i ••.
OMBUDSMANI: REPUBLIK INDONESIA . ,2~i j
;,:; I,
L
;"-",:01 •
i"',
i,',I '"
REKOMENDASI Nomor: 0001/REKl0153.2011/ITC·2411/2012 Tanggal19 Januari 2012
Tentang
Tindakan Maladministrasi berupa ketidakcermatan yang dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :171.2/76/RO.ADM PEM·GST/2011
Ombudsman Republik Indonesia JI. Rasuna Said Kav. C.19,Jakarta Selatan Telepon (021 )52960910 Fax (021 )5296091 0 www.ombudsman.go.id
11
REKOMENDASI
Nomor: OOO\/REK/01S3.2011/ITC-24/I/2012
OMBUDSMAN tREPUI3l.IK INDONESIA
\~i lit,! J~~ iI
Setelah menerima laporan/pengaduan' da.trlS~t. Kelurahan/Desa
Sabang,
\rJ
Kabupaten
t:~'::~.jY{'\
. beralamat di JI. Hj. Abd. Rahman No. 17
TBlitR!i, kRrop.
Sulawesi Tengah,
pada
pokoknya
>;\Y,{ ;/7,":,::??',
ar.
No.
ik
171.2/76/RO.ADM Pem.GST/2011 tentang Per:esmial)Pengaktifan Kembali Sdr. Aziz Bestari, ST, H.}:.::;__:- _).:~;\'-_ MM sebagai Anggota dan Ketua Dewan' PeiWa~i1ag Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Masa
ib
mengeluhkan
tentang
penerbitan
sur
1.,•'••,.•.".1<, .•.
ep,·.litusan
" " . :.<:•.
Gubernur
Sulawesi
Tengah
,
Bhakti 2009-2014.
I. URAIAN LAPO'RAN/PENGADUAN
1. Pelapor menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Mei 2009, Sdr. Aziz Bestari ditetapkan
l-
sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat oleh Polda Sulawesi Tengah. Menurut Pelapor pada tanggal 10 Mei 2010 Kejaksaan Negeri Palu melimpahkan perkara tindak , pidana
pemalsuan
tersebut ke
Pengadilan
Negeri
Palu
melalui
Surat No.
B-
864/R.2/10/Ep.1/05/2010. 2. Atas hal tersebut pada tanggal 29 Oktober 2010 Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan No. : 171.3/599/RO.ADM PEM-GST/201O tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Aziz Bestari, ST, MM dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Masa Bhakti 2009-2014. Akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. : 181/PID.B/2010/PN.PL tertanggal 22 Desember 2010, Sdr. Aziz Bestari memperoleh putusan bebas. 3. Atas putusan dimaksud, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Keputusan No. 171.2/76/RO.ADM PEM-GST/2011 16 Februari 2011 tentang Peresmian Pengaktifan Kembali Sdr. Aziz Bestari sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Masa Bhakti 2009-2014. Pelapor mengeluhkan penerbitan surat keputusan tersebut, karena pada tanggal 04 Januari 2011 Kejaksaan Negeri Palu mengajukan
permohonan
kasasi
atas
Putusan
Pengadilan
Negeri
Palu
No.
:
181/PID.B/201O/PN.PL tersebut. 4. Pada tanggal 7 Maret 2011, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah No. 171.72/880/0TDA. Inti surat 1
6
menyatakan bahwa Gubernur ~UI'aW'eSI;,TPIr1drih rlihrJ'·rJnl
n
dikaitkan pada Pasal 390 ayat (3)
Undang-Undang 27 tahun 2009.
II.HASIL PEMERIKSAAN
LAI'U~U\N
2.L Permintaan Klarifikasi Ombudsman Selanjutnya Ombudsman Republik
k mengirimkan surat kepada Direktur
Jenderal Otonomi Daerah
Nomor : 0304/KLA/0153.2011/IT-
24/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 mengenai permohonan informasi tindak lanjut
b
9 I)
surat Dirjen Otonomi Daerah No. 17L72/880/0TDA atas pengaktifan kembali Sdr. AZiz Bestari sebagai Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli serta penyelesaian atas permasalahan dimaksud. Ombudsman
memperoleh
surat jawaban
dari
Dirjen
Otonomi
Daerah
No.
:
17L72/4667/0TDA tertanggal 11 Oktober 2011 yang intinya adalah Proses hukum Sdr. Aziz Bestari masih di tingkat kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 01/Akta Pid/2011/PN Palu tertanggal 14 Januari 2011 dan telah diserahkan memori kasasi pada tanggal 12 Januari 2011. Sehingga pengaktifan Sdr. Aziz Bertasl, 51', MM tidak sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Dalam surat disampaikan pula bahwa Kementerian Dalam Negeri belum memperoleh jawaban atas surat Dirjen Otonomi Daerah No. 17L72/880/0TDA yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Pada tanggal 17 Oktober 2011, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Hukum Dlrektorat Jenderal Otomoni Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembahasan permasalahan bertempat di Kantor Ombudsman RL Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa terhadap Surat dari Dirjen Otonomi Daerah ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Negeri Nomor : 0304/KLA/0153.2011/IT-24/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, akan tetapi belum memperoleh jawaban dari Gubernur Sulawesi Tengah. Kementerian Dalam Negeri belum melakukan monitoring atas surat permintaan klarifikasi tersebut 2.2. Mengundang Gubernur Sulawesi Selatan untuk pertemuan pembahasan permasalahan akan tetapi berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kepala Biro 2
6
Hukum Pemerintah Daerah
Prnnin·,ii
SlIIaW8Si Tengah pada tanggal 4 November 2011
bertempat di Kantor Ombudsman
tersebut Asisten I Pemerintahan
dan Kepala Biro Hukum
Sulawesi Tengah menyampaikan
beberapa hal yaitu : 1. Dasar pengaktifan kembali Sdr. ;ti:?iZ1le~{cciri mengacu pada beberapa h?1 yaitu : 1. Putusan Pengadilan Negeri
No. 181jPID.Bj2010jPN.PL yang amar
putusannya yaitu : a. Menyatakan terdakwa
ST. MM tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
pidana sebagaimana dakwaan jaksa
penuntut umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua; b. Membebaskan terdakwa Hj. Aziz Bestari, ST. MM dari semua dakwaan jaksa penuntut umum; c. Memulihkan hak terdakwa Hj. Aziz Bestari, ST. MM
dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya. 2. Mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menyatakan bahwa "terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,
terdakwa
atau
penuntut
umum
dapat
mengajukan
permintaan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas".
Selaln memberlkan penjelasan, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Proplnsl Sulawesi Tengah juga menyampalkan tembusan Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Menterl Dalam Negeri RI Nomor : 180j264jRO.HUK tanggal 2 November 2011 perihal Klarifikasi Pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestarl, ST., MM.
III. PENDAPAT DAN BENTUK MALADMINISTRASI 3.1. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman melakukan telaah lebih lanjut terhadap substansi laporan dengan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak beserta dokumen pendukung yang ada. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa :
6 3
1.
Da~waan
telah
terhadap Sdr. Aziz Bestari, ST. MM atas tindak pidana pemalsUan surat
diputus
oleh
Pengadilan
Negeri
Palu
melalui
Putusan
No.
181/PID.B/2010/PN.PL tanggal 22 Desember 2010. Atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2011/PN tanggal 4 Januari 2011 dan memori kasasidiserahkan pada tanggal 12 Januari 2011. Atas hal di atas perkara belum dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada :
1.
Putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa. Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas ( vrijspraak).
2.
Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi".
2. Masih dilakukannya nprn'prik~;~;m atas perkara dengan terdakwa Sdr. Aziz Bestari oleh Mahkamah Agung Berkenaan hal itu, mengacu
perkara belum berkekuatan hukum tetap. Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang No. 27 tahun
2009 tentang Majelis Dewan Perwakilan kabupaten/kota
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan berbunyi ''Da/am hal anggota DPRD me/akukan tindak pidana sebi'igaimana
dimaksud pada ayat , yang te/ah mempero/eh
huruf b berdasarkan putusan pengadi/an tetap, anggota DPRD kabupaten/kota
yang bersangkutan
Sdr. Aziz Bestari seharusnya belum dapat
diaktifkan kembali
Ketua DPDR Kab. Tolitoli Keputusan No.
171.2/76/RO.ADM PErvl-G~;Tj2.0j 3. Hingga saat ini masih Mahkamah Agung
~prlinrl"';' hpl,lt;,r"rll'"
16 Februari 2011. terhadap Sdr. Aziz Bestari oleh belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga 4
segal~
produk hukum atau kebijakan yang dibuat oleh terdakwa pada saat
bersangkutan
sebagai
Ketua
DPRD
Kab.
Tolitoli
dapat
saja
kemudian
dipermasalahkan karena dibuat oleh pejabat yang tidak sah secara hukum. Demikian pula dengan segala bentuk kebijakan administratif yang telah dan akan dilakukannya sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap. 4. Dalam rangka upaya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat perlu dibangun sistem pemerintahan yang kondusif. Hal ini berkenaan dengan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusanya ditujukan kepada Ombudsman Nomor : 176/668/SET/DPRD/2011 tanggal 26 September 2011 yang intinya meminta Mendagri melakukan kajian dan memberikan ketegasan atas pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari. Ombudsman juga telah menerima salinan surat pernyataan sikap dari 3 (tiga) fraksi DPRD Kabupaten Tolitoli yang intinya menolak pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari sebagai anggota dan Ketua DPRD.
3.2. Bentuk Maladministrasi Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan terjadinya Maladministrasi berupa ketidakcermatan yang
dapat dinilai sebagai
Perbuatan Melawan Hukum oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :171.2/76/RO.ADM PEM-GST/2011 tentang Peresmian Pengaktifan Kembali Sdr. Aziz Bestari, ST, MM sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli masa bakti 2009-2014.
IV. REKOMENDASI Dengan mempertimbangkan undang Nomor 37 Tahun 2008 tF'nltarja
ayat (1) huruf f dan Pasal 38 UndangYI\rri+"',rl':m~>n
Republik Indonesia mengeluarkan
rekomendasi : t;,
1. Kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor
Keputusan Gubernur Sulawesi tentang Peresmian Pengaktifan
Kembali Sdr. Aziz Bestari,
Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
2009-2014. Hal ini dikarenakan perkara
masih dalam proses hukum dan [)t!"Jrll< oer"kelkucltal hukum tetap (incracht). Apabila
5
status Sdr., Aziz Bestari diaktifkan kembali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada terganggunya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tolitoli.
2, Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengawasi pelaksanaan Rekomendasi ini.
V.
PENUTUP Sesuai ketentuan Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Rekomendasi ini
wajlb
dilaksanakan,
Gubernur Sulawesi Tengah
wajib
menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rekomendasi.
Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Danang Girindrawardana Ketua
6
