2011 Pertemuan 9

HANDOUT MATAKULIAH: PROPAGANDA PRODI: ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Semester: Genap 2010/2011 Pertemuan 9

PROPAGANDA POLITIK di INDONESIA 1 Oleh: Kamaruddin Hasan2 Propaganda Era Soeharto Di era Orba propaganda politik yang pernah dilakukan presiden Soeharto antara lain; 1. Propaganda menampilkan citra baik kepribadian pemimpin Tanpa bisa dipungkiri, perekonomian Indonesia pernah terpuruk pada tahun 60-an. Kondisi ini diperparah dengan kompetisi politik antarparpol dalam kekuasaan.tak terkecuali konflik antara komponen di militer yang tercermin dalam usaha pembunuhan para jenderal yang kemudian dikenal dengan pahlawan revolusi. Pertikaian antara parpol tersebut membawa suasana kontradiktif antara mereka yang tergabung dalam kelompok ”agamis”, “nasionalis”, dan mereka yang partai komunis. Konflik ini mencapai puncaknya pada peristiwa G 30/S/PKI. Kepribadian pemimpin menjadi tolak ukur apakah seorang raja tersebut layak memimpin atau tidak. Soeharto yang mulai membangun basis kekuasaannya berusaha mempraktekkan gaya kekuasaan seperti itu. Era Soeharto ada “Bapak Pembangunan”. Propaganda ini ingin mencitrakan bahwa dia adalah pelopor, penggerak, penentu pembangunan yang sedang menjadi harapan masyarakat. (Hanya) melalui tangan “Bapak Pembangunan”-lah, kemajuan akan dicapai. Citra baik ini dilakukan terus menerus. 2. Propaganda Pembangunan Ekonomi Agar tidak mengulang era orla, Orba menjadikan ekonomi sebgai panglima. Pembangunan nasional yang dibanggakan pun dibangun di atas fondasi pembangunan ekonomi yang diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, pembangunan ekonomi 1 2

Diambil dari berbagai sumber Dosen prodi ilmu komunikasi Fisip Unimal

---------------------Copyright©2010-2011, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:[email protected]

1

yang diciptakan dan dibanggakan tidak diimbangi oleh moralitas para pemimpinnya. Akibatnya, kebanggaan tersebut mencapai titik kulminasi tertinggi pada pertengahan tahun 1997 dengan timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan. KKN pun merebak dimanamana setelah era reformasi mengungkapkan kebobrokan ekonomi peninggalan orba. 3. Propaganda dengan organisasi berbasis militer Soeharto berkuasa penuh selama lebih dari tiga dasawarsa karena peran militer. Militer, telah diciptakan sebagai mesin yang mampu melindungi kebijakannya. Bahkan Soehato kemudian menjadi panglima tertinggi di tubuh militer. Tidak itu saja, peran ini diwenangkan juga ke tingkat pemerintahan di bawahnya dalam mencampuri urusan kebijakan daerah. Sebuah perusahaan, kalau sudah berlindung di balik kekuatan militer atau ada pihak militer yang melindungi, orang lain tidak akan berani lagi untuk mempermasalahkan kebobrokan yang dilakukan. Belum lagi militer ikut berbisnis dengan alasan “kesejahteraan prajurit”. Tak bisa dipungkiri lagi, untuk mengabsahkan kekuasaannya, militer kadang menggunakan kekerasan, seperti semprotan gas air mata, penculikan sampai pembunuhan. 4. Propaganda sakralisasi Pancasila dan UUD 1945 Orba dalam awal pemerintahannya menganggap era sebelumnya penuh pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu tekadnya adalah melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Wujud pelaksaan tersebutt kemudian tertuang dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tak tanggung-tanggung program tersebut tertuang dalam TAP MPR. Program penghayatan (dengan penataran P4) ini wajib diikuti oleh instansi di seluruh Indonesia. Dalam beberapa hal, pemerintahlah yang justru tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Misalnya sila keadilan. 5. Propaganda penertiban politik dan asas tunggal Dalam dunia politik pun dilakukan perubahan yang sangat mendasar, salah satunya bisa dilihat pada partai politik. Pada tahun 1970, jauh sebelum pemilu tahun 1971 sudah direncanakan ---------------------Copyright©2010-2011, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:[email protected]

2

pengelompokan parta-partai politik. Dalam pertemuannya dengan pimpinan parpol, 27 februari 1970, Soeharto mengemukakan sarannya untuk mengelompokkan parpol tersebut. Tujuannya agar memudahkan kampanye pemilu, dan tak bermaksud melenyapkan pemilu. Akhirnya, terjadi pengelompokan tiga partai yakni spirituil, nasionalis, dan golongan karya. Dengan adanya fusi-fusi patrai tersebutt memungkinkan Golkar selalu berada di depan dalam perolehan suara. Setiap ada gejala dua parpol lain itu menjadi besar akan digunakan bebrbagai cara untuk menekannya. Satu alasan dasar kenapa harus diadakan fusi partai karena multi partai dianggap mengancam stabilitas nasional. Meskipun pada akhirnya pengekangan ini berdampak lebih dahsyat. Tidak itu saja, setelah berhasil mengadakan fusi parpol, pemerintah mewajibkan setiap orpol dan ormas harus mengganti asas organisasinya dengan Pancasila. 6. Propaganda dengan politisasi agama Peringatan akan pemerintah menghindari tindakan politisasi agama, yakni menjadikan agama sebagai alat justifikasi politik. Justifikasi dalam hal ini bisa dipahami sebagai tindakan menjadikan agama sebagai faktor untuk mengabsahkan sesuatu diluar agama. Kalau hal demikian terus dilakukan, bukan tidak mustahil agama akan kehilangan substansinya, bahkan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan pragmatis-politis. Ada beberap implikasi ketika agama mengalami politisasi, yaitu; pertama, Politisasi itu akan menjadikan suatu keputusan yang berlindung dibalik jubah agama mengalami “sakralisasi”. Kedua, agama akan kehilangan nilai moral, etika, dan spiritualnya sebagai elemen dasar yang harus dipuyai agama. Sehingga, agama menjadi sebuah “instrumen” pemerintah atau pemeluknya sendiri.


3

Propaganda Era Habibie Habibie menduduki jabatan presiden setelah Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Propaganda Habibie yang paling penting dicermati adalah seruannya tentang demokratisasi. Berikut ini diuraikan secara lebih spesifik tentang kasus per kasus propaganda yang dilakukan Habibie: 1. Propaganda moral altruisme bangsa Dalam kajian filasfat moral-politik, akar altruisme bisa ditelusuri dari kata latin yaitu alter. Menurut kamus, alter berarti ‘lain’. Dengan demikian, altruisme adalah pandangan dan sikap hidup yang menaruh perhatian pada kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan orang lain (Mangunhardjabana, 1997). Orang altruistis akan lebih mementingkan kepentingan orang lain sebagai bagian haknya yang dianggap lebih baik daripada mementingkan dirinya hanya sekedar gengsi. Dengan demikian, penentuan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timtim adalah pelaksanaan moral altruisme dalam segala bentuknya. Penegakan moral altruisme sehubungan denan kasus Timtim yang dilaksanakan Indonesia, sebenarnya mempunyai beberapa implikasi. Pertama, kasus itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertanggung jawab. Kedua, penegakan moral altruisme di satu sisi yang berimplikasi diperolehnya kemerdekaan Timtim semakin menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di dunia internasional masih lemah. Ketiga, bagi presiden Habibie kasus penegakan moral altruisme ini akan menjadi keunggulan komparatif dirinya di masa datang, dengan menafikan kesan buruk yang selama ini melekat pada dirinya. 2. Propaganda pseudo demokrasi Perkembangan kehidupan demokrasi di negara kita (terutama era Habibie) boleh jadi tidak mengalami kemajuan yang berarti, tetapi justru mengalami kemunduran (set back). Dalam beberapa hal, bukan praktik demokrasi yang sedang diperjuangkan masyarakat, namun liberalisme. Dalam demokrasi ada kebebasan, namun kebebasan itu masih dalam bingkai kepentingan orang banyak. Ini artinya, jika suara mayoritas menang demi kepentingan rakyat banyak, kelompok minoritas harus menerima kenyataan yag terjadi.


4

Dalam hal ini, demokrasi menuntut untuk rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Maka, demokrasi dalam dataran pelaksanaannya adalah sebuah iklim yang berusaha mencari yang terbaik untuk kebaikan semua pihaka, bukan lebih baik tetapi hanya untuk golongan tertentu di masyarakat. Sedangkan liberalisme jika diaktualisasikan akan sebaliknya, ia akan mencari sesuatu hal yang lebih dan paling baik, tetapi menurut atau untuk tujuan diri dan golongannya. Apalgi jika liberalisme yang diperjuangkan diatasnamakan demokrasi. Demokrasi hanya akan menjadi kedok untuk mencari polularitas dan dukungan semua pihak, tetapi tujuan utamanya adalah liberalisme untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Inilah pseudo demokrasi. Degan demikian, pseudo demokrasi nyaris menjadi fenomena propaganda era Habibie.

===========


5

2011 Pertemuan 9

Recommend Documents