KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa beras merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras maupun dalam rangka stabilitas kepentingan konsumsi masyarakat secara umum; b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang ketentuan impor beras. Mengingat : 1. Bedrijfsreglementering Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806); 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong ; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003; 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK); 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API). Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS. Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Beras adalah : a. beras berkulit (padi atau gabah) : - Pos Tarif/HS 1006.10.90.00 : lain-lain; b. gabah dikuliti : - Pos Tarif/HS 1006.20.10.00 : beras Thai hom mali; - Pos Tarif/HS 1006.20.90.00 : lain-lain; c. beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak : - beras wangi; - Pos Tarif/HS 1006.30.11.00 : utuh; - Pos Tarif/HS 1006.30.12.00 : tidak lebih dari 5% yang pecah; - Pos Tarif/HS 1006.30.13.00 : lebih dari 5% tetapi kurang dari 10% yang pecah; - Pos Tarif/HS 1006.30.14.00 : lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah; - Pos Tarif/HS 1006.30.19.00 : lain-lain; - Pos Tarif/HS 1006.30.20.00 : beras setengah matang; - Pos Tarif/HS 1006.30.40.00 : beras basmati; - Pos Tarif/HS 1006.30.50.00 : beras Thai hom mali; - lain-lain; - Pos Tarif/HS 1006.30.61.00 : utuh; - Pos Tarif/HS 1006.30.62.00 : tidak lebih dari 5% yang pecah; - Pos Tarif/HS 1006.30.63.00 : lebih dari 5% tetapi kurang dari 10% yang pecah; - Pos Tarif/HS 1006.30.64.00 : lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah; - Pos Tarif/HS 1006.30.69.00 : lain-lain; d. Pos Tarif/HS 1006.40.00.00 : beras pecah.
2.
Importir adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang, baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara/daerah.
3.
Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
4.
Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2
Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh importir yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Beras, selanjutnya disebut IP Beras, dan oleh importir yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Beras, selanjutnya disebut sebagai IT Beras. Pasal 3 (1) Impor beras dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya. (2) Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Pasal 4 (1) Pemasukan beras impor oleh IP Beras dan IT Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilaksanakan dalam masa diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Pelaksanaan importasi beras oleh IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dibongkar di pelabuhan tujuan sesuai persetujuan impor yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Pasal 5 (1) Beras yang diimpor oleh IP Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya boleh dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan. (2) Pengakuan sebagai IP Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Untuk dapat diakui sebagai IP Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan : a. Copy Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP); d. Copy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T); e. Copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK); f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (4) Pengakuan sebagai IP Beras menyangkut persetujuan impor mengenai jumlah dan jenis beras, pelabuhan tujuan dan waktu pengapalan. (5) Pengakuan IP Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahund an dapat diperpanjang kembali.
Pasal 6 (1) Atas permohonan tertulis importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktur Jenderal menyetujui untuk menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Beras paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (2) Bentuk dokumen pengakuan sebagai IP Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 7 (1) Importir yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Beras wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan importasi beras dan realisasi penggunaannya kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal IKAH cq. Direktur Industri Agro, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2) Bentuk laporan tertulis dari IP Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 8 (1) Penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan : a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP); d. Copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U); e. Copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK); f. Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk membuktikan telah berpengalaman di bidang impor selama minimal 3 (tiga) tahun; g. Nama dan alamat distributor/sub distributor yang melakukan kerjasama dengan importir untuk mendistribusikan beras di dalam negeri yang diketahui oleh Dinas Propinsi setempat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. (3) Penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 9 (1) Atas permohonan tertulis importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal menyetujui untuk menerbitkan atau menolak penunjukan sebagai IT Beras paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (2) Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Pasal 10 (1) Setiap kali importasi beras oleh IT Beras harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah dan jenis beras, pelabuhan tujuan dan waktu pengimporan. (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (BPPHP), Departemen Pertanian.
(3) Bentuk persetujuan impor beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini. Pasal 11 (1) Importir yang telah memperoleh pengakuan sebagai IT Beras wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan importasi beras kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal BPPHP cq. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Departemen Pertanian dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2) Bentuk laporan tertulis dari IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini. Pasal 12 (1) Pelaksanaan setiap importasi beras oleh IP Beras atau IT Beras wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.. (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap importasi : - beras berkulit cocok untuk disemai (benih) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1006.10.10.00; - beras ketan (pulut) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1006.30.30.00; - tepung beras yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1102.30.00.00; - tepung lainnya yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1102.90.00.00. (3) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/lembaga pengimpor/pemberi hibah dalam rangka importasi beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya. (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut : a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri. (6) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 13 Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud Pasal 12, dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya yang merupakan : a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; b. barang contoh; c. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas; d. barang promosi; e. barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara Pasal 14 (1) Pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras dibekukan apabila yang bersangkutan :
a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali; atau b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras. (2) Pembekuan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras dapat dicairkan setelah yang bersangkutan mendapat klarifikasi dari Direktur Jenderal atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 atau yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras. (3) Pembekuan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairan kembali pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pasal 15 (1) Pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras dicabut apabila yang bersangkutan : a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 lebih dari 2 (dua) kali; b. mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras atau persetujuan impor beras; atau c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras. (2) Pencabutan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pasal 16 Bagi Importir yang melaksanakan impor beras yang berasnya tiba di pelabuhan tujuan di wilayah Indonesia paling lambat tanggal 20 Januari 2004 tidak terkena ketentuan dalam Keputusan ini. Pasal 17 Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean. Pasal 18 (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dibentuk Tim Monitoring yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait. (2) Susunan organisasi, susunan keanggotaan dan tugas Tim Monitoring ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 19 Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri. Pasal 20 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Januari 2004
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI RINI M SUMARNO SOEWANDI
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 9/MPP/Kep/1/2004 TANGGAL : 10 Januari 2004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAFTAR LAMPIRAN
1.
Lampiran I
: PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BERAS
2.
Lampiran II
: LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN IMPORTASI BERAS (IP-BERAS)
3.
Lampiran III
: PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR BERAS
4.
Lampiran IV
: PERSETUJUAN IMPOR BERAS
5.
Lampiran V
: LAPORAN REASLISASI DAN PENGGUNAAN IMPORTIR BERAS (IT-BERAS)
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
RINI M SUMARNO SOEWANDI
Lampiran I PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BERAS No. : Sehubungan dengan permohonan ………………. No. ………………….. tanggal ……………… dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Dirjen IKAH, Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. ………….. tanggal ………………., berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. …………. tanggal ……….., tentang Ketentuan Impor Beras, dengan ini diberikan pengakuan sebagai : IMPORTIR PRODUSEN BERAS (Pos Tarif/HS.No. ………………) Kepada : Nama/Bentuk Perusahaan Bidang Usaha Alamat Perusahaan Penanggung Jawab Nomor Telepon/Fax Perusahaan Nomor Izin Usaha Industri Nomor Angka Pengenal Importir Produsen/ Terbatas (API-P/T) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelabuhan Tujuan
: : : : : : : : : : :
JUMLAH BARANG : ……….. (…………………) Ton Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 1. Beras tersebut hanya untuk kebutuhan ………………. dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan; 2. Saudara wajib menunjukan lembaran asli surat persetujuan impor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi barang guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis barang yang diimpor; 3. Saudara wajib menyampaikan fotocopi Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka (2) tersebut yang telah diparaf dan di cap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan; 4. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan sebagai IP Beras; 5. Pengakuan IP Beras dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam pengakuan IP Beras dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Beras; 6. Pengakutan sebagai Importir Produsen Beras ini berlaku sampai dengan tanggal …………………
Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Tembusan : - Menteri Perindustrian dan Perdagangan; - Dirjen IKAH, Deperindag - Dirjen BPPHP, Deptan; - Irjen Deperindag - Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu; - Ka. Dinas Perindag Propinsi ……………..
Lampiran II LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN IMPORTASI BERAS (IP-BERAS) (Bulan : ……………... Tahun ………………..)
Nama Perusahaan Alamat Kantor Pusat Alamat Pabrik Pengakuan IP Beras Jumlah Pos Tarif/HS No. Pelabuhan Bongkar
No.
: : : : No. : : :
Realisasi Impor No.PIB Jumlah Volume Nilai
Tanggal :
Realisasi Penggunaan
Realisasi Produksi
Keterangan
Jakarta, ………………………….. PT/CV ……………………………
(Direktur)
Lampiran III PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR BERAS No. :
Sehubungan dengan permohonan …………. No. ………… Tanggal ………….., perihal …………….. dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. ………………. tanggal …………….. tentang Ketentuan Impor Beras, dengan ini diberikan penunjukan sebagai : IMPORTIR TERDAFTAR BERAS Kepada : Nama/Bentuk Perusahaan Bidang Usaha Alamat Perusahaan Penanggung Jawab Nomor Telepon/Fax Perusahaan Nomor Izin Usaha Industri Nomor Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
: : : : : : : : : :
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Beras tidak berlaku sebagai persetujuan impor; b. Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; c. Memberikan data/informasi dan atau tersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; d. Penujukan sebagai Importir Terdaftar Beras ini berlaku sampai dengan tanggal ……………………; e. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf a s/d d dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pembatalan persetujuan impor beras atau pencabutan sebagai Importir Terdaftar Beras.
Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Tembusan : - Menteri Perindustrian dan Perdagangan; - Dirjen IKAH, Deperindag; - Dirjen BPPHP, Deptan; - Irjen Deperindag; - Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu; - Ka. Dinas Perindag Propinsi ………………………
LAMPIRAN IV Nomor Lampiran Perihal
: : : Persetujuan Impor Beras
Jakarta, Kepada Yth : Sdr. Direktur ………………………… …………………………
Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. …………….. tanggal ………………., tentang Ketentuan Impor Beras dan sehubungan dengan surat permohonan PT. ………………… No. …………….. tanggal ……………., perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kepada PT. …………………, pemilik : Nomor Importir Terdaftar Beras (IT Beras) Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
: : : : : :
Disetujui untuk melaksanakan impor : - Jenis beras : - Pos Tarif/HS No. : - Jumlah : - Pelabuhan tujuan : Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan impor beras tersebut harus sesuai dengan ketentuan tata laksana Kepabeanan yang berlaku; 2. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan impor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi beras guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis beras yang diimpor; 3. Saudara wajib menyampaikan fotocopy Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka (2) tersebut yang telah diparaf dan di cap oleh petugas Bea dan Cukai ke Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu seteah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan; 4. Pelanggaran terhadap kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan sebagai IT Beras; 5. Persetujuan impor beras dibatalkan apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor beras; 6. Surat persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal ………………….. Demikian agar Saudara maklum. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Tembusan : - Menteri Perindustrian dan Perdagangan; - Dirjen IKAH, Deperindag;
-
Dirjen BPPHP, Deptan; Irjen Deperindag; Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu; Ka. Dinas Perindag Propinsi ……………………….
Lampiran V LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN IMPORTASI BERAS (IT-BERAS)
Nama Perusahaan Alamat Kantor Pusat Penunjukan IT Beras Persetujuan Impor Beras Jumlah Pos Tarif/HS No. Pelabuhan Bongkar
: : : No. : No. : : :
Realisasi Impor Jumlah No.
No. PIB
Volume
Nilai
Tanggal : Tanggal :
Realisasi Pendistribusian Nama Alamat Jumlah Perusahaan
Keterangan
Jakarta …………………………… PT/CV ……………………………
(Direktur)
