2014)

APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE 10

21 MEI 2015

TINDAKAN HUKUM ASN DI DAERAH DAN PELAKSANAAN INOVASI (Dalam Koridor UU 23/2014) Oleh : MADE SUWANDI Msoc.sc, Ph.D Komisioner Aparatur Sipil Negara HP 0816914482 EMAIL: [email protected]

19 MAY 2015 APEKSI

1

BPKP and Criminal Justice Systems Dasar: MoU antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan BPKP (Kep-1093/K/2007 tanggal 28 Sept 2007)

JUSTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN/ ADMINISTRAS I/ DISKRESI

NON JUSTISIA

BPKP

PRO JUSTISIA

KASUS/PERKARA

KEPATUTAN KEPOLISIAN & KEJAKSAAN

KEMENTERIAN/LP ND/PEMDA

HUKUMAN ADMINISTRASI, DISIPLIN & GANTI RUGI

INPUT (KASUS dan MASALAH) PENGADUAN/LAPORAN

PAKTA INTEGRITAS

www.apeksi.or.id

PENGADILAN SANKSI PIDANA

STATEMENT OF RESPONSIBILITY TANGGUNG RENTENG 2

1


21 MEI 2015

TINDAKAN HUKUM BAGI ASN DI DAERAH Pasal 384 (1) 1. Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas. 2. Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: 1. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana; 2. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 3. dan/atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu 21-May-15 3 paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

TINDAKAN HUKUM BAGI ASN DI DAERAH Pasal 385 (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan. 21-May-15

www.apeksi.or.id

4

2


21 MEI 2015

TINDAKAN HUKUM BAGI ASN DI DAERAH Pasal 385 (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

21-May-15

5

PELAKSANAAN INOVASI Pasal 386 (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

21-May-15

www.apeksi.or.id

6

3


21 MEI 2015

PELAKSANAAN INOVASI Pasal 387 Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. 21-May-15

7

PELAKSANAAN INOVASI Pasal 388 (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. 21-May-15

www.apeksi.or.id

8

4


21 MEI 2015

PELAKSANAAN INOVASI Pasal 388 (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 21-May-15

9

PELAKSANAAN INOVASI Pasal 388 (10). Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

21-May-15

www.apeksi.or.id

10

5


21 MEI 2015

PELAKSANAAN INOVASI Pasal 389 Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Pasal 390 Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

21-May-15

11

I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah? a.

Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban)

b.

Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)

2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? a. Wilayah negara terlalu luas b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis 21-May-15

www.apeksi.or.id

12

6


21 MEI 2015

BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL INTEGRATED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH

PEMERINTAH PUSAT POWER SHARING 1. OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI LUAS (GENERAL COMPETENCE)

DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH) 21-May-15

13

KONSEP HDI 1.

2.

KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DANSEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORT HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV: 1. 2.

3.

3.

DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYA

21-May-15

www.apeksi.or.id

A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%) DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $

14

7


21 MEI 2015

RANKING INDONESIA DARI 179 NEGARA YG DISURVEY 2006 (ISSUED 18 DECEMBER 2008) RANKING ADALAH: 1. ICELAND 0,968 2. NORWAY 0,968 3. CANADA 0,967 BREAKING NEWS !!!!!!! 4. AUSTRALIA 0,965 8. JAPAN 0,956 TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI 15. USA 0,950 INDONESIA MELOROT TAJAM 21. UK 0,942 MENJADI: 25. KORSEL 0,928 RANKING KE 124 DARI 187 27. BRUNEI 0,919 28. SINGAPORE 0,918 NEGARA DGN NILAI 0,617 63. MALAYSIA 0,823 81. THAILAND 0,786 (Media Indonesia Jumat 4/11/2011) 102. PHILIPPINE 0,745 109. INDONESIA 0,726 CATATAN: TAHUN 2009 INDONESIA RANKING 111 21-May-15 15 TAHUN 2010 INDONESIA RANKING 108 dari 169 NEGARA

Pada 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Development Index (HDI) terakkhir dan Indonesia berada pada Posisi 124 dari 187 Negara dan 21-May-15 16 Tahun 2012 berada di posisi 121.

www.apeksi.or.id

8


21 MEI 2015

PENDUDUK INDONESIA 1. 2. 3. 4.

JUMLAH PENDUDUK: 237.641.326 (JAWA 57,5%); LUAS 6,8%) PERKOTAAN; 118.320.256 (LUAR JAWA 42,5% ; LUAS 93,2%) PEDESAAN: 119.321.070 ANGKA PARTISIPASI MURNI TH 2010 1. 2. 3.

SD SLTP SLTA

94,76% 67,73 % 45,59 %

5. PERCENTASE BUTA HURUF TAHUN 2010 < 15 TAHUN 7,09 15-44 TAHUN 1,71 > 44 TAHUN 18,25 6. LAMA SEKOLAH (2009): 7,72 TAHUN 7. KEMISKINAN TAHUN 2010: 31 JUTA (13,33%) 8. ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2007 34/1000 KELAHIRAN 9. KEMATIAN BALITA TAHUN 2007 44/1000 10. KEMATIAN IBU TAHUN 2007 228/100.000 11. ANGKA HARAPAN HIDUP (2009) 69,21 TAHUN 21-May-15 SUMBER: KOMPAS

SENIN 21/11/2011

17

RANKING INDONESIA DI ASEAN DARI 1O NEGARA ASEAN TAHUN 2011 URUTAN RANKING ADALAH: 1. 2. 3. 4. 5.

SINGAPORE RANKING 26 (INDEKS 0,866) BRUNEI RANKING 33 (INDEKS 0,838) MALAYSIA RANKING 61 (INDEKS 0,761) THAILAND RANKING 103 (INDEKS 0,682) PHLIPINA RANKING 112 (INDEKS 0,644)

BREAKING NEWS !!!! TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI INDONESIA MELOROT TAJAM MENJADI: RANKING KE 124 DARI 187 NEGARA DGN INDEKS 0,617 Rata2 lama sekolah di indonesia 5,8 tahun Income /capita US$ 3716 21-May-15 (Media Indonesia Jumat 4/11/2011)

www.apeksi.or.id

18

9


21 MEI 2015

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAERAH Pasal 9

PUSAT

Pembentukan Daerah Otonom

KEBI JA KA N D ES ENTRA LI S A S I

Penyerahan Urusan Pemerintahan Pasal 21 21-May-15

19

I. TUJUAN OTONOMI DAERAH • menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan • mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society

21-May-15

www.apeksi.or.id

20

10


21 MEI 2015

ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) KELEMBAGAAN (SOTK) PERSONIL KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN (KEPALA DAERAH + DPRD) PELAYANAN PUBLIK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)

21-May-15

21

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 LEGISLATIF

DPR

MPR

EKSEKUTIF

YUDIKATIF

MA

PRESIDEN/ WAPRES

DPD

KPU

PUSAT

MK

Kementerian Negara dewan pertimbangan

BANK SENTRAL

BPK KY

TNI/POLRI

DAERAH

PROVINSI

Lingkungan Peradilan Umum

KDH

DPRD

PERWAKILAN BPK PROV

Agama

Militer KAB/KOTA KDH

21-May-15

www.apeksi.or.id

TUN

DPRD

22

11


21 MEI 2015

Kab/Kota

11

BUPATI/ WALIKOTA/WAKIL

Garis komando Garis koordinasi

DPRD

Garis pertanggungjawaban

SEKDA STAF AHLI Ps. 121

INSPEKTORAT

BAPPEDA

(unsur pengawas)

(unsur perencana)

( PP 79/2005)

Ps 150 (2)

LTD

DINAS DRH

LEMBAGA LAIN (pelaks per UU)

(BADAN,KTR & RSD)

(unsur pelaksana)

(unsur penunjang)

Ps. 124

SET DPRD (unsur pelayanan) Ps. 123

Ps. 125

KECAMATAN Ps. 126

KELURAHAN/ DESA

21-May-15

23

Ps. 127

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

-

Pertahanan

-

Keamanan

-

Moneter

-

Yustisi

-

Politik Luar Negeri

-

Agama 21-May-15

www.apeksi.or.id

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM (Standar Pelayanan Minimal) 24

12


21 MEI 2015

URUSAN2 PEMERINTAHAN YG DIOTONOMIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KESEHATAN LINGKUNGAN HIDUP PEKERJAAN UMUM PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SOSIAL NAKERTRANS PERUMAHAN RAKYAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERHUBUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENATAAN RUANG PERTANAHAN KEHUTANAN

21-May-15

25

SEKTOR2 TERKAIT OTDA …… KOMINFO 18 KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH 19 PENANAMAN MODAL 20 PEMUDA DAN OLAH RAGA 21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 23 STATISTIK 24 PERSANDIAN 25 PERPUSTAKAAN 26 ARSIP 27 KELAUTAN DAN PERIKANAN 28 PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF 29 ENERJI DAN SUMBER DAYA MINERAL 30 PERDAGANGAN 31 PERINDUSTRIAN 21-May-15 17

www.apeksi.or.id

26

13


21 MEI 2015

DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1. Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2. Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi  Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy  Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik  Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

21-May-15

27

VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA 1.

2.

3.

Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan Internasional. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusanurusan pemerintahan dengan eksternalitas Provinsi (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat 21-May-15

www.apeksi.or.id

28

14


21 MEI 2015


U RU S A N PEM ERI NTA H A N YA NG D I O TO NO M I KA N WAJIB PILIHAN berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Pendidikan; 2. kesehatan; 3. Pekerjaan umum; 4. sosial; 5. Perumahan Rakyat; 6. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 21-May-15

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

penataan ruang; lingkungan hidup; ketahanan pangan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; dan tenaga kerja; pertanahan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Pemberdayaan masyarakat desa; Pemberdayaan perempuan perlindungan anak; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsiapan.

1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumberdaya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi. 29

Pasal 22


U RU S A N PEM ERI NTA H A N

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ABSOLUT

(KEWENANGAN PEMERINTAH)

KONKUREN

1. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;menjaga ideologi negara; 2. memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya; 3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai demokrasi untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani; dll dilimpahkan kepada 21-May-15

www.apeksi.or.id

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WILAYAH KERJA ADMINISTRASI

30

15


21 MEI 2015

PENATAAN KELEMBAGAAN      

KELEMBAGAAN ADALAH UNTUK MENGAKOMODASIKAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KELEMBAGAAN UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN RIGHT SIZING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REINVENTING GOVERNMENT; PRIVATISASI (BOO, BOT, BTO, BOL DLL) SUSUN STRATEGI KELEMBAGAAN MASA TRANSISI AKIBAT TEKANAN BIROKRASI YANG TERLALU BANYAK KEJELASAN TUPOKSI CAMAT, KEPALA DESA, DAN HUBUNGAN KERJANYA KESEIMBANGAN ANTARA STRATEGIC APEX, MIDDLE LINE, OPERATING CORE, SUPPORT STAFF DAN TECHNO STRUCTURE;

21-May-15

31


U RU S A N PEM ERI NTA H A N PEMETAAN

KEMENTERIAN/LPNK Melakukan pemetaan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan dari provinsi dan kab/kota yang dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

WAJIB

21-May-15

www.apeksi.or.id

PILIHAN

Dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah mencapai tujuan nasional

32

16


21 MEI 2015

PENATAAN PERSONIL   

   

TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS STANDARD KOMPETENSI PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI YANG DITETAPKAN TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI PEGAWAI ADANYA KEJELASAN ANTARA POSISI PEJABAT KARIR DENGAN PEJABAT POLITIK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERPADUAN ANTARA SEPARATED DAN INTEGRATED SYSTEM PNS MASIH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PEREKAT BANGSA

21-May-15

33


A PA RA TU R D A ERA H POLA ORG. PERANGKAT DAERAH 1. prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; 2. prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan 3. jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. 21-May-15

www.apeksi.or.id

PEGAWAI NEGERI SIPIL Pengembangan karir: 1. kompetensi manajerial 2. kompetensi teknis 3. Kompetensi Pemerintahan

34

17


21 MEI 2015

PENATAAN KEUANGAN DAERAH   

  



PENERAPAN PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTIONS PENATAAN COST CENTRES DAN REVENUES CENTRES PENATAAN COST CENTRES DENGAN MENENTUKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN APA YANG DILAKUKAN DAERAH DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN SSA DARI SETIAP PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN AKAN TERDETEKSI BIAYA SETIAP PELAYANAN DENGAN CARA YANG SAMA DAPAT DIHITUNG BIAYA SELURUH PELAYANAN YANG MERUPAKAN “FISCAL NEED DARI DAERAH” SELANJUTNYA MENATA REVENUE CENTRES

21-May-15

35

PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PENATAAN REVENUE CENTRES: 1. DESENTRALISASI FISKAL; PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 2. ADANYA GEJALA HORIZONTAL INEQUALITY KARENA PERBEDAAN TAX BASE ANTARA KOTA DENGAN KABUPATEN DAN PERBEDAAN SDA 3. LAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EXTENSIFIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN CANONS OF TAXATIONS 4. LAKUKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH; CIPTAKAN KONDISI MENARIK UNTUK INVESTOR, LAKUKAN KEMITRAAN, GALI POTENSI DAERAH, BUMD, KEMBANGKAN USAHA KECIL 5. AKAN TERDETEKSI FISKAL CAPACITY 21-May-15

www.apeksi.or.id

36

18


21 MEI 2015

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM

RPJMD

5 tahun

5 tahun

Renstra SKPD 5 tahun

1 tahun

1 tahun

Renja SKPD 1 tahun

RKPD

RKP

1 tahun

KUA

PPAS

Dibahas bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

RKA-SKPD

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD

TAPD

21-May-15

RAPERDA APBD

1 tahun

37

BAGAN KODE REKENING PERMENDAGRI 13/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX

kode Urusan Pemerintahan daerah kode Organisasi kode Program kode Kegiatan Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan 21-May-15

www.apeksi.or.id

38

19


21 MEI 2015

PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH:  PERBANDINGAN ANTARA FISCAL CAPACITY DENGAN FISCAL NEED AKAN TERDETEKSI FISCAL GAP (DEFISIT FISCAL)  FISCAL GAP SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PERIMBANGAN KEUANGAN MELALUI SUBSIDI  SUBSIDI (GRANT) BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER UNTUK MENCIPTAKAN EQUALIZATION EFFECTS  DEFISIT SPECIFIC/KHUSUS AKAN MEMERLUKAN SUBSIDI KHUSUS (SPECIFIC GRANT) ATAU DAK  DEFISIT UMUM MEMERLUKAN SUBSIDI UMUM (BLOCK GRANT) ATAU DAU 21-May-15

39


PEM A NFA A TA N A PBD

1. APBN

70% Pusat 30% Daerah Prov/Kab/Kota

APBD Kab/Kota

70% overhead cost (biaya aparat) 30% public service

Solusi : 1. Gaji Guru dalam DAD dan dikeluarkan dari DAU 2. Ratio Aparatur harus ditetapkan :

21-May-15

www.apeksi.or.id

Ratio Guru-Murid Ratio Tenaga Medis – Penduduk Ratio Tenaga Administrasi – Penduduk dan Faktor Geografis 40

20


21 MEI 2015

APBN 2014 PENDAPATAN NEGARA 1.918TRILIUN ASAL: 1. PAJAK 2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1.110,2 250,9 (PENERBITAN SUN 205,1)

PENGELUARAN NEGARA 1.842,5 TRILIUN 1. BELANJA K/L 2. SUBSIDI 3. PEMBAYARAN BUNGA HUTANG 4. DANA PERIMBANGAN 5. DANA OTSUS & PENYESUAIAN 6. BELANJA LAINNYA

637,8 333,7 121,3 487,9 104,6 157,1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 75,5 TRILIUN 1. DANA BERGULIR 4 2. PENERUSAN PINJAMAN 1,2 3. KEWAJIBAN PENJAMINAN 1,1 4. PENYERTAAN MODAL NEGARA 5 5. CICILAN POKOK HUTANG LN 58,8 6. CICILAN PINJAMAN DALAM NEGERI 0,3 7. CADANGAN PEMBIAYAAN 5,1 21-May-15

(34,6%) (18,11%) (6,5%) (26.5%) (5,67%) (8,5%)

41

SUMBER: KOMPAS 11/12/2013

POSTUR APBN-P (DALAM RP MILYAR)

______________________________________ ___________________________________ URAIAN APBN APBN-P _________________________________________________________________________ A. PENDAPATAN NEGARA 1.529.673,1 1.502.005.0 1. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525.189,5 1.497.521,4 2. Penerimaan Perpajakan 1.192.994,1 1.148.364,7 3. PNBP 332.195,4 349.156,7 4. PENERIMAAN HIBAH 4.483,6 4.483,6 B. BELANJA NEGARA 1.683.011,1 1.726.191,3 1. Belanja Pemerintah Pusat 1.154.380,9 1.196.828,4 2. Belanja K/L 594.597,6 610.580.1 3. Belanja non K/L 559.783,3 586.248,2 4. Subsidi Enerji 274.743 299.829,7 C. TRANSFER KE DAERAH 528.630,2 529.362,9 1. Dana Perimbangan 444.798,8 445.531,5 2. Dana Otsus dan Penyesuaian 83.831,5 83.831,5 3. Anggaran Pendidikan 36.849 345.285,1 D. DEFISI ANGGARAN 153.338 (1,65%) 224.186,3 (2,38%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------21-May-15 42 SUMBER: Gatra 27 Juni 2013

www.apeksi.or.id

21


21 MEI 2015

SUBSIDI ENERJI APBN-P (DALAM RP MILYAR) _________________________________________________________________________ URAIAN APBN APBN-P _________________________________________________________________________ SUBSIDI ENERJI 274.743 299.829,7 1. 2.

SUBSIDI BBM, LPG & BBN SUBSIDI LISTRIK

193.805,2 80.937,8

199.850 99.979,7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMBER: Gatra 27 Juni 2013

21-May-15

43


H U B U N G A N K P E ME R I N T A H K E U A N G A N P E ME R I N T A H PUSAT DAN DAERAH Urs.Wajib

31 Urusan

Non Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar

Urs. Pilihan

SPM

PUSAT

PEMDA

PAD/DBH

FISCAL GAP

Pendanaan berdasarkan pada standar teknis pelayanan dan regional cost

DAU

DAK Equalizer Oleh Gubernur DAU suatu daerah adalah proporsi kebutuhan pendanaan seluruh pelayanan dasar urusan pemerintahan di suatu daerah terhadap total 21-May-15 DAU secara nasional

www.apeksi.or.id

PELAYANAN DASAR

44

Pasal 154

22


21 MEI 2015

PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220)TH 2003

100 80 60

50,3% % RATA-RATA=50,3

40 20 1 19 37 55 73 91 109 127 145 163 181 199

0

21-May-15

45


PEM A NFA A TA N D A NA D A ERA H TA 2010

PEMANFAATAN DANA APBD: 1. BIAYA LANGSUNG (DIRECT SERVICES) 21,17% (DAK 6,31% , DISKRESI 14,86%) 2. BIAYA TAK LANGSUNG: 78,83% (GAJI PGPS 45,56%; OPERASIONAL RUTIN 11, 5%; RUTIN PROYEK 22,22%) 3. PAD THD APBD: 8,14% 4. GAJI PNS PGPS; 45,56% 5. BIAYA TAK LANGSUNG THD APBD: 56,61% 6. BIAYA2 LAINNYA (BANSOS, SPPD, LISTRIK DLL 11,5% 7. DANA PERIMBANGAN THD APBD: 91,86% 8. DAU THD DANA PERIMBANGAN 70,24% 9. BELANJA PEGAWAI THD DAU: 86,70% 10. PERCENTASE DAK THD APBD: 6,31% 21-May-15

www.apeksi.or.id

46

23


21 MEI 2015

APBN 2015 PENDAPATAN NEGARA 1.793,6 TRILIUN ASAL: 1. PAJAK 2. HIBAH 3. BEA DAN CUKAI 4. SDA, PNBP, LABA BUMN, BLU

1.201,7 (67%) 3,3 178,3 (10%) 410,3 (23%)

PEMBIAYAAN ANGGARAN 245,9 TRILIUN 1. DARI DALAM NEGERI 269,7 T 2. DARI LUAR NEGERI 23,8 T 3. DEFISIT 2,2% BELANJA NEGARA 2.039,5 T 1. BELANJA K/L 2. SUBSIDI 3. PEMBAYARAN BUNGA HUTANG 4. DANA PERIMBANGAN 5. DANA DESA 6. BELANJA LAINNYA

647,3 (32%) 414,7 (20%) 152 (8%) 638 (31%) 9,1 178,4 (9%)

21-May-15

SUMBER: TEMPO JAN 2015

47

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (APBN 2015) TOTAL TRANSFER RP 647 TRILIUN 1. DANA PERIMBANGAN 2. DANA DESA 3. DANA OTSUS 4. DANA KEISTIMEWAAN YOGYA 5. DANA TRANSFER LAINNYA

516,4 (80%) 9,1 (1%) 16,6 (3%) 0,5 104,4 (16%)

PERINCIAN DANA PERIMBANGAN 516,4 TRILIUN 1. DAK 35,8 T 2. DANA BAGI HASIL 127,7 T 3. DAU 352,9 T SUBSIDI 1. SUBSIDI LISTRIK 2. SUBSIDI BBM 3. SUBSIDI PANGAN 4. SUBSIDI PUPUK 5. SUBSIDI BENIH 6. SUBSIDI PSO 7. SUBSIDI BUNGA KREDIT 8. SUBSIDI PAJAK 21-May-15

www.apeksi.or.id

68,7 276 18,9 35,7 0,9 3,3 2,5 8,7 48

SUMBER: TEMPO JAN 2015

24


21 MEI 2015

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (APBN 2015) 1.

DANA OTONOMI KHUSUS: 1. PAPUA 4,9 T 2. PAPUA BARAT 2,1 T 3. ACEH 7T 4. INFRASTRUKTUR PAPUA 2T 5. INFRASTRUKTUR PAPUA BARAT 0,5 T 6. KEISTIMEWAAN DIY 547,5 MIL 7.

DANA TRANSFER LAINNYA: 1. TUNJANGAN PROFESI GURU 70,3 2. GURU BERSETIFIKASI 1,1 3. BOS 31,3 4. P2D2 (PEMDA DAN DESEN) 0,1 5. DANA INSENTIF DAERAH WTP 1,7

SUMBER: TEMPO JAN 2015 21-May-15

49

PENATAAN PERWAKILAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF POSISI PERANGKAT DAERAH YANG NETRAL RENCANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD ADANYA MEKANISME “RECALL” OLEH PARPOL DAN BADAN KEHORMATAN DPRD LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN POSISI KEUANGAN DPRD

21-May-15

www.apeksi.or.id

50

25


21 MEI 2015

PENATAAN PELAYANAN PUBLIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PELAYANAN DASAR MENGACU PADA SPM DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN: BIAYA PELAYANAN KEBUTUHAN SOTK KEBUTUHAN PERSONIL ANGGARAN KINERJA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMDA KEPADA RAKYAT FASILITASI PUSAT TERHADAP DAERAH PENGAWASAN DAN SUPERVISI TERHADAP DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

21-May-15

51

PENATAAN PENGAWASAN 1. 2. 3. 4. 5.

RANCUNYA PEMBAGIAN PENGAWASAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN EXTERNAL TERLALU BANYAKNYA UNIT PENGAWASAN; EXTERNAL, INTERNAL, PENGAWASAN DPRD LEMAHNYA MEKANISME CHECKS AND BALANCES KARENA BELUM TERBENTUKNYA CIVIL SOCIETY TIDAK ADANYA MEKANISME REWARD AND PUNISHMENT TIDAK JELASNYA INTERFACE DEPDAGRI SEBAGAI PEMBINA UMUM DENGAN DEPARTEMEN/LPND SEBAGAI PEMBINA TEHNIS

21-May-15

www.apeksi.or.id

52

26


21 MEI 2015

TERIMA KASIH

21-May-15

www.apeksi.or.id

53

27

2014)

Recommend Documents