PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.10/Menhut-II/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 878/Kpts-II/1999 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
b.
bahwa dalam rangka mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan penyelenggaraan pengurusan hutan, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan untuk menjamin kualitas hasil audit dan mengoptimalkan pengawasan lingkup Departemen Kehutanan, maka diperlukan pedoman kerja bagi Auditor Departemen Kehutanan;
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
1.
Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 878/kpts-II/1999 tentang Pedoman Umum Pengawasan dan
3.
4.
5.
Pemeriksaan Oleh Inspektorat Jenderal Departemen kehutanan dan Perkebunan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan No P.17/ Menhut-II/ 2007;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
PERTAMA
:
(1) Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini. (2) Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) digunakan sebagai pedoman kerja bagi Auditor Departemen Kehutanan.
KEDUA
:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 24 Maret 2008
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN
Ttd,
Ttd,
SUPARNO, SH. NIP. 080068472
H.M.S. KABAN
Lampiran Nomor Tanggal
: I Peraturan Menteri Kehutanan : P.10/Menhut-II/2008 : 24 Maret 2008
A. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN a. Inventarisasi Hutan 1) Inventarisasi Hutan tingkat Nasional (IHN) a) Periksa apakah Inventarisasi Hutan Nasional diatur dan dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dan difokuskan kepada perolehan data dan informasi mengenai sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya. b) Periksa apakah Inventarisasi Hutan Nasional dilakukan dengan menggunakan data dari penginderaan jauh dari hasil penafsiran citra satelit (LANDSAT TM, SPOT, RADAR, NOAA, dsb). c) Periksa apakah data potensi dan dinamika sumberdaya hutan dikumpulkan melalui inventarisasi terestris dengan enumerasi dan reenumerasi cluster yang dirancang secara sistematik dengan jarak antar cluster 20 km x 20 km atau 10 km x 10 km atau 5 5 km x 5 km. Masing-masing cluster enumerasi terdiri atas 9 petak. Berdasarkan kondisi hutannya, ukuran petak ukur ditetapkan menjadi dua bagian yaitu: (1) Hutan tanah kering dan hutan rawa berukuran 100 m x 100 m dengan jarak antar petak ukur 500 m x 500 m (2) Hutan bakau/mangrove berukuran 50 m x 50 m dengan jarak antar petak 100 m x 100 m d) Periksa apakah letak cluster yang tergambar pada peta dijadikan dasar untuk penentuan posisi geografis cluster (menggunakan UTM) sampai skala detik. e) Periksa apakah pada pelaksanaan enumerasi, pengambilan contoh dilakukan dengan cara point sampling menggunakan BAF 4 untuk pohon berdiameter 20 cm atau lebih. f)
Periksa apakah pencatatan meliputi letak pohon (azimuth dan jarak pohon), jenis, diameter, dan tinggi pohon.
g) Periksa apakah petak ukur huruf d) di dalam cluster diperlakukan sebagai petak ukur permanent untuk memantau perubahan sumberdaya hutan yang diukur setiap 4 - 5 tahun (re-enumerasi). h) Periksa apakah re-enumerasi pencatatan dilakukan dengan cara sensus dengan mencatat letak pohon, jenis, diameter, dan tinggi pohon.
i)
Periksa apakah data hasil pencatatan petak ukur telah dikoordinasikan dalam pangkalan/basis data (data base) untuk kemudian dijadikan bahan pembuatan statistik sumberdaya hutan.
j)
Periksa apakah data dan informasi tersebut terpilah-pilah dalam berbagai fungsi kawasan hutan menurut Tata Guna Hutan (TGH) yang merupakan bagian dari tata ruang wilayah provinsi/kabupaten, yaitu Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata), Taman Buru, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
k) Periksa apakah data dan informasi yang diperoleh dari inventarisasi tingkat nasional dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan strategis jangka panjang yang meliputi peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan sumberdaya hutan Indonesia secara optimal dan lestari. 2) Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah (IHTW) a) Periksa apakah data dan informasi inventarisasi hutan tingkat wilayah telah mengacu kepada hasil Inventarisasi Hutan tingkat Nasional. b) Periksa apakah inventarisasi hutan tingkat wilayah telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. c) Periksa apakah kegiatan inventarisasi tingkat wilayah juga menggunakan hasil penafsiran penginderaan jauh data terakhir yang tersedia. d) Periksa apakah kegiatan inventarisasi tingkat wilayah juga didukung hasil inventarisasi di tingkat bawahnya. 3) Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) a) Periksa apakah data dan informasi inventarisasi hutan tingkat DAS lintas provinsi telah mengacu kepada hasil Inventarisasi Hutan tingkat Nasional. b) Periksa apakah data dan informasi inventarisasi hutan tingkat DAS lintas kabupaten/kota telah mengacu kepada pedoman inventarisasi hutan yang ditetapkan Gubernur, hasil Inventarisasi Hutan tingkat Nasional dan Inventarisasi Hutan tingkat Provinsi. c) Periksa apakah data dan informasi inventarisasi hutan tingkat DAS dalam kabupaten/kota telah mengacu kepada pedoman inventarisasi hutan yang ditetapkan Gubernur, hasil Inventarisasi Hutan tingkat Wilayah. d) Periksa apakah inventarisasi hutan tingkat DAS telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4) Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (IHUP) a) Peta-peta penunjang antara lain : (1) Periksa apakah peta penafsiran citra penginderaan jauh tahun terbaru telah tersedia dan berkualitas baik dengan skala minimal 1 : 250.000. (2) Periksa apakah salah satu dari peta dasar berikut (dengan urutan prioritas): peta rupa bumi skala 1 : 50.000 atau peta TOP skala 1 : 100.000 atau peta JOG skala 1 : 250.000. (3) Periksa apakah dalam perencanaan telah menggunakan peta tanah dan peta iklim (peta tematik lainnya). b) Pelaksanaan lapangan : (1) Periksa apakah dalam pelaksanaan pemilahan bagian-bagian dari areal yang diinventarisasi telah mengikuti peruntukannya/fungsinya dan telah dilakukan berdasarkan peta rupa bumi atau peta topografi atau peta JOG serta peta tematik. (2) Periksa apakah pelaksanaan lapangan dimulai dengan pencarian titik awal dengan bantuan GPS, diikuti pembuatan unit contoh/jalur serta pengumpulan data pohon maupun data penunjang lainnya. c) Periksa apakah data/informasi yang dikumpulkan telah meliputi: potensi kayu (pohon dan anakan) dan bukan kayu (fauna, hutan ikutan lainnya), kondisi topografi, serta parameter kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan pengelolaan hutan. d) Periksa apakah kegiatan inventarisasi hutan Unit Pengelolaan pada suatu unit atau subunit pengelolaan dilaksanakan oleh unit pengelola atau pemegang IUPHHK wajib mendayagunakan rimbawan yang memiliki kualifikasi teknis (kompetensi). e) Periksa apakah kegiatan Inventarisasi Hutan Unit Pengelolaan pada suatu unit atau subunit pengelolaan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau pihak ketiga (konsultan) yang diakui oleh Departemen Kehutanan, dengan pengawasan Badan Planologi Kehutanan dan instansi kehutanan daerah. f)
Periksa laporan hasil inventarisasi.
5) Pengukuhan Kawasan Hutan Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan (PKHKKP) (1) Periksa apakah Peta PKHKKP merupakan peta yang bersifat makro dan indikatif yang berisi delasi fungsi hutan di suatu provinsi berdasarkan Keputusan Menteri. (2) Periksa apakah dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan telah memenuhi kriteria:
(a) Untuk penunjukan kawasan hutan provinsi menggunakan dasar peta Tata Ruang Wilayah Provinsi (TRWP), yang diterbitkan oleh Menteri; (b) Untuk penunjukan kawasan hutan partial mengacu peta RTRWP serta adanya usulan pihak terkait dengan disertai rekomendasi Gubernur dan atau Bupati; (c) Kriteria fungsi kawasan hutan adalah sebagai berikut:
Kawasan Konservasi dan Cagar Alam - Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; - Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunannya; - Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; - Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia; - Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan atau - Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.
Suaka Margasatwa - Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; - Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi; - Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah; - Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan atau - Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
Taman Nasional - Wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; - Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- Satu atau beberapa ekosistem yang terdapat didalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi ekonomi ataupun karena pendudukan oleh manusia; - Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai peristiwa alam; - Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang dapat mendukung upaya kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
Taman Hutan Raya - Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, pada kawasan yang masih utuh atau kawasan yang ekosistemnya sudah berubah; - Memiliki keindahan alam (tumbuhan maupun satwa) dan atau gejala alam; - Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli maupun bukan asli.
Taman Wisata Alam - Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistem yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan nyaman; - Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi (sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya) serta daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. - Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
Taman Buru - Areal yang ditunjuk mempunyai luas areal yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan atau - Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
Hutan Lindung - Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih; - Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%;
- Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; - Kawasan hutan yang merupakan resapan air; - Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 m dpl atau lebih; - Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.
Hutan Produksi - Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas memenuhi kriteria: Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 125 -174 di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. - Kawasan Budidaya Hutan Produksi Tetap memenuhi kriteria: Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. - Hutan produksi yang dapat dikonversi memenuhi kriteria: kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestaria alam. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, perindustrian, pertanian dan perkebunan.
6) Penataan Batas Kawasan Hutan a) Periksa apakah penataan batas kawasan hutan telah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Peta tematik penunjukan ditransformasikan ke dalam peta kerja dilengkapi dengan daftar koordinat UTM /koordinat geografis; (2) Penyiapan rencana trayek batas (pembuatan peta kerja, rapat Panitia Tata Batas (PTB), dan pengesahan trayek batas); (3) Pengukuran dan pemancangan patok batas sementara; (4) Pengumuman pemancangan batas sementara; (5) Identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas dan yang berada di dalam kawasan hutan yang ditata batas;
(6) Pengukuran bentuk titik awal, titik akhir dan titik ikat serta titik koordinat dengan GPS, dan pemancangan pal batas.; (7) Pemeriksaan pelaksanaan Tata Batas oleh PTB; (8) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara (BA) Tata Batas oleh PTB. b) Periksa apakah kegiatan persiapan pengukuhan dan inventarisasi masalah serta pelaksanaan penataan batas di lapangan dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang; Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. c) Periksa apakah penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang timbul dalam penentuan trayek batas sementara yang dilakukan oleh PTB, diajukan untuk mendapatkan penyelesaian Menteri Kehutanan. d) Periksa apabila dokumen penyelesaian di atas tidak tuntas, penentuan trayek batas telah dilakukan dengan alternatif sebagai berikut : (1) trayek batas dipindahkan ke trayek lanjutan yang tidak bermasalah; (2) trayek batas dipindahkan ke lokasi lain; (3) pelaksanaan tata batas ditangguhkan. e) Periksa apakah BA Pengumuman Pemancangan Batas Sementara ditandatangani Lurah/Kepala Desa, Camat, Pengelola Kawasan Hutan, dan Bupati. f)
Periksa apakah BA pemeriksaan batas dibuat dan ditandatangani oleh PTB.
g) Periksa apakah BA Tata Batas dibuat dan ditandatangani oleh PTB dan disahkan Menteri Kehutanan. h) Periksa apakah BA Tata Batas dan peta lampirannya dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan basah dan dibubuhi stempel instansi yang bersangkutan. i)
Periksa apakah pembagian tugas PTB dalam pelaksanaan pengukuhan hutan yang jelas meliputi: (1) Memberikan saran/pertimbangan terhadap persiapan pelaksanaan penataan batas dan pelaksanaan kegiatan di lapangan; (2) Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan trayek batas dan pelaksanaan pemancangan batas; (3) Memeriksa pekerjaan dan hasil-hasil pelaksanaan tata batas di lapangan; (4) Membuat dan menandatangani BA tata batas beserta peta tata batas.
j)
Periksa apakah penandatanganan BA Tata Batas hutan dan peta lampirannya dilakukan oleh ketua, sekretaris, dan anggota PTB lainnya.
k) Periksa apakah pembagian tugas PTB kawasan konservasi perairan telah melalui tahapan : (1) Persiapan pelaksanaan penataan batas; (2) Pemeriksaan pekerjaan dan hasil pelaksanaan tata batas di lapangan; (3) Pembuatan dan penandatanganan BA tata batas serta peta tata batas. l)
Periksa apakah penandatanganan BA tata batas kawasan konservasi perairan dan peta lampirannya telah dilakukan oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota PTB lainnya.
m) Periksa apakah dalam melaksanakan tugasnya PTB telah melaporkan tugasnya kepada Gubernur. n) Periksa apakah BA tata batas beserta peta lampirannya (minimal skala 1:100.000) dikirimkan kepada Kepala BAPLAN dan selanjutnya disahkan Menteri Kehutanan. o) Periksa apakah rencana kerja penataan batas kawasan hutan dibuat oleh Instansi yang berwenang dan sudah memuat: peta trayek batas, ketenagaan dan peralatan, biaya, waktu, inventarisasi data lapangan dan permasalahannya. p) Periksa apakah pal batas dibuat dari bahan beton bertulang dan atau kayu kelas awet I / II. q) Periksa apakah dalam pemasangan pal batas atau tanda batas lainnya telah memenuhi standar : (1) Untuk trayek batas di daratan : (a) Apabila trayek batasnya lurus dipasang pal batas pada setiap jarak 25 - 150 m; (b) Apabila trayek batasnya berbelok-belok, dipasang pal batas pada titik belokan (2) Untuk trayek batas yang berhimpitan dengan tepi sungai, tepi danau, tepi laut, dan tepi jalan raya, dipasang tanda batas lainnya pada tempat yang mudah terlihat. (3) Untuk trayek batas yang melalui rawa-rawa dipasang pal batas dari kayu gelam bulat atau jenis kelas awet I / II atau pohon batas. r)
Hasil tata batas dipetakan menggunakan sistem koordinat.
s) Hasil tata batas kawasan hutan telah diserahkan kepada pihak pengelola. t)
Telah dilaksanakan rekonstruksi batas kawasan konservasi secara periodik oleh Instansi yang berwenang berdasarkan usulan dari pihak pengelola atau telah berumur diatas 5 tahun.
7) Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan a) Persiapan Tim Teknis: (1) Periksa apakah pembuatan peta kerja tata batas telah berpedoman pada lampiran keputusan Penunjukkan oleh Menhut dan telah mengacu pada peta laut Dinas HidroOceanografi TNI-AL; (2) Periksa apakah penentuan jenis kegiatan meliputi survei hidro-oceanografi, pengukuran dan pemasangan tanda batas dengan acuan peta kerja tata batas butir (1); (3) Periksa apakah penyusunan spesifikasi teknis meliputi teknis survei, teknis tanda batas, teknis pemetaan, dan teknis papan pengumuman; (4) Periksa apakah hasil survey pengukuran posisi tanda batas digambarkan pada peta hasil tata batas dengan skala yang sesuai; b) Persiapan Tim Pemantapan (1) Periksa apakah Tim Pemantapan telah menilai peta kerja dan spesifikasi yang disusun Tim Teknis dan jika telah disetujui, Ketua Tim Pemantapan menandatanganinya; (2) Periksa apakah peta kerja dan spesifikasi teknis yang telah disetujui Tim Pemantapan digunakan sebagai acuan PTB untuk persiapan pelaksanaan penataan batas di lapangan. c) Pelaksanaan di lapangan (1) Periksa apakah pengukuran posisi tanda batas dan titik referensi telah dilakukan dengan Global Positioning System (GPS) sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan; (2) Periksa apakah pemancangan titik referensi telah dilaksanakan bersamaan dengan survey hidro oceanografi; (3) Periksa apakah pemancangan tanda batas di lapangan telah menggunakan pilar atau sarana batas navigasi pelayaran yang berupa rambu suar atau pelampung suar; (4) Periksa apakah pemancangan tanda batas di peta telah ditandai dengan simbolsimbol tertentu; (5) Periksa apakah pembuatan peta hasil tata batas telah didasarkan pada hasil pelaksanaan pengukuran pemasangan tanda batas; (6) Periksa apakah BA yang dibuat meliputi BA pelaksanaan survey perairan dan BA pelaksanaan pemasangan tanda batas;
(7) Periksa apakah BA Tata Batas, telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Distrik/Kepala Sub Distrik Navigasi, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala UPT Departemen Kehutanan; (8) Periksa apakah Panitia Tata Batas (PTB) kawasan konservasi perairan, terdiri dari Kepala Taman Nasional/Kepala BKSDA sebagai sekretaris merangkap anggota, dan anggota PTB lainnya terdiri dari : Ketua Badan Perencanaan Pembangunan setempat, Kepala Cantor Pertanahan setempat, Kepala Distrik Navigasi atau SubDistrik Navigasi setempat, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPT Departemen Kehutanan terkait. (9) Periksa apakah persetujuan PTB dituangkan dalam BA tata batas yang telah dibuat rangkap 7, keputusan penunjukan KSAKPAP, BA survei perairan dan/atau pemasangan tanda batas dan dokumen penting lainnya; (10) Periksa apakah penggandaan BA tata batas dan peta tata batas telah dilegalisir Departemen Kehutanan c.q. Sekretaris Badan Planologi untuk instansi di daerah dan untuk instansi di pusat; (11) Periksa apakah pengesahan BA tata batas telah ditandatangani oleh Dinas Kehutanan dan kemudian dikirim kepada Kepala BAPLAN untuk ditandatangani dan kemudian diajukan kepada Menteri Kehutanan; (12) Periksa apakah penetapan KSAKPAP telah disahkan oleh Menteri Kehutanan; (13) Periksa apakah hasil pelaksanaan pengukuhan KSAKPAP telah dipublikasikan. 8) Pemetaan Kawasan Hutan a) Periksa apakah pemetaan kawasan hutan telah dirinci menurut peta tata batas dan BATB kawasan hutan yang dipetakan. b) Periksa apakah peta tata batas areal kawasan didasarkan atas peta RBI, peta topografi atau peta JOG. c) Periksa apakah peta tata batas telah menggambarkan hasil pelaksanaan tata batas kawasan hutan dalam bentuk peta tata batas. d) Periksa apakah BATB sementara kawasan hutan telah meliputi trayek batas batas yang diumumkan kepada masyarakat disepanjang trayek penataan batas. e) Periksa apakah BATB definitif telah memperoleh persetujuan dari Panitia Tata Batas, pernyataan tidak tercatat hak-hak pemilikan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan sebagainya serta memuat rincian rute pelaksanaan pengukuran batas kawasan hutan.
9) Penetapan Kawasan Hutan a) Periksa apakah penetapan kawasan hutan didasarkan pada BA tata batas yang luasnya sudah dapat diketahui berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. b) Periksa apakah penetapan kawasan hutan telah berdasarkan BA tata batas yang menggunakan kombinasi batas luar, batas alam, batas fungsi, batas admstrasi pemerintahan, batas negara dan batas pengusahaan hutan. c) Keputusan tentang penetapan kawasan hutan telah dilampiri peta kawasan hutan yang dibuat berdasarkan BA tata batas dan peta lampiran BA tata batas.
b. Penatagunaan Kawasan Hutan 1) Penetapan Fungsi Kawasan Hutan a) Periksa apakah penetapan fungsi kawasan hutan telah didasarkan pada Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. b) Periksa apakah penetapan fungsi kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan partial telah didasarkan atas kriteria masing-masing fungsi. 2) Penggunaan Kawasan Hutan a) Kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi : (1) Periksa apakah perusahaan mengajukan permohonan kepada Dirjen yang bersangkutan, dilampiri rencana kerja dan peta wilayah kerja dengan tembusan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan. (2) Periksa apakah Dirjen yang bersangkutan telah melanjutkan permohonan dimaksud kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan. b) Pinjam-Pakai Kawasan Hutan : (1) Periksa apakah pinjam-pakai kawasan hutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) Pelaksanaan pinjam-pakai untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya, serta untuk menghindari enclave di dalam kawasan hutan. (b) Pinjam-pakai kawasan hutan merupakan penggunaan kawasan hutan yang bersifat sementara.
(c) Dapat berbentuk pinjam-pakai dengan kompensasi, untuk kepentingan umum secara terbatas dan pertahanan keamanan nasional dilaksanakan oleh instansi pemerintah. (d) Dapat berbentuk pinjam-pakai tanpa kompensasi, untuk kegiatan pembangunan yang bersifat komersial yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, koperasi, atau perusahaan swasta. (e) Untuk wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi tersebut berlaku pinjam-pakai dengan kompensasi. (f) Untuk wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30 % dari luas daratan provinsi tersebut, kompensasi berupa merehabilitasi hutan rusak. (g) Hanya kawasan hutan produksi yang dapat diserahkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara pinjam pakai. (2) Periksa apakah rasio pinjam-pakai kawasan hutan dengan konpensasi besarannya telah ditetapkan sebagai berikut : (a) Perbandingan 1:1 untuk kepentingan umum terbatas dengan untuk kegiatan komersial oleh BUMN, BUMD, atau koperasi. (b) Perbandingan minimal 1:2 untuk keperluan pembangunan oleh pihak swasta. (c) Apabila permohonan yang disetujui dengan cara pinjam-pakai tanpa kompensasi, pemohon telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:
Membayar ganti rugi nilai tegakan atas hutan tanaman atau pungutan berupa PSDH dan DR atas tegakan hutan alam dan hutan tanaman;
Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan tanda batas kawasan hutan;
Menanggung biaya reboisasi dan reklamasi;
Membuat dan menandatangani perjanjian pinjam-pakai kawasan hutan;
Menjaga keamanan di dalam dan sekitar kawasan hutan yang bersangkutan.
(d) Terhadap permohonan disetujui dengan cara pinjam-pakai dengan kompensasi, apakah pemohon telah memenuhi kewajiban:
Membayar ganti rugi nilai tegakan atas hutan tanaman atau pungutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas tegakan hutan alam dan hutan tanaman;
Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan batas;
Melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan yang digunakan tanpa menunggu berakhirnya kegiatan;
Menyerahkan lahan lain kepada Departemen Kehutanan yang “clear dan clean” untuk kompensasi;
Menanggung biaya penataan batas atas tanah kompensasi;
Membuat dan menandatangani perjanjian pinjam-pakai kawasan hutan;
Menjaga keamanan di dalam dan sekitar kawasan hutan yang bersangkutan.
b. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 1) Tukar-menukar Kawasan Hutan a)
Periksa apakah tukar-menukar kawasan hutan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1) Dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan; (2) Hanya diperbolehkan (selain itu diajukan kepada presiden) untuk: (a) Pembangunan yang menyangkut kepentingan umum terbatas oleh instansi pemerintah, (b) Pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis yang berdampak kemajuan perekonomian dan kesejahteraan umum yang diprioritaskan oleh pemerintah, (c) Menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, (d) Menyelesaikan pendudukan tanah di kawasan hutan okupasi; (e) Memperbaiki batas kawasan hutan. (f) Budidaya pertanian, atau; (g) Pengembangan/pemekaran wilayah.
b) Periksa apakah permohonan tukar-menukar kawasan hutan dilengkapi dengan : (a) Peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti; (b) Data perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum; (c) Pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Provinsi yang dilamipiri peta areal yang dimohon dan tanah pengganti dengan skala terbesar yang tersedia; (d) Rekomendasi/persetujuan Gubernur dan Bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta areal yang dimohon dan tanah pengganti dengan skala terbesar yang tersedia;
(e) Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; (f) Pernyataan tidak keberatan dari pemegang ijin usaha pemanfaatan apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan areal kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan; (g) Penafsiran citra satelit terbagi atas areal yang dimohon dan disahkan oleh Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan, BAPLAN; (h) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang disebutkan dalam surat permohonan atau dalam bentuk surat pernyataan tersendiri; (i) Hasil penelitian tim terpadu. c) Apabila permohonan telah disetujui Menteri Kehutanan, maka pemohon dibebani kewajiban : (1) Membayar ganti rugi nilai tegakan dan pungutan PSDH atas hutan tanaman atau pungutan PSDH dan DR atas tegakan hutan alam; (2) Membayar ganti rugi terhadap sarana dan prasarana yang ada di dalam kawasan yang dimohon; (3) Membayar biaya penataan batas baik atas kawasan hutan yang dimohon maupun tanah pengganti, biaya reboisasi tanah pengganti, dan biaya yang timbul sehubungan dengan proses tukar menukar kawasan hutan tersebut; (4) Penghapusan/pencoretan atas hak atas tanah pengganti pada buku tanah di instansi yang berwenang; (5) Untuk di luar Pulau Jawa dan Bali terhadap tanah pengganti harus ada keterangan dari BPN bahwa lahan tidak dibebani hak, apabila butir d tidak dapat dilaksanakan; (6) Membuat dan menandatangani BA tukar menukar. d) Dalam hal tegakan diberikan kepada pemegang IPK, maka pemegang IPK berkewajiban membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e) Periksa apakah tanah pengganti telah memenuhi persyaratan : (1) Jelas statusnya dan bebas dari hak lain, atau bebas dari segala jenis pembebanan; (2) Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan; (3) Terletak dalam wilayah Sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) atau DAS yang sama, atau wilayah DAS lain dalam provinsi yang sama atau dalam provinsi yang lain di pulau yang sama;
(4) Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; (5) Diutamakan yang mempunyai kriteria kawasan lindung; (6) Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota; (7) Khusus untuk kawasan hutan pantai/bakau harus ditukar dengan lahan pantai yang dapat dijadikan hutan bakau; (8) Dalam hal tidak tersedia lagi tanah pengganti berupa kawasan mangrove/bakau dapat diganti dengan tanah kering dengan kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitian/pengkajian Tim Terpadu. f)
Periksa apakah rasio tukar-menukar kawasan hutan sesuai ketentuan, yaitu : a) Untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah adalah 1: 1. b) Untuk pembangunan kepentingan strategis yang berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum yang diprioritaskan oleh pemerintah adalah 1: 2. c) Untuk penyelesaian sengketa berupa pendudukan kawasan hutan (okupasi) atau enclave atau memperbaiki batas kawasan hutanadalah 1 : 1. d) Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas hutannya lebih dari 50% adalah 1 : 1. e) Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas hutannya antara 30% sampai dengan 50% adalah 1 : 2. f)
Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas hutannya kurang dari 30% adalah 1 : 3.
2) Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian a) Periksa apakah pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha pertanian telah dilaksanakan melalui prosedur pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan oleh SKB Menteri Kehutanan, Mentan, Kepala BPN dan Surat Keputusan/Surat Edaran Menteri Kehutanan. b) Periksa apakah permohonan pelepasan kawasan hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan, dengan dilengkapi: (1) Surat permohonan dan peta lokasi yang dimohon skala 1 : 50.000 atau minimal 1 : 250.000; (2) Akte pendirian; (3) NPWP; (4) Rekomendasi Gubernur; (5) Izin Usaha Perkebunan dari Bupati/Walikota;
(6) Project Proposal yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota; (7) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Usaha Kebun yang dibuat didepan Notaris; (8) Surat pernyataan di depan Notaris tentang kesanggupan untuk tdak mengalihkan areal yang dimohon; (9) Neraca perusahaan yang telah diaudit; (10) Profile perusahaan (11) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang HPH apabila areal yang dimohon tumpang tindih dengan areal kerja HPH; (12) Peta penafsiran Citra Landsat liputan terbaru yang disahkan oleh Badan Planologi Kehutanan; (13) Berita Acara Hasil Survei yang dilaksanakan bersama-sama oleh Instansi Kehutanan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan; (14) Izin Lokasi/rekomendasi dari Bupati/Walikota. 3) Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi (a) Periksa apakah areal hutan yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi telah memenuhi persyaratan: (1) Areal hutan yang menurut RTRWP dan TGH tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap dan berdasarkan kemampuan/kesesuaian lahannya cocok untuk pemukiman transmigrasi sesuai pola pemukiman/usaha yang akan dikembangkan. (2) Diutamakan areal hutan yang berupa lahan kosong, padang alang-alang, semak belukar, dan hutan tidak produktif. (3) Hutan mangrove dan kawasan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter. (b) Periksa apakah pencadangan areal hutan oleh gubernur untuk dijadikan pemukiman transmigrasi telah didasarkan atas hasil studi RKSKP, RTSP dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Bupati / Walikota. (c) Periksa apakah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. dinas teknis yang bersangkutan telah mengajukan usulan persetujuan prinsip pelepasan areal hutan kepada Menteri Kehutanan dengan dilampiri pencadangan tanah dari gubernur dan rekomendasi Bupati / Walikota. (d) Periksa apakah Menteri Kehutanan telah mengeluarkan persetujuan prinsip atau penolakan pelepasan areal hutan berdasarkan pertimbangan Badan Planologi.
(e) Periksa apakah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. dinas teknis yang bersangkutan bersama-sama Dinas Kehutanan Provinsi melaksanakan pembuatan tata batas dan pengukuran keliling sesuai ketentuan yang berlaku. (f) Periksa apakah diterbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) sesuai ketentuan yang berlaku. (g) Periksa apakah pembukaan lahan dilakukan setelah diterbitkan persetujuan prinsip Menteri Kehutanan dan telah ditata batas. (h) Periksa apakah Dinas Kehutanan Provinsi telah menyampaikan BA tata batas beserta peta hasil tata batas dengan skala 1 : 50.000 kepada Menteri Kehutanan c.q. BAPLAN. (i) Periksa apakah Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat keputusan pelepasan areal hutan berdasarkan BATB. 4) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam melaksanakan audit, hal-hal yang perlu diaudit : a) Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui kajian Tim Penelitian Terpadu. b) Fungsi kawasan hutan yang diubah telah sesuai dengan kriteria fungsinya. d. Perpetaan Kehutanan 1) Perpetaan a) Periksa apakah Peta Rupa Bumi Indonesia atau Peta Topografi, peta lain yang ditetapkan oleh BAPLAN, digunakan sebagai dasar pembuatan peta-peta kehutanan. b) Periksa apakah peta kehutanan yang berkenaan dengan hukum adalah peta yang dibuat secara jelas tujuan dan penggunaannya serta mencantumkan siapa yang membuat, memeriksa, dan mengesahkan. c) Periksa apakah pembuat/penyusun peta kehutanan adalah instansi kehutanan, instansi pemerintah terkait, atau pihak lain yang karena tugas dan fungsinya membuat peta kehutanan. d) Periksa apakah pemeriksa peta kehutanan adalah pejabat instansi kehutanan yang karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap kebenaran teknis mengenai peta kehutanan beserta isi sesuai dengan temanya. e) Periksa apakah pengesah peta kehutanan adalah pejabat instansi kehutanan yang karena tugas dan fungsinya berwenang mengesahkan peta kehutanan yang telah diperiksa. f)
Periksa apakah dalam membuat dan merancang isi peta tematik telah memperhatikan: (1) Peta dasar yang digunakan adalah peta dasar yang telah ditetapkan dan jelas sumbernya.
(2) Isi peta harus relevan agar informasi sesuai dengan tema peta yang akan dibuat. (3) Unsur pada peta dasar tidak perlu disalin atau digambar seluruhnya (dapat digeneralisir) (4) Kaidah-kaidah kartografi yang tercantum dalam petunjuk penyajian dan penggambaran peta kehutanan. (5) Pemancangan dan pengukuran koordinat suatu titik kontrol di permukaan bumi dapat dilakukan dengan Global Positioning System (GPS) (6) Pengukuran azimuth, jarak, dan beda tinggi antara titik-titik di permukaan bumi digunakan alat kompas atau theodolit sesuai dengan keperluan dan diikatkan terhadap titik kontrol atau titik markam terdekat. (7) Data dapat diambil secara terestris yaitu pengukuran dan pengamatan dilapangan, maupun secara penginderaan jauh dengan menggunakan media potret udara (fotogrametris), citra satelit maupun citra radar. Data yang diambil secara penginderaan jauh (remote sensing) perlu dilakukan pengecekan/audit di lapangan (Field Check) g) Periksa apakah dalam penyajian peta secara manual telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Pengambaran peta dilakukan pada bahan drafting film atau yang sejenis. (2) Peralatan yang digunakan : rapidograph/isograph, sablon, letterning set (manual atau elektronis) penggaris panjang, penggaris segitiga dengan berbagai ukuran. (3) Merancang isi peta dan informasi tepi yang meliputi ukuran lembar peta, simbol, pembagian lembar peta dan rancangan tata letak. (4) Penggandaan peta : dengan alat mesin “lichtdruk” atau dengan alat offset. (5) Pewarnaan : secara manual dengan menggunakan cat warna atau dengan cetak offset mengikuti standar pewarnaan peta kehutanan. h) Periksa apakah dalam penyajian Peta Secara Digital telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Tersedia perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembuatan peta digital. (2) Peta manuskrip didigitasi dengan alat digitizer. (3) Editing dengan memperhatikan kaidah kartografi, disesuaikan dengan fasilitas yang ada dalam perangkat lunak. (4) Pencetakan menggunakan alat plotter, baik pada drafting film maupun pada bahan kertas dan sekaligus pewarnaannya.
2) Sistem Informasi Geografis a) Periksa apakah input dan penyimpanan data spasial dan non-spasial telah memenuhi kriteria : (1) Persiapan, yang meliputi pengecekan peta secara manual, pengecekan antar lembar peta, mempersiapkan titik ikat beserta koordinatnya, pemilihan layer menyiapkan kodefikasi pada setiap layer dan menyiapkan sistematika penyimpanan coverage (2) Digitasi, dengan metode streamline dimana titik-titik koordinatnya akan dihasilkan pada interval tertentu pada waktu operator digitasi menjalankan cursor mengikuti setiap garis di peta yang didigitasi, atau dengan metoda point dimana koordinat akan dihasilkan hanya jika operator menekan tombol cursor. (3) Edgematching atau penyambungan kenampakan antarlembar peta, dimana kegiatan diusahakan kesinambungan garis atau poligon antara suatu lembar peta dengan lembar peta di sampingnya. (4) Editing, untuk mengoreksi kesalahan digitasi, yang meliputi koreksi feature titik, garis dan poligon, pemberian label poligon serta penyusunan topologi. (5) Attributing, yaitu memasukan data non-spasial yang berkaitan dengan data spasialnya. b) Periksa apakah kegiatan analisa spasial utamanya telah dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan : (1) pencarian lokasi, panjang dan luas areal yang sesuai dengan kriteria tertentu, atau (2) pencarian data dan informasi yang ada pada suatu lokasi tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan menggunakan data pada basis data yang telah tersusun dengan cara overlay beberapa layer tematik, misalnya jaringan jalan, sungai, kesesuaian lahan, fungsi hutan. Analisa SIG dapat memberikan informasi pada suatu lokasi sesuai kriteria yang ditentukan, dalam hal menggunakan layer-layer beserta data atributnya yang telah tersusun pada basis data. c) Periksa apakah Sistem Informasi Geografis sudah dapat menghasilkan data geografis digital (Peta digital dapat berbentuk file plot atau hasil cetakan jadi/ hard copy). d) Periksa apakah penyusunan peta digital dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut : (1) Penyiapan coverage, penyiapan look up table dan file legenda. (2) Penyusunan komposisi peta yang meliputi setting peta, layout peta, penampilan unsure / feature dengan simbol garis, titik, area, dan teks/anotasi, pengaturan legenda.
(3) Penyusunan file plot
(4) Untuk menghasilkan cetakan jadi dengan kegiatan penyiapan plotter dan pencetakan peta.
Lampiran Nomor Tanggal
: II Peraturan Menteri Kehutanan : P.10/Menhut-II/2008 : 24 Maret 2008
B. BIDANG PRODUKSI KEHUTANAN 1) PERENCANAAN a) Pembuatan Blok Tebangan Intinya apakah Sesuai dengan Blok RKLnya b) Timber Cruising dan atau Survei Potensi (bukan laporannya tetapi Kegiatannya) (1)
Periksa apakah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang akan melakukan penebangan/pemanenan, telah melaksanakan timber cruising, dan pemegang IPK telah melaksanakan survei potensi.
(2)
Periksa apakah timber cruising atau survei potensi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)
Periksa hasil pelaksanaan timber cruising sebagaimana dimaksud pada angka (2) khusus untuk IUPHHK pada hutan alam, apakah telah dibuatkan LHC Hutan Alam dengan blanko model DKA.101a dan Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan dengan blanko model DKA.101c yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
(4)
Periksa hasil pelaksanaan timber cruising sebagaimana dimaksud pada angka (2) untuk IUPHHK pada hutan tanaman, apakah telah dibuatkan LHC Tegakan Hutan Tanaman dengan blanko model DKA.101b yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
(5)
Periksa apakah hasil pelaksanaan survei potensi IPK sebagaimana dimaksud angka (1) telah ditandatangani pemegang izin dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
(6)
Periksa apakah LHC dan rekapitulasinya sebagaimana dimaksud pada angka (3), dan angka (4) telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(7)
Periksa apakah seluruh data hasil pelaksanaan timber cruising telah dipetakan pada peta penyebaran pohon dengan benar.
(8)
Periksa apakah hasil timber cruising dan survei potensi IPK telah diperiksa oleh Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten yang dituangkan dalam BAP.
(9)
Lakukan uji kebenaran hasil TC dengan sampel di lapangan.
c) Rencana Penebangan/Pemanenan/Pemungutan (1)
Periksa LHC Hutan Alam atau LHC Hutan Tanaman yang sudah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin a) angka (6) apakah pemegang IUPHHK telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.
(2)
Periksa hasil survei potensi yang sudah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin a) angka (5), apakah pemegang IPK telah menyusun dan mengusulkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(3)
Periksa apakah RKT telah disahkan dan teliti apakah target sesuai dengan hasil TC.
(4)
Periksa apakah target penebangan atas izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) telah disahkan oleh Kepala Dinas Povinsi, pemegang IPHHK dapat melakukan pemanenan/penebangan atas hasil hutan kayu.
(5)
Periksa Bagan Kerja Tahunan (BKT) atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, pemegang IPK dapat melakukan penebangan atas hasil hutan kayu.
(6)
Periksa apakah pemegang izin telah menyerahkan Bank Garansi.
(7)
Berdasarkan target pemungutan hasil hutan bukan kayu atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), pemegang IUPHHBK/IPHHBK dapat melakukan pemungutan atas hasil hutan bukan kayu.
(8)
Periksa apakah pemegang izin memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
(9)
Periksa apakah pemegang izin memiliki tenaga kerja yang memadai.
2) PEMANENAN/PENEBANGAN a) Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) (1) Pengukuran Hasil Hutan a. Periksa apakah semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga yang berkualifikasi penguji hasil hutan sebagai dasar perhitungan PSDH dan atau DR. b. Periksa apakah tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c.
Periksa apakah penandaan dan penomoran pada kedua bontos pangkal dan ujung telah dilakukan dengan benar.
(2) Pembuatan LHP Kayu Bulat (LHP-KB)
a.
Periksa dan teliti apakah Pemegang IUPHHK, IPHHK dan IPK, setelah melaksanakan pemanenan/penebangan sesuai target waktu, volume jenis dan pembagian batang di TPn, telah melakukan pemberian nomor pada setiap batang serta telah melakukan pengukuran/pengujian sesuai prosedur pengukuran/pengujian yang berlaku.
b.
Periksa dan teliti apakah pemberian nomor pada batang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sesuai dengan nomor pohon dalam LHC.
c.
Periksa hasil Pengukuran/pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan teliti apakah telah bertujuan untuk mengetahui jenis, ukuran/dimensi setiap batang kayu meliputi ukuran diameter ujung dan pangkal, panjang dan volumenya.
d.
Periksa dan teliti apakah penandaan pada batang berupa pemberian nomor batang, nomor petak tebangan, diameter rata-rata, panjang dan jenis kayu, dilakukan dengan menerakan pahatan atau tanda yang tidak mudah hilang : (1) pada kedua bontos untuk kayu hutan tanah kering, atau (2) pada badan kayu untuk kayu hutan rawa.
e.
Periksa dan teliti apakah setiap pohon yang telah ditebang, pada setiap tunggaknya telah diberi tanda yang tidak mudah hilang atau dengan cara menoreh dengan alat pahat berupa nomor pohon sesuai hasil cruising, jenis pohon, tanggal tebang, nomor petak kerja tebangan/blok kerja tebangan tahunan dan tahun Rencana Kerja Tahunan (RKT).
f.
Dalam hal satu pohon dipotong menjadi beberapa batang, periksa dan teliti apakah penomoran batang sesuai nomor pohon ditambah dengan huruf A pada potongan bagian pangkal (misalnya : 102A, 102 B dan seterusnya), dan apabila terjadi pemotongan kembali atas batang tersebut, maka penomorannya ditambahkan huruf a dibelakang huruf A (102Aa, 102Ab dan seterusnya).
g.
Periksa dan teliti apakah data hasil pengukuran selanjutnya dicatat setiap hari ke dalam Buku Ukur Kayu Bulat oleh petugas perusahaan dengan menggunakan blanko model DKA.102a.
h.
Periksa kayu bulat yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada huruf (g) selanjutnya dan teliti apakah dilakukan penumpukan/penimbunan pada tempat yang terpisah dengan kayu bulat yang telah disahkan.
i.
Periksa Buku Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf (g), pemegang IUPHHK, IPK, dan IPHHK, dan teliti apakah telah membuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
(LHP-KB) di TPn dengan menggunakan blanko model DKA.103a dan Rekapitulasi LHP-KB dengan blanko model DK A.103b. j.
Periksa LHP-KB berikut rekapitulasinya sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan teliti apakah dibuat sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap bulan oleh petugas pembuat LHP, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan dan dilakukan di TPn hutan dengan memasukkan data yang berasal dari Buku Ukur.
k.
Periksa LHP-KB menurut masing-masing blok kerja tebangan, sehingga apabila dalam satu tahun penebangan terdapat lebih dari satu blok kerja tebangan, dan teliti apakah LHP-KB dibuat untuk masing-masing blok kerja tebangan yang dibuat secara terpisah.
l.
Periksa dan teliti apakah pada setiap blok kerja tebangan telah ditempatkan minimal satu orang pembuat LHP-KB, apabila dalam 1 tahun terdapat 2 blok tebangan atau lebih, maka ditempatkan 2 orang atau lebih petugas pembuat LHP-KB sesuai jumlah blok kerja tebangan.
m. Periksa dalam hal 1 (satu) blok kerja tebangan berada dalam 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, dan teliti apakah pembuatan LHP-KB dibuat di masingmasing Kabupaten/Kota bersangkutan. n.
Periksa dalam hal tidak ada realisasi penebangan/pemanenan pohon, dan teliti apakah pemegang izin telah membuat LHP-KB Nihil dengan menyebutkan alasanalasannya pada kolom keterangan.
o.
Periksa apakah realisasi produksi sesuai dengan target yang diberikan.
p.
Periksa apakah lokasi penebangan sesuai dengan izin.
(3) Pembuatan LHP Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) a.
Periksa dan teliti apakah pemegang IUPHHK atau Pemegang IPK yang memproduksi KBK setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di TPn telah melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan stapel meter.
b.
Periksa untuk keperluan pengukuran dengan satuan stapel meter, dan teliti apakah KBK hasil penebangan telah ditumpuk sehingga setiap tumpukan mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi yang teratur di tempat terbuka, namun apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan dilakukan penumpukan, maka pengukuran dapat dilakukan pada saat kayu sudah berada di alat angkut.
c.
Periksa data hasil pengukuran dan teliti apakah selanjutnya dicatat setiap hari dalam Buku Ukur Kayu Bulat Kecil oleh petugas perusahaan yang ditunjuk dengan menggunakan blanko model DKA 102.b.
d.
Periksa data pada Buku Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf (c), dan teliti apakah petugas pembuat LHP telah membuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) di TPn dengan menggunakan blanko model DKA. 103c dan Rekapitulasi LHP-KBK dengan blanko model DKA.103d.
e.
Dalam hal tidak ada realisasi produksi KBK, periksa dan teliti apakah pemegang izin telah membuat LHP-KBK Nihil dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan.
f.
Periksa LHP-KBK berikut rekapitulasinya dan teliti apakah telah dibuat sekurangkurangnya dua kali dalam setiap bulan oleh petugas pembuat LHP-KBK, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan.
g.
Periksa apakah realisasi produksi sesuai target yang diberikan.
h.
Periksa apakah lokasi penebangan sesuai dengan izin.
(4) Pembuatan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) a.
Periksa dan teliti apakah Pemegang IUPHHBK atau Pemegang IPHHBK setelah melaksanakan pemanenan/pemungutan HHBK, telah melakukan pengukuran berat/volume/jumlah HHBK yang telah dipanen/dipungut tersebut.
b.
Periksa hasil pengukuran sebagaimana dimaksud huruf (a) dan teliti apakah selanjutnya dicatat dan dibuatkan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LPHHBK) dengan menggunakan blanko model DKA 103e dan Rekapitulasi LP-HHBK dengan blanko model DKA.103f.
c.
Periksa LP-HHBK berikut rekapitulasinya dan teliti apakah telah dibuat sekurangkurangnya dua kali dalam setiap bulan oleh petugas pembuat LP-HHBK, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan.
d.
Dalam hal tidak ada realisasi produksi HHBK, periksa dan teliti apakah pemegang izin telah membuat LP-HHBK Nihil dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan.
b) Pengangkatan Petugas Pembuat LHP (1) Periksa dan teliti apakah Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK dan IPK, telah memiliki Petugas Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK. (2) Periksa dan teliti apakah Petugas Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Tenaga yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Provinsi. (3) Sebagai
persyaratan pengangkatan sebagai Petugas Pembuat LHP-KB/LHP-
KBK/LPHHBK, periksa dan teliti apakah pemegang izin sebagaimana dimaksud pada
angka (1) telah mengusulkan nama-nama calon kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan dilampiri : a. Copy sertifikat dan Kartu Penguji (KP) yang masih berlaku; b. Lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan; c.
Rekomendasi teknis dari Kepala Balai.
untuk diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi. (4) Periksa dan teliti apakah keputusan sebagaimana dimaksud angka (3), disertai dengan pemberian nomor register masing-masing petugas dan disampaikan kepada pemegang izin dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (5) Periksa dan teliti apakah pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan dengan cara memberi nomor urut register, kode provinsi, kode kabupaten/kota, kependekan nama perusahaan pemegang izin, kependekan nama pembuat LHP dan komoditi hasil hutan bersangkutan, dengan contoh sebagai berikut : Nomor register pembuat LHP-KB di Provinsi Kalimantan Timur : 001/19/1904/BT/SLM/KB, dengan penjelasan : 001
= Nomor urut register
19
= Kode provinsi Kalimantan Timur
1904 = Kode Kabupaten Berau BT
= Kode PT. Begitu Terang
SLM = Kependekan nama petugas a.n. Solomon KB
= Kependekan nama sortimen Kayu Bulat
(6) Periksa dan teliti apakah keputusan pengangkatan Petugas Pembuat LHP-KB atau LHPKBK atau LP-HHBK berlaku paling lama untuk 1 (satu) tahun. c) Pengesahan LHP (1) Pengesahan LHP-KB a. Cek dan periksa apakah setiap pertengahan dan akhir bulan, Pembuat LHP-KB telah mengajukan permohonan pengesahan LHP-KB kepada P2LHP dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai lampiran VI. b. Cross cek berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), apakah P2LHP melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran III) c.
Teliti apakah hasil pemeriksaan fisik telah dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat dengan menggunakan blanko model DKB.201a dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB dan cek blanko model DKB 201h, apakah hasilnya
dinyatakan benar, periksa Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LHP-KB. d. Periksa, apakah Pengesahan LHP-KB dilaksanakan oleh P2LHP di TPn. e. Teliti, apakah LHP-KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan atau DR. f.
Periksa dan teliti apakah Pengesahan LHP-KB periode berikutnya dilakukan setelah LHP periode sebelumnya dilunasi PSDH dan atau DR.
g. Teliti, apakah kayu bulat yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya dilakukan penumpukan pada tempat yang terpisah antara kayu bulat yang belum dibayar lunas PSDH dan atau DR nya h. Periksa apakah LHP-KB telah dibuat rekapitulasi dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada : a. Kepala Dinas Provinsi b. Kepala Balai c. P2SKSKB d. P2LHP (2) Pengesahan LHP-KBK a.
Periksa sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, dan teliti apakah Pembuat LHP-KBK telah mengajukan permohonan pengesahan LHP-KBK kepada P2LHP dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai lampiran VI.
b.
Periksa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), apakah P2LHP telah melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran III).
c.
Periksa dan teliti apakah hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil dengan menggunakan blanko model DKB.201b dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LHP-KBK menggunakan blanko model DKB 201i yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LHP-KBK.
d.
Periksa dan teliti apakah pengesahan LHP-KBK dilakukan oleh P2LHP di TPn.
e.
Periksa LHP-KBK yang telah disahkan dan teliti apakah telah dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan atau DR.
f.
Periksa dan teliti apakah pengesahan LHP-KBK periode berikutnya dapat dilakukan setelah LHP-KBK periode sebelumnya telah dilunasi PSDH dan atau DR.
g.
Periksa terhadap KBK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya, dan teliti apakah selanjutnya dilakukan penumpukan pada tempat yang terpisah dengan KBK yang belum dibayar lunas PSDH dan atau DR.
h.
Periksa apakah LHP-KBK dibuat rekapitulasi dan rekapitulasinya dan teliti apakah telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan : 1. Kepala Dinas Provinsi 2. Kepala Balai 3. Penerbit FA-KB 4. P2LHP
(3) Pengesahan LP-HHBK a. Periksa apakah setiap pertengahan dan akhir bulan, Pembuat LP-HHBK telah mengajukan permohonan pengesahan LP-HHBK kepada P2LP-HHBK dan tembusan nya disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai lampiran VI. b. Teliti apakah P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku sesuai pada (Lampiran III). c.
Periksa, apakah
hasil pemeriksaan fisik telah dimasukkan ke dalam Daftar
Pemeriksaan Hasil hutan Bukan Kayu, dan menggunakan blanko model DKB.201c serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK dengan menggunakan blanko model DKB 201j yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LP-HHBK. d. Periksa, apakah Pengesahan LP-HHBK dilakukan oleh P2LP-HHBK di tempat pengumpulan. e. Teliti, apakah LP-HHBK yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH. f.
Periksa, apakah Pengesahan LP-HHBK periode berikutnya dilakukan setelah LPHHBK periode sebelumnya dibayar dilunasi PSDH nya
g. Periksa, apakah LP-HHBK telah dibuat rekapitulasi dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada: 1. Kepala Dinas Provinsi 2. Kepala Balai 3. Penerbit FA-HHBK
4. P2LP-HHBK
d) Periksa apakah realisasi penebangan telah memperhatikan batas sempadan sungai, sumber mata air, jurang dan lain-lain.
3) PENGANGKUTAN HASIL HUTAN a) Jenis-Jenis Dokumen (1)
Periksa dan teliti apakah dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari : a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401 b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA 301, c.
Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA 302,.
d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA 303. (2)
Periksa dan teliti jenis-jenis dokumen angkutan untuk KB, KBK dan HHBK sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, b dan c, merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan negara.
(3)
Periksa setiap pengangkutan KB dari TPK hutan dalam areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin dan teliti apakah telah disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB.
(4)
Periksa setiap pengangkutan lanjutan KB maupun KBK yang merupakan angkutan lanjutan dari TPK Antara/TPK Industri dan teliti apakah telah disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB.
(5)
Periksa setiap pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan alam negara, dan teliti apakah telah disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB.
(6)
Periksa setiap pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani, dan teliti apakah telah disertai bersama-sama dengan dokumen FAKB.
(7)
Periksa setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu dan teliti apakah telah dilengkapi FA-KO.
(8)
Periksa pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, dan teliti apakah menggunakan Nota Perusahaan.
(9)
Periksa setiap pengangkutan produk KO selain sebagaimana disebut pada angka (7) serta produk olahan HHBK, dan teliti apakah menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim.
(10)
Periksa setiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpulan, dan teliti apakah telah menggunakan dokumen FA-KO.
(11)
Periksa dan teliti apakah setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan telah disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKB. 402.
(12)
Periksa apakah penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO, dan FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada angka (1), hanya berlaku untuk : a. 1 (satu) kali penggunaan; b. 1 (satu) pemilik; c.
1 (satu) jenis komoditas hasil hutan;
d. 1 (satu) alat angkut; dan e. 1 (satu) tujuan pengangkutan. (13)
Teliti dokumen
alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan dengan
lebih dari satu dokumen angkutan. (14)
Periksa, apakah dalam hal pengangkutan KO menggunakan beberapa peti kemas dalam satu alat angkut sebagaimana dimaksud pada angka (12) huruf d, masingmasing setiap peti kemas sudah dilengkapi dengan dokumen FA-KO.
(15)
Periksa dan teliti apakah penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud angka (12) huruf d, masih berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut.
(16)
Periksa dan teliti apakah dalam hal KB diolah di dalam kawasan hutan produksi dalam rangka efisiensi pemanfaatan dan pengangkutan bahan baku, pelaksanaan administrasi pengangkutannya diatur secara teknis oleh Direktur Jenderal.
(17)
Periksa dan teliti apakah KO yang berasal dari kegiatan pengolahan dengan perizinan yang sah sebagaimana dimaksud angka (16) hanya dapat diangkut dengan tujuan Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Industri Terpadu yang merupakan group dengan asal kayu olahan tersebut.
(18)
Periksa dan teliti apakah pengangkutan KO sebagaimana dimaksud angka (17) telah menggunakan dokumen FAKO atas nama Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Industri Terpadu yang bersangkutan.
(19)
Periksa dan teliti apakah penggunaan FA-KO untuk KO sebagaimana dimaksud pada angka (18) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
(20)
Periksa dan teliti apakah pengangkutan KB dari areal IUPHHK Alam, yang karena sesuatu hal menjadi tidak efisien bila menggunakan SKSKB, yang disebabkan hambatan faktor alam atau hambatan lainnya, cek apakah pengangkutannya telah diatur secara khusus oleh Dinas Provinsi, dengan menggunakan dokumen FA-KB.
(21)
Periksa, apakah pengaturan pengangkutan sebagaimana dimaksud angka (20), diberlakukan terhadap : a. Pengangkutan yang dilakukan secara
mekanis
seperti antara lain yang
diakibatkan oleh surutnya air sungai; b. Kapal Pengangkut utama tidak dapat merapat ke tempat pemuatan/TPK sehingga proses pemuatan KB dilakukan secara bertahap atau memerlukan waktu lebih dari 1 hari. (22)
Periksa apakah petugas yang ditempatkan telah berkualifikasi sebagai PHH/PPHH (Penguji Hasil Hutan maupun Pengawas Penguji Hasil Hutan).
b) Prosedur Pengangkutan (1)
Tata Cara Penerbitan SKSKB a. Periksa dalam setiap penerbitan SKSKB, dan teliti apakah pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada P2SKSKB dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. b. Periksa dan teliti apakah KB yang akan diangkut sebagaimana dimaksud huruf (a) telah berasal dari LHP-KB yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH dan DR-nya. c.
Periksa permohonan penerbitan SKSKB sebagaimana dimaksud pada angka (1), dan teliti apakah telah dilampiri : 1. Persediaan/stock KB pada saat pengajuan permohonan; 2. Bukti pelunasan PSDH dan DR 3. Daftar Kayu Bulat (DKB); 4. Identitas pemohon;
d. Periksa dan teliti apakah ketentuan pembuatan DKB sebagaimana dimaksud pada huruf (c) yang merupakan lampiran SKSKB, ditetapkan sebagai berikut :
1.
Pengisian DKB dilakukan dengan memindahkan data berupa nomor dan tanggal LHP-KB, nomor batang, kelompok jenis kayu, ukuran dan volume KB dari LHP-KB yang telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan DR-nya ke dalam DKB dengan menggunakan blanko model DKA 104a
2.
Pengisian DKB dilakukan dengan menggunakan mesin ketik;
3.
DKB dibuat oleh pemegang izin/pemilik KB yang bersangkutan;
4.
DKB dibuat 7 (tujuh) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen SKSKB.
5.
DKB diperiksa dan disahkan oleh P2SKSKB dan dipakai sebagai dasar penerbitan SKSKB.
e. Periksa dan teliti apakah dalam penomoran sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 1, apabila terjadi pemotongan dari satu batang menjadi dua batang atau lebih, maka penomoran potongan KB dalam pengisian DKB harus sama dengan nomor batang pada LHP-KB dengan menambahkan huruf A, B, dan seterusnya, demikian pula penomoran serta penandaan pada fisik potongan KB harus sesuai dengan perubahan tersebut. f.
Periksa apakah tata cara penerbitan SKSKB dilaksanakan sesuai dengan : 1. selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSKB, P2SKSKB wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik KB dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sesuai tata cara pada Lampiran III; 2. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSKB wajib melakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan bahwa kayu bulat yang akan diangkut berasal dari LHP-KB yang telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan DR. 3. Dalam pemeriksaan fisik KB, P2SKSKB dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih, yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang pengukuran dan pengujian; 4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik KB sebagaimana dimaksud angka 1, apabila dinyatakan benar, maka P2SKSKB segera menandatangani DKB dan menerbitkan SKSKB, yang dilakukan di lokasi/tempat KB akan diangkut. 5. Pengisian kolom Hasil Hutan pada SKSKB oleh P2SKSKB didasarkan atas rekapitulasi DKB.
g. Teliti apakah dalam Pengisian blanko SKSKB dilakukan dengan mesin ketik.
(2)
Tata Cara Penerbitan FA-KB Untuk KB di TPK-Antara a. Periksa penerbitan FA-KB untuk angkutan lanjutan dari TPK Antara, dan teliti apakah dilakukan di TPK Antara oleh Penerbit FA-KB. b. Periksa TPK Antara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah TPK Antara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dan teliti apakah berdasarkan usulan perusahaan pemilik TPK Antara. c.
Periksa penetapan TPK Antara berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan salinan keputusan penetapan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, dan teliti apakah selanjutnya dapat diperpanjang setelah mempertimbangkan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
d. Periksa dalam penerbitan FA-KB sebagaimana dimaksud huruf (a) dan teliti apakah telah dilampiri DKB-FA. e. Tata cara pengisian DKB-FA, adalah sebagai berikut : 1. Periksa dan teliti apakah pengisian DKB-FA dilakukan oleh Penerbit FA-KB dengan memindahkan data identitas KB yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KB, nomor batang, kelompok jenis kayu, ukuran dan volume kayu bulat dari SKSKB/DKB atau FA-KB/DKB-FA sebelumnya ke dalam DKBFA dengan menggunakan blanko model DKA 104b. 2. Periksa dan teliti apakah pengisian DKB-FA dilakukan dengan menggunakan mesin ketik; 3. Periksa dalam hal terjadi perubahan fisik KB karena adanya pemotongan batang, dan teliti apakah penomoran pada fisik KB mengikuti ketentuan bagian 3) huruf a) poin (1) huruf (f), sehingga pengisian data pada DKB-FA menyesuaikan penomoran yang baru. 4. Periksa dan teliti apakah DKB-FA dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FA-KB. f.
Periksa dan teliti apakah berdasarkan DKB-FA sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Penerbit FA-KB menerbitkan FA-KB.
(3)
Tatacara Penerbitan FA-KB untuk KBK dari Hutan Alam Di TPK Hutan dan TPK Antara a. Periksa apakah penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan alam negara, atau izin lainnya yang sah telah dilakukan oleh Penerbit FA-KB di TPK Hutan maupun TPK Antara (angkutan lanjutan). b. Telita apakah penerbitan FA-KB sebagaimana dimaksud huruf (a) telah dilampiri DKBK.
c.
Periksa apakah tata cara pengisian DKBK, telah dilakukan sesuai dengan : 1. Pengisian DKBK di TPK Hutan dilakukan dengan memindahkan data KBK yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KBK, kelompok jenis kayu, dan volume KBK dari LHP-KBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH dan DR-nya ke dalam DKBK dengan menggunakan blanko model DKA 104c. 2. Pengisian DKBK di TPK Antara dilakukan dengan memindahkan data dari FAKB sebelumnya ke dalam DKBK. 3. Pengisian DKBK dilakukan dengan menggunakan mesin ketik. 4. DKBK dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FAKB.
d. Berdasarkan DKBK sebagaimana dimaksud pada huruf (c), periksa apakah Penerbit FA-KB telah menerbitkan FA-KB. e. Periksa apakah pengisian FA-KB dilakukan dengan menggunakan mesin ketik. (4)
Tatacara Penerbitan FA-KB Untuk Kayu Tanaman a. Periksa dan teliti apakah penerbitan FA-KB untuk KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani dilakukan oleh Penerbit FA-KB di TPK Hutan atau TPK Perhutani. b. Periksa penerbitan FA-KB sebagaimana dimaksud huruf (a) dan teliti apakah telah dilampiri DKB-FA untuk KB atau DKBK untuk KBK. c. Tatacara pengisian DKB-FA/DKBK, adalah sebagai berikut: 1. Periksa dan teliti apakah pengisian DKB-FA untuk KB dilakukan dengan memindahkan data identitas KB yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KB, nomor batang, kelompok jenis kayu, ukuran dan volume kayu bulat dari LHP-KB yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH-nya ke dalam DKB-FA. 2. Periksa dalam hal terjadi perubahan fisik KB karena adanya pemotongan batang, dan teliti apakah penomoran pada fisik kayu mengikuti ketentuan bagian 3) huruf a) poin (1) huruf (f), sehingga pengisian data pada DKB-FA menyesuaikan penomoran yang baru. 3. Periksa pengisian DKBK untuk KBK dilakukan dengan memindahkan data KBK yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KBK, kelompok jenis kayu, dan volume KBK dari LHP-KBK yang telah disahkan dan teliti apakah telah dibayar lunas PSDH-nya ke dalam DKBK.
4. Periksa dan teliti apakah pengisian DKB-FA/DKBK dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau tulisan tangan. 5. Periksa dan teliti apakah DKB-FA/DKBK dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FA-KB. d. Periksa dan teliti apakah penerbitan FA-KB didasarkan atas rekapitulasi data yang tercantum dalam DKBFA/DKBK. e. Periksa dan teliti apakah pengisian FA-KB dilakukan dengan menggunakan mesin ketik. f.
Periksa dan teliti apakah pengangkutan lanjutan bagi KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dari TPK-Antara, tetap menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan oleh Penerbit FAKB di TPK-Antara.
g. Periksa penerbitan FA-KB lanjutan sebagaimana dimaksud huruf (f) dan teliti apakah dilakukan dengan memindahkan data berupa kelompok jenis kayu dan Volume KB atau KBK dari FA-KB sebelumnya ke FA-KB lanjutan serta mencantumkan Nomor Seri FA-KB sebelumnya. (5) Tata cara Penerbitan FA-HHBK a.
Periksa, apakah setiap pengangkutan HHBK baik yang berasal dari IPHHBK maupun dari Perum Perhutani, telah dilengkapi bersama-sama dengan FA-HHBK yang diterbitkan oleh Penerbit.
b.
Periksa, dan teliti apakah dalam penerbitan FA-HHBK sebagaimana dimaksud huruf (a) telah dilampiri DHHBK.
c.
Periksa, apakah tatacara pengisian DHHBK, telah dilakukan sesuai : 1. Pengisian DHHBK dilakukan dengan memasukkan data berupa nomor dan
tanggal LP-HHBK, jenis HHBK serta jumlah sesuai satuan yang digunakan, sesuai LP-HHBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH-nya ke dalam DHHBK dengan menggunakan blanko model DKA.104d. 2. Pengisian DHHBK dapat dilakukan dengan tulisan tangan; 3. DHHBK dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen
FAHHBK. d.
Periksa apakah penerbitan FA-HHBK didasarkan atas rekapitulasi data yang tercantum dalam DHHBK.
e.
Teliti apakah pengisian FA-HHBK telah dilakukan dengan tulisan tangan.
f.
Periksa dokumen pengangkutan HHBK lanjutan, apakah tetap menggunakan dokumen FA-HHBK milik pemegang izin yang bersangkutan, dan teliti data berupa jenis dan jumlah HHBK dari FA-HHBK sebelumnya apakah telah dipindahkan ke dalam FA-HHBK dan mencantumkan Nomor Seri FA-HHBK sebelumnya.
(6) Tatacara Penerbitan FA-KO a.
Periksa dan teliti apakah penerbitan FA-KO dilakukan oleh Penerbit FA-KO di industri pengolahan kayu yang sah dan Tempat Penampungan yang terdaftar.
b.
Periksa penerbitan FA-KO untuk produk KO dari industri milik Perum Perhutani, dan teliti apakah dilakukan oleh petugas Perum Perhutani.
c.
Periksa dan teliti apakah sebelum menerbitkan FA-KO atas KO yang akan diangkut, penerbit FA-KO telah melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran yang berlaku.
d.
Periksa dan teliti apakah hasil pengukuran sebagaimana dimaksud huruf (c) dimasukkan ke dalam Daftar Pengukuran Kayu Olahan menggunakan blanko model DKB.201d.
e.
Periksa berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dan teliti apakah Penerbit FA-KO membuat DKO yang merupakan lampiran FA-KO, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Menuangkan hasil pengukuran tersebut kedalam DKO dengan menggunakan blanko model DKA.104e. 2. Pengisian DKO dilakukan dengan menggunakan mesin ketik; 3. DKO dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FA-KO.
f.
Periksa berdasarkan DKO sebagaimana dimaksud pada huruf (e), dan teliti apakah Penerbit FA-KO menerbitkan FA-KO.
(7) Penggunaan Blanko FA-KB, FA-HHBK, dan FA-KO (1) Periksa dan teliti apakah penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK lanjutan dari TPK-Antara milik IUPHHK/IPK, menggunakan blanko FA-KB milik IUPHHK/IPK yang bersangkutan, sedangkan dari TPK-Antara milik selain IUPHHK/IPK, menggunakan blanko FA-KB milik perusahaan industri yang akan menerima KB yang bersangkutan. (2) Periksa, apakah penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KBK dari hutan alam, menggunakan blanko FA-KB milik perusahaan pemegang izin yang bersangkutan. (3) Periksa dan teliti apakah penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KBK dari hutan alam untuk tujuan industri chip dan atau pulp, menggunakan blanko FA-KB milik perusahaan industri chip dan atau pulp yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (4) Periksa, apakah penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK dari hutan tanaman, menggunakan blanko FA-KB milik perusahaan pemegang izin yang bersangkutan.
(5) Teliti, apakah pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dengan tujuan industri serpih/chips atau industri pulp yang berada di luar wilayah provinsi, dalam penggunaan FA-KB dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (6) Periksa, apakah penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK produksi Perum Perhutani, telah menggunakan blanko FA-KB milik Perum Perhutani. (7) Teliti, apakah penerbitan FA-HHBK untuk pengangkutan HHBK dari hutan alam, menggunakan blanko FA-HHBK milik pemegang izin yang bersangkutan. (8) Periksa, apakah dalam penerbitan FA-HHBK untuk pengangkutan HHBK produksi Perum Perhutani, menggunakan blanko FA-HHBK milik Perum Perhutani. (9) Teliti, apakah penerbitan FA-KO untuk pengangkutan KO dari industri atau tempat penampungan KO, telah menggunakan blanko FA-KO milik perusahaan industri atau milik Perusahaan Penampung Terdaftar. (10) Periksa, apakah perusahaan Penampung Terdaftar sebagaimana dimaksud huruf (i) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai penampung KO yang telah mendaftarkan perusahaan dan tempat/lokasi penampungannya kepada Dinas Kabupaten/Kota dan telah memperoleh pengakuan sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar. (8) Pengangkatan Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO (1) Periksa dan teliti apakah Penerbit FA-KB di TPK Hutan Alam atau TPK Hutan Tanaman adalah petugas perusahaan pemegang izin yang ditetapkan oleh Kepala Balai setempat berdasarkan usulan dari Pimpinan perusahaan. (2) Periksa dan teliti apakah Penerbit FA-KB untuk pengangkutan lanjutan dari TPK Antara adalah petugas dari perusahaan pemilik TPK-Antara, yang pengangkatannya ditetapkan oleh Kepala Balai setempat berdasarkan usulan perusahaan pemilik TPK Antara. (3) Periksa dan teliti apakah Penerbit FA-HHBK adalah petugas perusahaan pengumpul yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pimpinan perusahaan pengumpul yang bersangkutan, sedangkan untuk Perum Perhutani FAHHBK diterbitkan oleh Petugas Perum Perhutani yang ditetapkan oleh Kepala Unit. (4) Periksa dan teliti apakah Penerbit FA-KO adalah petugas industri atau perusahaan penampung terdaftar kayu olahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan. (5) Periksa persyaratan untuk diangkat menjadi Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO, dan teliti apakah pimpinan perusahaan telah mengusulkan nama-nama calon dengan melampirkan :
1. Copy sertifikat dan Kartu Penguji (KP) yang masih berlaku; 2. Lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan; (6) Periksa dan teliti apakah Keputusan Pengangkatan Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FAKO dengan penetapan nomor register oleh Kepala Balai untuk masing-masing penerbit dan disampaikan kepada perusahaan pemilik hasil hutan dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan penerbit yang bersangkutan. (7) Periksa dan teliti apakah pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dilakukan dengan cara memberi nomor urut register, kode provinsi, kode kabupaten/kota, Jenis Dokumen Angkutan, kependekan nama penerbit dan kependekan nama komoditas hasil hutan, dengan contoh sebagai berikut : Nomor register Penerbit FA-KB di Provinsi Sumatera Utara : 005/02/0203/FA-KBHsn/KBK, dengan penjelasan : 005
= Nomor urut register
02
= Kode provinsi Sumatera Utara
0203
= Kode Kabupaten Langkat
FA-KB
= Jenis dokumen angkutan
Amr
= Kependekan nama penerbit FA-KBK a.n. Amir
KBK
= Kependekan nama sortimen Kayu Bulat Kecil.
(8) Periksa apakah petugas yang ditempatkan telah berkualifikasi sebagai PHH/PPHH (Penguji Hasil Hutan maupun Pengawas Penguji Hasil Hutan). c) Ketentuan Penggunaan Dokumen (1) Masa Berlaku dan Peruntukan Dokumen a.
Periksa, apakah masa berlaku dokumen SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO telah ditentukan oleh penerbit dokumen dengan mempertimbangkan waktu tempuh normal.
b.
Teliti dan periksa, apakah Pengisian tanggal mulai berlakunya dokumen SKSKB/FAKB/FA-HHBK/FA-KO sesuai dengan tanggal penandatanganan/ penerbitan dokumen oleh Penerbit Dokumen.
c.
Periksa, apakah SKSKB dibuat 7 (tujuh) rangkap, dan teliti peruntukannya apakah sudah sesuai dengan berikut ini :
1. Lembar ke-1 dan ke-2 Lembar ke-1 dan ke-2 bersama-sama KB yang diangkut. Setelah sampai di tempat tujuan dan diperiksa oleh P3KB, lembar ke-1 disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota dan diteruskan Ke Dinas Provinsi setempat. Lembar ke-2 menjadi arsip penerima KB. Berdasarkan SKSKB lembar ke-1 dan atau lembar ke-4, Dinas Provinsi selanjutnya membuat rekapitulasi SKSKB yang masuk dan diterima di wilayah provinsi untuk diinformasikan kepada Dinas Provinsi asal kayu bulat; 2. Lembar ke-3 Lembar ke-3 untuk Kepala Balai di tempat asal KB; Atas lembar ke-3 yang diterima, Balai melakukan penelaahan dengan melakukan cek silang dengan SKSKB lembar ke-7 dan laporan penggunaan SKSKB yang ada di Dinas Provinsi asal KB. Hasil telaahan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi bersangkutan dan Direktur Jenderal; 3. Lembar ke-4 Lembar ke-4 untuk Kepala Dinas Provinsi tujuan pengangkutan, dan digunakan untuk bahan pengecekan dengan lembar ke-1 yang diterima, dan terhadap SKSKB lembar ke-4 setiap bulan dibuat rekapitulasinya untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi asal KB; 4. Lembar ke-5 Untuk arsip P2SKSKB tempat asal KB dan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan penggunaan SKSKB. 5. Lembar ke-6 Lembar ke-6 untuk arsip perusahaan yang menggunakan SKSKB di tempat asal KB. 6. Lembar ke-7 Lembar ke-7 untuk Kepala Dinas Provinsi asal KB, dan digunakan sebagai dasar untuk cek silang dengan laporan penggunaan/penerbitan SKSKB dari P2SKSKB dan rekapitulasi penerimaan SKSKB lembar ke-4 yang dibuat oleh Kepala Dinas Provinsi tujuan pengangkutan KB. d.
Teliti, apakah FA-KB/FA-HHBK/FA-KO dibuat 5 (lima) rangkap, dan cek dengan peruntukan sebagai berikut :
1. Lembar ke-1 dan ke-2 : Bersama-sama hasil hutan yang diangkut; Lembar ke-1 untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota tujuan dan lembar ke-2 untuk arsip penerima; 2. Lembar ke-3
: Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal hasil hutan;
3. Lembar ke-4
: Untuk Kepala Balai asal hasil hutan.
4. Lembar ke-5
: Untuk arsip penerbit
(2) Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Angkutan Tata cara perlakuan terhadap dokumen yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, diatur sebagai berikut : a.
Dalam hal SKSKB/FA-KB, telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka dilakukan sebagai berikut : 1. Periksa untuk SKSKB/FA-KB yang melengkapi pengangkutan KB/KBK di laut, dan teliti apakah SKSKB/FA-KB yang telah habis masa berlakunya tersebut telah disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan. 2. Periksa dan teliti apakah perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilakukan oleh P3KB setelah KB/KBK yang diangkut tersebut tiba di tempat tujuan pengangkutan. 3. Periksa untuk SKSKB/FA-KB yang melengkapi pengangkutan KB/KBK di darat/sungai atau terhambat di pelabuhan umum, dan teliti apakah dokumen yang telah habis masa berlakunya tersebut telah disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pengemudi kendaraan/nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan. 4. Periksa dan teliti apakah perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan oleh pejabat kehutanan terdekat yang menangani peredaran hasil hutan yang berada di lokasi setempat berdasarkan permohonan tertulis dari pengemudi/nakhoda kapal . 5. Periksa dan teliti apakah dalam pemberian perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud angka 4) tidak dilakukan pengukuran dan pengujian, tetapi telah dilakukan pengecekan keberadaan fisik KB/KBK yang diangkut mengingat sifatnya administratif. 6. Periksa dan teliti apakah perpanjangan masa berlaku dokumen dilakukan pada kolom perpanjangan masa berlaku yang tersedia pada dokumen bersangkutan
dengan mengisi jumlah hari dan tanggal berlakunya perpanjangan serta dengan membubuhi tanda tangan, nama jelas, jabatan dan Nomor Induk Pegawai (NIP). 7. Periksa perpanjangan masa berlaku dokumen dihitung sejak tanggal penandatanganan. 8. Periksa dan teliti apakah perpanjangan masa berlaku dokumen SKSKB/FA-KB hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setiap pengangkutan sesuai sisa jarak dan waktu tempuh normal. b.
Periksa dan teliti apakah dalam hal dokumen FA-HHBK/FA-KO telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka tidak perlu dilakukan perpanjangan terhadap dokumen tersebut, dan pengangkutannya cukup disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pengemudi kendaraan/nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
d) Perlakuan Dokumen Angkutan Di Tempat Tujuan (1) Tujuan TPK Antara Pengangkutan KB atau KBK dengan tujuan TPK Antara, perlakuannya diatur sebagai berikut : 1)
Periksa, apakah setiap penerimaan KB atau KBK di TPK Antara telah dilaporkan kepada P3KB dengan waktu 1 x 24 jam sejak kedatangan, dan menyampaikan dokumen SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan ke-2.
2)
Periksa dokumen, apakah setelah mendapat laporan, P3KB segera mematikan dokumen SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan ke-2 dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan.
3)
Teliti, apakah setelah SKSKB/FA-KB dimatikan, P3KB melakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik KB atau KBK sesuai tata cara pemeriksaan pada lampiran III.
4)
Teliti, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, apakah hasilnya telah dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat atau Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil dengan menggunakan blanko model DKB.201a atau model DKB.201b dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat dengan menggunakan blanko model DKB.201k, dan telah menandatangani SKSKB/FA-KB pada kolom yang tersedia.
5)
Periksa BAP nya apakah ada perbedaan antara fisik dan dokumen (jenis dan volume yang melebihi toleransi), teliti apakah P3KB telah melaporkan kepada atasan langsungnya untuk ditindaklanjuti.
6)
Periksa apakah P3KB telah mengumpulkan SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan membuat Daftar Penerimaan Dokumen SKSKB lembar ke-1 di Tempat Tujuan,
dengan menggunakan blanko model DKB.203e, teliti, apakah FA-KB yang masuk dicatat dan dimasukkan ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FAHHBK/FA-KO lembar ke-1 di Tempat Tujuan dengan menggunakan blanko model DKB.203f. 7)
Periksa, SKSKB lembar ke-2 berikut DKB, atau FA-KB lembar ke-2 berikut DKB-FA yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB, apakah diserahkan kembali kepada pemilik kayu bulat di tempat tujuan dan disimpan sebagai arsip;
8)
Periksa, apakah kumpulan SKSKB/FA-KB lembar ke-1 (asli) berikut Berita Acara Pemeriksaan dan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan rekapitulasi penerimaan FA-KB pada setiap pertengahan dan akhir bulan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(2) Tujuan Industri Pengangkutan KB atau KBK dengan tujuan Industri Primer/Terpadu, perlakuannya diatur sebagai berikut : 1)
Periksa dan teliti apakah setiap penerimaan KB atau KBK di industri telah dilaporkan kepada P3KB paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan dokumen SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan ke-2.
2)
Periksa P3KB setelah mendapat laporan, dan teliti apakah paling lambat 24 jam sejak menerima laporan segera mematikan dokumen tersebut.
3)
Periksa setelah SKSKB/FA-KB dimatikan, dan teliti apakah P3KB melakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik KB atau KBK sesuai tata cara pemeriksaan pada lampiran III.
4)
Periksa dan teliti apakah setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, hasilnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat atau Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil dengan menggunakan blanko model DKB.201a atau model DKB.201b dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat dengan mengunakan blanko model DKB.201k, dan segera menandatangani SKSKB/FA-KB pada kolom yang tersedia.
5)
Periksa apabila berdasarkan BAP ditemukan adanya perbedaan antara fisik (fisik dan volume yang melebihi toleransi) dan dokumen, dan teliti apakah P3KB telah melaporkan kepada atasan langsungnya untuk ditindaklanjuti.
6)
Periksa dan teliti apakah P3KB telah mengumpulkan SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan membuat Daftar Penerimaan Dokumen SKSKB lembar ke-1 di Tempat Tujuan, dengan menggunakan blanko model DKB.203e, sedangkan terhadap FA-KB yang masuk dicatat ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FAKO lembar ke-1 di Tempat Tujuan menggunakan blanko model DKB.203f.
e)
7)
Periksa dan teliti apakah SKSKB lembar ke-2 berikut DKB, atau FA-KB lembar ke-2 berikut DKB-FA yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB, diserahkan kembali kepada pemilik KB di tempat tujuan dan disimpan sebagai arsip.
8)
Periksa dan teliti apakah kumpulan SKSKB/FA-KB lembar ke-1 (asli) berikut Berita Acara Pemeriksaan dan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan rekapitulasi penerimaan FA-KB pada setiap pertengahan dan akhir bulan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.
Pembuatan Laporan Mutasi Hasil Hutan (1) Pembuatan LMKB, LMKBK dan LMHHBK Di TPK Hutan a.
Periksa, apakah di Setiap TPK di dalam areal IUPHHK dan IPK, telah dibuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) blanko model DKA.105a dan atau Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKBK) blanko model DKA.105b oleh petugas perusahaan.
b.
Teliti, apakah tata cara pengisian LMKB dan atau LMKBK sebagaimana dimaksud huruf (a), telah dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan jumlah stock KB/KBK pada bulan sebelumnya dan telah dibayar lunas PSDH dan atau DR; 2. Pengisian bagian Penambahan didasarkan pada setiap jumlah KB/KBK dalam LHPKB/LHP-KBK yang telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan atau DR setiap bulan; 3. Pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada setiap penerbitan SKSKB/FAKB atas pengangkutan KB/KBK dari TPK yang bersangkutan ke luar areal izin; 4. Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan; 5. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang perlu diinformasikan seperti nomor LHP-KB/LHP-KBK pada bagian Penambahan dan tujuan pengangkutan dalam SKSKB/FA-KB pada bagian pengurangan;
c.
Periksa, apakah pada tempat pengumpulan HHBK, telah dibuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK) dengan menggunakan blanko model DKA.105c.
d.
Teliti, apakah tata cara pengisian LMHHBK sebagaimana dimaksud huruf (c) dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pengisian kolom Persediaan Awal didasarkan atas Persediaan HHBK Akhir bulan sebelumnya; 2. Pengisian kolom Penambahan didasarkan atas setiap HHBK yang diproduksi sesuai LP-HHBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH selama 1 (satu) bulan;
3. Pengisian kolom Pengurangan didasarkan pada realisasi pengangkutan HHBK sesuai FA-HHBK yang diterbitkan selama 1 (satu) bulan; 4. Persediaan Akhir merupakan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan pada bulan yang bersangkutan; 5. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P2LP-HHBK. 6. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal lain yang perlu diinformasikan; e.
Periksa, LMKB untuk KB pada IUPHHK Alam, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : 1. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Lembar kedua untuk P2SKSKB; 3. Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan 4. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.
f.
Periksa, apakah LMKB untuk KB pada IUPHHK Tanaman, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : 1. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Lembar kedua untuk P2LHP; 3. Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan 4. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.
g.
Periksa, apakah LMKBK untuk KBK pada IPK atau IUPHHK Tanaman, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : 1. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Lembar kedua untuk P2LHP-KBK; 3. Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan 4. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.
h.
Periksa, apakah LMHHBK, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : 1. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Lembar kedua untuk P2LP-HHBK; 3. Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan 4. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.
i.
Periksa, apakah LMKB, LMKBK dan LMHHBK sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e), (f), (g) dan(h), harus sesuai dengan fisik baik jenis, jumlah, maupun volume.
(2) Pembuatan LMKB dan LMKBK Di TPK Antara a.
Periksa di setiap TPK Antara, dan teliti apakah telah dibuat LMKB dan atau LMKBK.
b.
Tata cara pengisian LMKB/LMKBK di TPK Antara diatur sebagai berikut : 1. Periksa dan teliti apakah pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan jumlah stock KB/KBK pada bulan sebelumnya; 2. Periksa dan teliti apakah pengisian bagian Penambahan didasarkan pada setiap SKSKB/FA-KB atas pengangkutan KB/KBK yang masuk TPK Antara setiap bulan; 3. Periksa dan teliti apakah pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada setiap penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB dari TPK Antara yang bersangkutan; 4. Periksa dan teliti apakah Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan; 5. Periksa dan teliti apakah pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang perlu diinformasikan seperti asal SKSKB/FA-KB pada bagian Penambahan dan tujuan FA-KB pada bagian pengurangan;
c.
Periksa dan teliti apakah LMKB/LMKBK dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : 1. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Lembar kedua untuk P3KB; 3. Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan 4. Lembar keempat untuk arsip pemilik TPK Antara.
d.
Periksa dan teliti apakah LMKB/LMKBK sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) telah sesuai dengan fisik. baik jenis, jumlah, maupun volume.
(3) Pembuatan LMKB, LMKBK, LMHHBK, LMKO dan LMHHOBK di Industri dan Tempat Penampungan Terdaftar a.
Periksa, apakah pemegang izin industri primer hasil hutan kayu dan industri terpadu setiap bulan telah membuat LMKB atau LMKBK dengan menggunakan blanko model DKA.105a/DKA.105b dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) blanko model DKA.105d.
b.
Periksa dan teliti apakah pemegang izin industri primer hasil hutan bukan kayu, setiap bulan telah membuat LMHHBK dengan menggunakan blanko model DKA. 105c dan telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK) dengan menggunakan blanko model DK.A.105e.
c.
Periksa, apakah perusahaan penampung terdaftar dan teliti apakah menampung KO setiap bulan telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) blanko model DKA.105d.
d.
Periksa, apakah tata cara pengisian LMKB/LMKBK di industri dilaksanakan dengan aturan sebagai berikut : 1. Pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan pada stock persediaan KB/KBK bulan sebelumnya. 2. Pengisian bagian Penambahan didasarkan pada setiap SKSKB/FA-KB yang masuk industri setiap bulan; 3. Pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada rekapitulasi pengolahan dan atau penggunaan lain KB/KBK setiap bulan; 4. Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan; 5. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P3KB setempat dan diperhitungkan pada kolom Persediaan Akhir; 6. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang perlu diinformasikan termasuk besarnya rendemen pada baris pengurangan dan asal SKSKB/FA-KB pada bagian Penambahan;
e.
Periksa, apakah tata cara pengisian LMKBK di industri pulp/chip/arang dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan atas Persediaan Akhir bulan sebelumnya; 2. Pengisian bagian Penambahan didasarkan atas rekapitulasi harian hasil pengukuran KBK yang masuk ke industri pulp/chip/arang, untuk kurun waktu 1 (satu) bulan dengan mencantumkan nomor-nomor FA-KB-nya; 3. Pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada jumlah KBK yang diolah selama 1 (satu) bulan; 4. Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan; 5. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P3KB; 6. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang perlu diinformasikan seperti misalnya tujuan pengangkutan pada bagian pengurangan tersebut pada angka 3.
f.
Periksa, apakah LMKBK sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) telah sesuai dengan jenis, jumlah dan volume/berat fisik kayu.
g.
Teliti dan periksa, apakah tata cara pengisian LMHHBK di industri primer HHBK dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pengisian kolom Persediaan Awal didasarkan atas Persediaan Akhir bulan sebelumnya; 2. Pengisian kolom Penambahan didasarkan atas setiap FA-HHBK yang masuk ke industri selama 1 (satu) bulan; 3. Pengisian kolom Pengurangan didasarkan pada rekapitulasi pengolahan HHBK dan atau penggunaan lain selama 1 (satu) bulan; 4. Persediaan Akhir merupakan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan pada bulan yang bersangkutan; 5. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal lain yang perlu diinformasikan misalnya asal pengangkutan HHBK dalam setiap FA-HHBK yang masuk industri sesuai kolom Penambahan tersebut pada angka 2;
h.
Periksa, apakah tata cara pengisian LMKO dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pengisian dalam kolom Persediaan Awal didasarkan atas persediaan akhir bulan sebelumnya; 2. Kolom Perolehan, diisi perolehan yang merupakan produksi KO sesuai jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat; 3. Kolom Pengurangan, diisi penggunaan terhadap produk KO tersebut, baik penggunaan sendiri maupun pemasaran dalam dan luar negeri yang dirinci menurut jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat masing-masing; 4. Kolom Persediaan Akhir, diisi berdasarkan hasil penghitungan persediaan awal ditambah perolehan dalam bulan berjalan dikurangi dengan realisasi penggunaan/penjualan; 5. Kolom Keterangan diisi hal-hal yang perlu diinformasikan, misalnya tujuan pengiriman pada kolom Pengurangan;
i.
Periksa, apakah Tata cara pengisian LMHHOBK dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pengisian dalam kolom Persediaan Awal didasarkan atas persediaan akhir bulan sebelumnya; 2. Kolom Perolehan, diisi perolehan yang merupakan produksi HHOBK sesuai jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat;
3. Kolom Pengurangan, diisi penggunaan terhadap produk HHOBK tersebut, baik penggunaan sendiri maupun pemasaran dalam dan luar negeri yang dirinci menurut jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat masing-masing; 4. Kolom Persediaan Akhir, diisi berdasarkan hasil penghitungan persediaan awal ditambah perolehan dalam bulan berjalan dikurangi dengan realisasi penggunaan/penjualan; 5. Kolom Keterangan diisi hal-hal yang perlu diinformasikan, misalnya tujuan pengiriman pada kolom Pengurangan. j.
Periksa, apakah LMKB, LMKBK, LMHHBK, LMKO dan LMHHOBK telah dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan peruntukan sebagai berikut : 1. Lembar kesatu untuk Dinas Kabupaten/Kota; 2. Lembar kedua untuk Dinas Provinsi; 3. Lembar ketiga untuk Balai; dan 4. Lembar ketiga untuk arsip pemegang izin usaha industri.
k.
Periksa, apakah Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada huruf (a), telah mengirim LMKB, LMHHBK, LMKO dan atau LMHHOBK lembar kesatu dan kedua setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
f)
Penatausahan Hasil Hutan di Industri Lanjutan (1)
FA-KO yang diterima di TPK industri lanjutan, diperlakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Periksa dan teliti apakah FA-KO lembar ke-1 disampaikan kepada Petugas Perusahaan Penerima Kayu Olahan;
b.
Periksa setelah dokumen FA-KO diterima, dan teliti apakah petugas perusahaan menandatangani FA-KO pada kolom yang tersedia dan membuat Berita Acara Serah Terima.
c.
Periksa dan teliti apakah perusahaan industri telah mengumpulkan FA-KO lembar ke-1 dan membuat buku register penerimaan FA-KO lembar ke-1 dan selanjutnya dibuat Rekapitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO Lembar Ke-1 di Tempat Tujuan, dengan menggunakan blanko model DKB.203f dan disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
d.
Periksa FA-KO lembar ke-2 berikut DKO yang telah diterima dan ditanda tangani oleh Petugas Perusahaan, dan teliti apakah disimpan sebagai arsip;
(2)
Periksa dan teliti apakah Pemegang izin industri lanjutan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemasaran kayu olahan kepada Dinas Kehutanan Provinsi setempat.
(3)
Periksa dan teliti apakah Pemegang izin industri lanjutan, setiap bulan telah membuat LMKO, dengan menggunakan blanko model DKA. 105d.
(4)
Periksa tata cara pembuatan dan peruntukan LMKO sebagaimana dimaksud angka (3) dan teliti apakah mengikuti ketentuan pada bagian e) poin (3).
g) Penatausahaan Hasil Hutan di Pelabuhan Umum (1) Teliti, apakah di setiap pelabuhan umum yang ada aktivitas keluar masuknya KB/KBK, telah ditempatkan P3KB. (2) Periksa, apakah P3KB sebagaimana dimaksud pada angka (1) bertugas mematikan dokumen SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan ke-2 di pelabuhan umum atau tujuan lain pada saat KB/KBK transit dan atau dibongkar. (3) Periksa, apakah KB/KBK yang telah sampai di pelabuhan umum Telah dilaporkan kepada P3KB selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak kedatangan dan terhadap SKSKB/FA-KB atas KB/KBK tersebut oleh P3KB di terakan cap “TELAH DIMATIKAN”. (4) Periksa bagi pengangkutan KB/KBK dengan tujuan pengangkutan pelabuhan umum, dan teliti apakah setelah dokumen SKSKB/FA-KB dimatikan sebagaimana dimaksud pada angka (2), telah segera dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen dengan fisik KB/KBK, dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III, dan SKSKB/FA-KB lembar ke-2 yang telah dimatikan dikembalikan kepada pemilik KB/KBK. (5) Periksa apabila dari hasil pemeriksaan fisik KB/KBK tidak sesuai dengan SKSKB/FA-KB, baik kelompok jenis dan atau jumlah batang dan atau ukuran diameter/panjang atau volume di atas toleransi yang ditetapkan, dan teliti apakah P3KB telah segera membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Periksa dan teliti apakah P3KB telah mengumpulkan SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan membuat Daftar Penerimaan Dokumen SKSKB lembar ke-1 di Tempat Tujuan, dengan menggunakan blanko model DKB.203e, sedangkan terhadap FA-KB yang masuk dicatat dan dimasukkan ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO lembar ke-1 di Tempat Tujuan menggunakan blanko model DKB.203f. (7) Periksa SKSKB lembar ke-2 berikut DKB, atau FA-KB lembar ke-2 berikut DKB-FA/DKBK yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB, dan teliti apakah diserahkan kembali kepada pemilik KB/KBK di tempat tujuan dan disimpan sebagai arsip; (8) Periksa dan teliti apakah kumpulan SKSKB/FA-KB lembar ke-1 (asli) berikut Berita Acara Pemeriksaan dan daftar sebagaimana dimaksud dalam angka (6) dan rekapitulasi penerimaan FA-KB pada setiap pertengahan dan akhir bulan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(9) Periksa pengangkutan KB/KBK dengan dokumen SKSKB/FA-KB dengan tujuan tertentu yang mengalami transit di Pelabuhan Umum dan mengalami perubahan alat angkut, dan teliti apakah angkutan lanjutan dari pelabuhan umum ke tujuan tersebut telah disertai bersama-sama dengan FA-KB yang merupakan lanjutan dan bagian dari dokumen SKSKB/FAKB tersebut. (10) Periksa dan teliti apakah FA-KB sebagaimana dimaksud pada angka (9) adalah FA-KB yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB dengan memberikan cap “ANGKUTAN LANJUTAN”. (11) Periksa dan teliti apakah penerbit FA-KB sebagaimana dimaksud pada angka (10), adalah petugas perusahaan pemilik/pemegang kuasa atas kepemilikan KB/KBK tersebut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan dari Pimpinan perusahaan. (12) Periksa dan teliti apakah tata cara penerbitan FA-KB angkutan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (10), telah diatur sebagai berikut : a.
Periksa dan teliti apakah Penerbitan FA-KB lanjutan dilakukan dengan menggunakan blanko FA-KB model DKA.301 dan pengisiannya dengan menggunakan mesin ketik;
b.
Periksa dan teliti apakah FA-KB lanjutan hanya dapat diterbitkan untuk mengangkut KB/KBK sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam SKSKB/FA-KB sebelumnya;
c.
Periksa dan teliti apakah FA-KB lanjutan diterbitkan secara berurutan terhadap satu partai hasil hutan dari SKSKB/FA-KB sebelumnya;
d.
Periksa dan teliti apakah FA-KB lanjutan yang diterima di tujuan sesuai yang tercantum dalam SKSKB/FAKB sebelumnya, telah dilaporkan kepada P3KB untuk dimatikan dengan memberi cap “TELAH DIMATIKAN”.
e.
Periksa dan teliti apakah setelah dokumen FA-KB dimatikan, P3KB telah segera melakukan pemeriksaan sesuai tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III;
f.
Periksa dan teliti apakah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan fisik, SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan ke-2 dan FA-KB lanjutan telah ditanda tangani oleh P3KB pada kolom yang tersedia;
g.
Periksa dan teliti apakah Penerbit FA-KB telah membuat Buku Register kedatangan/ penerimaan hasil hutan per alat angkut dalam setiap pengangkutan, dengan menyebutkan nama alat angkut, nomor seri SKSKB/FA-KB, asal hasil hutan, volume/jenis dan tujuan pengangkutan;
(13) Periksa bagi pengangkutan KB/KBK yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami penggantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan/ferry maupun pelabuhan umum, dan teliti apakah tidak perlu diterbitkan SKSKB/FA-KB baru,
(14) Periksa dan teliti apakah bagi pengangkutan KO yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami penggantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan/ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan FA-KO baru, termasuk pengangkutan yang menggunakan peti kemas sepanjang tidak mengalami pembongkaran walaupun terjadi penggantian alat angkut. (15) Periksa dan teliti apakah SKSKB/FA-KB/FA-KO sebagaimana dimaksud angka (1) dan angka (2) tetap berlaku sampai dengan tempat tujuan dan telah dilaporkan kepada P3KB atau petugas kehutanan terdekat untuk diketahui. h) Penatausahaan Hasil Hutan Lelang •
Periksa dan teliti apakah pengangkutan KB/KBK/KO/HHBK hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap, telah disertai dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan risalah lelang sesuai jumlah kayu lelang yang akan diangkut.
• i)
Periksa apakah hasil lelang telah diterbitkan SPPnya dan telah dilunasi.
Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Ekspor dan Impor (1) Periksa dan teliti apakah dalam pelaksanaan ekspor hasil hutan olahan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan telah dilengkapi dengan dokumen (FA-KO atau Nota Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) poin a). (2) Periksa FA-KO atau Nota Perusahaan sebagaimana disebut pada angka (1) dan teliti apakah digunakan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). (3) Periksa dan teliti apakah FA-KO/Nota Perusahaan lembar ke-1 dan lembar ke-2, oleh perusahaan eksportir telah diserahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat untuk diterbitkan PEB dan selanjutnya untuk setiap akhir bulan, perusahaan eksportir bersangkutan telah menyerahkan lembar ke-1 FA-KO/Nota Perusahaan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dimana Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berada dan lembar ke-2 diserahkan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai bukti hasil hutan yang diekspor adalah sah . (4) Periksa semua badan usaha atau perorangan yang melaksanakan ekspor hasil hutan, dan teliti apakah setiap bulan telah melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi selambatlambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. (5) Periksa dan teliti apakah setiap Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor KB/KO telah melaporkan kepada P3KB di pelabuhan dengan dilengkapi dokumendokumen impor berupa manifest atau B/L untuk diketahui.
(6) Dalam hal kayu sebagaimana dimaksud pada angka (5) periksa dan teliti apakah dilakukan pengangkutan secara bertahap atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, maka pengangkutannya dilengkapi dengan Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impornya.
4) P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSKB DAN P3KB a)
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan (1) Persyaratan umum untuk diangkat sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan P3KB adalah sebagai berikut : (a) Periksa dan teliti apakah pegawai Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi setempat. (b) Periksa dan teliti apakah memiliki sertifikat Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH) (c) Periksa dan teliti apakah berkualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan dan memiliki Kartu Pengawas Penguji Hasil Hutan sesuai dengan komoditas hasil hutan yang masih berlaku dari Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal. (d) Periksa dan teliti apakah memiliki dedikasi tinggi, berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab. (2) Tata cara pengangkatan P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, dan P3KB adalah sebagai berikut : (a) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Balai setempat mengenai rencana pengangkatan P2LHP/P2LPHHBK, P2SKSKB dan atau P3KB berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. (b) Periksa berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf (a), dan teliti apakah Kepala Balai membuat pertimbangan teknis berupa daftar nama-nama personil yang berdasarkan penilaian Balai layak untuk diangkat sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan atau P3KB, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang bersangkutan. (c) Periksa berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf (b), dan teliti apakah selanjutnya Kepala Dinas Provinsi menetapkan personil P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, dan atau P3KB dengan Keputusan. (d) Periksa dan teliti apakah keputusan sebagaimana dimaksud huruf (c), antara lain memuat nama, jabatan, pangkat, alamat dan wilayah kerja di mana pejabat tersebut diangkat (setiap personil hanya diperkenankan memiliki satu jabatan tersebut), serta specimen tanda tangan masing-masing pejabat yang bersangkutan.
(e) Periksa dan teliti apakah masing-masing P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, dan P3KB telah diberi nomor register oleh Kepala Dinas Provinsi; (3) Periksa dan teliti apakah Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (c) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai, sedangkan khusus untuk penetapan P2SKSKB, salinan Keputusannya disampaikan juga kepada Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia. (4) Periksa dan teliti apakah Dinas Provinsi seluruh Indonesia setelah menerima salinan Keputusan Pengangkatan P2SKSKB sebagaimana dimaksud angka (3), telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi bersangkutan. (5) Periksa dan teliti apakah Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (4), telah meneruskan kepada seluruh P3KB yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan. b) Tugas dan Tanggung Jawab (1) P2LHP, P2LP-HHBK (1) Periksa dan teliti apakah tugas P2LHP/P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan administrasi pembuatan LHPKB/LHP-KBK/LPHHBK dan pemeriksaan fisik KB/HHBK sebagaimana diatur dalam lampiran III. (2) Periksa dan teliti apakah P2LHP/P2LP-HHBK mengesahkan LHP-KB/LHPKBK/LPHHBK setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik dan hasilnya dinyatakan benar serta diterapkan dalam BAP. (3) Periksa dan teliti apakah P2LHP/P2LP-HHBK bertangggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik dari LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK yang disahkannya. (2) P2SKSKB (1) Periksa dan teliti apakah P2SKSKB telah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap DKB yang diajukan perusahaan dan melakukan pemeriksaan fisik atas KB yang akan diangkut sebagaimana diatur dalam lampiran III. (2) Periksa dan teliti apakah P2SKSKB mengesahkan DKB dan menerbitkan SKSKB, apabila hasil pemeriksaan fisik dinyatakan benar. (3) Periksa dan teliti apakah P2SKSKB telah bertangggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik dari DKB yang disahkannya dan SKSKB yang diterbitkannya. (3) P3KB (1) Periksa dan teliti apakah P3KB mematikan semua SKSKB/FA-KB atas KB/KBK yang masuk di tempat tujuan di wilayah kerjanya.
(2) Periksa perusahaan tujuan setelah menerima KB/KBK paling lambat 1 x 24 jam melaporkan kepada P3KB setempat, dan teliti apakah selanjutnya P3KB mematikan SKSKB/FA-KB dilanjutkan pemeriksaan administrasi dan fisik sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam lampiran III. (3) Periksa dalam hal perusahaan tujuan tidak menerima/menolak KB/KBK yang telah sampai di tempat tujuan, dan teliti apakah P3KB tetap mematikan SKSKB/FA-KB dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (4) Periksa dan teliti apakah P3KB, secara aktif memantau KB/KBK yang masuk/tiba di lokasi TPK Antara/Industri pada wilayah kerja masing-masing. (5) Periksa dalam hal terdapat indikasi pelanggaran dalam pengangkutan KB, dan teliti apakah P3KB dapat melakukan pemeriksaan fisik KB secara keseluruhan (100%). c)
Tata Cara Pemberhentian P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB (1) Periksa dan teliti apakah P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB atau P3KB berhenti karena: a.
Berhenti sebagai Pegawai Kehutanan karena mengundurkan diri atau diberhentikan; dan berhenti sebagai pegawai perusahaan;
b.
Pindah tugas ke tempat lain atau pindah ke tugas bidang lain;
c.
Melakukan pelanggaran.
(2) Periksa dan teliti apakah pemberhentian sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) dan (b) , dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan dilampiri : (a) Copy keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Kehutanan/Pegawai Perusahaan; atau (b) Copy keputusan pindah tugas ketempat lain sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (b). (3) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi dalam menetapkan Keputusan pemberhentian P2SKSKB salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai setempat. (4) Periksa dan teliti apakah pemberhentian sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin c) angka (1) huruf (c), karena : (a) Periksa dan teliti apakah P2LHP/P2LP-HHBK mengesahkan LHP-KB/LHPKBK/LPHHBK fiktif; atau mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tidak sesuai dengan fisik hasil hutan; mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR; mengesahkan LHP-KB/LHPKBK/LPHHBK tanpa dilakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku atau
melakukan manipulasi terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan atau fisik atau tidak membuat/mengisi buku register; (b) Periksa dan teliti apakah P2SKSKB menerbitkan dokumen SKSKB susulan; atau menerbitkan SKSKB dalam keadaan kosong; atau mengisi lembar ke-1 dan ke-2 berbeda dengan isi lembar ke-3 dan seterusnya; atau menerbitkan SKSKB atas KB yang belum disahkan P2LHP atau atas KB yang sudah disahkan LHP-KB-nya namun belum dibayar lunas PSDH dan atau DR; atau menghilangkan blanko SKSKB dengan sengaja; (c) Periksa dan teliti apakah P2SKSKB melakukan manipulasi dalam penerbitan SKSKB terhadap asal KB yang tidak jelas sumbernya. (d) Periksa dan teliti apakah P3KB meloloskan penerimaan KB tanpa dokumen; atau tidak membuat buku register; atau dengan sengaja menghilangkan dokumen SKSKB asli lembar ke-1 atau ke-2. (5) Periksa dan teliti apakah pemberhentian P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. (6) Periksa dan teliti apakah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atau Departemen Kehutanan. (7) Periksa khusus terhadap pelanggaran berupa tidak membuat/mengisi buku register, dan teliti apakah sebelum dikenakan sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB tersebut diberikan peringatan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali. (8) Periksa apabila P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada angka (4) masih melakukan perbuatan pelanggaran yang sama, dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi menetapkan pemberhentian pegawai yang bersangkutan dan disampaikan kepada Kepala Balai setempat. (9) Periksa berdasarkan salinan Keputusan pemberhentian P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB sebagaimana dimaksud pada angka (5), dan teliti apakah Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal segera mencabut Kartu PPHH yang bersangkutan dan menerbitkan pemberhentian sebagai PPHH. (10) Periksa dan teliti apakah pelanggaran yang dilakukan oleh P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB selain dikenakan sanksi pemberhentian sebagai P2LHP/P2LPHHBK, P2SKSKB, atau P3KB dapat juga dikenakan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
5) PEMBAKUAN, KODEFIKASI DAN PENGADAAN BLANKO a)
Model dan Jenis Blanko (1) Periksa dan teliti apakah blanko Penatausahaan Hasil Hutan terdiri dari 2 (dua) model, yaitu model DKA dan DKB. (DK merupakan singkatan dari Departemen Kehutanan). (2) Periksa dan teliti apakah model blanko DKA adalah blanko yang ditetapkan oleh Departemen dan dicetak/dibuat pihak ketiga/pemegang izin, terdiri dari : a. Laporan Hasil Cruising (LHC Hutan Alam/Tegakan Hutan Tanaman); b. Buku Ukur Kayu (Buku Ukur KB/KBK); c.
Laporan Produksi Hasil Hutan (LHP-KB, LHP-KBK, LP-HHBK);
d. Daftar Hasil Hutan (DKB, DKBK, DHHBK, DKO); e. Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMKB, LMKBK, LMHHBK, LMKO, LMHHOBK); f.
Dokumen Angkutan Hasil Hutan (FA-KB/FA-HHBK/FA-KO).
(3) Periksa dan teliti apakah model DKB adalah blanko yang ditetapkan dan dicetak oleh Pemerintah : a. Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan; b. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB); c.
Surat Angkutan Lelang (SAL);
d. Berita Acara Pemeriksaan; e. Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan; f.
Pengelolaan Blanko Dokumen Angkutan;
g. Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan; h. Daftar Laporan Produksi Kayu Olahan; i.
Daftar Gabungan Laporan Produksi Hasil Hutan;
j.
Daftar Gabungan Laporan Angkutan;
k.
Daftar Gabungan Laporan Hasil Hutan Olahan;
l.
Daftar Gabungan Pemeriksaan Hasil Hutan.
(4) Periksa dan teliti apakah khusus untuk blanko dokumen angkutan (SKSKB, FA-KB, FAHHBK, FA-KO, SAL) apabila dipandang perlu, format blanko dan tatacara pengisiannya dapat diubah sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. (5) Periksa perubahan format blanko dan tatacara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan teliti apakah dilakukan oleh Direktur Jenderal. b) Kodefikasi (1) Periksa dan teliti apakah pembakuan Kode Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Penatausahaan Hasil Hutan mengikuti kodefikasi yang berlaku.
(2) Periksa dan teliti apakah pembakuan kode blanko penatausahaan hasil hutan telah diatur sebagai berikut : a. Periksa dan teliti apakah blanko-blanko yang berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan ditetapkan formatnya oleh Departemen Kehutanan, b. Periksa dan teliti apakah blanko dengan kodefikasi DKA, adalah blanko yang digunakan oleh perusahaan, dan nomornya diawali dengan angka ganjil (contoh : DKA.102, DKA.103, DKA.301 dan seterusnya), c.
Periksa dan teliti apakah blanko dengan kodefikasi DKB, adalah blanko yang digunakan oleh petugas/pejabat pemerintah dan nomor blankonya diawali dengan angka genap (contoh : DKB.201, DKB.203, DKB.401 dan seterusnya).
(3) Periksa dan teliti apakah ketentuan Nomor Seri Blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO telah diatur sebagai berikut : a. Periksa penetapan nomor seri blanko dokumen SKSKB yang terdiri dari tujuh digit angka latin, dan teliti apakah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. b. Periksa penetapan nomor seri blanko FA-KB, terdiri dari enam digit angka latin, dan teliti apakah dilaksanakan oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Provinsi. c.
Periksa dan teliti apakah penetapan nomor seri blanko FA-HHBK dan FA-KO, terdiri dari enam digit angka latin dilaksanakan oleh pemilik hasil hutan dengan cara memberi kode Kabupaten/Kota asal hasil hutan dan nomor seri.
6) PENATAUSAHAAN BLANKO DALAM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN a)
Pengadaan Blanko (1) Periksa dan teliti apakah blanko model DKA, pengadaannya diatur sebagai berikut : a.
LHC Hutan Alam, oleh Perusahaan pemegang IUPHHK Alam dan IPK.
b.
LHC Tegakan Hutan Tanaman, oleh Perusahaan pemegang IUPHHK Tanaman.
c.
Buku Ukur, oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK dan IPK.
d.
LHP-KB/LHP-KBK, oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK dan IPK.
e.
LP-HHBK, oleh Perusahaan pemegang IPHHBK.
f.
DKB/DKBK, oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPK dan pemilik TPK Antara.
g.
DKO, oleh Perusahaan Industri/Pemilik KO dan Pemilik Tempat Penampungan Terdaftar .
h.
LMKB dan atau LMKBK di hutan, oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK dan IPK.
i.
LMKB dan atau LMKBK di TPK Antara, oleh Perusahaan pemilik TPK Antara.
j.
LMKB dan atau LMKBK di TPK Industri, oleh Perusahaan Pemilik Industri.
k.
LMHHBK, oleh Perusahaan Pemegang IPHHBK.
l.
LMKO, oleh Perusahaan Industri/Pemilik KO dan Pemilik Tempat Penampungan Terdaftar.
m.
LMHHOBK, oleh Perusahaan Pemilik hasil hutan olahan bukan kayu,
n.
FA-KB, oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPK, IUIPHHK/Industri Chip dan atau Pulp, dicetak di perusahaan percetakan sekuriti.
o.
FA-HHBK, oleh Perusahaan Pemegang HHBK, dan dicetak di perusahaan percetakan umum setempat.
p.
FA-KO, oleh Perusahaan Pemilik KO, dan dicetak di perusahaan percetakan umum setempat.
(2) Periksa dan teliti apakah blanko model DKB, berupa : a. Periksa SKSKB, dan teliti apakah pengadaannya oleh Direktorat Jenderal dan dicetak di perusahaan percetakan sekuriti dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. b. Periksa SAL, dan teliti apakah pengadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota dan dicetak di perusahaan percetakan umumsetempat. (3) Periksa dan teliti apakah blanko model DKB, berupa blanko pelaporan, pengadaannya diatur sebagai berikut : a. Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan, oleh Dinas Kabupaten/Kota. b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), oleh Dinas Kabupaten/Kota. c.
Daftar Laporan Produksi, oleh Dinas Kabupaten/Kota.
d. Pengelolaan Blanko Dokumen Angkutan, oleh Dinas Kabupaten/Kota. e. Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan, oleh Dinas Kabupaten/Kota. f.
Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan, oleh Dinas Kabupaten/Kota.
g. Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan, oleh Dinas Provinsi. h. Daftar Gabungan Laporan Angkutan Hasil Hutan, oleh Dinas Provinsi. i.
Daftar Gabungan Laporan Hasil Produksi Hasil Hutan Olahan, oleh Dinas Provinsi.
j.
Daftar Gabungan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan, oleh Dinas Provinsi.
b) Perencanaan, dan Pendistribusian Blanko SKSKB (1) Perencanaan Pengadaan Blanko SKSKB a.
Periksa dan teliti apakah Menteri menyusun rencana pengadaan blanko SKSKB berdasarkan kuota/RKTUPHHK hutan alam dan dari rencana tebangan dari perizinan yang sah lainnya.
b.
Periksa dan teliti apakah rencana pembuatan blanko sebagaimana dimaksud huruf (a) mempertimbangkan rencana kebutuhan blanko SKSKB selama 1 (satu) tahun
yang dibuat oleh Dinas Provinsi berdasarkan atas pertimbangan target produksi tahunan kayu bulat dan KBK dari perizinan yang sah dan sisa stock kayu bulat tahun sebelumnya, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal. c.
Periksa berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) dan teliti apakah Direktur Jenderal mencetak blanko SKSKB.
(2) Pendistribusian Blanko SKSKB a. Periksa dan teliti apakah Dinas Provinsi mengajukan permohonan blanko SKSKB maksimal untuk penggunaan selama 3 bulan, dari kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) huruf (b). b. Periksa berdasarkan permohonan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf (a), dan teliti apakah Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyetujui permohonan penggunaan blanko SKSKB. c.
Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Kabupaten mengajukan permohonan blanko SKSKB kepada Kepala Dinas Provinsi berdasarkan kebutuhan sesuai target tebangan dari perizinan yang sah yang ada di Kabupaten setempat.
d. Periksa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf (c), dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan menyetujui permohonan penggunaan blanko SKSKB di Kabupaten setempat. e. Periksa pendistribusian blanko SKSKB di tingkat Kabupaten dan teliti apakah dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten yang selanjutnya digunakan oleh Pejabat Penerbit SKSKB. (3) Penetapan Format Dokumen Angkutan a. Periksa dan teliti apakah blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO dan SAL pencetakannya menggunakan format sebagaimana terlampir pada Lampiran I. b. Periksa dan teliti apakah Warna blanko FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO telah dibedakan menurut : 1) Provinsi di Jawa dan Madura, Bali, NTB, NTT menggunakan warna dasar putih. 2) Provinsi di Sumatera menggunakan warna dasar kuning. 3) Provinsi di Kalimantan menggunakan warna dasar merah. 4) Provinsi di Sulawesi menggunakan warna dasar biru. 5) Provinsi di Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua menggunakan warna dasar hijau. c.
Periksa khusus untuk blanko dokumen angkutan (SKSKB, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO, SAL) apabila dipandang perlu, dan teliti apakah format blanko dan tatacara pengisiannya telah diubah sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.
d. Periksa perubahan format blanko dan tatacara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan teliti apakah telah dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(4) Penatausahaan, Penyimpanan dan Penghapusan Blanko Angkutan Hasil Hutan (1) Periksa dan teliti apakah penatausahaan blanko angkutan hasil hutan diatur sebagai berikut : 1. Periksa dan teliti apakah Direktur Jenderal menetapkan personil pengelola blanko angkutan hasil hutan di Direktorat Jenderal serta tata cara penatausahaannya; 2. Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota telah bertanggung jawab terhadap keamanan blanko angkutan hasil hutan. 3. Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, menetapkan personil Pengelola blanko angkutan hasil hutan, yang bertanggung jawab atas penerimaan, pendistribusian, penggunaan dan persediaan. 4. Periksa dan teliti apakah Personil pengelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 telah membuat Daftar mutasi blanko (2) Periksa dan teliti apakah blanko SKSKB yang berada di Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota dan para Pejabat Penerbit, telah disimpan di tempat yang aman dari gangguan pencurian atau kerusakan; (3) Tata cara penghapusan blanko SKSKB adalah sebagai berikut : 1. Periksa dan teliti apakah kerusakan blanko SKSKB pada waktu pengiriman, penyimpanan sebagai akibat dimakan rayap, salah cetak, dan lain-lain, telah dibuatkan Berita Acara Pembatalan oleh pengelola blanko dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan. Terhadap blanko SKSKB yang rusak tersebut diberi tanda cap “TIDAK BERLAKU” pada lembar pertama dan kedua pada pojok kanan atas oleh pengelola blanko; 2. Periksa dan teliti apakah kesalahan pengisian blanko SKSKB oleh pejabat/petugas penerbit telah dibuatkan Berita Acara Pembatalan dengan menggunakan format sesuai lampiran V dan dimatikan dengan diberi tanda cap “TIDAK BERLAKU’ pada lembar pertama dan kedua, pada sudut kanan atas; 3. Periksa dan teliti apakah Berita Acara Pembatalan blanko SKSKB/FA-KB/FAHHBK/FA-KO akibat kesalahan pengisian, telah dicatat dalam buku register oleh pejabat/petugas penerbit, dilaporkan dan diserahkan kepada pengelola blanko pada setiap pertanggung jawaban penggunaan blanko; 4. Periksa dan teliti apakah terhadap blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO yang rusak dan telah dibuat Berita acara pembatalan telah dicatat dalam buku register oleh pengelola blanko, dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Provinsi pada setiap akhir bulan atau pada setiap pertanggung jawaban penggunaan blanko, sebagai dasar penghapusan untuk dimusnahkan;
5. Periksa khusus untuk penghapusan blanko SKSKB sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan teliti apakah telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk dibuatkan persetujuan penghapusan untuk dimusnahkan; 6. Periksa dan teliti apakah pemusnahan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penghapusan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang anggotanya terdiri dari sekurangkurangnya 1 orang wakil dari Dinas Provinsi; 7. Periksa dan teliti apakah setiap penghapusan telah dibuatkan Berita Acara Penghapusan dokumen dengan menggunakan format sesuai lampiran V dan telah dicatat dalam buku register oleh pengelola blanko, dan Kepala Dinas Provinsi telah melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal; (4) Pembatalan dan penghapusan blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK yang hilang diatur sebagai berikut : 1. Periksa apabila terjadi kehilangan blanko sewaktu pengiriman maupun penyimpanan sebagai akibat dicuri atau tercecer, dan teliti apakah telah dilaporkan oleh pengelola blanko kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian untuk dibuatkan berita acara; 2. Periksa dan teliti apakah berdasarkan laporan dan berita acara kehilangan dari Kepolisian, telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk proses pembatalan; 3. Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima laporan kehilangan segera menerbitkan keputusan tentang pembatalan blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK tersebut dan untuk blanko SKSKB disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia dengan tembusan Direktur Jenderal; 4. Periksa apabila blanko sebagaimana dimaksud angka 1 dikemudian hari ditemukan, dan teliti apakah blanko tersebut telah diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan pembuktian dan pengusutan/penyidikan lebih lanjut; 5. Periksa dan teliti apakah setelah blanko dikembalikan oleh pihak Kepolisian karena perkara sudah diputuskan dan berdasarkan putusan hakim blanko tersebut dirampas untuk negara serta blanko tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, maka segera dikirim kepada Dinas Provinsi untuk dimusnahkan dengan tata cara sesuai huruf (c) butir 5. 7) P E L A P O R A N (1) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima LHP-KB/LHPKBK/LP-HHBK lembar kesatu dari perusahaan/perorangan, setiap bulan telah membuat DLHP-
KB/DLHPKBK/DLP-HHBK dengan menggunakan blanko model DKB 202a/DKB.202b/DKB.202c, sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 bulan yang sama menyampaikan kepada: a.
lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi;
b.
lembar kedua, untuk Balai;
c.
lembar ketiga, untuk arsip.
(2) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DLHP-KB/DLHP-KBK/DLPHHBK lembar kesatu dari Dinas Kabupaten/Kota, setiap bulan telah membuat DGLHPKB/DGLHPKBK/DGLP-HHBK dengan menggunakan blanko model DKB.206a/DKB.206b/DKB.206c, sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambatlambatnya setiap tanggal 20 bulan yang sama dengan peruntukan: a.
lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal;
b.
lembar kedua, untuk arsip.
(3) Periksa dan teliti apakah laporan penerimaan, distribusi dan penggunaan blanko SKSKB dan FA-KB telah diatur sebagai berikut : (a) Periksa dan teliti apakah Penerbit SKSKB pada setiap akhir bulan yang bersangkutan telah membuat Daftar Penerbitan SKSKB dengan menggunakan blanko model DKB.203a dan membuat Daftar Penerimaan, Penerbitan dan Persediaan Blanko SKSKB dengan menggunakan blanko model DKB.203c, disampaikan kepada instansi yang menyerahkan; (b) Periksa dan teliti apakah Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO, setiap akhir bulan yang bersangkutan telah membuat Daftar Penerbitan FA-KB/FA-HHBK/FA-KO dengan menggunakan blanko model DKB.203b dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; (c) Periksa dan teliti apakah Dinas Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya telah membuat Daftar Penerimaan, Penyerahan dan Persediaan Blanko SKSKB dengan menggunakan blanko model DKB.203d dan disampaikan kepada Dinas Provinsi setempat; (d) Periksa dan teliti apakah Dinas Provinsi setiap triwulan telah membuat Rekapitulasi Penerimaan, Penyerahan dan Persediaan Blanko SKSKB dengan menggunakan blanko model DKB.203g dan disampaikan kepada Direktur Jenderal; (4) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima Daftar Penerbitan SKSKB dan Daftar Penerbitan FA-KB/FA-HHBK/FA-KO dari pejabat penerbit, setiap bulan telah membuat Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan (DLAHH) Dalam Negeri dengan blanko model DKB.204a atau DLAHH Ekspor dengan menggunakan blanko model DKB.204b sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan : (a) lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi;
(b) Lembar kedua, untuk Kepala Balai; (c) Lembar ketiga, untuk arsip. (5) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DLAHH dari Kepala Dinas Kabupaten, setiap bulan telah membuat Daftar Gabungan Laporan Angkutan Hasil Hutan (DGLAHH) Dalam Negeri dengan menggunakan blanko model DKB. 207a atau DGLAHH Ekspor dengan menggunakan blanko model DKB.207b, sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan peruntukan : (a) Lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; (b) Lembar kedua, untuk arsip. (6) Periksa dan teliti apakah P3KB di Industri atau TPK Antara, setelah melakukan pemeriksaan, setiap bulan telah membuat Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (RPHH) dengan menggunakan blanko model DKB.201f, sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : (a) lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; (b)
lembar kedua, untuk Balai setempat; dan
(c)
lembar ketiga, untuk arsip P3KB.
(7) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima RPHH lembar kesatu, setiap bulan telah membuat Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DRPHH) dengan blanko model DKB.201g, sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambatlambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan : (a) lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi; (b) lembar kedua, untuk Balai; dan (c) lembar ketiga, untuk arsip. (8) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DRPHH, setiap bulan telah membuat Daftar Gabungan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DGRPHH) dengan menggunakan blanko model DKB.209, sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambatlambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan peruntukan : (a) lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; dan, (b) lembar kedua, untuk arsip. (9) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima LMHHOK/LMHHOBK lembar kesatu dari pemegang izin, setiap bulan telah membuat Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Kayu (DLPHHO-K) dengan blanko model DKB.205a atau Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Bukan Kayu (DLPHHO-BK) dengan blanko model DKB.205b sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan : (a) lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi; (b) lembar kedua, untuk Balai; dan
(c) lembar ketiga, untuk arsip. (10) Periksa dan teliti apakah Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DLPHHO-K atau DLPHHOBK dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, setiap bulan telah membuat Daftar Gabungan Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Kayu (DGLPHHO-K) dengan menggunakan blanko model DKB. 208a dan Daftar Gabungan Laporan Hasil Produksi Hasil Hutan Olahan-Bukan Kayu (DGLPHHO-BK) dengan blanko model DKB. 208b sebanyak 2 (dua) rangkap dan dilaporkan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan peruntukan : (a) lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; dan (b) lembar kedua, untuk arsip. (11) Periksa dan teliti apakah Pemegang izin ekspor hasil hutan, setiap bulan telah melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya. (12) Periksa dan teliti apakah semua badan usaha atau perorangan yang melakukan impor hasil hutan berupa kayu bulat dan atau gergajian telah melaporkan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dengan dilengkapi copy dokumen impor. (13) Periksa dan teliti apakah Pemegang izin pemungutan/pengumpulan/ penampungan/industri HHBK yang melakukan ekspor HHBK yang berasal dari kawasan hutan negara, setiap bulan telah melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya. 8) PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN (1) Periksa dan teliti apakah Direktorat Jenderal melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di dalam hutan dan atau di luar kawasan hutan. (2) Dalam hal tertentu, Periksa dan teliti apakah Direktorat Jenderal telah melaksanakan audit peredaran hasil hutan terhadap Pemegang Izin yang sah. (3) Periksa pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud angka (2) dan teliti apakah dilaksanakan bersama-sama dengan Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota. (4) Periksa dan teliti apakah tata cara pelaksanaan audit ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. (5) Periksa dan teliti apakah Dinas Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya. (6) Periksa dan teliti apakah Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanakan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya. (7) Periksa dan teliti apakah Balai melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanakan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
(8) Untuk mengetahui kebenaran laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran/penjualan/pengangkutan dan persediaan KB/KBK/KO, Periksa dan teliti apakah telah dilakukan stock opname di tempat-tempat di mana terdapat mutasi KB/KBK/KO oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau oleh Dinas Provinsi. (9) Periksa stock opname sebagaimana yang dimaksud pada angka (1), dan teliti apakah telah dilaksanakan pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan atau pada akhir masa berlakunya perizinan yang sah. 9)
KETENTUAN KEBENARAN ANTARA FISIK KAYU BULAT DENGAN DOKUMEN ANGKUTAN (1) Periksa dan teliti apakah setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan KB telah dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSKB/FA-KB yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Periksa dalam pengangkutan KB sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan teliti apakah dinyatakan benar apabila antara fisik KB yang diangkut sama atau sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan yang menyertainya. (3) Pengertian sama sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah apabila : (a) Periksa dan teliti apakah nomor-nomor pada setiap batang KB sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan (b) Periksa dan teliti apakah kelompok jenis sama dengan kelompok jenis yang tercantum dalam dokumen; dan (c) Periksa dan teliti apakah volume setiap batang KB sama dengan yang tercantum dalam dokumen dengan ketentuan selisih volumenya tidak melebihi dari toleransi 5 %, dan perbedaan ukuran (panjang dan diameter) dari setiap batang yang dibandingkan perbedaannya tidak melebihi toleransi yang berlaku. (4) Periksa ketentuan sebagaimana dimaksud angka (2) dan teliti apakah terlebih dahulu telah dibuktikan oleh P3KB melalui pemeriksaan sebagaimana diatur dalam lampiran III dan apabila terdapat indikasi pelanggaran, dilanjutkan pemeriksaan sesuai lampiran IV. (5) Periksa dan teliti apakah dalam pengangkutan hasil hutan, pengirim, pengangkut dan penerima telah bertanggung jawab atas kebenaran dokumen maupun fisik hasil hutan yang diangkut.
10) PELANGGARAN DAN SANKSI a)
Pelanggaran a. Periksa dan teliti apakah ditemukan fisik KB yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan poin 10) angka (3).
b. Periksa dan teliti apakah ditemukan selisih jumlah/volume KB/KO, sebagaimana dimaksud butir 9 angka 2. b) Sanksi Periksa dan teliti apakah terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 telah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PP. No. 6 Tahun 2007 1) PEMANFAATAN HUTAN (1) Periksa dan teliti apakah pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. (2) Periksa dan teliti apakah pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dilakukan melalui kegiatan : a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; c.
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (3) Periksa dan teliti apakah pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 PP.No. 6 Th 2007. (4) Periksa dan teliti apakah pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud poin 1 sampai 3 diatas, dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PP.No.6 Th 2007, yaitu kawasan; a. hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional; b. hutan lindung; dan c.
hutan produksi
(5) Periksa dan teliti apakah dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam poin 2, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi: a. IUPK; b. IUPJL; c.
IUPHHK;
d. IUPHHBK; e. IPHHK ; dan f.
IPHHBK.
(6) Periksa dan teliti apakah izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin. (7) Periksa dan teliti apakah areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain. (8) Periksa dan teliti apakah untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. (9) Periksa dan teliti apakah penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 8 didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu. 2) PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN KONSERVASI Periksa dan teliti apakah Pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam bagian 1) poin 1 sampai 3 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3) PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG a) Umum (1)
Periksa dan teliti apakah Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian 1) poin 1 sampai 3 dapat dilakukan melalui kegiatan: a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau c.
(2)
pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Periksa dan teliti apakah Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas.
b) Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Lindung (1)
Periksa dan teliti apakah Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha : a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c.
budidaya jamur;
d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa liar; f.
rehabilitasi satwa; atau
g. budidaya hijauan makanan ternak. (2)
Periksa dan teliti apakah kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas telah dilakukan dengan ketentuan :
a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. pengolahan tanah terbatas; c.
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. c) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung (1)
Periksa dan teliti apakah Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c.
wisata alam;
d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. (2)
penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
Periksa dan teliti apakah kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, telah dilakukan dengan ketentuan tidak: a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b. mengubah bentang alam; dan c.
(3)
merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
Periksa dan teliti apakah pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, telah membayar kompensasi kepada Pemerintah.
d) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung (1)
Periksa dan teliti apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf c, antara lain berupa : a. rotan; b. madu; c.
getah;
d. buah; e. jamur; atau f. (2)
sarang burung walet.
Periksa dan teliti apakah pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
b. tidak merusak lingkungan; dan c.
tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
(3)
Periksa dan teliti apakah pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
(4)
Periksa dan teliti apakah pada hutan lindung, tidak dilakukan; a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
e) Izin Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung
f)
(1)
Periksa apakah pemberian izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Periksa dan teliti apakah Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf a dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan lebah.
(3)
Periksa dan teliti apakah pemberi izin, tidak mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf a dan huruf b yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.
Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung (1)
Periksa apakah jangka waktu IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf a, sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)
Periksa apakah IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan telah dilakukan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
(3)
Periksa dan teliti apakah IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan dengan ketentuan: a. paling luas 50 (lima puluh) hektar untuk setiap izin; b. paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap perorangan atau koperasi dalam setiap kabupaten/kota.
(4)
Periksa dan teliti apakah angka waktu lUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin: a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit; c.
wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan f.
penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
(5)
Periksa apakah IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
(6)
Periksa apakah Jangka waktu IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 1 huruf c, sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
(7)
Periksa apakah IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatas dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
4) Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi a) Umum (1)
Periksa dan teliti apakah pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam bagian 1) poin 1 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
(2)
Periksa apakah pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan, antara lain, melalui kegiatan : a. usaha pemanfaatan kawasan; b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c.
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; f.
usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
g. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
h. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; i.
pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.
b) Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha : a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c.
budidaya jamur;
d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa; dan f. (2)
budidaya sarang burung walet.
Periksa apakah pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud poin 1 tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan : a. luas areal pengolahan dibatasi; b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; c.
tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. c) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 2 huruf b, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c.
wisata alam;
d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan f. (2)
penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
Periksa apakah Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan : a. tidak mengubah bentang alam; b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau c.
tidak mengurangi fungsi utamanya.
(3)
Periksa apakah Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, telah membayar kompensasi kepada Pemerintah.
d) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 2 huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan usaha : a. pemanfaatan hasil hutan kayu; atau b. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
(2)
Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber day a hutan dan lingkungannya.
(3)
Periksa apakah Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.
(4)
Periksa apakah Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, periindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.
(5)
Periksa apakah Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan: a. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan; b. luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan c.
kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar.
(6)
Periksa apakah Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau lUPHHBK pada hutan produksi.
(7)
Periksa apakah Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.
(8)
Periksa apakah IUPK, IUPJL, IUPHHK atau lUPHHBK sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan poin 7 diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).
e) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutar. kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian a) poin 2 huruf d dapat dilakukan pada: a. HTI; b. HTR; atau c.
HTHR.
(2)
Periksa apakah Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.
(3)
Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
(4)
Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
(5)
Periksa apakah Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
(6)
Periksa apakah Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.
(7)
Periksa apakah pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam poin 2 sampai 6 dapat berupa : a. tanaman sejenis; dan b. tanaman berbagai jenis
(8)
Periksa apakah Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, telah mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu untuk membarigun HTR, berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.
(9)
Periksa apakah pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
(10)
Periksa dan teliti apakah Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada poin 9 telah meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
(11)
Periksa dan teliti apakah Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman – sebagaimana dimaksud pada poin 9, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
(12)
Periksa apakah Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
(13)
Periksa apakah Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, telah membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.
(14)
Periksa apakah Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dapat berupa : a. tanaman sejenis; dan b. tanaman berbagai jenis.
f)
(15)
Periksa apakah Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, Menteri telah menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR.
(16)
Periksa apakah pada hutan produksi, berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c dilakukan melalui penjualan tegakan.
(17)
Periksa apakah kegiatan penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada poin 16, meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.
(18)
Periksa apakah penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada poin 16 dilakukan dalam satu kesatuan luas petak yang diusulkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(19)
Periksa apakah dalam kawasan hutan pada HTHR yang telah dilakukan penjualan tegakan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan IUPHHK pada HTI atau IUPHHK pada HTR kepada perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS.
(20)
Periksa apakah kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI atau HTR oleh perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS dilakukan sesuai dengan kegiatan sebagaimana maksud dalam poin 2 sampai 7 atau poin 10 sampai 16.
(21)
Periksa apakah BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi atau perorangan sebagai pemegang izin harus membayar harga tegakan yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(22)
Periksa apakah Bagi koperasi yang anggotanya memiliki investasi saat rehabilitasi, harga tegakan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada poin 21, harus dibayar oleh masingmasing anggota sesuai dengan besar investasinya setelah dilakukan pembagian laba usaha secara proporsional dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf e, antara lain berupa pemanfaatan : a.
rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
b.
getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
g) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf f, antara lain berupa pemanfaatan : a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
(2)
Periksa apakah Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.
h) Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
i)
(1)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
(2)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) .meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf h diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
(2)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
(3)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j)
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf i diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
(2)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi.
(3)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
(4)
Periksa apakah Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k) Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2, telah disertai dengan izin pemanfaatan oleh pejabat yang berwenang.
(2)
Periksa apakah Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin; a. dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 P.6 2007. b. dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf a sampai dengan huruf f.
l)
(3)
Periksa apakah terdapat pemberi izin yang dapat mengeluarkan perizinan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf g, huruf h, dan huruf i yang lokasinya berbeda dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan komoditas yang berbeda.
(4)
Periksa apakah IUPHHK dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi (1)
Periksa apakah Jangka waktu IUPK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) a) poin 2 huruf a, diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya dan dapat diperpanjang.
(2)
Periksa apakah Perpanjangan IUPK diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
(3)
Periksa apakah IUPK sebagaimana dimaksud pada poin 1 diberikan dengan ketentuan:
a. paling luas 50 (lima puluh) hektar; b. setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap kabupaten/kota. (4)
Periksa dan teliti apakah Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) c) poin 1, ditentukan sebagai berikut: a. usaha pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dengan volume paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari debit air permukaan yang tersedia, dengan ketentuan tidak mengurangi hak publik; b. usaha pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (duapuluh perserarus) dari debit air; c.
usaha wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
d. usaha pemanfaatan gerlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi; e. usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan f.
usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
(5)
Periksa apakah IUPJL sebagaimana dimaksud pada poin 4 dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.
(6)
Periksa dan teliti apakah Jangka waktu IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) d) poin 1 huruf a diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.
(7)
Periksa apakah lUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri.
(8)
Periksa apakah Jangka waktu lUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) d) poin 1 huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
(9)
Periksa apakah lUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
(10)
Periksa apakah lUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.
(11)
Periksa apakah Jangka waktu lUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) e) huruf a, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
(12)
Periksa apakah lUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
(13)
Periksa apakah lUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.
(14)
Periksa apakah Jangka waktu lUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) e) huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
(15)
Periksa apakah lUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
(16)
Periksa apakah lUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.
(17)
Periksa apakah Jangka waktu IUPHHK pada HTHR dalam tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) e) huruf c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Menteri.
(18)
Periksa apakah Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) f) poin 1, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
(19)
Periksa apakah Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) g) poin 1, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
(20)
Periksa apakah Jangka waktu IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) j) diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.
(21)
Periksa apakah Jangka waktu IPHHK dan IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) h) dan bagian 4) i), diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
(22)
Periksa apakah IPHHK sebagaimana dimaksud pada poin 21 tidak dapat diperpanjang.
(23)
Periksa apakah IPHHBK sebagaimana dimaksud pada poin 21 dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.
5) Kewenangan Pemberian Izin (1) Periksa apakah IUPK diberikan oleh : a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;
b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH; c.
Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;
d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH. (2) Periksa apakah IUPK sebagaimana dimaksud pada poin 1 diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar. (3) Periksa apakah IUPJL diberikan oleh : a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan Kepala KPH; b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; c.
Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH. (4) Periksa apakah IUPJL sebagaimana dimaksud pada poin 3 diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar. (5) Periksa apakah IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota. (6) Periksa apakah IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH. (7) Periksa apakah IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota. (8) Periksa apakah IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada gubernur. (9) Periksa apakah IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota. (10) Periksa apakah IUPHHBK pada hutan alam diberikan oleh : a. Bupati/walikota, pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH;
b. Gubernur, pada areal hutan alam lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayahkewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan Kepala KPH; atau c.
Menteri, pada areal hutan alam lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
(11) Periksa apakah IPHHK diberikan oleh : a. Bupati/walikota, pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH; b. Gubernur, pada areal hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau c.
Menteri, pada areal hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
(12) Periksa apakah IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh : a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada diwilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas provinsi yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH. (13) Periksa apakah Pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK sebagaimana dimaksud poin 4 sampai dengan poin 12 dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar. 6) Subyek Pemegang Izin (1) Periksa apakah IUPK dapat diberikan kepada : a. perorangan; atau b. koperasi. (2) Periksa apakah IUPJL dapat diberikan kepada : a. perorangan; b. koperasi; c.
BUMS Indonesia ;
d. BUMN; atau e. BUMD. (3) Periksa apakah IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: a. perorangan; b. koperasi; c.
BUMS Indonesia;
d. BUMN; atau e. BUMD.
(4) Periksa apakah IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada : a. koperasi;. b. BUMS Indonesia; c.
BUMN; atau
d. BUMD. (5) Periksa apakah IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada : a. perorangan; atau b. koperasi. (6) Periksa apakah IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada : a. perorangan; b. koperasi; c.
BUMS Indonesia;
d. BUMN; atau e. BUMD. (7) Periksa apakah lUPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada : a. perorangan; b. koperasi; c.
BUMS Indonesia;
d. BUMN; atau e. BUMD. (8) Periksa apakah IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: a. perorangan;atau b. koperasi; (9) Periksa apakah IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: a. perorangan; atau b. koperasi. (10) Periksa apakah IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada : a. perorangan; atau b. koperasi. 7) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin (1) Periksa apakah IUPK, IUPJL, IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan.
(2) Periksa apakah Pemberian IUPHHK pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status kawasan hutan yang dimohon. (3) Periksa apakah Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (1) Periksa apakah Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya. (2) Periksa apakah Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) e) poin 2 sampai 6, yang memiliki kinerja baik berhak mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK HTI dilokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan. (3) Periksa apakah Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) e) poin 8 sampai 13, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4) Periksa apakah Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) e) poin 22 mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya inyestasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan. (5) Periksa apakah Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, telah : a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izan berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH; b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat: 1) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 2) 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan; 3) 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau 4) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi; c.
melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya; e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan; f.
mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i.
membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Periksa apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 5, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK, wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
(7)
Periksa apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dan poin 6, pemegang IUPHHK dalam hutan alam, telah : a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; c.
mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
d. melakukan penatausahaan hasil hutan; e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; f.
menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepda industri primer hasil hutan; dan
g. menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri. (8)
Periksa apakah Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK dalam hutan alam dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dan pejabat yang berwenang (self approval).
(9)
Periksa apakah RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh_ tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.
(10)
Periksa apakah RKUPHHK dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang izin dan dilaporkan kepada Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(11)
Periksa apakah Periksa apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan poin 6, pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, telah : a. menyusun RKUPHHK pada hutan restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan. b. pada areal yang belum tercapai keseimbangan ekosistemnya; 1) menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin
diberikan untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; 2) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) pemanfaatan kawasan,pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berdasarkan rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. c.
pada areal yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya : 1) menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan, untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; 2) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
d. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan huruf c angka 2) yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval). e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan. f.
melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan.
g. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri. (12)
Periksa dan teliti apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 5, poin 6, dan poin 7 sampai 10, pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang : a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT; b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT; c.
menebang kayu sebelum RKT disahkan;
d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan; f.
menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;
g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau h. meninggalkan areal kerja.
(13)
Periksa dan teliti apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dan poin 6, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, telah: a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; b. menyusun.rencana kerja tahunan. (RKT) berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; c.
mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
d. menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH; e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan; f.
melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
g. melaksanakan sistem silvikuitur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan; h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan; i.
menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
j.
melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin; dan
k.
menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
(14)
Periksa apakah Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada poin 13 huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval).
(15)
Periksa dan teliti apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 13, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, telah: a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; c.
melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval); dan
d. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
(16)
Periksa apakah Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, telah menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(17)
Periksa apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 5, poin 6 dan poin 7, dan poin 10 pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang: a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau b. meninggalkan areal kerja.
(18)
Periksa apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dan poin 6, pemegang IUPHHBK, telah: a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan; b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota; c.
mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan e. melaksanakan melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu. (19)
Periksa apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 5, pemegang IPHHK, telah : a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan; b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan; c.
melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
d. menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan. (20)
Periksa apakah Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 19, pemegang IPHHK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.
(21)
Periksa apakah Pemegang IPHHBK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.
9) Iuran dan Dana Pemanfaatan Hutan (1) Periksa apakah Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari:
a. IIUPH; b. PSDH; c.
DR;
d. dana hasil usaha penjualan tegakan; e. pungutan dari pengusahaan pariwisata alam; f.
penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut;
g. iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi undang-undang serta jarahan satwa buru; h. penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan; i.
penerimaan dari jenis tumbuhan dan satwa liar, yang dilindungi undang-undang, yang diambil dari alam maupun penangkaran; dan
j.
penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.
(2) Periksa apakah IIUPH sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan dalam izin. (3) Periksa apakah IIUPH sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, dipungut sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan. (4) Periksa apakah PSDH sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b dikenakan kepada pemegang : a. IUPK; b. IUPJL; c.
IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan alam;
d. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman; atau e. IPHHK dan/atau IPHHBK. (5) Periksa apakah Periksa apakah DR sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) d). (6) Periksa apakah Dana hasil penjualan tegakan, dikenakan kepada pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam bagian 4) e) poin 16, dan kepala KPH yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam bagian 1) poin 8. (7) Periksa apakah Pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi. (8) Periksa apakah Pemungutan PSDH hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi. (9) Periksa apakah Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada poin 8 tidak berlaku bagi:
a. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum-adat dan tidak diperdagangkan; b. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau c.
hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
(10) Periksa apakah Pengenaan DR sebagaimana dimaksud poin 9 tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman; b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan; d. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau e. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat. 10) Perpanjangan dan Hapusnya Izin a) Perpanjangan Izin (1)
Periksa apakah IUPK, IUPJL, IUPHHK, lUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali: a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam; b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman; c.
IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
(2)
Periksa apakah Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.
(3)
Periksa apakah Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 2, pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.
(4)
Periksa apakah Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, lUPHHBK dan IPHHBK diberikan oleh: 1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; 2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/ walikota dan kepala KPH; dan 3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
b. untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota. b) Hapusnya Izin (1)
Periksa apakah Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila : a. jangka waktu izin telah berakhir; b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; c.
izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
d. telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan. (2)
Periksa apakah Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
(3)
Periksa apakah Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerimah kabupaten/kota;
(4)
Periksa apakah Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja, seluruhnya menjadi milik negara.
(5)
Periksa apakah Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin.
(6)
Periksa apakah Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada poin 1 Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.
11) Pemberdayaan Masyarakat Setempat a) Umum (1)
Periksa apakah Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
(2)
Periksa apakah Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan kewajiban Pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.
(3)
Periksa apakah Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dilakukan melalui : a. hutan desa; b. hutan kemasyarakatan; atau c. kemitraan.
b) Hutan Desa (1)
Periksa apakah Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam bagian 11) a) poin 3 huruf a dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi.
(2)
Periksa apakah Menteri menetapkan areal kerja hutan desa berdasarkan usulan bupati/walikota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Periksa apakah Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa.
(4)
Periksa apakah Hak pengelolaan hutan desa sebagairnana dimaksud pada poin 3 meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, serta pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan.
(5)
Periksa apakah Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada poin 4 yang berada pada : a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(6)
Periksa apakah Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan hutan desa, sebagairnana dimaksud pada poin 3 dan poin 4 diatur dengan peraturan Menteri.
(7)
Periksa apakah Dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Poin 3, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.
(8)
Periksa apakah Berdasarkan penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7: a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan desa dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH. b. Gubernur, selain memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7, memberikan hak pengelolaan hutan desa.
(9)
Periksa apakah Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada poin 8 huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
(10)
Periksa apakah Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa, telah melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa.
(11)
Periksa apakah Lembaga desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.
(12)
Periksa apakah Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
(13)
Periksa apakah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
(14)
Periksa apakah Setiap pemanfaatan hasil hutan pada hak pengelolaan hutan desa dikenakan PSDH dan/atau DR.
(15)
Periksa apakah Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa telah : a. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa; b. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa; c.
melakukan perlindungan hutan; atau
d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan. c) Hutan Kemasyarakatan (1)
Periksa apakah hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam bagian 11) a) poin 3 huruf b diberikan pada : a. hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional; b. hutan lindung; atau c.
hutan produksi.
(2)
Periksa apakah hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud poin 1 huruf a diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
(3)
Periksa apakah Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksuddalarr. Poin 1 atas usulan bupati/walikota berdasarkan permohonan masyarakat setempat sesuai rencana pengelolaan rang disusun oleh kcpala KPH atau pejabat yang ditunjuk.
(4)
Periksa apakah Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam bagian 11) b) poin 6 dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
(5)
Periksa apakah Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakacan sebagaimana dimaksud pada poin 5 yang berada pada : a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(6)
Periksa apakah Dalam memberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam poin 4, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.
(7)
Periksa apakah Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam poin 6: a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan Kepala KPH; b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya dan bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan izin usaha pemanfaatan hutan. kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; c.
Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/ walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.
(8)
Periksa apakah apabila pada keadaan tertentu pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
(9)
Periksa apakah IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat yang berbentuk koperasi.
(10)
Periksa apakah Izin usaha pemanfaatan .hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.
(11)
Periksa apakah Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, telah melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.
(12)
Periksa apakah Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada poin 7 diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(13)
Periksa apakah Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
(14)
Periksa apakah Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
(15)
Periksa apakah Kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
(16)
Periksa apakah Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR.
(17)
Periksa apakah Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, telah : a. menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama berlakunya izin; b. melaksanakan penataan batas IUPHHK HKm; c.
melakukan perlindungan hutan; atau
d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan. d) Kemitraan (1)
Periksa apakah Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam bagian 11) a) poin 3 huruf c, dalam hal : a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.
(2)
Periksa apakah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, telah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.
(3)
Periksa apakah Kemitraan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat.
(4)
Periksa apakah Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.
Lampiran Nomor Tanggal
: III Peraturan Menteri Kehutanan : P.10/Menhut-II/2008 : 24 Maret 2008
C. BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL 1. Bina Perhutanan Sosial a. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 1) Periksa apakah areal kerja HKm telah ditetapkan, dan periksa apakah tata cara penetapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Periksa apakah peserta HKm telah memenuhi kriteria kelompok masyarakat setempat, dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk diberdayakan. 3) Periksa apakah pemberian izin HKm telah melalui tahapan yang telah ditetapkan, yaitu fasilitasi dan pemberian izin. 4) Periksa apakah peserta HKm telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota. 5) Periksa apakah dalam tahap fasilitasi, peserta HKm memiliki kesepakatan dengan pihak lain yang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 6) Periksa apakah izin yang diberikan dalam bentuk IUPHKm atau IUPHHK HKm sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7) Periksa apakah IUPHKm dan IUPHHK HKm telah mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. 8) Periksa apakah pemegang IUPHKm telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku : - Melakukan penataan batas areal kerja - Menyusun rencana kerja - Melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan - Membayar PSDH - Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan HKm kepada pemberi izin. 9) Periksa apakah pemegang IUPHHK HKm telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku : - Menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya izin - Melakukan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu - Membayar PSDH
- Melakukan pengamanan areal tebangan - Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan tanaman - Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemberi izin 10) Periksa bentuk kelembagaan yang mengelola hutan kemasyarakatan (HKm). 11) Periksa apakah kelembagaan 1 (satu) kelompok tersebut telah membuat administrasi kelompok dengan baik. 12) Periksa apakah telah dibentuk pola dan hubungan kemitraan usaha antara lembaga yang mengelola HKM dengan unsur-unsur Pemerintah Pusat/Daerah; Perguruan Tinggi; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); BUMN; swasta baik swasta kehutanan (HPH, HPHTI) maupun non kehutanan. 13) Periksa apakah jenis pohon yang ditanam pada kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan jenis pohon sesuai dengan rancangan atau pohon kehidupan yang sesuai dan cocok dengan kondisi tanah dan lingkungannya. 14) Periksa apakah pohon yang dipilih memenuhi kriteria : a) Mempunyai fungsi konservasi (tata air dan konservasi tanah) b) Kesesuaian tempat tumbuh c) Disukai masyarakat d) Mempunyai nilai ekonomis e) Kemudahan dalam pemasarannya. 15) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. 16) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur oleh instansi yang berwenang. 17) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. b. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (Bambu, Rotan, Tanaman Penghasil Buah dan Getah, Tanaman Obat (TO) serta Tanaman Hutan Cadangan Pangan/HCP) serta aneka usaha kehutanan lainnya. 1) Periksa apakah sasaran lokasi pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah tanaman obat tanaman HCP, serta Aneka Usaha Kehutanan (AUK) lainnya, merupakan bagian integral dari pengelolaan hutan yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan taman nasional, dan hutan milik/hak.
2) Periksa apakah pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah,TO serta tanaman HCP serta AUK secara biofisik cocok untuk budidaya tanaman bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah , TO, tanaman HCP serta AUK. 3) Periksa apakah lokasi pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK pada taman nasional berada pada zona pemanfaatan taman nasional. 4) Periksa apakah pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK lainnya sesuai dengan kaidah yang melekat pada fungsi kawasan. 5) Periksa apakah pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO tanaman HCP serta AUK lainnya sesuai dengan fungsi kawasan hutan. 6) Periksa apakah pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK lainnya
telah mendapatkan
respon yang positif dari
petani/masyarakat. 7) Periksa apakah petani peserta pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP seta AUK adalah/ masyarakat yang telah mempunyai minat dalam usaha bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK. 8) Periksa apakah penentuan lokasi pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK telah bersifat partisifatif dari pihak terkait. 9) Periksa apakah petani peserta pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK telah terorganisir dalam kelompok tani. 10) Periksa apakah peserta pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah,TO, tanaman HCP serta AUK
telah didukung oleh pendidikan, latihan dan
penyuluhan. 11) Periksa data apakah sudah ada kesepakatan dari pihak terkait terhadap pelaksanaan pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK. 12) Periksa data apakah pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK telah disesuaikan dengan ketersediaan bibit/benih sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitas bibit.
13) Periksa apakah pengembangan tanaman bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK telah sesuai dengan pola penanaman sesuai dengan jenis bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK yang akan dikembangkan. 14) Periksa data dan informasi apakah sudah ada keterpaduan antara hasil Litbang dengan pelaksanaan di lapangan. 15) Periksa apakah pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK mendukung keberlanjutan fungsi kawasan. 16) Periksa data apakah pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP, serta AUK pada kawasan hutan negara merupakan asas kesepakatan dalam penyelesaian konflik. 17) Periksa apakah pengembangan usaha Bambu, Rotan, Tanaman Buah dan Getah, TO, tanaman HCP serta AUK telah menggunakan sistem produksi yang sesuai usaha kehutanan lainnya. 18) Periksa apakah telah dilakukan identifikasi tentang penanganan pasca panen, serta pengolahan lainnya. 19) Periksa tentang kelembagaan usaha yang ada (administrasi kelembagaan, kemitraan dengan pihak-pihak swasta/LSM/BUMN dll). 20) Periksa apakah ada pasar yang dapat menampung hasilnya. 21) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan oleh pihak berwenang. 22) Periksa apakah monitoring dan evaluasi dari instansi yang berwenang terhadap pelaksanaan pengembangan bambu, rotan, tanaman penghasil buah dan getah, TO, tanaman HCP serta AUK telah dilaksanakan secara teratur/periodik. 23) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. c. Persuteraan Alam 1) Periksa bentuk kelembagaan pengelolaan Persuteraan Alam. 2) Periksa sumber pendanaan apakah menggunakan fasilitas kredit persuteraan alam dan alokasinya. 3) Periksa apakah petani yang menerima fasilitas kredit telah siap menerima kredit. 4) Periksa, apakah petani peserta kredit mengangsur pinjamannya secara teratur. 5) Periksa, apakah mitra usaha sudah berperan sebagaimana mestinya.
6) Periksa, apakah pengelolaan tanaman murbei dilakukan dengan tumpang sari atau murni dan apakah dicampur dengan tanaman lain, tanaman tumpang sarinya menyuburkan tanaman murbei atau tidak. 7) Periksa
apakah bentuk pengelola persuteraan alam telah menguasai teknis
pelaksanaannya meliputi: pengenalan dan pemeliharaan ulat sutera, penyediaan pakan ulat sutera dan usaha tani persuteraan alam. 8) Periksa apakah stek diambil dari tanaman murbei jenis unggul atau tidak. 9) Periksa apakah dilakukan pemeliharaan tanaman murbei misalnya berupa pendangiran, penyiangan, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit. 10) Periksa hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman murbei dan bagaimana upaya penanggulangannya. 11) Periksa jenis ulat sutera yang dipelihara dan asal usulnya. 12) Periksa apakah cara pemeliharaan ulat kecil dan ulat besar telah mengikuti petunjuk/metode yang benar (persiapan ruangan, desinfeksi ruangan, desinfeksi ulat, pengaturan suhu dan kelembaban, cara dan waktu pemberian makan). 13) Periksa apakah jumlah boks ulat sutera yang dipelihara sesuai dengan luas tanaman murbei sebagai sumber pakan. 14) Periksa apakah cara pengokonan sudah dilakukan dengan benar sehingga diperoleh hasil benang yang baik (tidak banyak kokon dobel, kokon cacat atau hasil benang yang terputus-putus). 15) Periksa produksi kokon yang diperoleh. 16) Periksa apakah bangunan rumah ulat sesuai untuk menampung jumlah boks ulat sutera yang akan dipelihara. 17) Periksa alat-alat pengokon apakah dalam kondisi baik dan cukup serta cocok untuk pengokonan ulat sutera. 18) Periksa apakah penyaluran dan pengembalian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 19) Periksa apakah terdapat kredit Persuteraan Alam terjadi kemacetan dalam pengembaliannya. 20) Periksa apakah kokon produksi petani dapat dipasarkan dengan harga wajar. 21) Periksa apakah harga kokon disesuaikan dengan kelas mutu kokon. 22) Periksa apakah telah dilakukan pembinaan teknis oleh instansi terkait.
23) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. 24) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur oleh instansi yang berwenang. 25) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. d. Perlebahan 1) Periksa apakah tersedia sumber pakan lebah secara cukup dilihat dari jenis pakan (nectar atau pollen) serta ketersediaannya sepanjang tahun. 2) Periksa jenis lebah yang dibudidayakan dan pemungutan lebah hutan serta beberapa produksinya. 3) Periksa jumlah stup petani/peternak dan koloni dalam satu lokasi pengembangan. 4) Periksa
bentuk kelembagaan (koloni, koperasi, UKM, Badan Usaha) yang
mengusahakan usaha lebah madu. 5) Periksa apakah ada mitra usaha dalam hal penyiapan sarana produksi, permodalan dan pemasaran. 6) Periksa apakah dilakukan pengolahan (pasca panen) atau mutu produk telah memenuhi standar. 7) Periksa apakah telah dikembangkan diversifikasi produksi perlebahan yang dihasilkan. 8) Periksa produk yang dihasilkan: dipasarkan langsung atau melalui pedagang perantara. 9) Periksa apakah telah dilakukan pembinaan teknis oleh instansi terkait. 10) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. 11) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur oleh instansi yang berwenang. 12) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. 2. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan a. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1) Pola umum RHL a) Periksa apakah penyelenggaraan RHL telah mengacu kepada pola umum RHL Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Master Plan RHL (MP-RHL), Rencana Teknik Lapangan (RTL-RLKT).
b) Periksa apakah penyelenggaraan RHL telah menggunakan prinsip-prinsip dasar RHL. c) Periksa apakah penyelenggaraan RHL telah berpedoman pada standar dan kriteria RHL. d) Periksa apakah penyelenggaraan RHL telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. e) Periksa apakah penyelenggaraan RHL telah sesuai dengan kelembagaan dan Komitmen Daerah. 2) Rencana RHL 5 tahun a) Periksa apakah telah dibuat Rencana RHL 5 Tahun. b) Periksa apakah Rencana RHL 5 Tahun berdasarkan unit analisis Sub DAS. c) Periksa apakah Rencana RHL 5 Tahun telah sesuai dengan standar dan kriteria/urutan DAS prioritas dan pertimbangan teknis manajerial. d) Periksa apakah Rencana RHL 5 Tahun telah dibuat dalam bentuk buku naskah memuat deskripsi, data numeric dan peta rencana RHL dalam skala 1 : 50.000 s/d 1 : 100.000. e) Periksa apakah Rencana RHL 5 Tahun mempertimbangkan kinerja daerah. f)
Periksa apakah penyelenggaraan RHL telah sesuai dengan Komitmen Daerah.
3) Rencana Teknik Tahunan (RTT) a) Periksa apakah telah dibuat Rencana Teknik Tahunan (RTT). b) Periksa apakah Rencana Teknik Tahunan (RTT) telah mengacu kepada Rencana RHL 5 Tahun dan pola umum RHL. c) Periksa apakah RTT telah sesuai dengan rencana fisik tanaman. d) Periksa apakah RTT dilengkapi peta rencan skala 1 : 25.000 s/d 1 : 50.000. e) Periksa apakah RTT telah mempertimbangkan kinerja daerah. f)
Periksa apakah alokasi indikatif telah dipaduserasikan dalam Rapat Konsultasi teknis Perencanaan dan Komitmen Daerah.
g) Periksa apakah RTT telah mendapat persetujuaan DPR. 4) Rencana Kegiatan a) Periksa apakah telah dibuat rencana kegiatan di lapangan. b) Periksa apakah Rancangan Kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dilaksankan sebelum kegiatan (T - 0/T - 1).
c) Periksa apakah Rancangan Kegiatan telah disusun, dinilai/disetujui dan disyahkan sesuai dengan pedoman. d) Periksa apakah Rancangan Kegiatan telah sesuai standar teknis. b. Pengembangan Hutan Rakyat 1) Pelaksanaan a) Periksa sistem kelembagaan yang mengelola pengembangan hutan rakyat, badan hukum atau kelompok. b) Periksa apakah pembentukan kelembagaan yang ada dibentuk atas inisiatif sendiri atau keinginan dari atasan (instansi Pembina). c) Periksa struktur kelembagaan yang ada apakah sudah mencerminkan manajemen yang sehat. d) Periksa sistem kelembagaan yang ada apakah terdapat perangkat manajemen yang dapat dipakai sebagai pedoman dan mengikat bagi semua anggota. e) Periksa sumber dana pengembangan hutan rakyat dan prosedur pengalokasian. f)
Periksa lokasi pengembangan hutan rakyat apakah sesuai dengan rancangan lokasi yang telah disusun.
g) Periksa status lahan hutan rakyat baik sisi kepemilikan atau garapan. h) Periksa jenis tanaman yang dikembangkan apakah telah sesuai rencana dan keinginan masyarakat/kelompok tani dan permintaan pasar/perusahaan kayu. i)
Periksa apakah ada perjanjian kerja sama atasra kelopok tani dengan perusahaan perkayuan.
j)
Perisa komposisi tanaman yang ada apakah telah sesuai rancangan/RDKP.
k) Periksa teknik penanaman apakah telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah baik dari segi jarak tanam, pemupukan, pemeliharaan dan lain-lain. l)
Periksa apakah bibit yang digunakan telah memenuhi standar teknis.
m) Periksa persentase tumbuh dan kualitas pohon (diameter, tinggi, dan kondisi tanaman). n) Periksa apakah telah dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan. o) Periksa pelaksanaan pemanenan dan pemasaran hasil hutan rakyat. p) Periksa apakah pengembangan hutan rakyat berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat (setelah dipanen).
2)
Pengendalian a) Periksa sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti produk kayu yang dihasilkan di pasar langsung/melalui perantara.
c. Hutan Kota 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah lokasi hutan kota sesuai dengan lokasi yang ditetapan dalam rancangan teknis dan tujuan pembangunan hutan kota serta luas minimal yang telah ditetapkan. b) Periksa apakah jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan jenis yang ditetapkan dalam rancangan dan sesuai dengan kondisi setempat serta tujuan pembangunan hutan kota. c) Periksa jarak tanam, keadaan bibit yang ditanam apakah memenuhi standar teknis yang ditetapkan. d) Periksa apakah teknis penanaman dilaksanakan dengan benar, termasuk ukuran lubang tanam. e) Periksa apakah dilaksanakan pemeliharaan tanaman tahun berjalan yang terdiri dari: penyiangan, pendangiran, pemupukan dan penyulaman tanaman yang mati. f)
Periksa apakah ada upaya pengamanan lokasi hutan kota yang dilakukan antara lain: pemagaran, dipasang papan peringatan dan sebagai mana mestinya.
g) Periksa apakah hutan kota telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. h) Periksa persentasi tumbuh dan kualitas tanaman. i)
Periksa luas tanaman, dibanding dengan luas dalam rancangan teknis.
2) Pengendalian a) Periksa sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti produk kayu yang dihasilkan dipasarkan langsung/melalui perantara.
d. Hutan Rakyat 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah pembuatan hutan rakyat telah sesuai dengan rancangan. b) Periksa apakah telah dibuat blok dan petak dilapangan dituangkan dalam peta kerja dengan skala sesuai ketentuan. c) Periksa apakah pengukuran blok dilaksanakan dengan menggunakan polygon tertutup. d) Periksa apakah telah dilakukan pembersihan lahan dari gulma, semak belukar dan tumbuhan lain. e) Periksa metode pembersihan lahan, apakah secara manual/mekanis/kimiawi (herbisida) dan disesuaikan dengan topografi lahan, jenis tanah dan jenis vegetasi awal. f)
Periksa apakah dibuat arah larikan sesuai dengan jarak tanam dan kondisi lapangan (areal datar dibuat arah utara-selatan atau timur-barat dan pada areal yang bertopografi agak curam sampai curam arah larikan sejajar kontur).
g) Periksa apakah setiap larikan dipasang/dibuat sesuai dengan jarak tanam. h) Periksa ukuran lubang tanam apakah sesuai dengan ketentuan. i)
Periksa komposisi bibit yang ditanam pada lokasi hutan rakyat telah sesuai dengan standar.
j)
Periksa apakah tanaman dipelihara sesuai dengan petunjuk teknis.
k) Periksa apakah bibit siap tanam telah memenuhi persyaratan. l)
Periksa apakah dilakukan pemupukan tanaman sesuai standar.
m) Periksa apakah telah dilakukan pemeliharaan tahun I dan tahun II. n) Periksa apakah telah dilakukan penilaian dan pengukuran tanaman untuk mengetahui tingkat keberhasilan hutan rakyat, rencana dan realisasi penanaman, pertumbuhan tanaman (tinggi, diameter, dan kualitas tanaman), termasuk kondisi tanaman bawah. o) Periksa fisik terhadap pelaksanaan tanaman hutan rakyat. p) Periksa apakah ada usulan dari kelompok masyarakat untuk penghijauan lingkungan mengenal lokasi, jenis tanaman dan jumlah bibit.
q) Periksa apakah jenis tanaman yang diberikan sesuai dengan permintaan masyarakat. r)
Periksa apakah ada dokumen pengiriman dan penerimaan bibit tanaman.
s) Periksa apakah kelompok masyarakat merupakan masyarakat biasa atau kelompok masyarakat yang telah ada kerjasama/nota kesepakatan bersama dengan Dep. Kehutanan. t)
Periksa apakah telah dilakukan penanaman sesuai lokasi dan jenis tanaman.
2) Pengendalian a) Periksa sistem pengendalian yang dilakuakan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti produk kayu yang dihasilkan dipasarkan langsung/melalui perantara. e. Penghijauan Lingkungan 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah ada usulan dari kelompok masyarakat untuk penghijauan lingkungan mengenai lokasi, jenis tanaman dan jumlah bibit. b) Periksa apakah jenis tanaman yang diberikan sesuai dengan permintaan masyarakat. c) Periksa apakah ada dokumen pengiriman dan penerimaan bibit tanaman. d) Periksa apakah kelompok masyarakat merupakan masyarakat biasa atau kelompok masyarakat yang telah ada kerjasama/nota kesepakatan bersama dengan Dep. Kehutanan. e) Periksa apakah telah dilakukan penanaman sesuai lokasi dan jenis tanaman. f)
Periksa apakah dilakukan pemeliharaan tanaman oleh masyarakat.
2) Pengendalian a) Periksa sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. f.
Pembuatan Tanaman Turus Jalan Nasional /Propinsi 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan jenis tanaman yang ditetapkan dalam rancangan sesuai dengan kondisi setempat.
b) Periksa apakah jarak tanam sesuai dengan rancangan. c) Periksa apakah keadaan bibit yang ditanam memenuhi standar teknis yang ditetapkan. d) Periksa apakah teknis penanaman dilaksanakan dengan benar, termasuk lubang tanam. e) Periksa apakah dilaksanakan pemeliharaan tanaman tahun berjalan yang terdiri dari: penyulaman, penyiangan, pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit. f)
Periksa apakah ada upaya perlindungan tanaman dengan dipasang keranjang pengaman tanaman (stegger).
g) Periksa persentase tumbuh dan kualitas tanaman. h) Periksa panjang tanaman dibanding dengan panjang dalam rancangan teknis. 2) Pengendalian a) Periksa sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. g. Reboisasi 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah lokasi rehabilitasi hutan telah diprioritaskan pada hutan lindung, suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan hutan produksi di luar HPH dan HTI. b) Periksa apakah telah dibuat blok dan petak dilapangan dituangkan dalam peta kerja dengan skala sesuai ketentuan. c) Periksa apakah pengukuran blok dilaksanakan dengan menggunakan polygon tertutup. d) Periksa apakah telah dilakukan pembersihan lahan dari gulma, semak belukar dan tumbuhan lain. e) Periksa metode pembersihan lahan, apakah secara manual/mekanis/kimiawi (herbisida) dan disesuaikan dengan topografi lahan, jenis tanah dan jenis vegetasi awal. f)
Periksa apakah dibuat arah larikan sesuai dengan jarak tanam dan kondisi lapangan (areal datar dibuat arah utara-selatan atau timur-barat dan pada areal yang bertopografi agak curam sampai curam arah larikan sejajar kontur).
g) Periksa ukuran lubang tanam apakah sesuai dengan ketentuan. h) Periksa komposisi bibit yang ditanam pada lokasi rehabilitasi telah sesuai dengan standar. i)
Periksa apakah bibit siap tanam telah memenuhi persyaratan.
j)
Periksa apakah dilakukan pemupukan tanaman sesuai standar.
k) Periksa apakah telah dilakukan pemeliharaan tahun I dan tahun II. l)
Periksa apakah telah dilakukan penilaian dan pengukuran tanaman untuk mengetahui tingkat keberhasilan reboisasi/rehabilitasi hutan, rencana dan realisasi penanaman, pertumbuhan tanaman (tinggi, diameter, dan kualitas tanaman), termasuk kondisi tanaman bawah, tingkat erosi, dan kondisi social ekonomi masyarakat sekitarnya.
m) Periksa fisik terhadap pelaksanaan tanaman reboisasi. 2) Pengendalian a) Periksa sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. h. Rehabilitasi Hutan Mangrove 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah penanaman telah dilakukan sesuai dengan rancangan dan memenuhi persyaratan teknis. b) Periksa apakah tanaman dipelihara sesuai dengan petunjuk teknis. 2) Pengendalian a) Periksa sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. i.
Reklamasi Lahan Bekas Tebangan 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah reklamasi lahan telah didasarkan rancangan teknik, lengkap dengan lampiran peta lokasi. b) Periksa terhadap perencanaan (rancangan yang ada) telah menerapkan sistem penyusunan, penilaian dan pengesahan sesuai ketentuan.
c) Periksa isi rancangan apakah sesuai usulan rencana dan tapak lokasi. d) Periksa terhadap tahapan yang direncanakan apakah telah mencerminkan kelayakan baik dari sisi teknis maupun adminstrasi yang berlaku. e) Periksa apakah rancangan telah didasarkan kepada pola RTL, RLKT dan Pengelolaan DAS Terpadu. f)
Periksa apakah reklamasi lokasi telah sesuai rancangan.
g) Periksa jenis tanaman yang dikembangan telah sesuai rencana dan sesuai ketentuan yang berlaku. h) Periksa teknis penanaman apakah telah sesuai dengan ketentuan atau norma baik segi jarak tanam, pembuatan lubang, pemupukan, pemeliharan dll. i)
Periksa apakah bibit yang digunakan telah memenuhi standar.
2) Pengendalian a) Periksa fisik terutama persentase tumbuh dan kualitas pohon (diameter, tinggi dan kondisi tanaman). Periksa bagaimana sistem pengendalian yang berlaku. b) Periksa bagaimana sistem pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan reklamasi. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. j.
Rehabilitasi dan Reklamasai Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutanan 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah reklamasi lokasi telah sesuai rancangan. b) Periksa jenis tanaman yang dikembangan telah sesuai rencana dan sesuai ketentuan yang berlaku. c) Periksa teknis penanaman apakah telah sesuai dengan ketentuan atau norma baik segi jarak tanam, pembuatan lubang, pemupukan, pemeliharan dll. d) Periksa apakah bibit yang digunakan telah memenuhi standar. e) Periksa fisik tanaman persentase tumbuh dan kualitas pohon (diameter, tinggi dan kondisi tanaman). f)
Periksa bagaimana sistem pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan reklamasi.
2) Pengendalian a) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
d) Periksa perpanjangan ijin pinjam pakai (berapa kali telah diperpanjang). k. Pembuatan Teras 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah rancangan terasering yang telah disusun sesuai dengan standar ketentuan (pedoman/petunjuk teknis) yang berlaku termasuk sunlaisahnya. b) Periksa apakah pembuatan terasering telah sesuai dengan rancangan. c) Periksa apakah pembuatan teras pada wilayah DAS/Sub DAS tersebut efektif, mencapai sasaran (mencegah dan mengendalikan erosi dan run-off). d) Periksa apakah dalam pemilihan lokasi pembuatan teras sesuai dan memperhatikan kondisi fisik, iklim serta sosial ekonomi setempat. e) Periksa apakah pada lahan dengan kemiringan < 5 % telah dibuat teras datar yaitu bangunan konservasi tanah berupa tanggul tanah sejajar kontur, saluran diatas dan di bawah tanggul, bidang olah tidak diubah dari kelerengan permukaan asli. f)
Periksa apakah pada lahan dengan kemiringan < 15 % telah dibuat teras kredit yaitu bangunan konservasi tanah dengan kontruksi yang sangat seehana terdiri dari barisan tanaman yang sangat rapat memanjang kontur dan bidang olah tidak berubah dari kelerengan permukaan tanah asli.
g) Periksa apakah pada lahan dengan kemiringan 5 – 15 % telah dibuat teras gulud yaitu bangunan konservasi tanah dengan kontruksi yang sangat sederhana terdiri dari bibir teras, saluran teras dan bidang olah. h) Periksa apakah pada lahan dengan kemiringan < 35 % telah dibuat teras bangku yaitu bangunan konservasi tanah terdiri dari bibir teras, talud, bidang olah dan saluran air dengan dibuat miring kebelakang 0,2 %. i)
Periksa apakah pada lahan dengan kemiringan 35 – 50 % telah dibuat teras kebun yaitu bangunan konservasi tanah yang terdiri dari bidang olah untuk jalur tanam selebar 1 - 1,5 m taludnya berupa permukaan tanah asli (budidaya tanaman perkebunan/tanaman keras dengan jarak tanam teratur berbaris dengan kontur).
j)
Periksa apakah pada lahan perkebunan/tanaman keras telah dibuat teras individu yaitu bidang rata sekeliling tanaman dengan diameter 1 m berupa piringan sekelilingan tanaman.
2) Pengendalian a) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur.
c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dan diadakan pembinaan. l.
Saluran Pembuangan Air (SPA), Bangunan Terjunan Air (BTA), Saluran Diversi dan Parit Bantu 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah penentuan lokasi SPA telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. b) Periksa apakah pembuatan SPA telah sesuai rancangan. c) Periksa apakah pada SPA dibuat bangunan terjunan air. d) Periksa apakah BTA telah dibuat sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan. e) Periksa apakah pembuatan Saluran Diversi tersebut telah efektif dan mancapai sasaran (mengendalikan air pada permukaan tanah yang mudah longsor). 2) Pengendalian a) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dan diadakan pembinaan.
m. Dam Pengendali (dpi) dan Dam Penahan (dpn) 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah penentuan lokasi dpi/dpn telah sesuai petunjuk teknis yang ada. b) Periksa apakah pembuatan Dam Pengendali dan Penahan telah sesuai rancangan. c) Periksa apakah pada SPA dibuat bangunan terjunan air. d) Periksa apakah dpi/dpn dibuat sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan. e) Periksa apakah pembuatan Saluran Diversi tersebut telah efektif dan mancapai sasaran (mengendalikan air pada permukaan tanah yang mudah longsor). 2) Pengendalian a) Periksa bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dan diadakan pembinaan. n. Penyelenggaraan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah kegiatan fisik dalam KUK-DAS masih berjalan.
b) Periksa apakah dalam pengembangan kredit KUK-DAS terjadi kemacetan. 2) Pengendalian a) Periksa bagaimana sistem pembinaan dan pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dan diadakan pembinaan. o. Budidaya Tanaman Lorong 1) Pelaksanaan a) Periksa apakah pelaksanaan pembuatan tanaman lorong sesuai dengan rencana. b) Periksa apakah kegiatan tersebut telah sesuai standar dan kriteria yang berlaku. 2) Pengendalian a) Periksa bagaimana sistem pembinaan dan pengendalian yang dilakukan. b) Periksa apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. c) Periksa apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dan diadakan pembinaan. 3. Perbenihan Tanaman Hutan a. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perbenihan 1) Penetapan Pengada/Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan a) Periksa apakah pelaksanaan memberikan rekomendasi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku (Keputusan Dirjen RLPS No. 076/V-PTH/2004 tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar). b) Periksa apakah ada pemohon dari pengada/pengedar. c) Periksa apakah BPTH membentuk Tim pemeriksa. d) Periksa apakah ada berita acara penilaian. e) Periksa apakah penilaian sesuai dengan kriteria dan standar. f)
Periksa apakah BPTH menerbitkan rekomendasi kepada pengada/pengedar.
g) Periksa apakah rekomendasi sesuai dengan berita acara. h) Periksa apakah ada penetapan dari Kepala Dinas. i)
Periksa apakah penetapan dari Kepala Dinas sesuai dengan rekomendasi dari BPTH.
2) Pembinaan Kepada Pengada dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan a) Periksa apakah ada kriteria dan standar teknis yang diterima dari BPTH. b) Periksa apakah ada kriteria dan standar teknis dari sumber yang lain. c) Periksa apakah ada laporan berkala kepada BPTH dan Dinas Kehutanan. d) Periksa apakah ada tanggapan terhadap laporan yang dikirim ke BPTH atau Dinas Kehutanan. e) Periksa apakah ada undangan dari BPTH atau Dinas Kehutanan untuk mengikuti pelatihan. f)
Periksa apakah ada personil yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DPTH, Dishut dan BPTH.
g) Periksa apakah ada undangan dari BPTH untuk mengikuti temu usaha. h) Periksa apakah personil ada yang mengikuti temu usaha yang diselenggarakan oleh DPTH dan BPTH. i)
Periksa apakah ada pengembangan lokasi persemaian.
j)
Periksa apakah ada laporan pengembangan persemaian kepada Dinas Kehutanan.
k) Periksa apakah masa berlaku SK penetapan belum kadaluarsa. l)
Periksa apakah ada pengajuan untuk perpanjangan SK penetapan jika kadaluarsa.
b. Pengembangan Sumber Benih 1) Sertifikasi Sumber Benih a) Identifikasi dan Deskripsi Sumber Benih (1)
Oleh Kepala BPTH pada Sumber Benih berupa Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih terseleksi dan areal produksi benih (a) Periksa apakah dibentuk tim identifikasi dan deskripsi. (b) Periksa apakah tim melakukan identifikasi dan deskripsi sesuai dengan kriteria dan standar. (c) Periksa apakah ada laporan tim identifikasi dan deskripsi (data pokok dan rekomendasi). (d) Periksa apakah data pokok tersebut masuk ke sistem data base sumber benih.
(2)
Oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman pada Sumber Benih berupa Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon dan Kebun Pangkas : (a) Periksa apakah dibentuk tim identifikasi dan deskripsi.
(b) Periksa apakah tim melakukan identifikasi dan deskripsi sesuai dengan kriteria dan standar. (c) Periksa apakah ada laporan tim identifikasi dan deskripsi (data pokok dan rekomendasi). (d) Periksa apakah data pokok tersebut masuk ke sistem data base sumber benih. b) Penerbitan Sertifikat Sumber Benih (1)
Periksa keabsahan sertifikat (format, keaslian, dll) sesuai dengan kriteria dan standar.
(2)
Periksa apakah ada permohonan sertifikasi sumber benih dari pengelola sumber benih.
(3)
Periksa apakah dilakukan identifikasi dan deskripsi sumber benih oleh tim penilai.
(4)
Periksa apakah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen sumber benih oleh tim penilai.
(5)
Periksa apakah ada hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim penilai.
(6)
Periksa apakah ada rekomendasi dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman untuk sumber benih berasal dari Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon dan Kebun Pangkas.
(7)
Periksa apakah Kepala BPTH menerbitkan sertifikat sumber benih berdasarkan hasil pemeriksaan tim penilai dan rekomendasi dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.
2) Pembangunan Sumber Benih a) Periksa apakah ada rancangan sumber benih. b) Periksa apakah rancangan sumber benih sesuai dengan kriteria dan standar. c) Periksa apakah pembangunan sumber benih sesuai dengan rancangan. d) Periksa apakah data pembangunan sumber benih dimasukkan dalam data base. 3) Pengelolaan Sumber Benih a) Periksa apakah pemeliharaan sesuai dengan standar pengelolaan sumber benih. b) Periksa apakah ada dokumentasi pemanenan dan penyimpanan. c) Periksa apakah ada fasilitas yang layak untuk penyimpanan benih. d) Periksa apakah ada dokumentasi pemanfaatan benih (penjualan, penggunaan sendiri, dll).
4) Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian a) Periksa apakah ada rancangan persemaian. b) Periksa apakah rancangan persemaian sesuai dengan kriteria dan standar. c) Periksa apakah pembanguan persemaian sesuai dengan rancangan. d) Periksa apakah pemeliharaan persemaian sesuai dengan standar. e) Periksa apakah ada dokumentasi produk bibit. f)
Periksa apakah ada pemanfaatan bibit (penjualan, penggunaan sendiri, dll).
5) Pembinaan Pengembangan Sumber Benih/Persemaian a) Periksa apakah ada kriteria dan standar teknis yang diterima dari BPTH. b) Periksa apakah ada kriteria dan standar teknis yang diterima dari sumber yang lain. c) Periksa apakah ada laporan berkala kepada BPTH. d) Periksa apakah ada tanggapan terhadap laporan yang dikirim ke BPTH. e) Periksa apakah ada undangan dari DPTH/BPTH untuk mengikuti pelatihan. f)
Periksa apakah ada personil yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DPTH dan BPTH.
g) Periksa apakah masa berlaku SK sertifikasi sumber benih belum kadaluarsa. h) Periksa apakah ada pengajuan untuk perpanjangan SK sertifikasi sumber benih jika sudah kadaluarsa. c. Pengendalian Peredaran Benih 1) Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit a) Periksa keabsahan sertifikat/surat keterangan (format, keaslian, masa berlaku, dll). b) Periksa apakah ada dokumen permohonan sertifikasi mutu benih dan bibit dari pengada/pengedar benih/bibit. c) Periksa apakah ada dokumen pengujian mutu benih dan berita acara pemeriksaan mutu bibit. 2) Pembinaan Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit a) Periksa apakah ada kriteria dan standar teknis yang diterima dari BPTH. b) Periksa apakah ada kriteria dan standar teknis dari sumber lain. c) Periksa apakah ada laporan berkala kepada BPTH. d) Periksa apakah ada tanggapan terhadap laporan yang dikirim ke BPTH. e) Periksa apakah ada undangan dari DPTH/BPTH untuk mengikuti pelatihan.
f)
Periksa apakah ada personil yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DPTH dan BPTH.
g) Periksa apakah masa berlaku SK penetapan lembaga sertifikasi belum kadaluarsa. h) Periksa apakah ada pengajuan untuk perpanjangan SK penetapan lembaga sertifikasi jika sudah kadaluarsa. 4. Pengelolaan DAS a. Perencanaan 1) Penyusunan Rencana Stratejik a) Periksa apakah Rencana Stratejik yang telah disusun berpedoman/mengacu pada Rencana Stratejik Direktorat Jenderal RLPS dan Departemen Kehutanan. b) Periksa isi dari Rencana Stratejik, apakah sesuai dengan tupoksi. c) Periksa apakah kegiatan tahunan mengacu pada rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Stratejik. 2) Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) a) Periksa apakah Renja disusun pada awal tahun kegiatan serta mengikuti pedoman yang berlaku. b) Periksa apakah Renja yang disusun merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik. c) Renja yang disusun apakah sudah menampung kegiatan yang terkait dengan pengelolaan DAS yang posisinya berada di Instansi lain/Satker lain. 3) Penyusunan Lakip a) Periksa apakah Lakip disusun pada awal tahun kegiatan berikutnya dan mengikuti pedoman yang berlaku. b) Periksa kesesuaian antara isi Lakip dengan isi Renja. c) Cermati Lakip tersebut apakah unit kerja menunjukkan kinerja yang baik. 4) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu a) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang disusun BP DAS apakah sudah mengacu Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dikeluarkan Departemen Kehutanan termasuk sunlaisahnya. b) Karena rencana tersebut harus disusun dengan melibatkan instansi terkait (terpadu), Bagaimana dengan kepatuhan stakeholders dalam implementasinya. c) Periksa apakah implementasi sesuai dengan rencana serta dilakukan pemantauan dan evaluasi.
5) Penyusunan Rencana Pembangunan Areal Model DAS Mikro (MDM) a) Rencana Pembangunan Areal MDM yang disusun oleh BP DAS apakah sudah mengacu Pedoman Pembangunan Areal DAS Mikro yang disusun oleh Direktorat Jenderal RLPS, yang terdiri dari pemilihan lokasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan evaluasi. b) Periksa apakah rencana MDM tersebut telah disahkan, disampaikan kepada pemangku kepentingan/instansi terkait serta telah disosialisasikan. c) Periksa apakah areal MDM pada bagian hilir out let telah dibangun SPAS (stasiun Pengamat Arus Sungai). d) Periksa apakah rencana MDM ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pada setiap areal model. 6) Penyusunan Rancangan Areal Model DAS Mikro (MDM) a) Cermati apakah rancangan areal model tersebut telah disusun dan telah disahkan oleh Kepala BP DAS. b) Cermati apakah isi pokoknya berupa: Identifikasi ciri tapak kegiatan, rancangan kegiatan itu sendiri, penyusunan dokumen rancangan kegiatan dan sunlaisah. c) Cermati apakah rancangan kegiatan tersebut sudah mencakup unsur-unsur: a). Kelompok target, b). Pelaku kegiatan, c). Tempat/lokasi, d). Jenis kegiatan, e). Strategi pelaksanaan kegiatan, f). anggaran, g). Bahan/alat, h). Jadwal, dan i). Dokumentasi. 7) Penyusunan Rancangan Pembangunan SPAS a) Periksa apakah rancangan lokasi pembanguan SPAS mengikuti persyaratan teknis yang ada pada Pedoman/Petunjuk Teknis. b) Periksa apakah rancangan SPAS tersebut lokasinya berada di out let dari areal MDM. c) Periksa isi rancangan apakah perhitungan volume fisik, gambar/bestek sesuai dengan besarnya anggaran. b. Pembinaan Pengelolaan DAS 1) Periksa rencana kerja kegiatan pembinaan pengelolaan DAS. 2) Periksa laporan hasil pembinaan, apakah telah mencerminkan pembinaan pengelolaan DAS.
c.
Implementasi Pengelolaan DAS 1) Penyusunan Peta Lahan Kritis a) Periksa
apakah
dalam
penyusunan
Peta
Lahan
Kritis
mengacu pada
Pedoman/Petunjuk Teknis Penyusunan Spasial Lahan Kritis yang diterbitkan Direktorat Jenderal RLPS. b) Periksa data/parameter yang digunakan untuk menentukan lahan kritis, apakah data tersebut dapat mewakili dan dapat dipertanggungjawabkan. c) Periksa informasi yang terkandung dalam peta lahan kritis, apakah cukup memadai seperti batas DAS, batas kawasan hutan, nama sungai, letak lintang bujur, dll. d) Periksa keberadaan peta tematik sebagai pendukung penyusunan lahan kritis. 2) Penyusunan Karakteristik DAS a) Periksa apakah karakteristik DAS yang disusun mengacu pada Pedoman Identifikasi Karakteristik DAS. b) Periksa isi dari buku karakteristik DAS memuat parameter morfologi, hidrologi, geologi/litologi, land use, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. c) Periksa keberadaan peta tematik sebagai pendukung penyusunan Buku Karakteristik DAS. 3) Pembangunan Areal MDM (Model DAS Mikro) a) Periksa apakah rancangan areal model telah sesuai dengan rencana pembangunan MDM. b) Periksa apakah rancangan areal model yang disusun telah diimplementasikan pada lokasi areal MDM. 4) Penyusunan Urutan Prioritas DAS a) Periksa apakah Penyusunan Urutan Prioritas DAS mengacu pada Kriteria Penetapan Urutan Prioritas DAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan. b) Periksa data/kriteria yang digunakan untuk menentukan Urutan Prioritas DAS tersebut dapat mewakili dan dapat dipertanggungjawabkan (lama/baru). c) Periksa apakah seluruh wilayah kerja BP DAS yang satuannya DAS/ bukan batas administrasi telah ditetapkan urutan prioritas DAS-nya. 5) Pembuatan/Review Batas DAS/ Sub DAS a) Periksa metode yang digunakan untuk pembuatan/review batas DAS/Sub DAS. b) Periksa skala peta yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan/review batas DAS/Sub DAS.
c) Periksa apakah seluruh wilayah kerja BP DAS telah diselesaikan semua batas DAS/Sub DAS-nya. 6) Pembuatan Peta Kerawanan DAS a) Periksa metode yang digunakan dalam Pembuatan Peta kerawanan DAS. b) Periksa data parameter yang digunakan untuk Pembuatan Peta Kerawanan DAS, apakah dapat mewakili dan dapat dipertanggungjawabkan. 7) Fasilitas Kegiatan Pembentukan Forum DAS di Daerah a) Periksa berapa provinsi yang telah terbentuk Forum DAS dengan surat Menhut kepada para Gubernur No.S.652/Menhut-V/2006, tanggal 11 Oktober 2006. b) Periksa apakah pembentukan Forum DAS di daerah telah sesuai dengan SK Menhut No. 52/Kpts-II/2001 dan Pedoman Pembentukan Forum DAS yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan DAS tahun 2003. c) Periksa apakah Forum DAS yang terbentuk telah menyusun rencana kerja. d) Periksa Laporan aktifitas Forum DAS. e) Periksa apakah sudah ada Pedoman Pengembangan Kelembagaan P-DAS. f)
Periksa apakah telah dilaksanakan pembinaan kelembagaan P-DAS.
g) Periksa apakah telah terbentuk Forum DAS di wilayah kerja BPDAS dan ketetapan/dilegalisasi oleh pejabat setempat (Gubernur/Bupati/Walikota). h) Periksa apakah sudah ada program kegiatan kegiatan forum DAS. i)
Periksa apakah forum DAS telah mempunyai sumber dana untuk kegiatan.
j)
Periksa dari mana asal sumber dana dan bagaimana cara memperoleh sumber dana untuk kegiatan forum DAS.
8) Koordinasi Multipihak dalam pengelolaan DAS a) Periksa apakah koordinasi multipihak pengelolaan DAS di daerah sudah berjalan. b) Periksa koordinasi multipihak pengelolaan DAS di daerah mana saja. 9) Peraturan Perundangan yang terkait dengan Pengelolaan DAS a) Periksa peraturan perundangan apa saja yang telah diterbitkan. b) Periksa peraturan perundangan yang dibutuhkan tetapi belum diterbitkan. c) Periksa apakah peraturan perundangan yang telah diterbitkan telah dijabarkan sebagai pedoman/juklak operasional.
Lampiran Nomor Tanggal
: IV Peraturan Menteri Kehutanan : P.10/Menhut-II/2008 : 24 Maret 2008
D. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN a.
Perlindungan dan Pengamanan Hutan 1)
Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkar) a)
Kelembagaan (1) Periksa apakah sudah tersedia tenaga, peralatan dan anggaran pemadam
kebakaran hutan (2)
Periksa apakah sudah ada koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat luas mengenai pengendalian kebakaran hutan
(3)
Periksa apakah sudah dibentuk organisasi yang bertanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan (a)
Periksa apakah sudah dibentuk regu pemadam kebakaran hutan yang memenuhi kriteria :
(b)
Organisasi dan jumlah anggota tim disesuaikan dengan tinggi rendahnya bahaya kebakaran, peralatan yang tersedia dan kondisi tempat
(c)
Untuk setiap satuan kecil pengelolaan hutan (setara dengan resort polisi hutan) dibentuk paling sedikit satu regu inti pemadam kebakaran hutan
(d)
Dalam satu regu terdapat 20 personil yang terdidik dan terlatih, dalam pengendalian kebakaran hutan
(e)
Setiap regu dipimpin oleh komandan regu dan wakil komandan regu. Setiap regu dibagi menjadi tiga kelompok masing-masing 5 orang yang dipimpin oleh komandan kelompok.
(f)
Permbentukan regu bantuan masyarakat desa dengan ketentuan yang sama seperti regu inti.
(4)
Periksa apakah anggota regu pemadam kebakaran telah diasuransikan
(5)
Periksa apakah setiap anggota pemadam kebakaran telah mendapatkan pelatihan dasar kebakaran hutan
(6)
Periksa -apakah telah dilakukan pembinaan secara berkala pada anggota pemadam kebakaran
(7)
Apakah telah dilakukan pemeliharaan kesamaptaan anggota pemadam kebakaran
(8)
Periksa apakah telah dilakukan in house training secara berkala (minimal 1 tahun 2 kali)
(9)
Periksa apakah petunjuk teknis pengendalian kebakaran hutan telah disusun/ada
(10) Periksa apakah juknis tersebut telah disosialisasikan (11) Periksa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan
Sarana Alat
(a)
•
Peralatan penyuluhan dan peralatan penyebar
•
luasan informasi
•
Sarana pusat informasi
•
Peralatan untuk peringatan clan pendeteksian kebakaran hutan
•
Fasilitas dan peralatan untuk pengembangan sumberdaya manusia
•
Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Ilmu clan Teknologi Pengendalian Kebakaran Hutan
•
Peralatan pemadam kebakaran
(b)
Periksa apakah peralatan tersebut dapat berfungsi
(c)
Prasarana •
Sekat bakar
•
Embung air
(12) Periksa apakah sudah tersedia anggaran untuk pemeliharaan dan operasional
sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan. (13) Periksa-apakah telah dilakukan peningkatan sarana prasarana pemadam
kebakaran hutan. (14) Periksa apakah telah dilakukan pelatihan bagi para pihak terkait (15) berkenaan dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan (16) Periksa apakah telah tersedia data statistik kejadian kebakaran hutan (17) Periksa apakah telah dibuat laporan-laporan kegiatan pengendalian kebakaran
hutan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) b)
Pencegahan (1)
Periksa apakah telah dilakukan pemantauan hotspot harian (melalui internet, radio komunikasi, telp dan fax).
(2)
Periksa apakah telah dilakukan diseminasi groundcheck hotspot atas informasi hotspot yang diterima
(3)
Periksa apakah telah dilakukan pemantauan cuaca secara rutin dan terdata secara lengkap, akumulasi bahan bakar dan gejala rawan bakar
(4)
Periksa apakah telah dilakukan pembuatan peta Sistem Peringkat bahaya Kebakaran Hutan dan telah didiseminasikan pada stakeholder dan masyarakat
(5)
Periksa apakah sudah dibuat peta rawan kebakaran yang di up date setiap 3 tahun sekali yang berisi : (a) Data hot spots dan kejadian kebakaran minimal 2 (dua) tahun terakhir. (b) Kondisi lapangan dan letak geografis. (c) Tipe vegetasi dan jenis bahan bakaran yang ada. (d) Tingkat aksesibilitas. (e) Sarana dan prasarana baik alami maupun buatan yang dapat digunakan dalam pengendalian kebakaran. (f)
Pola pemanfaatan dan penggunaan lahan.
(g) Penyebaran pemukiman. (h) Tingkat ketergantungan clan jenis mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. (6)
Apakah telah dilakukan identifikasi tindakan pencegahan sumber kebakaran yang berupa : (a)
Sumber alam yang dapat menimbulkan kebakaran
(b)
Kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kebakaran antara lain : •
Penyiapan lahan
•
Pembakaran untuk mendapatkan rumput muda
•
Pembakaran untuk tujuan mengusir hama
•
Sisa-sisa obor, api unggun atau puntung rokok
(7)
Apakah telah dilakukan patroli pencegahan secara rutin selama siaga II
(8)
Periksa apakah telah dilakukan evaluasi terhadap lokasi rawan kebakaran
(9)
Periksa apakah sudah ada upaya pengawasan yang secara lebih intensif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan terutama pada musim kemarau.
(10) Periksa apakah aparat pengendalian kebakaran hutan mengetahui tanda-tanda
bahaya terjadinya kebakaran, yaitu : (a)
Secara langsung •
Pemantauan melalui patroli dan menara pengawas
•
laporan dari masyarakat
(b)
Secara tidak langsung •
Indikasi bahaya kebakaran secara dini dengan mengukur kadar air dan potensi bahan bakar serta cuaca
•
Kadar air bahan bakar kurang dari 30% jam 12.00 siang merupakan ancaman timbulnya kebakaran
•
Dengan mengukur Indeks Cuaca Kebakaran (ICK) melalui Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran, Fire Spread Map Indeks, atau pengukuran nilai Keech and Byram Indeks.
(11) Periksa apakah telah dilakukan pendekatan dalam upaya pencegahan melalui
penyuluhan di daerah rawan kebakaran (12) Periksa apakah Kampanye dalkarhut telah dilaksanakan menjelang musim
kemarau (13) Periksa apakah telah dilakukan Demo Penyiapan Lahan tanpa bakar di wilayah
kerja terutama daerah rawan kebakaran (14) Periksa apakah Apel Siaga di tingkat BKSDA/TN/Daops telah dilaksanakan
menjelang musim kemarau (minimal 1 tahun sekali) (15) Apakah telah cukup tersedia papan peringatan bahaya kebakaran terutama di
daerah rawan kebakaran (16) Apakah,telah tersedia embung air yang dapat digunakan dalam kegiatan
pemadaman di lokasi rawan kebakaran (17) Apakah telah dibangun sekat bakar baik berupa area terbuka seperti jalan atau
penanaman pohon-pohon tahan api (18) Periksa apakah telah dilakukan pembersihan areal di sekitar hutan untuk
perladangan dengan cara pembakaran terkendali (19) Periksa-apakah aparat terkait telah melaksanakan pengawasan secara -
periodik untuk mendeteksi bahaya kebakaran hutan secara dini dan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat guna menetapkan kebijakan langkah-langkah operasional yang patut dilakukan. (20) Periksa apakah sudah dibentuk regu regu pemadam masyarakat atau
Masyarakat Peduli Api c)
Pemadaman (1)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan patroli pemadaman selama siaga I
(2)
Periksa apakah telah dilakukan Posko Siaga 24 jam selama kondisi Siaga I
(3)
Apakah telah tersedia jalur jalur komunikasi dari lapangan ke Posko, Bali ke Pusat dan sebaliknya
(4)
(5)
d)
Periksa apakah pemadaman telah dilakukan dengan memperhatikan teknis pemadaman disesuaikan dengan : (a)
Kondisi areal (darat, rawa, gambut)
(b)
Topografi
(c)
Jenis dan keadaan vegetasi
(d)
Luas areal yang terbakar
(e)
Jenis kebakaran
Periksa apakah dalam menentukan teknis pemadaman tersebut telah memperhitungkan dengan matang terhadap : (a)
Kecepatan penjalaran api
(b)
Arah angin
(c)
Personil yang tersedia
(d)
Rute yang aman untuk menyelamatkan diri
(6)
Periksa apakah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman clan evakuasi
(7)
Periksa apakah telah dibuat pelaporan secara berjenjang kepada penanggung jawab areal kebakaran
(8)
Periksa apakah telah dibuat Petunjuk Sistem pengarahan personil regu pemadam yang mengatur : mobilisasi, penggunaan peralatan dan BKO (Bawah Kendali Operasi).
(9)
Periksa apakah telah dibuat laporan (a)
Lokasi kejadian kebakaran
(b)
Waktu kejadian
(c)
Penyebab kebakaran
(d)
Orang yang ditemui pada saat kejadian kebakaran
(e)
Jenis kebakaran
(f)
Jenis vegetasi yang terbakar
(g)
Keadaan cuaca (suhu, arah angin)
(h)
Peta sketsa lokasi terjadinya kebakaran
Penanganan Pasca Kebakaran (1)
Periksa,apakah telah tersedia petunjuk model laporan standar pasca kebakaran hutan
(2)
Periksa apakah setelah terjadi kebakaran, anggota regu pemadam kebakaran hutan dan lahan telah melakukan sesuai dengan prosedur
(3)
Periksa apakah telah dilakukan upaya penanganan pasca kebakaran hutan yang meliputi : (a)
Pengumpulan bahan dan keterangan
(b)
Evaluasi Dalkarhut
(c)
Monitoring Perkembangan Areal Bekas Kebakaran
(4)
Periksa apakah telah dilakukan penyidikan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan bagaimana tindak lanjutnya
(5)
Periksa apakah telah dilakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa : (a) Tanggung jawab pidana (b) Tanggung jawab perdata (c) Membayar ganti rugi (d) Sanksi administarsi
2)
3)
Perlindungan Hutan a)
Periksa apakah telah disusun rencana perlindungan hutan baik terhadap objek (hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan) maupun terhadap subjek (Negara, masyarakat, dan perorangan)
b)
Periksa seberapa besar gangguan terhadap objek dari masing-masing penyebab (manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama penyakit) dan akibat yang ditimbulkan, serta
c)
Periksa upaya apa yang telah dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dari gangguan tersebut, dan bagaimana hasilnya
d)
Periksa adakah upaya yang telah dilakukan dalam melindungi/menjaga hak Subjek (Negara, masyarakat, dan perorangan) terhadap objek (hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, sarana pengelolaan)
e)
Periksa apakah investasi yang ditanamkan Negara, Masyarakat, dan perorangan telah terlindungi dengan baik
f)
Periksa apakah sarana pengelolaan hutan yang menjadi miiik Negara, Masyarakat, dan perorangan telah terlindungi dengan baik
Mencegah Kerusakan a)
Perlindungan Terhadap Gangguan Manusia (Penebangan Liar, Perambahan Hutan, dan Pemanfaatan TSL Tanpa Izin) (1) Periksa apakah telah disusun rencana perlindunqan hutan di bidang pemberantasan penebangan liar, perambahan hutan dan perburuan liar.
(a) Periksa seberapa besar gangguan tersebut dan kerusakan yang ditimbulkan baik terhadap hutan, kawasan hutan maupun hasil hutan (b) Periksa apakah sudah ada upaya untuk mengatasi gangguan tersebut dan bagaimana hasilnya (2) Periksa apakah dilakukan kegiatan perlindungan hutan (patroli) secara rutin, dan berapa kali rata-rata dilaksanakan dalam 1 tahun. (3) Periksa apakah sudah ada standar jumlah Polhut untuk wilayah ybs. (4) Periksa apakah jumlah Polhut yang ada sudah sesuai dengan standar nasional dan standar local yang dibuat (5) Periksa dalam pengamanan hutan secara terpadu, unsur-unsur dari instansi mana saja yang diikutsertakan. (6) Periksa sarana prasarana perlindungan hutan yang sudah ada. (7) Periksa apakah dalam upaya kegiatan pemberantasan penebangan liar, Perambahan Hutan, dan Perburuan Liar telah dilakukan upaya: •
•
Preventive ¾
sosialisasi linhut/penyuluhan
¾
pembinaan masyarakat linhut
¾
kampanye anti kejahatan
¾
Pulbaket
¾
intelijen
¾
patroli dan pengawasan linhut
¾
gelar pasukan
¾
sosialisasi inpres clan peraturan lainnya
¾
pembentukan pam swakarsa
Represif ¾
•
Operasi pemberantasan
Rehabilitatif ¾
Pembinaan masyarakat pasca operasi
(8) Periksa apakah tersedia sarana dan prasarana perlindungan yang mencukupi sesuai standar nasional dan standar local b)
Perlindungan Terhadap Gangguan Ternak (1) Periksa apakah telah disusun rencana untuk pencegahan gangguan ternak (2) Periksa apakah telah terjadi gangguan ternak, seberapa besar gangguan
tersebut dan kerusakan yang ditimbulkan baik terhadap hutan, kawasan hutan, maupun hasil hutan (3) Periksa apakah ada bagian khusus yang menangani gangguan tersebut (4) Periksa apakah sudah ada upaya untuk mengatasi gangguan tersebut dan bagaimana hasilnya, sebutkan c)
Perlindungan Hama dan penyakit (1)
Periksa apakah telah dilakukan pengamatan adanya hama dan penyakit yang mengakibatkan kerusakan hutan. (a) Periksa apakah telah terjadi serangan hama dan penyakit, seberapa besar gangguan tersebut dan kerusakan yang ditimbulkan baik terhadap hutan, kawasan hutan, maupun hasil hutan (b) Periksa apakah ada bagian yang menangani hama dan penyakit (c) Periksa apakah sudah ada upaya untuk mengatasi gangguan tersebut dan bagaimana hasilnya, sebutkan
(2)
Apabila ada, periksa penanggulangannya.
apakah
telah
dilakukan
tindakan-tindakan
(3)
Periksa apakah telah dilakukan upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit yang meliputi : (a) Penyelenggaraan penelitian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa (b) Pengendalian populasi tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dilakukan terhadap jenis-jenis asli yang populasinya sudah sangat banyak (overpopulation) dan jenis-jenis eksotik (c) Pengendalian hama dan penyakit dengan metode biologis,mekanis, kimiawi dan atau terpadu
d)
Perlindungan Hutan terhadap Daya-Daya Alam (1) Periksa apakah telah disusun rencana perlindungan hutan dalam menangani daya-daya alam: (a) Letusan gunung berapi dengan : •
Mengadakan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam rangka pemantauan gunung berapi, peramalan perusakan yang mungkin terjadi dan usaha-usaha untuk menguranginya;
•
Melindungi dan memantau proses-proses alami yang menunjang rehabilitasi hutan yang rusak oleh letusan gunung berapi;
•
Normalisasi saluran/aliran lahar dingin.
(b) Tanah longsor dengan : •
Membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan-lahan yang miring atau curam;
•
Menanam jenis-jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi yang tinggi dan mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau curam
(c) Banjir dengan : •
Mengadakan kerjasama antar instansi yang berwenang dalam penanganan masalah sumber daya air terutama dalam hal pemantauan perilaku air sungai, peramalan banjir dan kerusakan yang diakibatkannya serta normalisasi aliran sungai;
•
Melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh
(d) Badai dengan : •
Melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin;
•
Menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat yang bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka
(e) Kekeringan dengan :
(f)
•
Melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air;
•
Membuat cek dam, embung air, waduk;
Gempa dengan : •
Identifikasi lokasi rawan gempa dan resiko dampak
•
Penyediaan peta rawan gempa pada kawasan hutan termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
•
Menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa
(2) Periksa apakah telah dilakukan usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh daya alam dengan dilaksanakan kegiatan:
(a) Memantau bio-fisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam; (b) Memantau peta lokasi kerawanan bencana; (c) Membangun bangunan civil teknis; (d) Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat (e) Menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta lingkungan; dan atau (f) e)
Menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan
Perambahan Kawasan (1) Periksa apakah dilakukan kegiatan pengamanan hutan (patroli) secara rutin, khusus maupun terpadu dan berapa kali rata-rata dilaksanakan dalam 1 tahun. (2) Periksa apakah jumlah POLHUT yang ada tersebut cukup memadai untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan. (3) Periksa dalam pengamanan hutan secara terpadu, unsur-unsur dari instansi mana saja yang diikutsertakan. (4) Periksa pelanggaran apa saja yang ditemukan pada waktu dilakukan kegiatan pengamanan hutan tersebut. (5) Periksa apakah terhadap hasil hutan kayu tangkapan / sitaan / temuan dan atau pelanggaran lainnya tersebut telah dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagaimana tindak lanjutnya. (6) Periksa apakah barang bukti berupa hasil hutan / kayu tangkapan / sitaan / temuan tersebut telah diukur / diuji sebelum proses hukum dilakukan dan dimana barang bukti tersebut di simpan sebelum ada kepastian hukum dan belum dilelang. (7) Periksa apakah terjadi perburuan liar dan bagaimana upaya penanggulangannya dilaksanakan baik di lokasi jalan masuk menuju kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. (8) Periksa apakah telah dilakukan penyidikan terhadap perambahan kawasan dan bagaimana tindak lanjutnya.
f)
Melindungi/Menjaga Hak (1) Hak Negara (a) Periksa apakah hak Negara terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, dan sarana pengelolaan telah terjaga dengan baik (b) Periksa apakah ada pelanggaran hak tersebut, sebutkan (c) Periksa apakah ada upaya yang dilakukan dalam melindungi hak tersebut, sebutkan.
(2) Hak masyarakat (a) Apakah telah ada pengakuan terhadap hutan adat (b) Apakah ada pelanggaran hak masyarakat (c) Upaya apa yang telah dilakukan dalam melindungi hak tersebut (3) Hak Perorangan/perusahaan (a) Periksa apakah hak perorangan/perusahaan telah terlindungi sesuai dengan peratutan yang berlaku (b) Periksa apakah ada pelanggaran hak, sebutkan (c) Periksa apakah ada upaya dalam melindungi pelanggaran hak tersebut, sebutkan 4)
Pengamanan Hutan a)
Polisi Kehutanan / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (1) Apakah telah disusun perencanaan Polhut dan PPNS (2) Periksa apakah jumlah Polhut yang ada sudah sesuai dengan standar nasional dan standar local yang dibuat/kebutuhan local (3) Periksa apakah telah disusun organisasi Polhut dan tata kerjanya. (4) Periksa apakah ada Polhut yang belum mengikuti atau belum lulus pelatihan menembak dan psikotes. (5) Periksa apakah ada Polhut yang telah lulus pelatihan menembak dan psikotes tetapi belum memperoleh ijin penggunaan dan pinjam pakai SENPI Kartu Kuning dari POLDA setempat. Apabila ada, apa penyebabnya. (6) Periksa apakah seluruh kasus-kasus kejahatan kehutanan telah ditangani oleh PPNS Kehutanan, kenapa, dan apa kendalanya (a) Periksa apakah seluruh Polhut sudah bertugas sesuai bidangnya/ kepolhutan. Kalau belum sebutkan kenapa (7) Periksa apakah semua PPNS telah memiliki surat izin untuk melakukan penyidikan (a) Apakah seluruh PPNS telah aktif melakukan penyidikan, kalau belum berapa orang, kenapa. Sebutkan (8) Periksa apakah jumlah PPNS sudah sesuai dengan kebutuhan setempat. Apa dasarnya, apakah sudah ada standarnya (9) Periksa apakah Polhut dan PPNS telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk melakukan tugasnya (individual dan regu) (10) Periksa apakah dukungan pendanaan telah memadai untuk polhut.
b)
Senjata Api (1) Periksa jenis, jumlah dan kondisi senjata api (SENPI) yang ada, apakah telah mencukupi sesuai dengan ketentuan (perbandingan jumlah SENPI : Jumlah Polhut = 1 : 3). Bandingkan dengan izin angkut SENPI dari MABES POLRI. (2) Periksa apakah seluruh SENPI telah diberi nomor inventaris. (3) Periksa apakah ada SENPI yang belum memiliki Buku Pas SENPI. Apabila ada, apa sebabnya. (4) Periksa apakah telah ada gudang khusus untuk penyimpanan SENPI. Apabila belum ada, dimana SENPI tersebut disimpan. (5) Periksa sistem pengawasan umum mengenai penyimpanan/ pemeliharaan/penggunaan SENPI Polhut yang berada di jajaran instansi/ BUMN Departemen Kehutanan. (6) Periksa apakah ada pemeliharaan/perawatan senjata api secara berkala
c)
d)
Operasi Represif (1)
Periksa apakah dalam setiap operasi dibuat rencana operasi
(2)
Periksa apakah dalam melakukan operasi pengamanan dilakukan oleh Polhut secara mandiri (mandiri fungsional) atau masih melibatkan Polri dalam bentuk operasi gabungan
(3)
Periksa dalam operasi gabungan unsur-unsur mana saja yang diikutsertakan
(4)
Periksa apakah dalam setiap operasi Target Operasi selalu tercapai, kenapa ?
(5)
Periksa pelanggaran apa saja yang ditemukan pada waktu dilakukan operasi
(6)
Periksa bagaimana penanganan terhadap adanya perburuan liar
(7)
Periksa bagaimana penanganan terhadap adanya perambahan kawasan
Yustisi (1) Periksa apakah terhadap kasus kejahatan telah dilakukan proses hokum sesuai peraturan yang berlaku, bagaimana tindak lanjutnya (2) Periksa seberapa banyak kasus yang telah dapat diselesaikan, dimana kendalanya (3) Periksa bagaimana penanganan barang bukti hasil kejahatan tersebut, disimpan dimana, dan bagaimana kondisinya saat ini (4) Periksa apakah telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti hasil kejahatan tersebut, berapa jumlahnya.
b.
Konservasi Kawasan 1)
Kawasan Pelestarian Alam a)
Taman Nasional (1) Pengelolaan Taman Nasional (a)
Periksa apakah telah dilakukan pengukuhan status kawasan mulai dari penunjukan, penataan batas, sampai pada penetapan status kawasan oleh Menteri Kehutanan
(b)
Periksa apakah telah dilakukan pemeliharaan batas dan tanda kawasan termasuk rekonstruksi batas.
(c)
Periksa apakah telah disusun Rencana Pengelolaan Taman Nasional jangka panjang (25 tahun) dan telah dinilai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(d)
Periksa apakah telah disusun Rencana Pengelolaan Taman Nasional jangka menengah (5 tahun) dan telah dinilai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(e)
Periksa apakah telah disusun Rencana Pengelolaan Taman Nasional jangka pendek (tahunan) dan telah dinilai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(f)
Periksa apakah dalam rencana pengelolaan yang memerlukan penjabaran lebih rinci, masing-masing telah disusun rencana teknisnya, misalnya rancangan untuk bangunan tertentu, pembinaan habitat, pembinaan populasi dan rancangan pengambilan sumber genetik.
(g)
Periksa apakah telah dilakukan upaya pendayagunaan potensi Taman Nasional untuk kegiatan wisata alam pendidikan dan penyediaan plasma nutfah dengan tidak mengurangi luas kawasan, tidak menyebabkan berubahnya fungsi dan tidak memasukkan jenis tumbuhan maupun satwa yang bukan asli dari daerah tersebut.
(h)
Periksa apakah dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional telah dilakukan penataan ke dalam zona inti, zona rimba/zona bahari, zona pemanfaatan dan zona lain (zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya, sejarah , zona khusus) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan/Ditjen PHKA.
(i)
Periksa apakah, zona Taman Nasional telah dilakukan penataan batasnya.
(j)
Periksa apakah dalam zona inti terdapat kegiatan selain :
•
Penelitian dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
•
Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian dan monitoring.
•
Perlindungan dan pengamanan
•
Pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau penunjang budidaya
(k)
Periksa apakah di dalam zona rimba/bahari terdapat kegiatan selain : •
Kegiatan penelitian, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang budidaya.
•
Perlindungan dan pengamanan
•
Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas.
•
Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi kehidupan liar
• (l)
Pemanfaatan tradisional.
Periksa apakah di dalam zona pemanfaatan terdapat kegiatan selain: •
Pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam.
•
Perlindungan dan Pengamanan
•
Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya
•
Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam
•
Kegiatan pengusahaan wisata alam yang dilakukan pihak ketiga baik oleh koperasi, BUMN, swasta maupun perorangan.
•
Penangkaran jenis untuk menunjang kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan re-stocking.
•
Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur daerah setempat tanpa merubah bentang alam.
•
Pemanfaatan tradisional.
(m)
Periksa apakah di dalam zona tradisional terdapat kegiatan selain : •
Perlindungan dan pengamanan
•
Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat
•
Pembinaan habitat dan populasi
•
Penelitian dan pengembangan
•
Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku
(n)
Periksa apakah di dalam zona religi, budaya dan sejarah terdapat kegiatan selain : •
Perlindungan dan pengamanan
•
Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi
•
Penyelenggaraan upacara adat
•
Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada
(o)
Periksa apakah di dalam zona khusus terdapat kegiatan selain : •
Perlindungan dan pengamanan
•
Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat
•
Rehabilitasi
•
Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah
(p)
Periksa apakah pengelolaan uang masuk Taman Nasional telah sesuai dengan ketentuan.
(q)
Periksa apakah terdapat kegiatan upaya penyertaan masyarakat sekitar secara aktif dalam pengelolaan.
(r)
Periksa apakah dijumpai atau ada laporan mengenai telah terjadinya kerusakan habitat dan/atau penurunan populasi satwa yang dilindungi undang-undang dalam Taman Nasional, serta apakah telah dilakukan upaya pengkajian/ penelitian dan bagaimana tundak lanjutnya.
(s)
Periksa apakah terdapat kegiatan pembinaan habitat dan pembinaan populasi dan bagaimana hasilnya.
(t)
Periksa apakah terdapat kegiatan rehabilitasi dengan jenis tumbuhan asli dan bagaimana hasilnya.
(u)
Periksa apakah terdapat kegiatan reintroduksi jenis satwa sejenis dan asli dan bagaimana hasilnya.
(v)
Periksa apakah terdapat kegiatan pengendalian dan/atau pemusnahan jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak asli yang diidentifikasi telah dan akan mengganggu ekosistem kawasan dan bagaimana hasilnya.
(w)
Periksa apakah didalam Taman Nasional terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli.
(x)
Periksa proses pengukuhan Taman Nasional dimulai dari proses penunjukan, penataan batas, sampai pada proses penetapan status kawasan .
(y)
Periksa kapan terakhir kali dilaksanakan kegiatan pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekontruksi batas dan bagaimana hasilnya.
(z)
Periksa apakah ada bagian kawasan Taman Nasional yang kondisinya dan atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan penetapannya. Apabila ada, apakah telah dilakukan kajian dan bagaimana hasilnya.
(2) Sarana dan Prasarana Taman Nasional (a)
Periksa jumlah/panjang sarana dan prasarana yang ada, serta kondisinya berupa :
(b)
•
Kantor pengelola.
•
Pondok kerja/jaga/penelitian.
•
Jalan patroli.
•
Pusat informasi.
•
Wisma cinta alam.
•
Menara pengawas satwa.
•
Stasiun rehabilitasi satwa.
•
Peralatan navigasi.
•
Peralatan komunikasi.
•
Peta-peta dasar dan kerja.
Periksa jumlah dan kondisi sarana transportasi dan penunjang yang ada, berupa : •
Perlengkapan kerja di perairan.
•
Laboratorium penelitian.
(c)
•
Kandang transit satwa.
•
Sarana dan prasarana wisata alam.
•
Akomodasi.
•
Transportasi.
•
Pertunjukan kebudayaan.
•
Sistem sanitasi.
•
Fasilitas rekreasi.
Periksa proses pengadaan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pengelolaan Potensi Kawasan (a)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan dan penanganan hasilnya melalui sistem data base dan bagaimana hasilnya.
(b)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kondisi kawasan dan potensinya dan bagaimana hasilnya.
(c)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pembinaan habitat dan pembinaan populasi dan bagaimana hasilnya.
(d)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyediaan plasma nutfah dan bagaimana hasilnya.
(e)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan dan bagaimana hasilnya
(f)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pemakaian kawasan sebagai tempat pengkayaan dan penangkaran jenis untuk kepentingan penelitian, pembinaan habitat serta populasi dan rehabilitasi kawasan dan bagaimana hasilnya.
(4) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan (a)
Periksa
apakah
telah
dilaksanakan
kegiatan
perlindungan
dan
pengamanan fisik kawasan dan bagaimana hasilnya. (b)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan identifikasi daerah-daerah rawan gangguan dan bagaimana hasilnya.
(c)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi batas kawasan dan bagaimana hasilnya.
(d)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kemitraan dengan masyarakat sekitar dan bagaimana hasilnya.
(e)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pemasangan tanda-tanda larangan dan pengumuman dan bagaimana hasilnya.
(f)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penegakan hukum dan bagaimana hasilnya.
(g)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran dan bagaimana hasilnya.
(h)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengendalian dan/atau pemusnahan hama dan penyakit dan jenis pengganggu lainnya dan bagaimana hasilnya.
(5) Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan (a)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem dan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat dan bagaimana hasilnya.
(b)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyiapan pelayanan dan materi penelitian dan pendidikan dan bagaimana hasilnya.
(c)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyiapan database informasi kegiatan penelitian dan pendidikan dan bagaimana hasilnya.
(d)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan skala prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan dan bagaimana hasilnya.
(e)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan bentuk kerjasama dalam penelitian dan pendidikan. Apabila sudah, dengan pihak mana dan bagaimana hasilnya.
(f)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan sistem dokumentasi, publikasi dan promosi dan bagaimana hasilnya
b)
Taman Wisata Alam (1) Pengelolaan Wisata Alam (a) Periksa apakah telah dilaksanakan pengukuhan status kawasan mulai dari penunjukan, penataan batas, sampai pada penetapan status kawasan oleh Menteri Kehutanan, apabila belum apa sebabnya. (b) Periksa apakah telah dilakukan pemeliharaan batas dan tanda kawasan termasuk rekonstruksi batas dan bagaimana hasilnya.
(c) Apakah telah dilakukan penataan kawasan ke dalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan dan bagaimana hasilnya. (d) Apakah telah dilakukan kajian kawasan Taman Wisata Alam yang kondisinya dan/atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan penetapannya dan bagaimana hasilnya. (e) Periksa apakah telah disusun Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam Jangka Panjang (25 tahun), Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam Jangka pendek (tahunan), dan apakah telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. (f) Periksa apakah setiap kegiatan dalam rencana pengelolaan yang memerlukan penjabaran lebih rinci, masing-masing telah disusun rencana teknisnya, misalnya rancangan untuk bangunan tertentu, pembinaan habitat, pembinaan populasi dan rancangan pengambilan sumber genetik. (g) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan Inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik wisata alam dan bagaimana hasilnya. (h) Periksa apakah telah dilaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sosial
ekonomi
(pengunjung),
dan
budaya
kebijaksanaan
masyarakat, sektor
kecenderungan
kepariwisataan
daerah
pasar dan
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ada di sekitar kawasan dan bagaimana hasilnya. (i) Periksa apakah ada upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan berupa kesempatan kerja / peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan bagaimana hasilnya. (j) Periksa upaya
yang telah dilaksanakan untuk menjaga keunikan dan
keindahan alam serta mutu kondisi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan bagaimana hasilnya. (k) Periksa upaya–upaya untuk memasarkan obyek wisata alam dan pengusahaannya dan bagaimana hasilnya. (2) Sarana Prasarana Wisata Alam (a) Periksa apakah Taman Wisata Alam telah memiliki sarana dan prasarana berupa : •
Kantor Pengelola.
•
Pusat informasi.
•
Pondok kerja/jaga/penelitian.
•
Jalan patroli.
•
Menara pengawas kebakaran.
•
Menara pengintaian satwa.
•
Papan-papan pengumuman.
•
Peralatan navigasi.
•
Peralatan komunikasi.
(b) Periksa proses pengadaan sarpras tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pengelolaan Potensi Kawasan (a) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan serta penanganan hasil-hasilnya melalui sistem database dan bagaimana hasilnya. (b) Periksa pengembangan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi dan potensinya dan bagaimana hasilnya. (c) Periksa apakah telah dilakukan
pembinaan habitat dan bagaimana
hasilnya. (d) Periksa apakah telah dilakukan pembinaan populasi tumbuhan dan satwa dan bagaimana hasilnya. (e) Periksa apakah telah dilaksanakan rehabilitasi kawasan yang rusak dan bagaimana hasilnya. (f) Periksa apakah telah dilakukan penyediaan plasma nutfah untuk menunjang kegiatan budidaya dan bagaimana hasilnya. (g) Periksa apakah telah dilakukan pengkayaan dan penangkaran jenis untuk kepentingan penelitian dan bagaimana hasilnya. (4) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan (a)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem dan sosial ekonomi budaya masayarakat dan bagaimana hasilnya.
(b)
Periksa apakah telah dilakukan penyiapan pelayanan dan materi penelitian dan pendidikan.
(c)
Periksa apakah telah dilakukan penyediaan informasi kegiatan penelitian dan pendidikan.
(d)
Periksa apakah telah disusun rencana dan skala prioritas kegiatan penelitian dan pendidikan.
(e)
Periksa apakah telah dilakukan dikembangkan bentuk kerjasama dengan masyarakat dan pihak-pihak lain dan bagaimana hasilnya.
(5) Pengembangan Integrasi dan Koordinasi (a)
Periksa apakah rencana pengelolaan sampai pada tahap pelaksanaan pengelolaan kawasan dan pengembangannya disusun melalui koordinasi lintas sektoral.
(b)
Periksa apakah dalam rangka pembinaan daerah penyangga Taman Wisata Alam telah dikembangkan pola kemitraan dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan masyarakat khususnya untuk kegiatan : •
Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, promosi wisata alam, penelitian, pendidikan dan kegiatan pemanfaatan potensi kawasan untuk kegiatan budidaya.
•
Penyuluhan konservasi, baik melalui jalur resmi maupun informal, tentang fungsi, tujuan dan manfaat Taman Wisata Alam.
•
Pembinaan daerah penyangga dititikberatkan pada mengikutsertakan secara aktif masyarakat sekitar dalam pengembangan wisata alam di kawasan tersebut.
c)
Taman Hutan Raya (1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (a) Periksa apakah telah disusun rencana untuk mendayagunakan potensi Taman Hutan Raya untuk kegaitan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penyediaan plasma nutfah, diupayakan tidak mengurangi luas dan tidak merubah fungsi kawasan serta rencana untuk menjadikan TAHURA
sebagai taman
kebanggaan provinsi dengan koleksi jenis tumbuhan dan satwa dari provinsi yang bersangkutan. (b) Periksa apakah, kawasan taman hutan raya telah ditata ke dalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan. (c) Periksa apakah dalam blok perlindungan terdapat kegiatan selain : •
Monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan wisata terbatas.
•
Pembangunan sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring.
(d) Periksa apakah dalam blok pemanfaatan terdapat kegiatan selain : •
Pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk penelitian, pendidikan dan wisata alam.
•
Kegiatan pengusahaan wisata alam oleh pihak ketiga baik koperasi, BUMN, swasta maupun perorangan.
•
Kegiatan penangkaran jenis sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking dan budidaya plasma nutfah oleh masyarakat setempat.
•
Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, dan wisata alam
berupa pondok wisata, bumi perkemahan, karavan,
penginapan remaja, usaha makanan dan minuman sarana wisata tirta, angkutan wisata, wisata budaya dan penjualan cinderamata dengan memperhatikan gaya arsitektur daerah setempat tanpa merubah bentang alam. (e) Periksa apakah ada kerusakan potensi kawasan Taman Hutan Raya. Apabila ada apakah telah dilakukan kajian dan dilaksanakan kegiatan : •
Pembinaan habitat dan pembinaan populasi.
•
Rehabilitasi kawasan.
•
Pengendalian dan/atau pemusnahan jenis tumbuhan dan/atau satwa pengganggu.
(f) Periksa apakah dalam mengelola TAHURA telah mengikut sertakan warga masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha. (2) Pemantapan Kawasan (a) Periksa proses pengukuhan status kawasan mulai dari penunjukan, penataan batas, sampai pada penetapan status kawasan oleh Menteri Kehutanan. (b) Periksa apakah pernah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan batas dan tanda kawasan termasuk rekonstruksi batas. (c) Periksa apakah telah dilaksanakan penataan kawasan ke dalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan.
(d) Periksa apakah telah dilaksanakan kajian terhadap bagian kawasan yang kondisinya dan/atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan penetapannya dan bagaimana hasilnya. (3) Pengelolaan Potensi Kawasan (a) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan dan penanganan hasilnya melalui sistem database dan bagaiamana hasilnya. (b) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan sistem pamantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi dan potensinya dan bagaimana hasilnya. (c) Periksa
apakah
telah
dilaksanakan
kegiatan
pembinaan
dan
pengembangan koleksi tumbuhan dan satwa dan bagaimana hasilnya. (d) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyediaan plasma nutfah untuk menunjang kegiatan budidaya. (e) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengkayaan dan penangkaran jenis untuk kepentingan penelitian dan bagaimana hasilnya. (f) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan wisata alam. (g) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi bagian-bagian kawasan yang rusak dan bagaimana hasilnya. (4) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan (a) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan batas kawasan dan bagaimana hasilnya. (b) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan identifikasi daerah-daerah rawan gangguan. (c) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi batas kawasan dan bagaimana hasilnya. (d) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam rangka upaya melindungi dan mengamankan kawasan. (e) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pemasangan tanda-tanda larangan di tempat yang strategis. (f) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penegakan hukum dan bagaimana tindask lanjutnya.
(g) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran dan bagaimana hasilnya. (h) Periksa
apakah
telah
dilaksanakan
kegiatan
pengendalian
dan
pemberantasan hama, penyakit dan jenis pengganggu lainnya dan bagaimana hasilnya. (5) Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan (a) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem dan sosial ekonomi budaya masyarakat dan bagaimana hasilnya. (b) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyiapan materi dan pelayanan kegiatan penelitian dan pendidikan. (c) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyiapan database informasi kegiatan penelitian dan pendidikan. (d) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan skala prioritas pelaksanaan penelitian dan bagaimana hasilnya. (e) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan bentuk kerja sama melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan pihak-pihak lain dalam pengelolaan TAHURA dan bagaimana hasilnya. (f) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan sistem dokumentasi, publikasi, promosi dan bagaimana hasilnya. 2)
Kawasan Suaka Alam a)
Cagar Alam (1) Pemantapan Kawasan (a) Periksa proses pengukuhan kawasan yang meliputi penunjukan, penataan batas, dan penetapan status dan fungsi kawasan. (b) Periksa apakah pernah dilaksanakan pemeliharaan batas kawasan termasuk rekonstruksi batas. (c) Periksa apakah telah dilakukan penataan kawasan ke dalam blok inti dan blok rimba dan bagaimana hasilnya. (d) Periksa apakah ada bagian kawasan cagar alam yang kondisinya dan/atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan penetapannya. Apabila ada, apakah telah dilakukan kajian dan bagaimana tindak lanjutnya. (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Periksa apakah telah disusun Rencana Pengelolaan Cagar Alam jangka panjang (25 tahun). Pengelolaan Cagar Alam jangka menengah (5 tahun) dan Rencana
Pengelolaan Cagar Alam jangka pendek (tahunan) yang disahkan pejabat yang berwenang. (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana (a)
(b)
(c)
Periksa apakah telah dibangun sarana dan prasarana pokok pengelolaan : •
Kantor pengelola
•
Pondok kerja/jaga/penelitian
•
Pusat informasi
•
Laboratorium penelitian
•
Jalan patroli
•
Menara pengawas kebakaran
•
Menara pengintai satwa
•
Peralatan navigasi
•
Peralatan komunikasi
•
Peta kerja dan peta-peta dasar
•
Peralatan transportasi
•
Perlengkapan kerja
Periksa apakah ada sarana dan prasarana wisata terbatas : •
Jalan setapak
•
Perlengkapan wisata terbatas
•
Media interpretasi
Periksa proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut apakah sesuai ketentuan yang berlaku dan bagaimana kondisinya pada saat ini.
(4) Pengelolaan potensi kawasan (a)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan serta penanganan hasil-hasilnya melalui sistem database dan bagaimana hasilnya.
(b)
Periksa apakah telah dikembangkan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan potensi kawasan.
(c)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan pembinaan habitat dan pembinaan populasi baik tumbuhan maupun satwa secara terbatas dan bagaimana hasilnya.
(d)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan penyediaan plasma nutfah secara terbatas untuk kegiatan yang menunjang budidaya
(e)
Periksa apakah yelah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dengan jenis asli dan/atau dari kawasan lain masih berada pada zona biogeografi dan ekosistem yang sama dapat dilakukan pada Cagar Alam yang bukan untuk kepentingan monitoring gejala alam dan perlindungan ekosistem tertentu dan bagaimana hasilnya.
(5) Perlindungan dan pengamatan kawasan (a)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan fisik kawasan dan bagaimana hasilnya.
(b)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan identifikasi daerah-daerah rawan gangguan dan bagaimana hasilnya.
(c)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan sosialisasi batas dan bagimana hasilnya.
(d)
Periksa apakah telah dilakukan kerjasama melalui kegiatan pengembangan kemitraan dengan masyarakat.
(e)
Periksa apakah telah dipasang pengumuman larangan.
(f)
Periksa apakah terhadap pelanggaran di dalam Cagar Alam telah dilakukan proses penegakan hukum dan bagaimana tindaklanjutnya.
(g)
Periksa apakah telah dilakukan upaya pencegahan kebakaran.
(h)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian dan/atau pemberantasan hama dan penyakit dan jenis pengganggu lainnya.
(6) Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan (a)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem dan sosial ekonomi budaya masyarakat dan bagaimana hasilnya.
(b)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan penyiapan sistem pelayanan dan materi kegiatan penelitian pendidikan.
(c)
Periksa apakah telah disusun database mengenai informasi kegiatan penelitian.
(d)
Periksa apakah telah disusun rencana dan skala prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan.
(e)
Periksa apakah telah dikembangkan sistem dokumentasi, publikasi, promosi dan pelaksanaannya.
(f)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi lokasi dan potensi obyek wisata pendidikan dan bagaimana hasilnya.
(g)
Periksa apakah telah dikembangkan wisata terbatas dalam bentuk paketpaket pendidikan berupa pengenalan jenis tumbuhan dan satwa, tipe-tipe ekosistem dan pendidikan lingkungan.
(7) Pengembangan Integrasi dan Kordinasi
b)
(a)
Periksa apakah penyusunan rencana pengelolaan sampai pada tahap pengembangannya dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral.
(b)
Periksa apakah dalam rangka pembinaan daerah penyangga telah dikembangkan pola kemitraan dengan organisasi pemerintah dan nonpemerintah, baik dalam maupun luar negeri dan masyarakat dalam : •
Pembangunan sarana dan prasarana, promosi penelitian, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan pemanfaatan potensi kawasan untuk kegiatan budidaya.
•
Penyuluhan konservasi, baik melalui jalur resmi maupun informal, tentang fungsi, tujuan dan manfaat Cagar Alam dan bagaimana hasilnya.
Suaka Margasatwa (1) Pemantapan kawasan (a) Periksa apakah proses pengukuhan kawasan suaka margasatwa mulai dari penunjukan, penataan batas, sampai pada penetapan status dan fungsinya. (b) Periksa apakah telah dilakukan pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekontruksi batas. (c) Periksa apakah telah dilakukan penataan kawasan ke dalam blok inti dan blok rimba. (d) Periksa apakah ada bagian kawasan Suaka Margasatwa yang kondisinya dan/atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan penetapannya. Apabila ada, apakah telah dilakukan pengkajian dan bagaimana tindak lanjutnya. (2) Penyusunan Rencana Periksa apakah telah disusun Rencana Pengelolaan Suaka Margasatwa Jangka Panjang (25 tahun), Rencana Pengelolaan Suaka Margasatwa Jangka Menengah (5 tahun), Rencana Pengelolaan Suaka Margasatwa Jangka Pendek (tahunan), dan Rancangan Teknis. (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana (a) Periksa apakah sarana dan prasarana yang ada sesuai kriteria sebagai berikut :
•
•
Sarana dan prasarana pokok pengelolaan berupa : -
Kantor pengelola
-
Pondok kerja/jaga/penelitian
-
Pusat informasi
-
Laboratorium penelitian
-
Jalan patroli
-
Menara pengawas kebakaran
-
Menara pengintai satwa
-
Peralatan navigasi
-
Peralatan komunikasi
-
Peta kerja dan peta-peta dasar
-
Peralatan transportasi
-
Perlengkapan kerja
Sarana dan prasarana wisata terbatas : -
Jalan setapak
-
Perlengkapan wisata terbatas
-
Media interpretasi
(b) Periksa proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana kondisinya pada saat ini. (4) Pengelolaan Potensi Kawasan (a) Periksa apakah telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan serta penanganan hasilnya melalui sistem database dan bagaimana hasilnya. (b) Periksa apakah telah dikembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan potensi kawasan dan bagaimana pelaksanaannya. (c) Periksa apakah telah dilakukan pembinaan habitat dan pembinaan populasi baik tumbuhan maupun satwa secara terbatas dan bagaimana hasilnya. (d) Periksa apakah telah dilakukan penyediaan plasma nutfah secara terbatas untuk kegiatan yang menunjang budidaya. (e) Periksa apakah telah dilaksanakan rehabilitasi kawasan yang rusak dengan jenis asli dan/atau dari kawasan suaka margasatwa lain masih berada pada zona biogeografi dan ekosistem yang sama dan bagaimana hasilnya. (5) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan (a) Periksa apakah dilakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan secara terus-menerus dan bagaimana hasilnya.
(b) Periksa apakah telah dilakukan identifikasi daerah-daerah rawan gangguang dan bagaimana hasilnya. (c) Periksa apakah telah dilakukan kegiatan sosialisasi batas kawasan. (d) Periksa apakah telah dilakukan pemasangan papan pengumuman larangan. (e) Periksa apakah terhadap pelanggaran kawasan telah dilaksanakan proses hukum dan bagaimana tindak lanjutnya. (f)
Periksa apakah telah dilakukan upaya pencegahan kebakaran kawasan.
(g) Periksa apakah telah dilakukan pengadalian dan/atau pembeantasan hama dan penyakit dan jenis pengganggu lainnya. (6) Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan (a) Periksa apakah telah dilakukan identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem dan sosial ekonomi budaya masyarakat dan bagaimana hasilnya. (b) Periksa apakah telah dilakukan penyiapan sistem pelayanan dan materi kegiatan penelitian dan pendidikan dan bagaimana hasilnya. (c) Periksa apakah telah disusun database mengenai informasi kegiatan penelitian dan pendidikan. (d) Periksa apakah telah disusun rencana dan skala prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan. (e) Periksa apakah telah dikembangkan kerjasama melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan bagaimana hasilnya. (f)
Periksa apakah telah dikembangkan sistem dokumentasi, publikasi, promosi dan bagaimana pelaksanaanya.
(7) Pengelolan Wisata Terbatas (a) Periksa apakah telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi lokasi dan potensi obyek wisata terbatas dan bagaimana hasilnya. (b) Periksa apakah telah dikembangkan kegiatan wisata terbatas dalam bentuk paket-paket pendidikan, misalnya inventarisasi, pengenalan jenis tumbuhan dan satwa, tipe-tipe ekosistem dan lingkungan. (c) Periksa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keunikan dan keindahan alam serta mutu kondisi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan bagaimana hasilnya.
(8) Pengembangan Integrasi dan Koordinasi (a) Periksa apakah penyusunan rencana pengelolaan sampai pada tahap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangannya dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral dan bagaimana hasilnya. (b) Periksa apakah telah dikembangkan kerjasama dalam pengelolaan Suaka Margasatwa melalui pola kemitraan dengan organisasi pemerintah, nonpemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan masyarakat. (c) Periksa apakah ada pembangunan sarana dan prasarana penelitian, pendidikan, wisata dan kegiatan untuk budidaya. (d) Periksa apakah telah dilaksanakan penyuluhan konservasi, baik melalui jalur formal maupun informal, tentang fungsi, tujuan dan manfaat Suaka Margasatwa dan bagaimana hasilnya. (e) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pembinaan daerah penyangga. c. Pemanfaatan Kawasan 1)
2)
Pengelolaan Wisata Alam a)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik wisata dan rekreasi dalam kawasan dan bagaimana hasilnya.
b)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis social ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijaksanaan sector kepariwisataan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang ada di sekitar kawasan dan bagaimana hasilnya.
c)
Periksa apakah pada zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan Tahura, blok pemanfaatan TWA telah disusun rencana kegiatan pengusahaan pariwisata alam (TPA).
d)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan bagaiamana hasilnya.
e)
Periksa apakah telah dilaksanakan upaya-upaya untuk menjaga keunikan dan keindahan alam serta mutu kondisi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan bagaimana hasilnya.
Pengusahaan Pariwisata Alam a)
Periksa apakah dalam Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam(TWA)} dan Hutan Lindung telah dilakukan inventarisasi potensi untuk diusahakan sebagai kegiatan usaha pariwisata alam.
b)
Periksa apakah potensi pariwisata alam yang ada di dalam kawasan konservasi telah diprogramkan untuk pengembangan dan pemanfaatannya.
c)
Periksa apakah potensi pariwisata alam yang ada telah diketahui dan telah diinformasikan/dipromosikan kepada masyarakat untuk dapat diusahakan.
d)
Periksa surat izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) untuk areal-areal yang telah dikonversikan.
e)
Periksa perusahaan yang telah mempunyai izin prinsip PPA dan teliti proses perkembangannya.
f)
Periksa apakah PPA dilakukan di zona pemanfaatan Taman Nasional, blok pemanfaatan Tahura/TWA dan apakah telah sesuai dengan rencana pengelolaan.
g)
Periksa apakah para pengusaha pariwisata alam telah membuat dan memiliki rencana karya pengusahaan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
h)
Periksa jenis-jenis sarana pariwisata alam yang ada apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (yang dapat dibangun) meliputi : (1) Sarana akomodasi. (2) Rumah makan dan minuman. (3) Sarana wisata tirta. (4) Sarana wisata budaya. (5) Sarana angkutan umum. (6) Kios cindera mata.
i)
Periksa proses penerbitan izin PPA apakah telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
j)
Periksa apakah pemegang izin PPA telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
k)
Periksa apakah pihak pengusaha dalam mengelola sarana pariwisata sesuai dengan izin usahanya.
l)
Periksa apakah terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila ada, apakah telah diberi teguran dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
m) Periksa apakah proses perpanjangan IPPA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. n)
Periksa apakah perusahaan yang telah berakhir/dicabut IPPA-nya, sarana prasarana kepariwisataan yang tidak bergerak telah diserahkan dan menjadi milik Negara.
o)
Periksa apakah setiap pemohon yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan telah membayar Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) sesuai tarif yang telah ditetapkan.
3)
d.
p)
Periksa apakah telah dilaksanakan pemungutan imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya dan berapa besarnya.
q)
Periksa apakah setiap pemegang izin IPPA telah membayar Iuran Usaha Pariwisata Alam (IUPA) sesuai dengan tarif yang berlaku.
r)
P)eriksa apakah pejabat penagih telah menerbitpan SPP PUPA dan SPP IUPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
s)
Periksa apakah pejabat penagih telah melakukan pencatatan, penyetoran, dan pembuatan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
t)
Periksa apakah pejabat yang berwenang telah melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan teliti tindak lanjut dari hasil kegiatan tersebut.
u)
Periksa apakah pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pemegang IPPA telah dilakukan dengan efektif.
Pemanfaatan Lain a)
Periksa apakah didalam hutan konservasi terdapat kegiatan pinjam pakai, tukarmenukar kawasan hutan.
b)
Apabila terdapat kegiatan pinjam pakai/tukar-menukar, periksa lokasinya dan berapa luasnya, dan pastikan untuk kegiatan apa.
c)
Periksa siapa yang memberikan rekomendasi dan perizinannya.
d)
Periksa apakah proses penerbitan ijin pinjam pakai sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.
e)
Periksa apakah ada perijinan pinjam pakai dalam kawasan konservasi yang telah habis masa berlakunya tetapi masih ada kegiatan.
f)
Periksa apakah ada perijinan pinjam pakai yang diperpanjang, apabila ada periksa apakah tata cara pengajuan permohonan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g)
Periksa apakah pemegang ijin pinjam pakai telah melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila belum bagaimana tindakan aparat yang berwenang.
Pembinaan Hutan Lindung 1)
Pemantapan Kawasan a)
Periksa apakah proses pengukuhan meliputi proses penunjukkan, penataan batas dan proses penetapan status dan fungsi kawasan.
b)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekontruksi batas.
2)
c)
Periksa apakah telah dilakukan pembentukan dan penetapan unit pengelolaan hutan lindung.
d)
Periksa apakah ada bagian kawasan hutan lindung yang kondisinya dan/atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan penetapannya. Apabila ada, apakah telah dilakukan kajian dan bagaimana tindak lanjutnya.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Periksa apakah telah disusun Rencana Induk Pengelolaan Hutan Lindung (RIPHL) berjangka waktu 25 tahun, berdasarkan Daerah Aliran Sungai. Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi (RPHLP) berjangka waktu 15 tahun berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Hutan Lindung di dalam Provinsi. dan Rencana Unit Pengelolaan Hutan Lindung (RUPHL) berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi.
3)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Periksa apakah di dalam kawasan hutan lindung terdapat : a)
Sarana dan prasarana pokok pengelolaan, berupa : (1) Kantor pengelola. (2) Pondok kerja/jaga/penelitian. (3) Jalan patroli. (4) Menara pengawas kebakaran. (5) Plot-plot pengamat irigasi. (6) Peralatan pengukur erosi, abrasi dan pengamat air. (7) Kandang satwa. (8) Peralatan navigasi. (9) Peralatan komunikasi. (10) Peta kerja dan peta-peta dasar. (11) Peralatan transportasi. (12) Pusat klimatologi, dan (13) Pusat informasi.
b)
Sarana dan prasarana wisata terbatas, berupa : (1) Jalan setapak. (2) Menara pengintai, dan (3) Perlengkapan wisata terbatas.
4)
Pengelolaan Potensi Kawasan a)
Periksa apakah dilakukan kegiatan pengelolaan potensi kawasan, berupa : (1) Inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan, termasuk sumber-sumber air, (2) Pengembangan database kawasan dan potensinya. (3) Pengembangan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi dan potensinya. (4) Pembinaan habitat dan populasi tumbuhan dan satwa. (5) Penyediaan plasma nutfah untuk menunjang kegiatan budidaya secara terbatas. (6) Pemakaian kawasan untuk penangkaran jenis tumbuhan dan satwa untuk kepentingan penelitian dan menunjang budidaya. (7) Pemakaian kawasan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas. (8) Rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan. (9) Penyediaan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan kepada masyarakat sekitar kawasan.
b) 5)
6)
Periksa apakah telah diupayakan pemanfaatan aliran sungai / air untuk kepentingan masyarakat.
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan a)
Periksa apakah telah dilakukan upaya perlindungan dan pengamanan fisik kawasan.
b)
Periksa apakah telah dilaksanakan identifikasi daerah-daerah rawan gangguan dan bagaimana hasilnya.
c)
Periksa apakah telah dilakukan upaya perlindungan dan melalui kegiatan sosialisasi batas.
d)
Periksa apakah telah dikembangkan pola kemitraan dengan masyarakat.
e)
Periksa apakah terhadap pelanggaran hutan lindung telah dilakukan proses hukum dan bagaimana tindak lanjutnya.
f)
Periksa apakah telah dilakukan upaya pencegahan kebakaran hutan lindung.
g)
Periksa apakah telah dilaksanakan pengendalian dan/atau pemberantasan hama dan penyakit dan jenis pengganggu lainnya.
pengamanan kawasan
Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan a)
Periksa apakah telah dilakukan upaya identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan.
b)
Periksa apakah telah dilakukan upaya penyiapan materi dan pelayanan kegiatan penelitian dan pendidikan.
c)
Periksa apakah telah disusun database informasi kegiatan penelitian dan pendidikan.
7)
8)
d)
Periksa apakah telah disusun rencana dan skala prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan.
e)
Periksa apakah telah dikembangkan sistem dokumentasi, publikasi dan promosi.
Pengelolaan Wisata Alam a)
Periksa apakah dilakukan inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik wisata alam dalam kawasan dan bagaimana hasilnya.
b)
Periksa apakah telah dilakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berada di sekitar kawasan dan bagaimana hasilnya.
c)
Periksa apakah telah diupayakan peningkatan peran serta masyarakat sekitar kawasan dengan memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.
d)
Periksa apakah upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk menjaga keunikan dan keindahan alam serta mutu kondisi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistem.
e)
Periksa upaya-upaya dalam rangka pemasaran obyek wisata alam dan pengusahaannya.
f)
Periksa apakah penyusunan rencana pengelolaan sampai pada pengembangannya dilaksanakan melalui kordinasi dengan lintas sektoral.
g)
Periksa apakah telah dikembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan lindung dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan masyarakat.
tahap
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu a)
Periksa nomo/tanggal ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung, nama pemegang ijin, jenis, volume/berat/satuan, masa berlaku dan luasan yang diberikan ijin.
b)
Periksa apakah terdapat pemungutan jenis hasil hutan bukan kayu selain yang diijinkan/yang dilindungi undang-undang.
c)
Periksa apakah pelaksanaan pemungutan hasil hutan bukan kayu tersebut berpengaruh terhadap fungsi utama kawasan Hutan Lindung.
d)
Periksa realisasi produksinya dan bandingkan dengan target produksi berdasarkan ijin.
e.
Pembinaan Taman Buru 1)
Pengelolaan Taman Buru a)
Periksa apakah dalam pengelolaan Taman Buru telah direncanakan pendayagunaan potensi untuk kegiatan perburuan secara teratur, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyediaan plasma nutfah untuk kegiatan budidaya, diupayakan tidak mengurangi luas dan merubah fungsi kawasan.
b)
Periksa apakah kawasan taman buru telah ditata ke dalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan.
c)
Periksa apakah di dalam blok perlindungan ada kegiatan selain : (1) Kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan wisata terbatas. (2) Pembangunan sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring.
d)
Periksa apakah di dalam blok pemanfaatan ada kegiatan selain
:
(1) Pemanfaatan kawasan dan potensinya berupa, penelitian, pendidikan dan wisata alam. (2) Pengusahaan perburuan dan wisata alam oleh pihak ketiga baik koperasi, BUMN, swasta maupun perorangan. (3) Pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyelenggaraan perburuan dan wisata alam. (4) Penangkaran jenis sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan restocking dan budidaya plasma nutfah dengan tidak merubah bentang alamnya. 2)
3)
Pemantapan Kawasan a)
Periksa apakah telah dilaksanakan pengukuhan kawasan yang meliputi proses penunjukan, penataan batas serta penetapan status dan fungsi kawasan.
b)
Periksa apakah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekontruksi batas.
c)
Periksa apakah ada bagian kawasan taman buru yang kondisinya dan/atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan penetapannya.
Penyusunan Rencana Periksa apakah telah disusun Rencana Pengelolaan Taman Buru Jangka Panjang (25 tahun), Rencana Pengelolaan Taman Buru Jangka Menengah (5 tahun), dan Rencana Pengelolaan Taman Buru Jangka Pendek (tahunan) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4)
5)
6)
Pengelolaan Potensi Kawasan a)
Periksa apakah telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan, khususnya keadaan populasi dan jenis satwa buru, musim kawin, musim beranak/bertelur, perbandingan jantan dan betina, umur satwa buru, dan kesehatan satwa.
b)
Periksa jatah buru dan musim buru yang direkomendasikan.
c)
Periksa apakah telah dibuat database mengenai kawasan Taman Buru dan potensinya.
d)
Periksa hasil pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kondisi dan potensinya.
e)
Periksa apakah telah dilaksanakan pembinaan habitat dan bagaimana hasilnya.
f)
Periksa apakah telah dilaksanakan hasil pembinaan populasi satwa buru.
g)
Periksa apakah telah dilaksanakan penyediaan plasma nutfah untuk menunjang kegiatan budidaya.
h)
Periksa apakah ada pemakaian kawasan Taman Buru untuk pengayaan dan penangkaran jenis.
i)
Periksa apakah ada pemakaian kawasan Taman Buru untuk kegiatan wisata alam.
j)
Periksa apakah telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap bagian-bagian kawasan Taman Buru yang rusak.
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan a)
Periksa apakah dilakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan fisik kawasan dan bagaimana hasilnya.
b)
Periksa apakah dilakukan identifikasi daerah-daerah rawan gangguan dan bagaimana dan bagaimana hasilnya.
c)
Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi batas kawasan.
d)
Periksa apakah ada kegiatan pengembangan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan masyarakat sekitar.
e)
Periksa apakah terhadap pelanggaran di dalam kawasan Taman Buru telah dilakukan upaya penegakan hukum
Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan a)
Periksa apakah telah dilakukan identifikasi obyek-obyek penelitian dan pendidikan mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem, dan sosial ekonomi budaya masyarakat dan bagaimana hasilnya.
b)
Periksa apakah telah dilakukan kegiatan penyiapan pelayanan dan materi penelitian pendidikan.
7)
c)
Periksa apakah telah dibuat database informasi mengenai kegiatan penelitian dan pendidikan.
d)
Periksa apakah telah disusun rencana dan skala prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan.
e)
Periksa apakah telah dikembangkan sistem dokumentasi, publikasi, promosi dan bagaimana pelaksanaannya.
Pengembangan Integrasi dan Koordinasi a)
Periksa apakah dalam penyusunan rencana pengelolaan sampai pada tahap pengembangan potensi Taman Buru dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral.
b)
Periksa apakah telah dikembangkan kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah, baik dalam maupun luar negeri dan masyarakat melalui pola kemitraan dalam : (1) Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan, promosi wisata alam, penelitian, pendidikan dan kegiatan pemanfaatan potensi Taman Buru untuk pengembangan. (2) Penyuluhan konservasi, baik melalui jalur resmi maupun informal.
c)
f.
Periksa apakah telah dilakukan pembinaan daerah penyangga yang dititikberatkan pada pengikutsertaan masyarakat sekitar dalam mengembangkan kegiatan perburuan dan wisata alam.
Konservasi Keanekaragaman Hayati 1)
Pemanfaatan Jenis a)
Pengkajian Langsung Dari Alam (1) Periksa apakah jenis tumbuhan dan satwa liar yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan non-komersial dibatasi hanya jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. (2) Periksa apakah jumlah tumbuhan dan satwa liar sesuai/ tidak melebihi kuota untuk masing-masing jenis dan daerah per tahun dan periksa keabsahan dokumennya. (3) Periksa apakah ada jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, induk penangkaran, tukar menukar dan hadiah kenegaraan dan teliti keabsahannya dokumennya.
b)
Penelitian dan Pengembangan (1) Periksa apakah hasil kajian terhadap tumbuhan dan satwa liar dengan ekosistimnya dapat dikembangkan untuk tujuan komersial atau non kemersial. (2) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penelitian terhadap tumbuhan dan satwa liar dengan ekosistemnya baik di dalam maupun di luar kawasan.
(3) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan database informasi kegiatan penelitian, pengembangan dan bagaimana hasilnya. (4) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan skala prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta bagaimana hasilnya. (5) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk kerjasama penelitian. Apabila sudah dengan pihak mana dan bagaimana hasilnya. (6) Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pengembangan sistem dokumentasi publikasi dan promosi dan bagaimana hasilnya. c)
Penangkaran (1) Periksa izin penangkaran yang diterbitkan oleh Dirjen PHKA kepada perorangan/Koperasi/Badan Hukum/Lembaga Konservasi. (2) Periksa daftar satwa dan tumbuhan yang ada pada penangkaran tersebut. (3) Periksa apakah pengambilan benih/bibit untuk perbanyakan tumbuhan jenis dilindungi telah mendapatkan ijin dari Dirjen PHKA sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi namun termasuk dalam appediks CITES telah mendapatkan ijin dari Kepala Balai (4) Periksa apakah benih/bibit tumbuhan yang berasal dari luar negeri telah mendapat penilaian dari otoritas keilmuan dan mendapatkan ijin impor dari Dirjen, apabila jenis tersebut termasuk dalam appendiks CITES maka harus dilengkapi izin ekspor CITES dari negara pengekspor. (5) Periksa apakah benih/bibit yang berasal dari rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat untuk jenis dilindungi/termasuk Appendiks I CITES telah mendapat izin Dirjen, sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES oleh Kepala Balai (6) Periksa bukti/data bahwa usaha penangkaran tersebut telah dinyatakan berhasil oleh Menhut berdasarkan penilaian dari Tim Akreditasi Penangkaran yang ditetapkan oleh Menhut. (7) Periksa apakah pihak penangkar telah mempunyai buku induk dan buku catatan harian mengenai perkembagan seluruh tumbuhan dan satwa di dalam penangkaran yang disahkan oleh BKSDA setempat. (8) Periksa apakah pihak penangkar telah menyampaikan laporan bulanan mengenai perkembangan tumbuhan/satwa kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Dirjen PHKA dan otoritas keilmuan. (9) Periksa apakah hasil penangkaran telah dilakukan penandaan yang bersifat permanen dan dilengkapi dengan sertifikat yang disahkan Kepala Balai
(10) Periksa apakah telah terdapat standar kualifikasi penangkaran untuk hasil penangkaran yang layak jual (11) Periksa apakah status dan kode hasil penangkaran sudah dicantumkan dalam laporan, peredaran dalam negeri (SATS-DN) dan peredaran luar negeri (SATSLN) (12) Periksa apakah setiap penangkar telah mengembalikan ke alam spesimen tumbuhan dan satwa dari jenis dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran , sedikitnya 10% dari hasil penangkaran d)
Perburuan (1) Periksa apakah di lokasi Taman Buru telah dilakukan inventarisasi populasi jenis satwa buru berikut tingkah lakunya seperti musim kawin, musim beranak, perbandingan jenis kelamin, dan usia satwa buru. (2) Periksa apakah pejabat yang berwenang terhadap Taman Buru tersebut telah menetapkan jatah buru dan musim perburuan. (3) Periksa apakah pejabat yang berwenang terhadap Taman Buru tersebut telah melakukan pembinaan habitat dan pembinaan populasi satwa buru. (4) Periksa apakah pelaksanaan perburuan benar digunakan untuk olah raga buru, perolehan trophy atau sekedar untuk perburuan tradisional oleh masyarakat setempat. (5) Apabila untuk kepentingan olah raga buru dan perolehan trophy, periksa status kepemilikan SENPI dan dokumennya apakah telah terdaftar pada Kantor Polisi ditempat yang bersangkutan menetap.
e)
Perdagangan (1) Periksa apakah izin usaha pengedar di dalam negeri untuk jenis yang tidak dilindungi maupun yang dilindungi telah dilengkapi : (a)
Akte notaris pendirian badan usaha.
(b)
Surat izin usaha perdagangan.
(c)
Surat izin tempat usaha. dan
(d)
Rekomendasi Kepala Balai/ Sub Balai KSDA setempat.
(2) Periksa izin usaha pengedar di dalam negeri yang telah diterbitkan diberikan kepada siapa (Koperasi, BUMN/D, Swasta) (3) Periksa permohonan izin usaha pengedar ke dan dari luar negeri untuk hasil penangkaran jenis yang tidak dilindungi diajukan kepada siapa dan apakah dilengkapi dengan : (a) Akte notaris pendirian badan usaha. (b) Surat izin usaha perdagangan.
(c) Surat izin tempat usaha. dan (d) Rekomendasi Kepala Balai/ Sub Balai KSDA setempat. (4) Periksa apakah pengangkutan jenis yang tidak dilindungi hasil penangkaran telah disertai bersama-sama dokumen SATS-DN. Apabila ya, diterbitkan oleh siapa. (5) Periksa apakah SATS-DN diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat : (a)
Memiliki izin usaha pengedaran di dalam negeri. dan
(b)
Rekomendasi dari Kepala Balai/Sub Balai KSDA setempat.
(6) Periksa apakah pengangkutan jenis yang tidak dilindungi dan dilindungi hasil penangkaan untuk tujuan ekspor telah disertai bersama-sama dokumen SATSLN. Apabila ya, diterbitkan oleh siapa. (7) Periksa apakah SATS-LN diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat : (a) Memiliki izin usaha pengedaran ke dan dari luar negeri. dan (b) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan f)
Peragaan (1) Periksa rencana yang memuat jumlah dan jenis satwa yang akan dijadikan peragaan. (2) Periksa realisasi dan bandingkan dengan rencana. (3) Periksa penambahan jenis satwa yang dijadikan peragaan pada suatu daerah, periksa asal satwa tersebut. (4) Periksa dokumen satwa yang didatangkan dari luar negeri yang dijadikan peragaan, apabila ada apakah ada persetujuan dari Ditjen PHKA (5) Periksa apakah BKSDA yang bersangkutan melakukan monitoring terhadap jumlah dan jenis satwa tersebut.
g)
Pertukaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) (1) Periksa dokumen pertukaran TSL. (2) Periksa siapa yang melakukan pertukaran, jenis TSL yang dipertukarkan, nilai kesetaraan TSL pertukarkan, otoritas penerbit ijin (presiden)/Menhut/Dirjen PHKA) (3) Periksa Tim penilai kesetaraan TSL, apakah telah bekerja dengan benar. (4) Periksa kesetaraan dengan pihak ketiga yang lain. (5) Apabila terjadi perbedaan, periksa lebih dalam dengan melakukan uji silang ke obyek lembaga penukar.
h)
Budidaya Tanaman Obat-obatan (1) Periksa apakah benar jenis tanaman yang dibudidayakan tergolong sebagai tanaman obat. (2) Periksa siplisianya pada laboratorium balai penelitian tanaman obat Depkes. (3) Periksa petani tanaman obat perihal asal bibit, informasi awal bahwa tanaman tersebut adalah tanaman obat, dan apakah ada nilai tambah ekonomi rumah tangga. (4) Periksa nilai manfaat tanaman obat tersebut dikaitkan dengan penyembuhan penyakit.
i)
Pemeliharan Untuk Kesenangan (1) Periksa jenis TSL yang dijadikan sebagai obyek pemeliharaan untuk kesenangan, apakah telah dilaksanakan dengan benar, yaitu jenis TSL yang tidak dilindungi. (2) Periksa apakah otoritas penerbit ijin pemeliharaan TSL untuk kesenangan (Ka. BKSDA atau yang lainnya) (3) Periksa aturan-aturannya dan bandingkan.
2)
Lembaga Konservasi (Taman Margasatwa, Taman Safari, Taman Burung, Pusat Penyelamatan Satwa)
3)
a)
Periksa apakah Badan Usaha (lembaga konservasi) telah mendapatkan izin dari Dirjen PHKA.
b)
Periksa apakah telah ada rencana pengelolaannya.
c)
Periksa apakah pelaksanaan pengelolaan telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHKA.
d)
Apakah telah memiliki lokasi yang layak sesuai dengan persyaratan.
e)
Periksa apakah jenis dan jumlah satwa yang ada telah sesuai dengan rencana. Apabila ada perbedaan telusuri penyebabnya.
f)
Periksa apakah ada tukar menukar satwa dengan lembaga konservasi di luar negeri, apabila ada apakah telah mendapatkan izin dari Ditjen PHKA.
Tertib Peredaran a)
Penetapan Quota (1) Periksa dokumen risalah sidang rapat penetapan quota nasional TSL yang dihadiri oleh wakil-wakil pakar, LSM, asosiasi, Dephut sebagai management authority dan LIPI sebagai science authority.
(2) Periksa dokumen-dokumen kehadiran mereka, otoritas kewenangan kehadirannya, usulan masing-masing terhadap besaran quota, reasoning/argumen mereka terhadap usulan tersebut. (3) Periksa dokumen-dokumen serah terima risalah rapat dari management authority kepada asosiasi, pembagian quota nasional menjadi quota provinsi oleh asosiasi, permohonan rekomendasi dari asosiasi ke scientific authority, rekomendasi dari scientific authority kepada management authority, pertimbangan teknis dari Subdit Konservasi Jenis dan Genetik kepada Dirjen PHKA melalui Direktur KKH, penetapan quota nasional. (4) Periksa hasil pembagian quota provinsi oleh BKSDA setempat. (5) Periksa total quota provinsi tersebut, apakah benar 90 % dari hasil risalah rapat. b)
Penerbitan Ijin Tangkap Satwa/Ijin Pengumpulan Tumbuhan Liar (1) Periksa surat ijin untuk menangkap satwa liar/tumbuhan alam dari Badan Usaha/perorangan (2) Periksa daftar satwa yang telah ditangkap bandingkan dengan kuota. (3) Periksa apakah jenis-jenis satwa yang akan di angkut terdapat satwa yang dilindungi undang-undang. (4) Periksa asal-usul satwa, apakah telah sesuai dengan provinsi yang bersangkutan. (5) Periksa apakah petugas BKSDA telah melakukan monitoring terhadap izin tangkap satwa.
c)
Penerbitan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) (1) Periksa dokumen SATS-DN, siapa yang menerbitkan (Kepala BKSDA atau bukan) (2) Periksa isi dikumen SATS-DN menyangkut siapa yang mengirim, jenis TSL yang dikirim, dan tujuan pengiriman. (3) Periksa dokumen pemohon SATS-DN (4) Periksa identifikasi pemohon, apakah yang bersangkutan penangkar, pemegang ijin tangkap satwa/ pemegang ijin kumpul tumbuhan. (5) Apabila yang bersangkutan adalah pemegang ijin tangkap/ijin kumpul, Periksa asal-usul TSL. (6) Periksa sisa quota pada provinsi asal-usul TSL. (7) Konfirmasi kepada obyek tujuan pengiriman perihal jumlah dan jenis TSL yang dikirim kepadanya. (8) Periksa Badan Usaha/perorangan yang mengangkut satwa telah mempunyai tempat penampungan satwa/tumbuhan sesuai standar.
(9) Periksa apakah telah mendapatkan rekomendasi dari kantor karantina. (10) Periksa apakah Badan Usaha/perorangan yang akan mengangkut satwa liar/tumbuhan alam dan atau bagian-bagiannya di dalam negeri telah dikenakan iuran sebesar 6 % dari harga patokan. d)
Penerbitan SATS-LN (1) Periksa apakah Badan Usaha/ Perorangan yang akan mengangkut satwa/tumbuhan telah mempunyai tempat penampungan satwa/ tumbuhan sesuai standar. (2) Periksa apakah telah mendapatkan rekomendasi dari kantor Karantina. (3) Periksa apakah Badan Usaha/Perorangan yang akan mengangkut satwa liar/tumbuhan alam atau bagian-bagiannya untuk tujuan akspor telah mendapatkan izin dari Ditjen PHKA (4) Periksa apakah telah diterbitkan Surat Perintah pembayaran Pungutan Ekspor Satwa (SPPPES) (5) Periksa apakah telah diterbitkan laporan bulanan atas SPPPES tersebut. (6) Periksa apakah telah dibuat laporan realisasi atas penerimaan pungutan terhadap ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. (7) Periksa apakah pungutan akspor satwa telah disetor pada rekening yang telah ditentukan.
e)
Penerbitan Ijin Peredaran Dalam Negeri dan Luar Negeri (1) Periksa surat izin untuk menangkap satwa liar/tumbuhan alam dari Badan Usaha/perorangan. (2) Periksa daftar satwa yang telah ditangkap/tumbuhan alam yang telah diambil, bandingkan dengan quota yang telah ditetapkan. (3) Periksa apakah jenis-jenis yang telah ditangkap/diambil tidak termasuk jenis yang dilindungi UU dan tidak termasuk dalam appendix CITES. (4) Periksa apakah lokasi penangkapan/pengambilan sudah sesuai dengan propvinsi yang bersangkutan. (5) Periksa apakah sebelum diterbitkan izin angkut, petugas dari BKSDA telah melakukan audit terhadap satwa yang telah ditangkap/tumbuhan yang diambil secara benar.
f)
Operasi Perlindungan dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar (1) Periksa laporan hasil operasi perlindungan dan penyelamatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. (2) Periksa apakah operasi didasarkan atas informasi yang akurat, siapa saja informan tersebut dan atas perintah siapa. Selanjutnya cek jumlah dan jenis
tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang dijadikan sasaran operasi, lokasi operasinya, perencanaan dan persiapan operasi serta penyiapan regu operasi. (3) Periksa apakah ada perbedaan antara keduanya. (4) Bila ada perbedaan, Periksa dengan Danru operasi, mengapa sampai terjadi hal tersebut. (5) Periksa apakah ada kebocoran pada tahapan perencanaan dan persiapan operasi. (6) Terhadap fisik hasil operasi (hasil tangkapan/hasil sitaan), periksa kondisinya apakah jumlahnya utuh serta jenisnya sesuai. Bila telah berkurang jumlah, karena mati, diliarkan kembali dan di translokasikan ke lembaga konservasi atau bertukar jenis karena ada kegiatan tukar menukar dengan lembaga konservasi, periksa adakah berita acaranya. Periksa lembaga konservasi bila di translokasikan atau dipertukarkan jenisnya dan periksa petugas yang melakukan peliaran kembali.
Lampiran Nomor Tanggal
: V Peraturan Menteri Kehutanan : P.10/Menhut-II/2008 : 24 Maret 2008
E. BIDANG PENELITIAN DAN PENYULUHAN KEHUTANAN.
PENGEMBANGAN
DIKLAT
SERTA
1. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1) Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan a)
Usulan Kegiatan Penelitian (UKP) (1) Periksa apakah UKP yang disusun mengacu pada kebijakan dan rencana strategis (visi, misi dan program) yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2) Periksa apakah penyusunan UKP telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (3) Periksa apakah UKP telah dilakukan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan antara lain Eselon I Departemen Kehutanan, pihak BUMN/Swasta bidang kehutanan, perguruan tinggi, institusi penelitian dan pengembangan yang terkait. (4) Periksa apakah UKP telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
b) Proposal Penelitian Tim Peneliti (PPTP) (1)
Periksa apakah PPTP yang disusun mengacu pada Usulan Kegiatan yang dinilai dan disetujui oleh Koordinator dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
(2)
Periksa apakah penyusunan PPTP telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
(3)
Periksa apakah setiap PPTP telah memuat kerangka kerja logis (KKL) yang memuat masukan (input), luaran (output) dan perkiraan hasil (outcome), dampak (impact) dan manfaat (benefit) dari masing-masing kegiatan.
(4)
Periksa apakah PPTP telah dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
(5)
Periksa apakah PPTP telah mendapat persetujuan dari pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
c) Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP). (1)
Periksa apakah RPTP yang disusun mengacu pada PPTP yang disetujui pejabat
yang
ditetapkan
oleh
Kepala
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Kehutanan. (2)
Periksa apakah penyusunan RPTP telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
(3)
Periksa apakah setiap RPTP telah memuat kerangka kerja logis (KKL) yang memuat masukan (input), luaran (output) dan perkiraan hasil (outcome), dampak (impact) dan manfaat (benefit) dari masing-masing kegiatan.
(4)
Periksa apakah RPTP telah mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan.
(5)
Periksa apakah RPTP telah dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
(6)
Periksa apakah RPTP telah mendapat persetujuan dari pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2)
Audit Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan a)
Penelitian (1) Periksa apakah kegiatan penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan RPTP yang telah disetujui. (2) Periksa apakah pelaksanaan penelitian telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (3) Lakukan uji petik terhadap pelaksanaan penelitian di lapangan, apabila kegiatan masih berjalan. (4) Periksa apakah laporan hasil penelitian telah dinilai oleh Tim Penilai dan disetujui oleh pihak yang berwenang. (5) Periksa apakah hasil penelitian telah disebarluaskan dan dimasyarakatkan.
b)
Pengembangan (1) Periksa apakah kegiatan pengembangan telah dilaksanakan sesuai dengan RPTP yang telah disetujui. (2) Periksa apakah pelaksanaan pengembangan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
(3) Lakukan uji petik terhadap pelaksanaan pengembangan di lapangan, apabila kegiatan masih berjalan. (4) Periksa apakah laporan hasil pengembangan telah dilakukan evaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. (5) Periksa
apakah
hasil
pengembangan
telah
disebarluaskan
dan
dimasyarakatkan. c)
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan (1) Periksa apakah kerjasama penelitian dan pengembangan sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (2) Periksa apakah obyek/topik kerjasama sejalan dengan kebutuhan sektor kehutanan dan/atau program litbang sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Litbang Kehutanan. (3) Periksa
apakah
hasil
kerjasama
telah
didokumentasikan
dan
disosialisasikan kepada pihak terkait. (4) Periksa apakah pelaksanaan kegiatan kerjasama telah sesuai dengan kesepakatan/MOU. (5) Periksa apakah pencapaian hasil kerjasama sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. d)
Pengelolaan Sarana Penelitian dan Pengembangan (1) Periksa apakah pengelolaan prasarana penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (2) Periksa apakah status Hutan Penelitian telah ditetapkan untuk fungsi khusus oleh Menteri Kehutanan. (3) Periksa apakah terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan oleh pihak ketiga yang dilaksanakan telah diatur oleh pejabat yang berwenang. (4) Lakukan uji petik terhadap pengelolaan prasarana penelitian dan pengembangan.
3)
Audit Penyebarluasan dan Pemasyarakatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan a)
Periksa
apakah
pelaksanaan
penyebarluasan
hasil
penelitian
dan
pengembangan telah dilaksanakan sesuai kerangka acuan / TOR masingmasing kegiatan yang telah disetujui.
b)
Periksa
apakah
pelaksanaan
penyebarluasan
hasil
penelitian
dan
pengembangan kehutanan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. c)
Lakukan uji petik apakah publikasi hasil penelitian dan pengembangan telah diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
d)
Periksa apakah terhadap pelaksanaan advis teknis dan pelayanan yang memanfaatkan prasarana penelitian dan pengembangan telah dipungut biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak.
e)
4)
Periksa apakah masukan/saran dalam seminar telah ditindak-lanjuti.
Audit Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan a) Pengelolaan Hak Paten Hasil Penelitian dan Pengembangan (1) Periksa apakah telah dibentuk pengelola hak paten atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Periksa apakah pengelolaan hak paten atau HAKI telah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. (3) Periksa apakah terdapat hasil penelitian dan pengembangan yang telah memperoleh hak paten. (4) Periksa apakah terdapat pihak lain yang memanfaatkan hasil penelitian yang telah mendapat hak paten tersebut. (5) Periksa apakah terhadap pemanfaatan hak paten tersebut telah dipungut penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. b) Audit Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (1) Periksa apakah terdapat PNBP yang dipungut dari kegiatan penelitian dan pengembangan. (2) Periksa apakah pengelolaan hasil PNBP telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Lakukan analisa terhadap perhitungan pungutan PNBP yang telah dilaksanakan. (4) Periksa apakah PNBP telah disetor kepada Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5)
Audit Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Kehutanan a) Periksa apakah telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan. b) Periksa apakah telah dilakukan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. c) Periksa apakah monitoring dan evaluasi tersebut telah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. d) Periksa apakah telah dilakukan tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut.
2.
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 1)
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan a)
Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (1) Periksa apakah telah disusun rencana diklat dalam rangka tugas belajar yang didasarkan pada kebutuhan pelatihan yang sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan. (2) Periksa apakah telah disusun rencana diklat dalam rangka tugas belajar yang didasarkan pada kebutuhan Departemen Kehutanan untuk setiap periode 5 tahun yang dilaksanakan oleh Institusi Diklat kehutanan (Institusi yang menangani Kepegawaian (Biro Kepegawaian). (3) Periksa apakah setiap rencana diklat tugas belajar telah disahkan oleh pihak yang berwenang (antara lain Sekjen Dephut atas nama Menteri Kehutanan). (4) Periksa apakah telah disusun rencana kebutuhan tenaga diploma kehutanan untuk instansi pemerintah/Kabupaten setiap instansi yang ada. (5) Periksa apakah telah dikumpulkan data potensi calon peserta untuk mengikuti pendidikan dimaksud. (6) Periksa apakah telah disusun rencana penyelenggaraan pelatihan berdasarkan kebutuhan (training need). (7) Periksa apakah telah disusun kurikulum, silabus, modul, GBPP, SAP untuk pengajaran sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
b)
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
(1) Periksa apakah rekruitmen / penerimaan peserta pelatihan / pendidikan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (2) Periksa apakah pelaksanaan pengajaran diklat sesuai kurikulum, silabus, modul, Garis Besar Pendidikan dan Pengajaran (GBPP) dan Standar Acuan Pengajaran (SAP). (3) Periksa apakah penerimaan karyasiswa telah diseleksi sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (4) Periksa apakah karyasiswa yang telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar telah ditertibkan surat keputusan tugas belajar oleh pihak yang berwenang (antara lain oleh Sekjen Dephut atas rekomendasi Kapusdiklat). (5) Periksa apakah karyasiswa yang bersangkutan telah mengikuti dan mentaati perjanjian tugas belajar (termasuk jadwal tesisnya telah sesuai/disetujui unit kerjanya. (6) Periksa apakah karyasiswa yang bersangkutan telah melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. (7) Periksa apakah karyasiswa yang telah selesai mengikuti tugas belajar menyampaikan laporan akhir sesuai ketentuan. (8) Periksa apakah karyasiswa yang telah selesai tugas belajar mempresentasikan karya tulisnya dalam pertemuan karya ilmiah. (9) Periksa apakah terhadap karyasiswa yang diperpanjang tugas belajar karyasiswa sesuai ketentuan yang berlaku. (10) Periksa apakah Institusi Diklat Kehutanan melakukan pembinaan terhadap karyasiswa tugas belajar. (11) Periksa apakah karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban telah diproses untuk pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c)
Monitoring dan Evaluasi diklat Kehutanan (1)
Periksa apakah Institusi Diklat Kehutanan telah melakukan evaluasi pasca diklat sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
(2)
Periksa apakah pelaksanaan diklat telah mendukung program-program prioritas Departemen Kehutanan.
(3)
Periksa apakah jalannya penyelenggaraan diklat telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
(4)
Periksa apakah hasil evaluasi dipergunakan penyelenggaraan diklat untuk penyempurnaan.
(5)
Periksa apakah Institusi Diklat Kehutanan telah memantau, menilai, dan mengevaluasi karyasiswa melalui kemajuan belajar dan melalui supervisi langsung dipergunakan tinggi tempat karyasiswa belajar serta melaporkan hasilnya sesuai ketentuan.
(6)
Periksa apakah Institusi Diklat kehutanan telah melakukan pemantauan dan memproses tindak lanjut atas kebijakan karyasiswa bermasalah.
(7)
Periksa apakah penyelenggaraan pelatihan telah mendukung prioritas Departemen kehutanan.
2)
Pengembangan Kelembagaan a)
Perencanaan Pengembangan Kelembagaan (1) Periksa apakah Institusi Diklat Kehutanan telah merencanakan kegiatan untuk mendapatkan akreditasi sebagai lembaga diklat PNS. (2) Periksa apakah telah diadakan inventarisasi potensi widyaiswara yang ada. (3) Periksa apakah telah disusun rencana kebutuhan widyaiswara. (4) Periksa apakah telah disusun rencana peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan rencana pemenuhan kebutuhan widyaiswara melalui rekruitmen. (5) Periksa
apakah
Institusi
Diklat
Kehutanan
telah
melaksanakan
inventarisasi tenaga penyelenggara diklat. (6) Periksa apakah Institusi Diklat Kehutanan telah memilki standar dan prosedur pengadaan dan pengelolaan sarpras (peralatan, perlengkapan dan hutan diklat). (7) Periksa apakah telah ditetepkan standar dan prosedur penyusunan metodologi pendidikan dan pelatihan yang meliputi anatara lain metode penyelenggaraan pengembangan informasi dan publikasi serta kerjasama kediklatan. b)
Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan (1) Pemeriksaan apakah Institusi Diklat Kehutanan memproses untuk akreditasi sebagai lembaga diklat PNS.
(2) Periksa apakah jumlah dan kualifikasi tenaga penyelenggaraan diklat (pejabat struktural/non struktural dan fungsional) telah sesuai kebutuhan, kalau belum apa yang dilakukan. (3) Periksa apakah Institusi Diklat Kehutanan melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga penyelenggaraan diklat. (4) Periksa apakah pengadaan, pengelola/penatausahaan sarpras telah dilakukan dengan benar sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (5) Periksa
apakah
pelaksanaan
pengajaran
telah
sesuai
dengan
kurikulum/silabus/modul/GBPP/SAP. (6) Periksa apakah tenaga pengajar yang ditunjuk telah mempunyai kompetensi/syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku. (7) Periksa apakah alat bantu pembelajaran sesuai persyaratan/standar yang telah ditetapkan. c)
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kelembagaan (1) Periksa apakah Institusi Diklat Kehutanan telah melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi sebagai lembaga diklat PNS. (2) Periksa apakah lembaga diklat melakukan evaluasi terhadap kurikulum, silabus, modul, GBPP dan SAP untuk bahan penyempurnaan. (3) Periksa apakah Pusat Diklat Kehutanan melekukan evaluasi terhadap metodologi pelaksanaan diklat. (4) Periksa apakah pelaksanaan pengembangan tenaga kediklatan telah dievaluasi secara berkala. (5) Periksa apakah hasil evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan pengembangan tenaga kediklatan. (6) Periksa apakah pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada telah mendukung terselenggaranya diklat secara optimal.
3. Penyuluhan Kehutanan 1) Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan a) Organisasi (1) Periksa apakah organisasi penyuluhan kehutanan ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan telah ditetapkan.
Ditetapkan dengan Keputusan siapa dan apakah organisasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan. (2) Periksa struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi dari masingmasing unit kerja. (3) Periksa apakah organisasi tersebut didukung oleh sumber daya (tenaga, dana, sarana dan prasarana) yang memadai. b) Tenaga Fungsional Penyuluh Kehutanan (1) Periksa apakah para penyuluh kehutanan mempunyai kompetensi
sebagai
penyuluh kehutanan. (2) Periksa apakah para penyuluh kehutanan tersebut memiliki wilayah kerja yang jelas dan apakah telah di tetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang. (3) Periksa apakah para penyuluh telah membuat rencana kerja penyuluhan dan apa sasarannya. (4) Periksa apakah penyuluh telah menerima gaji/tunjangan fungsional sesuai dengan ketentuan. (5) Periksa apakah para penyuluh kehutanan melaksanakan tugas untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan penguatan kelembagaan dan melaksanakan pendampingan. (6) Periksa apakah dalam melaksanakan penyuluhan disediakan biaya operasional, sarana dan prasarana yang memadai. c) Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) (1) Periksa apakah TPAK telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Periksa apakah susunan TPAK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, serta dibantu Tim Sekretariat. (3) Periksa apakah tugas TPAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d) Kebijakan dan Peraturan Penyuluhan Kehutanan (1) Periksa apakah sudah ada kebijakan Menteri Kehutanan tentang kriteria dan standar penyuluhan kehutanan. (2) Periksa
apakah
sudah
ada
kebijakan
Gubernur
tentang
pedoman
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. (3) Periksa apakah sudah ada kebijakan Bupati / Walikota tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di wilayahnya..
e) Kelembagaan Penyuluhan Non Pemerintah (1) Periksa apakah Lembaga Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang kehutanan telah mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai penyuluhan kehutanan. (2) Periksa apakah telah terbentuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebagai tenaga pendamping masyarakat, jika ya apa dampaknya. 2) Perencanaan Penyuluhan Kehutanan a) Rencana jangka menengah (1) Pemeriksa apakah rencana jangka menengah penyuluhan kehutanan (5 tahun) telah dibuat dan apakah memuat permasalahan penyuluhan,
keadaan
penyuluhan yang diharapkan, visi dan misi, kebijakan strategi dan program yang akan dilaksanakan. (2) Periksa apakah rencana jangka menengah yang telah disusun dan disahkan oleh instansi yang menangani penyuluhan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Rencana Tahunan Penyuluhan Kehutanan (RTPK) (1) Periksa apakah RTPK memuat uraian tentang keadaan dan permasalahan, penyuluhan saat ini, keadaan yang diinginkan,
evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya, program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, serta rencana penyelenggaraan. (2) Periksa apakah RTPK tersebut disusun dan di disahkan oleh instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. c) Programa Penyuluhan Kehutanan (1) Periksa apakah Programa Penyuluhan Kehutanan telah di susun dan memuat keadaan penyuluhan saat ini, tujuan yang ingin dicapai, permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, dan alternatif kegiatan penyuluhan untuk memecahkan masalah di wilayah kerjanya. (2) Periksa apakah Programa Penyuluhan Kehutanan tersebut, telah disusun dan disahkan sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan.
d) Rencana Kerja Penyuluh (RKP) (1) Periksa apakah RKP (jangka waktu 1 tahun) memuat tentang permasalahan, potensi dan kebutuhan masyarakat sasaran, tujuan yang ingin dicapai, rencana kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan. (2) Periksa apakah RKP telah disusun dan disahkan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. (3) Periksa apakah RKP dapat dijadikan sebagai Rencana Pengumpulan Angka Kredit (RPAK) bagi penyuluh yang bersangkutan. 3) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan a) Komunikasi dan Informasi Penyuluhan Berkembang (1) Komunikasi Penyuluhan Berkembang Periksa apakah dalam melakukan penyuluhan dengan metode tatap muka, diskusi kelompok, seminar sarasehan, temu lapangan, temu karya, temu usaha, temu wicara dan kampanye telah dilaksanakan secara efektif. (2) Penyebaran Informasi (a)
Periksa apakah penyebaran informasi yang dilakukan melalui media cetak antara lain melalui Bookleat, leaflet, Folder, brosur, poster, majalah, buletin, koran dan tabloit, telah dilaksanakan secara efektif dan efisien..
(b)
Periksa apakahpenyebarluasan informasi melalui media elektronik antara lain siaran radio, siaran TV, film layar lebar, internet, dan VCD, telah dilaksanakan secara efektif dan efisisen.
b) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pembangunan Kehutanan (1) Kelembagaan masyarakat terbentuk (a)
Periksa apakah kelompok masyarakat telah dapat mendukung pembangunan kehutanan (aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan).
(b)
Periksa apakah kelompok telah memiliki organisasi dan aturan yang mendukung pembangunan kehutanan.
(c)
Periksa apakah kelompok yang telah terbentuk telah diakui oleh masyarakat, instansi lokal dan pemerintah setempat.
(2) Kelembagaan masyarakat kuat (a)
Periksa apakah kapasitas kelompok masyarakat meningkat untuk melaksanakan pembangunan kehutanan yang meliputi (aspek ekonomi, sosial dan lingkungan).
(b)
Periksa apakah kelompok masyarakat telah melibatkan masyarakat sekitarnya dalam melaksanakan pembangunan kehutanan (membangun kelompok bersama).
(c)
Periksa apakah dalam kelembagaan masyarakat telah dapat menjalin kemitraan untuk menguatkan kelompok bersama.
(3) Kelembagaan masyarakat berkembang (a)
Periksa apakah kelembagaan masyarakat kemandirian kelompok masyarakat.
telah membentuk
(b)
Periksa apakah dalam kelembagaan masyarakat tersebut telah dapat meningkatkan produktivitas kerja kelompok masyarakat.
(c)
Periksa apakah kelembagaan masyarakat yang telah dibentuk tersebut telah dapat memberikan akses kepada anggota kelompok dan masyarakat, .
(d)
Periksa apakah kelembagaan masyarakat berkembang telah dapat menjalin kemitraan untuk meningkatkan produktivitas kelompok bersama.
(4) Alih ketrampilan (Pelatihan Masyarakat) (a) Periksa apakah dalam alih ketrampilan pelatihan masyarakat telah terlatih. (b) Periksa apakah didalam melakukan alih ketrampilan tersebut telah didukung dengan kurikulum dan silabus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendukung pembangunan kehutanan. (c) Periksa apakah dalam melaksanakan alih ketrampilan tersebut didukung oleh tenaga pelatih/pembimbing yang professional. (5) Kelompok Usaha Produktif (KUP) (a) Periksa apakah KUP telah dapat mengembangkan usaha produktif (sosial, ekonomi dan lingkungan). (b) Periksa apakah KUP tersebut telah dapat memberikan akses kepada kelompok dan masyarakat. (c) Periksa apakah KUP telah menjalin kemitraan dengan institusi lokal dan dunia usaha. (6) Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) (a) Periksa apakah PKSM berasal dari anggota masyarakat setempat, telah dan mampu menggerakkan masyarakat dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. (b) Periksa apakah PKSM tersebut telah mendapat pengakuan dari pemerintah.
(c) Periksa apakah PKSM tersebut telah membuka akses bagi kelompok tani dan masyarakat luas. (7) Pemberdayaan Dunia Usaha (a) Periksa apakah pemberdayaan dunia usaha telah dapat membentuk kemitraan antara dunia usaha dan KUP. (b) Periksa apakah pemberdayaan dunia usaha pemasaran dan informassi teknologi.
telah membuka akses
(c) Periksa apakah pemberdayaan dunia usaha telah dapat mengembangkan kelompok-kelompok usaha yang produktif. 4) Pengendalian Penyuluhan Kehutanan a) Monitoring Penyuluhan Kehutanan. (1) Periksa apakah kegiatan penyuluhan kehutanan telah dilakukan monitoring oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Kecamatan dan Penyuluh Kehutanan. (2) Periksa materi
monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah atau aparat
Penyuluh Kehutanan, apakah meliputi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan, rencana, realisasi dan permasalahannya. (3) Periksa apakah monitoring dilaksanakan secara periodik. b) Evaluasi Penyuluhan Kehutanan. (1) Periksa apakah evaluasi penyuluhan kehutanan telah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Penyuluh Kehutanan. (2) Periksa terhadap hasil evaluasi penyuluhan kehutanan yang meliputi : (a) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan dengan sasaran penyuluh, tenaga penyuluh, penyelenggaraan, materi, metode dan media penyuluhan. (b) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan tehadap efektifitas, efisiensi dan produktifitas penyuluhan. (c) Evaluasi dampak penyuluhan kehutanan. (3) Periksa terhadap laporan evaluasi yang memuat uraian tentang gambaran umum program kegiatan, metode evaluasi, dan rekomendasi.
