2015. Tanggal : 23 Juni 2015

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA DOKUMEN KUALIFIKASI Nomor : 07/DK/ULP-BAWASLU/VI/2015 Tanggal : 23 Juni 2015 Metode Pelelangan Seleksi Umum

UJI INSTRUMEN PENGAWASAN PEMILUKADA TAHUN ANGGARAN 2015

UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015

Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan dan Tahapan Pemilukada

1

BAB I. UMUM A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pressiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : - Jasa Konsultansi : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware); - HPS

: Harga Perkiraan Sendiri;

: kerjasama usaha antar penyedia yang masing- Kemitraan/ masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan Kerja Sama tanggung jawab yang jelas berdasarkan Operasi(KSO) perjanjian tertulis; - LDK

: Lembar Data Kualifikasi;

- Pokja ULP

: Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

C. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: 1. Umum; 2. Pengumuman Prakualifikasi; 3. Instruksi Kepada Peserta; 4. Lembar Data Kualifikasi; 5. Pakta Integritas; 6. Formulir Isian Kualifikasi; 7. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; 8. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. D. Pengadaan melalui prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK. E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan prakualifikasi melalui alamat website yang tercantum dalam LDK, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. F. Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang

berbentuk badan usaha.


2

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor: 05.4/PPR/ULP-BAWASLU/VI/2015 Pokja ULP Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melaksanakan Prakualifikasi Jasa Konsultasi, dengan rincian sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan

: Uji Intrumen Pengawasan Pemilu Tahun Anggaran 2015

Nilai total HPS

: Rp1.498.722.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) : APBN Tahun Anggaran 2015

Sumber Pendanaan

2. Persyaratan Peserta a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha yaitu memiliki surat izin (SIUP, TDP) untuk menjalankan bidang usaha Jasa BantuanTeknis/Manajemen; b. Memiliki Keahlian pengalaman, kemampuan teknis dan manejerial; c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir; d. Memiliki NPWP, memenuhi kewajiban perpajakan SPT tahun 2014, memiliki laporan bulanan PPh dan PPn pada bulan Maret, April dan Mei tahun 2015; e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak, dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan beserta dengan perubahannya; f. Tidak masuk dalam daftar hitam; g. Memiliki alamat tetap dan jelas dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili; h. Menandatangani Pakta Integritas 3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi: Hari/Tanggal : Selasa/23 Juni 2015 s.d. Rabu/1 Juli 2015 Waktu : 10.00 s.d. 15.00 WIB Tempat dan alamat : Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ruang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu (Pokjanas) Jalan M. H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat


3

a. Pendaftaran dan pegambilan Dokumen Kualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa tanda pengenal dan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang . b. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Kualifikasi. c. Dokumen Kualifikasi dapat diambil dalam bentuk cetakan, softcopy, dan/atau diunduh melalui website http://www.bawaslu.go.id Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Jakarta, 23 Juni 2015 Pokja ULP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

3

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Peserta Kualifikasi

1.1 Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi) atau Kemitraan/KSO. 1.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut. 1.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini. 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

3. Larangan Pertentangan

3.2 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah


4

Kepentingan

pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. 3.3 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 diatas antara lain meliputi: a. Dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama; b. Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Seleksi. e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 3.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.

4. Satu Dokumen Kualifikasi tiap Peserta

4.2 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen Kualifikasi. 4.3 Setiap

peserta

yang

termasuk

dalam

5

kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. 5. Berlakunya Kualifikasi

Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.

6. Biaya Kualifikasi

6.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini. 6.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

B. DOKUMEN KUALIFIKASI 7

Isi Dokumen Kualifikasi

7.1 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi : a. Umum; b. Pengumuman Prakualifikasi; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Kualifikasi; e. Pakta Integritas; f. Formulir Isian Kualifikasi; g. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi; i. Bentuk perjanjian Kemitraan/Kerja sama Operasi (KSO). 7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta.

8

Bahasa Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

9

Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)

9.1 Pokja ULP dapat memberikan penjelasan Dokumen Kualifikasi melalui rapat penjelasan (apabila diperlukan). 9.2 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta yang diundang.

6

9.3 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan kualifikasi. 9.4 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP. 9.5 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai: a. cara penyampaian Dokumen Kualifikasi; b. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Kualifikasi; c. jadwal pemasukan Dokumen Kualifikasi; d. metode dan tata cara evaluasi; e. hal-hal yang menggugurkan kualifikasi; f. perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (jika diperlukan). 9.6 Pemberian penjelasan isi Dokumen Kualifikasi, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi. 9.7 Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir. 9.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 9.6 di atas terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Kualifikasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi. 9.9 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting yang tercantum dalam BAPP tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen

7

Kualifikasi yang awal. 9.10 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Kualifikasi. 9.11 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Kualifikasi yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui alamat website yang tercantum dalam LDK.

10 Perubahan Dokumen Kualifikasi

10.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum berdasarkan BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 9.6 di atas dan/atau berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi perubahan substansi Dokumen Kualifikasi. 10.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta. 10.3 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Kualifikasi yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui website sebagaimana tercantum dalam LDK (apabila ada). 10.4 Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi.

C. PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI 11 Pengisian Dokumen Kualifikasi

11.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi serta melampirkan Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila berbentuk kemitraan/KSO). 11.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus ditandatangani oleh :

8

a. direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar; c. pihak lain yang yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar. d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi; atau e. pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili kemitraan/KSO. 12 Pakta Integritas

12.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional. 12.2 Pakta Integritas dimasukan dalam Dokumen Kualifikasi.

13 Bentuk Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI 14 Penyampaian Dokumen

14.1 Dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Dokumen Kualifikasi” dan

9

Kualifikasi

nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam LDK. 14.2 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. 14.3 Peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta. 14.4 Dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.

15 Dokumen Kualifikasi Terlambat

14.5

Peserta dapat menarik, mengganti, mengubah atau menambah Dokumen Kualifikasi (formulir isian kualifikasi), sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi.

14.6

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi, Pokja ULP menganggap ada kekurangan Dokumen Kualifikasi (formulir isian kualifikasi) maka Pokja ULP meminta kepada peserta untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut dan peserta memenuhi permintaah Pokja ULP tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon daftar pendek.

15.1 Pokja ULP menolak setiap Dokumen Kualifikasi yang disampaikan secara langsung setelah batas akhir waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi. 15.2 Terhadap Dokumen Kualifikasi yang diterima oleh Pokja ULP setelah batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi ditolak. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti pengambilan.

10

15.3 Dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta. E. EVALUASI KUALIFIKASI 16 Pembukaan Dokumen Kualifikasi 17 Evaluasi Kualifikasi

Pokja ULP segera membuka Dokumen Kualifikasi setelah Dokumen Kualifikasi diterima. 17.1 Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. 17.2 Pakta Integritas telah diisi, ditandatangani dan dilampirkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi. 17.3 Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini. 17.4 Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 5 (lima) maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

18 Pembuktian Kualifikasi

18.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek. 18.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya. 18.3 Pembuktian kualifikasi untuk menilai pengalaman yang sejenis dan besaran nilai pekerjaan yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dilakukan dengan melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta bukti setor pajak PPN dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

11

18.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 18.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

F. HASIL KUALIFIKASI 19 Penetapan Hasil Kualifikasi

19.1 Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam Daftar Pendek (short list), untuk Seleksi Umum paling kurang 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik. 19.2 Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, untuk Seleksi Umum kurang dari 5 (lima), maka seleksi dinyatakan gagal.

20 Pemberitahuan

Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP

dan diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan Pengumuman oleh Pokja ULP melalui alamat website yang tercantum Hasil Kualifikasi dalam LDK dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat. 21 Sanggahan Kualifikasi

21.1 Peserta seleksi yang memasukkan Dokumen Kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDK. 21.2 Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

12

b.

c.

prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi; rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

21.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 21.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal. 21.5 Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 21.6 Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi. 22 Kualifikasi Ulang

23 Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi

22.1 Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 5 (lima) maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi. 22.2 Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 5 (lima) maka Pokja ULP melanjutkan proses seleksi. Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak maka peserta yang masuk dalam Daftar Pendek diundang untuk mengambil Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran.

13

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja ULP Alamat Pokja ULP

: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia : Jalan M. H. Thamrin No.14 JakartaPusat

B. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Bawaslu RI Tahun Anggaran 2015

C. Berlakunya Kualifikasi

Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan Uji Intrumen Pengawasan Pemilu Tahun Anggaran 2015.

D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

Hari Tanggal Pukul Tempat

E. Persyaratan Kualifikasi

: : 24 Juni s.d. 2 Juli 2015 : 10.00 s.d. 15.00 WIB : Ruang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu (Pokjanas), Kantor Bawaslu RI Jl. M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat. 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki SIUP, TDP, SBU layanan Bantuan Teknik/Manajemen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 2. Memiliki pengalaman pada pekerjaan sejenis yang dipersyaratkan, dengan total bobot penilaian sebesar 100%, terdiri dari : a. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50%; b. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35%; c. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 10%; d. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%; e. jumlah a), b), c), dan d)sama dengan 100%.

Uji Instrumen Pengawasan Pemilu

14

BAB V. PAKTA INTEGRITAS [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan / Tanpa Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: __________[nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas

: __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi__________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi_________ [bagi badan usaha yang bermitra]

dalam rangka pengadaan _________ pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap]


15

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama


No. Identitas

: __________ [[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________


: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan______________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama


No. Identitas

: __________ [[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________


: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_______________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan] dalam rangka pengadaan _________ pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] [Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]




[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]


16

BAB VI. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ____________[diisi nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

: ____________[diisi jabatan dalam akte notaris]


: PT/CV/Firma/Koperasi______________________[pi lih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat

: ________________

Telepon/Fax

: ________________

Email

: ________________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO.]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7.

data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:


17

A. Data Administrasi

1.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)

: _________

2. Status

3.

:

Pusat

Alamat Kantor Pusat

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

: : : :

__________ __________ __________ __________

Alamat Kantor Cabang No. Telepon 4. No. Fax E-Mail

Cabang

B. Izin Usaha 1. No. Surat Izin Usaha ______ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha

: : :

________________ Tanggal __________ __________ __________

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. No. Surat Izin ____________ 2. Masa berlaku izin 3. Instansi pemberi izin

: : :

________________ Tanggal __________ __________ __________

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. No. Akte b. Tanggal c. Nama Notaris 2. Akte Perubahan Terakhir a. No. Akte b. Tanggal c. Nama Notaris

: : :

__________ __________ __________

: : :

__________ __________ __________


18

E. Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.

Nama

Jabatan dalam Badan Usaha

No. KTP

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Badan Usaha

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. KTP

Persentase

2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir c. Bukti Laporan bulanan bulan terakhir) : 1) PPh Pasal 21 2) PPh Pasal 23 3) PPh Pasal 25/Pasal 29 4) PPN

:

__________ No.__________ tanggal__________ No.__________ tanggal__________ No.__________ tanggal__________ No.__________ tanggal__________ No.__________ tanggal__________

:

(tiga :

d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]

:

No. ________tanggal ______

G. Data Pengalaman Perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir

No.

1

Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Nama 5

Alamat/ Telepon 6

Tanggal Selesai Menurut

Kontrak

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

7

8

9

10


19

H. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

N o

Nam a

Tgl/bln/thn lahir

Tingkat Pendidika n

Keahlian/ Spesialisa si

Pengalama n Kerja (tahun)

Kemampua n Manajerial

Tahun Sertifikat/ Ijazah

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung [cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP]

Jenis No. Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 1

2

J.

No.

1

Jumlah

Kapasitas

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi (%)

Lokasi Sekarang

Bukti Milik/SewaBeli/Sewa

3

4

5

6

7

8

9

Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Nama Pekerjaan

2

Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

3

4

Nama

5

Alamat/ Telepon

Kontrak

Progres Terakhir

No / Tanggal

Nilai

Kontrak (rencana) %

Prestasi Kerja (%)

7

8

9

10

6

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (dengan Prakualifikasi)

20

K. Surat Perjanjian Kemitraan

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN / KERJA SAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan seleksi pekerjaan __________________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________________ pada tanggal _____________ 20___, maka : _______________________________________ [nama peserta 1], _______________________________________ [nama peserta 2], _______________________________________ [nama peserta 3], _______________________________________ [dan seterusnya], bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa, 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah _______________________ b. Menunjuk _________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _________________________________________ dan seterusnya.


21

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pokja ULP atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________________ [nama wakil peserta yang diberi kuasa] dalam kedudukannya sebagai pemimpin/direktur utama perusahaan ___________________[nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari ___________________[nama peserta 2], ___________________ [nama peserta 3] ___________________[dan seterusnya] sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. 7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (___________________) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di ___________________ pada hari ______________ tanggal ______________ bulan ______________ , tahun ______________.

Penyedia 1

(______________)

Penyedia 2

(______________) dan seterusnya


Penyedia 3

(______________)

22

(______________)

Catatan : Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel. Untuk pekerjaan kompleks, Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus di akta notariskan.


23

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha]


24

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan Kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide) II. Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut: A. Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan e-mail kantor cabang badan usaha yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal, nama Notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada pembuktian kualifikasi peserta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan terakhir. C. Pengurus Badan Usaha 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha. D. Izin Usaha Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan perturan perundang-undangan. Untuk persyaratan perizinan bagi penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal penyedia jasa. Tabel Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis penerbitannya.

surat

izin

usaha,


nomor

dan

tanggal

25

2. 3. 4. 5.

Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. Diisi dengan kualifikasi usaha Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/paspor, alamat pemilik saham/pesero, dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2. Pajak a. Diisi NPWP badan usaha. b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21. 2) PPh Pasal 23 (apabila ada transaksi). 3) PPh Pasal 25/Pasal 29 (apabila Pengusaha Kena Pajak). 4) PPN. d. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi. 3. [Persyaratan pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitivie Bidding)]. G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap) Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3),jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat keterangan terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis yang diperlukan. H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan (jika disyaratkan oleh Pokja ULP) Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan. Bukti Status


26

kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. I. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir dengan Subbidang Paket Pekerjaan yang Dikompetisikan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masingmasing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. J. Data Pengalaman Perusahaan dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih). Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir, untuk Penyedia yang telah berdiri kurang dari 3 tahun atau lebih. Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini. K. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir.


27

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: 1. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan 2. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; 2. memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai emasukan Dokumen Kualifikasi. [Persyaratan perpajakan dikecualikian untuk Penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)]; 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;


28

b. evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi pada angka 1 sampai

dengan angka 8 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan; 11. Memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, apabila disyaratkan. Untuk Badan Usaha yang bermitra, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan sertifikat atau persyaratan lainnya tersebut; 12. [bagi peserta untuk pekerjaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, maka Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi wajib di akta notariskan] C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi. D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal. E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara serta kedudukan peserta sebagai berikut: 1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis; Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D angka 2 Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan: X = Nama perusahaan peserta kualifikasi NP = Nilai Pengalaman JPP = Jumah Pengalaman Perusahaan Contoh : Nama Perusahaan

Bobot (40-55%)

Nilai Pengalaman

1

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis 2

3

4

PT. A

20

40%


29

PT. B

10

40%

PT. C

40 (tertinggi)

40%

2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan nilai kontrak tertinggi. Nilai kontrak kontrak tertinggi yang sama degan atau lebih besar dari HPS diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat pekerjaan dilaksanakan). Nilai kontrak yang kurang dari HPS, diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tersebut dengan nilai HPS paket pekerjaan. Rumusan perhitungan sebagai berikut: a) Untuk nilai kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS.

b) Untuk nilai kontrak kurang dari HPS.

Keterangan : NKPS

= Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis

Contoh : HPS = Rp 500.000.000,Nama NPT Perusahaan (Rp) 1 2

Bobot (35-45%) 3

NKPS 4

PT. A

1.000.000.000

45%

45

PT. B

550.000.000

45%

45

PT. C

400.000.000

45%

36

3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota; Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah paket pengalaman


30

perusahaan yang paling banyak pada tingkat Kabupaten/Kota tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan: X = Nama perusahaan NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi Contoh : a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, yang berada di Provinsi Y. Nama Perusahaan

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota __________ 2

Bobot (5-15%)

Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)

3

4

PT. A

10 (tertinggi)

10%

PT. B

6

10%

PT. C

8

10%

1

b) Lokasi pekerjaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta Untuk jumlah paket pengalaman sejenis di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak dibedakan wilayah administrasi di bawahnyanya. Nama Perusahaan

Bobot (5-15%)

Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)

1

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis di Provinsi DKI Jakarta 2

3

4

PT. A

10

10%


31

(tertinggi)

PT. B

6

10%

PT. C

8

10%

4. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta). Contoh: a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, Provinsi Y. Nama Perusahaan

Bobot (5%)

Nilai Domisili (Bobot x 100)

1 PT. A

Domisili Perusahaan Induk 2 Provinsi Y

3 5%

4

5

PT. B

Kabupaten X

5%

5

PT. C

Provinsi DKI

5%

0

b) Lokasi pekerjaan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Nama Perusahaan

Bobot (5%)

Nilai Domisili (Bobot x 100)

1 PT. A

Domisili Perusahaan Induk 2 Provinsi Y

3 5%

4

0

PT. B

Kabupaten X

5%

0

PT. C

Provinsi DKI

5%

0

5. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100% Contoh: Nama Perusahaan

Nilai Pengalama n

NKPS

Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kot a


Nilai Domisili*)

Total

32

Bobot 40%

Bobot 45% 1 2 3 PT. A 20 45 PT. B 10 45 PT. C 40 36 *) Lihat contoh pada angka 4 huruf a)

Bobot 10%

Bobot 5%

100%

4

5

6

10 6 8

5 5 0

80 66 84

F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi. G. Apabila tidak ada yang memenuhi Persyaratan Teknis kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal. H. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. I. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. J. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE. K. Evaluasi Kualifikasi belum merupakan kompetisi maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi.


33


2015. Tanggal : 23 Juni 2015

Recommend Documents