2014 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P.16/Menhut-II/2014 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013; b. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta percepatan pelayanan pinjam pakai kawasan hutan perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 5. Undang-Undang …

-25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 17. Peraturan …

-317. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142); 27. Peraturan …

-427. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; 29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan; 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013; 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013; 32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah; 33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); Memperhatikan : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4250/30/MEM.B/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Penyusunan Kriteria Dampak Penting Cakupan Luas dan Bernilai Strategis. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN.

TENTANG

PEDOMAN

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan …

-5-

3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 4. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 5. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. 6. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. 7. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. 8. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 9. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 10. Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Kondisi calon lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain. 13. Reklamasi hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 14. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 15. L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan. 16. L2 …

-6-

16. L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat segera dilakukan reklamasi. 17. L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi. 18. Baseline penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masingmasing kategori L1, L2, dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi. 19. Luas efektif izin pemanfaatan hutan adalah luas areal izin pemanfaatan hutan dikurangi dengan luas sarana dan prasarana serta kawasan lindung. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 21. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.

diserahi

tugas

dan

Bagian Kedua Umum Pasal 2 Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pasal 3 (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam: a. kawasan hutan produksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pasal 4 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. jaringan...

-7d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; l. penampungan sementara korban bencana alam; m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan; atau n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi. (3) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya. Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan: 1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah. b. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah. c. bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. izin...

-8-

a. izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi lahan: 1. ratio 1:1 untuk nonkomersial ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3; 2. ratio 1:2 untuk komersial ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3; dan 3. jika realisasi L3 lebih luas dari rencana L3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), maka luas lahan kompensasi ditambah dengan luas perbedaan dari selisih antara rencana L3 dengan realisasi L3; b. izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan: 1. penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1; 2. penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3; c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk: 1. kegiatan pertahanan dan keamanan, sarana keselamatan lalu lintas laut, darat atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; 2. kegiatan survei dan eksplorasi. (3) Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 7 (1) Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama. (2) Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman umum dan wisata rohani; b. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro; c. penanaman/pemasangan pipa atau kabel; d. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT); e. pembangunan kanal/saluran air, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul; f. tempat...

-9-

f. tempat pembuangan akhir sampah dengan produk akhir antara lain kompos dan biogas; g. pembangunan area peristirahatan (rest area); h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi; i. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta alat pemantau mitigasi bencana; j. pembangunan embung; k. pembangunan bak penampung air; l. pemasangan papan iklan; m. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan; n. pembangunan kebun percobaan dan sarana prasarana pendukungnya; atau o. daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Tata cara permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 8 (1) Penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain berupa jalan yang dibangun pemegang izin pemanfaatan hutan atau Perum Perhutani atau pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilakukan dengan skema penggunaan fasilitas bersama, tidak melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Skema penggunaan fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pasal 9 (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. (2) Kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada gubernur, dengan ketentuan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar. (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 10 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Kriteria...

- 10 -

(2) Kriteria penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; b. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di seluruh WUPK yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). (3) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan. (2) Dalam hal kawasan hutan produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan produksi kabupaten/kota yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan. (3) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada areal kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kesatuan pemangkuan hutan Perum Perhutani. (4) Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan berada pada kawasan hutan lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kelompok hutan lindung yang bersangkutan. (5) Ketentuan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) antara lain dengan mempertimbangkan: a. pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan b. kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan kawasan hutan. (6) Ketentuan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan: a. survei atau eksplorasi pertambangan; dan b. operasi produksi minyak dan gas bumi serta panas bumi. Pasal 12 (1) Dalam rangka pengendalian penggunaan kawasan hutan pemberian izin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi pertambangan dapat diberikan secara bertahap.

(2) Pemberian ...

- 11 -

(2) Pemberian izin pinjam pakai tahap kedua dan selanjutnya didasarkan pada hasil evaluasi atas penggunaan kawasan hutan sebelumnya. Pasal 13 (1) Kawasan hutan produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam, tidak dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. (2) Kawasan hutan produksi yang: a. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi; b. areal izin pemanfaatannya telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, areal Sistem Silvikultur Intensif, atau areal izin pemanfaatan yang telah memperoleh sertifikat pengusahaan/pemanfaatan hutan secara lestari (PHPL) dengan nilai “baik”; tidak dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: panas bumi, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan; b. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri dan perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku. BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Pasal 14 (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh: a. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. gubernur; c. bupati/walikota; d. pimpinan badan usaha; atau e. ketua yayasan. (2) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri. Pasal 15 (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus dilengkapi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (2) Dokumen persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris. Pasal...

- 12 -

Pasal 16 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat permohonan; b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian; c. rekomendasi: 1. gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau 2. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau 3. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; d. pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri; e. dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditambah persyaratan: 1. akta pendirian dan perubahannya; 2. profile badan usaha/yayasan; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 4. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. f. ketentuan sebagaimana huruf e dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi. (2) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat. (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang dilukiskan dalam peta; b. kondisi kawasan hutan yang dimohon antara lain memuat informasi: 1. fungsi kawasan hutan; 2. tutupan vegetasi; 3. perizinan pemanfataan, penggunaan dan/atau pengelolaan; 4. kuota izin pinjam pakai di dalam areal izin pemanfaatan hutan; 5. areal izin pemanfaatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung; 6. areal Sistem Silvikultur Intensif; 7. kawasan hutan produksi yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga; dan 8. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. (4) Rekomendasi...

- 13 -

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku selama proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan. (5) Dalam hal permohonan dilakukan oleh Instansi Pemerintah, pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d cukup dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemohon atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemohon. Pasal 17 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi: a. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon; b. citra satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy serta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar; c. izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, untuk kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, memuat informasi antara lain bahwa areal yang dimohon di dalam atau di luar WUPK yang berasal dari WPN dan pola pertambangan; e. untuk perizinan kegiatan pertambangan komoditas mineral jenis batuan dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektar, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertambangan; f. surat pernyataan Pimpinan Badan Usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi; g. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani. (2) Kelengkapan persyaratan teknis penyediaan citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan: a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; d. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; e. fasilitas umum; f. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; g. prasarana...

- 14 g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; h. penampungan sementara korban bencana alam; i. survei atau eksplorasi; dan j. pertambangan yang luasnya dibawah 5 (lima) hektar; Pasal 18 Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya berupa surat permohonan dan rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan: a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; b. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau d. penampungan sementara korban bencana alam; Bagian Kedua Penyelesaian Permohonan Pasal 19 (1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. (2) Dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi ketentuan, Direktur yang membidangi perizinan penggunaan kawasan hutan atas nama Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan dan mengembalikan berkas permohonan. (3) Dalam hal hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis telah memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja melakukan penelaahan. (4) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan: a. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dalam hal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada Kawasan Hutan Produksi; atau b. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dalam hal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada Kawasan Hutan Lindung. (5) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan; b. Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sejak diterimanya hasil penelaahan dari Direktur Jenderal, dalam hal permohonan dapat dipertimbangkan. (6) Dalam hal terdapat permohonan perubahan surat dan/atau peta persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penolakan atau persetujuan. Bagian...

- 15 -

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 20 (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b memuat kewajiban: a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui dan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan; b. membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan: 1. melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; 2. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; 4. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi: a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); b) membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; c)membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan; 6. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan; c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; d. menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan; e. menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan dan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; (2) Dalam...

- 16 -

(2) Dalam hal permohonan dilakukan oleh Instansi Pemerintah, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b cukup dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemohon atau oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemohon. (3) Dalam hal areal yang dimohon berada dalam areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan, selain kewajiban membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang persetujuan prinsip wajib membuat pernyataan kesanggupan mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk akta notariil. (4) Dalam hal persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan ayat (3), pemegang persetujuan prinsip wajib: a. menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; b. melaksanakan pengukuran lahan kompensasi dan dipetakan sesuai dengan kaidah pemetaan; c. membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat bertanggung jawab apabila pada saat pelaksanaan tata batas di lapangan terdapat permasalahan teknis dan hukum; d. menyerahkan lahan kompensasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi kepada Kementerian Kehutanan. Pasal 21 Pedoman penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diatur dengan peraturan tersendiri. Pasal 22 (1) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang telah diterbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan, akan digunakan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis meliputi panas bumi, minyak dan gas bumi, atau ketenagalistrikan, maka luas areal persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan perubahan/pengurangan. (2) Surat pemberitahuan perubahan/pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk : a. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; b. izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri. Bagian Keempat Dispensasi Pasal 23 (1) Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi lahan dapat mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan kegiatan kepada Menteri. (2) Dispensasi...

- 17 -

(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk : a. kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD ; b. kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD ; c. kegiatan BUMS yang berbagi pembiayaan dengan pemerintah ; atau d. kegiatan yang mempunyai tujuan strategis meliputi panas bumi, minyak dan gas bumi, atau ketenagalistrikan. (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali lahan kompensasi, dengan ketentuan membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi lahan kompensasi dalam bentuk Akta Notariil. (4) Dispensasi diberikan untuk jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan. (5) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dispensasi dapat diberikan: a. untuk kegiatan penanganan bencana alam; b. untuk kegiatan pertahanan dan keamanan; c. kepada pemohon perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan yang masih operasional di lapangan tetapi proses perpanjangan izin pinjam pakai belum terbit dengan jangka waktu sampai dengan terbitnya perpanjangan. (6) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diberikan tanpa menunggu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pasal 24 (1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja : a. menerbitkan surat dispensasi penggunaan kawasan hutan berikut peta lampiran, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan. Bagian Kelima Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 25 (1) Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri. (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban. (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban. (4) Dalam...

- 18 -

(4) Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri. (6) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan. Pasal 26 (1) Apabila dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) terdapat diversifikasi penggunaan kawasan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan diversifikasi penggunaan kawasan hutan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan izin usaha, izin lingkungan dan dokumen AMDAL untuk komoditas baru, serta revisi rencana kerja yang telah disesuaikan dengan komoditas baru. (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian. (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menyampaikan usulan perubahan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau b. atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan. (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri. (6) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan Keputusan tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan Pasal 27 (1) Apabila dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) terdapat permohonan penggunaan kawasan hutan oleh pemohon baru dalam rangka diversifikasi penggunaan kawasan hutan sebelumnya, maka permohonan tersebut wajib bekerjasama dengan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada. (2) Permohonan …

- 19 -

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin pinjam pakai dilengkapi dengan persyaratan: a. perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam akta notariil; b. izin usaha, izin lingkungan dan dokumen AMDAL komoditas baru, serta revisi rencana kerja yang telah disesuaikan dengan komoditas baru. (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian. (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menyampaikan usulan perubahan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau b. atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan. (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri. (6) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan Keputusan tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan. Pasal 28 (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat mengajukan permohonan perubahan baseline penggunaan kawasan hutan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan. Bagian Keenam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survei atau Eksplorasi Pasal 29 (1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan izin pinjam pakai untuk survei atau eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. (2) Dalam hal hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis tidak memenuhi ketentuan, Direktur yang membidangi penggunaan kawasan hutan atas nama Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan dan mengembalikan berkas permohonan. (3) Dalam hal hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis telah memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja melakukan penelaahan. (4) Dalam …

- 20 (4) Dalam melakukan penelahaan sebagaimana dimaksus pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan: a. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam hal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada kawasan hutan produksi; atau b. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dalam hal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada kawasan hutan lindung. (5) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan. (6) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal. (7) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi dan peta lampiran kepada Menteri. (8) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menerbitkan Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi. Bagian Ketujuh Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 30 (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), wajib: a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi; b. melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; c. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi: 1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan bagi pemegang pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan penanaman dalam rangka reboisasi daerah aliran sungai; 2. membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); 3. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; 4. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan apabila kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan/pengelolaan; d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan dilaksanakan sebelum jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir; e. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan; f. melakukan...

- 21 f. melakukan pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan; g. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan: 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi; 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut; i. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; j. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan; k. memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan untuk pertambangan operasi produksi; l. menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan m. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; 5. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; 6. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya; 7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, memuat: a. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan; b. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi; c. rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan; e. rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tugas Policy Advisor Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 31 (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8), wajib: a. melaksanakan...

- 22 a. melaksanakan rehabilitasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; b. melaksanakan pembayaran penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) sesuai peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; e. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan; dan f. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; 5. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; 6. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya; 7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (2) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8), dilarang membuat bangunan dan jalan yang bersifat permanen, kecuali untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas serta panas bumi. Pasal 32 (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarang: a. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama tanpa persetujuan Menteri; b. menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain. (2) Pemindahtanganan izin pinjam pakai kawasan hutan atau perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri disertai kelengkapan dokumen perizinan. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa akta pendirian berikut perubahannya dan perizinan di bidangnya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris serta dokumen pendukung lainnya. Pasal 33 (1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian. (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau b. menyampaikan...

- 23 -

b. menyampaikan usulan penerbitan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan. (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep surat persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Menteri. (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama. Bagian Kedelapan Pemanfaatan Kayu Pasal 34 (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (8) dan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan. (2) Dalam rangka pembukaan lahan untuk melaksanakan kegiatan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib membayar PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). (3) Tata cara pelaksanaan pembayaran PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesembilan Lahan Kompensasi Pasal 35 (1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, wajib memenuhi persyaratan: a. dapat dikelola dan dijadikan bagian dari satu unit pengelolaan hutan; b. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan e. mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota. (2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Unit Perum Perhutani sesuai wilayah kerjanya dan unsur Sekretariat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) Hasil...

- 24 -

(4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara, dan dilampiri dengan laporan dan peta yang memuat koordinat lokasi, luas, dan letak lahan kompensasi. (5) Berita Acara dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan kepada Direktur Jenderal. (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan: a. surat penolakan, dalam hal calon lahan kompensasi tidak memenuhi persyaratan, atau b. surat persetujuan lahan kompensasi, dalam hal calon lahan kompensasi memenuhi persyaratan. Pasal 36 (1) Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf b, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan wajib: a. menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi, untuk: 1) tanah yang sudah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya; 2) tanah yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa; b. melakukan pencoretan sebagai wajib pajak terhadap tanah/lahan yang disetujui sebagai lahan kompensasi pada Kantor Pelayanan Pajak; c. menyampaikan hasil pengukuran atas calon lahan kompensasi sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti. (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi. (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan keputusan penunjukan lahan kompensasi menjadi kawasan hutan dan lampiran peta kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan keputusan penunjukan lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan dan lampiran peta kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan. Pasal...

- 25 -

Pasal 37 (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi. (2) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan telaahan dan menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima konsep dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi. Pasal 38 (1) Berdasarkan keputusan tentang penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri memerintahkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi. (2) Pelaksanaan reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bekerjasama dengan pengelola kawasan hutan. Pasal 39 (1)

Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang reboisasi hutan.

(2)

Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani, disesuaikan dengan rencana pengelolaan hutan Perum Perhutani.

(3) Serah terima tanaman hasil reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Reboisasi dari pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pengelola kawasan hutan. BAB...

- 26 -

BAB III JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN Bagian Kesatu Jangka Waktu Pasal 40 (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei dan eksplorasi diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk : a. kegiatan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana; b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan yang dimohon selain oleh Pemerintah/BUMN/BUMD; dan c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi yang dimohon selain oleh Pemerintah/BUMN/BUMD; diberikan sama dengan jangka waktu perizinan dibidangnya. (4) Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk: a. prasarana transportasi yang tidak dikatagorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; b. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; c. industri selain industri primer hasil hutan; d. pertanian dalam rangka ketahanan pangan; dan e. pertanian dalam rangka ketahanan energi; diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (5) Izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberikan selama digunakan sesuai dengan kepentingannya. Bagian Kedua

Perpanjangan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 41 (1) Perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan dapat diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip atau izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Permohonan...

- 27 -

(2) Permohonan perpanjangan persetujuan prinsip atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei dan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan prinsip atau izin berakhir. (3) Permohonan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk survei dan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditujukan kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian. (6) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan. (7) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan: a. Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi. b. selain untuk perpanjangan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei atau eksplorasi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal. (8) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampiran kepada Menteri. (9) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menerbitkan Keputusan Menteri tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (10) Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir tetapi pemegang izin belum memenuhi seluruh kewajiban, Menteri dapat menerbitkan perpanjangan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 42 (1) Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang: a. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan; b. dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; dan c. izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Monitoring...

- 28 -

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan agar pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi pinjam pakai kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan; dan b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutan; sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perpanjangan, pengakhiran, pengembalian areal izin pinjam pakai kawasan hutan atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi. Pasal 43 (1) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan dan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Biaya pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Kehutanan.

(1)

(5) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selanjutnya kepala Dinas Provinsi melaporkan kepada Menteri, dan Gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Pasal 44 (1) Menteri melimpahkan pelaksanaan evaluasi persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan kepada Gubernur. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan anggota terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani serta unsur terkait lainnya. (3) Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. (4) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Pasal...

- 29 -

Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 46 Dalam hal hasil evaluasi pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan/penerima dispensasi/pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan atau terdapat pelanggaran tindak pidana dibidang kehutanan, pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB V HAPUSNYA PERSETUJUAN PRINSIP ATAU IZIN Pasal 47 Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b atau izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (8) hapus apabila: a. jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir; b. dicabut oleh Menteri; c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis; d. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Operasi Produksi) atau perizinan di bidangnya dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya. Pasal 48 (1) Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak membebaskan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, keberadaan: a. barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi milik negara; dan b. barang bergerak menjadi milik pemegang izin. (3) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikeluarkan dari kawasan hutan oleh pemegang izin yang izinnya hapus dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya izin atau sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil. (4) Apabila barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan dari kawasan hutan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal...

- 30 -

Pasal 49 (1) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dituangkan dalam keputusan Menteri tentang hapusnya izin. (2) Dalam hal terdapat usulan pengembalian sebagian areal izin pinjam pakai kawasan hutan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil evaluasi. (3) Berdasarkan keputusan hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan serah terima areal pinjam pakai kawasan hutan, dengan ketentuan: a. pada wilayah kerja Perum Perhutani dilakukan antara Direktur Utama Perum Perhutani dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan; b. pada kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, atau kawasan hutan yang belum ada pengelola dan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, dilakukan antara Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. BAB VI SANKSI Pasal 50 (1) Setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan/atau melanggar Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri. (2) Pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 (1)

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. permohonan penggunaan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan peraturan ini; b. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya peraturan ini dan telah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip dapat diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan peraturan ini; c. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya peraturan ini dan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip, dapat diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan setelah memenuhi seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip, dan kewajiban dalam izin pinjam pakai kawasan hutannya disesuaikan dengan peraturan ini; d. persetujuan...

- 31 -

d. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang tidak dibatasi jangka waktu dinyatakan berlaku dan wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan ini; e. izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan; f. perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku diubah menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dan kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini; g. izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang tidak mencantumkan kewajiban menyediakan lahan kompensasi atau kewajiban mereboisasi kawasan hutan di luar areal pinjam pakai kawasan hutan dibebani kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini; h. permohonan perpanjangan izin kegiatan survei, dan eksplorasi yang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi persyaratan, diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan peraturan ini; i. permohonan perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi persyaratan, diproses dengan dibebani kewajiban sesuai dengan peraturan ini; j. permohonan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi persyaratan, diproses dengan dibebani kewajiban sesuai dengan peraturan ini; k. kerjasama untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menunjang pengelolaan hutan yang telah memperoleh persetujuan Menteri tetap dapat diproses lebih lanjut; l. dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan; m. Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah berakhir dan telah memenuhi seluruh kewajiban, dapat diproses izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan; n. Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah berakhir dan belum memenuhi seluruh kewajiban, dapat diproses izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan, setelah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan ini. (2)

Tata cara dan persyaratan perubahan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal...

- 32 -

Pasal 52 (1)

Terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat mengajukan permohonan izin pinjam kawasan hutan.

(2)

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, berupa: a. surat permohonan; b. peta lokasi; c. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan d. kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah.

(3)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk : a. melaksanakan tata batas calon areal pinjam pakai kawasan hutan. b. menyediakan lahan kompensasi bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Penyediaan dan penyerahan lahan kompensasi dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

(4)

(5)

Berdasarkan hasil penataan batas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(6)

Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri. Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

(7)

Pasal 53 Tata cara penyelesaian permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan mengikuti ketentuan dalam peraturan ini. BAB…

- 33 -

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 55 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 327 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA