2015 PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG TAHUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian Jepang merupakan negara maju yang terkenal dengan masyarakatnya yang giat bekerja dan juga dikenal sebagai negara yang penduduknya masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Salah satunya adalah ajaran Konfusianisme yang dikenal sejak zaman Tokugawa. Konfusianisme mengajarkan tata cara hidup yang seimbang dengan mengatur bagaimana cara bersikap antara penguasa dan rakyat, suami dan istri, dan lain sebagainya. Ajaran ini juga menempatkan posisi perempuan untuk selalu tunduk dengan keputusan laki-laki, dan melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah. Setelah zaman Meiji ajaran ini mulai menghilang karena perempuan sudah mulai berpikir untuk bisa setara dengan laki-laki. Sejak Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, pemikiran Barat mulai masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Jepang. Seorang perempuan kini tidak lagi memikirkan tentang pernikahan dan mencoba untuk menjadi perempuan modern yang bergaya layaknya perempuan Barat saat itu. Terjadi pergeseran kecantikan tentang perempuan, mimpi-mimpi untuk tampil di ranah publik seperti peran laki-laki. Bahkan Sumiko Iwao (1993:17) menambahkan seorang perempuan masa kini harus siap bekerja di bawah kondisi yang sama dengan lakilaki. Sosok perempuan saat itu menjadi suatu wacana yang banyak dibicarakan di lingkungan masyarakat, terutama berkaitan dengan kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat. Masuknya figur perempuan ke dalam perpolitikan, hal ini akan menimbulkan pemahaman – pemahaman baru yang dibentuk oleh masyarakat. Pemahaman ini pada dasarnya akan memposisikan bahwa pria dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama.

Budi Mulyana, 2015 PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG TAHUN 1980-2000 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

Prestasi dan keterampilan yang ditunjukan kaum perempuan selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan. Kekuatan berupa ketegaran, ketegasan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan ciri yang dimiliki perempuan sekaligus menjadi syarat bagi kepemimpinannya. Beban dan tanggung jawab seorang perempuan lebih besar dari tanggung jawab laki-laki, dimana perempuan berperan ganda karena memiliki tanggung jawab baik sebagai ibu dalam rumah tangga maupun tanggung jawab dalam pekerjaan publik lainnya. Kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki merupakan usaha yang tidak sia-sia apabila perempuan berusaha sesuai dengan kemampuannya, untuk dapat bersaing dengan kaum laki-laki sesuai sifat kewanitaannya. Politik nasional di Jepang, seperti pada negara dengan bentuk masyarakat patriarki lainnya, merupakan cerminan dari dominasi laki-laki. Aturan-aturan yang berlaku menjadi batasan untuk mentransformasi kekuatan perempuan dalam keluarga, masyarakat, maupun sistem politik. Walaupun dalam konstitusi pasca perang perempuan mendapatkan hak berpolitik yang setara dengan laki-laki, tetapi kenyataannya partisipasi perempuan dalam perpolitikan nasional tidak lebih dari sebagai pemilih. Sedangkan peran mereka di Majelis Rendah, Majelis Tinggi dan Kabinet, terbilang rendah. Laki-laki Jepang, umumnya melihat arena politik sebagai salah satu wilayah penting bagi aktualisasi diri, dan tentu saja politik juga memberi akses terhadap kekuasaan, kebanggaan dan kesuksesan (Iwao, 1993: 214). Perempuan dianggap tidak cocok dengan posisi yang berhubungan dengan kebijakan politik, ekonomi, keamanan, atau diplomasi. Proses demokrasi politik di Jepang dapat dikatakan berjalan lamban, terutama menyangkut hak-hak perempuan dalam berpolitik, yang dapat berfungsi secara efektif pasca Perang Dunia II, serta menggunakan sistem Barat sebagai tolak ukur. Hal ini juga melatari sikap ‘defensif’ perempuan Jepang terhadap politik, yang dianggap sebagai pekerjaan yang ‘kotor’, dekat dengan korupsi, tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup mereka, dan tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kaum perempuan (Iwao, 1993:216). Budi Mulyana, 2015 PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG TAHUN 1980-2000 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

Perempuan cenderung tidak melihat peran gender yang tidak seimbang di dunia politik. Mereka cenderung tidak menganggap politik sebagai suatu alat yang penting untuk meningkatkan status dan martabat perempuan. Sebagian besar perempuan, lebih tertarik untuk aktif di bidang yang bersifat lokal, dan sepertinya tidak muncul dalam benak mereka bahwa suara terbaik bagi perempuan adalah apabila perwakilan dari mereka menduduki parlemen nasional. Faktanya, di Jepang memang terjadi gap

yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam

keikutsertaannya di bidang politik. Satu hal yang menjadi kekurangan dalam perpolitikan Jepang, seperti yang dikatakan Sumiko Iwao (1993) dalam bukunya Japanese Women, adalah minimnya komunikasi verbal dalam forum, seperti dalam penetapan kebijakan, termasuk saat Pemilu. Para pemilih lebih memperhatikan karakter pribadi dari kandidat yang akan dipilih, seperti; kebaikannya, cara bicara, atau tampilannya yang dapat dipercaya, dibandingkan dari isi kebijakan yang akan diterapkan kandidat tersebut jika terpilih. Tidak sedikit perempuan Jepang yang cenderung memperhatikan penampilan dari para kandidat seperti dasi yang dikenakan, sampai bagaimana cara istri mereka berdandan. Dalam survei yang diselenggarakan pada tahun 1980-an, laki-laki maupun perempuan Jepang setuju bahwa penampilan para kandidat di media, serta bagaimana opini masing-masing kandidat, sangat mempengaruhi pilihan mereka saat pemilu. Namun tidak sedikit yang mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan kandidat. Singkatnya, daripada hal-hal yang bersifat prinsip, masyarakat masih menilai penampilan luar sebagai faktor utama yang mempengaruhi sikap mereka dalam memilih wakil rakyat. Meskipun memiliki latar belakang dari keluarga politisi, hanya sedikit perempuan yang memilih berkarir di bidang politik. Di kala politik telah terbuka bagi para perempuan, karir politik dinilai masih dapat menimbulkan konflik dengan nilai, norma, serta peran-peran perempuan yang sudah dibentuk selama ratusan tahun (Iwao, 1993:216)


4

Memasuki periode 1980-1990, kesadaran kaum perempuan mengenai pentingnya kesetaraan gender yang sudah terbentuk sejak era 1970-an, semakin meningkat. Seperti yang dikemukakan Mackie (2003), dalam politik lokal maupun nasional di periode 1980-an, terjadi perdebatan seputar sikap badan legislatif yang cenderung memarjinalkan kaum perempuan, termasuk di dalamnya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan dalam sistem lainnya yang berbasis kelas, ras, dan etnik. Kemunculan tokoh perempuan kharismatik Doi Takako sebagai pemimpin perempuan pertama dari partai oposisi utama; Partai Sosial Demokrat, di akhir tahun 1980-an, memang terlihat sebagai sinyal dari era baru partisipasi perempuan dalam politik. Menurut Mackie (2003: 196), terpilihnya 22 perempuan di Majlis Tinggi pada tahun 1989 meningkat sekitar 10 orang dari pemilihan sebelumnya merupakan apa yang disebut media sebagai “Fenomena Madonna”. Hal ini merupakan perubahan besar dalam perpolitikan Jepang. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji mengenai peran perempuan dalam politik nasional Jepang adalah semakin besarnya peran perempuan dalam kehidupan masyarakat Jepang akhir-akhir ini. Karena pada zaman Meiji peran perempuan Jepang diabaikan, bahkan hak-haknya pun ditiadakan. Semenjak itu perempuan Jepang berusaha mempertahankan hak-hak yang dimilikinya secara perlahan. Baru sekitar tahun 1980 perempuan Jepang mempunyai hak untuk turut serta dalam pemilihan umum di Jepang. Penelitian ini juga merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu mengenai peran perempuan dalam politik nasional Jepang. Pada penelitian tersebut lebih menjelaskan tentang analisis menurut tatanan simbolik Jacques Lacan. Hal ini juga merupakan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ini untuk melanjutkan penelitian terdahulu dimana pada kajian penelitian ini, penulis akan membahas lebih fokus dalam mencari informasi mengenai peran perempuan dalam politik nasional Jepang. Oleh karena itu, penulis menuangkan pemikirannya dalam judul “Peranan Perempuan Dalam Politik Nasional Jepang Tahun 19802000”.


5

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Adapun permasalahan pokok yang akan dikemukakan ialah: “ Bagaimana peranan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-2000?” Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jepang sebelum tahun 1980? 2. Bagaimana faktor-faktor pendukung keterlibatan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-1986? 3. Bagaimana peranan yang dilakukan perempuan dalam politik Jepang tahun 1987-2000? 4. Bagaimana dampak keterlibatan perempuan dalam politik terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah Jepang? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jepang sebelum tahun 1980 2. Untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor pendukung keterlibatan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-1986. 3. Untuk mengkaji mengenai peranan yang dilakukan perempuan dalam politik Jepang tahun 1987-2000 4. Untuk menganalisis mengenai dampak keteribatan perempuan dalam politik terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah Jepang


6

1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk: 1.4.1 Akademis 1. Dengan mengkaji atau meneliti mengenai peran perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-2000 diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. 2. Memberikan kontribusi

terhadap penelitian sejarah

mengenai

peran

perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-2000. 3. Memperkaya penulisan sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan yang berkaitan dengan sejarah Asia Timur khususnya Jepang. 1.4.2 Praktis 1. Mengetahui mengenai sejarah negara Jepang khususnya dalam bidang politik mengenai peranan perempuan. 2. Mengetahui situasi politik Asia Timur khususnnya Jepang. 3. Sebagai pengetahuan khususnya begi peneliti untuk mengetahui peranan perempuan dalam politik Jepang tahun 1980-2000.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi Adapun struktur organisasi dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh penelitian adalah: Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan secara rinci mengenai latar belakang belakang penelitian yang menjadi alasan ketertarikan untuk mengkaji dan meneliti mengenai Peranan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 19802000. Kemudian peneliti mencantumka rumusan dan batasan masalah agar penelitian ini dapat dikaji secara lebih khusus. Pada bab ini juga terdapat tujuan, metode dan manfaat penelitian. Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini menguraikan mengenai sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji yaitu sumber yang berkaitan dengan Budi Mulyana, 2015 PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG TAHUN 1980-2000 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7

Peranan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-2000. Selain itu pada bab ini juga, peneliti menjelaskan mengenai konsep dan teori yang relevan dengan judul yang dikaji. Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Peneliti menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian yang berisi langkah-langkah penelitian, dimulai dari persiapan sampai langkah terakhir dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritk, interpretasi dan historiografi mengenai Peranan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-2000. Bab IV Peranan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-2000, dalam bab ini merupakan isi dari penelitian. Permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya diuraikan dan dijelaskan pada bab ini serta jawaban-jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan tersebut ialah kedudukan perempuan Jepang sebelum tahun 1980, latar belakang perkembangan perempuan dalam politik nasional Jepang, kedudukan dan Keteribatan perempuan dalam politik Jepang tahun 1980-2000. Bab V Simpulan dan Saran, dalam bab terakhir ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang berisi jawaban terhadap masalah mengenai dan interpretasi peneliti terhadap data-data penelitian


2015 PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG TAHUN

Recommend Documents