2010

SALINAN

PUTUSAN Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Persetujuan Perpanjangan Give Away Haji oleh PT Garuda Indonesia (Persero) kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011, yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------1.

Terlapor I: PT Garuda Indonesia (Persero), yang beralamat di Gedung Garuda Indonesia Jalan Kebon Sirih No. 44 Jakarta 10110; --------------------------------------------

2.

Terlapor II: PT Gaya Bella Diantama, yang beralamat di Jalan Ring Road Selatan, Rukaman Tamantirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta;--------------------------------------------

3.

Terlapor III: PT Uskarindo Prima, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 7R, Jakarta 11320; -----------------------------------------------------------------------------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------Majelis Komisi: -------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;------------------------------------Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -------------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”);---------------

TENTANG DUDUK PERKARA 1.

Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Persetujuan Perpanjangan Give Away Haji oleh PT Garuda Indonesia (Persero) kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011;---------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; ----------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 54

3.

Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Koordinasi tanggal 17 Maret 2010 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti A2); --------------------------------------------------------

4.

Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan KPPU Nomor: 66/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 Mei 2010 (vide bukti A2);---------------------------------------------

5.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 134/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 (vide bukti A3); -------------------------------------------------------------------

6.

Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 430/SJ/ST/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang menugaskan staf Sekretariat Komisi membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 (vide bukti A4); --------------

7.

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (vide bukti A23);--------------------------------------

8.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A23); ---------------------------------------------------------

9.

Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan

menerbitkan

Penetapan

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

Nomor:

95/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara

Nomor 23/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan 02 Agustus 2010 (vide bukti A24); ------------------------------------------------------------------10.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 174/KPPU/KEP/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 (vide bukti A25);------------------------------------------------------------------

11.

Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 664/SJ/ST/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang menugaskan staf Sekretariat Komisi membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 (vide bukti A26);------------------

Halaman 2 dari 54

12.

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -------------------------------------------------------------

13.

Menimbang atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Keputusan Nomor: 272.1/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan 17 September 2010 (vide bukti A35);-----

14.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 272.2/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 (vide bukti A36);-------------------

15.

Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1160.2/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang menugaskan staf Sekretariat Komisi membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 (vide bukti A37);-------------------------------------------------------------------------------------

16.

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan keterangan para Saksi (vide bukti B1 s/d B18); ---------------------------------

17.

Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi, dan Pemerintah (vide bukti B1 s/d B18); -------------------------------------------------

18.

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----------------------------------------------

19.

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi: -----------------------------------------------------------------------19.1.

Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan; ---------------------------------------------------19.1.1.

Identitas Terlapor; -----------------------------------------------------------------19.1.1.1.

Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero), beralamat di Gedung Garuda Indonesia Jalan Kebon Sirih No. 44 Jakarta 10110, adalah BUMN yang didirikan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan kontribusi

Halaman 3 dari 54

terhadap penerimaan Negara juga memiliki kewajiban yang terkait dengan kemanfaatan umum (public service obligation), yaitu dengan melayani rute-rute penerbangan sesuai kebutuhan masyarakat umum meskipun tidak selalu menguntungkan secara komersial (vide bukti B3, B18); ---19.1.1.2.

Terlapor II, PT Gaya Bella Diantama, beralamat di Jalan Ring Road Selatan, Rukaman Tamantirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta, adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 156 tanggal 21 Mei 1991 yang dibuat Notaris Teguh Hartanton S.H. serta dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 20 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Suparyatun, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang industri, perdagangan umum, kontraktor, bidang jasa dan pengangkutan (vide bukti B4, C9);-----------------------------

19.1.1.3.

Terlapor III, PT. Uskarindo Prima, beralamat di Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 7R, Jakarta 11320, adalah pelaku usaha

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 16 tanggal 19 Oktober 1987 yang dibuat oleh Notaris Jacinta Susanti, S.H. yang melakukan kegiatan usaha

antara

perdagangan

lain komisi

di

bidang

dan

perdagangan

keagenan,

umum,

supplier

atau

leveransir, grosir, distributor, dan industri (vide bukti B5, C8);----------------------------------------------------------------19.1.2.

Dugaan Pelanggaran Awal; ----------------------------------------------------19.1.2.1.

Adanya dugaan pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dengan memperpanjang kontrak Terlapor II dan Terlapor III dalam hal Persetujuan Perpanjangan Give Away Haji untuk periode tahun 2009/2010 dan periode tahun 2010/2011 (vide bukti L6); -----------------------------------------

Halaman 4 dari 54

19.1.3.

Latar Belakang Perkara ; --------------------------------------------------19.1.3.1.

Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2008 pada tanggal 24 September 2008 memutuskan Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam pelaksanaan Tender Give Away Haji Tahun 2007 (vide bukti L6):---------------------------------------------

19.1.3.2.

Majelis Komisi perkara tersebut menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus

juta

rupiah)

dan

Terlapor

III

sebesar

Rp

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (vide bukti L6);---19.1.3.3.

Majelis Komisi hanya memberikan saran kepada Terlapor I untuk menerapkan secara konsisten ketentuan dalam RFP Pengadaan Give Away Haji pada periode berikutnya (vide bukti L6); ----------------------------------------------------------

19.1.3.4.

Selanjutnya,

Terlapor

II

mengajukan

keberatan

ke

Pengadilan Negeri (PN) Bantul pada tanggal 4 Nopember 2008, dan Terlapor III mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 2008 atas putusan Majelis Komisi perkara No. 09/KPPUL/2008 tersebut (vide bukti L6);-------------------------------19.1.3.5.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan keberatan Terlapor II dan Terlapor III, selanjutnya membebaskan Terlapor II dan Terlapor III dari sanksi denda melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 002/Pdt.P/KPPU/2008/PN.JKT.BAR pada tanggal 23 Maret 2009 (vide bukti L6); ---------------------------------

19.1.3.6.

KPPU menyatakan keberatan atas Putusan PN Jakarta Barat dan mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), dan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi KPPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor: 582 K/PDT.SUS/2009 tanggal 28 September 2009 (vide bukti L6); ----------------------------------------------------------

Halaman 5 dari 54

19.1.4.

Kronologis Proses Persetujuan Perpanjangan Give Away

Haji

Untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011; --19.1.4.1.

Surat undangan Terlapor I kepada Terlapor II dengan Nomor: GARUDA/IBG-20008/09 tanggal 17 Februari 2009 perihal Klarifikasi dan Negosiasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 jam 14.00 WIB bertempat di Gedung Menara Cardig Lantai Mezanin Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Jakarta (vide bukti B4, C5); -----------------------------------------------------

19.1.4.2.

Surat undangan Terlapor I kepada Terlapor III dengan Nomor: GARUDA/IBG-20007/09 tanggal 17 Februari 2009 perihal Klarifikasi dan Negosiasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 jam 14.00 WIB bertempat di Gedung Menara Cardig Lantai Mezanin Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Jakarta (vide bukti B5, C4); -----------------------------------------------------

19.1.4.3.

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Perpanjangan Perjanjian Pengadaan Give Away

Haji

Tahun 2009/2010 tertanggal 18 Februari 2009, disepakati beberapa hal sebagai berikut (vide bukti B3, B18, C5); ----a.

Disepakati kontrak perjanjian diperpanjang untuk kebutuhan Give Away Haji periode tahun 2009 dan periode tahun 2010 (perpanjangan kontrak 2 tahun).

b.

Spesifikasi: (1)

Spesifikasi Give Away

Haji (Koper) sama

dengan spesifikasi Give Away Haji tahun 2008 (sebelumnya),

kecuali

untuk

warna

akan

disampaikan Terlapor I kepada Terlapor II dan Terlapor III paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal berita acara ini ditandatangani. (2)

Terlapor I meminta kepada Terlapor II dan Terlapor III agar label Give Away

Haji

kualitasnya ditingkatkan atau minimal sama dengan label Give Away Haji tahun 2008.

Halaman 6 dari 54

c.

Jumlah estimasi kebutuhan Give Away Haji Tahun 2009 diperkirakan masih sama dengan jumlah kebutuhan Give Away Haji tahun 2008.

d.

Apabila

ada

penambahan/pengurangan

akan

diberitahukan secara tertulis kepada Terlapor II dan Terlapor III. e.

Time Frame distribusi Give Away

Haji 2009 ke

Kanwil-Kanwil Departemen Agama paling lambat tanggal 20 September 2009. 19.1.4.4.

Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Give Away Haji Untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011 pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009, yang menjadi dasar pertimbangan pembahasan adalah (vide bukti B3, B18, C7-C13); ------------------------a.

Perjanjian Nomor: DS/PERJ/DC-3129/07 tanggal 19 Juli 2007 antara Terlapor I dengan Terlapor II perihal Perjanjian Pengadaan Give Away Haji Tahun 20072008 dan Tahun 2008-2009 untuk Paket B dan C, berikut Amandemen Nomor: DS/PERJ/AMANDI/DC-3129/07/08.

b.

Perjanjian Nomor: DS/PERJ/DC-3130/07 tanggal 19 Juli 2007 antara Terlapor I dengan Terlapor III perihal Perjanjian Pengadaan Give Away

Haji

Tahun 2007-2008 dan Tahun 2008-2009 untuk Paket A, berikut Amandemen Nomor: DS/PERJ/AMANDII/DC-3130/07/08. c.

Surat Terlapor II Nomor: 001/GBL-Give Away Haji/I/09 tanggal 8 Januari 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak.

d.

Surat Terlapor III Nomor : 363/UP/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008.

e.

Surat JKTCH Nomor: JKTCH/10004/E/09 tanggal 21 Januari 2009 perihal Perpanjangan Kontrak Give Away Haji.

Halaman 7 dari 54

f.

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Perpanjangan Perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II tanggal 18-02-2009.

g.

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Perpanjangan Perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor III tanggal 18-02-2009.

19.1.4.5.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan memperhatikan hal-hal berikut (vide bukti B3, B18, C22C25, C33);--------------------------------------------------------a.

Sesuai dengan ketentuan perpanjangan/roll over dapat dilakukan maksimum sampai 3 (tiga) kali perpanjangan dengan pertimbangan antara lain kualitas barang yang baik, harga tetap atau lebih rendah dan kinerja supplier yang dinyatakan baik.

b.

Hasil assessment terhadap kinerja Terlapor II dan Terlapor III dinyatakan cukup baik di atas standar yang ditetapkan Terlapor I.

c.

Harga lebih rendah dari harga perjanjian lama ref Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Perpanjangan Perjanjian Give Away . Terlapor II Embarkasi

Solo Makasar Balikpapan Banjarmasin

Harga Lama/Set (Rp) 135.000 152.000 152.000 152.000

Harga Negosiasi (Rp) 134.350 151.350 151.350 151.350

Dengan asumsi jumlah jamaah sama seperti tahun lalu untuk setiap embarkasi (total 58.296 jamaah) maka terdapat selisih harga sebesar ± Rp 1.178 Milyar/Tahun. Terlapor III Embarkasi Banda Aceh Surabaya Padang Palembang Jakarta

Harga Lama/Set (Rp) 144.500 139.750 144.500 135.000 135.000

Harga Negosiasi (Rp) 143.850 139.100 143.850 134.350 134.350

Halaman 8 dari 54

Dengan asumsi jumlah jamaah sama seperti tahun lalu untuk setiap embarkasi (total 51.551 jamaah) maka terdapat selisih harga sebesar ± Rp. 1.266 Milyar/Tahun. Sehingga dengan dilaksanakan perpanjangan perjanjian akan didapat selisih sebesar: Total Anggaran 2009/2010 Rp. 35.590.428.00,19.1.4.6.

Realisasi (Perpanjangan) Rp. 30.701.364.400,-

Selisih Rp. 4.889.063.600,-

Pada bulan April 2009, Terlapor I melakukan perpanjangan kontrak Give Away Haji untuk periode tahun 2009/2010 dan periode tahun 2010/2011 dengan Terlapor II dan Terlapor III; -------------------------------------------------------

19.1.5.

Peraturan Pengadaan Yang Terkait; ------------------------------------19.1.5.1.

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Terlapor I dilaksanakan

berdasarkan

SK

Nomor:

JKTDZ/SKEP/50014/09 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) (vide bukti B3, B18, C1);---------------19.1.5.2.

Penggunaan SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09

tidak

terlepas dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (vide bukti C21);-------------------------------------------------19.1.5.3.

Terkait dengan supplier atau rekanan, pada Pasal 9 ayat 2 disebutkan Supplier yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan (vide bukti C17): a.

Memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajemen dalam bidang usahanya;

b.

Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

c.

Perusahaan/Badan

Usaha

diutamakan

yang

berbadan hukum;

Halaman 9 dari 54

d.

Perusahaan/Pengurus

perusahaan

tidak

dalam

proses peradilan dan atau tidak sedang menjalani sanksi baik pidana maupun perdata; e.

Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi,

klasifikasi,

dan

sertifikasi

yang

dimilikinya. 19.1.5.4.

Khusus

untuk

perpanjangan

kontrak,

Terlapor

I

menggunakan pedoman yaitu Manual: Contract Renewal Work Instruction (WI.PPM-5.2.1-vo). SK Direksi hanya memuat garis besar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Terlapor I, dan ketentuan-ketentuan rinci yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, seperti halnya spesifikasi barang/jasa, pengelolaan persediaan, metode pengadaan, kontrak, pengelolaan supplier dan lain sebagainya diatur dalam Manual Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini (vide bukti C3);---------------------------------19.1.5.5.

Dalam manual Contract Renewal, Pasal 6 disebutkan when there is a need to renew contracts, unless the Supplier is a monopoly, some of the following conditions should be met to be considered for roll over (vide bukti C3, C17);--------a.

Alignmet with Garuda procurement strategy

b.

Very good supplier perfomance

c.

Quantity the same or higher (optional)

d.

No change in availibility of alternate supplier (optional).

e. 19.1.5.6.

Price the same or lower (optional)

Dalam Pasal 8 disebutkan perpanjangan kontrak dapat dilakukan maksimal sebanyak 3 kali kecuali supplier yang monopoli;----------------------------------------------------------

19.1.6.

Tentang Paket Give Away Haji;------------------------------------------19.1.6.1.

Paket Give Away Haji merupakan barang complement dari Terlapor I untuk jemaah haji dari Indonesia yang dilaksanakan sejak Terlapor I mengangkut jemaah haji

Halaman 10 dari 54

khusus dengan sistem kuota (vide bukti B3, B10, B18, C14-C16, C19, C20); -------------------------------------------19.1.6.2.

Paket Give Away

Haji merupakan permintaan dari

Departemen Agama yang biayanya dibebankan kepada komponen

biaya

tiket

pesawat

yang

dibayarkan

Departemen Agama kepada Terlapor I (vide bukti B3, B10, B18, C14-C16, C19, C20); -------------------------------------19.1.6.3.

Dengan

menggunakan

Give

Away

Haji,

pihak

Departemen Agama menginginkan adanya keseragaman tas jemaah haji Indonesia dan membantu Terlapor I dalam mengontrol bagasi jemaah haji Indonesia (vide bukti B3, B10, B18, C14-C16, C19, C20); ------------------------------19.1.6.4.

Terlapor I menginginkan agar pengadaan paket Give Away Haji dikembalikan ke Departemen Agama, namun sampai saat ini permintaan tersebut belum terealisasi (vide bukti B3, B10, B18);----------------------------------------------------

19.1.6.5.

Bahwa Terlapor I adalah perusahaan penerbangan terbesar yang digunakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia untuk melayani jemaah haji dari Indonesia dengan sistem kuota (vide bukti B3, B10, B18); -------------

19.1.7.

Tentang Negosiasi Harga Penawaran; -----------------------------------19.1.7.1.

Bahwa dalam proses negosiasi harga untuk perpanjangan kontrak Give Away

Haji ini, Terlapor I mengundang

Terlapor II dan Terlapor III untuk memberikan harga penawaran. Terlapor I tidak membuka penawaran baru dalam perpanjangan kontrak Give Away Haji, dalam hal negosiasi harga Terlapor I melakukan penilaian sendiri dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi dan HPS sebelumnya. Dalam negosiasi harga tersebut, Terlapor II dan Terlapor III akhirnya menurunkan harga sebesar Rp 650,-/set untuk setiap paket /daerah pengiriman (vide bukti B3-B5, B18, C6, C25); -----------------------------------------19.1.7.2.

Terlapor I tidak mempertimbangkan bahwa pada Putusan KPPU Perkara No. 09/KPPU-L/2008, Terlapor II dan Terlapor

III

telah

dijatuhi

sanksi

karena

terbukti

Halaman 11 dari 54

melakukan

persekongkolan

melaksanakan

pertemuan

horizontal untuk

dengan

pengaturan

cara harga

penawaran. Sehingga dari Putusan KPPU Perkara No. 09/KPPU-L/2008

ini

diketahui

bahwa

harga

yang

didapatkan oleh Terlapor I pada saat itu bukanlah harga yang kompetitif melainkan harga yang didapat dari hasil persekongkolan para pelaku usaha (vide bukti B3, B18); --19.1.7.3.

Terlapor I juga tidak pernah menerima penawaran harga dari

pemasok

atau

perusahaan

lain

sebelum

memperpanjang kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III (vide bukti B3, B18); ----------------------------------------19.1.7.4.

Berdasarkan keterangan dari PT Seruni Indah, harga bahan baku pasaran dunia untuk pembuatan paket Give Away Haji ini sudah turun dari medio tahun 2007-2009 seperti bahan polyster, kawat, zipper. Maka seharusnya pada saat negosiasi harga penawaran dilaksanakan, Terlapor I bisa mendapatkan harga yang lebih baik daripada harga yang ditawarkan pada tahun 2007 (vide bukti B14, L6); ----------

19.1.7.5.

Tetapi karena Terlapor I tidak melakukan survey harga pasar dan juga tidak menerima penawaran harga dari pemasok lain maka Terlapor I tidak memiliki pembanding harga

mana

yang

lebih

murah

sehingga

hal

ini

menyebabkan negara cq. Jamaah haji yang menggunakan paket Give Away Haji ini mengalami kerugian karena tidak mendapatkan barang dengan harga yang kompetitif (vide bukti B3, B14, B18, C6, C25, L6); ---------------------19.1.8.

Tentang Pengalihan Pekerjaan Pembuatan Paket Give Away Haji kepada pihak ke-3;-----------------------------------------------------------19.1.8.1.

Terlapor I dalam melaksanakan perpanjangan kontrak ini berpedoman pada Contract Renewal Work Instruction dimana kemampuan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan sendiri haruslah dijadikan penilaian (vide bukti B3, B18, C3, C17);----------

19.1.8.2.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Tim Pemeriksa, diperoleh informasi bahwa tanah dan bangunan yang

Halaman 12 dari 54

difungsikan sebagai pabrik oleh Terlapor II yang berlokasi di Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan Bantul Yogyakarta telah dilelang oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk (via SKH Suara Merdeka, tanggal 1 Desember 2009), sehingga dengan demikian sebenarnya Terlapor II sudah tidak memiliki pabrik dan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan (vide bukti B14, L6); -------------------------------19.1.8.3.

Berdasarkan keterangan dari PT YKK Indonesia, Tim Pemeriksa mendapatkan informasi bahwa baik Terlapor II dan Terlapor III sudah tidak melakukan pemesanan lagi untuk pengadaan risluiting paket Give Away

Haji ini

kepada perusahaan sejak tahun 2008. PT YKK Indonesia juga menanyakan kepada Terlapor II perihal tidak adanya pemesanan kembali untuk tahun berikutnya, dan Terlapor II hanya memberikan jawaban bahwa Terlapor I tidak mempersyaratkan risluiting dari PT YKK lagi untuk paket Give Away

Haji ini dan bisa menggunakan risluiting

dengan merek yang setara (vide bukti B13, C27-31); ------19.1.8.4.

Bahwa

dalam

JKTDZ/SKEP/50014/09

ketentuan

SK

Nomor:

memang tidak diatur secara

khusus penggunaan local content pada pengadaan Give Away

Haji ini. Tetapi pada Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara pada pasal 2 ayat 2 diatur ”pengguna barang dan jasa harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri...” dan pada ayat 3 diatur “dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (vide bukti C1, C21); ---------------------------------------------------------19.1.8.5.

Tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak melakukan pemesanan kembali pada PT YKK Indonesia

Halaman 13 dari 54

mengindikasikan kedua perusahaan ini telah mengalihkan pekerjaan paket Give Away Haji kepada pihak ke-3 baik untuk

mengerjakan

sebagian

barang

ataupun

keseluruhannya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa pabrik milik Terlapor II sudah dilelang oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk, sehingga Terlapor II notabene tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup dan tempat usaha/pabrik guna melakukan pengerjaan paket Give Away Haji ini (vide bukti B13, C27-31, L6); --------19.1.8.6.

Bahwa dikarenakan dalam aturan yang dimiliki oleh Terlapor I yaitu: Contract Renewal Work Instruction tidak dijelaskan

secara

rinci

adanya

klausul

mengenai

penggunaan local content dan larangan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga, telah membuka kesempatan bagi Terlapor II dan III dapat mengalihkan pekerjaan tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ke-3 (vide bukti C3, C8, C9, C17);----------------------------19.2.

Fakta Lain --------------------------------------------------------------------------------19.2.1.

Terlapor I pernah dipanggil sebagai Saksi dalam penanganan perkara KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008, tetapi menurut Terlapor I pihaknya tidak mengikuti proses hukum yang terkait dengan perkara tersebut (vide bukti B3, B18);-----------------------------------------------------------

19.2.2.

Dalam perpanjangan kontrak Give Away Haji, Terlapor I melakukan assesment/penilaian dari aspek produk dan pengiriman, dan tidak mempertimbangkan hasil putusan KPPU dan putusan kasasi MA serta Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) (vide bukti B3, B18, C1, C3, C17, C24, L6); -------------------------------------------------------------

19.2.3.

Menurut Terlapor I, pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak Give Away Haji dengan Terlapor II dan Terlapor III apabila mengetahui hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan MA (vide bukti B3, B18); -----------------------------------------------------------------------------

19.2.4.

Perpanjangan kontrak Give Away

Haji merupakan inisiatif dari

Terlapor I, sedangkan Terlapor II dan Terlapor III mengikuti prosedur yang dilakukan oleh Terlapor I (vide bukti B3, B18); ---------------------

Halaman 14 dari 54

19.2.5.

Bahwa Terlapor II dan Terlapor III pernah menyampaikan kepada Terlapor I (salah satunya kepada Narko Krisbudianto), terkait dikabulkannya permohonan keberatan mereka atas putusan bersalah KPPU oleh PN Jakarta Barat (vide bukti B4, B5); -------------------------

19.2.6.

Bahwa Terlapor I tidak mempertimbangkan bunyi Pasal 9 ayat 2 huruf d SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09, yang isinya menyatakan perusahaan

yang

bisa

menjadi

rekanan/supplier

adalah

Perusahaan/Pengurus perusahaan tidak dalam proses peradilan dan atau tidak sedang menjalani sanksi baik pidana maupun perdata, dalam perpanjangan kontrak Give Away Haji dengan Terlapor II dan Terlapor III (vide bukti C1); -------------------------------------------------19.2.7.

Bahwa pada saat proses perpanjangan kontrak ini dilaksanakan, baik Terlapor II dan Terlapor III tidak beritikad menyampaikan kepada Terlapor I tentang proses hukum yang sedang dijalani oleh kedua perusahaan di MA terkait Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008; ---

19.2.8.

Bahwa Terlapor I tidak melakukan proses due diligence secara menyeluruh terutama pada aspek hukum dan kemampuan keuangan perusahaan dari Terlapor II dan Terlapor III yang berakibat pada dirugikannya negara karena telah mendapatkan barang yaitu paket Give Away Haji dengan harga yang tidak kompetitif; --------------------

19.3.

Analisis; -----------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai sebagai berikut: --19.3.1.

Tentang Perpanjangan Kontrak; -----------------------------------------19.3.1.1.

Bahwa landasan hukum Terlapor I pengadaan Give Away Haji dan perpanjangan kontrak adalah SK Nomor JKTDZ/SKEP/50014/09 dan Manual:Contract Renewal Work Instruction; -------------------------------------------------

19.3.1.2.

Bahwa Terlapor I melakukan negosiasi harga terhadap harga

kontrak

tahun

sebelumnya

untuk

memenuhi

persyaratan dari ketentuan untuk melakukan penunjukan langsung berdasarkan Procurement Manual (PM) Terlapor I; -------------------------------------------------------------------19.3.1.3.

Bahwa berdasarkan hasil Proses Asessment Performance, menurut Terlapor I, performance dari Terlapor II dan

Halaman 15 dari 54

Terlapor III menunjukkan hasil yang baik dimana penilaiannya mencakup kualitas, harga, waktu, service dan inovatif dari para supplier. Proses ini tidak mencakup survey menyeluruh terhadap Terlapor II dan Terlapor III yakni apakah kedua perusahaan sedang menghadapi proses hukum di peradilan atau tidak dan perhitungan kemampuan keuangan perusahaan bersangkutan untuk menjadi rekanan Terlapor I; --------------------------------------------------------19.3.1.4.

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 9 ayat 2 huruf d SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09, rekanan/supplier yang dalam proses hukum dan atau sedang menjalani sanksi pidana maupun perdata tidak boleh terlibat dalam proses pengadaan

barang/jasa,

Terlapor

I

sepatutnya

mempertimbangkan hal tersebut dan mengklarifikasi dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak padahal Terlapor I pernah di panggil sebagai Saksi perkara KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008. Bahkan Terlapor II dan Terlapor III telah menyampaikan hasil putusan PN Jakarta Barat kepada Telapor I, serta Terlapor II dan Terlapor III mengetahui bahwa KPPU mengajukan keberatan Kasasi kepada MA sebelum kontrak baru;----------------------------19.3.1.5.

Bahwa Terlapor I memperpanjang kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III pada bulan April 2009, padahal putusan Kasasi MA belum keluar, dan baru diputus MA pada tanggal 24 September 2009, sehingga pada saat perpanjangan kontrak dilakukan Terlapor II dan Terlapor III sedang dalam proses hukum;--------------------------------

19.3.1.6.

Bahwa dalam melakukan negosiasi harga, Terlapor I diduga tidak memperhitungkan harga pasar, padahal apabila Terlapor I mempertimbangkan proses hukum yang tengah dijalani oleh Terlapor II dan Terlapor III, maka Terlapor I dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain untuk memberikan harga yang lebih bersaing dari harga yang disepakati oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----------------------------------------------

Halaman 16 dari 54

19.3.1.7.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari pelaku usaha lain, diketahui selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2009 terjadi penurunan harga bahan baku untuk pembuatan Give Away Haji ini seperti harga baja; -----------------------

19.3.1.8.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari pelaku usaha lain, biaya produksi satu set Give Away Haji yang terdiri dari Tas Koper, Tas Jinjing, dan Tas Pasport adalah sebesar Rp. 119.889,00 per set dan harga ini sudah termasuk biaya kirim;---------------------------------------------------------------

19.3.1.9.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari pelaku usaha lain, penurunan harga 1 (satu) set Give Away Haji yang terdiri dari Tas Koper, Tas Jinjing, dan Tas Paspor bisa mencapai Rp. 5.000,00 per set. Ini sangat jauh dibandingkan penurunan harga yang disepakati pada perpanjangan yaitu Rp. 650,00; --------------------------------------------------------

19.3.1.10. Bahwa harga yang disepakati antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III belum termasuk dalam kategori harga yang menguntungkan karena dengan keuntungan sebesar 10% dari harga yang ditawarkan pelaku usaha lain, maka Terlapor I masih bisa membeli paket Give Away Haji sebesar Rp. 131.877,90,-; ----------19.3.1.11. Bahwa Terlapor I dapat memperoleh harga satu set Give Away Haji sebesar Rp. 131.877,90 apabila proses yang digunakan dalam menentukan rekanan adalah proses tender;-------------------------------------------------------------19.3.1.12. Bahwa apabila dengan asumsi harga Give Away

Haji

untuk semua embarkasi sebesar Rp. 131.877,90,- dan dengan asumsi jumlah jamaah sama seperti tahun lalu untuk setiap embarkasi total sebanyak 109.847 jamaah, maka

terdapat

penghematan

harga

sebesar

Rp.

864.290.519,-/tahun apabila proses yang digunakan dalam menentukan rekanan oleh Terlapor I menggunakan proses tender;-------------------------------------------------------------19.3.1.13. Bahwa terdapat pelaku usaha lain (terdaftar sebagai rekanan Terlapor I) yang telah memberikan jasa Give

Halaman 17 dari 54

Away

Haji kepada Terlapor I sebelum tahun 2008,

sehingga terdapat pelaku usaha lain yang memenuhi standar kualitas untuk produk barang dalam paket Give Away Haji; ------------------------------------------------------19.3.1.14. Bahwa dengan demikian proses penunjukan langsung oleh Terlapor I tidaklah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09;---------19.3.2.

Tentang Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2008; ------------------------19.3.2.1.

Bahwa berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat, Terlapor II dan Terlapor III dinyatakan tidak bersalah atas Putusan KPPU Nomor : 09/KPPU-L/2008 pada tanggal 23 Maret 2009, dan pihak KPPU menyatakan keberatan Kasasi kepada MA; -------------------------------------------------------

19.3.2.2.

Bahwa setelah keluarnya putusan tersebut, Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan hasilnya kepada Terlapor I, dan pada bulan April 2009 Terlapor I melakukan perpanjangan

kontrak

(Amandemen)

dari

sebelumnya untuk pengadaan Give Away

kontrak

Haji untuk

periode 2009/2010 dan 2010/2011; ---------------------------19.3.2.3.

Bahwa setelah perpanjangan kontrak dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III, pada tanggal

28

September

2009

Mahkamah

Agung

mengabulkan permohonan kasasi KPPU dalam perkara Keberatan terhadap Putusan PN Jakarta Barat yang telah membatalkan Putusan KPPU dimana menyatakan Terlapor II dan Terlapor III tidak bersalah dalam Perkara KPPU Nomor : 09/KPPU-L/2008; ------------------------------------19.3.2.4.

Bahwa

Terlapor

I

seharusnya

mengetahui

dan

mempertimbangkan Putusan KPPU yang menyatakan Terlapor

II

dan

Terlapor

III

telah

melakukan

persekongkolan dalam memenangkan Tender Give Away Haji Tahun 2007, dan menunggu kepastian hukum terhadap Terlapor II dan Terlapor III, sebelum melanjutkan perpanjangan kontrak (Amandemen) untuk pengadaan Give Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011

Halaman 18 dari 54

serta selayaknya membuka proses tender agar diperoleh penawaran dari pelaku usaha lain yang memiliki kompetensi yang sama dengan Terlapor II dan Terlapor III; 19.3.3.

Tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999;----------------Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5/1999”), yakni sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri

maupun

bersama

pelaku

usaha

lain,

yang

dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d.

Melakukan

praktek

diskriminasi

terhadap

pelaku

usaha

tertentu”. Beberapa unsur dalam Pasal 19 huruf (d) UU No.5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut 19.3.3.1.

Pasar Bersangkutan; ------------------------------------------a.

Bahwa

yang

dimaksud

pasar

bersangkutan

berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----------------------------------------b.

Pasar bersangkutan dalam putusan ini adalah pengadaan Give Away

Haji untuk periode

2009/2010 dan 2010/2011 oleh Terlapor I;-------------------------19.3.3.2.

Unsur Pelaku Usaha ; -----------------------------------------a.

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

Halaman 19 dari 54

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;----------------b.

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam laporan ini adalah Terlapor I. sebagaimana dalam akta pendirian perusahaan tersebut;---------------------------

c.

Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha terpenuhi;----------------------------------------------------

19.3.3.3.

Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu;---------------------------------------a.

Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama;--------------------

b.

Bahwa Terlapor I adalah perusahaan penerbangan terbesar yang digunakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia untuk melayani jemaah haji dari Indonesia;----------------------------------------------------

c.

Bahwa Terlapor I memperpanjang kontrak Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan rekanan pemasok Give Away

Haji dengan beberapa

pertimbangan sebagai berikut: (1)

Terlapor II dan Terlapor III adalah perusahaan pemasok Give Away

Haji pada tahun

sebelumnya;----------------------------------------(2)

Terlapor II dan Terlapor III adalah perusahaan yang terdaftar sebagai rekanan Terlapor I;------

(3)

Terlapor

II

dan

Terlapor

III

bersedia

menyediakan Give Away Haji dengan harga yang lebih murah dari tahun sebelumnya;------d.

Bahwa Terlapor I dalam melaksanakan pengadaan menggunakan acuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2008 dan SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09 Tentang Pedoman dan Tata

Halaman 20 dari 54

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero);-----------------------------e.

Bahwa persyaratan untuk menjadi rekanan atau supplier di Terlapor I harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 9, tetapi pada saat perpanjangan kontrak Give Away Haji, Terlapor II dan

Terlapor

III

sedang

dalam

proses

hukum/peradilan terkait dengan perkara KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008, namun Terlapor I tetap melakukan perpanjangan kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III tanpa melakukan klarifikasi ataupun pengecekan ke pengadilan atas proses hukum yang dijalani oleh Terlapor II dan Terlapor III;--------------f.

Bahwa

atas

negosiasi

penurunan

harga

yang

dilaksanakan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III sebesar Rp. 650,-/set belum merupakan harga yang efisien, karena Terlapor I belum

melaksanakan

survey

pasar

dan

tidak

menerima pertimbangan harga dari pelaku usaha lain yang kompeten untuk menyediakan paket;------------g.

Bahwa dalam PM tercantum klausul tidak boleh mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain, dan diduga Terlapor II mengalihkan ke pihak lain dalam proses pengerjaan paket ini karena didapatkan informasi pabrik dan aset perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan telah dilelang oleh BNI sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak kompeten untuk pengerjaannya;---------------------------------------------

h.

Bahwa atas hal ini, Terlapor I mengaku tidak tahu menahu bila pabrik dan aset perusahaan milik Terlapor II telah disita untuk dilelang. Tetapi ketidaktahuan ini tidak melepaskan kelalaian dari Terlapor I untuk melakukan pengecekan kembali atas kemampuan keuangan perusahaan bersangkutan dan

Halaman 21 dari 54

Terlapor I tidak melakukan survey secara periodik kepada suppliernya;---------------------------------------i.

Bahwa Terlapor I memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga Give Away

Haji yang lebih

kompetitif yaitu sebesar Rp. 131.877,90,- apabila tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III;-----------------------------j.

Bahwa dengan perpanjangan kontrak yang tidak memenuhi ketentuan internalnya, Terlapor I diduga telah menutup kesempatan kepada pelaku usaha tertentu yang menjadi pesaing Terlapor II dan Terlapor III seperti PT Seruni Indah, PT Graha Cendana Abadi Mitra, PT Huda Rachma Grupindo, PT Damai Columbus International, CV Penta, PT Patria Nusantara Perkasa, dan Koperasi Karyawan SBU Garuda Cargo (KOKARGO) untuk menjadi supplier Paket Give Away Haji tahun 2009/2010 dan 2010/2011;--------------------------------------------------

k.

Bahwa tindakan Terlapor I sebagaimana diuraikan diatas dapat diduga sebagai tindakan diskriminasi karena Terlapor I telah mengistimewakan Terlapor II dan Terlapor III serta tidak memberikan kesempatan kepada

perusahaan

lain

untuk

mendapatkan

pekerjaan pengadaan Give Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011 dari Terlapor I;------------l.

Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terpenuhi;----------------------------------------------------

19.3.3.4.

Unsur Persaingan Usaha tidak sehat;----------------------a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;--------------------------

Halaman 22 dari 54

b.

Bahwa tindakan Terlapor I memperpanjang kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III diduga melanggar

ketentuan

SK

Nomor:

JKTDZ/SKEP/50014/09;--------------------------------c.

Bahwa tindakan Terlapor I yang memperpanjang kontrak Terlapor II dan Terlapor III sebagai pelaksana pengadaan Give Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011 diduga sebagai tindakan menghambat persaingan karena menutup kesempatan perusahaan lain untuk ikut melaksanakan pengadaan Give Away

Haji untuk periode 2009/2010 dan

2010/2011;-------------------------------------------------d.

Bahwa dengan demikian, tindakan perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan persaingan

usaha

tidak

sehat

sehingga

unsur

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;----------------20.

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-------

21.

Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 156/KPPU/Pen/IX/2010 tanggal 16 September 2010, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan 28 Oktober 2010 (vide bukti A53); ------------------------------------------------------

22.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 334/KPPU/Kep/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 23/KPPU-L/2010 (vide bukti A54);--------------------------------------------

23.

Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1398/SJ/ST/IX/2010, Surat Tugas Nomor: 1399/SJ/ST/IX/2010, dan Surat Tugas

Nomor: 1400/SJ/ST/IX/2010

tanggal 16 September 2010 (vide bukti A55, A56, A57);-------------------------------------24.

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;--------------------------------------------------------------------

Halaman 23 dari 54

25.

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 18 Oktober 2010, Terlapor I: PT. Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (vide bukti C40): -----------------------------------------25.1.

Bahwa Terlapor I sudah memperlihatkan itikad baiknya untuk melakukan perubahan perilaku dalam perkara aquo sesuai dengan aturan Pasal 37 Perkom 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Upaya untuk melakukan perubahan perilaku ini sudah Terlapor I sampaikan melalui surat No. GARUDA/JKTDI-20055/10 tanggal 3 Mei 2010, sedangkan surat No. GARUDA/JKTDI-20055/10 tanggal 3 Mei 2010 dikirimkan pada saat pemeriksaan

pendahuluan

masih

berlangsung.

Maka

dengan

adanya

penyampaian surat tersebut maka Terlapor I sudah beritikad untuk melakukan perubahan perilaku dan seharusnya Pemeriksaan Lanjutan tidak perlu dilakukan; 25.2.

Bahwa persetujuan perpanjangan Give Away Haji oleh Terlapor I kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima untuk periode Tahun 2009/2010 dan 2010/2011 yang menjadi obyek perkara aquo adalah pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pengadaan Give Away Haji ini adalah untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh Departemen Agama RI kepada Terlapor I sebagaimana tertera di dalam Surat No.GARUDA/DZ-2174/06 tanggal 20 Juni 2006. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengadaan Give Away Haji ini adalah pengadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu jamaah haji Indonesia; ----------------

25.3.

Bahwa Pengadaan Give Away Haji oleh Terlapor I juga merupakan salah satu pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan: “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN” ; -----------------------

25.4.

Bahwa dalam perkara aquo, tujuan menjaga kepentingan umum bisa terganggu apabila Tim Pemeriksa KPPU bersikeras untuk membatalkan Persetujuan Perpanjangan Give Away Haji oleh Terlapor I kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima untuk periode tahun 2009/2010 dan 2010/2011 mengingat yang menjadi objek perkara perkara aquo adalah pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan kepentingan umum;------------------------------

25.5.

Bahwa mengingat tindakan Terlapor I dalam perkara aquo pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan umum dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang antara lain Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang

Halaman 24 dari 54

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 tahun 2009 dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka jelas dengan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, maka tindakan Terlapor I dikecualikan dari ketentuan Undang-undang tersebut dan sudah semestinya Terlapor I dibebaskan dari tuduhan Pasal 19 huruf (d) Undang-undang tersebut;-----------------------------------------------------25.6.

Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur Pasal 19 huruf (d) mengenai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I tidak pernah terbukti karena semenjak pemeriksaan hingga proses pemeriksaan dokumen (inzage) pada tanggal 8 Oktober 2010, Tim Pemeriksa KPPU sama sekali tidak pernah memberitahukan dan menyatakan siapa pelaku usaha tertentu yang menerima perlakuan diskriminasi dari Terlapor I; -------------------------------------------------

25.7.

Bahwa ketidakjelasan siapa pelaku usaha tertentu yang menerima perlakuan diskriminasi dari Terlapor I mengakibatkan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor I menjadi tidak jelas dan kabur sehingga seharusnya Terlapor I haruslah dibebaskan dari segala tuduhan dalam perkara aquo;-----------------------------------------------------------------------------------------

25.8.

Bahwa tuduhan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa KPPU kepada Terlapor I dalam perkara aquo dengan mendasarkan pada asumsi;-----------------------------25.8.1.

Dasar perhitungan harga Rp. 131.877,90; -----------------------------------

25.8.2.

Bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) dirugikan dengan perpanjangan tersebut; --------------------------------------------------------------------------

Asumsi KPPU tersebut tidak didukung oleh perhitungan yang memiliki dasar yang benar dan akurat. Di dalam setiap pemeriksaan, Tim Pemeriksa KPPU sama sekali tidak pernah memberikan atau memperlihatikan bukti-bukti yang menjadi dasar perhitungan yang dijadikan dasar asumsi tersebut, sehingga dengan demikian asumsi yang dijadikan dasar tuduhan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak benar, dan sekaligus membuat tuduhan yang dituduhkan kepada Terlapor I adalah juga tidak berdasar dan tidak benar; ---------------------25.9.

Bahwa terkait dengan angka 3 huruf l dari LHPL perkara aquo, seharusnya Tim Pemeriksa KPPU dapat menjelaskan dasar perhitungan harga Give Away Haji sebesar Rp. 131.877,90 sebagai harga yang wajar diterima oleh Terlapor I, padahal Terlapor I tidak pernah menerima surat penawaran baik secara lisan

Halaman 25 dari 54

maupun tertulis dari pihak manapun berkaitan dengan harga sebesar Rp. 131.877,90 tersebut; ----------------------------------------------------------------------25.10. Bahwa penggunaan local content sebagaimana disampaikan pada LHPL Huruf F halaman 9-10 dalam perkara aquo adalah tidak relevan dengan tuduhan. Tidak relevan karena objek pengadaan dalam perkara aquo adalah Tas Haji (Give Away), sehingga apabila bahan baku tas (seperti polyester, kawat dan zipper, dll) tersebut dibeli oleh pihak Terlapor II dan/atau Terlapor III selaku vendor dari pihak ke-3, maka hal itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan kepada pihak ke-3. Karena di dalam kontrak pengadaan antara Terlapor I dengan Vendor (Terlapor II dan Terlapor III) juga telah diatur mengenai pengalihan pekerjaan kepada pihak ke-3 serta batasan-batasannya. Terlebih lagi Tim Pemeriksa KPPU menggunakan dasar Peraturan Menteri Negara (Permen) BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN di dalam melakukan analisanya yang terkait dengan sinergi BUMN, untuk mempersalahkan Terlapor I terkait dengan persoalan local content, adalah tidak tepat, karena perpanjangan yang dilakukan oleh Terlapor I bukanlah cakupan dari Permen tersebut; ----------------------------25.11. Bahwa berkaitan dengan isi LHPL Angka 3 Huruf H yang menyatakan bahwa pabrik dan aset milik Terlapor II telah disita dan dilelang, Terlapor I menyatakan sudah melakukan due diligence atau kunjungan ke lokasi pabrik Terlapor II dan II, dan dari hasil due diligence tersebut Terlapor I melihat bahwa pabrik-pabrik tersebut masih beroperasi. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Terlapor I secara langsung kepada Tim Pemeriksa KPPU maupun secara tertulis melalui surat Terlapor I No. GARUDA/JKTDI-20080/10 tanggal 17 September 2010;----------------------------------------------------------------------------------------25.12. Bahwa atas penjelasan diatas maka Terlapor I berharap Tim Pemeriksa KPPU dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan membebaskan Terlapor I dari segala tuduhan dalam perkara aquo;----------------------------------------------26.

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 18 Oktober 2010, Terlapor II: PT. Gaya Bella Diantama menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (vide bukti C41): -----------------------------------------26.1.

Bahwa adanya Surat dari PT Gaya Bella Diantama No. 01/GBL-GIVE AWAY HAJI/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) adalah sah menurut hukum, karena surat tersebut bersifat umum dalam rangka penawaran kerja yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa pada

Halaman 26 dari 54

umumnya serta tidak ada unsur pemaksaan kehendak, intimidasi, ataupun janji gratifikasi, dan lain sebagainya ;--------------------------------------------------------26.2.

Bahwa Terlapor II tidak dalam posisi menentukan atau hanya pada posisi pasif karena sifat surat No. 01/GBL-GIVE AWAY HAJI/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 hanya berisi penawaran biasa, dengan konsekuensi bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero); -------------------------------

26.3.

Bahwa karena Terlapor II hanya melakukan sebuah penawaran biasa, maka kriteria dan dasar hukum perpanjangan kontrak kerja oleh PT Garuda Indonesia (Persero) kepada Terlapor II adalah hak mutlak PT Garuda Indonesia (Persero), dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan; --------

26.4.

Bahwa tentang adanya harga Rp. 119.889,00 per set yang dijelaskan oleh PT Seruni Indah dalam hal ini PT Gaya Bella Diantama tidak mempunyai untuk memperbandingkannya, hal tersebut juga merupakan hak mutlak PT Garuda Indonesia (Persero). Namun perlu ditelaah lebih lanjut apakah benar harga tersebut sudah pernah ditawarkan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) sebelum diadakan perpanjangan kontrak atau muncul setelah ada laporan; -------

26.5.

Bahwa berdasarkan ketentuan SK No. JKTDZ/SKEP/50014/09 dan Contract Renewal Work Instruction tidak dijelaskan secara rinci klausul mengenai penggunaan local content dan larangan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga, sehingga keterangan dari pihak PT YKK Indonesia tidak ada relevansinya dengan perkara aquo dan harus dikesampingkan; ---------------------

26.6.

Bahwa pada saat perpanjangan kontrak Give Away

Haji Periode Tahun

2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011 yang dilakukan pada bulan April 2009, meski dikatakan sedang ada proses hukum, tetapi belum ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga perpanjangan kontrak tersebut sah menurut hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya;-----------------------------------------------26.7.

Bahwa mengenai keterangan terjadinya penurunan harga dan bahan baku hanya berdasarkan suatu penjelasan dari pelaku usaha lain (bahkan dimungkinkan dari keterangan pelapor) dan bukan berdasarkan fakta dan bukti otentik sehingga keterangan tersebut tidak obyektif serta patut untuk dikesampingkan; -------------

26.8.

Bahwa tuduhan terhadap Terlapor II sudah tidak memiliki pabrik dan keuangan yang memadai karena asetnya telah dilelang oleh PT BNI (Persero) Tbk adalah tidak

benar

karena

sudah

ada

pembicaraan

permasalahan

internal

penyelesaiannya, dan fakta membuktikan bahwa Terlapor II telah diaudit dan

Halaman 27 dari 54

dilakukan due diligence oleh Kantor Akuntan Publik “Hadori Sugiarto Adi dan Rekan” yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2010. Dan pembuktian tersebut diatas oleh KPPU tidaklah sempurna karena selama pemeriksaan aquo tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat (plaatsonderzoek);-----------------26.9.

Bahwa karena proyek Give Away Haji ini menyangkut kepentingan nasional yang bersifat massal dan sensitif maka Terlapor I tentunya tidak akan mainmain dalam menunjuk suppliernya dengan coba-coba untuk supplier yang belum pernah/terbiasa menanganai Give Away Haji tersebut; ------------------------------

26.10. Bahwa atas penjelasan diatas maka Terlapor II berharap Majelis Komisi KPPU dapat menerima dan mengabulkan pendapat dan pembelaan Terlapor II untuk seluruhnya, menyatakan menolak laporan perkara aquo atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), dan menyatakan Terlapor II tidak terbukti atau turut serta melakukan pelanggaran dalam perkara aquo; -----27.

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 18 Oktober 2010, Terlapor III: PT. Uskarindo Prima menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (vide bukti C42):------------------------------------------------------27.1.

Bahwa pada Bagian III Fakta-fakta Huruf A Latar Belakang dari LHPL, ada 1 (satu) fakta hukum yang tidak dimasukkan, yaitu pada saat ini Terlapor III telah mengajukan

Peninjauan

Kembali

terhadap

Putusan

Kasasi

MA

No.

582K/PDT.SUS/2009, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Jawaban Permohonan Peninjauan Kembali No. 002/PDT/P/KPPU/2010/ PN JKT Bar tertanggal 24 Agustus 2010;-------------------------------------------------------------27.2.

Bahwa pada Bagian III Huruf E, Angka 2, halaman 8 dan 9 dari LHPL, memang benar KPPU telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No. 09/KPPU-L/2008, namun perlu kami tegaskan bahwa saat ini Terlapor III telah mengajukan Permohonan PK ke MA RI dan apabila MA mengabulkan Peninjauan Kembali dari Terlapor III maka seluruh isi pada Bagian III Huruf E, Angka 2, halaman 8 dan 9 dari LHPL dianggap tidak ada dan seluruh isi keputusan yang mendasarkan pada hal ini haruslah dianggap tidak ada; ------------------------------

27.3.

Bahwa Bagian IV Huruf A Angka 7 dari LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa pelaku usaha lain memberikan penjelasan kurun waktu 2007-2009 terjadi penurunan harga bahan baku, namum dalam proses inzage yang kami lakukan tidak ada bukti materiil atau data penunjang yang menegaskan bahwa memang ada penurunan harga bahan baku, yang kami dapatkan hanyalah keterangan PT Seruni Indah dalam pemeriksaan di KPPU. Mengingat kami tidak dapat

Halaman 28 dari 54

melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi tersebut dan Tim Pemeriksa menganggap pendapat dari PT Seruni Indah sebagai suatu kebenaran maka kami mensomir Tim Pemeriksa untuk menunjukkan bukti-bukti yang valid yang menggambarkan adanya penurunan harga bahan baku; -----------------------------27.4.

Bahwa dalam angka 7 dari LHPL, menurut Tim Pemeriksa berdasarkan informasi dari pelaku usaha lain biaya produksi 1 (satu) set Give Away Haji adalah sebesar Rp. 119.889,00, sekali lagi mengingat kami tidak dapat melakukan pemeriksaan silang pertanyaan kami apakah Tim Pemeriksa telah memeriksa dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut dan kami mensomir Tim Pemeriksa untuk menunjukkan hasil verifikasi secara independen terhadap informasi harga dari pelaku usaha tersebut; --------------------------------------------

27.5.

Bahwa Terlapor III mengakui telah menerima perpanjangan kontrak dari Terlapor I dengan pengurangan harga barang per paket sebesar Rp. 650,00 dari harga yang ditentukan dalam kontrak sebelumnya, harga di sebut terjadi setelah negosiasi dengan Terlapor I, Terlapor III dapat memberikan penurunan dari harga sebelumnya dikarenakan perpanjangan kontrak 2 tahun sehingga Terlapor III berani mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diperoleh, mengingat berdasarkan harga bahan baku yang ditawarkan oleh pemasok harga bahan baku untuk tahun 2009 dan 2010 cenderung stabil; ---------------------------

27.6.

Bahwa Terlapor III adalah supplier dari Terlapor I sehingga ketentuan internal yang berlaku di Terlapor I belum tentu diketahui oleh Terlapor III dan tidak ada kewajiban dari Terlapor III untuk mengetahuinya, Terlapor III memiliki kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan dalam proses pengadaan yang diberitahukan kepada Terlapor III oleh Terlapor I;------------------------------------

27.7.

Bahwa berkaitan dengan diskriminasi, Terlapor III menegaskan kami tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan diskriminasi mengingat penentuan supplier adalah kewenangan sepenuhnya dari Terlapor I;---------------

27.8.

Bahwa kami sadari pembelaan ini hanya berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi belaka dan kami selaku kuasa hukum Terlapor III tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkonfrontasi secara langsung pernyataanpernyataan ataupun informasi yang diserahkan oleh saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara ini kami mohon Majelis Komisi yang menangani perkara ini untuk memeriksa kebenaran material dari semua pernyataan dan informasi yang diberikan oleh saksi pelaku usaha lain dalam pemeriksaan perkara aquo; ------------------------------------------

Halaman 29 dari 54

27.9.

Bahwa atas penjelasan diatas maka Terlapor III berharap Majelis Komisi KPPU menyatakan secara keseluruhan dugaan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor III dalam perkara aquo yang dibuat oleh dan diantara Terlapor III dan Terlapor I dan menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-undang No. 5 tahun 1999; ------------------

28.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----------------------------------------------

TENTANG HUKUM 1.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------1.1.

Tentang Identitas Terlapor------------------------------------------------------------1.1.1.

Bahwa Terlapor I: PT Garuda Indonesia (Persero) sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengadakan proses Perpanjangan Give Away Haji kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011; --------

1.1.2.

Bahwa terkait uraian pada butir 1.1.1 bagian Tentang Hukum diatas, Majelis Komisi menambahkan lebih lanjut bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Notaris Raden Kardiman, Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950, dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 50 tanggal 7 Agustus 2008 dan melakukan kegiatan usaha antara lain jasa angkutan udara niaga berjadwal, jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal, reparasi dan pemeliharaan pesawat udara; -------------------------------------------------

1.1.3.

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor I merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara aquo;-------------------------------------

1.1.4.

Bahwa Terlapor II: PT Gaya Bella Diantama sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.2. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti dan melaksanakan Perpanjangan Give Away Haji kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo

Halaman 30 dari 54

Prima untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara aquo;------------------------------------1.1.5.

Bahwa Terlapor III: PT. Uskarindo Prima sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19.1.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti dan melaksanakan Perpanjangan Give Away Haji kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Terlapor dalam perkara aquo;-------------------------------------

1.1.6.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Komisi menyimpulkan para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------------------------------------

1.2.

Tentang Aspek Formil;------------------------------------------------------------------1.2.1.

Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pokok perkara (aspek materiil) Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yang ditanggapi oleh Terlapor I yaitu tentang perubahan perilaku; ------------1.2.1.1.

Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan pada saat pemeriksaan pendahuluan mereka tidak pernah diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan merubah perilaku sebagaimana aturan Pasal 37 Perkom 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; --------

1.2.1.2.

Bahwa kemudian Terlapor I berinisiatif mengirimkan Surat kepada

Tim

Pemeriksa

GARUDA/JKTDI-20055/10

KPPU

melalui

tanggal

3

surat Mei

No. 2010,

sedangkan surat No. GARUDA/JKTDI-20055/10 tanggal 3 Mei 2010 dikirimkan pada saat pemeriksaan pendahuluan masih berlangsung. Dengan adanya penyampaian surat tersebut maka Terlapor I sudah beritikad untuk melakukan perubahan perilaku dan seharusnya Pemeriksaan Lanjutan tidak perlu dilakukan; -------------------------------------------1.2.2.

Atas pendapat atau pembelaan yang disampaikan oleh Terlapor I, Majelis Komisi terlebih dahulu melihat isi Pasal 4 dan Pasal 37 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang berbunyi; ----------------------------------------------

Halaman 31 dari 54

Pasal 4: (1)

Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;------------

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai wewenang: a. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan; ---------b. Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain;-----------------------------------------------------c. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen dan alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;--------------------------------------------------d. Menerima

pernyataan

kesediaan

Terlapor

untuk

mengakhiri dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan Komisi untuk tidak melakukan Pemeriksaan Lanjutan secara bersyarat. -----------------Pasal 37: (1)

Komisi dapat menetapkan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan meskipun terdapat dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan bersedia melakukan perubahan perilaku;-

(2)

Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan; ----------------

(3)

Pelaksanaan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi.--------------------

1.2.3.

Bahwa Majelis Komisi telah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan, yang isinya terdapat pertanyaan Tim Pemeriksa

Halaman 32 dari 54

mengenai tanggapan Para Terlapor atas Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah disampaikan;----------------------------------------1.2.4.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan, Majelis Komisi tidak menemukan adanya pernyataan Para Terlapor yang mengakui kesalahannya sebagaimana yang dituduhkan dalam Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------

1.2.5.

Bahwa dengan tidak diakuinya dugaan pelanggaran oleh Para Terlapor, maka Majelis Komisi menilai tindakan Tim Pemeriksa yang tidak menawarkan perubahan perilaku kepada Para Terlapor telah tepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 37 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU; ----

1.2.6.

Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pokok perkara (aspek materiil) Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yang ditanggapi oleh Terlapor I yaitu Perkara No. 23/KPPU-L/2010 merupakan pengecualian Pasal 50 huruf (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, karena; --------------------------------------------------------------------------------1.2.6.1.

Terlapor I menyatakan dalam pembelaannya bahwa Perpanjangan Give Away

Haji ini dilaksanakan pada

dasarnya untuk kepentingan umum dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang antara lain Undang-undang

No.

13

Tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 tahun 2009, Terlapor I melaksanakan Pengadaan Give Away

Haji ini adalah

untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh Departemen Agama RI kepada Terlapor I sebagaimana tertera di dalam Surat No. GARUDA/DZ-2174/06 tanggal 20 Juni 2006. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengadaan Give Away Haji ini adalah pengadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu jamaah haji Indonesia; ---------------------------------------------------1.2.6.2.

Bahwa pengadaan Give Away Haji oleh Terlapor I juga merupakan salah satu pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan: “Pemerintah dapat memberikan penugasan

Halaman 33 dari 54

khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”; ---------------------------------1.2.7.

LHPL pada Bab IV Analisa huruf A Tentang Perpanjangan Kontrak dan huruf B Tentang Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2008, menyatakan sebagai berikut; -------------------------------------------------1.2.7.1.

Bahwa landasan hukum Terlapor I pengadaan Give Away Haji dan perpanjangan kontrak adalah SK Nomor JKTDZ/SKEP/50014/09 dan Procurement Manual (PM): Contract Renewal Work Instruction; --------------------------

1.2.7.2.

Bahwa Terlapor I melakukan negosiasi harga terhadap harga

kontrak

tahun

sebelumnya

untuk

memenuhi

persyaratan dari ketentuan untuk melakukan penunjukan langsung berdasarkan Procurement Manual (PM) Terlapor I; -------------------------------------------------------------------1.2.7.3.

Bahwa berdasarkan hasil Proses Asessment Performance, menurut Terlapor I, performance dari Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan hasil yang baik dimana penilaiannya mencakup kualitas, harga, waktu, service dan inovatif dari para supplier. Proses ini tidak mencakup survey menyeluruh terhadap Terlapor II dan Terlapor III yakni apakah kedua perusahaan sedang menghadapi proses hukum di peradilan atau tidak dan perhitungan kemampuan keuangan perusahaan bersangkutan untuk menjadi rekanan Terlapor I; ---------------------------------------------------------

1.2.7.4.

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 9 ayat 2 huruf d SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09, rekanan/supplier yang dalam proses hukum dan atau sedang menjalani sanksi pidana maupun perdata tidak boleh terlibat dalam proses pengadaan

barang/jasa,

Terlapor

I

sepatutnya

mempertimbangkan hal tersebut dan mengklarifikasi dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak padahal Terlapor I pernah di panggil sebagai Saksi perkara KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008. Bahkan Terlapor II dan Terlapor III telah menyampaikan hasil putusan PN Jakarta Barat

Halaman 34 dari 54

kepada Telapor I, serta Terlapor II dan Terlapor III mengetahui bahwa KPPU mengajukan keberatan Kasasi kepada MA sebelum kontrak baru;----------------------------1.2.7.5.

Bahwa

Terlapor

I

seharusnya

mengetahui

dan

mempertimbangkan Putusan KPPU yang menyatakan Terlapor

II

dan

Terlapor

III

telah

melakukan

persekongkolan dalam memenangkan Tender Give Away Haji Tahun 2007, dan menunggu kepastian hukum terhadap Terlapor II dan Terlapor III, sebelum melanjutkan perpanjangan kontrak (Amandemen) untuk pengadaan Give Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011 serta selayaknya membuka proses tender agar diperoleh penawaran dari pelaku usaha lain yang memiliki kompetensi yang sama dengan Terlapor II dan Terlapor III; 1.2.8.

Untuk menilai apakah Perkara No. 23/KPPU-L/2010 termasuk ruang lingkup yang dikecualikan dari Pasal 50 huruf (a) atau tidak, Majelis Komisi melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan kontrak kerja antara Terlapor I dengan Departemen Agama Republik Indonesia sebagai berikut; --------------------------------------------------------1.2.8.1.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 1 butir 13 dinyatakan “Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji ”;--------------------------------------------------------------------

1.2.8.2.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 33 dinyatakan: 1)

2)

1.2.8.3.

Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 34 dinyatakan “Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi”;-----------

Halaman 35 dari 54

1.2.8.4.

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 66 ayat 1 dinyatakan “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”; ---------------------------------------------

1.2.8.5.

Bahwa dalam pendelegasian tugas untuk transportasi pengangkutan Jemaah Haji Indonesia didasarkan pada Kontrak Kerja Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1430 H antara Departemen Agama Republik Indonesia dan PT Garuda Indonesia (Persero) Nomor: D/327/2009

dan

Nomor:

DS/PERJ/DZ-3230

yang

dijabarkan dalam: Pasal 1: 1) Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua untuk

melaksanakan

pengangkutan

jemaah

haji

Indonesia Tahun 1430 H;----------------------------------2) Pihak Kedua menerima tugas dari Pihak Pertama untuk

melaksanakan

pengangkutan

jemaah

haji

Indonesia Tahun 1430 H;----------------------------------Pasal 2: (1)

Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua meliputi : a)

Pengangkutan jemaah haji dan petugas haji dari

embarkasi

Banda

Aceh,

Padang,

Palembang, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar ke Jeddah pergi-pulang; --------b)

Pengangkutan jemaah haji dan petugas haji dari embarkasi Medan, Jakarta (terdiri dari jemaah

haji

Lampung)

dan

DKI

Jakarta,

sebagian

Banten

dari

dan

embarkasi

Surabaya (Provinsi Jawa Timur); ---------------c)

Pengangkutan jemaah haji dan petugas haji sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf (b) Pasal ini diberangkatkan ke Madinah dan dipulangkan melalui Jeddah untuk Gelombang

Halaman 36 dari 54

I

serta

diberangkatkan

dipulangkan

melalui

ke

Jeddah

Madinah

dan untuk

Gelombang II. 1.2.9.

Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2008 dan Kontrak Kerja Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1430 H antara Departemen Agama Republik Indonesia dan PT Garuda Indonesia (Persero) Nomor: D/327/2009 dan Nomor: DS/PERJ/DZ-3230, dijelaskan mengenai pendelegasian tugas dari Menteri Agama RI kepada Terlapor I hanya mencakup pelaksanaan pengangkutan jemaah haji Indonesia; ------------------------

1.2.10.

Bahwa berdasarkan uraian 25.1 – 25.5 pada bagian Tentang Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan proses Perpanjangan Give Away Haji termasuk dalam ruang lingkup Pasal 50 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 sehingga dikecualikan. Atas hal tersebut Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ------------------------------------------------------1.2.10.1.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2008 dan Kontrak Kerja Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1430 H antara Departemen Agama Republik Indonesia dan PT Garuda Indonesia (Persero) Nomor: D/327/2009 dan Nomor: DS/PERJ/DZ-3230, dijelaskan mengenai pendelegasian tugas dari Menteri Agama RI kepada Terlapor I hanya mencakup pelaksanaan pengangkutan jemaah haji Indonesia;--------------------------

1.2.10.2.

Bahwa mengacu pada LHPL butir 19.1.6.2 bagian Tentang Duduk Perkara, dijelaskan biaya pembuatan Paket Give Away Haji dibebankan pada komponen biaya pelayanan transportasi yang dibayarkan Departemen Agama kepada Terlapor I, meskipun pengadaan Give Away

Haji

termasuk dalam komponen biaya pelayanan transportasi sebagaimana seperti yang dijelaskan pada butir 1.2.10.1; -1.2.10.3.

Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf (a) harus dilihat apakah perbuatan yang dilaksanakan oleh Terlapor I yakni dalam pemberian Paket Give Away

Haji ini adalah

Halaman 37 dari 54

perbuatan yang secara tegas mendapat delegasi dari peraturan perundang-undangan; -------------------------------1.2.10.4.

Bahwa Majelis Komisi menilai pengadaan Give Away Haji

tidak

termasuk

atau

diluar

penyelenggaraan

transportasi haji sebagaimana termaktub dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2008; -------------------------------1.2.10.5.

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat pengadaan Give Away

Haji tidak termasuk dalam

pengecualian Pasal 50 huruf (a); ------------------------------1.3.

Tentang Aspek Materiil; ----------------------------------------------------------------1.3.1.

Tentang Pasar Bersangkutan; ---------------------------------------------1.3.1.1.

Bahwa dalam LHPL dinyatakan pasar bersangkutan pada perkara ini adalah pengadaan Give Away

Haji untuk

periode 2009/2010 dan 2010/2011 oleh Terlapor I;---------1.3.1.2.

Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak memberikan pembelaan terkait dengan pasar bersangkutan;-----------------------------

1.3.1.3.

Bahwa terkait dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini, Majelis Komisi menyatakan sebagai berikut; -----------a.

Bahwa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut; -----------------------------------------------

b.

Bahwa Pengadaan Give Away Haji ini berdasarkan perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II dan III

meliputi

pengadaan

tas

koper

besar,

tas

jinjing/tangan, dan tas pasport bagi jamaah haji;-----c.

Bahwa mengenai Spesifikasi dan paket Give Away Haji telah diuraikan pada butir 19.1.4 dan 19.1.6 bagian tentang Duduk Perkara; --------------------------

1.3.1.4.

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pasar bersangkutan pada

Halaman 38 dari 54

perkara ini pengadaan Give Away

Haji untuk periode

2009/2010 dan 2010/2011 oleh Terlapor I; ------------------1.3.2.

Tentang Persetujuan Perpanjangan Pengadaan Give Away Haji Untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011; --1.3.2.1.

Bahwa

LHPL

menyatakan

perpanjangan Give Away

proses

persetujuan

Haji ini sesuai uraian yang

dijelaskan pada butir 19.1.4 dan 19.3.1 Bagian Tentang Duduk Perkara; -------------------------------------------------1.3.2.2.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I, menyatakan Tim Pemeriksa

KPPU

sama

sekali

tidak

pernah

memberitahukan dan menyatakan siapa pelaku usaha tertentu yang menerima perlakuan diskriminasi dari Terlapor I sehingga mengakibatkan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor I menjadi tidak jelas dan kabur; -------------------------------------------------------------1.3.2.3.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II, menyatakan proses persetujuan perpanjangan ini bermula ketika PT Gaya Bella Diantama mengirimkan surat No. 01/GBLGIVE AWAY HAJI/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 kepada PT

Garuda

Indonesia

(Persero)

yang

menawarkan

kerjasama lanjutan;----------------------------------------------1.3.2.4.

Selanjutnya Terlapor II menyatakan perusahaan tidak dalam posisi menentukan atau hanya pada posisi pasif karena sifat surat No. 01/GBL-GIVE AWAY HAJI/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 hanya berisi penawaran biasa, dengan konsekuensi bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) dan perpanjangan kontrak kerja oleh PT Garuda Indonesia (Persero) kepada Terlapor II adalah hak mutlak PT Garuda Indonesia (Persero), dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat perpanjangan kontrak Give Away Haji Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011 yang dilakukan pada bulan April 2009, meski dikatakan sedang ada proses hukum, tetapi belum ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 39 dari 54

hukum

tetap

(inkracht

van

gewijsde)

sehingga

perpanjangan kontrak tersebut sah menurut hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya; ---------------------1.3.2.5.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III, menyatakan perusahaan adalah supplier dari Terlapor I sehingga ketentuan internal yang berlaku di Terlapor I belum tentu diketahui oleh Terlapor III dan tidak ada kewajiban dari Terlapor III untuk mengetahuinya, Terlapor III memiliki kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan dalam proses pengadaan yang diberitahukan kepada Terlapor III oleh Terlapor I; ---------------------------------------------------------

1.3.2.6.

Selanjutnya Terlapor III menyatakan berkaitan dengan diskriminasi, perusahaan tidak memiliki kewenangan apapun

untuk

melakukan

diskriminasi

mengingat

penentuan supplier adalah kewenangan sepenuhnya dari Terlapor I; --------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai proses Perpanjangan Give Away Haji ini didasarkan pada peraturan internal Terlapor I

yaitu

SK

Nomor

JKTDZ/SKEP/50014/09

dan

Procurement Manual: Contract Renewal Work Instruction; 1.3.2.7.

Bahwa pada saat proses perpanjangan kontrak ini dilaksanakan, Terlapor II dan Terlapor III mengetahui sedang berada dalam proses peradilan atas keberatan terhadap Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Give Away

Haji Tahun

Anggaran 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero) Jakarta;----------------------------------------------------------------

1.3.2.8.

Bahwa dalam pelaksanaan perpanjangan pengadaan Give Away Haji, Terlapor I tidak melakukan pengecekan dan klarifikasi lebih lanjut sesuai aturan internal pengadaan Terlapor I, yaitu mengecek apakah Terlapor II dan Terlapor III sedang atau tidak tersangkut proses hukum sebagaimana

dituangkan

dalam

SK

Nomor

JKTDZ/SKEP/50014/09 Pasal 9 ayat 2 huruf d yaitu

Halaman 40 dari 54

“Supplier

yang

terlibat

dalam

proses

pengadaan

barang/jasa harus memenuhi persyaratan...” Perusahaan/Pengurus perusahaan tidak dalam proses peradilan dan atau tidak sedang menjalani sanksi baik pidana maupun perdata;---------------------------------------1.3.2.9.

Bahwa jika pengecekan dan klarifikasi dilaksanakan, maka Terlapor I dapat mengetahui lebih awal bilamana Terlapor II dan Terlapor III sedang menjalani proses hukum di peradilan, dan seharusnya proses perpanjangan tidak dilaksanakan. Terlapor I seharusnya dapat membuka penawaran tender kembali untuk mengundang perusahaanperusahaan yang potensial guna menyediakan Paket Give Away Haji dengan harga yang lebih kompetitif; ------------

1.3.2.10.

Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan perpanjangan kontrak yang tidak memenuhi peraturan internalnya, berarti Terlapor I telah menutup kesempatan kepada pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi supplier Paket Give Away Haji tahun 2009/2010 dan 2010/2011; ---------------------------------------------------

1.3.2.11.

Bahwa Majelis Komisi menilai walaupun pada saat perpanjangan kontrak Give Away

Haji Periode Tahun

2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011 yang dilakukan pada bulan April 2009, Terlapor II dan Terlapor III sedang menghadapi proses hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, seharusnya Terlapor II dan Terlapor III tidak mengikuti proses perpanjangan kontrak dalam pekerjaan pengadaan Give Away Haji; ----------------------------------1.3.2.12.

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I telah menyalahi prosedur internal perusahaan dalam melaksanakan perpanjangan kontrak karena tidak mengecek dan mengklarifikasi kembali proses hukum yang dijalani oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

1.3.2.13.

Bahwa

dengan

demikian

Majelis

Komisi

menyimpulkan perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh Terlapor I telah menyalahi ketentuan internalnya

Halaman 41 dari 54

sehingga Terlapor I telah menutup kesempatan kepada pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi supplier Paket Give Away

Haji tahun

2009/2010 dan 2010/2011; ------------------------------------1.3.3.

Tentang Harga Paket Give Away Haji; ----------------------------------1.3.3.1.

Bahwa LHPL menyatakan negosiasi harga penawaran ini sesuai uraian yang dijelaskan pada butir 19.1.7 dan 19.3.1 bagian Tentang Duduk Perkara; --------------------------------

1.3.3.2.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I, menyatakan: dasar perhitungan harga Rp. 131.877,90/paket tidak didukung oleh perhitungan yang memiliki dasar yang benar dan akurat,

seharusnya

Tim

Pemeriksa

KPPU

menjelaskan dasar perhitungan harga Give Away

dapat Haji

sebesar Rp. 131.877,90 sebagai harga yang wajar diterima oleh Terlapor I. Terlapor I juga tidak pernah menerima surat penawaran baik secara lisan maupun tertulis dari pihak manapun berkaitan dengan harga sebesar Rp. 131.877,90 tersebut dari pihak manapun; --------------------1.3.3.3.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II, menyatakan tentang adanya harga Rp. 119.889,00 per set yang dijelaskan oleh PT Seruni Indah dalam hal ini PT Gaya Bella

Diantama

tidak

mempunyai

hak

untuk

memperbandingkannya, hal tersebut juga merupakan hak mutlak PT Garuda Indonesia (Persero); ----------------------1.3.3.4.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III, menyatakan tentang adanya biaya produksi 1 (satu) set Give Away Haji harga Rp. 119.889,00 per set yang dijelaskan oleh pelaku usaha lain, Terlapor III mempertanyakan kebenaran informasi tersebut;------------------------------------------------

1.3.3.5.

Selanjutnya Terlapor III menyatakan mengakui telah menerima perpanjangan kontrak dari Terlapor I dengan pengurangan harga barang per paket sebesar Rp. 650,00 dari harga yang ditentukan dalam kontrak sebelumnya, Terlapor III dapat memberikan penurunan dari harga sebelumnya dikarenakan perpanjangan kontrak 2 tahun

Halaman 42 dari 54

sehingga keuntungan

Terlapor yang

III

berani

seharusnya

mengurangi diperoleh,

margin

mengingat

berdasarkan harga bahan baku yang ditawarkan oleh pemasok harga bahan baku untuk tahun 2009 dan 2010 cenderung stabil;-------------------------------------------------1.3.3.6.

Bahwa untuk menilai tentang harga paket Give Away Haji, Majelis Komisi memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;------------------------------------------------------------1.3.3.6.1.

Paket

Give

Away

Haji

merupakan

permintaan dari Departemen Agama yang biayanya dibebankan kepada komponen biaya pelayanan transportasi jemaah haji yang dibayarkan Departemen Agama kepada Terlapor I; ---------------------------------------1.3.3.6.2.

Dengan menggunakan Give Away

Haji,

pihak Departemen Agama menginginkan adanya

keseragaman

tas

jemaah

haji

Indonesia dan membantu Terlapor I dalam mengontrol bagasi jemaah haji Indonesia; --1.3.3.7.

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat produk paket Give Away Haji adalah produk yang hanya dibuat khusus (custom made) kepada Terlapor I dan bukan merupakan produk yang tersedia bebas di pasar (ready made) sehingga tidak ada harga pasar (market price) untuk produk paket Give Away Haji dan salah satu cara untuk mendapatkan harga pasar untuk produk paket Give Away Haji adalah dengan melalui mekanisme tender; --------------

1.3.3.8.

Bahwa pada butir 19.3.1.13 dan 19.3.3.3 butir j bagian Tentang Duduk Perkara dijelaskan tentang adanya pesaing potensial dari Terlapor II dan Terlapor III yang telah memberikan jasa Give Away

Haji kepada Terlapor I

sebelum tahun 2008, sehingga terdapat pesaing potensial dari Terlapor II dan Terlapor III yang dapat memenuhi standar kualitas untuk produk barang dalam paket Give Away Haji; -------------------------------------------------------

Halaman 43 dari 54

1.3.3.9.

Bahwa berdasarkan keterangan dari pesaing potensial dari Terlapor II dan Terlapor III, harga bahan baku pasaran dunia untuk pembuatan paket Give Away Haji ini sudah turun dari medio tahun 2007-2009 seperti bahan polyster, kawat, zipper. Maka seharusnya pada saat negosiasi harga penawaran dilaksanakan, Terlapor I bisa mendapatkan harga yang lebih baik daripada harga yang ditawarkan pada tahun 2007; --------------------------------------------------------

1.3.3.10.

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat pesaing potensial dari Terlapor II dan Terlapor III adalah pihak yang memiliki pengalaman sebagai pemasok paket Give Away Haji sebelum tahun 2008 dan pernah bersaing dengan Terlapor II dan Terlapor III, sehingga pesaing potensial dari Terlapor II dan Terlapor III merupakan pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi tentang harga paket Give Away Haji;-------------------------

1.3.3.11.

Bahwa

dengan

demikian

Majelis

Komisi

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut; -----------1.3.3.11.1.

Bahwa spesifikasi khusus yang dimiliki produk

paket

menyebabkan

Give barang

Away tersebut

Haji tidak

tersedia bebas di pasar sehingga tidak adanya harga pasar untuk produk paket Give Away

Haji, maka cara terbaik

untuk mendapatkan harga pasar untuk produk paket Give Away

Haji adalah

melalui mekanisme tender; -----------------1.3.3.11.2.

Bahwa Terlapor I tidak melakukan pengadaan paket Give Away Haji melalui mekanisme tender sehingga tidak ada perusahaan yang dapat memasukkan harga paket Give Away Haji yang lebih baik kepada Terlapor I; ----------------------

1.3.3.11.3.

Bahwa pesaing potensial dari Terlapor II dan Terlapor III adalah pihak yang

Halaman 44 dari 54

memiliki pengalaman sebagai pemasok Give Away

Haji sehingga memiliki

kompetensi untuk memberikan informasi tentang harga paket Give Away Haji;----1.3.4.

Tentang Pengalihan Pekerjaan Pembuatan Paket Give Away Haji kepada pihak ke-3;-----------------------------------------------------------1.3.4.1.

Bahwa

LHPL,

menyatakan

pengalihan

pekerjaan

pembuatan Paket Give Away Haji kepada pihak ke-3 ini sesuai uraian yang dijelaskan pada butir 19.1.8 Bagian Tentang Duduk Perkara;----------------------------------------1.3.4.2.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I, menyatakan penggunaan local content sebagaimana disampaikan pada LHPL Huruf F halaman 9-10 dalam perkara aquo adalah tidak relevan dengan tuduhan. Tidak relevan karena objek pengadaan dalam perkara aquo adalah Tas Haji (Give Away), sehingga apabila bahan baku tas (seperti polyester, kawat dan zipper, dll) tersebut dibeli oleh pihak Terlapor II dan/atau Terlapor III selaku vendor dari pihak ke-3, maka hal itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan kepada pihak ke-3. Karena di dalam kontrak pengadaan antara Terlapor I dengan Vendor (Terlapor II dan Terlapor III) juga telah diatur mengenai pengalihan pekerjaan kepada pihak ke-3 serta batasan-batasannya. Terlebih lagi Tim Pemeriksa KPPU menggunakan dasar Peraturan Menteri Negara (Permen) BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN di dalam melakukan analisanya yang terkait dengan sinergi BUMN, untuk mempersalahkan Terlapor I terkait dengan persoalan local content, adalah tidak tepat, karena perpanjangan yang dilakukan oleh Terlapor I bukanlah cakupan dari Permen tersebut; ----------------------

1.3.4.3.

Selanjutnya, Terlapor I juga menyatakan sudah melakukan due diligence atau kunjungan ke lokasi pabrik Terlapor II dan III, dan dari hasil due diligence tersebut Terlapor I melihat bahwa pabrik-pabrik tersebut masih beroperasi; ---

Halaman 45 dari 54

1.3.4.4.

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II, menyatakan tuduhan terhadap Terlapor II yang sudah tidak memiliki pabrik dan keuangan yang memadai karena asetnya telah dilelang oleh PT BNI (Persero) Tbk adalah tidak benar karena sudah ada pembicaraan permasalahan internal penyelesaiannya, dan fakta membuktikan bahwa Terlapor II telah diaudit dan dilakukan due diligence oleh Kantor Akuntan Publik “Hadori Sugiarto Adi dan Rekan” yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2010. Dan pembuktian tersebut diatas oleh KPPU tidaklah sempurna karena selama pemeriksaan aquo tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat (plaatsonderzoek); --------------------

1.3.4.5.

Bahwa

dalam

pembelaannya

Terlapor

III,

tidak

memberikan pembelaan terkait pengalihan pekerjaan kepada pihak ke-3; ----------------------------------------------1.3.4.6.

Bahwa Majelis Komisi menilai permasalahan local content dalam perkara ini tidak relevan dengan masalah persaingan dalam perkara aquo; ---------------------------------------------

1.3.4.7.

Bahwa

dengan

demikian

Majelis

Komisi

menyimpulkan masalah local content tidak perlu dipertimbangkan; ----------------------------------------------1.3.5.

Tentang Kelebihan Pembayaran Paket Give Away Haji Jemaah Haji Indonesia; ---------------------------------------------------------------1.3.5.1.

Bahwa berdasarkan dokumen Proposal Tarif Haji PT Garuda Indonesia (Persero) Tahun 2009 – 1430 H yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PANJA BPIH Komisi VIII – DPR RI, Majelis Komisi menemukan bahwa paket Give Away Haji termasuk dalam biaya pelayanan transportasi yang dikenakan biaya sejumlah USD 19.98; --------------------------------------------

1.3.5.2.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Perpanjangan Perjanjian Give Away

antara

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Majelis Komisi mendapatkan harga paket Give Away

Haji sebagai

berikut:

Halaman 46 dari 54

Terlapor II Embarkasi Solo Makasar Balikpapan Banjarmasin

Harga (Rp) 134.350 151.350 151.350 151.350

Terlapor III Embarkasi Banda Aceh Surabaya Padang Palembang Jakarta

1.3.5.3.

Harga (Rp) 143.850 139.100 143.850 134.350 134.350

Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar USD terhadap Rupiah pada tahun 2009 sejumlah Rp. 10.398,35,(Sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah dan tiga puluh lima sen) dan dikalikan USD 19.98 (Sembilan belas dan sembilan puluh delapan dollar amerika) maka didapat harga paket Give Away Haji yang dibebankan kepada

setiap

jemaah

haji

Indonesia

sejumlah

Rp. 207.759,03 (Dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah dan nol tiga sen); ----------------------------1.3.5.4.

Bahwa apabila diambil harga rata-rata untuk paket Give Away Haji untuk seluruh embarkasi yang dilayani oleh Terlapor II, maka didapat harga rata-rata sejumlah Rp. 147.100,00 (Seratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) per paket Give Away

Haji. sedangkan untuk

seluruh embarkasi yang dilayani oleh Terlapor III maka didapat harga rata-rata sejumlah Rp. 139.100,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah);---------------------1.3.5.5.

Bahwa apabila beban biaya yang dibebankan kepada setiap jemaah haji Indonesia dikurangi dengan harga rata-rata yang harus dibayarkan Terlapor I kepada Terlapor II dan Terlapor III, maka terdapat selisih harga sejumlah Rp. 60.659,03,- (Enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah nol tiga sen) untuk embarkasi yang dilayani oleh Terlapor II, dan sejumlah Rp. 68.659,03,-

Halaman 47 dari 54

(Enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah dan nol tiga sen) untuk embarkasi yang dilayani oleh Terlapor III; ------------------------------------------------1.3.5.6.

Bahwa berdasarkan butir 19.1.4.5 bagian Tentang Duduk Perkara, dengan asumsi jumlah jamaah sama seperti tahun lalu untuk setiap embarkasi yang dilayani oleh Terlapor II (total 58.296 jamaah) dan Terlapor III (total 51.551 jamaah)

maka

terdapat

selisih

sejumlah

Rp.

7.075.620.468.41,- (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan empat puluh satu sen), yang merupakan kelebihan jumlah pembayaran yang didapat Terlapor I melalui pengadaan paket Give Away Haji; -----------------1.3.5.7.

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh Terlapor

I

dari

Kementerian

Agama

sebesar

Rp.

7.075.620.468.41,- (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan empat puluh satu sen);-----------------------------1.3.5.8.

Bahwa Majelis Komisi berpendapat uang kelebihan pembayaran tersebut seharusnya dikembalikan kepada jemaah haji melalui Kementerian Agama Republik Indonesia;----------------------------------------------------------

2.

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.

3.

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------3.1.

Pelaku usaha; ----------------------------------------------------------------------------3.1.1.

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan

Halaman 48 dari 54

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui

perjanjian,

menyelenggarakan

berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------------------------------3.1.2.

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; --------------------------------------------------------------------------

3.1.3.

Bahwa Terlapor I merupakan perusahaan yang memiliki kewenangan berdasarkan pendelegasian dari Kementerian Agama RI untuk menyelenggarakan transportasi atau angkutan jamaah haji di Indonesia;------------------------------------------------------------------------

3.1.4.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur Pelaku Usaha terpenuhi; ------------------

3.2.

Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu: -------3.2.1.

Pelaku Usaha Tertentu------------------------------------------------------3.2.1.1.

Bahwa

berdasarkan

definisi

pasar

bersangkutan

sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1.dan butir 1.3.3.8 bagian Tentang Hukum, perusahaan pesaing potensial para Terlapor II dan Terlapor III adalah perusahaan yang telah memberikan jasa Give Away

Haji kepada Terlapor I

sebelum Tahun 2008, pada saat itu perusahaan pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III mampu memenuhi standar kualitas untuk produk barang dalam paket Give Away Haji; ------------------------------------------------------3.2.1.2.

Bahwa dengan demikian pelaku usaha tertentu adalah perusahaan pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III dalam pengadaan Give Away

Haji untuk periode

2009/2010 dan 2010/2011; -------------------------------------3.2.1.3.

Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Tertentu terpenuhi;---------------------------------------------------------

3.2.2.

Praktek Diskriminasi--------------------------------------------------------1.1.1.1.

Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Perkara Divestasi Very Large Crude Carrier (VLCC) yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 49 dari 54

hukum tetap, yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda, tetapi juga berupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya; -------------------------------------------------------1.1.1.2.

Bahwa Terlapor I dalam memperpanjang kontrak Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan rekanan pemasok Give Away Haji menggunakan acuan peraturan internal Terlapor I yaitu SK Nomor JKTDZ/SKEP/50014/09 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Pasal 9 ayat 2 dan Procurement Manual: Contract Renewal Work Instruction; --------------------------------------------------------

1.1.1.3.

Bahwa persyaratan untuk menjadi rekanan atau supplier Terlapor I harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada

SK

Nomor

JKTDZ/SKEP/50014/09

Tentang

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Pasal 9 ayat 2, tetapi pada saat perpanjangan kontrak Give Away Haji, Terlapor II dan Terlapor III sedang dalam proses hukum atau peradilan terkait dengan perkara KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008, namun Terlapor I tetap melakukan perpanjangan kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III tanpa melakukan klarifikasi ataupun pengecekan ke pengadilan atas proses hukum yang dijalani oleh Terlapor II dan Terlapor III; ----------------------------------------------1.1.1.4.

Bahwa

Terlapor

I

memiliki

kesempatan

untuk

mendapatkan harga Give Away Haji yang lebih kompetitif apabila tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III yakni dengan membuka penawaran tender kembali untuk mengundang perusahaanperusahaan yang potensial guna menyediakan Paket Give Away Haji; -------------------------------------------------------

Halaman 50 dari 54

1.1.1.5.

Bahwa tindakan Terlapor I sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindakan diskriminasi karena Terlapor I telah mengistimewakan Terlapor II dan Terlapor III dengan tidak memberikan kesempatan kepada pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan Give Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011 dari Terlapor I; --------------------------------------

1.1.1.6.

Bahwa dengan demikian unsur Melakukan Praktek Diskriminasi terpenuhi;-----------------------------------------

1.2.

Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan usaha tidak sehat; -------------------------------------------------------------------------------1.2.1.

Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”; -------------

1.2.2.

Bahwa tindakan Terlapor I memperpanjang kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelanggaran ketentuan SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) dan Procurement Manual: Contract Renewal Work Instruction; --------------

1.2.3.

Bahwa tindakan Terlapor I yang memperpanjang kontrak dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pelaksana pengadaan Give Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011 merupakan tindakan melawan hukum dan menghambat persaingan karena menutup kesempatan pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III untuk ikut melaksanakan pengadaan Give Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011; -----------------------------------------------------------------

1.2.4.

Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----------------------------------------------------------------------

2.

Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------2.1.

Bahwa Majelis Komisi memperhatikan laporan di berbagai media massa yang menyatakan adanya kerusakan tas jemaah haji untuk beberapa embarkasi haji; --

Halaman 51 dari 54

2.2.

Bahwa Majelis Komisi memperhatikan dalam pelaksanaan dan pendistribusian paket Give Away Haji ini, pihak Kementerian Agama RI tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Semua pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada Terlapor I tanpa ada evaluasi secara berkala untuk perbaikan pelayanan pemberian Give Away Haji ini kepada para jamaah haji; ---------------------------

3.

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:-------------------------------------------3.1.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pengadaan Give Away

Haji ini dengan memperhatikan

peraturan internalnya. PT Garuda Indonesia (Persero) dalam melaksanakan tender harus menjunjung tinggi asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba karena pengadaan ini semata-mata adalah demi jamaah haji Indonesia agar mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya;-----------------------3.2.

Kementerian Agama Republik Indonesia agar lebih memperhatikan kontrol dan pengawasan terhadap pengadaan Give Away Haji baik dari segi harga, kualitas maupun pendistribusian kepada para jamaah haji Indonesia; -----------------------

4.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undangundang No. 5 Tahun 1999; -------------------------------------------------------------------------

5.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------------MEMUTUSKAN

1.

Menyatakan Terlapor I: PT Garuda Indonesia (Persero), Terlapor II: PT. Gaya Bella Diantama, dan Terlapor III: PT. Uskarindo Prima terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------------

2.

Menghukum Terlapor I: PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------

Halaman 52 dari 54

3.

Menghukum Terlapor II: PT. Gaya Bella Diantama, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------

4.

Menghukum Terlapor III: PT. Uskarindo Prima untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------------

5.

Menghukum Terlapor II: PT. Gaya Bella Diantama dan Terlapor III: PT. Uskarindo Prima untuk tidak mengikuti tender di lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----------------------------------------------------------------------

6.

Memerintahkan kepada Terlapor I: PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk mengembalikan kelebihan jumlah pembayaran biaya transportasi khususnya komponen Give Away

Haji kepada jemaah haji Indonesia sejumlah Rp.

7.075.620.468.41,- (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan empat puluh satu sen) melalui Kementerian Agama RI;-------------------------------------------------------------------------Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr Ir H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS, M.Sc dan Ir. M. Nawir Messi masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Aru Armando, S.H. dan Anderson Situmeang, S.E masing-masing sebagai Panitera. -----------Ketua Majelis,

Erwin Syahril, S.H.

Halaman 53 dari 54

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Prof. Dr Ir H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS

Panitera,

Aru Armando, S.H.

Anderson Situmeang, S.E

Halaman 54 dari 54