PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PERMEN-KP/2013 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 7. Peraturan ...
-27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan informasi publik. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik. 6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. 7. Penyedia Informasi Publik adalah unit yang melaksanakan fungsi kehumasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pasal 2 Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; b. Terwujudnya ... ...
-3b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Pasal 3 Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: a. informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; b. pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; c. penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID. Pasal 4 Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi: a. informasi publik yang tersedia setiap saat; b. informasi publik yang diumumkan secara serta merta; c. informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan d. informasi publik yang dikecualikan. Pasal 5 (1) Permohonan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditujukan kepada PPID. (2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia informasi. (3) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data pemohon disertai alasannya. (4) Pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci rencana penggunaan data dan informasi publik yang dimohon. Pasal 6 (1) Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh PPID. (2) Jawaban atas permohonan informasi publik, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan informasi publik secara lengkap. (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pemenuhan informasi publik yang diminta; b. penjelasan bahwa informasi publik masih dalam proses penyediaan; atau c. penolakan, apabila informasi publik yang dimohon tidak tersedia di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau termasuk informasi yang dikecualikan. (4) PPID membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik. Pasal 7 ...
-4Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan informasi publik dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh PPID. Pasal 8 (1)
(2)
Sumber informasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: a. UNIT kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Dinas yang menangani kelautan dan perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Perguruan Tinggi; e. Perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau f. Kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap kelautan dan perikanan. Untuk kepentingan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID berkoordinasi dengan sumber informasi. Pasal 9
(1) Kewajiban Pemohon informasi publik meliputi: a. memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi publik yang dimohon dan tujuan penggunaannya; b. menggunakan informasi publik yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mencantumkan sumber data dan informasi publik, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi publik yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum. (2) Hak Pemohon Informasi publik meliputi: a. memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi publik yang diberikan oleh penyedia data dan informasi publik; dan c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak. Pasal 10 (1) Kewajiban penyedia informasi publik meliputi: a. mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala; b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi; c. memberikan jawaban atas permohonan informasi publik; d. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan; dan e. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. (2) Hak penyedia informasi publik meliputi: a. menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; b. menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan; c. meminta ...
-5c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon; dan d. melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan. Pasal 11 (1)
Dalam rangka bertukar wawasan/informasi publik, dan keterpaduan dalam mengumpulkan, serta memelihara informasi publik di lingkungan Kementerian, PPID melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap sumber informasi publik.
(2)
Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 946
