PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 13/MEN/2007 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan;
9.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007; 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1.
Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang sistematik terhadap suatu populasi ikan, untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit ikan karantina, dan memerlukan adanya pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu.
2.
Hama dan Penyakit Ikan (HPI) adalah semua mikro organisme yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan.
3.
Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
4.
Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I adalah semua Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang tidak dapat disucihamakan atau disembuhkan dari Media Pembawanya karena teknologi perlakuannya belum dikuasai.
5.
Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II adalah semua Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang dapat disucihamakan dan/atau disembuhkan dari Media Pembawanya karena teknologi perlakuannya sudah dikuasai.
6.
Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
7.
Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagianbagiannya. 2
8.
Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit ikan.
9.
Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Karantina Ikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Ikan.
10. Petugas karantina ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Sampel adalah bagian dari populasi Media Pembawa yang diambil secara acak dan representatif yang akan digunakan untuk uji laboratorium dalam tindakan karantina ikan. 12. Populasi adalah sekumpulan ikan atau organisme dari suatu spesies tertentu yang hidup dalam suatu area geografik. Pasal 2 Tujuan kegiatan pemantauan HPIK adalah: a. untuk mengetahui dan menginventarisir jenis HPIK, inang serta daerah penyebarannya; b. untuk mendapatkan data penyebaran HPIK sebagai bahan penyusunan peta daerah sebar HPIK, dan dalam rangka menetapkan kebijakan operasional tindakan karantina ikan. Pasal 3 Sistem pemantauan HPIK meliputi: a. lembaga/petugas pelaksana pemantauan; b. target pemantauan; c. frekuensi/waktu pemantauan; d. lokasi pemantauan; dan e. hasil pemantauan. Pasal 4 (1) Kegiatan pemantauan HPIK dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) karantina ikan. (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT karantina ikan menetapkan petugas karantina ikan yang akan melaksanakan pemantauan. (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak terkait, antara lain Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan provinsi atau kabupaten/kota.
3
Pasal 5 (1) Kegiatan pemantauan HPIK dilakukan terhadap HPIK golongan I dan golongan II sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Selain HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemantauan dapat dilakukan terhadap jenis HPI tertentu yang berpotensi merusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau menurunkan tingkat produksi hasil perikanan. (3) Jenis HPI tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan. (4) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan terhadap jenis HPI tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat Karantina Ikan dapat menetapkan jenis media pembawa HPIK yang diduga sebagai obyek serangan HPI tersebut. Pasal 6 Penetapan jenis media pembawa sebagai obyek kegiatan pemantauan HPI tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. Jenis media pembawa tersebut berpotensi sebagai media pembawa HPIK; b. Jenis media pembawa tersebut mempunyai frekuensi lalu lintas tinggi; dan/atau c. Jenis media pembawa tersebut terserang penyakit endemik. Pasal 7 Kegiatan pemantauan HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun pada lokasi yang sama. Pasal 8 Kegiatan pemantauan HPI tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada dugaan terjadi wabah HPI tertentu di suatu area. Pasal 9 (1) Kegiatan pemantauan HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan di sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil perikanan. (2) Sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. b. c. d.
tempat pembenihan dan pembudidayaan ikan; tempat-tempat penjualan ikan; tempat-tempat penampungan dan/atau penyimpanan ikan; tempat-tempat perairan umum (sungai, danau, waduk).
(3) Batas area kegiatan pemantauan untuk masing-masing UPT Karantina Ikan ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan. 4
Pasal 10 (1) Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan HPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Kepala Pusat Karantina Ikan untuk dievaluasi. (2) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk seminar atau kegiatan lain yang sejenis, dengan mengikutsertakan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk peta penyebaran HPIK dan dijadikan bahan rekomendasi dalam penyempurnaan pemetaan penyebaran HPIK. Pasal 11 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Pusat Karantina Ikan menetapkan ketentuan teknis pemantauan, yang sekurang-kurangnya memuat tata cara pengambilan sampel, tata cara pemeriksaan HPIK/HPI, dan format pelaporan hasil pemantauan. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2007 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, ttd. FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
5
