PAPARAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1
PERTAMA:
KONSEP DASAR
2
Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan
Pasal 17, 18, 26, 32
Pasal 35
Standar Isi Pendidikan 1. Kerangka Dasar & Struktur Kurikulum 2. Kompetensi Mata Pelajaran: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 3. Dan lain-lain
Kurikulum Pasal 36, 37, 38
Standar Kompetensi Lulusan 1. SKL minimal satuan pendidikan 2. SKL minimal kelompok mata pelajaran 3. SKL minimal mata pelajaran
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 3
HUBUNGAN ANTARA PP 19, SI & SKL, dan KTSP PP No. 19/2005: SNP
BSNP [mengembangkan SI & SKL]
Panduan Penyusunan KTSP
Mendiknas
Permendiknas No. 22/2006: SI; No. 23/2006: SKL; No. 24/2006: Pelaksanaan SI & SKL
Satuan Pendidikan: KTSP
DEPDIKNAS [bimtek, banprof, pendampingan, pengembangan model] 4
PENGERTIAN KURIKULUM • Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5
Dalam dunia pendidikan ditemukan banyak teori yang bisa digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Dalam pengembangan KTSP digunakan beberapa teori yang relevan. Teori-teori tersebut bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan, baik secara tunggal maupun secara eklektik (eclectic), yaitu sebagai berikut:
Kurikulum Kompetensi yaitu kurikulum dengan penekanan pada kompetensi yang diperlukan oleh peserta didik untuk bisa berkompetisi dalam kehidupan masyarakat yang yang selalu berubah. Kurikulum SubyekSubyek-Akademik yaitu kurikulum dengan penekanan pada isi dan materi pelajaran yang bersumber pada disiplin ilmu. Kurikulum Humanistik yaitu kurikulum dengan penekanan pada pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum Rekonstruksi Sosial yaitu kurikulum dengan penekanan pada berbagai macam problema dalam masyarakat yang dihadapi dalam kehidupan seharisehari-hari dan memerlukan partisipasi masyarakat dalam upaya pemecahannya. 6
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI • Walaupun eklektik, yaitu dengan mengkombinasikan berbagai teori kurikulum, tujuan utama perubahan kurikulum 1994 adalah penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dari pada materi kajiannya. Itu sebabnya digunakan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) • Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai--nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan nilai bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual. • Kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis peserta didik. 7
PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG HARUS PERUBAHANTERJADI DALAM KBK
• Perubahan pada Kegiatan Belajar Mengajar • Perubahan pada Penilaian • Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah
8
Perubahan pd Kegiatan Belajar Mengajar Berpusat pada peserta didik Mengembangkan kreativitas Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang Kontekstual Menyediakan pengalaman belajar yang beragam Belajar melalui berbuat 9
Penilaian Kelas Dilakukan oleh Guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan, bersifat internal, bagian dari pembelajaran, dan sebagai bahan untuk peningkatan mutu hasil belajar Berorientasi pada kompetensi, mengacu pada patokan, ketuntasan belajar, dilakukan melalui berbagai cara. Dilakukan a.l. melalui Portfolios (kumpulan kerja siswa), Products (Hasil karya), Projects (Penugasan), Performances (Unjuk kerja), dan Paper & Pen (tes tulis)) tulis
10
Pengelolaan Kurikulum dalam Manajemen Berbasis Sekolah Mengacu pada Visi dan Misi Sekolah Pengembangan perangkat kurikulum oleh sekolah Pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya Pemantauan dan Penilaian untuk meningkatkan efisiensi, kinerja dan kualitas pelayanan terhadap peserta didik Berkolaborasi secara horizontal (sekolah lain, Komite Sekolah, Organisasi Profesi), dan vertikal (Dewan dan Dinas Pendidikan)
11
Pengelolaan Kurikulum “Kurikulum 2004” dan sebelumnya
KTSP
Kurikulum nasional beserta pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis dikembangkan oleh Depdiknas. Daerah sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kurikulum. Sekolah sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum nasional kurang mengakomodasi kekhasan dan variasi kondisi satuan pendidikan yang berbeda--beda. berbeda
KTSP dikembangkan dengan mengacu pada SI dan SKL. KTSP dikembangkan oleh masingmasing-masing satuan pendidikan sesuai dengan relevansinya, baik secara sendirisendiri-sendiri maupun secara berkelompok. KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Diversifikasi kurikulum memungkinkan satuan pendidikan menyusun kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan satuan pendidikan, peserta didik, mendekatkan peserta didik dengan lingkungan dan budaya setempat
12
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) DAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) • Persamaan Persamaan:: Menggunakan berbagai teori kurikulum secara eklektik dengan penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dari pada materi kajiannya • Perbedaan: Perbedaan: KBK: Dikembangkan dan dilaksanakan secara nasional KTSP: dikembangkan dan dilaksanakan oleh masingmasingmasing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan utamanya SI dan SKL sebagai ujud diversifikasi kurikulum (nama kurikulum sesuai dengan nama sekolahnya) 13
DOKUMEN KTSP SEKOLAH [Penjab: Kepala Sekolah]
SEKOLAH & KOMITE SEKOLAH
GURU
Tujuan Pendidikan Struktur dan Muatan Kurikulum Kalender Pendidikan Lampiran: Silabus MasingMasing-masing Mata Pelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
14
KE DUA :
STRATEGI PENCAPAIAN PELAKSANAAN KTSP
15
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diatur antara lain sebagai berikut:: berikut 1. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan SI dan SKL mulai tahun ajaran 2006 2006//2007 2007.. 2. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan SI dan SKL paling lambat tahun ajaran 2009//2010 2009 2010.. 3. Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba Kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006 2006//2007 2007.. 16
Strategi Sosialisasi dan Pelatihan KTSP Sumber Belajar Mandiri
Bahan cetakan CD
Setjen
Ditjen PMPTK
DEPDIKNAS Balitbang
Situs Internet
Disdik Provinsi
Disdik Kab/Kota
SEKOLAH
Ditjen MPDM
KKPS Keterangan: KKPS : Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
LPMP dan P4TK
KKG MGMP
KKG : Kelompok Kerja Guru MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran KKKS : Kelompok Kerja Kepala Sekolah GS : Gugus Sekolah
KKKS GS 17
Tanggung Jawab Pusat
1. Sosialisasi dan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 2. Bantuan profesional dan pendampingan pengembangan kurikulum 3. Pengembangan model kurikulum dan contoh silabus yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh sekolah 4. Penggandaan dan distribusi dokumendokumen-dokumen
Provinsi
1. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pelatihan KTSP: widyaiswara, dosen PT setempat, dan tim pengembang kurikulum provinsi. 2. Perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan KTSP untuk tingkat kabupaten dan kota. 3. Penyediaan dana bagi koordinasi dan supervisi agar tim dapat melakukan tugas dengan sebaik--baiknya. sebaik
Kabupaten/ Kota
1. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pelatihan KTSP: pendidik dan tenaga kependidikan setempat. 2. Perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayah masingmasingmasing. 3. Pelatihan dan pembinaan secara terus menerus kepada satuan pendidikan. 4. Penyediaan dana bagi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
Satuan Pendidikan
1. Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah 2. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dilakukan sebagai bagian dari progran tahunan sekolah 3. Penyusunan KTSP dapat dilakukan dengan cara: membuat sendiri dan/atau mengadopsi dan 18 mengadaptasi modelmodel-model yang disediakan.
TAHAP PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN OLEH BALITBANG 2006
Penyiapan tim propinsi Pelatihan dan Sosialisasi pada Sekolah Perintisan KBK Pengembang an Modelmodel KTSP Membantu PMPTK utk pelatihan WI di LPMP dan P4TK
2007
Pemberdaya an TPK Propinsi Penyiapan 33 TPK kab/kota Pendamping an Pengembang an KTSP kepada SD, SMP, SMA, SMK terpilih di 33 kab/kota Meneruskan Pengembang an Modelmodel KTSP
2008
Peningkatan Kemampuan TPK Propinsi Penyiapan TPK kab/kota yang lain Peningkatan Kemampuan TPK kab/kota Meneruskan Pengembang an Modelmodel KTSP
2009 Peningkatan kemampuan TPK Propinsi dan kab/kota Bantuan Teknis pada TPK kab/kota tertentu Pendamping an pada satuan pendidikan tertentu
2010
Peningkatan kemampuan TPK Propinsi dan kab/kota Melanjutkan bantuan teknis pada TPK kab/kota tertentu Melanjtukan Pendamping an pada satuan pendidikan tertentu
19
NO
PROGRAM
2008
1
Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum propinsi Melalui Jaringan Kurikulum
33 prop
2
Evaluasi Pelaksanaan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum Propinsi
33 prop
3
Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum di Kab/kota
441 Kab/kota
4
Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kab/Kota kepada satuan pendidikan.
441 Kab/kota
5
Pengembangan Model-model KTSP
24 model
6
Pengembangan Model-model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus
24 model
7
Pengembangan Model-model Kurikulum Inovatif
24 Model
8
Pengembangan Model-model Bahan Ajar
24 model
9
Pengembangan Model Sarana Pendukung Pembelajaran
28 model
10
Kajian Kebijakan Kurikulum
28 kajian 20
Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum di Kab/kota
21
• Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum di 441 Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan implementasi kurikulum agar dapat melakukan pendampingan kepada satuan Pendidikan Menengah di wilayahnya. • Indikator keberhasilan: – Terbentuk TPK Kab/kota – Mempunyai program dan dana untuk program tsb
22
LANGKAH KEGIATAN 1. Perencanaan kegiatan 2. Rapat Persiapan dengan Para Penatar 3. Rapat Persiapan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 4. Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 5. Rapat Evaluasi Pelaksanaan dengan Dinas Pendidikan 6. Rapat Evaluasi Pelaksanaan dengan sekolah 7. Perumusan Program Tindak Lanjut 8. Penyusunan Laporan 23
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN BANPROF KAB/KOTA • • • • • • • •
441 kab/kota dikoordinir oleh 4 kepala bidang di Puskur Kab/kota bentukan baru menginduk pada kab/kota lama Pelaksanaan bantuan profesional dilakukan dalam 8 minggu Masing--masing kab/kota terdiri atas 4 orang tenaga dari pusat Masing dan 57 orang peserta kab/kota 3 tenaga teknis pusat perlu membagi tugas sesuai dengan jadwal 3 tenaga teknis perlu menguasai pengembangan kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB 1 tenaga administrasi yang akan melaksanakan kegiatan administrasi 57 orang peserta kab/kota adalah tenaga yang akan menjadi TPK Kab/kota plus tenaga administrasi bantuan
24
TERIMA KASIH
25
Pasal 17 (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
26
Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 27
Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial , dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 28
Pasal 36 (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
29
Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 38 (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah. 30
