PUTUSAN NOMOR : 46/C/PK/PJK/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa
permohonan
peninjauan
kembali
telah
mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara : PT. FORBITAS INTITAMA PRIMA, beralamat di
Jalan
Tamansari X No. 99A, Jakarta 11150; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ; melawan DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Kotak Pos 108, Jakarta. Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut, Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak
No. 08993/PP/M.VII/19/2006 tanggal 15 September 2006 yang telah
berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding
dengan
posita perkara
sebagai berikut : Bahwa kami keberatan atas penerbitan NOTUL tersebut, karena harga yang kami beritahukan adalah
harga pembelian/transaksi yang
sebenarnya yang dibayarkan kepada pihak pemasok Mercury Freight distribution Pte, Ltd. di Singapura, yang pembayarannya dilakukan dua kali dengan T/T melalui Bank Central Asia (BCA) tanggal 6 Februari 2006 sejumlah SGD 7.300,00 (yang mana SGD3100,00 adalah merupakan downpayment untuk mobil tersebut di atas) sebagai downpayment dan tanggal 7 Maret 2006 sebesar SGD 27.900,00 sehingga jumlah pembayaran adalah SGD31.000,00; Bahwa keberatan telah diajukan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II pada tanggal 19 April 2006 disertai dengan jaminan tunai untuk NOTUL, sebesar Rp. 133.131.094,- dengan Bank Mandiri sebagai penjamin. Atas keberatan ini kami telah menerima surat penolakan dari Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai a/n Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 46/C/PK/PJK/2007
No. 2510/BC.8/2006 tanggal 15 Juni 2006 antara lain dengan alasan sebagai berikut : -
Tidak dapat meyakini kebenaran atas nilai yang sebenarnya dibayar yang diberitahukan oleh PT. Forbitas Intitama Prima dalam PIB-PIB yang diajukan keberatannya khusus PIB No. 046296 tanggal 31 Maret 2006 sebagaimana tertuang dalam LHA yang dilakukan atas perusahaan kami;
-
Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian menetapkan nilai pabean atas PIB No. 046296 tanggal 31 Maret 2006 menjadi sebesar SGD.33.901.75 (SPKPBM menjadi sebesar Rp. 35.754.773); Bahwa kami tidak sependapat dan tidak dapat menerima dasar dan
alasan penolakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, karena semua bukti Nilai Transaksi berupa
Sales Contract, Bill of Lading, Packing List, Preight
Insurance, PIB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, Invoice, Telegraphic Transfer Bank, Rekening Koran Bank untuk masa, Buku Besar Kas, Buku Besar Bank, Buku Besar Persediaan, Kartu stock yang mendukung jumlah nilai transaksi untuk importasi satu buah kendaraan bermotor merk Land Rover Range Rover 2.7 L adalah benar adanya; Seyogyanya
dokumen-dokumen
di
atas
menjadi
acuan
dalam
mempertimbangkan keberatan kami sejalan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Bahwa tidak berlebihan kiranya dinyatakan bahwa apabila Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Surat Keputusannya No. 2510/BC.8/2006 tertanggal 15 Juni 2006 butir f diktum Menimbang menyatakan tidak dapat menerima nilai transaksi pada PIB No. 046296 tanggal 31 Maret 2006 (Metode I ditolak), maka seharusnya pihak Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggunakan Metode berikutnya, yaitu Metode II, III, dst. Akan tetapi ternyata langsung berdasarkan Metode VI (Profil Harga II, yaitu data yang tersedia di Daerah Pabean) sedangkan 1 Unit Land Rover Range Rover 2.7 L yang kami import bukanlah barang langka/khusus, akan tetapi banyak barang yang identik (Metode II) dan barang berupa (Metode III). Menurut hemat
kami
keputusannya
pihak tidak
Direktur
Jenderal
sesuai/melanggar
Bea
dan
Cukai
ketentuan
dalam
surat
Undang-Undang
Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 Pasal 15; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesuai prosedur dengan ini kami mengajukan permohonan : 1. Keberatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 2510/BC.8/2006 tanggal 15 Juni 2006; Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 46/C/PK/PJK/2007
2. Keberatan terhadap saksi untuk membayar tambahan harga dan denda sebesar Rp. 35.754.773,- untuk 1 unit Land Rover Range Rover 2.7 L akibat diterbitkannya keputusan tersebut di butir 1; 3. Mengabulkan keberatan kami atas SPKPBM No. 005836/NOTUL/WBC.04/KP.02/2006 tanggal 19 April 2006; Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.08993/PP/M.VII/19/2006
tanggal 15 September 2006 yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-2510/BC.8/2006, tanggal 15 Juni 2006
tentang
Keberatan
terhadap
Surat
Pemberitahuan
Kekurangan
Pembayaran Bea Masuk, Cukai Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka
Impor
(SPKPBM)
No.
S-005836/NOTUL/WBC.04/KP.02/2006
tanggal 19 April 2006, atas nama PT. Forbitas Intitama Prima, NPWP : 01.967.054.6-032.000, alamat : Jalan Tamansari X No. 99A, Jakarta 11150, tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
sesudah
putusan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.08993/PP/M.VII/19/2006
tanggal 15 September 2006 diberitahukan kepada
Pemohon Banding pada tanggal 10 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan
kembali secara
lisan pada tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-171/SP.51/AC/X/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 5 Desember 2006 namun pihak lawan tidak mengajukan jawaban memori; Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara yang saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan
Peninjauan kembali
yang
pada
pokoknya
berbunyi
sebagai berikut :
Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 46/C/PK/PJK/2007
1. Bahwa Surat Banding No. 86/FIP/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administasi dan Pajak dalam rangka Impor (SPKPBM) No. S-005836/NOTUL/WBC.04/KP.02/2006 tanggal 19 April 2006 menurut hemat kami telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana mestinya; 2. Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa amplop pengiriman Keputusan Terbanding No. KEP-2510/BC.8/2006, tanggal
15 Juni 2006 dan Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka Impor (SPKPBM) No. S-005836/NOTUL/WBC.04/KP.02/2006 tanggal 19 April 2006 terbukti keputusan tersebut dikirim kepada Pemohon Banding tanggal 16 Juni 2006 (cap pos), sehingga apabila dihitung dari tanggal pengiriman keputusan Terbanding (16 Juni 2006)
sampai
dengan
tanggal
diterimanya
Surat
Banding
oleh
Pengadilan Pajak (16 Agustus 2006) adalah 62 hari; 3. Bahwa pokok perbedaan pendapat kami dengan pihak Terbanding adalah bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 2510/BC.8/2006, tanggal 15 Juni 2006 adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi
dan
Pajak
dalam
rangka
005836/NOTUL/WBC.04/-KP.02/2006
Impor
tanggal
19
(SPKPBM) April
No.
2006
S-
harus
direvisi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. SPKPBM yang direvisi tersebut baru diberitahukan kepada kami pada tanggal 14 Juli 2006, sehingga seyogyanya jangka waku banding ke Pengadilan Pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima, yaitu tanggal 14 Juli 2006; Mengingat bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur ”Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan” maka menurut hemat kami tidak terdapat keterlambatan penyampaian permohonan banding kami di Majelis Pengadilan Pajak; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon
agar
permohonan peninjauan atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.08993/PP/M.VII/19/2006
yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 15
September 2006 dapat dikabulkan;
Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 46/C/PK/PJK/2007
4. Bahwa untuk bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel salinan (fotocopy) berkas yang berhubungan dengan pembelian/impor barang tersebut berupa : -
Fotokopy Bukti setoran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung di Bank BRI Cabang Veteran Jakarta;
-
Fotocopy Putusan Pengadilan Pajak No. Put.08993/PP/M.VII/19/2006 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 15 September 2006;
-
Fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka Impor (SPKPBM) No. S-005836/NOTUL/WBC.04/-KP.02/2006 tanggal 19 April 2006, disampaikan tanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp. 35.754.773,-;
-
Fotocopy Bukti setor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 35.754.773,- ke Kas Negara;
-
Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 2510/ BC.8/2005 tanggal 15 Juni 2006; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang-
kan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut : mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali ke 1 s/d 4 : Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon tidak dapat diterima sudah benar dan tepat, karena permohonan banding telah lewat waktu sebagaimana dimaksud sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. FORBITAS INTITAMA PRIMA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 46/C/PK/PJK/2007
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADI LI Menolak
permohonan
peninjauan
kembali
dari
PT.
FORBITAS
INTITAMA PRIMA tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak
Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada
hari
Selasa
tanggal
5
Juni
2007
oleh
WIDAYATNO
SASTROHARDJONO, SH.M.Sc. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
Ttd/WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.M.Sc.
Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH. Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ………………………………… : Rp. 2. R e d a k s i …………………………………: Rp.
6.000,1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali ......…… : Rp. 2.493.000,Jumlah
: Rp. 2.500.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754 Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 46/C/PK/PJK/2007
