2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Salah satu misi pembangunan nasional yang berkaitan dengan aspek demokrasi sebagaimana digariskan dalam UU No. 17 Tahun 2007 (2007, hal. 81). adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, artinya ada upaya untuk : (1) memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; (2) memperkuat peran masyarakat sipil; (3) memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media, dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Dalam mewujudkan misi ini, dilaksanakan melalui pembangunan sistem politik yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan Pancasila, meningkatkan peran serta politik masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sistem politik yang berdasarkan budaya politik terbuka adalah optimalisasi pendidikan demokrasi bagi mahasiswa, dengan ditandai adanya perbedaan pendapat dan kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan dijamin dalam peraturan perundangan. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut faham demokrasi, dapat difahami secara jelas dalam landasan idiil, landasan yuridis konstitusional, dan landasan operasionalnya. Indikator sebagai negara demokrasi tidak cukup hanya dengan rumusan formalnya saja, tetapi harus nampak dalam praktek penyelenggaraan negara

sehingga

tindakan

penguasa,

dan

pemerintahan

dituntut

untuk

melaksanakan kaidah-kaidah demokrasi sesuai dengan landasan idiil, yuridis konstitusional, dan kebijakan politik negara. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya dengan memberi Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi Pancasila merupakan wahana pemanfaatan hak politik warga negara yang dijamin oleh peraturan perundangan perlu ditingkatkan partisipasi politiknya. Pemilihan umum

untuk pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah,

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan umum kepala daerah menjadi barometer keterlibatan warga negara dalam pembangunan politik bangsa. Generasi muda merupakan

generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya

bangsa, dan penerus cita-cita bangsa serta insan pembangunan termasuk di dalamnya mahasiswa. Hal ini mengingat bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan politik bangsa. Sejarah telah mencatat dan membuktikan peran serta kepeloporan mahasiswa ikut serta membela bangsa dan negara. Hal yang menarik dan perlu diperhatikan adalah peran dan kepeloporan mahasiswa sebagai produk jaman itu sendiri, dengan tantangan yang berbeda dari waktu ke waktu. Pada dasarnya fungsi

gerakan

mahasiswa

adalah

sebagai

proses

perubahan

yaitu

menumbuhkembangkan perubahan sosial dan mendorong perubahan sistem pembangunan politik bangsa. Disisi lain dalam dasa warsa terakhir ini, ditandai adanya penurunan minat dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan politik. Hal ini dapat dicontohkan dalam pemilihan anggota dewan perwakilan mahasiswa atau senat, dan pemilihan presidium badan ekskutif mahasiswa, yang terlibat di dalamnya sebatas para aktivis mahasiswa atau sebagian mahasiswa bukan keseluruhan mahasiswa. Pada masa orde baru pemilihan Kepala Daerah, baik Daerah Tingkatan I maupun Daerah Tingkatan II dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkatan I dan Daerah Tingkatan II, proses dan model pemilihan kepala daerah semacam ini diindikasi menciderai nilai-nilai dasar demokrasi, proses demokratisasi dalam kehidupan bangsa mengalami pasungan. Hasil dari proses dan model pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau dengan sistem perwakilan ini menghasilkan kepala daerah yang sentralistis, tergantung kepentingan politik pemerintah pusat

atau pemegang

Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

kekuasaan. Pada masa sekarang ini, dengan dibukanya kran demokrasitasi dan otonomi daerah, proses dan model pemilihan kepala daerah ( Gubenur, Bupati, dan Walikota) dilaksanakan dengan pemilihan umum kepala daerah ( pemilukada) secara langsung, dengan dibukanya ruang publik dalam

proses

demokratisasi ini, mengindikasikan bahwa adanya pemulihan hak-hak politik warga negara. Di sisi lain dengan adanya demokratisasi dan otonomi daerah justru terjadi kontraproduktif dalam pemilihan kepala daerah, ditandai adanya partisipasi politik warga negara yang rendah, semakin meningkatnya golongan putih, politik uang, intimidasi, mobilisasi massa, kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah/Kabupaten (KPUD/K) yang belum maksimal, terjadinya konflik vertikal dan horizontal, dan mahalnya biaya pemilukada. Satu diantara efek dari proses demokratisasi dan pemenuhan hak asasi manusia dibidang sosial politik setelah

reformasi adalah adanya penguatan

pengawasan dan perimbangan dalam kehidupan berpolitik sebagaimana ciri masyarakat maju. Dalam tatanan masyarakat

maju terdapat kompleksitas,

kehidupan masyarakat yang bercorak patembayan, dalam hal ini melahirkan mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, terbuka dan merata. Dalam proses demokratisasi di Indonesia, sebagaimana pendapat Nurcholis Madjid yang dikutip Ramdansyah (2009, hal. 4) kita mesti berani bereksperimen dengan demokratisasi. Eksperimen coba dan salah, suatu hal yang wajar dialami, dan tak terhindarkan. Kesalahan justru akan memberi konfirmasi kepada kebenaran, eksperimen demokratisasi mesti diimbangi dengan sikap waspada dari gerak antusiasisme yang berlebihan, justru membuat kesalahan, menyebabkan terjadinya gerak sentripetal yang tidak terkontrol. Senada dengan hal ini, bahwa kebebasan yang tak terkendali karena kurang rasa tanggung jawab bersama akan berubah menjadi kekacauan. Dalam situasi kacau, wajar terjadi orang biasanya akan menggunakan tangan besi untuk mengatasi kekacauan itu, sekalipun dengan gayanya sendiri. Dalam proses demokratisasi pada masa sekarang ini, pergulatan politik semakin tidak menentu, dan bebas baik ditingkat daerah maupun nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai acuan dasar, dan sekaligus menandakan pemilukada secara Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

langsung di seluruh daerah agar mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan reformasi yang lebih demokratis. Sebagaimana dinyatakan oleh Putra (2009, hal. 1-2) bahwa : Nilai tambah dari pemilukada yang mulai dilaksanakan sejak 1 Juni 2005 terletak pada model pemilihannya, dari model elite vote ke model popular vote, yang berarti bergesernya medan pergulatan politik dari ruang tertutup ke ruang terbuka, yang pada masa sebelumnya kepala daerah dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , dan selajutnya dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pemilukada secara langsung dapat menjadi satu langkah pembaharuan yang dilakukan pemerintah pusat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, serta sebagai usaha pembaharuan politik masyarakat lokal di daerah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut faham demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi secara jelas dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRIT 1945) pada alinea keempat. Hal ini secara eksplisit dapat dipahami pada pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi : persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat pokok pikiran ini tidak lain adalah pancaran dasar filsafat negara Pancasila. (Bakry, 1991, hal. 6971). Keempat pokok-pokok pikiran ini merupakan kunci sistem pemerintahan Indonesia, dan diimplementasikan kedalam fundamen moral dan fundamen politik, serta keduanya berkaitan. Demokrasi yang ditumbuhkembangkan di Indonesia dinamakan demokrasi konstitusional yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Demokrasi inilah yang dinilai paling cocok bagi bangsa Indonesia dibandingkan dengan demokrasi lain semisal demokrasi liberal. Paham demokrasi Pancasila yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Darmodihardjo, 1985, hal. 20). Tercetak tebal dari penulis Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRIT 1945) ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan


5

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2011,3). Menurut Sekretariat Jendral MPR RI (2007, hal. 44) menyatakan bahwa : Perubahan rumusan hasil amandemen ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan faham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut rumusan Pasal ini merupakan penjabaran langsung faham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Sekretariat Jendral MPR RI, 2007, hal. 44). Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2011, hal.10). Dengan memahami makna Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) dapat diartikan sebagai dasar pelaksanaan pemilukada secara langsung yang meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan sudut tinjauan kesejarahan, eksperimen demokrasi selalu melahirkan model penyelenggaraan selaras dengan kondisi perkembangan masyarakatnya. Pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 secara kontitusional melahirkan model pelaksanaannya yang berujung pada persoalan ketidakkonsistenan penyelenggaraan pemilu. Pada masa orde baru berkuasa mencoba bereksperimen dengan menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara pemilu, dan menghasilkan simbol pemilu secara pasti menempatkan Golongan Karya sebagai pemenang, dimana partisipasi politik warga negara terlihat tinggi meskipun di bawah tekanan penguasa, dalam model eksperimen ini sudah dapat dipastikan selama beberapa periode Soeharto sebagai Presiden. Eksperimen berikutnya yaitu setelah tahun 1998 dengan menjadikan pemerintah dan partai politik sebagai penyelenggara pemilu, dan menghasilkan kesadaran konstitusional dan penguatan partisipasi Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6

demokrasi lokal, adanya penyelenggara pemilu yang independen, masyarakat terlibat aktif dalam pemilu, sehingga melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran terhadap partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan berlandaskan kepada payung hukum yang ada dibentuklah berbagai lembagalembaga pengawas dan pemantau pemilu. (Ramdansyah, 2010, hal. 4-5) Asas demokrasi dalam pelakaksanaannya meliputi : (1) adanya pengakuan akan partisipasi rakyat dalam bidang pemerintahan, (2) adanya pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Mayo berpendapat bahwa nilai dasar demokrasi meliputi : (1) menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara damai yang dilembagakan, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, (4) membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum, (5) mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat dalam masyarakat, menjamin tegaknya keadilan (Mayo,1960, hal. 218). Inti dari suatu demokrasi adalah bahwa subyek demokrasi adalah rakyat yang artinya sebagaimana keseluruhannya berhak secara efektif ikut dalam pemerintahan. Dalam hubungannya dengan norma dan azas demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila mengandung dua unsur pokok yaitu demokrasi politik dan fungsional (sosial ekonomi). Dalam negara demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik partai politik berusaha diatasinya dengan prinsip ketertiban dan keadilan. Dalam kaitan ini partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi, sarana rekrutmen , dan pengatur konflik politik. ( Budiardjo, 2010, hal. 405-409). Permasalahan yang muncul dalam pemilukada langsung merupakan permasalahan politik yang aktual dan faktual berkembang dalam dasa warsa terakhir ini. Pemilukada langsung yang diproyeksikan sebagai langkah pembaruan politik di tingkat lokal, ternyata justru menimbulkan permasalahan baru dengan adanya berbagai persoalan dan konflik, permasalahan yang muncul diantaranya : adanya

politik uang, kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang

belum maksimal, terjadinya konflik vertikal dan horizontal, dan mahalnya biaya pemilu kepala daerah, adanya golongan putih (golput) semakin meningkat, yang Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7

kesemuanya itu bila dikaji secara komprehensif akan bermuara kepada partisipasi politik warga negara yang rendah, pengamalan nilai-nilai dasar demokrasi yang belum terwujud dengan baik sebagai pola pendidikan demokrasi belum dapat dimaksimalkan. Dalam mengkaji rendahnya partisipasi politik warga negara, sangat mungkin terjadi karena peran partai politik dalam pendidikan politik warga negara masih masif, dan sangat menggantungkan kepada pemerintah melalui pendidikan formal. Apabila hal ini, tidak segera dicari solusinya, timbul kekhawatiraan apa yang dicita-citakan negara pada masa demokrasi ini akan semakin sulit terwujud. Fakta menunjukkan bahwa setiap ada pemilukada di berbagai daerah tidak pernah lekang dari sengketa pemilukada seperti pemilukada di Banyuwangi, Gresik, Lamongan, Kota Surabaya dengan ditandai gugatan pemilukada oleh pihak yang kalah atau yang dirugikan oleh sistem pelaksanaan pemilukada, sehingga mengharuskan Mahkamah Konstitusi membuat putusan terhadap pelaksanaan pemilukada untuk diulang di beberapa kecamatan dan hitung ulang terhadap hasil pemilukada yang telah diputuskan oleh KPUD/KPUK. Contoh lainnya adalah terjadi di Kota Tuban pada tahun 2006 setelah KPUK menetapkan pemenang pemilukada waktu itu, dan efek dari pelaksanaan pemilukada itu adalah adanya

ketidakpuasan

pihak

yang

kalah

dalam

pemilukada.

Dengan

memperhatikan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah itu, dapat dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai model baru menyisakan persoalan baru, dan untuk menyembuhkan luka itu barangkali diperlukan waktu dan menghapus dendam. ( Pamungkas, 2009, hal. 3) Pemilukada secara langsung merupakan salah satu instrumen demokrasi sangat perlu untuk disoroti. Demokrasi elektoral secara sosial memiliki resiko tinggi, dengan pemilukada yang dilaksanakan sejak tahun 2005 di beberapa daerah terjadi konflik akibat adanya ketidakpuasan hasil pemilukada. Pemilukada secara langsung diharapkan membawa perubahan dan menumbuhkan iklim demokrasi di tingkat lokal, mendekatkan pemilih dengan elit politik yang dipilih, serta untuk meningkatkan responsivitas,

dan partisipasi politik warga negara

harus kandas sejak dimulai proses pemilukada.


8

Permasalahan yang timbul sebagian melibatkan konflik horizontal dan kekisruhan administratif yang pada akhirnya bermuara adanya pihak yang dikorbankan yaitu kepentingan publik di tingkat lokal. Akibatnya adalah biaya pemilukada semakin tinggi dan rusaknya solidaritas civil sosiety karena adanya faktor saling mendukung pasangan masing-masing, hal yang demikian ini tidak jarang melahirkan dendam politik pada masa yang akan datang. Kerusakan solidaritas civil sosiety memerlukan waktu untuk menyembuhkannya, karena diperlukan resolusi konflik. Pelanggaran yang sistemik dan sistematis melalui struktural fungsional melahirkan adanya rendahnya partisipasi politik warga negara dan meningkatnya akan golput dalam pemilihan umum kepala daerah, dalam

konteks

pendidikan

politik

bangsa

sangat

berdampak

kepada

pengembangan nilai-nilai demokrasi. Menurut Megawati dalam Firmansyah (2010, hal. 400) permasalahan pemilihan umum kepala daerah terkait dengan kesalahan pemerintahan di masa silam yang tidak membuka akses partisipasi rakyat untuk memperoleh pendidikan politik, rakyat tidak dapat disalahkan karena sepanjang 30 tahun mereka tidak diikutsertakan

dalam

demokrasi.

Akibatnya

mereka

tidak

mendapatkan

pendidikan politik yang konkrit dan kecurangan dengan intimidasi. Tokoh lain seperti Jusuf Kalla berpendapat permasalahan pemilukada dikarenakan terkait dengan politisasi birokrasi yang terjadi. Dalam konteks demokrasi dan otonomi daerah seharusnya dapat diwujudkan tentang good government, dengan lebih menekankan

peningkatkan

kesejahteraan

rakyat

bukan

kesejahteraan

perseorangan atau kelompok dan golongan. Deskripsi umum terhadap partisipasi politik warga negara dalam pemilu kada, dapat diruntut sejak pemilu legislatif dan pemilu Presiden.

Presiden dan Wakil

Partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku luar individu

warga negara yang dapat diamati, bukan sebagai perilaku dalam yang berupa sikap atau orientasi. Partisipasi politik dilakukan dalam rangka mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Baik gagal mau pun berhasil dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam kerangka tersebut tetap merupakan bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri ( self motion), dan ada pula dilakukan karena desakan, Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

9

manipulasi, maupun mobilisasi pihak lain, masalah partisipasi politik aktif bukan saja berhenti dalam pengertian keikutsertaan, karena tidak sedikit warga negara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali, atau hanya sedikit perhatiannya pada kehidupan politik. Partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan tanpa menggunakan perantara maupun pihak ketiga. Menurut Yanuarti (2009, hal. 21-32) dalam jurnal penelitian politik menyatakan bahwa angka partisipasi politik warga negara dalam pemilu pada tahun 1999 mencapai 89,6 % dan golput 10,4 %; pada tahun 2004 sebesar 76,66 % dan golput 23,34 %; dan tahun 2009 sebesar 69,99 % dan golput 29,01 % untuk pemilu legislatif. Sedangkan pada pemilu Presiden dan Wapres pada tahun 2004 sebesar 96,76 % dan golput 3,24 %, dan pada tahun 2009 sebesar 72,33 dan golput 27,77 %. Besaran angka partisipasi politik warga negara dalam setiap pemilu memiliki kecenderungan menurun dan menunjukkan meningkatnya golput. Jika besaran angka partisipasi politik warga negara di atas ditarik benang merahnya ke dalam pelaksanaan pemilukada di beberapa daerah ternyata secara deduktif terbukti terjadi juga dalam pemilukada. Besaran angka partisipasi politik warga negara untuk pemilukada di beberapa daerah Jawa Timur : seperti di Gresik golput sebesar 29,6 dan partisipasi politik warga negara dalam pemilukada sebesar 69, 4 %, Trenggalek golput sebesar 40 % dan partisipasi politik warga negara dalam pemilukada sebesar 60 %, Situbondo golput sebesar 29 % dan partisipasi politik warga negara dalam pemilu kada sebesar 71%, Ngawi golput sebesar 35,4 % dan partisipasi politik warga negara dalam pemilukada sebesar 64,6 %, Sidoarjo golput sebesar 38,35 % dan partisipasi politik warga negara dalam pemilukada sebesar 61,85 %, Banyuwangi golput sebesar 40 % dan partisipasi politik warga negara dalam pemilu kada sebesar 60 %, Kabupaten Malang

golput sebesar 41,85 % dan partisipasi politik warga negara dalam

pemilukada sebesar 58,15 %, Bengkalis golput sebesar 35 % dan partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah sebesar 65 % (www.pemiluindonesia.com).


10

Dengan memperhatikan deskripsi ini dapat dinyatakan bahwa jika pemilukada secara langsung sampai diulang seluruhnya atau sebagian, dan pemilukada secara langsung harus memasuki putaran kedua, maka ada kemungkinan golput meningkat, dan partisipasi politik warga negara akan mengalami penurunan. Idealnya dengan adanya pemulihan hak politik rakyat partisipasi politik warga negara besaran angka seharusnya mendekati 85 – 90 % sehingga jumlah golput menurun. Pemilukada secara langsung mengandung permasalahan, dan akan melahirkan tirani minoritas, kepala daerah terpilih hanya didukung oleh kaum minoritas, sedangkan suara mayoritas rakyat terbagi kepada pasangan calon yang lain. Bahkan pernah terjadi seorang kepala daerah secara langsung hanya didukung kurang dari 24 % yang semestinya perolehan dukungan minimal 30 %. Adanya pemilukada secara langsung juga belum menjamin bebasnya pengaruh pemerintah pusat dalam proses pelaksanaan pemilukada ini. Sebagaimana dinyatakan Purnama dalam jurnal penelitian politik (2010, hal. 133), pemilukada merupakan kontes politik yang hanya melibatkan masyarakat sebagai obyek kumpulan suara, dan bukan warga negara yang berdaulat secara politik. Dalam rangka mengeliminir perilaku politik warga negara seperti tersebut di atas, perlu didorong adanya pendidikan demokrasi dalam kehidupan politik warga negara. Pemahaman demokrasi tidak diturunkan melalui pewarisan, namun harus melalui proses pembelajaran. Dalam pemahamannya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Melalui pendidikan demokrasi diharapkan akan diperoleh konsep, teori, prinsip, sikap tentang demokrasi. Pemahaman terhadap pendidikan

demokrasi

ditujukan untuk

meningkatkan partisipasi

politik

mahasiswa dalam kehidupan politik. Pendidikan demokrasi dapat dilaksanakan dalam pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan demokrasi di Indonesia masih menjadi bagian dari pendidikan formal dalam pendidikan kewarganegaraan. Kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak akan dapat dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara tanpa adanya pendidikan demokrasi. Urgensi perlu adanya pendidikan demokrasi, diperkuat oleh pendapat Gandal dan Finn pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa bukan saja di negara yang sedang berkembang tetapi juga di negara yang sudah maju pendidikan demokrasi atau “education for democracy” memang dianggap penting, Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

11

meskipun dalam kenyataannya sering dianggap enteng atau dilupakan. Oleh karena itu ditegaskan bahwa “ Democracy does not teach it self, If strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made claer to citizens, they will be ill-equipped to depend it” (Gandal dan Finn, 1992, hal. 2). Dengan kata lain, demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika pendidikan demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka berjuang untuk mempertahankannya. Untuk itu pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar, rasional, dan penuh keseriusan. Proses pembelajaran pendidikan demokrasi melalui PKn diharapkan akan dapat mewujudkan dan menghasilkan warga negara muda

yang cerdas dalam berdemokrasi, yaitu

mahasiswa memiliki sikap toleransi, kepedulian, dan bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuat dalam kehidupan bernegara. Pendidikan demokrasi dipandang sangat penting dalam membentuk civic literacy. Dengan adanya peran lembaga politik dalam pembangunan politik bangsa agar terbentuk civic literacy yang meliputi supra struktur politik, dan infra struktur politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Kelembagaan supra struktur politik berperan dalam merumuskan dan membuat kebijakan publik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memberikan pendidikan politik secara formal. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa tujuan khusus partai politik adalah (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (UU No. 2 Tahun 2011, hal. 29). Lebih jauh fungsi partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebagai sarana : (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

12

(4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (UU No. 2/2011, hal. 29-30). Fungsi partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warga negara melalui pendidikan politik belum dilaksanakan. Pendidikan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara masih terbatas dilaksanakan melalui pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik yang ada dewasa ini belum melaksanakan fungsinya dan mewujudkan tujuan dibentuknya partai politik. Pendidikan demokrasi sebagai wahana pemahaman terhadap kehidupan demokrasi politik masih menjadi bagian integral dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn), sampai saat ini dalam sistem pendidikan nasional belum ada istilah pendidikan demokrasi secara eksplisit. Sehingga pendidikan demokrasi masih menjadi bagian yang integral dalam PKn. Secara kurikuler PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Pendidikan demokrasi melalui PKn dapat ditumbuhkan akan kesadaran berpolitik, khususnya untuk mengembangkan partisipasi politik. Adanya kesadaran ini dapat dikembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban, salah satunya tentang hak dan kewajiban bidang politik. Hak dan kewajiban di bidang politik dapat dijabarkan dalam partisipasi politik dengan menggunakan hak pilihnya. Hasil

penelitian

sebelumnya

menunjukkan

bahwa

(1)

Menurut

Winataputra menyatakan secara para-digmatik sistem pendidikan kewarganegaraan memiliki

tiga komponen

yang interaktif,

yakni

kajian

ilmiah

kewarganegaraan; program kurikuler pendidikan demokrasi; dan kegiatan sosiokultural

kewarganegaraan.

Ketiga

komponen

tersebut

secara

koheren

berlandaskan dan berorientasi pada pengembangan kecerdasan warga Negara, yakni demokratis, taat hukum, religious berkeadaban dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti dirumuskan dalam 90 (sembilan puluh) butir kompetensi dasar kewarganegaraan yang meliputi civic knowledge, civic despositions, dan civic skills; (2) Menurut Sapriya PKn memiliki kedudukan dan peran strategis dalam membangun karakter bangsa Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

13

karena bidang ini memfokuskan proses pembelajaran pada perilaku individu warga negara dan proses pendidikan yang melibatkan tanggung jawab bersama secara sinergi antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah; (3) Menurut Yanuarti (2009, hal. 21-32) dalam jurnal penelitian politik menyatakan bahwa angka partisipasi politik warga negara dalam pemilu mengalami penurunan tingkat berpartisipasi dalam pemilu 2009, hal ini mengingat pengalaman pada pemilu dan pemilukada sebelumnya yang menunjukkan angka pemilih yang cenderung berkurang. Hal ini mengakibatkan adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu rendah; (4) Menurut Sundawa bahwa guru berpengaruh terhadap kecerdasan demokrasi siswa. Dengan peran yang dibawakan oleh guru, guru dapat mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi yang berpengaruh terhadap kecerdasan demokrasi siswa. Eksitensi laboratorium demokrasi secara konsisten akan menjadikan kelas sebagai wahana pengembangan demokrasi siswa. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah ada, menunjukkan bahwa kompetensi dasar yang dimiliki mahasiswa sangat perlu dimotivasi untuk dapat berkembang ke arah kesadaran partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum Kepala Daerah. Wahana untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Berbagai temuan hasil-hasil penelitian sebelumnya di atas secara umum menunjukkan bahwa (1) diperlukan pengembangan kompetensi dasar ke dalam proses pendidikan demokrasi melalui PKn, (2) diperlukan pengembangan karakter demokrasi melalui PKn, (3) diperlukan wadah pengembangan kecerdasan demokrasi dalam hal ini pendidikan formal khususnya lembaga-lembaga pendidikan; dan (4) semuanya tersebut sebagai wahana untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara (baca : mahasiswa). Dengan demikian rasionalisasi penelitiaan ini diharapkan dapat menjawab dan menunjukkan pendidikan demokrasi melalui PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada, karena secara kurikuler PKn bahan kajiannya dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dasar individu sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik adanya benang merah antara pendidikan demokrasi melalui PKn, partisipasi politik mahasiswa dalam Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

14

pemilukada bahwa dengan pembelajaran pendidikan demokrasi melalui PKn akan berdampak pada kesadaran mahasiswa dalam menggunakan hak dan kewajiban politik dalam pemilukada. Hal ini mengingat PKn secara program kurikuler sebagai pendidikan demokrasi dalam pendidikan formal terutama pada jenjang pendidikan tinggi, dan implementasinya para mahasiswa

mengikuti pemilihan

ketua Badan Ekskutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa setiap tahunnya. Pengetahuan politik adalah kemampuan yang dimiliki oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif dipengaruhi adanya pendidikan politik, sosiologi politik, usia, pendidikan dan kesadaran akan hak dan kewajiban serta pengalamannya. Luas sempitnya pengetahuan politik, dan kemampuan politik warga negara sangat berpengaruh dalam partisipasi politik warga negara. Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi

politik

adalah

kegiatan-kegiatan

sukarela

dari

warga

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Di sisi lain partisipasi politik diartikan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi,

yang dimaksud untuk mempengaruhi

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Pendidikan demokrasi sangatlah strategis dalam mengentaskan warga negara yang rendah pengetahuan politiknya, rendah peran dalam institusi politiknya, dan rendah partisipasi politiknya ke dalam civic literacy, warga negara yang memiliki kesadaran politik, kesadaran akan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada. Dengan optimalnya pemahaman demokrasi melalui pendidikan demokrasi oleh mahasiswa secara linier memiliki pengaruh

terhadap partisipasi politik

mahasiswa dalam pemilukada. Secara teoritis kemampuan memahami pendidikan Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

15

demokrasi dapat berdampak kepada pola pikir dan perilaku politik sehingga partisipasi politik mahasiswa meningkat, secara praktis dapat melakukan kegiatan politik dengan baik dan maksimal khususnya dalam partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada. Penelitian yang berobyek tentang pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada mengambil lokasi pada Universitas PGRI

Ronggolawe (UNIROW) Tuban

didasarkan kepada bahwa UNIROW merupakan perguruan tinggi swasta terbesar dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta lainnya di kota Tuban. UNIROW memiliki lima fakultas yaitu FKIP, Fakultas MIPA, FISIPOL, Fakultas Teknik, dan Fakanlut, dengan 17 program studi dan jumlah mahasiswanya terbesar juga. Dengan jumlah fakultas dan program studi tersebut, menunjukkan bahwa UNIROW sebagai perguruan tinggi swasta paling representatif bagi masyarakat Tuban, dimana dalam beberapa tahun terakhir ini kabupaten Tuban berkembang menjadi kota industri. Dengan predikat ini, UNIROW menjadi barometer keberhasilan pada bidang tri dharma perguruan tinggi bagi perguruan tinggi swasta lainnya di kota Tuban. UNIROW telah memberi kontribusi yang signifikan khususnya melalui fakultas-fakultas yang ada kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat sekitarnya. Kontribusi tersebut dilakukan baik melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi maupun kegiatan kemahasiswaan. Kontribusi melalui peran fakultas baik secara bersama-sama maupun secara mandiri, inilah yang sangat menonjol, dan memberi karya nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya setiap tahunnya dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan tema “ Posdaya Berkarakter”. Dalam kegiatannya dikembangkan tentang pendidikan, olah raga, seni, ekonomi, dan lingkungan hidup. 1.2 Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator aktivitas mahasiswa


16

dalam berorganisasi

terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan

umum kepala daerah ? 2) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator jenis kelamin mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah ? 3) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator asal fakultas mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah ? 4) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator usia mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah ? 5) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif

pendidikan demokrasi

melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator asal sekolah mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah ? 6) Pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikatorindikatornya memberi kontribusi terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah ? 1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Secara Umum Secara umum penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggali, mengkaji, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi teoritik dan empirik dalam mengembangkan konsep, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan demokrasi, dan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada sehingga melahirkan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi, partisipasi politik, dan pemilukada kehidupan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia. 1.3.2 Secara khusus Penelitian dengan obyek kajian pendidikan demokrasi melalui PKn dan partisipasi politik mahasiswa ini secara khusus bertujuan untuk :


17

1) Menggali, mengkaji, menganalis dan mengorganisir informasi teoritik tentang pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai

upaya

meningkatan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada; 2) Menggali, mengkaji, menganalis dan mengorganisir informasi teoritik tentang pendidikan demokrasi, dan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam intitusi pendidikan yang dapat dijadikan kerangka konseptual keilmuan; 3) Menggali, mengkaji, menganalis dan mengorganisir informasi empirik tentang pendidikan demokrasi, dan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam intitusi pendidikan yang dapat dijadikan kerangka konseptual keilmuan; 4) Menguji hipotesis dan menemukakan pengaruh yang signifikan pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator-indikatornya terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada; 5) Mengetahui pendidikan demokrasi melalui PKn dengan indikator-indikatornya memberi kontribusi terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada. 1.4 Manfaat Penelitian Secara teoritik penelitian bermanfaat untuk mengembangkan konsep tentang pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan, dan partisipasi politik sebagai masukan, dan secara holistik dapat melahirkan pemikiran-pemikiran bagi pengembangan keilmuan dalam kajian demokrasi, politik, partisipasi politik dan civic education. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 1) Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Sekolah Pascasarjana Program Doktor (S3) PKn sebagai sumbangan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas dan kredibilitas pendidikan kewarganegaraan dalam keilmuan; 2) Bagi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, penelitian ini sebagai masukan dalam hal pengembangan kurikulum tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi khususnya tentang pendidikan demokrasi melalui PKn, dan


18

agar peserta didik memiliki kesadaran dalam berdemokrasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik; 3) Warga negara, khususnya para peserta didik di semua jenjang pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dalam kehidupan politik, partisipasi politik, hak dan kewajiban sebagai generasi muda penerus bangsa

1.5 Struktur Organisasi Disertasi Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari lima bab secara terperinci meliputi : 1) Bab I : Pendahuluan yaitu meliputi sub bab-sub bab sebagai berikut : 1.1 Latar Belakang Penelitian Dalam sub bab ini, merumuskan tentang bagian latar belakang penelitian yang diturunkan dari masalah yang terkandung dalam judul penelitian. Secara garis besar dalam sub bab ini diuraikan perihal : (1) kerisauan atas masalah yang ada; (2) pentingnya masalah yang ada untuk dipecahkan dan akibat yang akan timbul jika masalah tersebut tidak ditangani secara serius; (3) pandangan teoritis dan konseptual yang dapat menjelaskan problematik yang ada; (4) data hasil penelitian yang ada baik data pemerintah maupun non pemerintah (data jurnalistik), dan memiliki kaitan secara langsung atau tidak langsung yang dapat menjadi pintu masuk bagi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ini 1.2 Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan deskripsi dalam latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Perumusan masalah penelitian yang jelas akan dapat mengarahkan penelitian untuk memecahkannya. Sehingga dapat secara terukur dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan cerminan dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat dilihat cakupan yang diteliti. Tujuan penelitian yang jelas baik secara umum maupun secara khusus akan membantu dan mengarahkan peneliti untuk dapat memfokuskan kajian pada penggalian, pengkajian , penganalisisan, dan pengorganisasian Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

19

informasi teoritik dan empirik dalam mengembangkan konsep, pemikiranpemikiran tentang pendidikan demokrasi, dan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada sehingga melahirkan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi, partisipasi politik, dan pemilukada kehidupan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia. Sehingga dalam tujuan khusus dapat dilakukan proses pengujian hipotesis penelitian secara komprehensif. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, secara teoritis diarahkan untuk dapat menyumbangkan konsep untuk menambah konsep yang sudah ada, menolak, dan menyempurnakan tentang pendidikan demokrasi melalui PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diarahkan untuk dapat menyumbangkan secara praktik tentang apa, kenapa, siapa, bagaimana, kapan, dan kemana pendidikan demokrasi melalui PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada. Baik manfaat teoritis maupun praktis pada dasarnya ditujukan kepada siapa pun yang peduli terhadap pengembangan pendidikan demokrasi melalui PKn, partisipasi politik mahasiswa, dan otonomi daerah. Partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada dapat ditingkatkan dengan pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. 1.5 Struktur Organisasi Disertasi Struktur organisasi disertasi ini merupakan gambaran substansi –substansi secara komprehensif, utuh, dan integral dari sistematika penulisan disertasi. Pendiskripsian disertasi secara jelas dan terukur akan dapat mengarahkan pembaca disertasi ini, untuk mengetahui, mengerti, memahami tentang disertasi ini. 2) Bab II : Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran Penelitian Dalam kajian pustaka ini, terdiri atas beberapa sub bab secara garis besar terperinci dibahas atau mendeskripsikan tentang variabel bebas dan variabel terikat dan hubungan antara keduanya sesuai yang terkandung dalam judul disertasi . Sub bab yang dimksud meliputi :


20

2.1 Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Pada sub bab ini dibahas adalah : (1) Pengertian PKn; (2) Hakikat PKn; (3) Ruang Lingku PKn; (4) Tujuan PKn; (5) Standar Kompetensi PKn; (6) Sejarah Perkembangan PKn; dan (7) Paradigma PKn. 2.2 Pendidikan Demokrasi. Pada sub bab ini ditelaah mengenai : (1) Pengertian Pendidikan; (2) Pendidikan Demokrasi dan Praksis Demokrasi; (3) Demokrasi yang meliputi pembahasan tentang : (a) Pengertian Demokrasi; (b) Tolok Ukur dan Prinsip Demokrasi; (c) Nilai dan Unsur Dasar Demokrasi; (d) Model Demokrasi. 2.3 Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilukada. Pada sub bab ini dibahas tentang : (1) Pengertian Partisipasi; (2) Pengertian Partisipasi Politik; (3) Teori Partisipasi Politik; (4) Pola Partisipasi Politik; (5) Tingkat Perbandingan Partisipasi Politik; (6) Golongan Putih; (7) Mahasiswa 2.4 Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pada sub bab ini dikaji tentang : (1) Pengertian Pemilukada; (2) Asas dan Dasar Pemilukada; (3) Penyelenggara Pemilukada; (4) Peserta Pemilukada; dan (5) Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada. 2.5 Kerangka Pemikiran Hipotesis Penelitian. Pada sub bab ini dideskripsikan tentang : (1) Kerangka Pemikiran Hipotesis Penelitian; (2) Hasil Penelitian yang relevan; dan (3) Posisi dan Kontribusi Hasil Penelitian Dalam bab kajian pustaka dan kerangka pemikiran hipotesis penelitian secara garis besar membahas, menelaah, dan mengkaji teori-teori yang ada, penelitian membandingkan, dan memosisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang diteliti. 3) Bab III : Metode Penelitian. Dalam membahas tentang

metode penelitian akan diuraikan secara

terperinci dengan menyajikan secara substansial, dan meliputi sub bab sebagai berikut : 3.1 Desain penelitian. Pada sub bab ini disajikan tentang desain penelitian yang dilakukan berkategori survei, dengan menitikberatkan kepada penelitian Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

21

korelasional antara dua variabel pokok yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. 3.2. Responden. Dalam penelitian ini partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini memiliki sifat yang homogen, representatif, dan memiliki kedudukan sama diantara sesamanya.

Sedangkan responden dalam penelitian ini

memiliki keberagaman karakteristik yaitu (1) aktivitas dalam berorganisasi; (2) jenis kelamin; (3) asal fakultas; (4) asal sekolah (SLTA); dan (5) usia. Semua responden dalam pembelajarannya pernah menerima perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Pancasila 3.3 Lokasi dan Subyek Penelitian. Lokasi penelitiannya berada pada fakultasfakultas Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban, dan subyek penelitiannya adalah mahasiswa UNIROW Tuban. 3.4 Teknik Pengambilan Sampel, Populasi, dan Sampel Penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur random sampling. Teknik pengambilan sampel dengan restricted random sample yang dimaksudkan adalah

sampel ditarik dari populasi yang

dikelompokkan lebih dahulu. Penentuan populasi dengan teknik multiple stage sample yaitu sampel ditarik dari kelompok populasi, dan sebagian anggota sub populasi menjadi sampel. Salah satu pendekatan teknik ini adalah proportional probability artinya setiap anggota kelompok populasi mempunyai peluang atau probability yang sama besar dari kelompokkelompok yang dimasukkan dalam sub sampel. Populasinya adalah mahasiswa UNIROW Tuban, dan sampelnya berjumlah 300 responden. 3.5 Definisi Operasional Variabel. Dalam penelitian ini ada dua variabel utama yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan, sedang variabel terikatnya adalah partisipasi politik mahasiswa dalam pemilukada. 3.6 Instrumen Penelitian. Dalam instrumen penelitian ini, disajikan tentang : (1) pengembangan instrumen penelitian; (a) validitas instrumen; (b) reliabilitas instrumen; dan (c) hasil uji coba instrumen penelitian


22

3.7 Teknik Pengumpulan Data. Pada sub bab ini dibahas mengenai teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu test, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. 3.8 Prosedur Penelitian. Pada sub bab ini dibahas tentang prosedur yang ditempuh dan dilalui dalam kegiatan penelitian ini. Prosedur penelitian yang berisikan langkah-langkah operasional yang meliputi : (1) menentukan masalah penelitian; (2) membuat desain Penelitian survei; (3) menyusun dan mengembangkan instrumen penelitian; (4) menentukan sampel; (5) melakukan uji instrumen penelitian; (6) pengumpulan data; (7) memriksa data; (8) menghitung jumlah nilai dan memberi kode data responden; (9) mengolah data penelitian; (10) analisis data; dan (11) interpretasi data 3.9 Teknik Analisis Data. Pada Sub bab ini ditentukan tentang teknik analisis data yaitu analisis jalur atau path analysis. Dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural. 4) Bab IV : Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab secara garis besar akan dikemukakan sebagai berikut : 4.1 Temuan Hasil penelitian . Dalam sub bab ini, peneliti memaparkan temuan hasil penelitian yang berisikan tentang analisis terhadap data pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan, dan data partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah, berdasarkan analisis jalur. 4.2 Pengujian Hipotesis Pada Sub bab ini, secara garis besar dilakukan pengujian hipotesis kerja dan hipotesis nol, serta kontribusi variabel bebas dengan indikatorindikatornya terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan mendapatkan jawaban terhadap hipotesis alternatif sebagaimana dirumuskan dalam bab III pada point 3.9 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk membandingkan, menghubungkan,

mengkorfimasi,

mengkaji

temuan

penlitian

dengan

keilmuan yang telah ditelaah dalam bab II. Berdasarkan pembahasan hasil Mardi Widodo, 2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

23

penelitian

ini,

diarahkan

untuk

sebagaimana telah diajukan dalam

menjawab

permasalahan

penelitian

bab I point tiga dan untuk menarik

simpulan. 4.4 Keterbatasan Penelitian Kegiatan penelitian ilmiah dalam bidang keilmuan selalu ditandai adanya keterbatasan-keterbatasan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kajiankajian ilmiah selalu ada kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya bagi peneliti lain dalam bidang yang sama secara obyektif dapat memiliki kesempatan untuk meneliti dan mengkaji kembali penelitian ini, untuk memberi saran dan masukan yang bersifat membangun. 5) Bab V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi Babak akhir dalam suatu penelitian apabila telah diperoleh simpulan penelitian, memberikan adanya implikasi dalam pengembangan keilmuan secara teoritis dan praksis, serta menyampaikan rekomendasi temuan penelitian yang ditujukan kepada institusi-institusi formal, parktisi pendidikan, praktisi politik, guru dan dosen, mahasiswa, pengembang kurikulum dan metode pembelajaran, dll. Keseluruhan struktur organisasi disertasi ini, menjadi bagian yang utuh dan integral disertasi serta secara koneksitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh disertasi. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang utuh untuk mendalam disertasi.


2015 PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Recommend Documents