BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 135/KA/IX/2007 TENTANG PERSYARATAN DAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang :
a.
bahwa dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 629/KA/XII/2003 telah ditetapkan Batas Usia dan Indeks Prestasi Kumulatif/Nilai Rata-rata Ijazah Dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BATAN;
b.
bahwa Keputusan Kepala BATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Kepala BATAN tentang Persyaratan dan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-2sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6.
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
7.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8.
Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
9.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-3MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
KEPALA
BADAN
TENAGA
NUKLIR
NASIONAL
TENTANG
PERSYARATAN DAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan Nomor Induk Pegawai (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi Calon
Pegawai
Negeri Sipil. 2. Seleksi Pengadaan CPNS yang selanjutnya disebut seleksi adalah proses penyaringan pelamar mulai dari seleksi persyaratan administrasi, ujian tertulis dan ujian khusus. 3. Pelamar CPNS yang untuk selanjutnya disebut Pelamar adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS. 4. Peserta Ujian adalah Pelamar yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang mengikuti ujian/tes pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 5. Tim Pengadaan CPNS
adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang bertugas membantu Kepala BATAN dalam melaksanakan Pengadaan CPNS.
Pasal 2 Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelamar sebagai berikut: a. Tersedia formasi/lowongan jabatan; b. Mengirimkan berkas lamaran yang terdiri atas: 1. surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar, ditujukan kepada Kepala BATAN; 2. fotokopi ijazah paling rendah akreditasi B dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-43. fotokopi transkrip akademik dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Daftar Riwayat Hidup; 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan 6. pas photo terakhir berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar.
Pasal 3 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelamar harus memenuhi persyaratan Batas Usia dan Batas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau Nilai Rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN).
Pasal 4 (1) Batas usia paling tinggi untuk dapat mengikuti seleksi, sebagai berikut: a. 23 (dua puluh tiga) tahun bagi pelamar berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau setara; b. 25 (dua puluh lima) tahun bagi pelamar berijazah Diploma II, Diploma III atau Akademi; c. 27 (dua puluh tujuh) tahun bagi pelamar berijazah Sarjana (S1), dan Diploma IV; d. 30 (tiga puluh) tahun bagi pelamar berijazah Magister (S2), Dokter, Apoteker atau Ijazah lain setara; dan e. 35 (tiga puluh lima) tahun bagi pelamar berijazah Doktor (S3). (2) Batas usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas usia tertinggi, terhitung mulai tanggal kelahiran yang tercantum dalam ijazah terakhir sampai dengan akhir bulan Desember tahun pengadaan CPNS yangbersangkutan.
Pasal 5 (1) IPK/Nilai rata-rata UAN paling rendah untuk dapat mengikuti seleksi pengadaan CPNS, sebagai berikut:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-5a. 2,75 (dua koma tujuh puluh lima per seratus) untuk skala 4 (empat) bagi pelamar berpendidikan: 1. Sarjana Muda, Akademi, Diploma II, Diploma III; 2. Sarjana (S1), Diploma IV, Dokter, Apoteker; 3. Magister (S2) atau ijazah lain setara; dan 4. Doktor (S3). b. 7 (tujuh), bagi pelamar yang berpendidikan SLTA atau ijazah lain setara. (2) IPK/Nilai Rata-rata UAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan salinan/fotokopi transkrip akademik/nilai ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 6 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pelamar dapat mengikuti ujian tertulis, apabila : a. memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan/sangat langka; b. nilai IPK paling rendah 2 (dua) untuk skala 4 (empat) atau nilai ratarata UAN 6 (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala BATAN.
Pasal 7 (1) Pelamar yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, dapat mengikuti ujian tertulis. (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri atas: 1. Tes Pengetahuan Umum (TPU); dan 2. Tes Bakat Skolastik (TBS). b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) atau Tes Substansi.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-6Pasal 8 (1) Pelamar yang lulus ujian tertulis, mengikuti ujian/tes khusus, terdiri atas: a. Tes Psikologi, khusus untuk pelamar berpendidikan : 1. Sarjana Muda, Akademi, Diploma II, Diploma III; 2. Sarjana (S1), Diploma IV, Dokter, Apoteker; 3. Magister (S2) atau ijazah lain setara; dan 4. Doktor (S3). b. Tes TOEFL, khusus untuk pelamar berpendidikan: 1. Sarjana (S1), Diploma IV, Dokter, Apoteker; 2. Magister (S2) atau ijazah lain setara; dan 3. Doktor (S3). c. Wawancara. (2) Pelamar dengan pendidikan SLTA atau setara, dikecualikan dari ujian/tes khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
Pasal 9 Penilaian dan tata cara penentuan kelulusan ujian/tes khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dan ditentukan oleh Tim.
Pasal 10 Pelaksanaan
ujian/tes
khusus
sebagaimana
dimaksud
dalam
disesuaikan dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang tersedia.
Pasal 11 Tim menyusun daftar ranking nilai peserta ujian yang memuat: a. Nama; b. Nomor Peserta Ujian; c. Tempat dan tanggal lahir; d. Jenis jabatan; dan e. Nilai yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS.
Pasal
8
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-7Pasal 12 Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.
Pasal 13 (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diangkat menjadi CPNS dengan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelamar wajib menandatangani Surat Pernyataan, menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini. (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan wajib ditaati.
Pasal 14 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku pula persyaratan dan seleksi pengadaan CPNS sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala BATAN Nomor 629/KA/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Batas Usia dan Indeks Prestasi Kumulatif/Nilai rata-rata Ijazah dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BATAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-8Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2007 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
