2010

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 02/PER/SM/IV/2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Menimbang

: a.

bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab;

b. bahwa dalam pengelolaan PNBP dimungkinkan terjadinya kelalaian dalam pengelolaan penerimaan, sehingga perlu diatur tata cara pengelolaannya; c.

Mengingat

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan penerimaan yang bersumber dari perizinan penelitian dan pengembangan bagi orang/badan asing, penjualan hasil penelitian dan pengembangan, serta jasa sewa prasarana, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi;

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-332/M/V/9/1968 Tahun 1968 Tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.


2/9

3. Buku Kas Umum adalah buku yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dicatat pada bagian debet dan pengeluaran dicatat pada bagian kredit. 4. Dokumen Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan Bendahara. 5. Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 6. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 7. Koordinator SAI adalah Petugas SAI sesuai dengan Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/PER/SM/2008 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 9. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 10. Laporan Realisasi PNBP adalah daftar dicapai/diperoleh dalam periode tertentu.

yang

memuat

PNBP

yang

telah

11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya (PNBP) adalah seluruh penerimaan Kementerian Riset dan Teknologi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 13. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 14. Satuan Kerja (Satker) adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi yang berkedudukan sebagai Pengguna Kuasa Anggaran/Barang. 15. Surat Bukti Setor (SBS) adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan kepada Penyetor. 16. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)/Surat Setoran Pajak(SSP) yang dinyatakan sah adalah SSBP/SSPB/SSP yang telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP) kecuali ditetapkan lain.


3/9

17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang selanjutnya disingkat UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 18. Wajib Setor adalah Orang atau badan hukum yang berdasarkan ketentuan diwajibkan menyetor PNBP.

BAB II JENIS DAN TARIF Pasal 2 (1) Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi meliputi penerimaaan dari: a. Perizinan penelitian dan pengembangan bagi: 1. Perguruan Tinggi Asing; 2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing; 3. Badan Usaha Asing; dan 4. Orang Asing. b. Penjualan hasil penelitian dan pengembangan Balai Agro Teknologi Terpadu; dan c. Jasa sewa prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK). (2) Jenis dan Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi BAB III PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan Pasal 3 (1) Wajib setor wajib menyetorkan langsung ke kas negara. (2) Bendahara Penerimaan melaksanakan tugasnya, menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum/kantor pos sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Bendahara Penerimaan tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi pada bank/pos (4) Bendahara Penerimaan wajib menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja. (5) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

4/9

(6) Penyetoran PNBP ke Kas Negara harus menggunakan formulir SSBP (7) SSBP yang dinyatakan sah disampaikan kepada Bendahara Penerimaan, sebagai bukti bahwa orang atau badan hukum dimaksud telah melaksanakan kewajibannya (8) Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (9) Dalam hal Bendahara Penerima menerima secara langsung penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dari wajib setor, bendahara wajib: a. Membuat dan menyampaikan SBS lembar ke-1 kepada penyetor, dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan Bendahara b. Menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan penyetorannya diatur secara berkala c. Dalam hal penyetoran dilakukan secara berkala, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening yang dimaksud dalam ayat (2) (10)Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan dengan menggunakan formulir SSBP. SSBP yang dinyatakan sah, merupakan bukti bahwa bendahara telah melaksanakan kewajibannya selaku wajib setor. (11)Bentuk dan format SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini. Bagian Kedua Pembukuan Bendahara Penerimaan Pasal 4 (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas PNBP, meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan Satuan Kerja yang dibawah pengelolaannya. (2) Dalam rangka menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV Peraturan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini. (3) Buku Pembantu yang dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Buku Kas Tunai b. Buku Kas Bank c. Buku Pembantu untuk tiap-tiap Mata Anggaran Penerimaan (MAP) d. Buku Pembantu Lainnya sesuai dengan jenis PNBP masing-masing Satker sebagai berikut: DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

5/9

-

-

-

Peneliti Asing membuat Buku Pembantu perizinan dan pengembangan bagi: •

Izin bagi Perguruan Tinggi Asing

•

Izin bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing

•

Izin bagi Badan Usaha Asing

•

Izin bagi Orang Asing

Balai Agro Teknologi Terpadu membuat Buku Pembantu penjualan hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang: •

Pertanian

•

Peternakan

•

Perikanan

Pusat Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) membuat Buku Pembantu jasa sewa prasarana bagi: •

Umum

•

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

•

Lembaga pendidikan Formal

•

Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dikoordinasikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi

•

Peneliti Pasal 5

(1) Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan Bendahara Penerimaan. (2) Dokumen Sumber pembukuan Bendahara penerimaan yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum, antara lain: a. SBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (9) huruf a (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara) b. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) (sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran Bendahara) c. SSBP yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (10) (merupakan bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara Pasal 6 (1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. (2) Dalam hal pembukuan dilakukan dengan menggunakan komputer, bendahara wajib:


6/9

a. Mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; b. Menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan Buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani bendahara penerimaan dan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran. (3) Bendahara Penerimaan harus meminta salinan rekening koran bulanan dari Bank yang bersangkutan. Pasal 7 (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan disertakan dengan Register Penutupan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini. (2) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran tanggung jawab Bendahara Penerimaan. BAB V PENYETORAN DAN PELAPORAN Pasal 8 Seluruh PNBP yang diterima wajib disetor langsung ke Kas Negara dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seluruh penerimaan yang diterima sebelum jam 14.00 WIB, wajib disetor pada hari yang sama; b. Seluruh penerimaan yang diterima setelah jam 14.00 WIB, wajib disetor pada hari berikutnya. c. Untuk penerimaan yang diterima dalam bentuk mata uang US$, mekanisme penyetorannya adalah sebagai berikut: -

Penerimaan yang diterima Bendahara langsung disetor ke kas negara melalui bank persepsi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yakni yang sesuai dengan wilayah KPPN satker

-

Dalam hal bank persepsi tidak bersedia menerima setoran dikarenakan kondisi fisik uang kurang baik, maka bendahara penerima dapat melakukan penukaran di tempat penukaran uang (money changer), dan selanjutnya menyetorkan uang tersebut ke kas negara. Pada lembar setoran diberi keterangan berupa kurs mata uang pada saat penukaran serta biaya yang ditimbulkan dari penukaran di tempat penukaran uang (money changer) tersebut. Pasal 9


7/9

(1) Bendahara Penerimaan wajib melaporkan seluruh penerimaan PNBP kepada Koordinator SAI paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya yang terdiri dari: a. LPJ Bendahara Penerimaan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini). b. SSBP c. Rekening Koran (2) Laporan Realisasi PNBP triwulanan wajib disampaikan kepada Koordinator SAI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10 (1) Bendahara Penerimaan wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya (2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan informasi sebagi berikut: a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dan UAKPA) d. Penjelasan selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta Pada Tanggal : April 2010 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. BENYAMIN LAKITAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

8/9

Tembusan Yth. : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 2. Menteri Keuangan; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 5. Deputi dan Staf Ahli dilingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; 6. Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.


9/9

2010

Recommend Documents