www.hukumonline.com
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pedoman Prinsip Syariah di Pasar Modal bagi pelaku sektor Pasar Modal;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Mengingat: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.
Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2.
Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
1 / 14
www.hukumonline.com
3.
Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a.
akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
b.
aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
c.
aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 4.
Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.
5.
Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
6.
Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah: a.
orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b.
badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,
yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
Pasal 2 (1)
(2)
Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain: a.
perjudian dan permainan yang tergolong judi;
b.
jasa keuangan ribawi;
c.
jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir); dan
d.
memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain: 1.
barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
2.
barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
3.
barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain: a.
perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
b.
perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
c.
perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
d.
pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
2 / 14
www.hukumonline.com
e.
transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba);
f.
perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar);
g.
melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan
h.
transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis) termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir).
Pasal 3 (1)
Efek memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sehingga menjadi Efek Syariah apabila: a.
kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usaha dari Pihak yang menerbitkan Efek;
b.
akad, cara pengelolaan, dan kekayaan Reksa Dana;
c.
akad, cara pengelolaan, dan aset keuangan yang membentuk portofolio Efek Beragun Aset yang diterbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
d.
akad, cara pengelolaan, dan kekayaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
e.
akad dan portofolionya yang berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah;
f.
akad, cara pengelolaan, dan/atau aset yang mendasari Sukuk; atau
g.
akad, cara pengelolaan, dan/atau aset yang mendasari Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. (2)
Akad-akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam penerbitan Efek wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
BAB II PIHAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAH DI PASAR MODAL
Pasal 4 Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal meliputi: a.
Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
b.
Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun: 1.
pihak tersebut memiliki unit usaha syariah;
2.
merupakan Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah;
3.
merupakan Kustodian dari investasi syariah;
4.
sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar
3 / 14
www.hukumonline.com
Modal; dan/atau 5. c.
memberikan jasa syariah lainnya.
Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan membantu penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Pasal 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 6 Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal wajib mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal.
Pasal 7 Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib: a.
menyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
b.
mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
Pasal 8 Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib: a.
mempunyai Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau
b.
mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau paling sedikit 1 (satu) direktur atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.
Pasal 9 (1)
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf a terdiri dari 1 (satu) anggota atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme lain yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham, atau ditunjuk oleh Direksi.
(2)
Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.
BAB III 4 / 14
www.hukumonline.com
PELAPORAN
Pasal 10 (1)
Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib menyampaikan laporan yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2)
Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang disusun oleh: a.
Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau
b.
Dewan Pengawas Syariah, direktur, atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.
Pasal 11 (1)
Laporan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan.
(2)
Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban menyampaikan lebih dari 1 (satu) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan mengikuti kewajiban penyampaian laporan yang paling akhir.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil reviu atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12 Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dilakukan oleh setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
BAB V KETENTUAN SANKSI
Pasal 13 (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
5 / 14
www.hukumonline.com
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan; dan
g.
pembatalan pendaftaran.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
Pasal 14 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 15 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, angka 1 Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
6 / 14
www.hukumonline.com
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 3 November 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Ttd. MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 10 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H .LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 266
7 / 14
www.hukumonline.com
PENJELASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
I.
UMUM Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur pasar yang penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang dapat diterima pasar (market friendly). Dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, agar sesuai dengan kebutuhan industri Pasar Modal syariah, praktik yang berlaku umum, dan standar internasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyempurnakan Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, yang mengatur antara lain penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal dan/atau kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pokok penyempurnaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain meliputi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, kewajiban bagi Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, dan laporan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jasa keuangan ribawi antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Huruf c Yang dimaksud dengan “gharar” adalah ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan. Contoh jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) antara lain asuransi 8 / 14
www.hukumonline.com
konvensional dan transaksi derivatif (forward, futures, swap) atau opsi yang mengandung spekulasi. Yang dimaksud dengan “maisir” adalah setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. Huruf d Angka 1 Contoh barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi) antara lain minuman keras, hewan yang diharamkan secara syariah, dan produk turunannya. Angka 2 Contoh barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) antara lain daging dari binatang yang halal secara syariah namun disembelih tanpa membaca basmalah. Angka 3 Contoh barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat antara lain rokok, media dan/atau penyedia jasa yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. Ayat (2) Huruf a Contoh perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu (najsy) antara lain: 1.
Transaksi Efek yang diawali pergerakan harga cenderung naik (uptrend), yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang dengan sengaja dilakukan oleh inisiator beli agar membentuk harga naik hingga level tertinggi yang diinginkannya. Setelah harga Efek mencapai level tertinggi yang diinginkannya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut, melakukan transaksi sebagai inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan (pump and dump).
2.
Transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga cenderung naik (uptrend) yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang dengan sengaja dilakukan oleh inisiator beli agar membentuk harga naik hingga mencapai level tertinggi yang diinginkannya yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, menyesatkan (misleading). Setelah harga mencapai level tertinggi yang diinginkannya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut melakukan serangkaian transaksi sebagai inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan (hype and dump).
3.
Permintaan atau penawaran palsu (creating fake demand/supply), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai harga terbaik (best price) maka order tersebut dihilangkan (deleted) atau diganti (amended) baik dari jumlah dan/atau harganya diturunkan secara berulang kali. Hal ini dilakukan untuk memberi kesan adanya permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Contoh perdagangan atas barang yang belum dimiliki adalah perdagangan Efek Syariah yang belum dimiliki (bai’ al-ma’dum/short selling). 9 / 14
www.hukumonline.com
Pengertian “barang” mencakup pula Efek Syariah. Huruf d Yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 Undang-Undang tentang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan “orang dalam” adalah orang dalam sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 Undang-Undang tentang Pasar Modal. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “penimbunan (ihtikar)” adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penimbunan (ihtikar) antara lain: 1.
Pooling interest, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan likuid (liquid), baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan acuan (benchmark).
2.
Cornering, yaitu pola transaksi yang dimaksudkan untuk menciptakan penawaran (supply) semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual (short selling). Kemudian ada upaya pembelian yang menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual (short selling) mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.
Huruf g Yang dimaksud dengan “suap (risywah)” adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar. Huruf h Yang dimaksud dengan “penipuan (tadlis)” adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Tindakan yang tergolong penipuan (tadlis) antara lain: 1.
melakukan transaksi lebih dahulu atas dasar adanya informasi bahwa seseorang akan melakukan transaksi dalam volume besar (front running).
2.
informasi menyesatkan (misleading information), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek.
Yang dimaksud dengan “menyembunyikan kecacatan (ghisysy)” adalah penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
10 / 14
www.hukumonline.com
Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori upaya memaparkan keunggulan atau keistimewaan dan menyembunyikan kecacatan (ghisysy) antara lain: 1.
Pembentukan harga penutupan (marking at the close), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan diakhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan.
2.
Transaksi dari sekelompok pelaku dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar sehingga memberi kesan bahwa suatu Efek aktif diperdagangkan (alternate trade).
Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori upaya mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir) antara lain: 1.
Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan dalam rangka membentuk harga dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar dan untuk aktif diperdagangkan (wash sale).
2.
Transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya dalam rangka membentuk harga atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa (pre-arrange trade).
Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Akad mencakup baik Akad Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun akad lainnya. Huruf c Yang dimaksud dengan “aset keuangan” adalah kumpulan tagihan/piutang. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “portofolio” adalah Kumpulan Piutang yang terdiri dari piutang-piutang yang timbul dari pembiayaan pemilikan rumah termasuk agunan/jaminan beserta hak tanggungan yang melekat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. Yang dimaksud dengan “Kumpulan Piutang” di atas adalah Kumpulan Aset Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Aset Keuangan” sebagaimana tersebut di atas adalah piutang yang diperoleh Kreditur Asal dari pemberian Kredit Pemilikan Rumah kepada debitur, termasuk agunan/jaminan beserta hak tanggungan yang melekat padanya sebagaimana dimaksud dalam 11 / 14
www.hukumonline.com
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. Huruf f Pemenuhan seluruh atau sebagian unsur kesyariahan atas akad, aset, dan/atau cara pengelolaan yang mendasari Sukuk dalam huruf ini tergantung dari akad Sukuk. Sebagai contoh untuk Sukuk dengan akad mudharabah, unsur akad, aset, dan cara pengelolaan aset yang mendasari Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 4 Huruf a Contoh Pihak yang menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah perusahaan yang menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Huruf b Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal namun memiliki unit usaha syariah adalah perusahaan konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah adalah Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah. Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah adalah Perusahaan Efek yang memberikan jasa online trading syariah. Huruf c Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan membantu penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal antara lain Emiten yang menerbitkan Sukuk atau Perusahaan Efek yang memberikan jasa penjaminan emisi Sukuk.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
12 / 14
www.hukumonline.com
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dalam hal Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal merupakan Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud dengan “Direksi” adalah pimpinan tertinggi pada Kantor Cabang Bank Asing tersebut. Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan syariah” antara lain mengetahui hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Ayat (1) Laporan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian: a.
Laporan tahunan diperuntukan antara lain bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
b.
Laporan keuangan tahunan diperuntukan antara lain bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana syariah.
Ayat (2) Sebagai contoh, Emiten A mempunyai kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat 31 Maret 2015 dan kewajiban penyampaian laporan tahunan paling lambat 30 April 2015, jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah 30 April 2015. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
13 / 14
www.hukumonline.com
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif dalam rangka Penawaran Umum Sukuk.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5755
14 / 14
