KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.
b.
c.
bahwa dangan telah diterbitkannya Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam pengawasan dan Keputusan Presidan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2004 tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah, maka dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta menciptakan swasembada gula dan meningkatkan daya saing serta pendapatan petani tebu dan industri Gula, perlu diambil upaya untuk menjaga pasokan Gula sebagai bahan baku dan konsumsi yang berasal dari impor; bahwa sehubungan dangan hal tersebut dalam huruf a, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula dangan mengatur kembali Ketentuan Impor Gula dimaksud; bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
Mengingat: 1. 2.
3.
4.
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86); Undang-undang Nomer 7 D rt Tahun 1955 tentang pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2695); Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14.
15. 16. 17. 18. 19.
20.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen; Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen; Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan; Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kepn/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dangan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
21. 22. 23.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK); Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor; MEMUTUSKAN:
Mencabut
: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nornor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula;
Menetapkan:
: KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK KETENTUAN IMPOR GULA.
PERINDUSTRIAN DAN INDONESIA TENTANG
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dangan : 1.
Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugary, dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar).
2.
Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugary adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00.
3.
Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00.
4.
Gula Kristal Putih (Plantation White Suga) adalah Gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00.
5.
Bilangan ICUMSA adalah suatu parameter nilai kemurnian yang berkaitan dangan warna gula yang diukur berdasarkan standar internasional, dalam satuan internasional unit (IU).
6.
Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
7.
Verifikasi atau penelusuran teknis impor gula adalah pemeriksaan atas impor Gula oleh surveyor yang menyangkut kelengkapan dan kebenaran dokumen perizinan dan persyaratan administratif yang dimiliki importir gula serta keterangan teknis mengenai Gula yang diimpor.
8. 9.
Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 2 (1)
(2)
(3)
(4)
Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA minimal 1200 IU dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 lU. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula, selanjutnya disebut IP Gula. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperdagangkan maupun dipindahtangankan. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) hasil industri yang dimiliki oleh IP Gula yang sumber bahan bakunya berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) berasal dari impor hanya dapat diperjualbelikan atau didistribusikan kepada industri dan dilarang diperdagangkan ke pasar di dalam negeri. Pasal3
(1) (2)
Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dangan melampirkan : a. Izin Usaha IndustrilTanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang; Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal b. Importir Terbatas (API- T); c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Nomor Pengenallmportir Khusus (NPIK) Gula; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi dari : f. 1) Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan delam hal impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya; atau 2) Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar).
(3)
Pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyangkut antara lain tentang masa berlaku pengakuan sebagai IP Gula, jumlah Gula, jenis Gula dan pelabuhan tujuan. Pasal 4
(1)
(2)
Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pagel 3 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Gula paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Bentuk dokumen pengakuan sebagai IP Gula tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 5
Pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pasal6 (1)
Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada : a. Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi; b. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan cq. Direktur Industri Agro, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi produksi dan distribusi produk olahan dari industri rafinasi atau industri lainnya, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi produksi dan distribusi produk olahan dimaksud;
(2)
c. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim, Departemen Pertanian setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi produksi dan distribusi produk olahan dari pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) , paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi produksi dan distribusi produk olahan dimaksud. Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. sebagaimana tercantum dalam Lampiran " Keputusan ini dalam hal realisasi pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. b. ditetapkan masing-masing oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan
Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal realisasi produksi dan distribusi produk olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c. Pasal 7 (1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 yang dapat diimpor harus msmiliki bilangan ICUMSA antara 100 IU sampai dangan 300 IU. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor: a. di luar masa : 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat; musim giling tebu rakyat; dan 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat; b. apabila harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.410,-/kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilogram); dan atau c. apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Musim giling tebu rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditentukan oleh Menteri Pertanian. Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai di stag Rp. 3.410,-/kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilogram) dan atau keadaan produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar') di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c didasarkan pads hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait. Harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar') di tingkat petani sebesar Rp. 3.410,-/kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait. Jumlah Gula yang perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat dalam ayat (4) dan ayat (5).
Pasal 8 Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula, selanjutnya disebut IT Gula. Pasal 9 (1)
Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang perolehan tebunya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen): a. bersumber dari petani tebu; atau b. merupakan hasil kerjasama dangan petani tebu setempat.
(3)
Bukti perolehan tebu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan surat keterangan perolehan tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat. Perusahaan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dangan melampirkan : a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang; b. Angka Pengenallmportir (API); c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(4)
(1)
(2)
Pasal 10 Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Oirektur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan penunjukan sebagai IT Gula paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT Gula tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
Pasal 11 Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(1) (2)
(1)
(2)
Pasal 12 Setiap importasi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) oleh IT Gula harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal. Persetujuan impor sebagaimana dimaksud. dalam ayat (1) menyangkut antara lain masa berlaku persetujuan impor, jumlah Gula, jenis Gula dan pelabuhan tujuan. Pasal 13 Terhadap perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Gula wajib melakukan penyanggaan harga gula apabila harga Gula Kristal Putih di tingkat petani berada di bawah Rp. 3.410,/kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilo gram), bekerjasama dangan pihak lain yang mendapat persetujuan Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat. Selain IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor dalam rangka penyanggaan harga Gula Kristal Putih dan penyediaan Gula nasional.
Pasal 14 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
Setiap pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula Kasar, Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih oleh IP Gula dan IT Gula wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang mencakup pemeriksaan : a. dokumen perizinan dan persyaratan administratif; b. teknis di negara muat barang. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang dijadikan sebagai dokumen impor. Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surveyor dapat memungut imbalan jesa yang diberikannya dari IP Gula dan IT Gula atau dari pemberi hibah dalam hal importasi dilaksanakan dalam rangka pemberian hibah. Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan importasi gula, surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : . a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri. Ketentuan dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 15 Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diberlakukan terhadap importasi Gula yang merupakan : (1) (2) (3) (4) (5)
barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; barang contoh; barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas; barang promosi; barang kiriman melalui jesa kurir dengan menggunakan jesa pesawat udara. Pasal 16
Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi Gula oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan. .
(1)
Pasal 17 Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Gula wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal cq Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang. pelaksanaan importasi Gula Kristal Putih dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal
(2)
Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi. Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
Pasal 18 Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP Gula atau penunjukan sebagai IT Gula dan atau persetujuan impor dilarang untuk mengalihkan dan mengatasnamakan IP Gula atau IT Gula dan atau persetujuan impor tersebut kepada pihak lain.
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 19 Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dibekukan apabila: a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 17 sebanyak 2 (dua) kali; atau b. terdapat dugaan melakukan pelanggaran dan tindak pidana ekonomi yang berkaitan dangan penyalahgunaan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dan atau persetujuan impor Gula. Pembekuan pengakuan IP Gula dan penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pasal 20 Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dicabut apabila : a. mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan IP Gula atau dokumen penunjukan IT Gula; atau b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana ekonomi yang berkaitan dangan penyalahgunaan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dan atau persetujuan impor Gula. Pencabutan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pasal 21 Gula yang diimpor secara tidak sah dan melanggar ketentuan dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai barang yang dikuasai dan dimiliki negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004. Terhadap Gula yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai dan dimiliki negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pelelangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk memenuhi: a. kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong; dan atau
b. kebutuhan konsumsi di luar Pulau Jawa. (3)
(4)
(1)
(2)
Gula yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a semata-mata hanya dapat digunakan untuk keperluan industri dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar di dalam negeri. Besaran jumlah Gula yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan sebagai bagian dari jumlah Gula yang perlu diimpor. Pasal 22 Dangan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala akibat hukum yang timbul dan seluruh perizinan yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya akibat hukum dan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud. Ketentuan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 mulai diberlakukan 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. Pasal 23
Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri. Pasal 24 Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 25 Keputusan ini mulai barlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dangan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 September 2004 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI. RINI M. SUMARNO SOEWANDI
