2014

JPPI Vol 6 No 2 (2016) 169 - 184

Jurnal Penelitian Pos dan Informatika 578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014

e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402 DOI : 10.17933/jppi.2016.060204

ANALISIS KONDISI DIGITAL POVERTY DI INDONESIA ANALYSIS OF DIGITAL POVERTY CONDITION IN INDONESIA Anton Susanto Puslitbang Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110 - Indonesia [email protected] Naskah Diterima: 19 Desember 2016; Disetujui : 22 Desember 2016

Abstrak Kebijakan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memperhatikan tidak hanya pengembangan pasar (pro-growth policy), tetapi juga kebijakan yang pro-poor. Barrantes (2007) telah mendefinisikan keterbatasan akses dan penggunaan TIK sebagai digital poverty yang meliputi tidak hanya dimensi ekonomi tetapi juga kemampuan literasi TIK. Empat kategori kemiskinan digital seperti levelling yaitu extremely digitally poor, digitally poor, connected dan digitally “wealthy”. Penelitian ini fokus pada masalah yang terjadi di Indonesia dengan memetakan dan menganalisis kondisi digital poverty. Hasil penelitian akan berguna untuk mempertajam kebijakan pro-poor di sektor TIK seperti salah satunya adalah kebijakan layanan telekomunikasi universal. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari Survei Indikator TIK untuk Rumah Tangga dan Individu yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir yaitu 2014, 2015 dan 2016, dan juga dilengkapi dengan data Potensi Desa (Podes) tahun 2014, maka penelitian ini menemukan bahwa terjadi peningkatan baik dari digitally “wealthy” dan extremely digitally poor. Pembangunan TIK telah mendorong pemanfaatan internet untuk aktivitas e-commerce dan interaksi layanan e-government dan e-business, namun di sisi lain terdapat potensi digital exclusion untuk individu yang dalam kondisi kemiskinan digital yang ekstrim. Penelitian ini juga menemukan bahwa selain faktor ekonomi, faktor kondisi SDM rumah tangga dan kondisi supply TIK dan listrik juga ikut berpengaruh terhadap kemiskinan digital. Bahkan dari ketiga faktor tersebut, kondisi SDM adalah faktor yang paling berpengaruh. Kata Kunci : Digital Poverty, Kebijakan Pro-Poor

Abstract ICT development policy should concern not only market development (pro-growth) but also pro-poor policy. Barrantes (2007) has defined the lack of ICT as digital poverty. That covered not only economic dimension, but also ICT illiteracy. The four category of digital poverty as leveling are extremely digitally poor, digitally poor, connected and digitally “wealthy”. This research focus on that issue in Indonesia by mapping and analysis the digital poverty. The reseacrh result will be usefull to shaping the pro-poor policy for ICT sector such as universal telecomunication service. By using the data collected from Survey of ICT Indicator for Households and Inviduals that has held in 3 years (2014, 2015 and 2016) and also complemented by data Podes 2014, this reseach found that increasing of both of the digitally “wealthy” and extremely digitally poor. ICT development has encouraged the use of the internet for e-commerce activities and interaction of e-government and e-business, but on the other hand there is the potential of digital exclusion for individuals who are in conditions of extremely digitally poor. The study also found that in addition of economic factors, factors condition of Human Resources and ICT and electrical supply also affect the digital poverty. Of these three factors, the condition of human resources is the most influential factor. Keywords: Digital Poverty, Pro-Poor Policy

169

Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 169 - 184

Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia

PENDAHULUAN

dengan menunjukkan berbagai kebijakan proTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

growth

mendorong kemudahan akses masyarakat ke

telekomunikasi

pasar global dan memunculkan kondisi yang

Undang Nomor 36 Tahun 1999 adalah salah

mendukung pertumbuhan, namun di sisi lain TIK

satunya. Sektor telekomunikasi berkembang

dapat mengakibatkan ketidaksamaan (inequality),

melalui mekanisme pasar (pro-growth) di satu sisi

1

2

dan

pro-poor. dengan

Reformasi keluarnya

sektor

Undang-

digital exclusion dan bahkan social exclusion .

dan juga di sisi lain dilakukan juga pemerataan

Terdapat kondisi-kondisi sosial dan ekonomi

akses telekomunikasi

untuk wilayah-wilayah

yang menghambat daya ungkit TIK terhadap

tertinggal dan secara

komersial belum begitu

pertumbuhan

ekonomi

Global

menguntungkan (pro-poor) melalui kebijakan

Information

Technology

2015

Kewajiban Pelayanan Universal (KPU). Akan

menggambarkan manfaat sosial dan ekonomi dari

tetapi, ternyata perhatian pemerintah terhadap

perkembangan TIK belum secara luas dirasakan

kesenjangan digital masih terus diperlukan.

seluruh dunia, bahkan terjadi kesenjangan digital

Kesenjangan akses TIK baik itu antara kota dan

yang cukup tinggi antar negara. Negara-negara

desa serta Jawa dan luar Jawa masih juga terjadi.

yang masuk dalam 10 besar Networked Readiness

Hasil

Index (NRI) tahun 2015, sebagian besar adalah

menunjukkan ketimpangan dimaksud3 (Laporan

negara-negara eropa, hanya Jepang sebagai

Indikator TIK 2016)

perwakilan negara Asia berada di ranking 10.

Kebijakan pro-poor dimaksudkan agar setiap

Sedangkan Indonesia hanya berada di ranking 79

kebijakan TIK memerhatikan berbagai dimensi

dari 143 negara. Nilai sub indeks readiness di

ketika mengaitkan teknologi dengan kemiskinan.

Indonesia mengalami penurunan terutama untuk

(Adera, et.al., 2014) menyebutkan bahwa dampak

pilar infrastruktur dan affordability.

Hal ini

TIK terhadap kemiskinan perlu dilihat dari

menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan

beberapa hal yaitu: sikap dan harapan dari

infrastruktur TIK masih belum cukup siginifikan

pengguna/masyarakat4; kapabilitas sumber daya

bahkan cenderung terjadi kenaikan biaya akses

dan kemampuan/literasi TIK; kerentanan terhadap

atau layanan TIK.

efek negatif teknologi dan efek isolasi atau social

1

masyarakat. Report

for

Digital Exclusion tidak hanya tentang seberapa banyak yang tidak mempunyai akses digital tetapi juga semakin dalamnya ketertinggalan individu/masyarakat karena ketidakmampuan menggunakan teknologi digital dalam mendorong kehidupan sosial dan ekonomi (Freshminds, 2007 :11) 2 Social exclusion sangat erat kaitannya dengan digital exclusion. Sehingga ketika internet didorong untuk menjadi meta-infrastruktur dari semua layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya masyarakat yang mengalami social exclusion. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat

170

Survei

Indikator

TIK

tahun

2015

yang rendah e-literasi dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital. (Taxation., 2012:7) 3 Jumlah rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses internet sebesar 35,1%. Proporsi rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses internet mencapai 47,9%, dan di perdesaaan hanya mencapai 24,7%. Demikian juga untuk wilayah Maluku dan Papua hanya mencapai 19,6% (Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 2015:1516) 4 Dalam Adeya (2002) sikap dan harapan dimaksudkan juga untuk institusi, lembaga dan organisasi termasuk juga peran

Analisis Kondisi Digital Poverty di Indonesia (Anton Susanto)

exclusion yang dapat terjadi ketika teknologi baru

sebagai

diterapkan dalam sistem kehidupan masyarakat

ekonomi masyarakat (Roberts, 2016).

miskin. Apalagi kalau dilihat dari determinan

dasar

keberlangsungan

sosial

dan

Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan

sosial yang mencermati bahwa teknologi sebagai

pro-poor

proses sosial bukan hanya sekedar membeli dan

memerhatikan kondisi masyarakat indonesia baik

menggunakan barang. Teknologi sebagai sebuah

secara sosial maupun ekonomi. Hal ini karena

inovasi

untuk

ketersedian akses akan mendorong networked

mendorong adopsi dan pemanfaatannya sehingga

society dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas

pendekatan bottom-up sangat diperlakukan untuk

masyarakat

memahami kebutuhan dan berjalannya proses

memanfaatkan peluang dari fasilitas teknologi.

inovasi

untuk

Berdasarkan hasil survei indikator TIK dari tahun

pembangunan tidak hanya menyandarkan pada

2014 sampai dengan 2016 menunjukan kendala

tujuan ekonomi tetapi juga tujuan sosial atau

akses internet rumah tangga sebagian besar

keberlangsungan sosial (Heeks, 2009). Dalam

disebabkan

konteks pemberdayaan masyarakat munculah

kebutuhan dan juga kendala keterjangkauan

pendekatan psychological empowerment yang

infrastruktur dan biaya akses 5. Keterbatasan akses

lebih menekankan pada faktor intrapersonal,

dan menggunakan teknologi digital ini sering

interaksional dan faktor perilaku dari aktor-aktor

disebut dengan digital poverty. Barrantes (2007)

sosial (Aji, 2010)

mengklasifikasikan

Salemink (2015) melakukan review berbagai

berdasarkan jenis TIK yang mencakup beberapa

literatur terkait dengan pembangunan perdesaan

atribut fungsi yaitu konektivitas, komunikasi dan

yang identik dengan pembangunan masyarakat

informasi. Oleh karena itu digital poverty

miskin dan tertinggal. Kebijakan pembangunan

kemudian dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

perdesaan

membutuhkan

(Lorentzen,

selain

aktor

1988).

berfokus

sosial

TIK

pada

bidang

untuk

oleh

TIK,

sangat

penting

menciptakan

internet

belum

digital

dan

menjadi

poverty

ini

masalah

konektivitas yang dapat diselesaikan melalui pengembangan pasar (market

di

a.

yang

development),

tersedia

sangat terkait erat dengan adopsi dan penggunaan

perlu diukur melalui pendekatan multidisiplin. 5 Dari 64% rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki akses internet disebabkan oleh alasan tidak

untuk

akses

digital,

namun

karena

belajar menjadi penghambat untuk memiliki

kemampuan masyarakat. Kebijakan digital untuk

dari pembuat kebijakan. Dampak sosial dari adanya TIK

hanya

keterbatasan usia dan kemampuan untuk

teknologi dan dipengaruhi oleh pendidikan dan

ketahanan komunitas (community resilience)

menggunakan TIK

menerima informasi (satu arah). Sekalipun

tetapi juga masalah inklusivitas teknologi yang

wilayah rural harus berangkat dari perspektif

Extremely Digitally Poor yaitu seseorang

pengetahuan menggunakan layanan digital. b.

Digitally

Poor,

yaitu

seseorang

yang

memiliki media komunikasi (dua arah)

butuh internet sebanyak 40,7%, disusul biaya layanan tinggi sebesar 38,2% dan biaya perangkat yang tinggi sebanyak 35,7% (Puslitbang SDP3I, 2016)

171


misalnya telepon tetapi karena keterbatasan

memiliki efek negatif terhadap keberhasilan

kemampuan media digital hanya digunakan

layanan universal telekomunikasi (telepon tetap

untuk

dan bergerak) di Afrika.

menerima

informasi

dan

berkomunikasi saja. c.

d.

Connected

yaitu

memiliki

akses

Sebagai bagian dari bentuk kebijakan promereka

yang

internet,

sudah namun

poor, implementasi layanan universal yang berasal

dari

dana

layanan

universal

penggunaannya masih bersifat pasif terbatas

telekomunikasi/Universal Service Fund (USF)

hanya

masih tidak efisien dan tidak efektif. GSMA

untuk menerima

informasi dan

berkomunikasi.

(2013) melaporkan bahwa dari 64 USF berbagai

Digitally “Wealthy”, yaitu seseorang yang

negara di Afrika, Asia Pasifik, Eropa, Amerika

sudah memiliki dan mampu mengakses

Latin, Timur Tengah dan Amerika Utara, masih

internet

memiliki

sepertiganya yang belum dicairkan. Berbagai

kemampuan untuk melakukan transaksi dan

pungutan/pajak USF dikenakan tanpa melalui

interaksi mengambil manfaat dari berbagai

analisis substantif terhadap kebutuhan aktual dari

layanan digital seperti layanan pemerintah, e-

layanan universal atau seberapa besar sebenarnya

business maupun content creation.

kebutuhan subsidi yang diperlukan. Belum lagi

secara

aktif

dan

berbagai kendala dari aspek administratif yang Keterbatasan untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital (digital poverty) ini terjadi disebabkan tidak hanya karena faktor ekonomi 6 namun juga karena tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi (illiterate).

Hal

ini

berarti

dapat

terjadi

kemungkinan bahwa masyarakat yang secara ekonomi tidak miskin, namun secara digital masuk dalam kategori digitally poor. Kondisi ini didukung oleh berbagai kebijakan pro-poor melalui berbagai fasilitas layanan akses universal internet di tempat publik, seperti telecenter atau

berujung pada tata kelola USF. Permasalahan tata kelola juga terjadi dalam implementasi layanan universal telekomunikasi di Indonesia (Susanto, 2014, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis kondisi digital poverty di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasilnya tentu sangat penting sebagai pemetaan dan input dalam tata kelola kebijakan pro-poor di Indonesia, salah satunya adalah dalam pengelolaan layanan universal telekomunikasi.

sarana dan tempat akses publik lainnya. Kondisi digital poverty penting untuk diketahui sebagai pemetaan dalam rangka menempatkan kebijakan TIK pro-poor yang tepat. Kponou (2015) bahkan menemukan bahwa kondisi digital poverty

6

Merupakan perspektif tradisional dalam mendefinisikan digital poverty dari aspek supplydemand ekonomi. Kemiskinan secara ekonomi 172

METODE Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur kondisi digital poverty di Indonesia

dan

faktor-faktor

yang

membuat orang tidak mampu untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital.


mempengaruhinya. Deskripsi kondisi digital

sampel yang representatif mewakili rumah tangga

poverty diolah dari data hasil survei penggunaan

dan individu secara nasional. Jumlah sampel pada

TIK oleh Rumah Tangga dan Individu yang

tahun 2014 sebanyak 8.693 responden, tahun

dilakukan oleh Badan Litbang SDM, Kementerian

2015 sebesar 9.636 responden dan tahun 2016

Komunikasi dan Informatika dari tahun 2014

sebanyak 9.588 responden

sampai

dengan

untuk

Berdasarkan data yang terkumpul dari survei

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

Penggunaan TIK oleh Rumah Tangga dan

digital poverty dilakukan analisis berdasarkan

Individu

data hasil survei penggunaan TIK oleh Rumah

pengolahan terhadap kategori digital poverty

Tangga

2014

dengan ketentuan sebagaimana di sebutkan dalam

ditambahkan data hasil survei Potensi Desa

Tabel 1. Kategori digital poverty tersebut diadopsi

(Podes) Badan Pusat Statistik tahun 2014.

dari Barrantes (2007) dengan modifikasi sesuai

dan

2016.

Individu

Sedangkan

pada

tahun

Untuk diketahui bahwa survei penggunaan

tersebut,

kemudian

dilakukan

kondisi data survei Penggunaan TIK oleh Rumah

TIK oleh Rumah Tangga dan Individu yang

Tangga

dan

Individu.

Hal

ini

dilakukan

dilakukan oleh Badan Litbang SDM merupakan

mengingat di Indonesia masih terdapat rumah

survei baseline dengan multi-stage stratified

tangga atau individu yang memang sama sekali

random sampling. Pemilihan sampel dilakukan

tidak memiliki atau menggunakan TIK, bahkan

melalui strata sampai pada level kabupaten/kota

untuk perangkat TIK seperti Televisi dan dalam

dan bahkan desa/kelurahan seluruh Indonesia.

penelitian ini dimasukkan kategori

Dengan demikian diharapkan mampu menangkap

Digitally Poor.

Extremely

Tabel 1. Deskripsi Kategori Digital Poverty NO

Kategori Digital Poverty

Uraian

1.

Kemiskinan digital ekstrim

Seorang yang hanya menggunakan teknologi untuk

(Extremely Digitally Poor)

menerima informasi seperti radio dan televisi, termasuk juga seorang yang tidak mempunyai akses terhadap teknologi informasi

2.

Miskin secara digital (Digitally

Seseorang yang sudah menggunakan teknologi informasi

Poor)

dan komunikasi (TV, Radio dan telepon). Telepon hanya untuk komunikasi belum untuk layanan data atau akses internet

3.

Connected

Seseorang yang sudah menggunakan internet, baik di rumah maupun tempat publik, tetapi penggunaannya masih pasif hanya menggantiikan fungsi mencari informasi dan komunikasi secara umum (contoh: email, chatting browsing dll)

173


NO

Kategori Digital Poverty

4.

Digitally “Wealthy”

Uraian Seseorang yang sudah menggunakan internet secara aktif untuk transaksi jual-beli, interaksi layanan pemerintah, ebusiness dan content creation.

Sumber: (Barrantes, 2007) disesuaikan dengan kondisi Indonesia

Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor apa

terdapat

saja

memahami

yang

mempengaruhi

digital

poverty

berbagi

norma,

yang

nilai

menfasilitasi

dan

saling

terjalinnya

dilakukan pengujian hubungan struktural antar

kerjasama internal maupun dengan kelompok

variabel dengan menggunakan uji Partial Least

lain. Sedangkan dalam (Hamidi & Hanibal, 2015)

Square (PLS). (Barrantes, 2007) telah menguji

memberikan beberapa indikator dari modal sosial,

secara ekonometrik hubungan antara modal

yaitu: solidaritas sosial, toleransi, rasa aman dan

ekonomi, kondisi SDM, dan kondisi supply

kesejahteraan

seperti listrik dan lainnya. Dalam penelitian ini

berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi di

dikembangkan beberapa indikator, seperti untuk

masyarakat

kondisi supply ditambahkan indikator kondisi

kesejahteraannya/e-prosperity (Bappenas, 2005).

fasilitas yang sering digunakan dalam model

Salemink, K., et al. (2015) menyebutkan modal

adopsi Unified Theory of Acceptance and Use of

sosial sebagai bagian penting dalam dasar

Technology

dikenalkan

kebijakan digital agar tidak terjadi social

Vankantesh, et.al pada tahun 2003, serta beberapa

exclusion dengan hadirnya teknologi digital. Hal

pengembangan

penelitian-penelitian

ini karena modal sosial berpotensi dalam

selanjutnya oleh Nwabueze (2009) dan Carlsson,

membangun kohesivitas, jejaring dan partisipasi

C (2007) Oleh karena itu, untuk indikator kondisi

masyarakat

supply meliputi tidak hanya pasokan listrik tetapi

masyarakat di era digital (Robert, E, et al, 2016).

(UTAUT)

dalam

yang

sosial.

sampai

sehingga

Melalui

kemudian

tercipta

TIK

dapat

meningkat

ketahanan

juga kondisi sinyal telekomunikasi, keberadaan warnet dan ketersediaan BTS yang datanya didapatkan datanya dalam survei Podes tahun

Berdasarkan hal tersebut dan ketersediaan data dalam Podes 2014, maka indikator yang akan diukur dalam modal sosial meliputi: keberagaman

2014.

bahasa, etnis/suku dan kebiasaan gotong royong Penelitian ini juga menambahkan variabel modal

di sebuah desa. Tabel 2 menggambarkan secara

sosial sebagai salah satu faktor yang diduga

lengkap

berpengaruh

di

indikatornya dalam menganalisis faktor-faktor

Indonesia. Modal sosial oleh OECD didefinisikan

yang mempengaruhi digital poverty di Indonesia.

terhadap

digital

poverty

sebagai jejaring bersama yang di dalamnya

174

operasionalisasi

variabel

dan


Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Variabel/Konstruk

Indikator/Pengukuran

Level Digital Poverty

1 = Extremely Digitally Poor 2 = Digitally Poor 3 = Connected 4 = Digitally “Wealthy” Pendapatan Rata-rata/Bulan 1 = < Rp 1 jt, 2 = Rp 1 Jt – Rp 2 Jt 3 = > Rp 2 Jt – Rp 5 Jt 4 = >Rp 5 Jt – Rp 10 Jt 5= >Rp 10 Jt Pendidikan Kepala Keluarga 1= Tidak Sekolah 2 = SD 3 = SMP 4 = SMA 5= D3/S1 6= S2/S3 Jumlah Anggota keluarga ≥ 9 tahun dan ≤ 65 tahun Sinyal Telekomunikasi 0 = Rendah, 1= Sedang, 3 = Tinggi Ketersediaan BTS 1 = Tidak Ada, 2 = Ada Fasilitas Internet di Desa 3 = Tidak Ada, 4 = Ada Rasio Kecakupan Listrik Ragam Etnis/Suku 1= Tidak Beragam, 2 = Beragam Ragam Bahasa 1= Tidak Beragam, 2 = Beragam Kebiasan Gotong Royong 1 = Tidak Ada, 2 = Ada

Kemampuan Ekonomi

Kondisi SDM Rumah Tangga

Kondisi Supply

Kondisi Modal Sosial

Arah Hubungan

+

+

+

+

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

hubungan antar faktor yang mempengaruhi digital

Kondisi Digital Poverty di Indonesia

poverty, sebagai berikut:

Dengan memerhatikan perkembangan keempat

H1 : Kemampuan Ekonomi berpengaruh terhadap

level digital poverty dari tahun 2014 sampai

berkurangnya Digital Poverty

dengan 2016, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan

H2 : Kondisi SDM berpengaruh terhadap

digitalyl ‘wealthy” dalam rumah tangga di


Indonesia. Artinya pemanfaatan internet untuk

H3

aktivitas jual –beli dan juga interaksi dengan

:Kondisi

Supply

berpengaruh terhadap


layanan pemerintah dan e-business semakin

H4 : Kondisi Modal Sosial berpengaruh terhadap

meningkat, seiring dengan menurunnya jumlah


masyarakat yang miskin secara digital (digitally poor). Namun demikian perlu diperhatikan bahwa terjadi penurunan jumlah masyarakat yang 175


connected

dengan

ini

miskin secara digital (sama sekali tidak tersentuh

digitally

teknologi digital) ternyata jumlahnya cenderung

“wealthy” terjadi untuk mereka yang memang

meningkat. Keterbatasan baik itu ekonomi,

sudah terkoneksi ke internet.

Apalagi kalau

pengetahuan dan lingkugan menjadi kendala bagi

dilihat secara counter versa bahwa ternyata terjadi

mereka untuk mengakses internet. Suatu kondisi

juga kenaikan jumlah rumah tangga yang

yang berpotensi terjadinya social exclusion, jika

extremely digitally poor tiap tahunnya.

internet tersebar secara luas tanpa adanya solusi

mengindikasikan

internat.

bahwa

Hal

kenaikan

Suatu

kondisi yang menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga)

terhadap keterbatasan-keterbatasan tadi.

tahun terakhir, masyarakat yang masih sangat

Gambar 1. Perkembangan Digital Poverty di Indonesia 2014 -2016

Kondisi Digital Poverty di Setiap Wilayah

(extremely digitally poor) cenderung tetap.

Kondisi digital poverty kemudian dideskripsikan

Sedangkan peningkatan akses internet yang

berdasarkan pembagian wilayah sesuai dengan

bermanfaat/ “wealthy” terjadi seiring penurunan

standar yang digunakan BPS dalam membagi

jumlah masyarakat yang digitally poor dan

wilayah Indonesia, yaitu : Sumatera, Jawa,

masyarakat yang sudah connected. Bahkan terjadi

Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara dan

penurunan yang cukup besar untuk kelompok

Maluku & Papua. Tabel 3 menunjukkan kondisi

masyarakat digitally poor sebesar ±15% dari

digital poverty di setiap wilayah. Kondisi

tahun 2014 ke 2016. Kemudahan akses dan

kemiskinan digital yang serupa dengan kondisi

hampir meratanya distribusi infrastruktur bisa

nasional

menjadi penyebab penurunan yang signifikan

terjadi

untuk

wilayah

Sumatera,

Kalimantan, yaitu terjadi kenaikan pada digitally

tersebut.

“wealthy” diiringi dengan penurunan jumlah

Kemudian untuk wilayah Kalimantan kondisinya

rumah tangga yang digitally poor dan connected

sangat berbeda dengan level nasional. Kondisi

serta kenaikan extremely digitally poor.

digitally “wealthy” cenderung tetap selama 3

Sedangkan

untuk

wilayah

Jawa,

jumlah

masyarakat yang sangat miskin secara digital 176

tahun sekalipun terjadi peningkatan

jumlah

masyarakat yang terkoneksi dengan internet


(connected) sekitar

Namun demikian,

terkoneksi dengan internat dan bahkan menjadi

kenaikan kemiskinan digital yang ekstrim juga

“wealthy”. Perkembangan wilayah Bali sebagai

terjadi dan perlu menjadi perhatian kebijakan

tempat pariwisata sepertinya berpengaruh secara

untuk antisipasi dampak. Sedangkan untuk

signifikan terhadap Wilayah Bali & Nusa

wilayah

Tenggara secara keseluruhan. Sedangkan untuk

Sulawesi

masyarakat

yang

9%.

terjadi

kenaikan

connected

dan

jumlah digitally

wilayah Maluku & Papua terjadi

penurunan

“wealthy” secara bersama. Kemiskinan digital

kemiskinan digital yang seiring dengan kenaikan

menurun cukup besar mencapai sekitar 10%, akan

jumlah masyarakat yang memiliki akses internet

tetapi extremely digitally poor juga mengalami

dan

kenaikan dalam rentang waktu 2014 – 2016.

perubahannya tidak terlalu besar. Sekalipun

Kondisi

Tenggara

perkembangannya tidak terlalu besar, akan tetapi

menunjukkan perkembangan yang cukup baik

minimal bisa menjadi bukti efektivitas kebijakan

dalam 3 tahun terakhir. Kondisi kemiskinan

pemerataan akses TIK untuk wilayah Maluku dan

digital jumlahnya menurun cukup besar diiringi

Papua dalam 3 tahun terakhir

dengan

wilayah

kenaikan

Bali

&

jumlah

Nusa

mayarakat

menjadi

“wealthy”

dengan

selisih

yang

Tabel 3. Kondisi Digital Poverty di Tiap Wilayah di Indonesia

177


Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Digital Poverty Dengan menggunakan metode SmartPLS 3.0

yaitu pengujian outer model yang menguji

maka model hubungan struktural dibuat untuk

signifikansi indikator terhadap kontruk/variabel

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi digital

latennya dan pengujian inner model yang menguji

poverty di Indonesia seperti pada Gambar 2. Ada

hubungan antara kontruk dengan variabel teramati

beberapa tahapan dalam uji model SmartPLS,

(variabel dependen).

Gambar 2. Diagram Jalur Hubungan antar Variabel Penelitian dengan SmartPLS Sumber : Output SmartPLS Olahan Peneliti

178


Model pengukuran dalam PLS disebut juga outer

dominan dalam membentuk variabel kondisi

model dapat dilihat pada Tabel 4. Nilai outer

modal sosial yaitu sebesar 0,894. Lalu pendidikan

loading sangat bervariatif, pendapatan dan level

merupakan bobot indikator paling dominan untuk

digital poverty memiliki nilai outer loading

variabel kondisi SDM rumah tangga yaitu sebesar

sebesar 1,000 karena pada variable latennya hanya

0,972, dan indikator listrik yang merupakan

diwakili oleh 1 indikator saja, sedangkan suku

indikator paling dominan pada variabel kondisi

atau ragam etnis merupakan indikator paling

supply yaitu sebesar 0,805.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Outer Loading Kemampuan Ekonomi

Kondisi Modal Sosial


Kondisi Supply

BTS

Level Digital poverty

-0.441

Bahasa

0.696

DigitalPoverty

1

GtRyg

0.359

JmlAK

0.207

Listrik

0.805

Pddkn Pdptn

0.972 1

Sinyal Suku

0.669 0.894

WarnetDesa

-0.715

Dari hasil nilai loading indikator tersebut,

teknologi digital. Kemudian untuk kondisi human

maka dapat disimpulkan bahwa untuk Kondisi

capital,

dalam

penelitian

Modal Sosial dalam penelitian ini sangat kuat

merupakan faktor penting yang membentuknya.

dibentuk oleh keragaman suku/etnis. Hal ini

Artinya bahwa pendidikan kepala rumah tangga

berarti semakin beragam suku di suatu desa maka

menjadi penting dan berpengaruh terhadap

tingkat toleransi, saling memahami dan sifat

kondisi human capital. Sedangkan supply listrik

keterbukaan merupakan potensi modal sosial

merupakan

yang cukup besar untuk mendukung adopsi

pemfasilitas yang diperlukan dalam mendorong

masyarakat terhadap inovasi seperti halnya

akses dan penggunaan TIK di masyarakat.

bagian

ini

penting

pendidikan

dari

kondisi

Tabel 5. Pengujian Realibilitas Model

Level Digital Poverty

Original Sample (O) 0.241

Sample Mean (M) 0.242

Bias 0.000

2.5% 0.227

97.5% 0.258

179


Sedangkan nilai r square adjusted pada model

rumah tangga Indonesia, Kondisi Supply di setiap

adalah sebesar 0,242 yang artinya informasi pada

kelurahan/desa di Indonesia, dan kondisi modal

level

sosial masyarakat di Indonesia, sedangkan sisanya

digital

poverty

di

Indonesia

dapat

diterangkan sebesar 24,2% oleh kemampuan

yaitu 75,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

ekonomi masyarakat indonesia, kondisi SDM di

Gambar 3. Hasil Pengujian Inner Model Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Dari hasil pengujian outer dan inner model dapat

berkurangnya digital poverty sebesar

dijawab hipotesis penelitian sebagai berikut:

0,223 dengan nilai t-test signifikan. Hal

H1 :

ini berarti bahwa

Pengaruh Kemampuan Ekonomi terhadap

Digital Poverty

pendapatan rata-rata suatu rumah tangga

Kemampuan Ekonomi yang diwakili oleh

potensi

pendapatan rata-rata per bulan di setiap

“wealthy” semakin besar.

rumah tangga berpengaruh terhadap 180

semakin tinggi

untuk

menjadi

digitally


H2 :


Kondisi Modal Sosial ternyata hanya

berpengaruh terhadap berkurangnya Digital

berpengaruh kecil yaitu 0,007 terhadap

Poverty

berkuranganya digital poverty. Bahkan Kondisi SDM Rumah Tangga (Human

dengan

Capital)

terhadap

siginifikan. Kecilnya pengaruh modal

berkurangnya Digital Poverty sebesar

sosial terhadap berkurangnya kemiskinan

0,250 dengan nilai t-test signifikan. Hal

digital

ini

tingkat

optimalnya peran komunitas atau nilai-

pendidikan kepala rumah tangga dan

nilai bersama dalam mendorong adopsi

semakin banyaknya

TIK oleh masyarakat atau bisa jadi

berpengaruh

berarti

keluarga

maka

tinggi

jumlah anggota

kemiskinan

yang

mengindikasikan

tidak

belum

teknologi digital seperti internet tersebar

Pendidikan

sebegitu masifnya dan justru mampu

berpengaruh terhadap kemampuan untuk

merubah nilai-nilai dan modal sosial di

menggunakan sedangkan jumlah anggota

masyarakat. Hal ini perlu dijawab dengan

keluarga berpengaruh terhadap semakin

riset lebih lanjut dengan pendekatan

banyaknya sumber penghasilan yang

sosiologi masyarakat.

berkurang.

diharapkan

mampu

meningkatkan

kemampuan

ekonomi

suatu

rumah

PENUTUP

tangga.

Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan

Kondisi Supply berpengaruh terhadap

bahwa Kondisi digital poverty dalam 3 (tiga)


H4 :

t-hitung

digital

semakin

H3 :

semakin

nilai

tahun terakhir yaitu 2014 – 2016 mengalami

Kondisi Supply yang diwakili dengan

penurunan. Intensitas penggunaan internet untuk

indikator cakupan listrik, sinyal, BTS dan

aktivitas yang lebih bermanfaat seperti jual beli

keberadaan warnet desa berpengaruh

dan interaksi dalam layanan e-government

terhadap berkurangnya digital poverty

maupun e-business semakin meningkat. Namun

sebesar 0,187 dengan t-hitung yang

kondisi ini terjadi pada mereka yang memang

siginifikan. Yang menarik hasil outer

sudah terkoneksi dengan internet. Artinya terjadi

loading dari masing-masing indikator

proses

yang ternyata listrik justru lebih dominan

dimasyarakat. Kenaikan level kategori digital

dalam

poverty dari awalnya poor menjadi connected

membentuk

kondisi

supply

gradual

dari

tingkat

literasi

TIK

dibanding kondisi supply yang terkait erat

kemudian

dengan TIK. Ini menjadi sinyal bahwa

bertahap. Namun demikian potensi terjadinya

keterjangkauan listrik menjadi prasyarat

digital exclusion sangat mungkin terjadi karena

mutlak bagi aksesibilitas dan penggunaan

dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga terjadi kenaikan

TIK secara lebih optimal di masyarakat.

jumlah masyarakat yang berada di kategori

Kondisi Modal Sosial berpengaruh

extremely digitally poor.

menjadi

wealthy

terjadi

secara

terhadap berkurangnya Digital Poverty 181


Faktor ekonomi, kapabilitas SDM dan

UCAPAN TERIMA KASIH

infrastruktur pendukung berpengaruh signifikan

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-

terhadap berkurangnya digital poverty, dengan

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan

faktor SDM yang berpengaruh lebih besar.

penelitian ini.

Artinya memang kemampuan SDM akan menjadi modal untuk keberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Memprioritaskan kebijakan pengembangan SDM menjadi perlu seiring dengan pembangunan infrastruktur TIK dan pendukungnya. Rendahnya pengaruh modal sosial terhadap berkurangnya digital poverty perlu menjadi catatan dan bisa

Adera, E.O., et al. (2014). ICT Pathways to Poverty Reduction: Empirical Evidence from East and Southern Africa, Rugby. UK: Practical Action Publishing. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.3362/978 1780448152

disebabkan oleh kurangnya peran komunitas atau nilai-nilai

bersama

yang

mendorong

ke

pemanfaatan internet secara lebih baik atau karena internet sudah menjadi teknologi masif dan bahkan memunculkan nilai-nilai bersama yang berkembang atau bahkan baru. Beberapa hal yang dapat menjadi saran atau rekomendasi adalah: a. Dengan perkembangan kondisi digital poverty

di

Indonesia

yang

ada

sekarang

Adeya, C. N. (2002). ICTs and Poverty: A Literature Review. Ottawa. Ottawa: International Development Research Centre (IDRC). Aji, Z. (2010). A Conceptual Model for Psychological Empowerment of Telecentre. (Vol. Vol. 3,). Retrieved from www.ccsenet.org/cis Bappenas. (2005). ICT4PR (2005) Laporan Tahunan Partnerships for e-Prosperity for the Poor.

menunjukkan perlunya kebijakan yang pro-poor disamping upaya pro-growth yang tetap berjalan melalui mekanisme pasar. Hal ini karena potensi digital exclusion dapat terjadi ditengah kondisi ekonomi,

pengetahuan

SDM

dan

belum

meratanya infrastruktur TIK dan pendukungnya. b. Untuk melihat potensi modal sosial dalam mendorong

pengembangan

TIK

ke

arah

Barrantes, R. (2007). Analysis of ICT Demand: What Is Digital Poverty and How to Measure It? In I. D. R. Centre. (Ed.), . Practical Action Publishing. Carlsson, C., et al. (2007). Adoption of Mobile Devices/Services – Searching for Answers with the UTAUT. In Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences – 2007.

keberdayaan masyarakat, sangat perlu dilakukan riset lebih lanjut melalui pendekatan yang jauh lebih komprehensif agar potensi modal sosial bisa dioptimalkan dalam membentuk kesadaran dan penggunaan teknologi secara lebih smart.

182

Freshminds. (2007). Digital Inclusion: A Discussion of the Evidence Base. Retrieved from www.freshminds.co.uk Hamidi, & Hanibal. (2015). Indeks Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Heeks, R. (2009). The ICT4D 2.0 Manifesto: Where Next for ICTs and International Development? (No. Paper No. 42). Working Paper Series. Retrieved from http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/rese arch/publications/wp/di/index.htm Kponou, K. (2015). Digital Poverty and Universal Service in Africa. Retrieved April 4, 2016, from http://www.cprsouth.org/wpcontent/uploads/2015/08/Digital-Povertyand-Universal-Service-in-Africa_PP44.pdf Laporan Indikator TIK 2016. (2016). Lorentzen, L. (1988). Technological Capacity. In A Contribution to a Comprehensive Understanding of Technology and Development in an International Perspective. Aalborg: Aalborg University Press. Low Incomes Tax Reform Group of The Chartered Institute of Taxation. (2012). Digital Exclusio: a Reseach Report. British. Nwabueze, S. . (2009). The Effects of Culture of Adoption of Telemedicine in Medically Underserved Communities. In Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences – 2009.

Salemink, K. (2015). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. Journal of Rural Studies. http://doi.org/, http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09 .001 Susanto, A. (2014). Analisis Kebutuhan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) pada Implementasi Program Universal Service Obligation (USO): Studi Kasus Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Jurnal Penelitian Pos dan informatika. Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika, Vol 4(No 2), 151–165. http://doi.org/DOI: http://dx.doi.org /10.17933/ jppi.2014.040206 Susanto, A. (2015). Implementasi Universal Service Obligation (USO) di Indonesia: Konsep Tata Kelola dan Pengembangannya. Bunga Rampai Infrastruktur TIK, Layanan Informasi Dan Dinamika Sosial. Jakarta. Retrieved from http://balitbangsdm.kominfo.go.id/?mod=p ublikasi&cid=29&kategori=4.

Roberts, E. (2016). A review of the rural-digital policy agenda from a community resilience perspective. Journal of Rural Studies. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jru rstud.2016.03.001

183


184

2014

Recommend Documents