2010 Tanggal: 07 Januari 2010

SPK Senior Fasilitator ND P2KP Advanced

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor: 0075/Advance/I/SPK/SNVT-PBL/WNG/2010 Tanggal: 07 Januari 2010

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu sepuluh, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan

: GURITNO S, ST : 19570121198811 1001 : Pejabat Pembuat Komitmen Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 81/KPTS/M/2010 Tanggal 07 Januari Tahun 2010.

Alamat Kantor

: JL. Gubernur Budiono No 9 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Nama Jenis Kelamin Nomor KTP/SIM NPWP Alamat Nomor Rekening Bank Cabang

: : : : : : :

Agus Suyanto, ST Laki-laki 33.1212.150876.0004 24.350.712.6-532.000 Purwosari RT 01/I Manjung, WNG 2-011-02106-1 BPD Jateng Cab. Wonogiri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berdasarkan surat rekomendasi Team Leader KMW XIV Jateng Nomor : 005b/PNPM-MP/KMW XIV/I/2010 Tanggal 06 Januari 2010 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA dalam rangka fasilitasi/pendampingan pelaksanaan kegiatan - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan / P2KP Advanced dan PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Senior Fasilitator ND P2KP Advanced untuk lokasi Kab/Kota Wonogiri KMW XIV Jawa Tengah, selama 3 (Tiga) bulan, yakni terhitung mulai 04 Januari sampai dengan 04 April 2010, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUGAS (1) PIHAK KEDUA secara umum bersama-sama tim fasilitator di wilayahnya maupun secara khusus sesuai kapasitas dan keahliannya, melaksanakan tugas-tugas seperti yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) P2KP Advanced, yakni sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat i) Mengkoordinasikan tim fasilitator sebelum pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan; ii) Melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada KORKOT secara berkala. b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dikelola langsung Tim Fasilitator : i) Mengkonsultasikan KAK pelatihan/coaching kepada KORKOT; ii) Mengkoordinasikan tim dalam setiap pelaksanaan pelatihan/coacing iii) Berkoordinasi dengan pihak-pihak lain (Lurah/Kades, PJOK, dll) yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan/coacing. iv) Memanage setiap kegiatan pelatihan/coacing yang dikelola oleh tim. v) Secara umum tergabung sebagai pelatih masyarakat/relawan utamanya bertanggung jawab tentang pemahaman masyarakat terhadap aspek pemberdayaan 1


c.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat i) Tahap penyiapan masyarakat : (1) Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan baseline survey IPM-MDGs (2) Memfasilitasi BKM dalam melakukan review program (PJM Pronangkis) (3) Memfasilitasi masyarakat dalam review kelembagaan (UP-UP, Pra LKM, LKM, dll) (4) Memfasiliatsi BKM dalam review Keuangan (akuntabilitas & Pembukuan UPK, Sekretariat dll) ii) Tahap Perencanaan : (1) Memfasilitasi Masyarakat (Tim PS) untuk melakukan Orientasi ulang Pemetaan Swadaya (PS) yang berbasis IPM-MDG’s : (a) Klarifikasi KK Miskin (b) Penyusunan Profil dan Status Indeks Pembangunan Manusia-MDG-s level kelurahan/desa, (c) Orientasi kebutuhan program (2) Memfasilitasi Masyarakat (Tim PP) untuk melakukan Orientasi ulang PJM Pronangkis yang fokus pada pencapaian target IPM-MDG’s : (a) Analisis Kebutuhan Program (b) Prioritasisasi Program (c) Penyusunan Dokumen PJM Pronangkis-IPM (d) Uji Publik dan Penetapan PJM pronangkis-IPM (3) Memfasilitasi Masyarakat untuk menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) komunitas (atau Neighbourhood Development Plan) yang fokus pada pengembangan kawasan permukiman terpadu : (a) Analisis PJM Pronangkis berorientasi kawasan permukiman (b) FGD-FGD perilaku pengembangan permukiman dan penyepakatan rencana tindak penyusunan RTBL komunitas (ND Plan) (c) Penyusunan RTBL Komunitas (ND Plan) (d) Uji Publik, Penetapan dan Sosialisasi serta pemasaran RTBL Komunitas (4) Koordinasi Rencana Program yang terfokus pada IPM dan pengembangan kawasan serta Integrasi PJM Pronangkis-IPM dan RTBL Komunitas dengan Rencana kelurahan/desa berbasis Kinerja IPM-MDG’s: (a) Sosialisasi ke seluruh stakeholder kelurahan/desa (b) Penyepakatan integrasi PJM Pronangkis-IPM dan RTBL Komunitas (ND Plan) sebagai Program Kelurahan/Desa (c) Matriks Klasifikasi Kontribusi Sumber Daya Masyarakat, Pemerintah, & Channeling Program (d) Marketing Sosial PJM Pronangkis-IPM dan RTBL Komunitas iii) Tahap Pencairan Dana BLM PNPM-P2KP: Fasilitasi BKM dalam penyiapan dokumen pencairan BKM yang mengacu pada ketentuan Perdirjen Departemen Keuangan. iv) Tahap Pelaksanaan: Fasilitasi BKM/UP-UP maupun KSM/Panitia dalam pelaksanaan kegiatan PJM/Renta Pronangkis yang berbasis IPM-MDG’s.

d. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PAKET (bagi Kab/Kota yang mendapat PAKET). i) Memfasilitasi BKM dalam membentuk Panitia Kemitraan ii) Memfasilitasi Panitia Kemitraan dalam penyusunan proposal kegiatan PAKET, prioritas kegiatan serta sosialisasi kegiatan. iii) Melakukan pendampingan dalam penyaluran dana BLM/PAKET ke rekening BKM yang langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program. iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi ketepatan sasaran program PAKET yang dilakukan oleh BKM. v) Melakukan pendampingan terhadap BKM dalam pelaksanaan PAKET. e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Neighbourhood Development (khusus bagi lokasi yang mendapat ND). i) Memfasilitasi BKM menyusun rencana tindak pelaksanaan ND

2


ii)

Memfasilitasi penyaluran dana BLM ND tahap 1 untuk technical assistance dan pengembangan kapasitas iii) Memfasilitasi BKM dalam merekrut tenaga ahli perencanaan lingkungan permukiman iv) Memfasilitasi penyaluran dana BLM ND tahap 2 untuk Penyusunan Rencana Pengembangan lingkungan permukiman Terpadu di kelurahan sasaran (ND Plan)

v) Melakukan pendampingan terhadap BKM dan Tenaga Ahli Perencanaan Lingkungan Permukiman dalam Penyusunan RTBL Komunitas vi) Uji Publik dan Penetapan RTBL Komunitas vii) Memfasilitasi sosialisasi dan pemasaran sosial RTBL Komunitas serta integrasi ke pemkot/kab setempat. viii) Memfasilitasi BKM dalam pembangunan permukiman dengan manajemen swadaya f.

Memfasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) i) Mendampingi relawan dalam Penyampaian informasi dan memfasilitasi masyarakat mengetahui bagaimana dan dimana tempat pengaduan bagi program PNPM-P2KP. ii) Memastikan semua pengaduan ditindaklanjuti pada setiap level dan mengajukan bentuk resolusi.

g. Pemantauan dan Pelaporan i) Melakukan pengumpulan dan verifikasi data dasar seluruh kelurahan sasaran, sesuai dengan yang dibutuhkan Kepala SNVT, PK-SNVT, KMP dan KORKOT. ii) Menyiapkan laporan perkembangan bulanan untuk BKM dan terlibat dalam memasukan data di Sistem Informasi Manajemen. iii) Membantu pemantauan dan aktivitas evaluasi KORKOT dan mampu mengaudit secara independent. iv) Memantau kemajuan dalam penerapan program dan menyiapkan laporan perkembangan seperti yang diminta KORKOT. v) Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk transparansi, akuntabilitas yang terkait dengan Pemantauan dan Evaluasi. (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibawah kendali dan koordinasi Konsultan Manajemen Pusat Advanced (KMP Advanced) serta Koordinator Kota Wonogiri. sebagai pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. (3) PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (TOR), Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Standard Operasional Procedure (SOP), dan dokumen-dokumen PNPM P2KP terkait lainnya serta surat perintah dan/atau surat formal lainnya yang diterbitkan dari PIHAK PERTAMA . Pasal 2 TANGGUNGJAWAB (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pencapaian output akhir dari indikator kinerja PNPM P2KP di wilayah kerjanya, yakni sebagai berikut: a. 30 % penduduk di lokasi sasaran berpartisipasi aktif dalam serangkaian rembug/ musyawarah/ pertemuan warga selama pelaksanaan PNPM P2KP; b. 30 % Wanita dan kelompok rentan atau vulnerable groups (warga termiskin, warga terpencil, penyandang cacat, dll) berpartisipasi aktif pada pertemuan-pertemuan warga; c. Terdapat minimal 25 relawan disetiap kelurahan/desa dampingan yang aktif dalam pelaksanaan PNPM P2KP; d. Terdapat minimal 25 % warga kelurahan/desa dampingan yang paham dan tahu PNPM P2KP serta tujuannya; e. Terdapat minimal 30 % Penduduk dewasa di tingkat satuan unit terkecil (RT/RW/Dusun) yang berpartisipasi memilih utusan warga ; f. Terdapat minimal 2 % penduduk dewasa yang berpartisipasi pada pemilihan akhir anggota BKM di tingkat kelurahan; g. Terdapat minimal 20 % wanita yang terpilih sebagai anggota BKM; h. Seluruh kelurahan/desa dampingan telah menyusun PJM Pronangkis berbasis IPM yang disepakati oleh pemerintah kelurahan/desa dan stakeholders lainnya; i. Minimal 25 % PJM Pronangkis berbasis IPM dapat terealisasi pada tahun pertama; j. Minimal 25 % penduduk kelurahan tahu dan paham tentang PJM Pronangkis berbasis IPM yang disusun masyarakat; 3


k. l. m. n. o. p.

Terdapat minimal 35 % dari total warga miskin di kelurahan/desa, menerima manfaat langsung pembangunan infrastruktur/prasarana; 70 % hasil pembangunan intrastruktur/prasarana yang evaluasi menunjukan kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Minimal 15 % dari total warga miskin, mampu mengakses pelayanan pinjaman bergulir; Terdapat minimal 30 % wanita mampu mengakses sebagai penerima manfaat pelayanan pinjaman bergulir; Tingkat pengembalian dana pinjaman bergulir minimal 90%; Jumlah proposal pinjaman bergulir di UPK yang didampingi pada akhir program minimal sebanyak 40 proposal;

q. Terdapat

minimal 20 % penerima pinjaman bergulir yang mampu meningkatkan

pendapatannya

r. s. t. u.

Terdapat minimal 10 % Keluarga miskin yang menerima hibah/pelayanan sosial Terdapat minimal 30 % wanita dalam penerima manfaat hibah/pelayanan sosial Terdapat minimal 30 % wanita yang menjadi anggota KSM 10 % BKM mampu mengakses dan atau menerima bantuan keuangan/program dari pihak/ lembaga/ donor lain

v. Seluruh BKM telah melaksanakan dan menyelesaikan audit tahunan w. Seluruh BKM dan UPK telah melaksanakan pembukuan secara benar dan rapi (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pencapaian optimal kinerja anggota Tim Faskel di Wilayah kerjanya. Pasal 3 HAK (1) PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan kerja yang berupa ”Gaji” dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp 2.900.000,- ( Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulannya dan dibayarkan secara lumpsum ke rekening PIHAK KEDUA dengan nomor rekening 2-01102106-1, dengan perincian sebagai berikut: Gaji Pokok Rp. 2.100.000, Transportasi Rp. 400.000, Komunikasi Rp. 150.000, Tunjangan Asuransi Rp. 50.000, Tunjangan Perumahan Rp. 100.000, ATK Rp. 100.000,---------------------(+) Jumlah di Terima Rp 2.900.000,-

(2) Ketentuan tata cara pembayaran gaji PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: a. Gaji yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan pertama bertugas dan bulan terakhir penugasan akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah lama hari bertugas; b. PIHAK PERTAMA akan membayarkan Gaji kepada PIHAK KEDUA selambatlambatnya pada setiap 10 hari setelah penerbitan SPM bulan berikutnya dengan cara transfer/pemindahbukuan dana ke rekening PIHAK KEDUA melalui Kantor Cabang/Pembantu/Unit yang online dan biaya transfer menjadi beban PIHAK KEDUA; c. Apabila rekening PIHAK KEDUA bukan pada bank tersebut yang online, maka kelambatan penerimaan dana karena proses transfer antar bank dan biaya transfer bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA; d. PIHAK PERTAMA tidak memberikan tunjangan lain kepada PIHAK KEDUA, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kompensasi cuti, gaji ke-13 dan lain-lain; e. Pada saat hubungan kerja berakhir, PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan uang pesangon ataupun status kepegawaian kepada PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA akan menerima Biaya Operasional Team (BOP) yang dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Besarnya Biaya Operasional Team Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama sisa masa tugas 6 (enam) bulan kedua, berdasarkan konfirmasi dari Korkot 4


b. Biaya Operasional Team (BOP) dibayarkan melalui rekening PIHAK KEDUA selaku Senior Fasilitator Team bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan PIHAK KEDUA. c. Biaya Operasional Team (BOP) dimanfaatkan untuk keperluan Team yang menunjang kelancaran kegiatan pendampingan masyarakat dan dipertanggungjawabkan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Team, lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya serta dilaporkan setiap bulannya melalui korkot masing-masing sebagai dasar pengajuan BOP bulan berikutnya. (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan “cuti kerja”, dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan ”cuti” sejumlah 1 (satu) hari kerja dalam setiap 1 bulan masa kerja. b. PIHAK KEDUA berhak mendapat ”cuti hamil / melahirkan” selama maksimal 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tetap berhak mendapatkan gaji dasar. c. Penetapan dan pelaksanaan waktu cuti tersebut harus seijin PIHAK PERTAMA atas rekomendasi dari pihak KORKOT setempat. d. Apabila terjadi keadaan mendesak sehingga cuti diambil tanpa ijin PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan sesegera mungkin.

Pasal 4 KEWAJIBAN (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: a. Menyusun dan menyerahkan rencana kerja tim fasilitator dua mingguan dan bulanan yang disahkan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA (KORKOT) selambat-lambatnya pada setiap tanggal 25 sebelum pelaksanaan bulan berikutnya. b. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugas (hasil-hasil yang dicapai, evaluasi pelaksanaan serta penyelesaian masalah berupa tindak turun tangan) kepada PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk PIHAK PERTAMA (KORKOT) selambatlambatnya pada setiap tanggal 25 sebelum pelaksanaan bulan berikutnya . c. Mengisi kartu kendali (Log Book) untuk pelaksanaan tugas yang ditanda tangani oleh pelaku yang difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dan diverifikasi oleh Korkot serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA atau Pihak yang ditunjuk selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulan; d. Menyampaikan progress dan capaian perkembangan pelaksanaan PNPM P2KP di wilayah kerjanya kepada pemerintah kelurahan dan PJOK setempat selambatlambatnya pada tanggal 5 setiap bulan e. Melaksanakan secara konsisten kode etik fasilitator sebagaimana tercantum pada pedoman atau ketentuan PNPM P2KP; f. Menyampaikan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran gaji kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnyanya pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan sebelum jadwal pembayaran, sebagai berikut: i. Mengisi seluruh format SIM PNPM-P2KP sesuai dengan aturan dan tepat waktu; ii. Progress report sesuai millestone dan Indikator Kinerja tercapai untuk tahapan kegiatan pada bulan yang bersangkutan. iii. Lembaran rekomendasi dari pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA (KORKOT) g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BOP, lengkap dengan buktibukti pengeluarannya dan ditandatangani oleh seluruh anggota Team kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnyanya pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan sebelum jadwal pembayaran BOP bulan berikutnya. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak penghasilan dan/atau pajak-pajak lain yang dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundangan pajak yang berlaku.

5


Pasal 5 SANKSI (1) PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan gaji sebesar 4% per hari apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima (mangkir) dan tanpa pemberitahuan/tanpa ijin PIHAK PERTAMA; (2) PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan, apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dan diterima (mangkir) serta tanpa izin selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; b. PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai Jadwal Kegiatan Program (millestone) tanpa alasan yang jelas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA; c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi standard pencapaian indikator kinerja pada tahap kegiatan yang telah berlangsung sesuai tanggungjawabnya sebagaimana disebut pada Pasal 2 tanpa penjelasan yang dapat diterima sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. d. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebut pada Pasal 4 tanpa penjelasan yang dapat diterima PIHAK PERTAMA (3) PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan gaji sebesar 50% dari gaji apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut pasal 5 ayat 2 sehingga dikeluarkan surat peringatan kedua; b. PIHAK KEDUA melakukan manipulasi data SIM dan/atau secara sengaja lalai melakukan tugas updating data SIM; c. PIHAK KEDUA melakukan manipulasi laporan. (4) PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan/atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut pasal 5 ayat 3. (5) PIHAK PERTAMA langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PIHAK KEDUA dan akan diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum serta PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, apabila: a. PIHAK KEDUA melakukan pemindahtanganan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA; b. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM P2KP atau dana kegiatan program PNPM lainnya; c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan kebohongan publik seperti membantu BKM/UPUP/KSM membuat bukti-bukti palsu laporan keuangan; d. PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan perbuatan yang melanggar hukum negara. (6) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri pada saat kegiatan berjalan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh biaya yang dkeluarkan oleh PNPM P2KP (biaya pelatihan yang bersangkutan) untuk dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6 PEMBIAYAAN Pembiayaan perjanjian kerja ini dibebankan ke DIPA TA 2010 Nomor : 0831.0/033-05.1/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA (1) Perjanjian Kerja berakhir apabila: 6


a. PIHAK KEDUA meninggal dunia b. PIHAK KEDUA menderita sakit tetap selama lebih dari 2 (dua) bulan yang berakibat tidak mungkin melaksanakan pekerjaan; c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya dan telah bekerja minimal 6 (enam) bulan. Apabila dilakukan sebelum 6 (enam) bulan bekerja, PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya pelatihan sebesar Rp 1.800.000,- (lihat kontrak) untuk disetor ke Kas Negara; d. PIHAK KEDUA menjalani pemeriksaan pihak yang berwajib sebagai tersangka, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya; e. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PNPM P2KP maupun melanggar hukum sehingga mendapat sanksi seperti yang diatur Pasal 5 ayat 4 dan 5; f. Adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan penghentian PNPM-P2KP. (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan inisiatif pemutusan perjanjian kerja apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan atau lalai dalam memenuhi hak PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada pasal 3, dan PIHAK KEDUA telah melakukan klarifikasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA; (3) Pada saat pengakhiran hubungan kerja, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh barang inventaris PNPM-P2KP kepada PIHAK PERTAMA. (4) Pada saat hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berakhir, maka PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan uang pesangon apapun, kecuali gaji yang memang sudah menjadi hak PIHAK KEDUA dan belum diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 FORCE MAJEURE (1) Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian ini apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan force majeure; (2) Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Kedua Pihak, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah atau instansi berwenang, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali; (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan force majeure tersebut, pihak yang mengalami force majeure wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda; (4) Segala kerugian yang timbul akibat force majeure menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1). Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. (2). Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah perselisihan tersebut, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. (3). Kedua belah pihak akan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri domisili PIHAK PERTAMA . (4). Biaya penyelesaian perkara dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, akan ditanggung oleh pihak yang dikalahkan oleh pengadilan.

7


Pasal 10 PENUTUP Surat Perjanjian Kerja ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan bermaterai secukupnya dan 1 (satu) lembar asli tanpa materai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Di Tetapkan: Di Semarang Tanggal : 07 Januari 2010

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Senior Fasilitator ND P2KP Advanced

Pejabat Pembuat Komitmen Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

( Agus Suyanto, ST )

GURITNO S, ST NIP.19570121198811 1001

8

2010 Tanggal: 07 Januari 2010

Recommend Documents