2014 TENTANG PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTER I BADAN USAHA MILIK NEGARA. REPUE3LIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-13/MBU/09/2014 TENTANG PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan melalui pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap

BUMN; b. bahwa untuk lebih memperj elas dan memperlancar proses, mengoptimalkan hasil pelaksanaan pendayagunaan Aset Tetap dan sekaligus melakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 perlu ditinj au kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4556); 5. Keputusan.../2

MENTERI BADAN USAFIA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA -2-

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA. Pasal 1

Direksi harus menyusun daftar Aset Tetap yang kurang dan/atau tidak optimal pemanfaatannya disertai dengan penjelasan mengenai lokasi, kondisi, status kepemilikan, rencana awal pemanfaatan oleh perusahaan dan khusus terhadap Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan disertai dengan penjelasan mengenai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dimana Aset Tetap tersebut berada. Pasal 2 (1) Dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan, BUMN melakukan pendayagunaan Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai. (2) Pendayagunaan Aset Tetap dapat dilakukan sendiri oleh BUMN atau melalui kerjasama dengan pihak lain. (3) Pendayagunaan Aset Tetap yang dilakukan sendiri oleh BUMN, pelaksanaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. (4) Pendayagunaan Aset Tetap melalui kerjasama dengan pihak lain, dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Direksi dapat menyusun peraturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pasal 3 (1) Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, pemberlakukan Peraturan Menteri ini dikukuhkan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yang bersangkutan, atau Direksi dapat melaksanakan secara langsung Peraturan Menteri ini. (2) Bagi BUMN yang bergerak pada sektor usaha tertentu, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang sektor usaha tertentu dimaksud. (3) Bagi BUMN Terbuka, Direksi dapat melaksanakan secara langsung Peraturan Menteri ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal. (4) Bagi

/i

MENTERI BADAN USAHA Mal K NEGARA REPUBLIK INDONESIA -3-

(4) Bagi Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS. Pasal 4 (1) Pendayagunaan Aset Tetap yang sudah dilaksanakan atau telah mendapat persetujuan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap berlaku. (2) Pendayagunaan Aset Tetap yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau proses persetujuan pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, prosesnya mengikuti Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-07/MBU/2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama BUMN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2014

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Ke • al Biro Hukum,

Hambra NIP 19681010 199603 1 001

DAHLAN ISKAN

M

BADAN USAHA MILK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 13/MBU/09/2014 TENTANG PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARAA

MENTEaRI BADAN USAHA MILL K NEGARA. REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN I.

UMUM

Badan Usaha Milik Negara atau selanjutnya disingkat dengan BUMN, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya memiliki aset tetap yang kurang produktif dan belum termanfaatkan atau kurang optimal pemanfaatannya, bahkan terdapat beberapa aset tetap BUMN yang sama sekali tidak termanfaatkan atau tidak produktif/idle (tidak optimal). Hal tersebut dapat dilihat dari Return on Aset (ROA) sebagian BUMN yang masih rendah. Terhadap aset tetap yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya tersebut, tentunya tetap menanggung beban biaya, antara lain berupa biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya pemeliharaan dan pengamanan, serta biaya-biaya lain. Sedangkan hasil yang diterima oleh perusahaan dari aset tetap tersebut tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dan sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, perlu melakukan pendayagunaan terhadap aset tetap. Dalam rangka pendayagunaan aset tetap tersebut, setiap BUMN wajib melakukan pemetaan terdapat aset tetap yang dimilikinya, sehingga setiap BUMN memiliki daftar aset tetap yang kurang atau tidak optimal. Direksi wajib menyusun rencana pendayagunaan terhadap aset tetap tersebut, sehingga ke depan BUMN tidak lagi memiliki aset tetap yang kurang atau tidak optimal. Pelaksanaan pendayagunaan aset tetap tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan asas manfaat. Untuk itu, perlu adanya pedoman mengenai pendayagunaan aset tetap BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 telah ditetapkan Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri BUMN tersebut perlu disesuaikan untuk lebih memperjelas dan memperlancar proses, mengoptimalkan hasil pelaksanaan pendayagunaan Aset Tetap dan sekaligus melakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga perlu menyusun kembali Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pendayagunaan Aset tetap BUMN dalam bentuk manual (guideline). II.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Maksud dari penetapan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN ini adalah sebagai pedoman bagi BUMN dalam pelaksanaan pendayagunaan Aset Tetap4

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Tujuan Tujuan dari penetapan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN adalah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset tetap baik yang kurang atau tidak optimal guna lebih meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

III. RUANG LINGKUP 1. Ruang lingkup pedoman pendayagunaan aset tetap ini meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h.

Prinsip umum pendayagunaan aset tetap. Pendayagunaan aset tetap melalui berbagai bentuk kerjasama. Proses persetujuan pendayagunaan aset tetap. Perjanjian pendayagunaan aset tetap. Evaluasi. Pendayagunaan aset tetap dalam rangka pemindahtanganan. Pendayagunaan aset tetap dalam rangka penyelesaian permasalahan. Pendayagunaan aset tetap oleh BUMN lain dan/atau anak perusahaan BUMN untuk dan atas nama (vehicle) BUMN dan penugasan kepada anak perusahaan

BUMN. i. Lain-lain. 2. Pendayagunaan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, tidak termasuk pemanfaatan Aset Tetap untuk keperluan pelayanan Instansi Pemerintah di kawasan kebandarudaraan dan kepelabuhanan sebagai bagian dari fasilitas kebandarudaraan dan kepelabuhanan yang diwajibkan keberadaannya oleh Peraturan perundang-undangan, misalnya imigrasi, bea cukai, karantina. Pemanfaatan Aset Tetap sebagaimana dimaksud, sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

IV. PENGERTIAN Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMN untuk digunakan dalam operasional BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

2. Pendayagunaan Aset Tetap adalah upaya optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap BUMN melalui kerjasama dengan Mitra.

3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkanA

2

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

4. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

5. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

7. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.

8. Direksi adalah Organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

9. Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer), yang selanjutnya disebut BGS, adalah kerjasama BUMN dengan pihak lain untuk melakukan Pendayagunaan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan milik atau dikuasai BUMN dengan cara mendirikan bangunan, sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada BUMN setelah berakhimya jangka waktu.

10.Bangun Serah Guna (Build Transfer and Operate), yang selanjutnya disebut BSG, adalah kerjasama BUMN dengan pihak lain untuk melakukan Pendayagunaan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan milik atau dikuasai BUMN dengan cara mendirikan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas bangunan, sarana berikut fasilitasnya, kemudian setelah selesai pembangunan, bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya menjadi milik BUMN untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

11. Kerjasama Operasi, yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama, dimana BUMN ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

12. Kerjasama Usaha, yang selanjutnya disingkat KSU, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama dimana BUMN tidak ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

3

ME ITER1 BADAN USAFIA M1LIK NEGARA. REPUBLIK INDONESIA 13. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Tetap oleh Mitra untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan kompensasi. 14. Sewa adalah pemanfaatan Aset Tetap oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 15. Mitra adalah pihak-pihak yang memanfaatkan Aset Tetap BUMN melalui kerjasama yang diikat dalam suatu perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan. 16. Studi Kelayakan adalah kajian seeara komprehensif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan tingkat kelayakan suatu rencana Pendayagunaan Aset Tetap. 17. Pemilihan Langsung adalah pemilihan Mitra melalui pemilihan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Mitra potensial. 18. Penunjukan Langsung adalah pemilihan Mitra yang dilakukan secara langsung kepada satu calon Mitra potensial. 19. Anak Perusahaan BUMN adalah : a. Anak Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan; b. Anak Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; c. Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%. 20. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN. 21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Direksi yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan BUMN dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pendayagunaan Aset Tetap BUMN.4.

4


BAB II PRINSIP UMUM

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap adalah sebagai berikut : 1. Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. 2. Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan asas kemanfaatan. 3. Pendayagunaan Aset Tetap hams sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pendayagunaan Aset Tetap tidak mengganggu kegiatan usaha utama BUMN. 5. Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan Pendayagunaan Aset Tetap tanpa batas waktu. 6. Pendayagunaan Aset Tetap mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dan peningkatan peran serta usaha nasional. 7. Aset Tetap yang dikerjasamakan dilarang untuk diagunkan oleh Mitra, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini. 8. Selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai Pendayagunaan Aset Tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 9. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain. 10. Direksi wajib mengevaluasi perjanjian Pendayagunaan Aset Tetap yang belum dilaksanakan, apabila Direksi berpendapat bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani merugikan BUMN atau belum memberikan keuntungan yang optimal, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

5

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB III PENDAYAGUNAAN ASET TETAP

I. CARA PENDAYAGUNAAN ASET TETAP 1. Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara, antara lain: a. b. c. d. e. f.

Bangun Guna Serah /BGS; Bangun Serah Guna /BSG; Kerjasama Operasi /KSO; Kerjasama Usaha /KSU; Sewa; atau Pinjam Pakai.

2. Pemilihan cara pendayagunaan Aset Tetap dilakukan berdasarkan karakteristik penggunaan/pemanfaatan Aset Tetap oleh Mitra. Dalam hal karakteristik penggunaan/pemanfaatan Aset Tetap membutuhkan waktu yang panjang (jangka panjang), pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Operasi (KSO), atau Kerjasama Usaha (KSU), kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan dengan cara Sewa jangka panjang. 3. Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f di atas, prosedur, tata cara, persetujuannya tetap mengacu pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan karakteristik kerjasama dimaksud. II. BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA (BGS DAN BSG) 1. OBJEK 1. 1. Yang menjadi objek kerjasama pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG adalah Aset Tetap BUMN berupa tanah dan/atau bangunan. Setelah kerjasama berlangsung, bangunan, sarana dan/atau prasarana yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya menjadi objek kerjasama. 1. 2. Apabila di atas tanah yang menjadi objek kerjasama tersebut terdapat Aset Tetap lain dan Aset Tetap tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek kerjasama, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan dan diperhitungkan dalam penetapan kompensasi yang menjadi hak BUMN. 2. PEMILIHAN MITRA 2. 1. Pemilihan Mitra dalam rangka kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG, dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung. 2. 2. Pelaksanaan pemilihan Mitra tersebut didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Direksi.fQ 6

MEN- ERI BADAN USAHA MILIK NEGARA. REPUBLIK INDONESIA. 2. 3. Pemilihan Mitra dengan cara Pemilihan Langsung dilakukan terhadap minimal 3 (tiga) calon Mitra potensial atau apabila setelah dilakukan 2 (dua) kali pemilihan langsung namun peminatnya hanya 2 (dua) peminat, maka seleksi

dilakukan terhadap kedua peminat tersebut. 2. 4. Dalam pelaksanaan Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 2.3, BUMN menetapkan batas waktu penerimaan penawaran dari calon Mitra minimum 5 (lima) hari kerja sejak penawaran diterima oleh calon Mitra. 2. 5. Calon Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 2.4, wajib menyetor uang jaminan penawaran. Uang jaminan penawaran tersebut akan menjadi milik BUMN yang bersangkutan apabila calon Mitra mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang. 2. 6. Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: a. Telah dilakukan Pemilihan Langsung sebanyak 2 (dua) kali, namun peminatnya tidak ada atau hanya 1 (satu), atau penawaran yang diajukan di bawah nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Direksi. b. Lokasi atau kondisi Aset Tetap yang menyebabkan Aset Tetap tersebut hanya dapat dikerjasamakan dengan/kepada calon Mitra tertentu. c. Dalam rangka penyelesaian hutang BUMN kepada calon Mitra. d. Dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait Aset Tetap dengan pihak yang bersengketa, baik yang sudah diproses secara hukum maupun yang belum. e. Calon Mitra adalah Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan. f. Calon Mitra adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, selain yang dimaksud pada huruf e. 2. 7. Apabila terdapat pihak tertentu yang menawarkan kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap sebelum dilakukannya Pemilihan Langsung, maka proses penunjukan Mitra tetap dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung, dengan ketentuan pihak tertentu dimaksud diberikan prioritas sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk memberikan penawaran minimal sama dengan penawar terbaik (right to match/RTM). 2. 8. Sebelum penetapan Mitra, Direksi wajib melakukan negosiasi untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan bagi BUMN. 2. 9. Dalam hal dianggap perlu, pemilihan Mitra dapat dilakukan dengan Pelelangan Umum.

3. MITRA 3. 1. Calon Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG adalah badan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sekurangkurangnya sebagai berikut : a. memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau jaminan tertulis dari penyandang dana;i 7


b. memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang usaha bersangkutan; tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan; c. d. tidak bertindak sebagai perantara (broker) bagi pihak lain dalam pelaksanaan pendayagunaan Aset Tetap BUMN. 3. 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 tidak berlaku bagi Calon Mitra yang merupakan Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN bersangkutan yang khusus dibentuk untuk melakukan pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang bersangkutan. 4. JANGKA WAKTU

4. 1. Jangka waktu kerjasama dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan perhitungan bisnis dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 4. 2. Kerjasama dapat diperpanjang, dengan ketentuan: a. Kerjasama telah berjalan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jangka waktu kerjasama, kecuali apabila perpanjangan dilakukan sebagai hasil negosiasi dalam rangka perbaikan perjanjian yang lebih menguntungkan bagi BUMN. b. Aset Tetap, termasuk sarana dan/atau prasarana yang diterima dari penyerahan kerjasama sebelumnya diperhitungkan sebagai milik BUMN dalam menghitung kompensasi yang akan diterima BUMN. Dalam hal terdapat peningkatan kualitas dan/atau kuantitas bangunan dan/atau sarana berikut fasilitas lainnya, maka perpanjangan dilakukan dengan menggunakan pola BSG. d. Dalam hal tidak terdapat peningkatan kualitas dan/atau kuantitas bangunan dan/atau sarana berikut fasilitas lainnya, maka perpanjangan dilakukan dengan menggunakan pola KSO, KSU, atau Sewa.

c.

e.

Pemilihan Mitra dilakukan sebagaimana pemilihan Mitra dalam angka 2, dan BUMN dapat memberikan hak kepada Mitra terdahulu untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (Right To Match/RTM) dalam bidding, dengan ketentuan selama pelaksanaan kerjasama Mitra tidak pernah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama/wanprestasi.

f.

Mitra terdahulu dapat ditunjuk tanpa melalui cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila 1) perpanjangan terjadi sebagai hasil negosiasi dalam rangka perbaikan perjanjian yang lebih menguntungkan bagi BUMN; dan 2) besaran kompensasi yang diterima oleh BUMN dari perpanjangan kerjasama ditentukan berdasarkan perhitungan dari konsultan independen dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau mengacu pada perjanjian sejenis pada waktu yang sama atau hampir bersamaan, dimana Mitra dipilih melalui tata cara pemilihan Mitra sebagaimana diatur pada angka

24

8

MENTERI BADAN USAHA MIL1K NEGARA REPUBLIK INDONESIA

g.

Apabila dalam perpanjangan kerjasama yang terpilih adalah Mitra terdahulu dan jangka waktu kerjasama dengan Mitra belum berakhir, maka BUMN harus memberikan persyaratan tambahan kepada Mitra bahwa perpanjangan kerjasama dapat dibatalkan, apabila Mitra melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama/wanprestasi di sisa jangka waktu kerjasama terdahulu.

5. KEWAJIBAN MITRA 5.1 Selama jangka waktu kerjasama, Mitra memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. Memberi kompensasi kepada BUMN setiap tahun atau periode tertentu yang jenis dan besarnya ditetapkan dalam perjanjian. Kompensasi tersebut harus memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, termasuk pajak atas pengalihan Aset Tetap kepada BUMN pada saat berakhirnya masa perjanjian. b. Mengasuransikan bangunan, sarana dan/atau prasarana yang menjadi objek kerjasama atas beban Mitra. c. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas Aset Tetap yang dikerjasamakan atas beban Mitra. d. Menyampaikan laporan mengenai kondisi dan/atau perbaikan bangunan, sarana dan/atau prasarana yang menjadi objek kerjasama kepada BUMN secara periodik sesuai dengan perjanjian kerjasama. e. Memelihara bangunan, sarana dan/atau prasarana yang menjadi objek kerjasama. f. Menyerahkan Aset Tetap yang dikerjasamakan beserta bangunan, sarana dan/atau prasarana yang terletak di atas Aset Tetap yang dikerjasamakan tersebut kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, membongkar Aset Tetap yang harus dibongkar, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama. g. Menyediakan/memberikan jaminan berupa sinking fund selama perjanjian berlangsung dalam suatu escrow account yang disesuaikan dengan masa kerjasama (100% dari nilai investasi dibagi masa kerjasama), yang disepakati antara BUMN dengan Mitra sebagai jaminan dilakukannya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian dari Aset Tetap yang menjadi objek kerjasama, sehingga penyerahan Aset Tetap kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, termasuk membongkar Aset Tetap yang harus dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf f. Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Direksi untuk memperjanjikan biaya lain sesuai dengan karakter kerjasama.k

9


5.2 Pelaksanaan sinking fund, dalam hal kerjasama dilakukan dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. 5.3 Apabila perjanjian telah berakhir, maka sinking fund dikembalikan kepada Mitra setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian dari Aset Tetap dan/atau pembongkaran yang menjadi objek kerjasama yang belum dipenuhi oleh Mitra. III.

KERJASAMA OPERASI DAN KERJASAMA USAHA (KSO DAN KSU) 1. OBJEK 1. 1. Yang menjadi objek kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara KSO dan KSU adalah Aset Tetap BUMN berupa tanah, bangunan dan/atau Aset Tetap lainnya. 1. 2. Objek KSO dan KSU tersebut diperhitungkan sebagai keikutsertaan BUMN dalam KSO dan KSU yang bersangkutan. 2. PEMILIHAN MITRA Tata cara pemilihan Mitra dalam rangka kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG, berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan Mitra dalam rangka kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara KSO dan KSU. 3. MITRA Persyaratan Mitra dalam rangka kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BSG dan BSG, berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan Mitra dan dalam rangka kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara KSO dan KSU. 4. JANGKA WAKTU Ketentuan mengenai jangka waktu kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG, berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan jangka waktu kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara KSO dan KSU. 5. KEWAJIBAN KSO ATAU KSU 5.1. Memberi kompensasi kepada BUMN setiap tahun atau periode tertentu yang jenis dan besarnya ditetapkan dalam perjanjian. Kompensasi tersebut harus memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, termasuk pajak atas pengalihan Aset Tetap kepada BUMN pada saat berakhirnya masa perjanjian. 5. 2. Mengasuransikan bangunan, dan/atau Aset Tetap lainnya yang menjadi objek kerjasama atas nama BUMN. 5. 3. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas Aset Tetap yang dikerjasamakan. 5. 4. Menyampaikan laporan tentang perkembangan KSO dan KSU kepada BUMN secara periodik sesuai dengan perjanjian kerjasama. 10


5. 5. Memelihara tanah, bangunan, dan/atau Aset Tetap lainnya yang menjadi objek KSO dan KSU. 5. 6. Menyerahkan tanah, bangunan, dan/atau Aset Tetap lainnya yang menjadi objek KSO dan KSU kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, membongkar Aset Tetap yang harus dibongkar, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga setelah berakhirnya jangka waktu kerj asama. 5. 7. Menyediakan/memberikan jaminan berupa sinking fund selama perjanjian berlangsung dalam suatu escrow account yang disesuaikan dengan masa kerjasama (100% dari nilai investasi dibagi masa kerjasama), yang disepakati antara BUMN dengan Mitra sebagai jaminan dilakukannya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian dari Aset Tetap yang menjadi objek kerjasama, sehingga penyerahan Aset Tetap kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, termasuk membongkar Aset Tetap yang harus dibongkar sebagaimana dimaksud pada angka 5.6. Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Direksi untuk memperjanjikan biaya lain sesuai dengan karakter kerj asama. 5. 8. Pelaksanaan sinking fund, dalam hal kerjasama dilakukan dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. 5. 9. Apabila perjanjian telah berakhir, maka sinking fund dikembalikan kepada Mitra setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian dari Aset Tetap dan/atau pembongkaran yang menjadi objek kerjasama yang belum dipenuhi oleh Mitra. 5. 10. Hak dan kewajiban BUMN dan Mitra dalam KSO dan KSU, termasuk hak untuk menempatkan wakil pada manajemen pengelolaan KSO ditetapkan dalam perjanjian kerjasama. IV. SEWA Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Sewa dilakukan dengan tetap mengutamakan Pendayagunaan dengan cara BGS, BSG, KSO, dan KSU terlebih dahulu, kecuali dimungkinkan sesuai ketentuan internal perusahaan atau berdasarkan kajian bisnis cara Sewa lebih menguntungkan. 1. OBJEK Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Sewa, dilakukan terhadap Aset Tetap BUMN berupa tanah, bangunan dan/atau Aset Tetap lainnya. 2. PEMILIHAN MITRA 2. 1. Pemilihan Mitra Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Sewa, dalam rangka kerjasama yang berkarakter jangka panjang yaitu lebih dari 5 (lima) tahun (Sewa jangka panjang), diutamakan dilakukan sesuai dengan tata cara pemilihan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG sebagaimana dimaksud dalam angka II (dua romawi) angka 2 Bab ini.4 11

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. 2. Pemilihan Mitra dalam rangka kerjasama yang berkarakter jangka pendek yaitu sampai dengan 5 (lima) tahun (Sewa jangka pendek), dilakukan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan untuk menyewa Aset Tetap tersebut. 2. 3. Dalam hal pemilihan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Sewa sebagaimana dimaksud pada angka 2.1. tidak dapat dilakukan, dapat dilakukan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan untuk menyewa Aset Tetap tersebut. 3. JANGKA WAKTU SEWA Ketentuan mengenai jangka waktu kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS dan BSG, berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan jangka waktu kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Sewa. 4. UANG SEWA 4.1 BUMN berhak mendapatkan uang Sewa tahunan atau periode tertentu dari Mitra yang dibayarkan sekaligus di muka yang dituangkan dal am perjanjian. 4.2 Uang Sewa tersebut harus memperhitungkan: a. Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. b. Asuransi objek Sewa. c. Biaya pemeliharaan objek Sewa termasuk sarana dan prasarana yang melekat pada objek Sewa. d. Pajak Bumi dan Bangunan. e. Biaya atau kewajiban lainnya yang terkait dengan objek Sewa. 4.3 Tarif uang Sewa tersebut ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan rencana penggunaan oleh Mitra, nilai pasar setempat, estimasi kenaikan nilai Aset Tetap, dan faktor lain yang relevan. 5. KEWAJIBAN MITRA 5. 1. Selama jangka waktu Sewa, Mitra memiliki kewajiban sebagai berikut : a. Membayar uang Sewa kepada BUMN setiap tahun atau periode tertentu yang dibayarkan sekaligus di muka yang dituangkan dalam perjanjian. Uang Sewa tersebut, hams memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. b. Mengasuransikan objek Sewa termasuk sarana dan/atau prasarana yang melekat dengan objek Sewa atas nama BUMN pemilik objek Sewa atas beban Mitra, apabila objek Sewa tersebut belum diasuransikan oleh BUMN. c. Memelihara objek Sewa, termasuk sarana dan/atau prasarana yang melekat dengan objek Sewa. d. Membayar kewajiban perpajakan dan/atau biaya lainnya yang ditimbulkan atas objek Sewa. e. Menyerahkan objek Sewa kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, membongkar Aset Tetap yang hams dibongkar, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga pada saat berakhirnya Sewai 12


f. Menyediakan/memberikan jaminan berupa sinking fund selama perjanjian berlangsung dalam suatu escrow account yang disesuaikan dengan masa kerjasama (100% dari nilai investasi dibagi masa kerjasama), yang disepakati antara BUMN dengan Mitra sebagai jaminan dilakukannya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian dari Aset Tetap yang menjadi objek kerjasama, sehingga penyerahan Aset Tetap kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, termasuk membongkar Aset Tetap yang hams dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam hal kerjasama dilakukan dengan Sewa jangka panjang. Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Direksi untuk memperjanjikan biaya lain sesuai dengan karakter kerjasama. 5. 2. Kewajiban Mitra untuk menyediakan/memberikan jaminan berupa sinking fund sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikecualikan apabila Sewa dilakukan dalam jangka pendek. 5. 3. Pelaksanaan sinking fund, dalam hal kerjasama dilakukan dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. 5. 4. Apabila perjanjian telah berakhir, maka sinking fund dikembalikan kepada Mitra setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian dari Aset Tetap dan/atau pembongkaran yang menjadi objek kerjasama yang belum dipenuhi oleh Mitra. 6. ASET TETAP SEWAAN 6. 1. Direksi dapat menetapkan Aset Tetap tertentu sebagai Aset Tetap untuk sewaan berdasarkan persetujuan RUPS/Menteri. Persetujuan RUPS/Menteri tersebut dapat diberikan sekaligus terhadap beberapa Aset Tetap. 6. 2. Penetapan Aset Tetap sewaan tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan operasional perusahaan. 6. 3. Pendayagunaaan Aset Tetap sewaan dengan cara Sewa kepada Mitra dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Sewa tersebut di atas. 6. 4. Sepanjang belum diatur dalam anggaran dasar, Aset Tetap yang telah ditetapkan menjadi aset sewaan, baik sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini maupun yang penetapannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini, pelaksanaan Sewanya, termasuk penetapan tarif Sewa, sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi, dengan tetap mengupayakan hasil yang optimal bagi perusahaan. V. PINJAM PAKAI Pendayagunaan Aset Tetap dengan eara Pinjam Pakai dilakukan dengan tetap mengutamakan Pendayagunaan dengan cara BGS, BSG, KSO, KSU, dan Sewa terlebih dahulu, kecuali a. dimungkinkan sesuai ketentuan internal perusahaan dan berdasarkan kajian bisnis eara Pinjam Pakai lebih menguntungkan; b. dilakukan dalam rangka kepentingan BUMN yang lebih besar; atau c. sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemanfaatan Aset Tetap dimaksud tidak dapat dilaksanakan dengan cara lain. 13


1. OBJEK DAN TATA CARA PEMILIHAN MITRA Ketentuan mengenai objek dan tata cara pemilihan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Sewa, mutatis mutandis berlaku terhadap Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Pinjam Pakai. 2. KOMPENSASI 2.1 BUMN berhak mendapatkan kompensasi dari Mitra yang dituangkan dalam perjanjian. 2.2 Kompensasi tersebut diutamakan berupa uang, namun dapat berupa non uang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.A,

14

M.ENTER1 BADAN USAHA MILK NEGARA REPUE3LIK INDONESIA BAB IV PROSES PERSETUJUAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP

I. PROSES PERSETUJUAN OLEH DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS 1. Dalam hal Anggaran Dasar BUMN atau peraturan perundang-undangan mengatur bahwa Pendayagunaan Aset Tetap memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Dalam hal Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara BGS, BSG, KSO, KSU, atau Sewa/Pinjam Pakai Jangka Panjang, Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan: 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aset Tetap; 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aset Tetap, sekurangkurangnya tentang jenis, lokasi, kondisi Aset Tetap, status kepemilikan/ penguasaan, dan peruntukan Aset Tetap sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR); 3) penjelasan mengenai proses pemilihan Mitra; 4) penj elasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, jenis usaha, modal disetor, total aset, susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta pemegang saham pengendali; 5) basil Studi Kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi atas risiko tersebut; 6) dokumen pendukung, sekurang-kurangnya bukti kepemilikan/penguasaan, data lokasi, dokumen penetapan RUTR, anggaran dasar, dan laporan keuangan Mitra 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit. Bukti kepemilikan/penguasaan dapat berupa sertifikat, keputusan instansi berwenang, akta jual beli/tukar menukar/hibah, bukti pembebasan lahan, dan lain-lain; dan 7) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. b. Dalam hal Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara Sewa/Pinjam Pakai Jangka Pendek, Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan : 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aset Tetap; 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aset Tetap, sekurangkurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aset Tetap, status kepemilikan/penguasaan, dan peruntukan Aset Tetap sesuai dengan RUTR; 3) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, dan tempat kedudukan; 15

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA 4) Perhitungan imbalan tunai untuk Sewa atau kompensasi Pinjam Pakai; dan 5) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi. d. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan persetujuan tertulis karena memerlukan data atau informasi tambahan, maka hal tersebut hares disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c. e. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah hams memberikan persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi tambahan yang dibutuhkan. 2. Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbeda dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka ketentuan Anggaran Dasar yang diberlakukan. 3. Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum diatur dalam Anggaran Dasar, maka tata cara sebagaimana angka 1 yang diberlakukan.

II. PROSES PERSETUJUAN OLEH RUPS/MENTERI 1. Dalam hal Anggaran Dasar BUMN atau peraturan perundang-undangan mengatur bahwa Pendayagunaan Aset Tetap memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS/Menteri, Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Dalam hal Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara BGS, BSG, KSO, KSU, atau Sewa/Pinjam Pakai Jangka Panjang, Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disertai dengan: 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aset Tetap; 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aset Tetap, sekurangkurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aset Tetap, status kepemilikan/penguasaan, dan peruntukan Aset Tetap sesuai dengan RUTR; 3) penjelasan mengenai proses pemilihan Mitra; 4) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, jenis usaha, modal disetor, total Aset, susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; 5) hasil Studi Kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi atas risiko tersebut; 6) dokumen pendukung, sekurang-kurangnya terdiri dari bukti kepemilikan, data lokasi, dokumen penetapan RUTR, anggaran dasar, dan laporan

A

keuangan Mitra dua tahun terakhir yang telah diaudit, bukti

16

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepemilikan/penguasaan dapat berupa sertifikat, keputusan instansi berwenang, akta jual beli/tukar menukar/hibah, bukti pembebasan lahan dan lain-lain; dan 7) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. b. Dalam hal Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara Sewa/ Pinjam Pakai Jangka Pendek, Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan : 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aset Tetap; 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aset Tetap, sekurangkurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aset Tetap, status kepemilikan/penguasaan, dan peruntukan Aset Tetap sesuai RUTR; 3) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, dan tempat kedudukan; 4) Perhitungan imbalan tunai untuk Sewa atau kompensasi Pinjam Pakai; dan 5) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan tanggapan tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari, yang ditujukan kepada Direksi setelah menerima permohonan dari Direksi. d. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan tanggapan tertulis karena memerlukan data atau informasi tambahan, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c. e. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah harus memberikan tanggapan tertulis kepada Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi tambahan yang dibutuhkan. f. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka Direksi dapat meminta persetujuan kepada RUPS/Menteri disertai dengan penjelasan bahwa usulan tersebut tanpa tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas karena belum diperoleh dalam kurun waktu yang ditetapkan. g. Setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Direksi mengajukan permohonan persetujuan BGS, BSG, KSO, KSU, dan Sewa/Pinjam Pakai Jangka Panjang kepada RUPS/Menteri disertai dengan : 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aset Tetap; 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aset Tetap, sekurangkurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aset Tetap, status kepemilikan, dan peruntukan Aset Tetap sesuai dengan RUTR; 3) penjelasan mengenai proses pemilihan Mitra; /, 17


4) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, jenis usaha, modal disetor, total Aset, susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; hasil Studi Kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis yang 5) meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi atas risiko tersebut; sekurang-kurangnya terdiri dari bukti 6) dokumen pendukung, kepemilikan/penguasaan, data lokasi, dokumen penetapan RUTR, anggaran dasar, dan laporan keuangan Mitra dua tahun terakhir yang telah diaudit. Bukti kepemilikan/penguasaan dapat berupa sertifikat, keputusan instansi berwenang, akta jual beli/tukar menukar/hibah, bukti pembebasan lahan, dan lain-lain; tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau 7) penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan 8) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. h. Setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Direksi mengajukan permohonan persetujuan Sewa/Pinjam Pakai Jangka Pendek kepada RUPS/Menteri disertai dengan : 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aset Tetap; 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aset Tetap, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aset Tetap, status kepemilikan/penguasaan, dan peruntukan Aset Tetap sesuai RUTR; 3) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama dan tempat kedudukan; 4) Perhitungan imbalan uang tunai untuk Sewa atau kompensasi untuk Pinjam Pakai; 5) tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

i. RUPS/Menteri sudah hams memberikan persetujuan atau tanggapan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi BUMN. j. Dalam hal RUPS/Menteri belum dapat memberikan persetujuan atau tanggapan karena memerlukan data atau informasi tambahan, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf i. k. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan kepada Direksi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi tambahan yang dibutuhkan.A. 18

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbeda dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka ketentuan Anggaran Dasar yang diberlakukan. 3. Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum diatur dalam Anggaran Dasar, maka tata cara sebagaimana angka 1 yang diberlakukan.&

19


BAB V PERJANJIAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP

1. Perjanjian dalam rangka melaksanakan Pendayagunaan Aset Tetap, sekurangkurangnya mengatur tentang hal-hal sebagai berikut: Identitas para pihak, termasuk dasar kewenangan pihak yang menandatangani; Objek perjanjian; Ruang lingkup; Saat mulai dan jangka waktu perjanjian; Kompensasi dan cara pembayaran atau penyerahan kompensasi; Hak dan kewajiban para pihak; Berakhirnya perjanjian serta konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk penyerahan kembali objek perjanjian kepada BUMN; h. Mekanisme pengambilalihan Aset Tetap yang dikerjasamakan sebelum berakhirnya perjanjian, apabila dibutuhkan oleh BUMN; i. Cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; j. Pemutusan kontrak secara sepihak; k. Keadaan memaksa (force majeure); 1. Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa beserta domisili hukum; dan m. Jaminan pihak Mitra untuk bertanggungjawab atas segala kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul selama masa perjanjian, apabila tidak diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian. n. Sinking fund (kecuali Pinjam Pakai atau Sewa jangka pendek). a. b. c. d. e. f. g.

2. Perjanjian Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara Kerjasama BGS dan BSG, selain mengatur hal tersebut pada butir 1 di atas, sekurang-kurangnya juga mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : Jaminan pelaksanaan; Standar kinerja pelayanan; Alih pengetahuan (transfer of knowledge); Larangan pengalihan subyek perjanjian kerjasama; Laporan keuangan dari Mitra dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen; dan f. Mekanisme pengawasan kinerja Mitra dalam pelaksanaan perjanjian.

a. b. c. d. e.

3. Perjanjian Pendayagunaan Aset Tetap dibuat dalam Bahasa Indonesia. 4. Perjanjian Pendayagunaan Aset Tetap terhadap Aset Tetap yang berlokasi di hear wilayah Indonesia, dapat dilakukan dalam Bahasa Inggris.

20

MENTERI BADAN USAI-IA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB VI EVALUASI

1. Dalam hal Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara BGS, BSG, KSO, atau KSU, Direksi wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap tersebut, yang meliputi: a. kinerja operasional dan keuangan; dan/atau b. pemenuhan kewajiban dan hak para pihak sesuai perjanjian. 2. Dalam hal Pendayagunaan Aset Tetap dilakukan dengan cara Sewa atau Pinjam Pakai, Direksi wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hak para pihak sesuai perjanjian.

21

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA. REPUBLIK INDONESIA

BAB VII PENDAYAGUNAAN ASET TETAP DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN 1. BUMN dapat melakukan Pendayagunaan Aset Tetap terlebih dahulu guna meningkatkan nilai Aset Tetap, dalam rangka Pemindahtanganan Aset Tetap dimaksud. 2. Dalam rangka sinergi, BUMN dapat bekerjasama dengan BUMN lain dan/atau Anak Perusahaan BUMN sebagai Mitra untuk melakukan Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka pemindahtanganan, dimana dalam kerjasama dimaksud, BUMN memindahtangankan terlebih dahulu Aset Tetapnya kepada Mitra untuk didayagunakan dalam rangka dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Kompensasi yang diterima oleh BUMN diperhitungkan seperti Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka pemindahtanganan, dengan ketentuan cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan/atau bentuk lain yang mekanismenya harus diatur secara jelas dalam perjanjian kerjasama antara BUMN dengan BUMN lain dan/atau Anak Perusahaan BUMN sebagai Mitra. 3. Pemilihan dan persyaratan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan menggunakan tata cara pemilihan dan persyaratan Mitra yang berlaku bagi kerjasama dalam bentuk BGS, BSG, KSO atau KSU. 4. Dalam pengajuan permohonan persetujuan Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka Pemindahtanganan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, dijelaskan bahwa Pendayagunaan Aset tetap dilakukan untuk meningkatkan nilai Aset Tetap dan selanjutnya akan dilakukan Pemindahtanganan Aset Tetap dimaksud, termasuk apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2. 5. Berhubung secara prinsip Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka Pemindahtanganan menyebabkan beralihnya kepemilikan Aset, maka persetujuan Devvan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Menteri diperlukan sepanjang Anggaran Dasar mengatur bahwa Pemindahtanganan Aset Tetap dimaksud perlu persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Menteri. Proses persetujuan Pendayagunaan Aset Tetap dengan cara BGS/BSG berlaku mutatis mutandis terhadap proses persetujuan Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka Pemindahtanganan Aset Tetap. 6. Persetujuan Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka Pemintahtanganan Aset Tetap diberikan dalam satu persetujuan. 7. Jangka waktu persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan hasil kajian bisnis Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka Pemindahtanganan Aset Tetap. 8. Kajian bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7, antara lain meliputi perkiraan nilai Aset Tetap pada saat kerjasama dilakukan, nilai Aset Tetap pada akhir jangka waktu kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap atau pada saat Pemindahtanganan Aset Tetap dilakukan, kajian hukum, serta kajian mengenai keuntungan bagi BUMN dengan menggunakan cara tersebut. 9. Kajian bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan oleh Direksi dan dapat menggunakan jasa konsultan independen. 10. Mitra yang bekerjasama dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap yang bersangkutan, dapat menjadi pembeli Aset Tetap yang didayagunakan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan ketentuan pembelian tersebut diperjanjikan sejak awal kerjasama dilakukan./ 22

MENTERI BADAN USAHA MILIK NE 3 RA REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII PENDAYAGUNAAN ASET TETAP DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Pendayagunaan Aset Tetap termasuk Pendayagunaan dalam rangka penyelesaian permasalahan, dapat dilakukan terhadap Aset Tetap berupa tanah yang diduduki/dikuasai instansi pemerintah/masyarakat atau sedang dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. 2. Aset Tetap berupa tanah yang diduduki/dikuasai sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah Aset Tetap berupa tanah yang telah diduduki/dikuasai instansi pemerintah/masyarakat sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan. 3. Pemilihan dan persyaratan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan menggunakan tata cara pemilihan dan persyaratan Mitra yang berlaku bagi kerjasama dalam bentuk BGS, BSG, KSO atau KSU. 4. Dalam pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mitra berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan pendudukan/penguasaan Aset Tetap atau permasalahan hukum. Penyelesaian permasalahan dimaksud dapat dilakukan oleh BUMN dengan ketentuan biaya yang timbul menjadi beban Mitra. 5. Mitra yang bekerjasama dengan BUMN dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kompensasinya dapat berupa sebagian dari Aset Tetap dimaksud. 6. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan apabila kompensasi tersebut merupakan altematif yang paling menguntungkan bagi BUMN. 7. Dalam hal kompensasi berupa sebagian Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5, pengajuan permohonan persetujuan Pendayagunaan Aset Tetap sekaligus permohonan Pemindahtanganan Aset Tetap sebagai kompensasi dimaksud. 8. Persetujuan Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, diberikan dalam satu persetujuan. 9. Jangka waktu persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 sesuai dengan hasil kajian Pendayagunaan Aset Tetap dalam rangka penyelesaian permasalahan. 10. Kajian sebagaimana dimaksud pada angka 9, antara lain meliputi perkiraan nilai Aset Tetap pada saat perjanjian, kajian hukum, dan kajian mengenai keuntungan dari cara Pendayagunaan Aset Tetap bagi BUMN; 11. Kajian sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan oleh Direksi dan dapat menggunakan jasa konsultan independen.e

23


BAB IX PENDAYAGUNAAN ASET TETAP OLEH BUMN LAIN DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN BUMN UNTUK DAN ATAS NAMA (VEHICLE) BUMN DAN PENUGASAN KEPADA ANAK PERUSAHAAN BUMN I. UNTUK DAN ATAS NAMA (VEHICLE) 1. BUMN dapat bekerjasama dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN, untuk dan atas nama BUMN yang bersangkutan melaksanakan Pendayagunaan Aset Tetap BUMN bekerjasama dengan pihak lain sebagai Mitra. 2. Penunjukan Mitra untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan memprioritaskan Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan. 3. Penunjukan pihak lain sebagai Mitra oleh BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. 4. Kerjasama BUMN dengan BUMN lain dan/atau Anak Perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam perjanjian. 5. Pendayagunaan Aset Tetap oleh BUMN lain dan/atau Anak Perusahaan BUMN untuk dan atas nama BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam rangka menjadikan Aset Tetap yang tidak clear and clean menjadi clear and clean. II. PENUGASAN KEPADA ANAK PERUSAHAAN BUMN 1. Kerjasama BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan dalam rangka pendayagunaan Aset Tetap BUMN, termasuk dalam rangka pemindahtanganan, dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan. 2. Dalam hal Pendayagunaan Aset Tetap BUMN dilakukan melalui penugasan kepada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BUMN memberikan kompensasi kepada Anak Perusahaan berupa penggantian biaya pokok pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap BUMN ditambah marjin dengan nilai yang wajar.4

24

MENTERI BADAN USAHA M1LIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB X LAIN-LAIN

1. Pendayagunaan Aset Tetap berupa tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang di atasnya diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Mitra atau pihak lain, maka HGB tersebut dapat dipindahtangankan atau diagunkan yang diatur dalam perjanjian. 2. Pendayagunaan Aset Tetap yang sudah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku. Direksi wajib melakukan evaluasi atas kerjasama yang telah berlangsung, dan apabila merugikan BUMN, maka Direksi melakukan re-negosiasi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perudang-undangan di bidang perjanjian. 3. Pendayagunaan Aset Tetap yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau proses persetujuan pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, prosesnya dapat terus dilanjutkan, sepanjang telah sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

25


BAB XI PENUTUP Peraturan Menteri ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2014 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum,

ttd. DAHLAN ISKAN

NIP 19681010 199603 1 001

26

2014 TENTANG PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

Recommend Documents