2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

this file is downloaded from www.aphi-net.com

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P. 10/Menhut-II/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN, Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, ditetapkan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan ..........

:

2


4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1776); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008. MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 2. Pengelolaan ............

3 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

11. 12.

13.


Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendaliannya. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman hutan raya. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah adalah rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif, dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang konservasi kawasan. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi pelaksana tugas teknis yang diserahi mengelola Taman Hutan Raya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan. Dinas adalah Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan. Para Pihak (stakeholders) adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, perorangan baik lokal, nasional, maupun internasional, LSM, BUMN/BUMD, BUMS, perguruan pendidikan tinggi, dan lembaga ilmiah. Analisis SWOT adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan faktor kekuatan (Strength), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang terkait dengan keberadaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pasal 2

Pedoman penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya ini merupakan acuan dalam menyusun pengelolaan taman hutan raya agar diperoleh rencana yang efektif dan efisien. Pasal 3 Pengelolaan taman hutan raya, disusun melalui tahapan kegiatan: a. Penyusunan rencana pengelolaan; dan b. Pengesahan rencana pengelolaan. BAB II ...........

4


BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Rencana Pengelolaan taman hutan raya, terdiri dari: a. Rencana pengelolaan jangka panjang; b. Rencana pengelolaan jangka menengah; c. Rencana pengelolaan jangka pendek. (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 5 Penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya, meliputi kegiatan: a. Pembentukan tim kerja; b. Penyusunan rencana kerja; c. Pengumpulan data dan informasi; d. Pengolahan dan analisis data; e. Penyusunan konsep rencana pengelolaan; f. Pembahasan. Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Pasal 6 (1) Rencana pengelolaan jangka panjang disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (2) Dalam hal taman hutan raya belum dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Tim Kerja dibentuk oleh Kepala Dinas. (3) Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang meliputi unsur-unsur: a. Dinas bersangkutan; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait; dan c. Tenaga ahli sesuai dengan kepentingan. (4) Tim ...........

5


(4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Tim Kerja menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. (2) Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Kerangka pemikiran; b. Jenis dan tahapan kegiatan; c. Metoda pengumpulan dan analisis data, serta tata waktu pelaksanaan; d. Perencanaan anggaran. Pasal 8 (1) Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta tetap mempertimbangkan hasil-hasil yang telah dicapai pada rencana pengelolaan sebelumnya jika sudah ada. (2) Data dan informasi aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. Karakteristik dan fungsi ekosistem; b. Flora dan fauna; c. Potensi fisik yang meliputi bentang alam, gejala (fenomena) alam, obyek daya tarik wisata, dan atau penutupan vegetasi; d. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS); e. Batas taman hutan raya; f. Batas administrasi pemerintahan; g. Penguasaan lahan sekitarnya; h. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); i. Rencana Pembangunan Daerah; j. Keamanan kawasan meliputi perambahan, illegal logging, perburuan satwa, tumpang tindih hak, dan lain-lain. (3) Data dan informasi aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. Nilai ekonomi sumber daya alam; b. Potensi ekonomi sumber daya alam; c. Perkembangan usaha dan investasi; d. Pemanfaatan sumber daya alam; e. Sarana dan prasarana pengelolaan; f. Sarana dan prasarana sekitar kawasan; g. Keterkaitan dengan pembangunan regional; h. Sumber-sumber pendanaan; i. Sumber daya manusia. (4) Data ............

6


(4) Data dan informasi aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. Demografi sekitar kawasan; b. Kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam; c. Kelembagaan masyarakat setempat; d. Adat istiadat masyarakat setempat; e. Persepsi masyarakat dan pemerintah daerah setempat terhadap kawasan dan potensinya. (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk data primer dan atau data sekunder. Pasal 9 (1) Pengolahan data dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan informasi situasi saat ini, proyeksi, dan identifikasi masalah. (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. Pasal 10 (1) Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun konsep rencana pengelolaan jangka panjang. (2) Sistematika konsep rencana pengelolaan jangka panjang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran peraturan ini. Pasal 11 (1) Pembahasan konsep rencana pengelolaan jangka panjang melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang wakil dari peserta pembahasan. (3) Apabila dari hasil pembahasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka panjang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis daerah/Kepala Dinas. (4) Konsep perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. Pasal 12 ............


7 Pasal 12

(1) Konsep rencana pengelolaan jangka panjang yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas disampaikan kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Konsep rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama-sama dengan rekomendasi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disampaikan kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pencermatan. Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Pasal 13 (1) Rencana pengelolaan jangka menengah disusun setiap 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka panjang. (2) Rencana pengelolaan jangka menengah kesatu, disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan jangka panjang disahkan. (3) Untuk rencana pengelolaan jangka menengah kedua, ketiga dan keempat, disusun 1 (satu) tahun sebelum rencana pengelolaan jangka menengah yang masih berjalan berakhir. Pasal 14 (1) Rencana pengelolaan jangka menengah disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (2) Dalam hal taman hutan raya belum dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Tim Kerja dibentuk oleh Kepala Dinas. (3) Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota, yang meliputi unsur-unsur: a. Dinas bersangkutan; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait; c. Tenaga ahli sesuai dengan kepentingan pengelolaan. (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 15 ..........

8


Pasal 15 (1) Tim Kerja menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. (2) Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Jenis dan tahapan kegiatan; b. Metoda pengumpulan dan analisis data, serta tata waktu pelaksanaan; c. Perencanaan anggaran. Pasal 16 (1) Penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah kesatu, menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk data primer dan atau data sekunder. Pasal 17 Untuk penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah kedua, ketiga, dan keempat diperlukan: a. Penyesuaian dan pembaharuan (updating) data dan informasi; b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana pengelolaan jangka menengah sebelumnya. Pasal 18 (1) Pengolahan data dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan informasi situasi saat ini, proyeksi, dan identifikasi masalah. (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. Pasal 19 (1) Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun konsep rencana pengelolaan jangka menengah. (2) Sistematika konsep rencana pengelolaan jangka menengah sesuai dengan ketentuan dalam lampiran peraturan ini. Pasal 20 .............

9


Pasal 20 (1) Pembahasan konsep rencana pengelolaan jangka menengah melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang wakil dari peserta pembahasan. (3) Apabila dari hasil pembahasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka menengah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. (4) Konsep perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. Pasal 21 Konsep rencana pengelolaan jangka menengah taman hutan raya disampaikan kepada Direktur Teknis mendapatkan pengesahan. Bagian Keempat Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Pasal 22 (1) Rencana pengelolaan jangka pendek disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah. (2) Rencana pengelolaan jangka pendek kesatu disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan jangka menengah kesatu disahkan. (3) Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk 1 (satu) tahun ke depan dari tahun penyusunannya. Pasal 23 (1) Rencana pengelolaan jangka pendek disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (2) Dalam hal taman hutan raya belum dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Tim Kerja dibentuk oleh Kepala Dinas. (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 24 ...........

10


Pasal 24 (1) Tim Kerja menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. (2) Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Jenis dan tahapan kegiatan; b. Tata waktu pelaksanaan; c. Perencanaan anggaran. Pasal 25 (1) Penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek, menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk data primer dan atau data sekunder. Pasal 26 (1) Untuk penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek untuk tahun berikutnya diperlukan: a. Penyesuaian dan pembaharuan (updating) data dan informasi; b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana pengelolaan jangka pendek sebelumnya. (2) Penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek memperhatikan kemampuan sarana prasarana, sumber daya manusia, keuangan, dan permasalahan lapangan. Pasal 27 Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pasal 28 (1) Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam bentuk konsep rencana pengelolaan jangka pendek. (2) Sistematika konsep rencana pengelolaan jangka pendek sesuai dengan ketentuan dalam lampiran peraturan ini. Pasal 29 .........

11


Pasal 29 (1) Konsep rencana pengelolaan jangka pendek dibahas di lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah/Dinas yang bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan penyempurnaannya. (2) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka pendek kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas untuk mendapatkan pencermatan dan pengesahan. Bagian Kelima Rencana Kerja Tahunan Pasal 30 (1) Dalam hal rencana pengelolaan jangka panjang dan atau rencana pengelolaan jangka menengah belum dibuat atau belum disahkan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan didasarkan pada rencana kerja tahunan. (2) Tatacara penyusunan rencana kerja tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 s/d Pasal 29. BAB III PENGESAHAN Bagian Kesatu Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Pasal 31 (1) Konsep rencana pengelolaan jangka panjang yang telah dibahas dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas sebagai penyusun pada lembar pengesahan, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pencermatan. (2) Direktur Teknis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, melakukan pencermatan konsep rencana pengelolaan jangka panjang, dengan melibatkan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. (3) Apabila dari hasil pencermatan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Direktur Teknis menyampaikan konsep rencana pengelolaan jangka panjang dan hasil pencermatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas untuk diperbaiki. (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka panjang kepada Direktur Teknis. (5) Direktur Teknis menandatangani konsep rencana pengelolaan jangka panjang sebagai penilai dan menyampaikan perbaikan konsep dimaksud serta hasil pencermatan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengesahan. (6) Direktur .........


12

(6) Direktur Jenderal menandatangani konsep rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pengesah. Pasal 32 (1) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang telah disahkan, disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal PHKA; b. Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PHKA; c. BAPPEDA terkait; d. Dinas terkait; e. Unit Pelaksana Teknis/Dinas yang bersangkutan; (2) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang telah disahkan, disosialisasikan kepada para pihak, oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Pasal 33 (1) Konsep rencana pengelolaan jangka menengah yang telah dibahas dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Dinas sebagai penyusun pada lembar pengesahan, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pencermatan dan pengesahan. (2) Direktur Teknis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, pencermatan konsep rencana pengelolaan jangka menengah.

melakukan

(3) Apabila dari hasil pencermatan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Direktur Teknis menyampaikan konsep rencana pengelolaan jangka menengah dan hasil pencermatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas untuk diperbaiki. (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka menengah kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan pengesahan. (5) Direktur Teknis menandatangani rencana pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Pengesah. Pasal 34 Rencana pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang telah disahkan, disosialisasikan kepada para pihak oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Dinas. Bagian ...........

13


Bagian Ketiga Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Pasal 35 (1) Konsep rencana pengelolaan jangka pendek dilakukan pencermatan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas, dengan melibatkan pejabat yang membidangi perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Dinas. (2) Apabila dari hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan, serta menyampaikan hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka pendek kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan. (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dearah/Kepala Dinas menandatangani rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Pengesah Pasal 36 Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang telah disahkan, disampaikan kepada: a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait; b. Kepala Dinas terkait. BAB IV REVIEW DAN EVALUASI Pasal 37 (1) Dalam hal rencana pengelolaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dapat dilakukan review rencana pengelolaan taman hutan raya. (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan evaluasi atau peninjauan ulang. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas. BAB V ...............


14

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 Rencana pengelolaan yang telah disusun dan disahkan sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku. BAB VI PENUTUP Pasal 39 Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 2009 MENTERI KEHUTANAN, ttd H.M.S KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR : 23 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd SUPARNO, SH NIP. 19500514 198303 1 001

15


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor

: P. 10/Menhut-II/2009

Tanggal

: 9 Pebruari 2009

A. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG Sampul Halaman Judul Lembar Pengesahan Lembar Rekomendasi Peta Situasi Ringkasan Eksekutif Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Daftar Lampiran Peta I.

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan pengertian.

II.

DESKRIPSI KAWASAN Bab ini berisi informasi mengenai: a. Risalah kawasan mencakup letak, luas, batas-batas, sejarah kawasan, progres pengukuhan. b. Potensi mencakup hayati dan non hayati. c. Posisi Kawasan dalam perspektif tata ruang dan pembangunan daerah. d. Permasalahan dan isu-isu terkait kawasan.

III. KEBIJAKAN a. Pengelolaan taman hutan raya b. Pembangunan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. IV.

VISI DAN MISI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

V.

ANALISIS DAN PROYEKSI Berisi analisis data dan informasi serta proyeksi kondisi taman hutan raya yang diharapkan pada periode 20 tahun ke depan. VI. RENCANA ..........

16

VI.


RENCANA KEGIATAN Bab a. b. c. d. e. f. g.

ini berisi kegiatan untuk jangka waktu 20 tahun, antara lain: Inventarisasi sumber daya alam. Pengukuhan kawasan. Penatagunaan kawasan kedalam zona. Perlindungan kawasan. Pengawetan keragaman hayati. Pemanfaatan potensi sumber daya alam. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan. h. Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga. i. Pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan. j. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. k. Peningkatan koordinasi dan integrasi. l. Pengelolaan database potensi kawasan. m. Pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan. n. Perancangan pendanaan. VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN. IX.

PENUTUP

Lampiran-Lampiran 1. Peta batas kawasan (mencakup informasi batas penunjukkan/penetapan, administrasi pemerintahan, batas DAS). 2. Peta wilayah kerja Bidang Wilayah/Seksi Wilayah Konservasi/Seksi Pengelolaan taman hutan raya. 3. Peta geologi dan tanah. 4. Peta tutupan vegetasi. 5. Peta sebaran flora dan fauna. 6. Peta penggunaan lahan sekitar kawasan. 7. Peta indikasi kerawanan gangguan kawasan termasuk kerawanan kebakaran hutan, dan lain-lain. 8. Peta indikasi penataan zona. 9. Peta rencana sarana dan prasarana dan atau sarana prasarana yang sudah ada. B. KERANGKA ........

17


B. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH Sampul Halaman Judul Lembar Pengesahan Peta Situasi Ringkasan Eksekutif Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Daftar Lampiran Peta I.

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan pengertian.

II. DESKRIPSI KAWASAN Bab ini berisi informasi mengenai: a. Risalah kawasan mencakup letak, luas, batas-batas, sejarah kawasan, progres pengukuhan. b. Potensi mencakup hayati dan non hayati. c. Posisi Kawasan dalam perspektif tata ruang dan pembangunan daerah. d. Permasalahan dan isu-isu terkait kawasan. III. KEBIJAKAN a. Pengelolaan taman hutan raya b. Pembangunan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. IV. VISI DAN MISI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA V.

ANALISIS DAN PROYEKSI Berisi analisis data dan informasi serta proyeksi kondisi taman hutan raya yang bersifat strategis untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.

VI. RENCANA KEGIATAN Berisikan kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan penganggaran. VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. VIII.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN. IX. PENUTUP ..........


18 IX. PENUTUP

Lampiran-Lampiran 1. Peta batas kawasan (mencakup informasi batas penunjukkan/penetapan, administrasi pemerintahan, batas DAS). 2. Peta wilayah kerja Bidang Wilayah/Seksi Wilayah Konservasi/Seksi Pengelolaan taman hutan raya. 3. Peta geologi dan tanah. 4. Peta tutupan vegetasi. 5. Peta sebaran flora dan fauna. 6. Peta penggunaan lahan sekitar kawasan. 7. Peta indikasi kerawanan gangguan kawasan termasuk kerawanan kebakaran hutan, dan lain-lain. 8. Peta indikasi penataan zona. 9. Peta rencana sarana dan prasarana dan atau sarana prasarana yang sudah ada. C. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK Sampul Halaman Judul Lembar Pengesahan Peta Situasi Ringkasan Eksekutif Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Daftar Lampiran Peta I.

PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan batasan pengertian dari disusunnya rencana pengelolaan jangka pendek.

II.

ANALISIS DAN PROYEKSI. Berisi analisis dan proyeksi kegiatan yang bersifat operasional untuk jangka waktu 1 tahun.

III. RENCANA KEGIATAN. Bab ini berisi kegiatan tahunan, kebutuhan dana dan tata waktu pelaksanaan. IV. MONTORING DAN EVALUASI. Disusun untuk pengelolaan jangka pendek kedua sampai dengan kelima. V.

PENUTUP. Lampiran-Lampiran.

D. FORMAT ............


19 D. FORMAT PENULISAN. 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

Cover/ sampul buku pengelolaan taman hutan raya dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan bersangkutan. Pengelolaan taman hutan raya menggunakan bahasa indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematik, dan logis. Pengelolaan taman hutan raya diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 12 pada kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri, dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah, dengan sampul “hard cover” berwarna putih untuk pengelolaan jangka panjang, berwarna abu-abu muda untuk pengelolaan jangka menengah dan berwarna biru muda untuk pengelolaan jangka pendek yang dibungkus plastik (gambar 1). Tatacara pengetikan serta pemberian nomor bab dan sub bab agar mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku. Lembar pengesahan disajikan sebagaimana gambar 2, 3, dan 4. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan di bagian kanan bawah halaman. Peta-peta yang merupakan lampiran dikemas menarik dan dimasukkan dalam kantong dengan ukuran kuarto atau A4. Peta-peta harus ditandatangan pejabat berwenang sebagai penyusun. Peta dasar yang digunakan minimal skala 1:250.000. Pembuatan peta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.

E. SKALA PETA. LUAS (HA) KAWASAN < 1.000 1.000 – 10.000 10.000 – 50.000 50.000 – 100.000 > 100.000

SKALA PETA (MINIMAL) 1: 10.000 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000 1: 250.000

20 Gambar 1. Contoh Sampul Buku Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

NAMA DAN ALAMAT PENYUSUN TAMAN HUTAN RAYA

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA ................. NAMA TAMAN HUTAN RAYA ……….. PERIODE …………… s/d ………….. KABUPATEN …………. PROVINSI …………….

NAMA SUMBER ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BULAN, TAHUN PENYUSUNAN


21 Gambar 2. Lembar Pengesahan untuk Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (NAMA TAMAN HUTAN RAYA) PERIODE ……………s/d ………… KABUPATEN ………… PROVINSI ……………

Disusun di Pada tanggal Oleh

(Kepala UPTD/Dinas) NIP.

Disahkan Pada tanggal Oleh

Dinilai Pada tanggal Oleh

(Direktur Jenderal) NIP.

(Direktur Teknis) NIP.



22

Gambar 3. Lembar Pengesahan untuk Rencana Pengelolaan Jangka Menengah

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH (NAMA TAMAN HUTAN RAYA) PERIODE …………… s/d ………….. KABUPATEN …………. PROVINSI …………….

Disahkan : Pada tanggal : Oleh

(Direktur Teknis) NIP.

Disusun di Pada tanggal Oleh

: :

(Kepala UPTD/Dinas) NIP.


23 Gambar 4. Lembar Pengesahan untuk Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (NAMA TAMAN HUTAN RAYA) PERIODE ……………s/d ………….. KABUPATEN …………. PROVINSI …………….

Disahkan: Pada tanggal:...................... Oleh:

(Kepala UPTD/Dinas) NIP. MENTERI KEHUTANAN, Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd SUPARNO, SH NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN ttd H. M. S. KABAN

2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Recommend Documents