2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 112 /Dik-2/2011 Tentang

KURIKULUM DIKLAT CALON KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KKPH) FASE I KEPALA PUSAT, Menimbang : a. bahwa

untuk mengelola sumber daya hutan secara profesional dan

dilandasi akhlak mulia berdasar prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon Kepala KPHP dan KPHL sehingga dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang dipangkunya secara efisien dan lestari; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan calon Kepala KPHP dan KPHL sebagaimana diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap melalui Diklat Calon Kepala Kesatuan Pengelolaan HUTan (KKPH) Fase I; c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan. Mengingat

: 1.

Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;

2.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

4.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 5. Peraturan………….

1

5.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

tentang

6.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

tentang

7.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT CALON KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KKPH) FASE I

PERTAMA

: Kurikulum Diklat Calon Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) FASE I sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Calon Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) FASE I di lingkup Kementerian Kehutanan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 8 September 2011

2

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor : SK. 112/Dik-2/2011 Tanggal : 8 September 2011

1. Nama Diklat

: Calon KKPH Fase I

2. Jenjang Diklat

: Menengah

3. Latar Belakang Sumber daya hutan pada saat ini sebagian dalam keadaan rusak karena adanya degradasi dan deforestasi, sebagai akibat berbagai hal antara lain : kegiatan pembalakan secara illegal (illegal logging), perdagangan kayu secara illegal (timber illegal trading), kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan di luar kehutanan dan kegiatan-kegiatan destruktif lainnya. Di antara berbagai penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi sumber daya hutan tersebut antara lain karena belum adanya lembaga pemerintah yang secara permanen mengelola sumber daya hutan di tingkat lapangan. Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Th 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan peraturan pelaksanaannya berupa Permenhut dan Permendagri, mendorong terwujudnya KPH agar terwujud wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan dan organisasi yang dapat dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Lembaga pengelola sumber daya hutan yang permanen/KPH tersebut terdiri dari: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Diklat calon KKPH ini disamping dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang tersebut diatas, secara khusus mengacu pada penjabaran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, Permendagri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja KPHP dan KPHL dan Permenhut Nomor 42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL dan KPHP. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini dimaksudkan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan kepada calon Kepala KPHP dan KPHL dalam pengelolaan hutan sehingga dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang dipangkunya secara efisien dan lestari. Proses pembelajaran pada diklat ini menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif/pendidikan orang dewasa. Dalam diklat ini akan dilakukan praktek lapangan pengelolaan KPH di jawa dan pembangunan hutan tanaman baik untuk hutan produksi maupun hutan lindung. 3

Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap seluruh mata diklat kecuali bina suasana pelatihan dan pembangunan karakter personal. Terhadap peserta diklat dilakukan evaluasi meliputi penguasaan materi/ prestasi akademik dan kepemimpinan serta sikap dan perilaku selama mengikuti diklat Mengingat mata ajar baik teori maupun praktek yang diberikan memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup luas yang tidak dapat dikuasai oleh seorang pengajar/widyaiswara, maka diperlukan suatu team teaching guna mendukung proses pembelajaran yang optimal. 5. Tujuan Diklat Setelah selesai mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta diklat mampu mengelola sumber daya hutan secara profesional dan dilandasi akhlak mulia berdasar prinsipprinsip pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti pelatihan para peserta diklat diharapkan mampu : a. Komunikasi Publik b. Melaksanakan inventarisasi hutan dan pengumpulan base line information c. Melaksanakan penataan dan pemetaan hutan d. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan hutan e. Membina pengelolaan hutan oleh pemegang izin (menyiapkan prakondisi perizinan, pembinaan dan pemantauan) f. Melakukan promosi dan investasi lingkup KPH g. Menerapkan manajemen konflik/transaksi para pihak dan pemberdayaan masyarakat h. Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi hutan i. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : 30 ( tiga puluh ) orang per angkatan. b. Asal peserta : Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani bidang kehutanan di Provinsi, Kabupaten dan Kota atau; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KPH atau Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH yang telah terbentuk . c. Persyaratan peserta : ● Pegawai Negeri Sipil (PNS), diutamakan dengan pangkat Penata Golongan Ruang III/c atau telah ditunjuk sebagai Kepala KPH ● Pendidikan diutamakan Sarjana (S1) atau D IV di bidang Kehutanan atau S1 Non Kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA atau D III Kehutanan. 4

● Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter. ● Mendapat Surat Penugasan dari Kepala Instansi asal peserta. ● Belum pernah mengikuti diklat sejenis. 8. Pengampu/Fasilitator a. Asal Pengampu/Fasilitator ● Kementerian Kehutanan. ● Dinas Kehutanan/Dinas yang menangani Bidang Kehutanan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ● Instansi Kehutanan lainnya ● Perguruan Tinggi ● Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ● Lembaga Sertifikasi ● Pakar yang relevan b. Persyaratan pengampu/fasilitator ● Menguasai materi yang diajarkan ● Menguasai metode mengajar orang dewasa (andragogi) ● Memiliki pengalaman yang cukup di bidangnya ● Mampu melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta 9.

Lokasi Diklat Lokasi diklat untuk materi teori dan praktek kelas, diselenggarakan di Kampus Pusat Diklat Kehutanan, Jalan Gunung Batu, Bogor atau di tempat lain yang memenuhi persyaratan. Lokasi praktek lapangan, diselenggarakan sebagai berikut : ● Pengelolaan hutan produksi Perum Perhutani tersertifikasi PHPL (KPH, SPH dan KBM ). ● Pembentukan dan pengelolaan KPH di P. Jawa.

10. Waktu Diklat Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari atau setara dengan 380 ( tiga ratus delapan puluh ) jam pelajaran @ 45 menit, terdiri atas 190 jam pelajaran teori dan praktek kelas serta 190 jam pelajaran praktek lapangan. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Kebutuhan peserta : b. Di ruang kelas : c. Di lapangan

:

Alat tulis-menulis Lap top/Desk top, LCD Projector, papan tulis, flip chart, spidol, peta-peta, blanko dokumen dan lain-lain. Peta-peta, kompas, blanko dokumen dan lain-lain.

5

12. Daftar Mata Diklat NO. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 1.

2. 3. 5.

MATA DIKLAT

JPL

TEORI Bina Suasana Pelatihan (Dinamika Kelompok) Pembangunan Karakter personal (Character Building) Komunikasi Publik Inventarisasi hutan dan pengumpulan base line information Penataan dan pemetaan hutan*) Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan Pengelolaan hutan oleh pemegang izin (Menyiapkan prakondisi perizinan, pembinaan dan pemantauan) Pengelolaan Hutan Lestari Promosi dan investasi lingkup KPH Manajemen Konflik/Transaksi Para Pihak dan Pemberdayaan Masyarakat Rehabilitasi dan restorasi hutan Perlindungan dan Pengamanan Hutan*) Kapita Selekta (perjanjian internasional /climatic change, REDD,enterpreneurships dan success story dari KKPH dll) PRAKTEK Pengelolaan Hutan Produksi di Perum Perhutani (KPH, SPH, KBM) tersertifikasi PHPL. Pusat Jati dan Industri pengolahah hasil hutan kayu Pengelolaan hutan di P.Jawa. Penyusunan Kertas Kerja Kelompok hasil Praktek Lapangan Seminar/Presentasi Laporan Praktek per Kelompok

190 5 10 10 20 15 20 10

JUMLAH

380

10 10 20 20 10 30 190 80 80 20 10

*) diberikan pada fase I dan II

6