M)J:~ DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Sekretariat: JI. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. :(021) 31903288
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 911DSN-MUIIIV/2014 Tentang PEMBIAYAAN SINDlKASI (Al-TAMWIL Al-MASHRIFI Af-MUJAMMA ') o ;;ill.
~f \,...."
/-
o.;;il\ JJI c:.r-f / ~ \;. ""
0
;,
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah: Menimbang
a. bahwa bisnis secara syariah semakin berkembang sehingga pebisnis meminta agar fikih mumalah maliyah terkait bisnis supaya terus ditingkatkan fungsi dan perannya; b. bahwa
Lembaga
Keuangan
Syariah
meminta
fatwa
pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma ');
untuk syariah
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, Dewan Syariah Nasional
- Majelis
Ulama
Indonesia
memandang
perlu
untuk
menetapkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma ') untuk dijadikan pedoman. Mengingat
1. Firman Allah S.W.t. a. QS. Shad [38]: 24: /
10~/T-:ojJI~I, .0/ ~ I~_o'~,~~oj ~ J../ ~ ~ ~+~. _/'- ~l11iLI-:~ I~o.<--JI/... 'r-::-' b-' /' I_I . ;.J t.; "1 1;/ utlL::aJI •••
r-'" o}
0
~)
/
/ /
'Y'Y)
" Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini .... " b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu .... "
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Pembiayaan Sindikasi (al- Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ')
2
2. Hadis Nabi s.a.w.: a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata:
,~l:p ~l>-r
:.J
01 ~ \"
u;.,~~\ ~tS lir :j.w Jl;i ~\ jl /
/
"Allah s. w. t. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. " (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah); b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Shulh
(penyelesaian
sengketa
melalui
musyawarah
untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf); c. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu; d. Ijma' Ulama tentang kebolehan musyarakah. 3. Kaidah fikih:
.4iJ ~ ~:; j~ 0r ~l i>-~)'\'-?~~\ "..
/,,"'"
J ~\11
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Memperhatikan
1. Pendapat' Atha', Thawus, dan Mujahid:
-fjl1j ~lb-.JL5' :JIJ ,~
:?- 'dl:p J ~\ 9
j-k ~\
JLSq
,...
'"
J '&?J dk ,/
~l,~~~\~ ,C?~)~:I\~?JyJ.:r~: ~li.) .~~J\/ c-:- ~ ~\/~~ '.r""'II tS//'-f..
tS.u\ ~ /
"Waki' menjelaskan (haddatsana) kepada kami, dari al-Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, ", Atha, Thawus, dan Mujahid
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ') melarang kerjasama/syirkah dan orang Nasrani,
3
(antara muslim) dengan orang Yahudi
kecuali jika
pihak
mengawasi (transaksi) beli dan jualnya." Syaibah, jilid IV, hlm. 269);
muslim
(syarik)
(Mushannaf
yang
Ibnu Abi
2. Penjelasan Ibn Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (altamwil al-mashrifi al-mujamma'i
dengan syarat terhindar dari riba
dan akad yang batil sebagaimana disandarkan Syafi'iah, Malikiah, Hanabilah, dan Ahnaf;
kepada
ulama
3. Ketentuan Ma 'ayir Syari 'iyah (Sharia Standards AAOIFI)
"Pada pnnsipnya pembiyaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan Antarlembaga Keuangan Syariah." (al-Ma 'ayir asy-Syar'iyyah, 24:5-1);
"Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan
bank
konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah." (al-Ma 'ayir asy-Syar'iyyah, 24:5-2);
"Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan perbankan
secara
sindikasi
oleh
Lembaga-lembaga
Keuangan
Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan syarat rekening dan lead manager antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem
bunga)
diharamkan/dilarang
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
secara
syariah;
dan
Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ')
4
tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya." (al-Ma 'ayir asy-Syar'iyyah, 24:5-5); 4. Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya sindikasi ial-tamwil al-mashrifi al-mujamma ');
bisnis
secara
5. Pendapat al-Nadwah al-Fiqhiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar yang diselenggarakan
Kuwait
Finance
House
tentang
bolehnya
bisnis secara sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma '); 6. Fatwa-fatwa DSN-MUI di antaranya: a.
Fatwa
DSN-MUI
Nomor:
04/DSN-MUI/IV/2000
tentang
Murabahah; b.
Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUIIIV/2000
tentang Jual-
Beli Salam; c.
Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUIIIV/2000 Beli Istishna ';
d.
Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Ijarah;
e.
Fatwa DSN-MUI
Nomor:
tentang Jual-
09/DSN-MUI/IV/2000
Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002
tentang tentang al-
Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik; f.
Fatwa
DSN-MUI
Nomor:
08IDSN-MUI/IV/2000
tentang
Pembiayaan Musyarakah; g.
Fatwa DSN-MUI Nomor: Musyarakah Mutanaqishah;
73/DSN-MUIIXII2008
tentang
h.
Fatwa DSN-MUI Nomor: 07IDSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
tentang
1.
Fatwa
tentang
DSN-MUI
Nomor:
20/DSN-MUIIIV/2001
Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah; J.
Fatwa Nomor: 371 DSN-MUIIXI2002 tentang PasarUang
Antar
Bank Berdasarkan Prinsip Syariah; k.
Fatwa Nomor: 38/DSN-MUI1XI2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (Sertifikat IMA);
1.
Fatwa Nomor: 78/DSN-MUIIIXI2010
tentang Mekanisme dan
Instrumen Pasar uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; 7. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 2830 November mendorong pengalaman
2013; yang substansinya agar
Lembaga
dalam melakukan
bahwa pihak Regulator
Keuangan
Syariah
memperoleh
sindikasi, sementara dari beberapa
segi masih kurang memungkinan Lembaga Keuangan Konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah; oleh karena itu, dengan tidak mengabaikan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia -
substansi Ma 'ayir Syari'i
r------------.-----~----
Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ')
5
Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan
bahwa kerjasama usaha
sindikasi boleh dilakukan antaraLembaga
Keuangan Syariah dengan
Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terj adi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi; di antara caranya adalah dibuatnya dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda pula; 10. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu,. tanggal 02 April 2014. MEMUTUSKAN Menetapkan
Fatwa tentang Pembiayaan Mujamma')
Pertama
Ketentuan Umum
Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 1. Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma ') adalah akad antara beberapa
Lembaga
Keuangan,
baik antar sesama
Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama; 2. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Konvensional,
Keuangan Syariah dengan Lembaga yang memberikan pembiayaan secara
bersama kepada nasabah; 3. Akad Jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
Fatwa
DSN-MUI
Nomor:
05/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna'; 4. Akad Ijarah adalah sebagaimana MUI Nomor: 09/DSN-MUIIIV/2000 5. Akad
Ijarah
Muntahiyyah
dimaksud dalam Fatwa DSNtentang Pembiayaan Ijarah;
bi al-Tamlik
adalah
sebagaimana
dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUIIIIII2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik; 6. Akad Musyarakah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: OS/DSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
Dewan Syarialt Nasional - Majelis Ulama Indonesia -
Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma') 7. Akad Musyarakah
Mutanaqishah
adalah sebagaimana
6 dimaksud
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUIIXI/2008
tentang
Musyarakah Mutanaqishah; 8. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IVI2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); 9. Akad Muzara 'ah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati; 10. Akad Mukhabarah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati; 11. Akad Musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati; 12. Akad Mugharasah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonya (bukan buahnya), antara pemilik lahan dengan penggarap
yang hasilnya dibagi sesuai nisbah yang
disepakati. Kedua
Ketentuan Hukum Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensioanl boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan
Ketiga
yang terdapat dalam Fatwa ini.
Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa: 1. Akad Mudharabah; para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal (shahibul mal); dan pihak Leader (Mudharib) menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan
hanya us aha,
tidak ikut berpartisifasi dalam penyertaan modal (ra 'sul mal); 2. Akad Musyarakah;
peserta dan leader ikut berpartisifasi
pengumpulan modal (ra'sul mal), dan di antara
dalam
syarik ditunjuk
(melalui kesepakatan) sebagai leader; leader berhak memperoleh pendapatan/ penghasilan tambahan kedudukannya sebagai pengelola;
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
dengan akad tersendiri karena
Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ')
7
3. Akad Wakalah; peserta sebagai muwakkil dan leader berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad Wakalah bil Ujrah, maka wakil berhak mendapatkan ujrah. Keempat
Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan N asabah Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa: 1. Akad jual-beli
(al-bai '), baik jual-beli
musawamah
(bai ( al-
musawamah); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawarmenawar, jual-beli murabahah (bai ( al-murabahah), jual-beli salam (bai ( at-salami atau jual beli _salam pararel (bai ( al-salam almuwazi), jual-beli istishna: (bai ( al-istishna'i istishna "pararel (bai (al-istishna (al-muwazi); 2. Akad sewa menyewa
atau jual-beli
(Ijarah) atau akad sewa-menyewa
yang
diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (al-Ijarah alMuntahiyyah bi al-Tamlik); 3. Akad kerj asama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (musyarakah tsabitah) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur mutanaqishah );
kepada
nasabah
lain (musyarakah
4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) muzara'ah, b) mukhabarah, c) mugharasah, dan d) musaqah. Kelima
Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad 1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh diadministrasikanldisusun dalam satu dokumen; 2. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.
Keenam
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
di antara para pihak, maka penyelesaiannya
melalui lembaga penyelesaian
sengketa berdasarkan
dilakukan
syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketujuh
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian
hari
ternyata
terdapat
disempurnakan sebagaimana mestinya.
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia-
kekeliruan,
akan
diubah
dan
---------
~.--,.--.
Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
: 24 Jumadil Tsani 1435 H 02 April 2014 M
8
