SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK NOMOR: 039/KEP/II.3.UMG/R/C/2010 Tentang PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK Bismillahirrohmaanirrohiim, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, MENIMBANG
: a. Bahwa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, pegawai merupakan sumberdaya potensial untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik. b. Bahwa untuk menciptakan pegawai yang profesional diperlukan sistem yang baku dalam penataan kepegawaian. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan tentang kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BERDASARKAN
: 1. Hasil rapat dengan perwakilan pegawai Universitas Muhammadiyah Gresik tentang pemberian masukan draf peraturan kepegawaian pada tanggal 1, 5, dan 12 April 2010. 2. Hasil rapat Rektorat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen. Qa’idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor 19 tahun 1999. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
Pertama
:
Mensahkan tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik, sebagaimana terlampir.
Kedua
:
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepegawaian yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 1 dari 22
Ketiga
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
Ditetapkan di : Gresik Pada Tanggal : 25 Rajab 1431 H 08 Juli 2010 M Rektor, Ttd. Drs. Sarwo Edy, M.Pd. .
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 2 dari 22
Lampiran Nomor Tentang
: Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik : 039/KEP/II.3.UMG/R/C/2010 : Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BP-PTM) adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2.
Majelis Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Majelis Dikti adalah badan pembantu Pimpinan Pusat yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi, serta memberi bahan pertimbangan kepada PP Muhammadiyah guna menentukan garis kebijaksanaan.
3.
Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Gresik selanjutnya disingkat BPH UMG adalah yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan langsung tugas BP-UMG sehari-hari dalam penyelenggaran PTM.
4.
Ketua Badan Pelaksana Harian adalah Ketua Pengurus Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Gresik yang secara sah diangkat oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
5.
Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik yang selanjutnya disebut Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas.
6.
Komisi disiplin adalah komisi yang dibentuk dengan keputusan Rektor yang terdiri atas wakil Rektor, Pimpinan Fakultas dan Kepala Biro yang bertugas menyidangkan pelanggaran Disiplin.
7.
Kepegawaian adalah segala hal yang berhubungan dengan pegawai pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8.
Pegawai adalah orang yang diangkat oleh BPH-UMG atau Pemerintah sebagai Dosen atau Karyawan pada Universitas.
9.
Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.
Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Ketua BPH UMG atau Pemerintah sebagai pegawai negeri sipil yang dipekerjakan (DPK) Universitas.
11.
Dosen tidak tetap adalah Dosen yang di tugaskan oleh Rektor secara berkala atas usul Fakultas sesuai dengan kebutuhan.
12.
Dosen tamu adalah Dosen yang di undang untuk mengajar mata kuliah tertentu pada universitas selama jangka waktu tertentu.
13.
Guru Besar atau Profesor adalah Jabatan Fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
14.
Karyawan Tetap adalah orang yang diangkat oleh ketua BPH UMG untuk melaksanakan tugas-tugas tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis.
15.
Karyawan tidak tetap adalah orang yang dikontrak oleh Pembantu Rektor II untuk melaksanakan tugastugas tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis dalam jangka waktu tertentu.
16.
Outsourcing adalah pekerjaan yang penyelesaiannya diserahkan kepada pihak lain secara bertanggung jawab dalam jangka waktu tertentu.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 3 dari 22
17.
Pustakawan adalah pegawai yang mempunyai sertifikat pustakawan dari pejabat berwenang yang bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk melakukan kegiatan pada unit pustakawan Universitas.
18.
Laboran adalah pegawai yang bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk melakukan kegiatan pada laboratorium sebagai analis.
19.
Teknisi adalah pegawai yang bertugas, bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan kegiatan bersifat teknis.
20.
Hubungan kerja adalah hubungan antara BPH UMG dengan pegawai berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
21.
Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara calon pegawai dengan BPH UMG yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
22.
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan BPH UMG.
23.
Kualifikasi akademik adalah ijasah yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal.
24.
Kualifikasi khusus adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu.
25.
Kompetensi adalah seperangakat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai pegawai dalam melaksanakan tugas.
26.
Sertifikasi adalah pengakuan terhadap kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk sertifikat.
27.
Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
28.
Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai atas pekerjaannya dalam penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial.
29.
Penghasilan adalah hak yang diterima oleh pegawai dalam bentuk keuangan dan atau sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi kerja.
30.
Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari universitas kepada pegawai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
31.
Uang penghargaan masa kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan universitas kepada pegawai yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
32.
Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangung jawab dan wewenang pada struktur organisasi universitas yang didasarkan atas prestasi kerja dan bukan merupakan hak.
33.
Pejabat strukural adalah pegawai yang diserahi tugas untuk memegang jabatan struktural pada universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
34.
Tugas belajar adalah tugas yang dibebankan kepada pegawai untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atas biaya universitas atau pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai.
35.
Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atas biaya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai tanpa meninggalkan tugas.
36.
Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 dan pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , seperti kepala daerah/wakil kepala daerah.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 4 dari 22
BAB II PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pegawai Pasal 2 1.
Pegawai terdiri atas Dosen dan Karyawan
2.
Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
3.
Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Karyawan tetap dan Karyawan tidak tetap. Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 3
1.
Syarat umum calon pegawai : a. Warga negara Indonesia. b. Memiliki Komitmen terhadap Persyarikatan Muhammadiyah. c. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat. e. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan sesuai dengan formasi yang tersedia. f. Tidak menjadi salah satu pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan. g. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. h. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhomat sebagai pegawai baik dari instansi pemerintah atau instansi swasta. i. Tidak terikat dengan Instansi Lain
2.
Syarat khusus dosen adalah : a. Berpendidikan serendah-rendahnya S2. b. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. d. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. e. Mampu berbahasa asing.
3.
Syarat khusus karyawan adalah : a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat. b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir yang sah. c. Memilki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. d. Diutamakan mampu berbahasa Inggris. Pasal 4
1.
Formasi pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik ditetapkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAPB) tahunan atau atas pertimbangan khusus Rektor.
2.
Pertimbangan khusus Rektor adalah apabila terjadi keadaan yang sangat penting yang mengharuskan ditambahkannya pegawai.
3.
Seleksi pegawai dilakukan oleh tim penerimaan pegawai yang ditugaskan oleh Rektor.
4.
Proses seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan atas kualifikasi yang ditetapkan.
5.
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Rektor.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 5 dari 22
Pasal 5 1.
Pelamar yang lulus seleksi diusulkan oleh Pembantu Rektor II kepada Rektor untuk diangkat sebagai calon pegawai.
2.
Selama 1 (satu) tahun pertama masa kerja, calon pegawai sebagaimana maksud pada ayat (1) berada dalam status masa percobaan.
3.
Selama menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon pegawai dapat diberhentikan apabila dinilai tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pasal 6
1.
Calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi pegawai.
2.
Penetapan golongan ruang penggajian bagi karyawan adalah :
3.
No
Jenjang Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7
SD SMP SMA/MA/SMK Diploma Satau (D1) Diploma Tiga (D3) Sarjana (S1) Sarjana (S2)
Golongan/Ruang Pengangkatan I/a I/b II/a II/a II/c III/a III/b
Golongan/Ruang Tertinggi II/c II/c III/b III/b III/c III/d IV/a
Penetapan golongan ruang penggajian bagi dosen adalah : No 1 2 3
Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Magister (S2) Doktor(S3)
Gol/Ruang Pengangkatan III/a III/b III/c
Golongan Ruang Tertinggi III/b IV/c IV/c
Pasal 7 1.
Outsourcing dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta ketersediaan anggaran universitas.
2.
Pelaksanaan Outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor. Pasal 8
1.
Karyawan tidak tetap dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan ketersediaan anggaran.
2.
Pengadaan karyawan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembantu Rektor II setelah memperoleh persetujuan dari Rektor. Pasal 9
1.
Penerimaan karyawan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diikat dalam suatu perjanjian kerja antara Pembantu Rektor II dengan calan karyawan tidak tetap.
2.
Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. Kesepakatan kedua belah pihak b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 6 dari 22
3.
Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung untuk jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
4.
Perjanjian kerja yang dibuat sekurang-kurangnya memuat: a. Nama dan alamat yayasan; b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai; c. Jabatan atau jenis pekerjaan; d. Tempat pekerjaan; e. Besarnya gaji dan cara pembayarannya; f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban universitas dan pegawai; g. Mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja; i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
5.
Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan f tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Pasal 10
1.
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya.
2.
Besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan Rektor. Bagian Kedua Penempatan Pasal 11
1.
Calon pegawai yang telah diangkat ditempatkan pada formasi yang tersedia berdasarkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki.
2.
Penempatan pegawai ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor. Pasal 12
1.
Jabatan struktural merupakan jabatan karier bagi pegawai.
2.
Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional akademik dan jabatan fungsional penunjang akademik.
3.
Penetapan jabatan fungsional akademik dan jabatan fungsional penunjang akademik merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pembinaan Pasal 13
1.
Universitas wajib membina setiap pegawai sejak pegawai yang bersangkutan diterima bekerja di universitas sampai dengan berakhirnya hubungan kerja antara pegawai tersebut dengan universitas.
2.
Pembinaan pegawai meliputi seluruh aspek kehidupan manuasia dan aspek organisasi.
3.
Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas akademik dan administrasi secara berdaya guna dan berhasil guna.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 7 dari 22
4.
Bentuk pembinaan pegawai meliputi pembekalan calon pegawai, kenaikan pangkat, mutasi dan bentuk pembinaan lainnya.
5.
Sebagai wadah untuk meningkatkan pembinaan pegawai dapat dibentuk forum komunikasi pegawai. Pasal 14
1.
Sebelum diangkat menjadi pegawai, setiap calon pegawai diwajibkan mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh universitas.
2.
Tata cara pelaksanaan dan materi pembekalan calon pegawai diatur dengan peraturan Rektor. Pasal 15
1.
Setiap pegawai berhak atas kenaikan golongan ke jenjang yang lebih tinggi.
2.
Jenis-jenis kenaikan golongan pegawai adalah : a. Kenaikan pangkat reguler. b. Kenaikan pangkat pilihan. c. Kenaikan pangkat istimewa. d. Kenaikan pangkat pengabdian.
3.
Kenaikan golongan reguler merupakan kenaikan golongan kejenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan penilaian kinerja pegawai.
4.
Kenaikan golongan pilihan merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan : a. Memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari yang dimiliki sebelumnya. b. Menduduki jabatan stuktural, namun golongannya belum memenuhi syarat.
5.
Kenaikan golongan istimewa merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan dinilai punya prestasi yang luar biasa.
6.
Kenaikan golongan pengabdian merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan akan diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun.
7.
Kenaikan golongan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diberikan dengan ketentuan : a. Masa Kerja : 1. Karyawan yang telah bekerja selama 25 tahun atau lebih secara terus menerus dan paling kurang telah 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir. 2. Karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun secara terus menerus dan paling kurang telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir. 3. Karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun secara terus menerus dan paling kurang telah 3 (tiga) tahun pada pangkat terakhir. b. Memiliki kinerja baik. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman/ sanksi pelanggaran berat. Pasal 16
1.
Proses kenaikan golongan/ruang dilakukan oleh Pembantu Rektor yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang administrasi umum dan personalia.
2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan golongan/ruang karyawan diatur dengan peraturan Rektor. Pasal 17
1.
Dalam rangka pembinaan, penyegaran, dan pengembangan pegawai, Rektor mengadakan mutasi dan promosi pegawai.
2.
Perencanaan mutasi dan promosi dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia.
3.
Proses dan mekanisme mutasi dan promosi pegawai didasarkan atas penilaian suatu tim, tanpa perlu dikonfirmasikan dengan pegawai yang bersangkutan. Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 8 dari 22
4.
Tim sebagimana yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan keputusan Rektor. Bagian Keempat Pengembangan Pasal 18
1.
Setiap Pegawai yang memiliki hak pribadi untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin melalui pelaksanaan tugas/pekerjaan yang wajib ditekuninya secara bertanggung jawab serta memanfaatkan peluang lain yang memungkinkan.
2.
Universitas memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk mengembangkan diri melalui pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya dan kesempatan-kesempatan lain dengan tidak meninggalkan tugas pokok.
3.
Bentuk kegiatan pengembangan pegawai antara lain melanjutkan pendidikan, baik pendidikan formal (tugas/izin belajar) maupun non formal (pelatihan atau kursus singkat), mengikuti seminar/lokakarya, magang dan bentuk pengembangan lain yang memungkinkan. Pasal 19
1.
Tugas belajar dapat diberikan kepada pegawai yang mempunyai prestasi.
2.
Sebelum mengikuti tugas belajar pegawai yang bersangkutan harus diikat dalam perjanjian tugas belajar antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
3.
Bidang studi yang diambil oleh pegawai yang mendapat tugas belajar harus sesuai dengan kebutuhan fakultas/universitas.
4.
Pegawai yang mendapatkan tugas belajar dibebaskan dari jabatan struktural dan beban mengajar.
5.
Tugas belajar yang diberikan kepada pegawai hanya pada perguruan tinggi/program studi yang sudah terakreditasi.
6.
Pegawai yang telah selesai mengikuti tugas belajar wajib kembali melaksanakan tugas pada universitas.
7.
Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian tugas belajar.
8.
Pada kondisi tertentu dalam rangka percepatan pemenuhan pegawai yang berkelayakan , Rektor dapat mengambil kebijakan tersendiri. Pasal 20
1.
Pegawai yang ingin melanjutkan studi atas inisiatif sendiri harus mengajukan permohonan izin belajar kepada Rektor.
2.
Izin belajar dapat diberikan setelah pegawai yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis bahwa setelah selesai mengikuti studi akan kembali mengabdi di universitas.
3.
Bidang studi yang diambil oleh pegawai yang diberi izin belajar harus sesuai dengan kebutuhan universitas.
4.
Pegawai yang mendapat izin belajar tetap melaksanakan tugas.
5.
Jika status izin belajar berubah menjadi tugas belajar maka berlaku ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 9 dari 22
Pasal 21 1.
Pemanfaatan pegawai oleh pihak ketiga secara penuh waktu atau paruh waktu harus memperoleh izin tertulis dari Rektor.
2.
Pegawai dapat menjadi pejabat negara, struktural, dikaryakan dan atau menjabat jabatan lainnya setelah memperoleh izin tertulis dari Rektor.
3.
Ketentuan izin dan tugas pokok pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor. Pasal 22
Ijazah yang dapat digunakan untuk penyesuaian golongan bagi pegawai adalah ijazah yang diperoleh kerena tugas belajar atau ijin belajar. BAB III HARI KERJA, BEBAN KERJA DAN DISIPLIN. Bagian Pertama Hari Kerja Pasal 23 1.
Jam kerja efektif karyawan adalah 39 (tiga puluh sembilan) jam dalam 6 (enam) hari kerja.
2.
Hari jam kerja satuan pengamanan adalah 7 (tujuh) hari dalam seminggu dan 24 (dua puluh empat) jam sehari yang bekerja secara bergiliran.
3.
Ketentuan hari dan jam kerja karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh keputusan Rektor. Pasal 24
1.
Hari dan jam kerja dosen tetap non-pejabat struktural ditentukan berdasarkan beban satuan kredit semester (sks) yang setara dengan 36 jam per minggu
2.
Beban satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa
3.
Hari dan jam kerja pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam jadwal perkuliahan. Pasal 25
1.
Hari dan jam kerja dosen tidak tetap non-pejabat struktural ditentukan berdasarkan beban satuan kredit semester (sks) mengajar yang diberikan dalam satu semester.
2.
Hari dan jam kerja pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam jadwal perkuliahan.
3.
Beban sks mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan keputusan Dekan. Pasal 26
Hari libur adalah hari Minggu, dan hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah/ universitas.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 10 dari 22
Bagian Kedua Beban Kerja Pasal 27 1.
Beban kerja karyawan ditetapkan 39 jam perminggu
2.
Beban kerja karyawan yang melebihi jumlah beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai beban kerja lebih/ beban kerja lembur.
3.
Beban kerja karyawan tidak tetap ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja antara Rektor dengan karyawan yang bersangkutan. Pasal 28
1.
Beban kerja dosen merupakan jumlah jam kerja perminggu yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi.
2.
Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks).
3.
Beban kerja dosen tetap minimal berjumlah 12 sks terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4.
Kelebihan beban mengajar dosen tetap maksimal 12 sks dan akan dihitung sebagai tambahan pendapatan.
5.
Beban kerja dosen tetap dalam pelaksanaan kegiatan kependidikan dan pengajaran minimal 12 sks dan maksimal 24 sks terdiri dari : a. Beban kerja instruksional yaitu : mempersiapkan materi perkuliahan, melaksanakan perkuliahan, mengoreksi tugas-tugas terstruktur harian, mengawasi ujian, mengoreksi ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang meliputi bimbingan praktek kerja lapangan, bimbingan karya tulis/laporan praktek kerja, dan bimbingan akademik mahasiswa.
6.
Beban kerja dosen tidak tetap maksimal berjumlah 9 sks.
7.
Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan fakultas atas usul jurusan/ program studi. Pasal 29
1.
Beban kerja pejabat struktural a. Rektor berjumlah 12 sks atau setara dengan 36 jam kerja perminggu, b. Pembantu Rektor/Dekan/Ketua LPPM berjumlah 8 sks atau setara dengan 24 jam kerja perminggu. c. Pembantu Dekan/Ketua Prodi/Ka. Biro/Ka. Badan berjumlah 6 sks atau setara dengan 18 jam kerja perminggu. d. Ka. UPT/Ka. Lab/Sek. Prodi/Ka. Bag/Ka. Pusat adalah 4 sks atau setara dengan 12 jam perminggu.
2.
Beban mengajar pejabat struktural a. Rektor adalah 0 sks b. Pembantu Rektor/Dekan/Ketua LPPM minimal 4 sks. c. Pembantu Dekan/Ketua Prodi/Ka. Biro minimal 6 sks. d. Ka. UPT/Ka. Lab/Sek. prodi/Ka. Bag/ka. pusat minimal 8 sks.
3.
Beban kerja pejabat struktural akademik tidak diperhitungkan sebagai beban kerja pengajaran dan tidak diperhitungkan sebagai beban lebih, kecuali ditentukan lain kemudian dengan keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 11 dari 22
Pasal 30 1.
Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2.
Kewajiban dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas biaya sendiri atau bantuan pihak lain.
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Rektor.
Bagian Ketiga Disiplin Pasal 31 1.
Setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir atau check clock sebagai tanda kehadiran.
2.
Keterlambatan lebih dari tiga puluh menit dari waktu kehadiran yang ditentukan tanpa pemberitahuan dikategorikan sebagai tidak disiplin.
3.
Kepulangan lebih cepat lima menit dari waktu jam kerja yang ditentukan dikategorikan sebagai tidak disiplin. Pasal 32
1.
Setiap pegawai tetap wajib memakai pakaian dinas dan identitas universitas pada hari yang ditentukan.
2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan identitas universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor. Pasal 33
1.
Pegawai dan pejabat struktural yang tidak dapat hadir wajib memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan langsung.
2.
Pegawai dan pejabat struktural dapat diberi izin tidak masuk kerja karena sakit lebih dari satu hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
3.
Dalam surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan: a. Jumlah hari izin sakit. b. Tanggal mulai sampai berakhirnya izin sakit. c. Nama dan alamat praktek dokter.
4.
Karyawan yang tidak masuk kerja alasan lain atau sakit tanpa surat keterangan sakit dari dokter dapat diberi izin dengan ketentuan jumlah hari yang diberi izin tersebut diperhitungkan sebagai hari cuti tahunan yang bersangkutan.
5.
Jika hari yang diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari jumlah hari cuti tahunannya yang bersangkutan, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai hari cuti tahunan berikutnya.
6.
Pegawai yang tidak memberitahukan ketidak hadirannya secara tertulis dianggap melanggar disiplin dan kepadanya dapat dikenakan sanksi pelanggaran peraturan ini.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 12 dari 22
BAB IV GAJI DAN KESEJAHTERAAN Bagian Pertama Gaji Pasal 34 1.
Setiap pegawai tetap berhak menerima gaji yang terdiri atas: a. Gaji dasar pokok. b. Tunjangan fungsional akademik bagi dosen tetap. c. Tunjangan penunjang akademik bagi dosen tetap. d. Tunjangan kekaryaan bagi karyawan. e. Tunjangan jabatan struktural bagi pejabat stuktural. f. Tunjangan tambahan jabatan struktural bagi pejabat stuktural.
2.
Setiap calon pegawai tetap berhak menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok.
3.
Gaji yang diterima oleh pegawai dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Ketentuan kebih lanjut mengenai gaji diatur dengan peraturan Rektor dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan universitas. Pasal 35
1.
Gaji karyawan tidak tetap dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara Rektor dengan karyawan tidak tetap yang bersangkutan.
2.
Gaji yang diterima oleh karyawan tidak tetap dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36
Pembayaran gaji pegawai dilakukan setiap akhir bulan. Pasal 37 1.
Kenaikan gaji dosen didasarkan atas : a. Kenaikan gaji secara regular/berkala. b. Kenaikan jenjang golongan. c. Kenaikan jabatan fungsional.
2.
Kenaikan gaji karyawan didasarkan atas : a. Kanaikan gaji secara berkala. b. Kenaikan jenjang golongan regular. c. Kenaikan jenjang golongan karena penyesuaian ijazah/studi lanjut. d. Kenaikan gaji atau tunjangan lainnya yang diatur tersendiri. Pasal 38
Pegawai yang mendapatkan tugas belajar/izin belajar dan tugas lainnya dari universitas kepadanya tetap diberikan gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 34
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 13 dari 22
Pasal 39 1.
Pegawai yang mengambil cuti tahunan kepadanya diberikan gaji sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34.
2.
Pegawai yang mendapatkan izin cuti melahirkan (60 hari) kepadaya diberikan gaji dan tunjangan-tunjangan tetap kecuali tunjangan tidak tetap berupa tunjangan struktural yang diberikan hanya 50%.
3.
Pegawai yang mendapatkan izin cuti diluar tanggungan kepadanya tidak diberikan hak untuk mendapatkan gaji dan/atau fasilitas lain dalam bentuk apapun.
4.
Pegawai yang mendapatkan izin cuti sakit kepadanya diberikan gaji dan tunjangan tetap lainnya dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk 3 bulan pertama mendapatkan 100% dari gaji. b. Untuk 3 bulan kedua mendapatkan 75 % dari gaji. c. Untuk 3 bulan ketiga mendapatkan 50% dari gaji. d. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c mendapat 75 % dari gaji sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Universitas. Pasal 40
Dosen yang menjadi pejabat Negara tidak berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya selama menjadi pejabat Negara. Bagian Kedua Kesejahteraan Pasal 41 1.
2.
Pegawai tetap diberikan kesejahteraan berupa : a. Natura b. Iuran pemberi kerja untuk dana kesehatan c. Premi Asuransi Kesehatan d. Kesejahteraan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan anggaran universitas. Pasal 42
1. 2.
Natura diberikan kepada pegawai berupa beras dengan jumlah 10 kg, minyak goreng 1 liter, gula 3 kg, dan sabun cuci 1 kg. Ketentuan lebih lanjut mengenai natura diatur dengan keputusan Rektor. Pasal 43
1. 2.
Pegawai tetap berhak dan wajib menjadi peserta dana kesehatan. Ketentuan mengenai dana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dana kesehatan yang berlaku pada universitas. Pasal 44
1. 2.
Pegawai tetap dan keluarganya diberi asuransi kesehatan. Ketentuan mengenai asuransi kesehatan pegawai dan keluarga ditetapkan dengan keputusan Rektor.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 14 dari 22
Pasal 45 1.
Pegawai yang cacat karena menjalankan tugas diberi santunan cacat.
2.
Pegawai yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
3.
Pegawai yang menikah diberikan santunan pernikahan.
4.
Ketentuan lebih lanjut mengenai santunan dan uang duka sebagimana dimaksud pada ayat (1) , (2) dan (3) diatur dengan keputusan Rektor. Pasal 46
1.
Pegawai mendapatkan tunjangan hari raya Idul Fitri.
2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya ditetapkan dengan keputusan Rektor. Pasal 47
1.
Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting dan mendesak serta penyelesainnya benar-benar tidak dapat ditangguhkan.
2.
Kerja lembur dilaksanakan oleh pegawai berdasarkan surat perintah kerja lembur dari kepala bagian yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Sumber Daya dengan terlebih dahulu dijelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh pegawai dan waktu penyelesaian tugas.
3.
Setiap pegawai yang mendapatkan surat perintah kerja lembur dari pimpinan pada hari kerja biasa kepadanya diberikan upah kerja lembur yang diperhitungkan berdasarkan jumlah jam lebih (selisih antara jam kerja yang dilaksanakannya dan jam kerja wajib perhari).
4.
Kerja lembur hanya berlaku bagi staf pelaksana.
5.
Kerja lembur tidak berlaku untuk kegiatan atau tugas kepanitiaan.
6.
Dasar perhitungan upah kerja lembur berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pasal 48
1.
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dapat diberi Hak Purna Bhakti berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Besarnya hak purna bhakti didasarkan atas rata-rata pendapatan bulanan selama 2 (dua) tahun terakhir.
3.
Apabila Lembaga mengikut-sertakan pegawainya pada Program JAMSOSTEK atau Badan lainnya, pegawai akan mendapatkan tambahan hak purna bhakti berupa Uang Jaminan Hari Tua dan santunan (untuk pegawai yang meninggal dunia) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.
Pegawai yang berhak mendapatkan Hak Purna Bakti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena: a. Telah habis masa pengabdiannya. b. Mengalami cacat seumur hidup sehingga dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pegawai. c. Mengalami sakit sehingga dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pegawai. d. Mengundurkan diri e. Meninggal dunia
5.
Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak memperoleh Hak Purna Bakti.
6.
Hak Purna Bakti bagi pegawai tetap yang mengundurkan diri (ayat 4 butir d) diatas akan diberikan dalam bentuk uang penghargaan masa kerja.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 15 dari 22
Pasal 49 Pegawai yang diangkat sebagai tenaga dengan kualifikasi khusus diberi tunjangan kualifikasi khusus yang ditetapkan dengan keputusan Rektor. BAB V CUTI Pasal 50 1.
Setiap pegawai berhak atas cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti khusus dan cuti di luar tangungan.
2.
Hak cuti tahunan diberikan kepada karyawan dan pejabat struktural.
3.
Hak cuti tahunan yang diberikan kepada karyawan dan pejabat struktural sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan setelah melewati masa kerja minimal 1 tahun setelah cuti tahunan berakhir.
4.
Lama cuti tahunan adalah 10 hari kerja, diambil dengan ketentuan : a. Minimal 2 hari berturut-turut. b. Sisanya dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. c. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah atau universitas diperhitungkan sebagai cuti tahunan.
5.
Hak cuti tahunan tidak dapat diganti dengan uang.
6.
Hak cuti tahunan yang tidak diambil akan menjadi hangus atau tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
7.
Karyawan yang terlambat masuk kerja melebihi masa cuti tahunan tanpa izin dianggap tidak masuk kerja.
8.
Izin cuti tahunan ditetapkan dengan keputusan Rektor. Pasal 51
1.
Hak cuti melahirkan diberikan kepada karyawan wanita.
2.
Karyawan yang akan melahirkan wajib mengajukan permohonan cuti kepada Biro Sumber Daya paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal penggambilan cuti melahirkan.
3.
Cuti melahirkan hanya diberikan dalam jangka waktu dua bulan.
4.
Cuti melahirkan hanya diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga.
5.
Cuti melahirkan tidak menghapuskan hak atas cuti tahunan.
6.
Apabila cuti melahirkan bersamaan dengan hari libur tidak dapat menambah jumlah hari cuti melahirkan. Pasal 52
1.
Hak cuti akibat keguguran diberikan kepada karyawan wanita sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.
Karyawan wanita yang mengalami keguguran wajib memberitahukan kepada Biro Sumber Daya paling lambat 5 hari setelah mengalami keguguran.
3.
Cuti akibat keguguran diberikan sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat.
4.
Cuti akibat keguguran tidak menghapus hak atas cuti tahunan.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 16 dari 22
5.
Apabila cuti akibat keguguran bersamaan dengan hari libur tidak dapat meambah jumlah hari cuti akibat keguguran. Pasal 53
1.
Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 hari kerja wajib mengajukan permohonan cuti sakit kepada Biro Sumber Daya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dokter yang merawat.
2.
Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai untuk jangka waktu paling lama 3 bulan.
3.
Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berakhir, ternyata yang bersangkutan tidak layak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka Rektor menunjuk pegawai yang bersangkutan ke penguji kesehatan rumah sakit pemerintah atau yang ditunjuk yayasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan bagi Rektor untuk menetapkan proses pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 4. Pasal 54
1.
Cuti khusus terdiri atas: a. Pernikahan pegawai yang bersangkutan. b. Pernikahan anak. c. Istri/suami/anak/orang tua/adik kandung/ kakak kandung sakit atau meninggal dan dirawat di rumah sakit. d. Menjalankan Ibadah Haji.
2.
Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut: a. Lama cuti maksimal 6 hari kerja. b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pembantu Rektor II paling lambat 3 hari sebelum tanggal pengambilan cuti. c. Izin cuti dapat digabung dengan cuti tahunan.
3.
Cuti khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 3 hari kerja b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pembantu Rektor II paling lambat 5 hari sebelum tanggal pengambilan cuti. c. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
4.
Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 3 hari kerja untuk lokasi dalam kota. b. Lama cuti maksimal 4 hari kerja untuk lokasi luar kota. c. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Biro Sumber Daya. d. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
5.
Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 45 hari kerja. b. Hanya untuk ibadah haji yang pertama. c. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor paling lambat 5 hari sebelum tanggal pengambilan cuti. d. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan. Pasal 55
1.
Cuti di luar tanggungan universitas diberikan kepada pegawai yang mengikuti suami/istri ke luar daerah, ibadah haji, dan studi lanjut.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 17 dari 22
2.
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus.
3.
Pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan universitas tidak berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya serta tidak diperhitungkan sebagaimana masa kerja pegawai.
4.
Cuti di luar tanggungan universitas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
5.
Bagi pegawai yang ingin aktif kembali setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan universitas wajib mengajukan permohonan kepada Rektor.
6.
Bagi pegawai yang tidak aktif kembali bekerja setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan universitas akan dilakukan proses pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai.
BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI Bagian Pertama Pelanggaran Pasal 56 Pelanggaran terdiri atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pasal 57 Pelanggaran ringan terdiri atas : a. Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin dari pejabat yang berwewenang. b.
Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
c.
Sering terlambat tiba di tempat kerja dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa seizin atasan.
d.
Mengganggu ketenangan, ketentraman pegawai lainnya pada waktu kerja.
e.
Tidak memakai pakaian dinas.
f.
Kelakuan buruk yang diulang-ulang dan telah diberikan peringatan lisan.
g.
Atasan yang tidak memberikan sanksi pelanggaran ringan.
h.
Pelanggaran lain yang setara dengan hal-hal yang disebut diatas. Pasal 58
Pelanggaran sedang terdiri atas : a. Kelakuan buruk yang diulang-ulang/ pelanggaran yang dilakukan selama masa berlakunya peringatan tertulis yang telah dikeluarkan. b.
Lebih dari dua kali melanggar atau menyalah gunakan perintah dan melalaikan kewajibannya sebagi pegawai.
c.
Memanfaatkan atau menyalahgunakan fasilitas milik yayasan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan materiil dan nama baik yayasan/ universitas.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 18 dari 22
d.
Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
e.
Mencatatkan kehadiran dan/atau kepulangan pegawai lain, sementara pegawai yang dicatatkan kehadiran atau kepulangannya tidak hadir.
f.
Menolak penugasan kerja, pengalihan kerja, atau rotasi kerja.
g.
Melakukan tindakan atau dengan sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
h.
Mengulangi kembali pelanggaran ringan.
i.
Membawa atribut partai politik dan aliran tertentu kedalam lingkungan kampus.
j.
Melakukan perbuatan lainnya yang diancam perdata/pidana penjara selama satu tahun atau lebih.
k.
Pelanggaran lain yang setara dengan hal-hal tersebut diatas. Pasal 59
Pelanggaran berat terdiri atas : a. Melakukan perbuatan atau tindakan pidana berkaitan dengan barang atau uang, milik yayasan/universitas atau milik teman sekerja. b.
Memberikan keterangan/dokumen palsu atau dipalsukan sehingga merugikan yayasan/universitas atau kepentingan Negara.
c.
Menggunakan, memakai atau menyimpan dan atau mengedarkan minuman atau obat-obat terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di lingkungan kerja.
d.
Melakukan perbuatan asulila atau melakukan perjudian di tempat atau di luar lingkungan kerja.
e.
Memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan yayasan/universitas/unit.
f.
Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina secara kasar, menyerang, mengintimidasi atau menipu pejabat struktural atau teman sekerja dan/atau bawahan.
g.
Membujuk pimpinan, bawahan, teman sekerja atau mahasiswa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h.
Membongkar, membocorkan rahasia atau mencemarkan nama baik yayasan/universitas/lembaga/unit/ yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.
i.
Melakukan tindakan manipulasi, korupsi dan menyalagunakan jabatan/wewenang demi kepentingan pribadi atau pihak lain.
j.
Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan atas nama apapun dari siapa saja yang diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai tersebut.
k.
Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik yayasan/universitas/lembaga/unit yang menimbulkan kerugian bagi yayasan/universitas.
l.
Meminjam, menggadaikan, menyewakan atau menjual peralatan dan fasilitas yayasan/universitas/lembaga/unit kepada pihak lain tanpa persetujuan pimpinan/pejabat yang berwenang.
m.
Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawab/tugasnya sebagai pegawai tanpa izin dari pimpinan.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 19 dari 22
n.
Bekerja pada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Rektor
o.
Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan universitas yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
p.
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
q.
Memperbanyak, membuat, mengedarkan, mempertontonkan menempel, menawarkan tulisan atau rekaman yang berisikan hasutan terhadap yayasan/universitas/pimpinan unit atau terhadap teman sekerja.
r.
Menolak perintah/petunjuk/penugasan yang sesuai dengan tugasnya dari pimpinan.
s.
Menyalahgunakan fasilitas internet atau alat komunikasi dan publikasi milik universitas untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan materil dan mana baik yayasan/universitas.
t.
Melakukan atau turut serta melakukan plagiasi karya ilmiah, manipulasi nilai, transkrip nilai, dan pemalsuan ijazah.
u.
Memicu perkelahian, penganiayaan, penghinaan, pelecehan terhadap atasan, terhadap bawahan, tamu, sesama teman kerja dan mahasiswa.
v.
Membawa senjata api dan senjata tajam atau senjata lainnya yang dapat mengganggu rasa aman dan membahayakan jiwa orang lain dalam lingkungan kerja, kecuali bagi mereka yang mendapat izin dari pihak yang berwenang.
w.
Mengulangi kembali pelanggaran sedang. Bagian Kedua Sanksi Pasal 60
Jenis sanksi dikelompokkan atas : a. Sanksi pelanggaran ringan, yaitu : 1. Teguran lisan, atau 2. Teguran tertulis pertama dan kedua b.
Sanksi pelanggaran sedang yaitu : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 tahun, atau 2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama 2 tahun, atau 3. Penundaan kenaikan golongan selama satu tahun.
c.
Sanksi pelanggaran berat, yaitu : 1. Penurunan golongan satu tingkat, selama periode kenaikan golongan atau 2. Pemberhentian sementara karena sedang dalam proses kasus pidana dan atau ditahan oleh pihak yang berwajib bukan karena atas pengaduan universitas/yayasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, atau 3. Pembebasan dari jabatan struktural selama 4 tahun. 4. Pemberhentian pegawai dengan tidak hormat. Pasal 61
1.
Pejabat yang berwenang menjauhkan/menetapkan sanksi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 60 huruf a adalah atasan langsung yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada atasan langsung pejabat yang menjatuhkan sanksi.
2.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan/menetapkan sanksi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 60 huruf b dan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 20 dari 22
c angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah Rektor setelah menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin Universitas. 3.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 60 huruf c angka 4 adalah Ketua BPH atas usul Rektor setelah menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin Universitas.
4.
Pegawai yang melakukan pelanggaran berat dapat diberi sanksi tambahan berupa kewajiban mengembalikan dan/atau mengganti semua kerusakan atau kerugian materil dan sejenisnya yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.
5.
Penjatuhan sanksi terhadap DPK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 60 disampaikan/diusulkan kepada instansi berwenang sebagimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pengambil keputusan terakhir di luar yayasan/universitas.
6.
Penjatuhan sanksi terhadap DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ditanggapi maka universitas memulangkan DPK yang bersangkutan ke Kopertis/Instansi Induk. Pasal 62
1.
Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dengan memuat alasannya yang lengkap, rasional, dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat penetapan sanksi.
2.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi harus memberikan tanggapan tertulis atau secara musyawarah dan manfaat atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat keberatan diterima.
3.
Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan maka yayasan atau pegawai dapat menyelesaikannya melalui prosedur sebagaimana diatur dengan undang-undang.
BAB VII PEMBERHENTIAN Pasal 63 1.
Pegawai dapat diberhentikan apabila : a. Meninggal dunia. b. Rasionalisasi pegawai. c. Telah mencapai usia pensiun. d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. e. Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mampu melaksnakan tugas sebagai pegawai. f. Mendapat sanksi pelanggaran berat (diberhentikan dengan tidak hormat) g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana pegawai.
2.
Usia pensiun bagi pegawai adalah : a. 55 tahun bagi dosen yang mempunyai jabatan fungsional paling tinggi Asisten Ahli. b. 55 tahun bagi karyawan. c. 65 tahun bagi dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor ke atas, d. Usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai umur 70 tahun apabila dibutuhkan universitas dan yang bersangkutan masih sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter serta masih sanggup menjalankan peran dan fungsinya.
3.
Usia pensiun dini bagi pegawai minimal setelah dua puluh tahun masa pengabdian.
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 21 dari 22
BAB VIII PENGAWASAN Pasal 64 Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Badan Pelaksana Harian.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 1.
Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Yayasan tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik dan segala peraturan kepegawaian yang berlaku sebelumnya dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pegawai ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
Ditetapkan di : Gresik Pada Tanggal : 25 Rajab 1431 H 08 Juli 2010 M Rektor, Ttd. Drs. Sarwo Edy, M.Pd. .
Universitas Muhammadiyah Gresik Hal. 22 dari 22
