KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/5/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan baku industri dan bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi garam menjadi sangat penting dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat melalui program iodisasi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dalam negeri; b. bahwa produksi dalam negeri saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan garam sehingga harus impor; c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan garam dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam perlu mengatur ketentuan impor garam; d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang ketentuan impor garam. Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium; 18. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; 19. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003; 20. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 21. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM. Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, anti-caking atau free-flowing maupun tidak, yaitu : a. Garam meja : HS. 2501.00.10.00 b. Garam tambang, tidak diproses, padatan atau larutan air, yaitu : - HS. 2501.00.21.00; dan - HS. 2501.00.29.00. c. Garam lainnya, yaitu : - HS. 2501.00.31.00; - HS. 2501.00.32.00; dan - HS. 2501.00.33.00. d. Lain-lain, yaitu : HS. 2501.00.90.00.
2. Garam K1 adalah garam yang kualitasnya telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) garam bahan baku untuk industri garam beriodium. 3. Garam K2 dan K3 adalah garam yang kualitasnya belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) garam bahan baku untuk industri garam beriodium, tetapi dapat diproses menjadi K1 atau dipergunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan industri lainnya. 4. Importir Terdaftar Garam, selanjutnya disebut IT Garam, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang disetujui untuk mengimpor garam yang akan digunakan untuk kebutuhan industri dan atau untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. 5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor. 6. Titik pengumpul (collecting point) adalah tempat pengumpulan garam ditepi/pinggir jalan raya yang dapat dijangkau truk atau sejenisnya. 7. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2 (1)
Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh IT Garam.
(2)
Garam yang diimpor oleh IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
(3)
a.
sebagai bahan baku/penolong proses produksi bagi keperluan sendiri tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan, kecuali garam sebagai bahan baku/penolong proses produksi industri iodisasi dan industri lain yang tidak mampu mengimpor sendiri dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan oleh industri garam iodisasi yang telah mendapat penunjukan IT Garam;
b.
untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah : a.
Garam tambang tidak diproses, padatan atau larutan air yaitu: 1. 2.
b.
HS. 2501.00.21.00: garam mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering dalam kemasan dengan berat bersih 50 kg atau lebih; dan HS. 2501.00.29.00: lain-lain.
Garam lainnya mengandung natrium klorida paling sedikit 96% yaitu: 1.
2501.00.31.00: garam murni ;
c.
2.
2501.00.32.00: lain-lain dalam kemasan 50 kg atau lebih;
3.
2501.00.33.00: lain-lain dalam kemasan kurang dari 50 kg.
Lain-lain: HS. 2501.00.90.00.
(4)
Garam untuk kebutuhan konsumsi masyarakat adalah garam meja,
HS. 2501.00.10.00.
(5)
Industri iodisasi dan industri lain yang tidak mampu mengimpor sendiri yang memperoleh garam dari industri iodisasi yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilarang memperjualbelikan atau memindahtangankan garam yang diperolehnya tersebut kepada siapapun. Pasal 3
(1)
Impor garam dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat.
(2)
Penentuan masa panen raya garam rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
(3)
Larangan impor garam, selain ditentukan sebagaimana dalam ayat (1), juga dilarang apabila harga garam K1, K2 dan atau K3 dalam bentuk curai di titik pengumpul (collecting point) di atas truk masing-masing berada di bawah harga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per ton, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per ton dan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per ton.
(4)
Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditinjau dan disesuaikan kembali berdasarkan pertimbangan azas manfaat dan ekonomis. Pasal 4
Penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 5 (1)
Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT Garam wajib memenuhi perolehan garam paling sedikit 50% (lima puluh persen) : a. berasal dari petani garam/produsen garam bahan baku lokal; atau b. merupakan hasil kerjasama dengan petani garam setempat/produsen garam bahan baku lokal.
(2)
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi IT Garam untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, kecuali bagi IT Garam yang mengimpor garam sebagai bahan penolong untuk keperluan sendiri.
(3)
Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perolehan Garam Dari Petani Garam yang dibuat oleh IT Garam dan ditandasahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi industri dan perdagangan dan Asosiasi/Kelompok Tani Garam setempat.
(4)
Contoh Surat Pernyataan Perolehan Garam Dari Petani Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 6 (1)
Untuk dapat diakui sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan : a. Copy Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Copy Angka Pengenal Importir (API); e. Kebutuhan garam dalam 1 (satu) tahun untuk proses produksi kebutuhan industri sendiri; f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; g. Surat Pernyataan Perolehan Garam Dari Petani Garam yang dibuat oleh IT Garam dan ditandasahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi industri dan perdagangan dan Asosiasi/Kelompok Tani Garam setempat yang menyatakan. tentang perolehan bahan baku garam sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3); dan h. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bagi pemohon IT Garam untuk keperluan iodisasi yang menunjukkan pengalaman di bidang impor garam selama 3 (tiga) tahun terakhir.
(2)
Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT Garam tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 7
Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal mempertimbangkan untuk menerbitkan atau menolak penunjukan sebagai IT Garam paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Pasal 8 Penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pasal 9 (1)
Setiap importasi garam oleh importir yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Garam harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, pelabuhan tujuan, negara asal dan masa berlaku importasi.
(2)
Jumlah garam yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara proporsional setelah IT Garam bersangkutan menunjukkan perolehan garam yang bersumber dari petani garam berdasarkan bukti perolehan yang ditandasahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi industri dan perdagangan dan Asosiasi Kelompok Tani Garam setempat.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk IT Garam yang mengimpor garam sebagai bahan penolong untuk keperluan sendiri, melainkan jumlah garam yang dapat diimpor disesuaikan dengan jumlah kebutuhan proses produksi industri yang bersangkutan.
(4)
Bentuk dokumen persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Pasal 10
(1)
Importir yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Garam wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan importasi garam kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal IKAH cq. Direktur Industri Kimia Hilir, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
(2)
Bentuk laporan tertulis IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Pasal 11
(1)
Setiap pelaksanaan importasi garam oleh IT Garam wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
(2)
Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
(3)
Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Survey (LS) yang merupakan dokumen impor.
(4)
Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor berhak memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/pemberi hibah yang besarannya ditetapkan berdasarkan azas manfaat.
(5)
Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor garam, surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
(6)
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis importasi garam ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 12
Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi garam yang merupakan : a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; b. barang contoh; c. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas; d. barang promosi; dan atau e. barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara. Pasal 13
Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi garam oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean. Pasal 14 (1)
Penunjukan sebagai IT Garam dibekukan apabila yang bersangkutan : a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 sebanyak 2 (dua) kali; atau b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Garam dan atau penyalahgunaan persetujuan impor garam.
(2)
Pembekuan penunjukan sebagai IT Garam dapat dicairkan setelah yang bersangkutan mendapat klarifikasi dari Direktur lenderal atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Garam dan penyalahgunaan persetujuan impor garam.
(3)
Pembekuan penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairan kembali penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur JenderaI. Pasal 15
(1)
Penunjukan sebagai IT Garam dicabut apabila yang bersangkutan : a. tidak melaksanakan kewajiban perolehan garam yang bersumber dari petani garam; b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih dari 2 (dua) kali; c. mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen penunjukan sebagai IT Garam dan atau penyalahgunaan persetujuan impor garam; atau d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Garam atau penyalahgunaan persetujuan impor garam.
(2)
Pencabutan penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud JenderaI.
dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur
Pasal 16 (1) (2)
Dengan ditetapkan Keputusan ini, ketentuan mengenai importasi garam sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tidak berlaku. Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17
Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 18 Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 19 Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2004.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2004 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
RINI M SUMARNO SOEWANDI
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rl
NOMOR
: 360/MPP/Kep/5/2004
TANGGAL
: 31 Mei 2004
I.
SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN GARAM DARI PETANI GARAM
II.
PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR GARAM
III.
PERSETUJUAN IMPOR GARAM
IV.
LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN IMPORTASI GARAM (IT. GARAM).
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI RINI M SUMARNO SOEWANDI
Lampiran I SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN GARAM DARI PETANI GARAM Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan : Nama/Bentuk Perusahaan Bidang Usaha Alamat Perusahaan Penanggung Jawab Alamat Penanggungjawab Nomor Telepon/Fax Perusahaan Nomor Izin Usaha Industri Nomor Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
: : : : : : : : : :
Menyatakan dengan sebenarnya telah melakukan pembelian garam dari petani garam sebagai berikut: a. Nama petani/kelompok petani garam : b. Alamat : c. Jenis garam : d. Jumlah : Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bilamana pernyataan ini tidak benar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tempat, tanggal/bulan/tahun Yang membuat pernyataan Materai ( Nama terang )
Mengetahui dan disahkan
Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Industri dan Perdagangan
Asosiasi/Kelompok Tani Garam
Cap/tandatangan
Cap/tandatangan
Nama terang
Nama terang
Lampiran II PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR GARAM No: Sehubungan dengan permohonan ……… No. …………… tanggal ………..., perihal …………. dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. ............................... tanggal tentang Ketentuan Impor Garam, dengan ini diberikan penunjukan sebagai : IMPORTIR TERDAFTAR GARAM Kepada : Nama/Bentuk Perusahaan Bidang Usaha Alamat Perusahaan Penanggung Jawab Nomor Telepon/Fax Perusahaan Nomor Izin Usaha Industri Nomor Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
: : : : : : : : :
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Garam tidak berlaku sebagai persetujuan impor; b. Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; c. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; d. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Garam ini berlaku sampai dengan tanggal…………..; e. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf a s/d d dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pembatalan persetujuan impor Garam atau pencabutan sebagai Imporitr Terdaftar Garam. Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Tembusan : - Menteri Perindustrian dan Perdagangan; - Dirjen IKAH, Deperindag; - Irjen Deperindag; - Dirjen Bea & Cukai, Depkeu; - Ka. Dinas Perindag Propinsi .................
Lampiran III Nomor Lampiran Perihal : Persetujuan Impor Garam
Jakarta, Kepada Yth : Sdr. Direktur …………………… ……………………
Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. …… tanggal……………., tentang Ketentuan Impor Garam dan sehubungan dengan surat permohonan PT. ………… No. ..................... tanggal ……………, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kepada PT…………….., pemilik: Nomor Importir Terdaftar Garam (IT Garam) Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
: : : : :
Disetujui untuk melaksanakan impor : Jenis garam : Pos Tariff/HS No. : Jumlah : Pelabuhan tujuan : Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan impor garam tersebut harus sesuai dengan ketentuan tata laksana Kepabeanan yang berlaku; 2. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan impor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi garam guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis garam yang diimpor; 3. Saudara wajib menyampaikan fotocopi Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut yang telah diparaf dan di cap oleh petugas Bea dan Cukai ke Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan; 4. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan sebagai IT Garam; 5. Persetujuan impor Garam dibatalkan apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor garam; 6. Surat persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal …………….. Demikian agar Saudara maklum. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Tembusan : - Menteri Perindustrian dan Perdagangan; - Dirjen lKAH, Deperindag; - Irjen Deperindag; - Dirjen Bea & Cukai, Depkeu; - Ka. Dinas Perindag Propinsi ................
Lampiran IV LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN IMPORTASI GARAM (IT -GARAM)
Nama Perusahaan Alamat Kantor Pusat Penunjukan IT Garam Persetujuan Impor Garam Jumlah Pos Tariff/HS No. Pelabuhan Bongkar
No.
: : : No. : No. : : :
Realisasi Impor Jumlah No. PIB Volume Nilai
Jakarta, ......................... PT/CV .........................
(Direktur)
Tanggal : Tanggal :
Realisasi Pendistri busian Nama Perusahaan
Alamat
Jumlah
Keterangan
