BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1680, 2015
BPPT. Balai Teknologi Hidrodinamika. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 023 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa
dalam
rangka
upaya
peningkatan
kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi hidrodinamika, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana
Teknis
Balai
Pengkajian
dan
Penelitian
Hidrodinamika menjadi Balai Teknologi Hidrodinamika; b.
bahwa
telah
diterbitkan
Surat
Persetujuan
Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
berdasarkan
Nomor
:
B/3185/M.PAN-
RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis
di
Lingkungan
BPPT
tanggal
30
September 2015; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Hidrodinamika dengan Peraturan ini;
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
Mengingat
-2-
: 1.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keddudukan, Tugas, Kewenangan, Sususnan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah
Non
Kementerian
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 2.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor 11); 3.
Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian Jabatan
Kepala
dan
Pengangkatan
Badan
dari
Pengkajian
dan
dan
dalam
Penerapan
Teknologi; 4.
Peraturan Negara
Menteri
Nomor
Negara
Pendayagunaan
PER/18/M.PAN/
Aparatur
11/2008
tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 5.
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor
1675);
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Balai Teknologi Hidrodinamika yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTH merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.
(2)
BTH dipimpin oleh Kepala. Pasal 2
BTH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTH menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pelayanan teknologi hidrodinamika; b. pelaksanaan program pelayanan teknologi hidrodinamika; c. pengendalian dan pelaporan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika; d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balai Teknologi Hidrodinamika; dan e. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Hidrodinamika.
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-4-
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BTH terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan c. Seksi Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi. Pasal 5 (1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
(2)
Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas
melaksanakan
pelaporan,
pemasaran
perencanaan, program
pengendalian,
pelayanan
teknologi
hidrodinamika. (3)
Seksi Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi
hidrodinamika,
pengembangan
sarana
dan
pemeliharaan,
prasarana
Balai
Teknologi
Hidrodinamika. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan
jenjang
dan
bidang
keahlian
atau
keterampilannya.
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-5-
(2)
Masing-masing
kelompok
jabatan
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala. (3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis
dan
jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTH harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala
menyampaikan
Teknologi
Rekayasa
pelaksanaan
tugas
laporan Industri
dan
kepada Maritim
fungsi
di
Direktur
Pusat
mengenai
hasil
bidang
teknologi
hidrodinamika secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BTH harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-6-
Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 13 Setiap
pimpinan
unit
organisasi
bertanggung
jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 14 Setiap
pimpinan
unit
organisasi
harus
mengikuti
dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. BAB V ESELON Pasal 16 (1)
Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
(2)
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-7-
BAB VI LOKASI Pasal 17 BTH berlokasi di Surabaya. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BTH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BTH ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, setelah mendapat
persetujuan
tertulis
dari
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit Pelaksana
Teknis
Balai
Pengkajian
dan
Penelitian
Hidrodinamika sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis
Balai
Pengkajian
dan
Penelitian
Hidrodinamika tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-8-
pelaksanaan
Keputusan
Kepala
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi Nomor 071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi
Nomor
071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis
Balai
Pengkajian
dan
Penelitian
Hidrodinamika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Kepala Badan
ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-9-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, ttd UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2015, No.1680
-10-
www.peraturan.go.id
