TP sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekon/TP (UAPPA-W Dekon/TP) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu. 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Dekon/TP. 2. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) a. Tugas: 1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) SKPD Dekon/TP sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu. 3) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Dekon/TP (UAPPBW Dekon/TP) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu. 11


4) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi PembantuPengguna Barang Eselon I (UAPPB E-1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu. b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Dekon/TP 8.

Petugas e-Monitoring Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekon/TP a. Tugas: 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi: a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan) d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-Monitoring on-line. 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line. 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan. 5) Menyusun dan menyampakan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan b. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan) 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Dekon/TP.

B. Ketentuan Lain-Lain 1. Kepala SKPDtidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran. 2. Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM maupun sebagai Bendahara Pengeluaran. 3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran. 4. Pejabat Inti SKPD dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. C. Struktur Organisasi SKPD Dekon/TP Struktur Organisasi SKPD Dekon/TP sebagaimana gambar dibawah ini.

12


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PEJABAT PEJABAT PEJABAT PELAPORAN PELAPORAN PELAPORAN

UAKPA

UAKPB

E-MONIITORING

PETUGAS GUDANG DAN PERSEDIAAN

13


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PEJABAT PEJABAT PELAPORAN PELAPORAN PELAPORAN PELAPORAN

UAKPA

UAKPB

E-MONIITORING

PETUGAS GUDANG DAN PERSEDIAAN

14


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN

PENGGUNA ANGGARAN (MENTERI)

ATASAN (GUBERNUR)

DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD DEKON)

PETUGAS UAKPA

PETUGAS UAKPB

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/ PENANDATANGAN SPM

PEMBANTU

PEMBANTU

BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBANTU

Keterangan: Garis Struktural Garis Koordinasi Garis Fungsional

15


LAMPIRAN B : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 33/PRT/M/2015 TANGGAL : 26 Juni 2015 KOMPETENSI TEKNIS DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PEJABAT INTI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD-DEKON/TP) No

Persyaratan

1

2

1.

Pendidikan (minimum)

2.

Pangkat (minimum)

3.

Diklat Fungsional

4.

Sertikat Keahlian PBJ Pemerintah

5.

Pengalaman sebagai pejabat

6.

Umur maksimum

7.

Prestasi kerja pada jabatan sebelumnya (DP-3 2 tahun terakhir)

8.

Curriculum Vitae

9.

Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran*) 3 S1Teknik

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekon/TP Pejabat Penguji dan Pejabat Pembuat Komitmen Penandatangan SPM 4 5 S1Teknik

SLTA

6 SLTA

III/d

III/c

PIP/KMP/PISK/Diklatpim III atau sederajat

PIP/ KMP/PISK/Diklatpim IV atau sederajat

-

v

-

-

Pejabat Struktural/Ka. SKPD/PPK/Pinpro/ Pinbagpro

Asistenmin. 3 tahun/Bendahara

Bendahara/Staf Keuangan/Staf Bendahara

Belum pensiun

1 tahun sebelum pensiun

Rata-rata Baik Kesetiaan Amat Baik

Pejabat Struktural/Ka. SKPD/PPK/Pinpro/Pinbagpro Asisten Proyek min 3 tahun Belum pensiun bila pejabat Struktural, 1 tahun sebelum pensiun bila Staf Rata-rata Baik Kesetiaan Amat Baik



v

V

v

v

Disiplin Anggaran berdasarkan unit pengawasan fungsional

Baik

Baik

Baik

Baik

10.

Kesehatan Jasmani dan Rohani

Baik

Baik

Baik

Baik

11.

Ketaatan menyampaikan laporan keuangan (SAI & BMN)

Baik

-

-

-

Belum pensiun

III/a

Bendahara Pengeluaran

PIP/KMP/Brevet A / Pelatihan Adm. Keuangan

Keterangan 7 Jurusan teknik sesuai cakupan tugas.

II/c Brevet A/ Kursus Adm. Keuangan

PIP:Kursus Pejabat Inti Proyek/PISK, KMP:Kursus Manajemen Proyek

Keterangan: 1. *)untuk SKPD yang dijabat, bukan oleh Kepala Dinas. Khusus dekonsentrasi sub bidang perumahan, KPA dijabat oleh KepalaSKPD. 2. V : wajib 3. Masa Jabatan Pejabat Inti SKPD minimal 3 tahun, namun dapat diganti jika dianggap perlu.

16


LAMPIRAN C.1. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM . DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 33/PRT/M/2015 TANGGAL : 26 Juni 2015 KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1.

KEBIJAKAN UMUM a. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip GoodGovernance untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, b. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana dan rawan bencana untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, c. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pemba-ngunan antar daerah, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

2.

KEBIJAKAN OPERASIONAL a. Bidang Pekerjaan Umum 1. Subbidang Sumber Daya Air a) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang; b) Pengembangan dan penerapan sistem conjunctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan; c) Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air diimbangi dengan upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan yang lebih bersifat quick yielding; d) Upaya konservasi sumber-sumber air dilakukan tidak hanya untuk melestarikan kuantitas air, tetapi juga diarahkan untuk memelihara kualitas air; e) Pembangunan tampungan air berskala kecil akan lebih dikedepankan, sedangkan pembangunan tampungan air dalam skala besar perlu pertimbangan yang lebih hati-hati karena menghadapi masalah yang lebih kompleks, terutama terkait dengan isu sosial dan lingkungan; f) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya: 1) Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, Dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, 2) Rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, diprioritaskan pada areal irigasi di daerah lumbung padi, 17


3) Skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahannya, g) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumahtangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; h) Pengendalian daya rusak air, 1)

Pengendalian banjir mengutamakan pendekatan nonstruktur melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah,

2)

Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir,

3)

Pengendalian banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis,

4)

Pengamanan pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi,

i) Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan; j) Dalam upaya memperkokoh civil society, masyarakat, BUMN/D dan swasta terus didorong;

keterlibatan

k) Pengembangan modal sosial dilakukan dengan pendekatan budaya, terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (local wisdom) yang secara tradisi banyak tersebar di masyarakat Indonesia untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur; l) Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan, m) Pemulihan pelayanan sumber daya air di daerah-daerah yang terkena bencana. 2.

Subbidang Bina Marga Kebijakan operasional dalam rangka penyelenggaran jalan meliputi aspek-aspek sebagai berikut : a. dalam aspek pengaturan, mencakup antara lain penetapan fungsi jalan arteri primer atau kolektorprimer; penetapan status jalan nasional; dan penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional. b. dalam aspek pembinaan,mencakup terutama peningkatan tertib penyelenggaraan jalan melalui perkuatan institusi untuk menunjang kegiatan manajemen preservasi jalan;peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur;akreditasi laboratorium atau sarana pengujian/penelitian; penyusunan dan legalisasi NSKP; danfasilitasi penyelenggaraan jalan daerah. c. dalam aspek pembangunan, mencakup terutama peningkatan fungsi prasarana jalan dalam melayani lalu lintas jalan, antara lain dengan : 1) mengutamakan penanganan preservasi jalan untuk mempertahankan kinerja jalan melaluipenanganan pemeliharaan 18


rutin atau berkala dan perkuatan struktur; dukungan bahandan peralatan; penerapan fungsi Kasatker/PPK sebagai manajer ruas, yang bertanggungjawab atas kondisi pelayanan jalan; danpenunjukan penilik jalan untukmengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari; 2) melaksanakan kegiatan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana untuk upaya pengembalian kondisi pelayanan jalan, serta penanganan segmen rawan kecelakaan untuk upaya peningkatan keselamatan jalan; 3) melaksanakan pelebaran, peningkatan struktur, atau pembangunan jalan baru yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan untuk mendukung perkembangan wilayah dankawasan strategis, kawasan potensial, atau daerah terpencil; 4) menyelenggarakan pengembangan jaringan jalan tol, dalam bentuk penyediaan atau fasilitasi pengadaan lahan; 5) melaksanakan penyusunan program dan anggaran berdasarkan rencana penyelenggaraan jalan berkelanjutan serta penyusunan rencana teknis yang berwawasan lingkungan dan berbasiskeselamatan jalan. d. dalam aspek pengawasan,mencakup peningkatan efektivitas pengendalian fungsi dan manfaat prasarana jalan serta pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Subbidang Cipta Karya a)

Meningkatkan pembangunan prasarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.

b) Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. c)

Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.

d) Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulaupulau kecil terluar, daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. e)

Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

f)

Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan sumber daya manusia yang profesional, serta pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria,dengan menerapkan prinsip good governance.

4. Subbidang Jasa Konstruksi

19


a)

Pembinaan jasa konstruksi kepada pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui : 1) koordinasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;

2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman subbidang pembinaan jasa konstruksi; 3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi; 4) pembinaan usaha dan kelembagaan konstruksi; 5) pembinaan sumber daya investasi infrastruktur pekerjaan umum; 6) pembinaan penyelenggaraan konstruksi; 7) pembinaan teknik konstruksi; 8) pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi; 9) penelitian dan pengembangan; 10) pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembinaan jasa konstruksi; 11) penyebarluasan informasi pembinaan jasa konstruksi kepada masyarakat; dan 12) pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. b) Pengawasan terhadap kinerja pembinaan, dan pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi di daerah; c) Pengawasan terhadap outcomes dan manfaat penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal subbidang pembinaan jasa konstruksi. 5. Bidang Penataan Ruang a) Pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui : 1) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; 2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; 3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; 4) pendidikan dan pelatihan; 5) penelitian dan pengembangan; 6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; 7) penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan 8) pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. b) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional (kawasan perbatasan, KAPET, KESR, kawasan rawan bencana, kawasan lindung), provinsi, dan kabupaten/kota; c) Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota d) Pengawasan terhadap kinerja pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang di daerah e) Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 20


6. Sub Bidang Perumahan a) Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian. b) Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Dekon agar Dekonsentrasi Sub Bidang Perumahan dapat berjalan dengan baik. c) Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, Pemerintah Provinsi agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain menetapkan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan. d) SKPD Provinsi agar memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. e) SKPD Dekon harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan. f) SKPD Dekon menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia. g) SKPD Dekon melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h) Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. i) Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat Pusat, maka SKPD Dekon wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas dan teknis dengan mengacu pada semua format sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format yang dikeluarkan oleh Kementerian. j) Menteri melalui Direktur Jenderal bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. k) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Ditjen Penyediaan Perumahan.

21


3.

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN a. Penanggung jawab program untuk masing-masing Subbidang adalah Pejabat Eselon-I terkait, b. Perencanaan dan Pemrograman dilakukan oleh unit Eselon-I terkait dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, c. Untuk keperluan tersebut pada butir b di atas, Kepala SKPD Dekon/TP harus membantu, memberikan masukan, dan usulan-usulan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pemrograman.

4.

PENGANGGARAN a) Proses penyusunan anggaran sampai terbitnya dokumen anggaran (DIPA) yang dilaksanakan di pusat dilaksanakan oleh unit kerja Eselon-I terkait dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, b) Proses penyusunan anggaran yang penerbitan dokumen anggarannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Perbendaharaan di daerah, dilakukan sebagai berikut: 1) Dalam hal Dekonsentrasi, penyusunan anggaran sampai menjadi dokumen Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dilakukan oleh unit kerja Eselon-I terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Anggaran, 2) Dalam hal Tugas Pembantuan, Dokumen Anggaran atau yang dipersamakan (SAPSK-Satuan Anggaran per Satuan Kerja) untuk menjadi DIPA, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. c) Untuk keperluan tersebut pada butir a dan b, Kepala SKPD Dekon/TP harus membantu, mengikuti, dan menugaskan stafnya untuk melaksanakan penyusunan dokumen penganggaran.

5.

PELAKSANAAN a. Umum 1) SKPD Dekon/TP harus dapat menjaga mutu hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan, sesuai dengan spesifikasi dan umur rencana yang telah ditentukan, 2) SKPD Dekon/TP harus selalu berkoordinasi dengan unit perencanaan dan pengawasan Teknik, guna mengoptimalkan produk perencanaan dan pengawasan pelaksanaan, serta untuk mendapatkan jenis penanganan yang paling sesuai dan optimal, 3) SKPD Dekon/TP secara berkala menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal terkait sesuai Lampiran E sebagai masukan dalam rangka penilaian keluaran SKPD dan penyusunan program pada tahun berikutnya. b.

Referensi Pelaksanaan 1) Perpres No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar dan perubahannya, 4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, seperti Loan Agreement, Appraisal Report, 22


Aide Memoar, Memorandum Project, Project Management Manual (PMM), 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan, 6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Kementerian No. PER-66/Pb/2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN serta perubahannya Nomor PER-11/PB/2011, dan 7) Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan lain yang terkait. a. Rencana Kerja 1)

2)

SKPD Dekon/TP agar memperhatikan/mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian SKPD, dengan mengikuti prinsip:  Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan,  Efektif, terarah, dan terkendali, sesuai dengan rencana program kegiatan serta fungsi Kementerian,  Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensi yang ada. SKPD Dekon/TP harus mempunyai rencana kerja tahunan yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan SKPDnya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup:  Jadwal kegiatan utama,  Personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut,  Prosedur pelaksanaan kegiatan,  Dan lainnya yang diperlukan.

b. Pengadaan Barang dan Jasa 1)

2)

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, Kepala SKPD agar mempedomani peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain :  UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,  PP No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan PP No. 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 28 tahun 2000,  PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan PP No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 29 tahun 2000,  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstrulsi dan Jasa Konsultasi,  Permen, Surat Edaran, dan Petunjuk Pelaksanaan lainnya yang terkait, yang dikeluarkan oleh Kementerian (termasuk Kimbangwil/ Kimpraswil) yang masih berlaku, Bagi SKPD yang mendapatkan dana Pinjaman Luar Negeri, tetap mengikuti sebagaimana diuraikan dalam butir 1) sepanjang tidak 23


3)

bertentangan dengan NPPHLN (Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri), dan apabila terdapat perbedaan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi PHLN, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan. Proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik (baik semi maupun full e-procurement).

c. Pelaksanaan Fisik SKPD Dekon/TP harus: 1) Merancang sistem manajemen pelaksanaan yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan sumber daya yang ada pada paket/pekerjaan yang bersangkutan, serta sistem pengendalian kualitas (quality control) yang sesuai, sehingga hasil pekerjaan dapat dijamin sesuai dengan mutu, biaya, dan waktu yang telah ditetapkan, 2) Menyiapkan administrasi keuangan, surat keputusan dan struktur organisasi termasuk personil pelaksana kegiatan, 3) Menyiapkan rencana kerja dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat setempat, 4) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan Koordinator Wilayah, Atasan Langsung dan Atasan, 5) Berkoordinasi dengan unit perencanaan dan pengawasan teknis guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan, 6) Melakukan penyebarluasan/sosialisasi kegiatan SKPD Dekon/TP kepada masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan, d. Pengawasan Teknik/Pengendalian SKPD Dekon/TP harus: 1) Melaksanakan pengendalian/pengawasan pelaksanaan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan mutu, biaya, dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi, 2) Menyusun metoda dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, sehingga didapat jaminan terpenuhinya kualitas (Quality Assurance) pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan, 3) Selaku penanggung jawab keuangan, melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan batasan waktu yang berlaku dan dengan mengupayakan sisa anggaran seminimal mungkin, 4) Memeriksa DIPA dan POK yang diterima dan membandingkan dengan keadaan lapangan. Apabila dijumpai ketidaksesuaian dan diperlukan revisi, agar segera diproses revisinya sesuai ketentuan yang berlaku melalui pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, 5) Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Atasan dan Atasan Langsung secara periodik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, 6) Memberikan laporan perihal realisasi penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), khususnya yang mendapat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas/Kepala bappenas No.4 Tahun 24


2011 tentang Tata Cara Perencanaan, pengajuan Usulan , Penilaian, pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 7) Menunjuk petugas pelaksana yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya monitoring pelaksanaan SKPD Dekon/TP yang dikukuhkan dengan SK Kepala SKPD Dekon/TP dengan ditembuskan ke unit eselon I terkait. e. Penerimaan Pekerjaan SKPD Dekon/TPharus: 1) membentuk Panitia Penerima Pekerjaan yang minimal terdiri dari unsur Atasan Langsung, Pengguna Jasa, dan unsur Direksi Teknis, 2) mengupayakan untuk selalu memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, sehingga kondisi hasil pekerjaan tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan, 3) memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang Penerimaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pemborongan, dan ketentuan lain yang terkait. f. Pembayaran Hasil Pekerjaan 1) Panitia Lelang pada saat rapat penjelasan dalam suatu proses pelelangan harus menjelaskan secara rinci prosedur pembayaran termasuk perkiraan waktu pencairan dana, sehingga kontraktor/rekanan sudah mempersiapkan kesiapan modal kerjanya, 2) Kontrak pelaksanaan pekerjaan (pemborongan pekerjaan/pembelian barang dan atau jasa) yang mengikat dana untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran yang di dalamnya jelas disebutkan dibayar sebagian dengan Rupiah Murni dan sebagian dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sudah dianggap sebagai kontrak tahun jamak sesuai surat edaran Menteri Keuangan (Surat Edaran Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan No. SE/128-A.35/1983, tanggal 14 September 1983), 3.

PEMBINAAN TEKNIK a. Pembinaan Teknik terhadap SKPD Dekon/TP dilakukan oleh unit-unit kerja yang ada di Kementerian. b. Untuk keperluan tersebut pada butir a, Kepala SKPD Dekon/TP harus membantu, memfasilitasi, dan menugaskan stafnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan teknis.

4.

PENGAWASAN a. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap SKPD Dekon/TP dilakukan melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal oleh Atasan Langsung/Atasan, pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian,Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

25


b. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir a, Kepala SKPD Dekon/TP harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan. 5.

MONITORING DAN PELAPORAN a. Untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan sebagai bahan pengambilan keputusan di Tingkat Pusat, Kepaloa SKPD harus melaksanakan pelaporan secara teratur, tepat waktu, lengkap, dan faktual dengan mangacu pada semua format/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian maupun unit Eselon I terkait melalui e-Monitoring; b. Dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBN, para Kepala SKPDdiwajibkan menyampaikan ke UAPPA-W dan UAPPA-E1 :

6.



Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakan program SAP dalam bentuk hard dan soft copy yang dilampiri dengan SPM yang telah diberi cap ”telah diterbitkan SP2D tanggal ……….... dan nomor …………….....”,



Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca enam bulanan menggunakan program SAP yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja,



Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahunan menggunakan program SAP yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja dan Catatan atas Laporan Keuangan.

KELEMBAGAAN a. Struktur Organisasi Organisasi SKPD Dekon/TP, sesuai dengan Lampiran BPeraturan Menteri ini. b. Manajemen Aset Penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Manajemen Sumber Daya Manusia 1) Kepala SKPD Dekon/TP harus memanfaatkan SDM yang ada di lingkup tanggung jawabnya agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien, 2)

Kepala SKPD Dekon/TP harus mengupayakan peningkatan kualitas SDM di lingkungannya melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

26


d. Pengarsipan 1) SKPD Dekon/TP harus mengarsipkan seluruh dokumen penyelenggaraan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2)

SKPD Dekon/TP mengendalikan penyedia jasa agar menyerahkan Gambar Hasil Pelaksanaan (As Built Drawing) tepat waktu,

3)

SKPD Dekon/TP harus memeriksa dan mengevaluasi Gambar Pelaksanaan, agar dijamin bahwa Gambar Pelaksanaan tersebut adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO

27


2015 TANGGAL : 26 Juni 2015

Recommend Documents