09/06/2015
PENELITIAN INTEGRATIF
SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA RESOLUSI KONFLIK Oleh : Ketua : Dr. Ir. Sulistya Ekawati MSi Wakil : Ir. Subarudi MSc Pembiina : Prof. Dr. Ir. Adi Santoso MS
BOGOR, 10 JUNI 2015
PERMASALAHAN Kegagalan kebijakan Kehutanan
untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan (trickle down effect, sentralistik, top down, capital intensive, west biased technology Ketimpangan akses masyarakat atas sumber daya hutan sehingga memicu konflik Rendahnya kapasitas masyarakat Kegagalan kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
1
09/06/2015
•
P E R M A S A L A H A N
Kegagalan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
HKM
HTR
HD
RESEARCH QUESTION Bagaimana tipologi dan resolusi konflik
ketimpangan akses SDH ? Bagaimana model pemberdayaan pada berbagai
kondisi masyarakat ? Apa rekomendasi kebijakan pemberdayaan
masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan ?
2
09/06/2015
P O H O N
Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak tercapai
DAMPAK Masyarakat sekitar hutan miskin
Deforestasi terus terjadi
Partisipasi masyarakat rendah
AKIBAT Rendahnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat dan akses sumberdaya hutan
MASALAH KUNCI
PENYEBAB
M A S A L A H
Konflik Pemerintah vs Masyarakat dalam akses SDH
Rendahnya kapabilitas Masyarakat
Kebijakan Pemerintah yang kurang pro rakyat
KEGIATAN 1. Belum terpetakannya konflik SDH (tipologi dan penyebab)
1. Kurangnya informasi yg diperoleh masyarakat
2. Kurangnya infomasi model resolusi konflik
1. Ketimpangan kebijakan alokasi SDH
2. Lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun kelembagaan
2. Lemahnya informasi evaluasi kebijakan CBFM (faktor penyebab kegagalan: kurang sinergi, tumpang tindih /tidak terarah, tidak ada insentif)
3. Kurang pengenalan potensi dan peluang usaha produktif
3. Sulitnya membangun kemitraan usaha yang sejajar dan saling menguntungkan
4. Potensi modal sosial yang ada belum tergali (pranata sosial, kearifan lokal, belief, trust dsb)
4. Belum tersedianya akses pasar 5. Kurangnya penyediaan permodalan bagi UKM 6. Belum berkembangnya kerjasama antar sektor
KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM AKSES DAN PEMANFAATAN SDH
P O H O N S A S A R A N
MODEL RESOLUSI KONFLIK
DATA BASE TIPOLOGI KONFLIK
DATA BASE RESOLUSI KONFLIK
Informasi tipologi kawasan
Informasi mediasi yang pernah dilakukan
nformasi tipologi social Informasi tingkatan konflik Informasi faktor penyebab konflik
Informasi penyebab kegagalan mediasi Dukungan kebijakan
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
DATA BASE SOSEK MASYARAKAT
DATA BASE PENDAMPINGAN
Informasi social masyarakat (trust, kearifan lokal, budaya, dsb)
Jenis pendampingan Mitra potensial
DAMPAK CBFM ((EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN) EVALAUSI KEBIJAKAN CBFM YANG SUDAH ADA
Informasi ekonomi masyarakat (tingkat kesejahteraan,pe luang usaha, akses perbankan, pasar)
3
09/06/2015
TUJUAN DAN LUARAN Ultimate objective Terbangunnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan akses dan manfaat sumberdaya hutan
Spesific objective •
•
•
Merumuskan tipologi dan model resolusi konflik ketimpangan akses SDH Membangun data base dan merumuskan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari Merumuskan rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
Outputs • Data base tipologi dan model resolusi konflik ketimpangan akses SDH • Data base sosek masyarakat dan model pemberdayaan masyarakat • Rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
NAWACITA DAN DUKUNGAN IKK ESELON I LAIN
NAWA CITA : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 3. Membangun Indonesia dari pinggiran alokasi 12,7 Ha utk HD, HKm, HR, HA dan HTR 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum (illegal logging, perambahan) 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia pemberdayaan melalui kemitraan
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Luasan area terkait akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui HKM, HD, HTR, HA dan HR serta kemitraan meningkat setiap tahun
Luasan area terkait kemampuan kelompok masyarakat pengelola PS, HA, dan pelestrai lingkungan meningkat setiap tahun
Luasan areal penyelesaian tenurial dan HA sampai dengan tahun 2019 seluas 12.7 juta ha
4
09/06/2015
PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) DESKRIPTIF KUALITATIF
Luaran :Data base tipologi dan model resolusi konflik ketimpangan akses SDH Kegiatan
Pelaksana 2015
Kajian potensi dan penguatan tatakelola kawasan hutan untuk resolusi konflik kawasan hutan
PUSPIJAK
Potensi Dan Penguatan Tata Kelola Lokal Kawasan Hutan Terkonversi Pertanian Resolusi konflik tenurial di TN Merubetiri,
BPK PALEMBANG
2016
Tahun 2017
2018
2019
BPK SOLO
Resolusi Konflik Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar BPK MAKASAR Hutan Kajian Pola Akses Masyarakat Desa Hutan terhadap PUSHUTAN Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung BB SAMARINDA Pengembangan Model Kemitraan Kehutanan di
KHDTK Labanan (Kabupaten Berau) Konflik Pengelolaan KHDTK Di NTT (Pendekatan Ethical Analysis)
BPK KUPANG
5
09/06/2015
Luaran : Data base sosek masyarakat dan model pemberdayaan masyarakat Kegiatan
Pelaksana
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
Kajian ketersediaan dan manfaat perhutanan social (PS) PUSPIJAK terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, obat dan energy bagi masyarakat Kajian Perhutanan Sosial (PS) berbasis teknologi tepat PUSPIOJAK guna dan lanskap Diversifikasi Produk Spesies “Kunci Budaya” Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Konservasi Lingkungan
BPK KUPANG
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di BPK MANADO KPHP Poigar Sulawesi Utara Pengaruh Perubahan Demografi dan Pengembangan pola BPK CIAMIS HR terhadap Perubahan Landscape Kawasan dan Pemanfaatan Hutan
Luaran : Rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Kegiatan
Kajian Implementasi HTR dan HKm Evaluasi kebijakan CBFM
Pelaksana
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
BPK AEK NAULI PUSPIJAK
6
09/06/2015
Kerangka Kerja Logis Strategi Intervensi
Indikator Terukur
Cara Verifikasi
Asumsi Kunci
Tujuan Umum: Terbangunnya program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian manfaat dan akses ke sumberdaya hutan
Dalam 5 tahun ke depan: - Minimal ada 3 buah peraturan terkait pengelolaan HKm, HD, HTR yang disempurnakan - Minimal ada 5 program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan - Peningkatan kemandirian masyarakat di 5 lokasi
- Dokumentasi penyempurnaan 3 Permenhut
- Dokumentasi laporan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dukungan dari KemenLHK terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat - Adanya dukungan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subyek dan obyek pemberdayaan
- Laporan peningkatan kemandirian dari 5 provinsi utama Tujuan Khusus: Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat dan akses sumberdaya hutan
- Tersedianya resolusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam akses SDH di 5 (lima)lokasi. - Tersusunnya 3 (tiga) kebijakan Pemerintah yang pro rakyat
- Laporan hasil penelitian terkait resolusi konflik - Dokumentasi draft revisi peraturan terkait kebijakan yang pro rakyat
- Tersusunnya 5 (lima) program peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
- Laporan hasil penelitian terkait program peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
1.1. Tersedianya peta konflik SDH (tipologi dan penyebab) di 5 lokasi
- Laporan hasil penelitian terkait tipologi konflik SDA
1.2. Tersedianya infomasi model resolusi konflik di 5 tipologi
- Laporan hasil penelitian terkait model resolusi konflik
1.3. Tersedianya 3 kebijakan pemberdayaan masyarakat yang kurang akomodatif
- Laporan hasil penelitian terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat
2.1. Tersedianya kebijakan alokasi SDH yang adil di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait ketimpangan kebijakan alokasi SDH
2.2. Tersedianya informasi evaluasi kebijakan CBFM di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait evaluasi kebijakan CBFM
2.3. Tersedianya pola kemitraan usaha yang sejajar dan saling mengun-tungkan di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait pola kemitraan usaha yang sejajar
2.4. Tersedianya akses pasar bagi UKM di 5 lokasi
2.5. Tersedianya program permodalan bagi UKM di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait penyediaan akses pasar
2.6. Tersediana pola kerjasama antar sektor dalam pemberdayaan masyarakat di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait permodalam bagi UKM
Laporan hasil penelitian terkait kerjasama antar sektor dalam pemberdayaan masyarakat
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi punya komitmen tinggi memperbaiki tata kelola hutan - Masyarakat berpartisipasi aktif dalam menemukan resolusi konflik
Output 1: Tersedianya resolusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam akses SDH
Output 2: Tersedianya kebijakan pemerintah yang pro rakyat
- Pemerintah, swasta dan masyarakat mendukung pelaksanan riset - Pendanaan mendukung riset multi-years
- Pemerintah, swasta dan masyarakat mendukung pelaksanan riset - Pendanaan mendukung riset multi-years
7
09/06/2015
Output 3: Peningkatan kapasitas kapabilitas masyarakat
dan
Kegiatan Ouput I:
3.1. Tersedianya informasi iptek pengelolaan SDH oleh masyarakat di 5 lokasi 3.2. Tersedianya peningkatan kemampuan masyarakat untuk membangun kelembagaan di 5 lokasi 3.3. Tersedianya informasi potensi dan peluang usaha produktif di 5 lokasi 3.4. Tersedianya potensi modal sosial masyarakat yang sudah digali di 5 lokasi
- penelitian terkait iptek pengelolaan SDH oleh masyarakat - Laporan hasil penelitian terkait kelembagaan masyarakat - hasil penelitian terkait potensi dan peluang usaha produktif - Laporan hasil penelitian terkait potensi modal sosial masyarakat
- dan masyarakat mendukung pelaksanan riset
- Pendanaan mendukung riset multi-years
- para pemangku kepentingan
-
-
-
-
1.1. Pemetaan konflik SDH (tipologi dan penyebab) 1.2. Penyusunan informasi model resolusi konflik 1.3. Penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang akomodatif Kegiatan Output II: 2.1. Penyusnan kebijakan alokasi SDH yang adil 2.2. Penyusunan informasi evaluasi kebijakan CBFM 2.3.
Pembangunan kemitraan usaha yang sejajar dan saling menguntungkan
2.4. Penyediaan akses pasar bagi UKM 2.5. Penyediaan permodalan bagi UKM 2.6. Pengembangan kerjasama antar sektor dalam pemberdayaan masyarakat
Kegiatan Output III:
-
-
3.1. Penyediaan informasi iptek pengelolaan SDH oleh masyarakat 3.2. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk membangun kelembagaan 3.3. Penggalian potensi dan peluang usaha produktif 3.1. Pengembangan potensi modal sosial masyarakat
8
09/06/2015
Slide - 17
9
