KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 61/XII/KIP-PS-M-A/2010 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONES1
'd'.
1. IDENTITAS [ U ] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 61/XII/KIP-PS-M-A/2010 yang diajukan oleh: 7
Nama
: Muhammad Hidayat alia:
Alamat
: Jl. Harapan Indah
^
W 012 Cipinang Melayu-Makassar, Jakarta
Timur
selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap Nama Alamat
Nasional Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan, Lantai 3, Jalan Merdeka Timur No. 5 Jakarta, 10110 ’
Pada persidangan, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Tatang Kumiadi, PSC, S.H., FACDSS memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. UMM/22/2 KNKT 2 u l 1 tertanggal 11 Oktober 2011 kepada: (1) Aca Mulyana, S.H., M.H; (2) Rachmeidijanto Wibisono, Ir; (3) Hertriadi Ismawan, S.H; (4) Getha Swibindu, S.H; selanjutnya disebut sebagai Termohon
1
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
2DUDUK
PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada 'tanggal
z / Ues
sengketa 2010, dan
selanjutnya diregister dengan registrasi Sengketa Nomor: 61/Xl'l/KIP-PS/2( Kronologi [2.2] Pada tanggal 8 Oktober 2010, Pemohon me: tertulis melalui surat kepada Termohon. Ad
•ermohonan informasi secara ii yang dimohon oleh Pemohon
adalah: 1. Daftar Informasi Publik di lingkungan diumumkan secara serta merta, tersedi 2. Daftar Peraturan
yang wajib diumumkan secara berkala, »saat, dan informasi yang dikecualikan. Ketua KNKT yang sudah disahkan sampai
dengan tahun 2010. 3. Daftar kasus
atau pengaduan yang masuk dan ditangani oleh KNKT sampai tahun
2010 4. Salin
Rencana Keija dan Anggaran Kementerian Lembaga) KNKT l2010.
poran Keuangan KNKT Tahun Anggaran 2009.
[2.3] Karena tidak mendapatkan, Pemohon mengajukan keberatan kepada Pimpinan Badan Publik Ketua KNKT pada tanggal 2 November 2010 dengan alasan permintaan informasi publik tidak ditanggapi.
[2.4] Karena tetap tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 27 Desember 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat.
2
[2.5]
Pada tanggal 14 Februari 2011, Komisi Informasi memfasilitasi rapat untuk
mengklarifikasi permintaan informasi publik antara Pemohon dan Termohon.
[2.6]
Sehubungan dengan klarifikasi tersebut, pada tanggal 28 Februari 2011 Termohon
menyampaikan Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut: 1. Informasi publik di lingkungan KNKT yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat adalah Laporan Hasil Investigasi KNKT yang sudah bersifat final report (laporan akhir) dan telah diumumkan melalui website KNKT (www.dephub.go.id/knkt). Mengenai informasi yang dikecualikan, KNKT mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 359 ayat (2) yang menyebutkan bahwa hasil investigasi yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia (non disclosure o f records) dapat diumumkan ke*
masyarakat. Hasil
investigasi yang tergolong sebagai informasi rahasia adg| a. Pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi, b. Rekaman atau transkrip komunikasi ag^^oj-ang-orang yang terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara, / J
'/
c. Informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian, Rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voice recorder) dan catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara tersebut, e. Rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services)', dan f. Pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi penerbangan (flight data recorder). Laporan Hasil Investigasi KNKT yang belum berstatus Final
juga tergolong
sebagai informasi rahasia karena memuat tentang hal-hal tersebut di atas, sehingga laporan sebagaimana dimaksud tidak dapat diumumkan kepada masyarakat. 2. KNKT telah menerbitkan Keputusan Ketua KNKT Nomor: SKJT/001/I/KNKT/09 tanggal 12 Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi Jalan, Kereta Api, Laut, dan Udara. 3. Sampai saat ini (28 Februari 2011), KNKT belum pernah menerima pengaduan terkait dengan keselamatan transportasi. KNKT hanya menerima informasi mengenai kejadian kecelakaan transportasi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi.
3
4. Salinan rencana Keija dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) KNKT tahun anggaran 2010 dapat diambil di kantor KNKT. 5. Salinan Laporan Keuangan KNKT tahun anggaran 2009 dapat diambil di kantor KNKT. 6. Terkait dengan Salinan RKA-KL dan Laporan Keuangan, Pemohon dipersilakan untuk mengambil dokumen dimaksud di kantor KNKT dan diharapkan saat pengambilan dokumen dapat membawa legalitas LSM Saudara Muslim yang diketuai Pemohon.
Alasan Permohonan Informasi Publik [2.7] Untuk bahan advokasi peran serta masyarakat dalam'penyelenggaraan nej
9
Petitum
[2.8] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.9) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Termohon telah menunjukkan sikap dan tindakan yang nyata-nyata menentang dan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Antara lain melalaikan kewajiban hukum yang sudah ditentukan undang-undang yaitu menanggapi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja. Sikap ini diteruskan dengan melalaikan kewajiban hukum yang sudah disebutkan oleh undang-undang yaitu rikan tanggapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Atas [akan tersebut, maka Pemohon sebagai warga negara dapat menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum. 2. Bahwa Pemohon meminta Majelis untuk menghukum Termohon membayar ganti rugi atas tindakan sengaja tidak memberikan informasi. Pemohon meminta ganti rugi 10 (sepuluh) juta rupiah.
4
Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3175083010640005.
Bukti P-2
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 8 Oktober 2010.
Bukti P-3
Salinan Surat Pengajuan Keberatan Pemohon tertanggal 2 November 2010.
Bukti P-4
Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 27 Desember 2010.
, > / [2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon
meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: A
A
y .
1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera menj
salinan informasi yang
diminta Pemohon. 2. Subsider
4
Memberikan putusan lain yang sc
:
S t* ? menurut rasa keadilan dan peraturan
perundang-undangan yang berk
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa: 1. Bahwa Termohon pernah mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon, dengan tembusan ke Sekjen Kemenhub, Kabiro Umum Kemenhub, dan Ketua Komisi Informasi Pusat. Di surat tersebut disebutkan bahwa Termohon sudah er? apkan salinan dokumen yang diminta dan Pemohon dipersilakan untuk lbil dan membawa dokumennya dan diharapkan pada saat mengambil kumen, Pemohon dapat membawa bukti legalitas Sahabat Muslim. 2. Adapun isi surat KNKT 012/II/UMM/XI tanggal 28 Febuari 2011 itu memuat jawaban pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa laporan final report dapat diperoleh di www.dephub.go.id/knkt b. Mengenai informasi yang dikecualikan, UU Penerbangan Pasal 359 ayat (2) menyatakan bahwa yang tidak digolongkan rahasia dapat diumumkan kepada masyarakat. Yang tergolong rahasia adalah pernyataan, rekaman,informasi mengenai kesehatan/pribadi, rekaman suara
5
c. Bahwa sampai saat ini KNKT tidak pernah menerima pengaduan tentang kecelakaan transportasi d. Salinan RKAKL dapat diambil di kantor KNKT e. Salinan laporan keuangan dapat diambil di kantor KNKT 3. Bahwa Pemohon tidak merespon surat Termohon tersebut. 4. Bahwa pada saat mediasi dilakukan Termohon tidak dapat hadir. Pada saat itu, Termohon juga belum memiliki PPID. Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 8 Oktober 2010.
,
Bukti T-2
Salindn Surat Pengajuan Keberatan Pemohon tertanggal 2 November 2010.
Bukti T-3
Salinan Jawaban Surat Permintaan Informasi Publik dari Termohon kepada Pemohon berdasarkan Hasil K la r if ik a ^ ^ ^ ^ difasilitasi oleh Komisi Informasi Pusat tertanggal 28 Februari 2011.
Bukti T-4
Surat Kuasa No. UU/22/2 KNKT 2011 dari Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tertanggal 11 Oktober 2011.
[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
. KESIMPULAN PARA PIHAK [3.1] lisan maut
ahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan.
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
6
juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai beriki
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi P llV illV m p l a l l l i
Q i i ir l i t ’o c i
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.
, vv
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.
7
[4.7] Menimbang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa: “Setiap unit keija di lingkungan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka informasi publik secara bertingkat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.” [4.8] Menimbang bahwa Termohon merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan informasi. /&
/
[4.9] Menimbang bahwa Termohon adalah unit kerja Keftienterian Perhubungan yang merupakan Badan Publik Pusat, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat
Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1)
huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf a Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah individu warga negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk: 3175083010640005 dengan alamat Jl.Harapan Indah No. 1 RT 002/RW 012 Cipinang (Bukti P-l);
Melayu,
Makassar,
Jakarta
Timur.
8
2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 8 Oktober 2010. (Bukti P-2); 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 2 November 2010. (Bukti P-3) 4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 27 Desember 2010. (Bukti P-4)
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] ter: berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum
'ing),
selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. C. Pokok Permohonan
' [4.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, JU
LU U 1J
Termohon serta
bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: / ' f r
V
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: . , ' a. Pemohon telah mengaj lengajukan permohon lonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perl. b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. PemohD^tefcih mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.
D. Pendapat Majelis [4.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.
9
[4.16] Menimbang bahwa Pemohon memohon informasi berupa: 1. Daftar Informasi Publik di lingkungan KNKT yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. 2. Daftar Peraturan dan/atau Keputusan Ketua KNKT yang sudah disahkan sampai dengan tahun 2010. 3. Daftar kasus dan/atau pengaduan yang masuk dan ditangani oleh KNKT sampai tahun 2010. 4. Salinan RKA-KL (Rencana Keija dan Anggaran Kementerian Lembaga) K Tahun Anggaran 2010. 5. Salinan Laporan Keuangan KNKT Tahun Anggaran 2009.
[4.17] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyatakan bahwa: ‘Badan Publik wajib menyediakan Infoi daftar seluruh Informasi Publik yang berad informasi yang dikecualikan.”
saat yang meliputi: (a) penguasannya, tidak termasuk
[4.18] Menimbang di dalam persidangan Termohon menegaskan kembali jawaban terhadap permohonan daftar informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut:
“Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 359 ayat (2) yang menyebutkan bahwa hasil investigasi yang tergolong sebagai informasi rahasia adalah: A 1. Pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi, 2. Rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara, 3. Informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian, 4. Rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voice recorder) dan catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara tersebut, 5. Rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services)-, 6. Pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi penerbangan (flight data recorder)-, dan 7. Laporan Hasil Investigasi KNKT yang belum berstatus Final ” [4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c UU KIP menyatakan bahwa:
10
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: (b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; dan (c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.” [4.20] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (6) peraturan, kenutusan Han/atan kebijakan yang telah diterbitkan.” [4.21] Pasal 13 ayat (1) huruf 1Perki SLIP menyatakan bahwa:
'd'.
“Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: (1) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.” [4.22] Menimbang Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) h u A > UU KIP yang pada pokoknya
//d '
menyatakan bahwa:
“Setiap Badan Publik wajib meng (b) informasi mengenai kegiata
formasi Publik secara berkala meliputi: ladan Publik terkait
[4.23] Menimbang Pasal 13 a y a f ^ jju r u f i Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa rencana strategis dan rencana keqa Badan Publik merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
[4.24] Meni:
asal 9 ayat (2) huruf c UU KIP pada pokoknya menyatakan
bahwa: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi: (c) informasi mengenai laporan kenan pan ” ' [4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas: (1) ringkasan laporan keuangan yang terdiri atas (d): 1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi.”
11
[4.26] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa:
“Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala” [4.27] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan belum pernah menerima pengaduan terkait dengan keselamatan transportasi dan hanya menerima informasi mengenai kejadian kecelakaan investigasi.
[4.28] Menimbang bahwa informas yang dikecualikan berdasarkan Pasa
[4.29] Menimbang bahwa Termoh pengecualian yang diatur di dalam P
[4.30] Menimbang keterangan seba paragraf [4.29], Majelis Komisione yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.
KESIMPULAN
hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: isi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
— cum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.
12
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa: 1. Daftar Informasi Publik di lingkungan KNKT yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. 2. Daftar Peraturan dan/atau Keputusan Ketua KNKT yang sudah disahkan sampai dengan tahun 2010. • 3- Daftar kasus dan/atau pengaduan yang masuk dan ditangani oleh KNKT sampai tahun 2010. 4. Salinan RKA-KL (Rencana Keija dan Anggaran Kementerian Lembaga) KNKT Tahun Anggaran 2010. 5. Salinan Laporan Keuangan KNKT Tahun Anggaran 2009. adalah informasi yang bersifat terbuka;
'M
[6.3] Memerintahkan Termohon u n tij^ ta C r ik a n informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] angka 1, 2, 4, dan 5 dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari keija sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi dibebankan
13
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyamngsih selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Alamsyah Saragih, dan Abdul Rahman Ma’mun, dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 13 Desember 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 16 Desember 2011 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon;
14
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 16 Desember 2011
15
