2010 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

Pusat Peraturan Pajak Online

SE - 132/PJ/2010 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH Contributed by Administrator Tuesday, 30 November 2010

30 November 2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 132/PJ/2010

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan semakin banyaknya kasus penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah maka dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mencegah penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak Tidak Sah adalah:

- Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. - Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaÂ Pajak (PKP). http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!

Generated: 27 September, 2017, 04:57


2. Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN dapat berupa:

a. Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DirekturÂ Jenderal Pajak Nomor PER13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Bentuk, Ukuran,Â Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, TataÂ Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan Perubahannya.

b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimanaÂ dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang DokumenÂ Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan Perubahannya, antaraÂ lain:

1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor olehÂ pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri denganÂ invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

2) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yangÂ dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkanÂ dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

3) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, SuratÂ Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak olehÂ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidakÂ terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk Impor Barang Kena Pajak; dan http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



4) Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas PemanfaatanÂ Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

3. Wajib Pajak yang perlu diwaspadai dan diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak Tidak Sah antara lain:

- Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannyaÂ tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP. - Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan perpindahanÂ alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar. - Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang besar. - Wajib Pajak yang baru berdiri tetapi mempunyai jumlah penyerahan besar dan PPN KurangÂ Bayarnya Kecil. - Beberapa Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama. - Beberapa Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama,Â pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan. - Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modalÂ atau jumlah harta perusahaan. - Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah PajakÂ Keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan Pajak Masukan yang besar sehinggaÂ tidak mengubah PPN Kurang Bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN Kurang BayarÂ tetapi nilainya kecil. - Wajib Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidakÂ diketahui dengan pasti kegiatan usaha utama Wajib Pajak tersebut. - Wajib Pajak yang jumlah penyerahan yang terutang PPN besar tetapi PPN Kurang BayarnyaÂ kecil. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



- Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN tetapi tidak menyampaikan SPT Masa PajakÂ Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Pasal 25, Final Pasal 4 ayat (2), dan SPTÂ Tahunan Pajak Penghasilan. - Wajib Pajak yang berdomisili di daerah perumahan tetapi memiliki peredaran usaha yang besar. - Wajib Pajak yang memiliki persediaan besar tetapi tidak memiliki gudang. - Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus. - Wajib Pajak bukan eksportir, Wajib Pajak yang tidak melakukan penyerahan kepada pemungutÂ PPN, atau Wajib Pajak yang tidak melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN tetapi SPTÂ Masa PPN yang dilaporkan Lebih Bayar. - Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPN tetapi data internal DJP menunjukkan bahwaÂ Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak. - Wajib Pajak yang alamatnya dan/atau alamat pengurusnya tidak ditemukan. - Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan Faktur Pajak. - Wajib Pajak hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan atas indikasiÂ sebagai penerbit/pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

4. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

a. Penanganan adanya indikasi penerbitan/penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah adalah sebagaiÂ berikut:

1) Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 huruf aÂ sampai dengan huruf r.

2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1) menunjukkan adanyaÂ indikasi bahwa Wajib Pajak sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, hasil penelitianÂ diperlakukan sebagai Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dan dikirimkanÂ kepada Kantor Wilayah DJP atasannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan PeraturanÂ Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembangan dan Analisis IDLP. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1) menunjukkan bahwaÂ Wajib Pajak diindikasikan sebagai pengguna sekaligus penerbit, maka Wajib PajakÂ diperlakukan sebagi penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.

4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana disebut pada angka 1) menunjukkan adanyaÂ indikasi bahwa Wajib Pajak sebagai pengguna Faktur Pajak Tidak Sah, hasil penelitianÂ ditindaklanjuti dengan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak.

5) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi bahwa Wajib Pajak sebagaiÂ pengguna Faktur Pajak Tidak Sah, dan atas Wajib Pajak tersebut telah diterbitkanÂ surat ketetapan pajak untuk Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan, maka KPPÂ melakukan penelitian untuk memastikan apakah Faktur Pajak tersebut sudah atauÂ belum diperhitungkan dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan.

6) Dalam hal Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5) belum diperhitungkanÂ dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan, maka diusulkan untuk dilakukanÂ Pemeriksaan Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan.

7) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi bahwa Wajib Pajak sebagaiÂ pengguna Faktur Pajak Tidak Sah, dan atas Wajib Pajak tersebut sedang dilakukanÂ Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka atas Wajib Pajak tersebut tidak dilakukanÂ himbauan tetapi hasil penelitian dikirim ke unit pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.

8) Dalam hal Wajib Pajak merespon himbauan sebagaimana dimaksud pada angka 4),Â tetapi tidak bersedia untuk melakukan pembetulan SPT, terhadap Wajib Pajak:

http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



a) Untuk Masa Pajak di tahun 2007 dan/atau sebelumnya diusulkan untukÂ dilakukan Pemeriksaan;

b) Untuk Masa Pajak di tahun 2008 dan/atau sesudahnya dikirimkan kepadaÂ Kantor Wilayah DJP atasannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan PeraturanÂ Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembangan dan Analisis IDLP.

9) Dalam hal Wajib Pajak telah dihimbau sebagaimana dimaksud pada angka 4) tetapiÂ tidak merespon himbauan, KPP melakukan kegiatan penelitian lapangan untukÂ memastikan keberadaan Wajib Pajak.

10) Dalam hal hasil kegiatan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9)Â ditemukan alamat baru dan Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pembetulanÂ SPT, maka terhadap Wajib Pajak tersebut diperlakukan sebagaimana dimaksud padaÂ angka 8).

11) Dalam hal hasil kegiatan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9)Â tidak ditemukan alamat baru/alamat lain Wajib Pajak dan/atau wakil, maka:

a) Dalam hal keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakil diketahui, ditindaklanjutiÂ dengan melakukan himbauan.

b) http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Dalam hal keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakil tidak diketahui, makaÂ identitas Wajib Pajak tersebut dikirimkan ke Direktorat Intelijen danÂ Penyidikan untuk dimasukkan dalam suspect list pengguna denganÂ menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV SuratÂ Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

12) Dalam hal KPP menemukan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang belumÂ dikukuhkan sebagai PKP berkaitan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud padaÂ angka 3 huruf r, maka:

a) Mengirimkan hasil penelitiannya ke Kantor Wilayah DJP atasannya gunaÂ diperlakukan sebagai IDLP;

b) Segera mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh KPP dimana lawanÂ transaksi Wajib Pajak dimaksud terdaftar;

13) KPP melaporkan secara bulanan Wajib Pajak Pengguna dan Penerbit berdasarkanÂ kegiatan penelitian kepada Kantor Wilayah DJP atasannya dengan menggunakanÂ formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur JenderalÂ Pajak ini.

14) Dalam hal KPP menerima permohonan klarifikasi Faktur Pajak, dan terdapat indikasiÂ bahwa Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut adalah Faktur Pajak Tidak Sah,Â maka dibuat IDLP terhadap PKP penerbit tersebut dan diusulkan ke Kantor Wilayah DJPÂ atasannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakÂ tentang Pengembangan http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



dan Analisis IDLP.

15) Dalam hal KPP melaksanakan pemeriksaan dan menunjukkan indikasi bahwa WajibÂ Pajak menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, maka pemeriksaan diusulkan untukÂ dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

16) Dalam hal KPP melaksanakan pemeriksaan:

a) untuk Masa Pajak di tahun 2007 dan/atau sebelumnya dan menunjukkanÂ indikasi bahwa Wajib Pajak menggunakan Faktur Pajak Tidak Sah, maka atasÂ Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan, dan apabila Wajib PajakÂ terindikasi melakukan Tindak Pidana Perpajakan maka dikirimkan kepadaÂ Kantor Wilayah DJP atasannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan PeraturanÂ Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembangan dan Analisis IDLP.

b) untuk Masa Pajak di tahun 2008 dan/atau setelahnya dan menunjukkanÂ Indikasi bahwa Wajib Pajak menggunakan Faktur Pajak Tidak Sah, dikirimkanÂ kepada Kantor Wilayah DJP atasannya untuk ditindaklanjuti sesuai denganÂ Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembangan dan Analisis IDLP.

17) Dalam hal KPP melaksanakan pengawasan, penelitian, ataupun pemeriksaan danÂ menunjukkan adanya indikasi keterlibatan Wajib Pajak lain yang terdaftar di wilayahÂ kerja KPP lain sebagai penerbit dan atau pengguna Faktur Pajak Tidak Sah, makaÂ daftar Wajib Pajak lain tersebut dikirimkan kepada Kantor Wilayah DJP yangÂ membawahi KPP lain tersebut untuk ditindaklanjuti sebagai IDLP (menggunakan formatÂ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini).


Powered by Joomla!



b. Administrasi suspect list

1) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah Surat Edaran suspect list diterbitkan tidakÂ ada sanggahan dari Wajib Pajak yang masuk dalam suspect list tersebut, maka NPWPÂ Wajib Pajak tersebut dihapus dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya dicabutÂ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Sebelum jangka waktu 6 bulan setelah Surat Edaran suspect list diterbitkan danÂ terdapat sanggahan dari Wajib Pajak yang tercantum sebagai pengguna, maka KPPÂ dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Untuk Masa Pajak di tahun 2007 dan/atau sebelumnya:

- Mengidentifikasi lokasi/domisili tempat kegiatan Wajib Pajak berupaÂ rumah, kantor, atau gudang. - Mengidentifikasi penanggung jawab, pemegang saham, dan/atauÂ pemilik Wajib Pajak tersebut. - Melakukan pemeriksaan untuk menetapkan pajak-pajak yang terutangÂ dan masih harus dibayar atas penggunaan faktur pajak yang tidakÂ didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. - Melakukan penagihan aktif atas hutang pajak Wajib Pajak tersebut. - Memastikan bahwa pajak-pajak yang terutang/masih harus dibayarÂ telah dilunasi.


Powered by Joomla!



b) Untuk Masa Pajak di tahun 2008 dan/atau sesudahnya:

- Mengidentifikasi lokasi/domisili tempat kegiatan Wajib Pajak berupaÂ rumah, kantor, atau gudang. - Mengidentifikasi penanggung jawab, pemegang saham, dan/atauÂ pemilik Wajib Pajak tersebut. - Mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3) Setelah dilakukan langkah-langkah sesuai angka 4 huruf b 2) a), KPP mengusulkanÂ Wajib Pajak tersebut untuk dikeluarkan dari suspect list kepada Direktorat IntelijenÂ dan Penyidikan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah DJP atasannya.

4) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah Surat Edaran suspect list diterbitkanÂ terdapat sanggahan dari Wajib Pajak yang tercantum sebagai penerbit, maka KPPÂ dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi lokasi/domisili tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atauÂ tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berupa rumah, kantor, atau gudang.

b) Mengidentifikasi wakil, pemegang saham, dan/atau pemilik dalam hal WajibÂ Pajak tersebut berupa badan.

c) Mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.


Powered by Joomla!



5. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP

a. Pengembangan dan Analisis

1) IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak sebagai penerbit

a) Atas IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak sebagai penerbit Faktur PajakÂ Tidak Sah, termasuk Wajib Pajak pada angka 3 huruf s, Kantor Wilayah DJPÂ wajib melakukan proses pengembangan dan analisis IDLP sesuai denganÂ Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembangan dan Analisis IDLP.

b) Atas IDLP yang diterima dari KPP sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a.Â 2), angka 4 huruf a. 12), angka 4 huruf a. 14), dan angka 4 huruf a. 15),Â Kantor Wilayah DJP melakukan proses pengembangan dan analisis IDLP sesuaiÂ dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembangan http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



dan AnalisisÂ IDLP.

c) Dalam hal hasil Pengembangan dan Analisis mengindikasikan Wajib PajakÂ sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, IDLP dilengkapi dengan laporanÂ pengamatan atas keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya:

- Apabila berdasarkan hasil pengamatan keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya dapat diketahui, maka IDLP ditindaklanjuti dengan usulÂ Pemeriksaan Bukti Permulaan. - Apabila berdasarkan hasil pengamatan keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya tidak dapat diketahui, maka identitas Wajib PajakÂ tersebut dikirimkan ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan untukÂ dimasukkan dalam suspect list penerbit dengan menggunakan formulirÂ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Surat Edaran DirekturÂ Jenderal Pajak ini.

2) IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak sebagai pengguna

a) Atas IDLP yang diterima yang mengindikasikan adanya Wajib Pajak sebagaiÂ pengguna, Kantor Wilayah DJP wajib melakukan proses pengembangan danÂ analisis IDLP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentangÂ Pengembangan dan Analisis IDLP.

b) Proses Pengembangan dan Analisis IDLP yang dilakukan atas Wajib PajakÂ pengguna, diusahakan untuk dapat mengidentifikasikan Wajib Pajak penerbitÂ Faktur Pajak Tidak Sah yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Pengguna.


Powered by Joomla!



c) Dalam hal hasil Pengembangan dan Analisis IDLP menunjukkan bahwa WajibÂ Pajak diindikasikan sebagai pengguna, dan atas Wajib Pajak tersebut sedangÂ dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, maka hasil penelitian dikirimkanÂ ke Pemeriksa Bukti Permulaan.

d) Dalam hal hasil Pengembangan dan Analisis IDLP menunjukkan bahwa WajibÂ Pajak diindikasikan sebagai pengguna sekaligus penerbit, maka IDLPÂ ditindaklanjuti sesuai angka 5. a. 1).

e) Tindak lanjut atas hasil Pengembangan dan Analisis IDLP terhadap Wajib PajakÂ pengguna Faktur Pajak Tidak Sah adalah sebagai berikut:

i. untuk Masa Pajak di tahun 2007 dan/atau sebelumnya, ditindaklanjutiÂ dengan mengirimkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP kepadaÂ KPP terkait untuk dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak untukÂ melakukan pembetulan SPT.

ii. Untuk Masa Pajak di tahun 2008 dan/atau setelahnya, ditindaklanjutiÂ dengan pengamatan atas keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya:

(1) Dalam hal hasil pengamatan dapat diketahui keberadaanÂ Wajib Pajak dan/atau wakilnya, maka IDLP ditindaklanjutiÂ dengan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(2) Dalam hal hasil pengamatan tidak dapat diketahui keberadaanÂ Wajib Pajak http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



dan/atau wakilnya, maka identitas Wajib PajakÂ tersebut dikirimkan ke Direktorat Intelijen dan PenyidikanÂ untuk dimasukkan dalam suspect list pengguna denganÂ menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalamÂ Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

b. Administrasi

1) Mengadministrasikan laporan bulanan sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf a. 13)Â dan mengirimkan ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan dengan formulir sebagaimanaÂ ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

2) Melakukan pemantauan atas tindak lanjutnya.


Powered by Joomla!



6. Langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Intelijen dan Penyidikan

a. Pengembangan dan Analisis

1) IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak sebagai penerbit

a) Atas IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak sebagai penerbit Faktur PajakÂ Tidak Sah, termasuk Wajib Pajak pada angka 3 huruf s, Direktorat IntelijenÂ dan Penyidikan wajib melakukan proses Pengembangan dan Analisis IDLPÂ sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembangan danÂ Analisis IDLP.

b) Dalam hal hasil Pengembangan dan Analisis mengindikasikan Wajib PajakÂ sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, IDLP dilengkapi dengan laporanÂ pengamatan atas keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya:

- Apabila berdasarkan hasil pengamatan keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya dapat diketahui, maka IDLP ditindaklanjuti dengan usulÂ Pemeriksaan Bukti Permulaan. - Apabila berdasarkan hasil pengamatan keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya tidak dapat diketahui, maka identitas Wajib PajakÂ tersebut dimasukkan dalam suspect list penerbit. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



2) IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak sebagai pengguna

a) Atas IDLP yang diterima yang mengindikasikan adanya Wajib Pajak sebagaiÂ pengguna, Direktorat Intelijen dan Penyidikan wajib melakukan prosesÂ pengembangan dan analisis IDLP sesuai dengan Peraturan Direktur JenderalÂ Pajak tentang Pengembangan dan Analisis IDLP.

b) Proses Pengembangan dan Analisis IDLP yang dilakukan atas Wajib PajakÂ pengguna, diusahakan untuk dapat mengidentifikasikan Wajib Pajak penerbitÂ Faktur Pajak Tidak Sah yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Pengguna.

c) Dalam hal hasil Pengembangan dan Analisis IDLP menunjukkan bahwa WajibÂ Pajak diindikasikan sebagai pengguna, dan atas Wajib Pajak tersebut sedangÂ dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, maka hasil penelitian dikirimkanÂ ke Pemeriksa Bukti Permulaan.

d) Dalam hal hasil Pengembangan dan Analisis IDLP menunjukkan bahwa WajibÂ Pajak diindikasikan sebagai pengguna sekaligus penerbit, maka IDLPÂ ditindaklanjuti sesuai angka 6. a. 1).

e) Tindak lanjut atas hasil Pengembangan dan Analisis IDLP terhadap Wajib PajakÂ pengguna Faktur Pajak Tidak Sah adalah sebagai berikut:


Powered by Joomla!



i. untuk Masa Pajak di tahun 2007 dan/atau sebelumnya, ditindaklanjutiÂ dengan mengirimkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP kepadaÂ KPP terkait untuk dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak untukÂ melakukan pembetulan SPT.

ii. untuk Masa Pajak di tahun 2008 dan/atau setelahnya, ditindaklanjutiÂ dengan pengamatan atas keberadaan Wajib Pajak dan/atau wakilnya:

(1) Dalam hal hasil pengamatan dapat diketahui keberadaanÂ Wajib Pajak dan/atau wakilnya, maka IDLP ditindaklanjutiÂ dengan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

(2) Dalam hal hasil pengamatan tidak dapat diketahui keberadaanÂ Wajib Pajak dan/atau wakilnya, maka identitas Wajib PajakÂ tersebut dimasukkan dalam suspect list pengguna.


Powered by Joomla!



b. Administrasi suspect list

1) Direktorat Intelijen dan Penyidikan membuat suspect list Wajib Pajak sebagai penerbitÂ dan/atau pengguna kemudian mengusulkan penerbitan Surat Edaran Direktur JenderalÂ Pajak tentang suspect list (SE suspect list).

2) Direktur Intelijen dan Penyidikan mengusulkan pencabutan suspect list atas Wajib PajakÂ kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan usulan KPP.

7. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan:

- Melakukan input daftar Wajib Pajak penerbit dan/atau pengguna berdasarkan SE suspect listÂ ke dalam data internal DJP. - Melakukan pemblokiran input data SPT atas Wajib Pajak yang masuk dalam SE suspect list. - Melakukan pemutakhiran daftar Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada butir a secaraÂ teratur.

8. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, makaÂ dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, disatukan dengan: http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 2001 tentangÂ Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan SebagaiÂ Pengusaha Kena Pajak. - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentangÂ Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang Bermasalah.

9. Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini, ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorÂ SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Langkah-langkah Penanganan Atas Penerbitan danÂ Penggunaan Faktur Pajak tidak Sah (Fiktif) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2010 Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo NIP 195104281975121002

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



- Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; - Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan; - Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan; - Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; - Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; - Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.


Powered by Joomla!


2010 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

Recommend Documents